Dentamedia Volume 27 Nomor 2

POLEMIK RUU KESEHATAN

Sejatinya omnibus law merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian perubahan kebijakan ke dalam satu undang-undang yang luas. Dalam prakteknya berbagai peraturan perundangan dalam jumlah banyak yang cenderung tumpang tindih bahkan tidak sejalan digabung ke dalam satu undang-undang saja. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan daya saing.

Seakan sudah menjadi takdir, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilabeli omnibus law pasti menjadi polemik dan mengundang gelombang protes. Protes terhadap omibus law kesehatan di kalangan tenaga kesehatan demikian masifnya. Permasalahan ini rutin muncul di berbagai media sosial tenaga kesehatan, seminar, dialog, serta aneka sesi penyampaian aspirasi. Puncaknya pecah demontrasi besar tenaga kesehatan di Jakarta dan beberapa kota lain pada tanggal 8 Mei 2023. Tenaga kesehatan sangat langka berdemontrasi di jalanan, bila gara-gara RUU Kesehatan terpaksa dilakukan, berarti pasti ada sesuatu yang sangat serius dan berbahaya. [Kosterman Usri]

Perjalanan RUU Kesehatan Kontroversial

Usulan untuk merubah kedua undang-undang tersebut sebenarnya telah lama diekmukakan. Usulan kongkrit dan serius muncul di tahun 2020. Saat itu muncul draf perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang diinisiasi dari oleh Fraksi Nasdem DPR RI. Namun sayangnya upaya ini kandas karena draf yang sudah masuk proses pembahasan di DPR ditarik kembali oleh pengusul, yaitu Fraksi Nasdem pada 15 Juni 2020.

Kemudian muncul gagasan semua peraturan perundangan sektor kesehatan di-omnibus law-kan. Gagasan ini menjadi rencana nyata ketika RUU Kesehatan Omnibus Law resmi ada dalam daftar 41 RUU Prioritas Tahun 2023 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diputuskan Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 23 November 2023.

Sejak awal proses penyusunan, RUU Kesehatan sudah menunjukan tanda-tanda bermasalah karena beredar beberapa draf di media sosial tanpa banyak pihak merasa dilibatkan dalam penyusunan draf RUU tersebut. Akhirnya pada 5 September 2022, lima organisasi profesi kesehatan melayangkan protes secara terbuka melalui siaran pers. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Muhammad Adib Khumaidi, yang saat itu menjadi juru bicara, mengatakan protes ini dilayangkan lantaran adanya kekhawatiran dari organisasi profesi bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law akan menghasilkan regulasi baru yang tidak sejalan dengan organisasi profesi dengan menghapuskan undang-undang kesehatan yang sudah ada. “Kami siap untuk ikut mendorong hal-hal ini tadi tapi sekali lagi jangan sampai muncul regulasi tapi undang-undang yang sudah ada dihapuskan, karena undang-undang yang berkaitan dengan profesi sudah berjalan baik dan sudah membantu pemerintah,” ujar Adib di Menteng Jakarta Pusat.

Pada 3 Oktober 2022, Baleg DPR RI mengundang PDGI bersama perwakilan organisasi profesi lainnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pada pertemuan tersebut Ketua Badan Legislasi DPR, Dr Supratman Andi Agtas SH. menyampaikan bahwa omnibus law hanya merupakan cara pembuatan undang-undang, tapi yang penting adalah substansi isinya. RDPU ini masih dalam pembahasan awal dan akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya untuk lebih mendalami. Mengenai naskah yang beredar disampaikan bahwa sampai sekarang belum ada naskah RUU yang resmi. Hal senada ditegaskan kembali pada RDPU tanggal 17 November 2022.

aat ini setidaknya ada dua undang-undang yang terkait profesi dokter gigi yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Kedua undang-undang tersebut sering dikeluhkan karena tidak selaras serta banyak pasal-pasal yang isinya merugikan. Akibatnya beberapa kali undang-undang tersebut dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak.

S

Hal senada disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR-RI, 30 Oktober 2022. Kepada wartawan Menkes menegaskan belum ada draf resmi RUU Kesehatan, sehingga terlalu awal bila ada penolakan. Namun faktanya, setidaknya terdapat empat versi draf RUU Kesehatan yang beredar di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan profesi kesehatan.

Akhirnya RUU Kesehatan disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-16 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023. Kesepakatan itu diketok usai masing-masing fraksi mengemukakan pendapat mereka. Dari sembilan fraksi di parlemen, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU Kesehatan menjadi RUU inisiatif DPR. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansori Siregar menyebut partainya telah mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari penyusunan RUU Kesehatan yang dinilai terburu-buru, hingga sejumlah substansi yang menurutnya menimbulkan kekosongan hukum dan kontradiksi peraturan. Naskah RUU Kesehatan sendiri dapat dilihat di laman resmi DPR-RI, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20230214-012516-3408.pdf

Kemenkes kemudian menindaklanjuti hal ini dengan menyediakan laman khusus bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait penyusunan materi RUU Kesehatan. Pada laman https:// partisipasisehat.kemkes.go.id/ masyarakat akan dapat berpartisipasi untuk memberikan saran dan masukan. Selain melalui website, Kementerian Kesehatan juga menyelenggarakan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan secara maraton dari tanggal 1418 Maret 2023 untuk menyerap aspirasi berbagai pihak.

Daftar Isian Masalah (DIM) dari pemerintah yang diwakili oleh Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai tanggapan atas RUU Kesehatan inisiatif DPR diserahkan kepada Komisi IX DPR RI, pada tanggal 5 April 2023. Kemudian protes penolakan RUU Kesehatan oleh tenaga kesehatan makin masif karena DIM justru tidak sesuai dengan aspirasi tenaga kesehatan. Aksi protes terjadi di seluruh Indonesia yang berujung aksi damai besar-besaran di Jakarta. [Messya Rachmani, Ilustrasi : Benazir Amriza Dini]

AKSI DAMAI PEJUANG PDGI

Tanggal 8 Mei 2023, dokter gigi, dokter, dan tenaga kesehatan dengan dikoordinasi oleh organisasi profesi masing-masing tumpah ruah dalam aksi damai di sekitar patung kuda kawasan Monumen Nasional Jakarta. Mereka turun ke jalan dengan satu tuntutan, batalkan RUU Kesehatan.

Aksi damai atau dulu disebut demonstrasi, sejatinya jarang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter, apalagi sampai turun ke jalan. Berdasarkan catatan Dentamedia, demonstrasi pernah terjadi di masa reformasi tahun 1998. Demonstrasi ini hanya berlangsung di Departemen Kesehatan dan Kampus Universitas Indonesia. Permasalahan yang diangkat saat itu adalah harga obat, labelisasi obat cina, praktek kolusi korupsi nepotisme (KKN), pengadaan vaksin hepatitis, kewajiban menyetor 35% pendapatan RS Harapan Kita yang sudah menjadi milik negara ke yayasan, “lorong maut” Departemen Kesehatan, serta penempatan dokter dan dokter gigi (Dentamedia No 3 Vol 2, 1998).

Demonstrasi besar-besaran dokter dan dokter gigi pecah lagi di tahun 2002, bahkan berlanjut ke mogok kerja. Penyebabnya adalah keterlambatan pembayaran gaji dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Januari dan Februari 2002, yang sampai akhir Maret belum juga dibayarkan. Demontrasi berlangsung di Gedung DPR-MPR pada tanggal 19

Maret 2002, berlanjut dialog dengan Komisi VII DPR-RI dan Menteri Kese-

hatan. Buntut dari masalah ini adalah pemogokan nasional tanggal 1 April 2022 (Dentamedia No 2 Vol 6, 2002).

Kedua demontrasi di masa lalu tersebut tidak sebesar dan tidak serapi aksi damai tanggal 8 Mei 2022 silam. Para pejuang PDGI dari penjuru daerah berkumpul di Jakarta, kemudian bergerak bersama ribuan anggota profesi tenaga kesehatan lain menolak RUU Kesehatan. Mereka menilai RUU Kesehatan sangat merugikan pelaku kesehatan.

Aksi damai yang dikoordinasikan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) tersebut dimulai di kawasan Patung Kuda, Monas dan berlanjut ke Kantor Kementerian Kesehatan. Di berbagai daerah, aksi damai juga dilakukan oleh anggota PDGI bersama tenaga kesehatan lainnya. Semua bersatu untuk menolak RUU Kesehatan. Beberapa poin yang menjadi sorotan, yaitu ancaman kriminalisasi tenaga kesehatan, rencana pendidikan kedokteran yang tidak berbasis universitas, liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan, serta penghilangan peran organisasi profesi.

Koordinator Lapangan Aksi dari Pengurus Besar PDGI, drg Eka Erwansyah mengatakan, “Aksi damai terpaksa dilakukan karena kebuntuan jalan dialog, dan pemerintah memaksakan kehendak yang tidak sesuai

dengan aspirasi dari bawah”. Lebih lanjut Eka mengatakan peserta aksi dokter gigi datang dari seluruh Indonesia, dan aksi serupa juga berlangsung secara serentak di daerah-daerah. “Ini merupakan bentuk kepedulian dokter gigi Indonesia yang tergabung dalam PDGI terhadap ancaman RUU Kesehatan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat”, ujarnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh PDGI untuk menyuarakan ketidaksepakatan terhadap RUU Kesehatan secara lisan maupun tertulis , baik kepada Kementrian Kesehatan maupun DPR RI. PDGI menilai, proses penyusunan draft RUU Kesehatan telah bermasalah sejak awal karena tidak taat asas dan prematur. Pasal-pasal yang disusun terlihat banyak yang saling kontradiktif. Usulan masyarakat dan organisasi profesi kesehatan sebenarnya telah diakomodasi pada RUU Kesehatan inisiatif DPR, namun sayangnya dimentahkan lagi dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang disampaikan Kementerian Kesehatan kepada DPR.

Oleh karena itu, PDGI menolak RUU Kesehatan karena memandang perlu terlebih dahulu dipersiapkan konsepsi yang lebih matang dengan melibatkan para stakeholder dalam perumusannya. Perlu dipertimbangkan dengan seksama berbagai esensi permasalahan dan aspirasi masyarakat maupun dari kalangan profesi kesehatan dalam rangka memajukan pembangunan kesehatan Indonesia. [Messya R, Foto : Dentamedia

Membedah isi RUU Kesehatan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau lebih dikenal sebagai RUU Omnibus Law Kesehatan menuai polemik. Jika nanti disahkan, RUU ini akan membatalkan sembilan undang-undang yang telah berlaku, yaitu UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Dari berbagai protes dan aksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ada beberapa topik yang dipermasalahkan dalam RUU Kesehatan, antara lain : Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), uji kompetensi, sertifikat halal, karantina, pendidikan spesialis, BPJS Kesehatan, Organisasi Profesi, kolegium, konsil, transplatansi, Satuan Kredit Profesi (SKP), perlindungan hukum, serta tenaga kesehatan asing.

Bila melihat RUU Kesehatan sepertinya apa yang tercantum tidak jauh berbeda dengan apa yang selama ini berlaku, lalu kenapa mengundang gelombang protes?

Permasalahan muncul dari masukan pemerintah atas RUU Kesehatan yaitu

Daftar Isian Masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Mengutip Pakar Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama, ter-

dapat 3.020 butir dalam DIM tersebut. 1.037 untuk disepakati di Rapat Kerja DPR, 399 bersifat redaksional untuk diselesaikan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, serta 1.584 usulan perubahan substansi untuk ditindaklanjuti Panitia Kerja (Panja) DPR. Dalam bahasan ini, kita akan tampilkan secara terbatas kesimpulan atas isi DIM terkait topik yang dipermasalahkan dalam protes dan aksi tenaga kesehatan.

Dalam RUU Kesehatan, tertulis bahwa pemerintah mengusulkan untuk tidak mengatur organisasi profesi. Definisi organisasi profesi dalam RUU Kesehatan dihapuskan. Hal ini karena pada prinsipnya, pembentukan organisasi profesi merupakan hak setiap warga negara untuk berkumpul dan telah dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, segala sesuatu

terkait organisasi profesi diusulkan untuk dihapus.

Pembentukan kolegium juga tidak diatur dalam RUU Kesehatan atas usulan pemerintah. Tujuannya agar lebih fleksibel dalam mengatur organ-organ yang akan mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Definisi kolegium diusulkan dihapus dari RUU, namun tetap dimunculkan pada Pasal 14A untuk mewadahi pembentukan lembaga dalam rangka mendukung pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Perihal Uji Kompetensi, dalam RUU disebutkan bahwa diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama Kolegium. Namun, pemerintah mengusulkan Kolegium diganti dengan ahli dari masing-masing disiplin ilmu

kesehatan. Bagi peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus, maka tetap diberikan Ijazah Profesi dan dapat mengikuti uji kompetensi ulang dengan bimbingan Kolegium. Usulan Pemerintah perihal perlakuan terhadap mereka yang tidak lulus ini dihapuskan, pemerintah mengusulkan perihal uji kompetensi selengkapnya diatur dalam peraturan pelaksana.

Dalam RUU Kesehatan inisiatif DPR, Surat Tanda Registrasi (STR) disebutkan harus dievaluasi berkala setiap lima tahun. Namun dalam DIM pemerintah mengusulkan ketentuan ini dihapuskan, menjadi STR berlaku seumur hidup. Dalam DIM diusulkan juga bahwa STR diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri Kesehatan, namun tidak disebutkan nama lembaganya.

Organisasi profesi memiliki peran salah satunya

untuk melakukan pembinaan serta pengawasan tenaga kesehatan. Dalam pasal 249 RUU Kesehatan, peran pengawasan dan pembinaan etika profesi, dimana Organisasi profesi harusnya memberikan rekomendasi izin praktik, menjadi ditiadakan. Mengapa dihilangkan? Karena berpotensi menambah birokrasi dan menghambat kewenagan pemerintah daerah dalam penerbitan SIP. Di dalam RUU juga disebutkan bahwa SIP diberikan oleh Pemerintah daerah. Namun dalam DIM, pemerintah mengusulkan SIP diterbitkan oleh Menteri atau Kepala daerah.

Untuk memperpanjang

SIP tetap diperlukan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebagai syaratnya. Dalam RUU Kesehatan, disebutkan pemenuhan kecukupan SKP dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi. Namunm dalam DIM Pemerintah mengusulkan hal ini dikelola oleh Kementrian Kesehatan (pasal 242).

Ketentuan mengenai pendidikan spesialis juga masuk dalam RUU Kesehatan. Dalam RUU Kesehatan insiatif DPR, pendidikan spesialis yang beroriantasi

di rumah sakit (hospital based) dapat dilaksanakan pada RS dengan akreditasi tertinggi dan telah lima tahun menjadi RS pendidikan utama. Namun dalam DIM pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Terkait permasalahan hukum, dalam RUU Kesehatan diatur keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kesehatan. Kemudian ada bab khusus tentang ketentuan pidana bagi pelanggar Undang-Undang Kesehatan. Hal-hal yang akan dijerat pasal pidana, antara lain : aborsi, menghalangi pemberian air susu ibu, memperjualbelikan darah, memperjualbelikan organ, bedah untuk mengubah identitas, pemasungan terhadap orang dengan ganguan jiwa, produksi farmasi/alat kesehatan tidak sesuai stardar/persyaratan keamanan, praktik tanpa keahlian dan kewenangan, tidak memberikan pertolongan terhadap pasien gawat darurat, kelalaian tenaga medis/kesehatan yang mengakibatkan luka berat/ kematian, praktik/memperkerjakan tenaga medis/ kesehatan tanpa Surat Izin Praktik. Dalam RUU RUU ini juga diatur pidana terhadap korporasi. [Messya Rachmani, Foto : Unsplash.com]

Dentamedia tiap triwulan diterbitkan oleh Lembaga Studi Kesehatan Indonesia (LSKI) Yayasan Bale Cijulang sejak tahun 1997 ISSN 1410-4768 ALAMAT: Office & Beyond Building Jl. CImanuk 6 Bandung 40115, Kotak Pos 7785 Bandung 40122, TELEPON: 0896628366161, FAKS: (022)2502807, EMAIL: dentalmedia@gmail.com

SITUS: www.dentamedia.id

PENDIRI Kosterman Usri PEMIMPIN UMUM Maryanne Susanti PEMIMPIN REDAKSI Messya Rachmani REDAKSI Fathin Vania Rahmadina, Nadia Faradiba, Rizna Salsadila Shofwa, M. Syauqi Syafiq KORESPONDEN Dhona Afriza (Padang), Amanda Kristiani Matondang (Medan), Bertha Aulia (Palembang), Alfini Octavia (Yogyakarta), Ronny Baehaqi (Surabaya), Muhammad Andhyka Fitrianto (Malang), Putra Qodri Fath (Pontianak), Irma Chaerani Halim (Samarinda), Muhamad Ruslin (Makassar), Michael Andrea Leman (Manado), Anak Agung Istri Devi Wulandari Putra (Denpasar), Septia Indriasari (Mataram)

DIREKTUR BISNIS Maryanne Susanti PEMASARAN Felycia Evangeli Andi Arnold (Manajer) ,Joseph Gunawan, Alia Intan Kusuma Ramadhani, Blandina Tsanarayya Amarantha ACARA Dian Islamiyati (Manajer) Mulia Ayu Hanifa, Varisati Nalina Vara, Sangga Tirakat, Muhammad Syahid Abdilah, Abigail Thanya Gracesheila, Andrian Fadhillah

Ramadhan, Maya Adriati Pramestiningrum, Raisya Aurellia Putri Lesmana, Adira Khansa Mahdiya, Gabriella Tasha, Vita Ekaviasta Putri KEUANGAN Latifah Kaniadewi , Siti Kusdiarti DESAIN GRAFIS Benazir Amriza Dini, Irmayanti Meitrieka, Yuda

Haditia Putra, Aulia Dewi PRODUKSI Agus Sono TEKNOLOGI INFORMASI Anzarudin, Anggit Wirasto BIRO JAKARTA Sandy Pamadya (Kepala), Affi Listriani, Ina Sarah Addawiah, Putu Ayu Pradnya BIRO SEMARANG Hayyu Failasufa (Kepala), Ade Ismail Berita/artikel/siaran pers/foto/surat pembaca/iklan/penawaran kerjasama untuk Dentamedia kirimkan ke e-mail ke dentamedia@gmail.com APABILA KEBERATAN DENGAN ISI DENTAMEDIA

SILAHKAN KIRIMKAN HAK KOREKSI/JAWAB ANDA KE ALAMAT DENTAMEDIA

Dokter Gigi Pasca Covid-19, Dentistry 2.0 Kian Berkembang

Praktisi kesehatan dokter gigi spesialis Prostodonsia, drg Wihan Pradana, Sp.Pros menyebutkan Dentistry 2.0 (praktik dokter gigi secara daring) semakin berkembang pasca-pandemi COVID-19.

"Secara umum Dentistry 2.0 dengan sistem digital cukup berkembang di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19," katanya dalam acara diskusi mengenai Dentistry 2.0 yang diikuti secara daring di Jakarta. Ia mengatakan, Dentistry 2.0 berkembang di berbagai lini kedokteran gigi seperti Teledentistry, yang memungkinkan pasien berkonsultasi terkait masalah gigi secara daring.

Selain itu, kata dia, terdapat pula Remote Dentistry, dimana dok-

Berita

ter gigi dapat memberi pelayanan pada pasien dengan suatu sistem dan peralatan secara jarak jauh.

"Dokter juga bisa memberikan instruksi kepada pasien dari jarak jauh untuk menjalankan pengobatan secara mandiri bahkan juga mengirimkan bahan untuk digunakan dalam proses pengobatannya," katanya. Dokter yang praktik di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Sardjito, Yogyakarta itu juga menyebutkan terdapat layanan Digital Dentistry sebagai gabungan teknologi dan tradisional seperti penanaman veneer gigi yang diharapkan lebih akurat dengan menggunakan bantuan teknologi.

Ia mengatakan ke depannya Dentistry 2.0 akan lebih berkem-

Maluku akan Miliki

bang lagi dengan adanya Robotic Dental Surgery (operasi gigi dengan robot) yang sedang dalam tahap penelitian oleh para ilmuwan.

"Untuk sekarang masih banyak kegagalan untuk dilakukan secara full machine, Kedepannya pasti akan lebih optimal," tambahnya.

Ia juga mengatakan Dentistry 2.0 bahkan dapat ditemukan di sejumlah produk pasta gigi yang menampilkan barcode (kode batang) pada kemasannya untuk dipindai agar terhubung dengan layanan konsultasi dokter gigi.

"Saat ini Indonesia tidak tertinggal dalam kemutakhiran alat-alat kedokteran gigi meskipun belum tersebar secara merata," demikian Wihan Pradana. [Berita : ANTARA]

RUMAH SAKIT GIGI MULUT PERTAMA

Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Maluku, tak lama lagi akan memiliki Program Studi Kedokteran Gigi. Hal ini dibuktikan dengan visitasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ke Unpatti untuk meninjau kelayakan Unpatti dalam membuka program studi baru ini.

Ketua Konsil Kedokteran Gigi, Prof. Dr. drg. Melanie Sadono Djamil, M.Biomed mengatakan, KKI wajib untuk melihat kesiapan dari segi kurikulum, penjaminan mutu, pengelolaan, sarana prasarana dan penerimaan mahasiswa sebelum dikeluarkannya rekomendasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan menyamakan standar pendidikan yang akan diberikan pada peserta didik.

Ia juga menambahkan bahwa Universitas Pattimura sudah memiliki kesiapan untuk membuka Prodi Ke-

dokteran Gigi. Unpatti juga diminta berkomitmen untuk segera membangun Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Pendidikan guna melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa kedokteran gigi.

Terkait pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, dr. Bertha Jean Que mengatakan, bahwa RSGM akan segera dibangun setelah rekomendasi dikeluarkan oleh KKI. Jika sudah mendapatkan reko-

mendasi, dalam tahun pertama RSGM sudah harus dibangun.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut menjadi sarana pendukung penting dalam dibukanya Program Studi Kedokteran Gigi Unpatti. Nantinya RSGM ini akan menjadi sarana berpraktik mahasiswa yang sedang menempuh studi, serta berfungsi menyediakan pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas prima bagi masyarakat sekitar. Mengingat hingga saat ini Maluku belum mempunyai RSGM. [Berita, Foto : ANTARA, Editor : Fathin VR]

Temui

PDGI Menko Polhukam RUU Kesehatan Bahas

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) bersama empat organisasi profesi kesehatan lainnya menemui Menko Polhukam untuk menyampaikan aspirasi seputar RUU Kesehatan.

Pada pertemuan pada tanggal 11 Mei 2023 tersebut, kelima organisasi profesi kesehatan yang terdiri dari PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), serta IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) menyampaikan sikap kritis terhadap RUU Kesehatan menyangkut proses legislasi maupun substansi isinya.

Ketua IDI Jawa Timur, Sutrisno, mengharapkan keterlibatan semua pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan, termasuk organisasi profesi kesehatan. Menurutnya, dengan ke-

terlibatan semua pihak akan mengurangi potensi pasal yang merugikan hingga akan dihasilkan UU Kesehatan yang baik. Untuk itu Ketua PB IDI, Moh Adib Khumaidi, mengusulkan bahwa agar proses pembahasan UU Kesehatan dihentikan dahulu.

Sementara itu Ketua PB PDGI, Usman Sumantri, mengemukakan perlunya diperhatikan naskah akademik RUU Kesehatan. Ditandaskannya, jangan sampai naskah akademik tidak berkaitan de-

PDGI Serukan

Penggunaan Pita Hitam

Sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi dan kondisi yang menimpa tenaga kesehatan saat ini, Persatuan Dokter

Gigi Indonesia (PDGI) melalui Surat Edaran Nomor 710/PBPDGI/ IV/2023 menyerukan penggunaan pita hitam sebagai tanda solidaritas.

Ada empat keprihatinan dan solidaritas disebutkan dalam surat edaran tersebut, yaitu : Kejadian penganiyaan terhadap dokter internship di Puskesmas Fajar Bulan, Lampung

Barat; Pemberhentian sepihak Prof. dr. Zainal Mutaqin, Sp.B(K), PhD. oleh RSUP dr. Karyadi Semarang; RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan organisasi profesi; serta kecenderungan kriminalisasi terhadap tenaga medis/kesehatan.

Penggunaan pita hitam di lengan kanan diserukan untuk dikenakan oleh seluruh Anggota PDGI selama satu bulan dari 27 April – 27 Mei 2023 sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas terhadap empat hal tersebut.

ngan naskah RUU Kesehatan.

Menanggapi aspirasi lima organisasi profesi kesehatan, Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa selama ini sudah memperhatikan mengenai RUU Kesehatan. Beliau menyatakan akan menelaah RUU Kesehatan menyangkut legislasi yang berkaitan dengan politik hukum. Mengenai substansi isinya akan disampaikan pada kementerian yang membidanginya. [Berita, Foto : Paulus Januar]

Sementara itu menyikapi penganiyaan terhadap dokter internsip di Lampung Barat, Kementerian Kesehatan menyatakan akan memberikan pendampingan kepada dua dokter internsip selama proses hukum berlangsung. Kemenkes juga akan mengevaluasi penempatan dokter internsip di Provinsi Lampung untuk memastikan kepala daerah dapat lebih menjamin keamanan dan keselamatan para dokter. [Berita : Kosterman Usri, Ilustrasi : Benazir A D]

Berita

Penulis merupakan mahasiswa kedokteran gigi di Jakarta

Ketika melihat judul di atas, mungkin kebanyakan orang sudah bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya Indonesia masih kekurangan dokter gigi atau malah oversupply karena tingginya peminat program studi kedokteran gigi? Melalui tulisan ini, mari kita kupas satu per satu.

Melalui berita mengenai jumlah dokter gigi di Indonesia, ada berita yang membahas jumlah dokter gigi di Indonesia sudah banyak namun persebarannya yang tidak merata sehingga ada daerah yang masih kekurangan dokter gigi. Pemerintah sendiri sadar akan hal itu dan mengadakan program seperti dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Nusantara Sehat untuk menggaet dokter gigi agar mau bekerja di daerah terpencil dengan gaji relatif besar.

Selain itu, ada juga berita yang membahas jumlah dokter gigi di Indonesia masih kurang karena masih ada wilayah yang kekurangan dokter gigi. Menurut perbandingan WHO, idealnya satu dokter gigi melayani 7.500 penduduk, sedangkan di Indonesia satu dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Berita ini muncul pada bulan

Januari tahun 2020 dimana jumlah dokter gigi baik spesialis dan umum sebanyak 33.484 orang dengan jumlah penduduk sekitar 267 juta orang.

Januari 2021, diperkirakan penduduk Indonesia mencapai 271 juta.

Berarti kira-kira dalam 1 tahun, kenaikan angka penduduk sebanyak 4 juta orang. Berdasarkan halaman PDGI yang dikutip tanggal 22 Januari 2022, jumlah dokter gigi di Indonesia mencapai 37.710 untuk dokter gigi umum dan 4.728 untuk dokter gigi spesialis. Jumlah dokter gigi jika dibandingkan tahun 2020 dengan 2022 memiliki selisih sebanyak 4.226 dokter gigi. Jika dihitung secara kasar, tiap tahun bertambah sekitar 2.100 dokter gigi.

Melalui data yang ada, saya menyimpulkan bahwa Indonesia sendiri tidak kekurangan dokter gigi maupun kelebihan dokter gigi. Kenapa? Saya mempertimbangkan bahwa di masa depan, Indonesia akan memiliki teknologi seperti robot yang dapat membantu dokter gigi bahkan menggantikan kerja dokter gigi meski tidak secara keseluruhan, meski teknologi tersebut memerlukan waktu yang lama untuk dicapai.

Di China pada tahun 2017, sebuah robot berhasil memasang implan gigi dalam mulut wanita tanpa bantuan dokter gigi sama sekali, namun tetap berada di bawah pengawasan dokter gigi. Jadi, meski jumlah dokter gigi yang bertambah, perlu ingat bahwa jumlah penduduk juga tetap ikut bertambah.

Memang benar bahwa penyebaran dokter gigi di Indonesia belum merata karena kebanyakan dokter gigi ingin bekerja di wilayah Jawa. Namun, program dokter gigi PTT dan Nusantara Sehat dari pemerintah untuk mendistribusikan dokter gigi ke daerah yang kekurangan dokter gigi juga terbatas jumlahnya. Hal ini karena dana program tersebut yang terbatas dan tidak semua dokter gigi berminat mengikuti program ini.

Kebijakan pembukaan program studi kedokteran gigi di daerah yang masih kekurangan dokter gigi mungkin dapat menjadi solusi. Hal ini karena dokter gigi disana bisa membantu masyarakat dan sambil mengajar, apalagi seperti dae-

rah Sumbawa yang minim peminat dalam program Nusantara Sehat.

Selain itu, seperti yang dimuat dalam akun media sosial Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI), program internship juga menjadi salah satu solusi untuk mendistribusikan dokter gigi ke wilayah yang kekurangan dokter gigi.

Oleh karena itu, saya merasa jumlah dokter gigi di Indonesia tidak kekurangan maupun berlebihan karena banyak faktor yang mempengaruhi dan kekurangan maupun berlebihan ini sifatnya masih relatif. Untuk saat ini, semangat terus untuk tenaga kesehatan di Indonesia dalam menjalankan setiap tugas, kita pasti bisa!

Cara berlangganan :

1. Snap QR Code dengan HP atau buka http://bit.ly/3irknZ3

2. Isi data pembeli, klik berlangganan

3. Lakukan pembayaran sebesar sesuai instruksi

Biaya sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia

Penulis : Donna Belinda

WHO CABUT DARURAT COVID DUNIA

Smart Tooth, teknologi terbaru untuk deteksi penyakit kronis

Jumat, 5 Mei 2023, WHO menetapkan berakhirnya Darurat Pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada konferensi pers di Jenewa. Menurut WHO, tren penurunan angka kematian dan tekanan sistem kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 bukan lagi berstatus pandemi atau darurat kesehatan masyarakat global. [Berita dan foto : WHO, CNN]

LAGI, PDGI PECAHKAN REKOR MURI

PDGI kembali pecahkan Rekor MURI, kali ini untuk kegiatan Fun Run 5K dengan aksi pemeriksaan gigi gratis dan donor darah yang diikuti oleh ribuan dokter gigi. Piagam Rekor MURI diberikan oleh perwakilan MURI, Oesmar Semesta Susilo kepada Ketua PB PDGI, drg. Usman Sumantri, M. Kes. Acara ini berlangsung pada Minggu, 14 Mei 2023 dengan lokasi start Fun Run 5K di Gedung Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta dan finish di lokasi yang sama. [Berita : Dentamedia, Foto : Panacea90]

Prodi Magister Kedokteran

Gigi UI gelar pemeriksaan pe nyintas

down syndrome

Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas (IKGKom) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia menggelar pemeriksaan di Rumah Ceria Down Syndrome beberapa waktu lalu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai bentuk kepedulian dan penerapan ilmu pencegahan secara nyata. Kegiatan yang dilakukan di antaranya pemeriksaan gigi dan mulut penyintas down syndrome, konsultasi kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan, edukasi dan promosi kesehatan gigi dan mulut bagi penyintas dan orang tua. Selain itu, hands-on dan praktik langsung tindakan kebersihan gigi dan mulut oleh masing-masing penyintas down syndrome bersama orang tua. [Foto, Berita : Antara]

Seorang ahli bedah gigi asal Prancis, Matthiew Minty bekerja sama dengan Hugo Maugard dan Vincent Blasco menciptakan alat untuk mendeteksi dan memantau penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung dengan menggunakan biomarker pada saliva.

Proyek yang dinamakan

“Valsaï" menggunakan chip pintar yang dikembangan dengan bio-captor yang secara permanen akan memantau biomarker dalam saliva dan mengirimkan informasi tersebut ke aplikasi di ponsel serta dokter umum yang merawat.

Chip Bio-captor dapat dimasukkan ke dalam crown atau bridge yang kemudian direkatkan ke dalam bagian gigi agar tidak terlihat.

Pada pasien yang tidak membutuhkan crown, Chip Bio-captor ini juga dapat direkatkan ke bridge mini atau dibuat sebagai penyangga kecil.

Chip bio-captor akan mengirimkan informasi bio-captor ke platform “Valsaï" dan dianalisis. Hasil analisis ini diteruskan ke penerima penerima seperti peneliti, dokter yang merawat, perusahaan asuransi ataupun pasien.

Para peneliti juga mencoba untuk mengembangkan alat ini guna mendeteksi biomarker lain seperti untuk penyakit degeneratif dan autoimun. [Berita : Thedentist.co.uk, editor : Messya R, Illustrasi : Benazir A D]

Sepatu Bot Terakhir

Oleh : Kosterman Usri

RSDC Wisma Atlet Kemayoran akhirnya ditutup, rumah sakit darurat untuk merawat pasien Covid-19 itu akan tinggal menjadi sejarah dan kenangan. Tinggal sejarah dan menjadi kenangan abadi bahwa Indonesia pernah mengalami pandemi COVID-19 yang luar biasa mencekam dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan, namun dengan semangat perjuangan, kita bersama akhirnya bisa menumbangkan Corona dan saatnya bisa hidup normal kembali.

“Pantang pulang sebelum corona tumbang” adalah semboyan yang dipegang Letkol Laut (K) Muham-

Berita

mad Arifin selama menjadi Komandan Lapangan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kini semua relawan telah pulang kembali seiring dengan tumbangnya corona.

Peran serta Letkol Arifin dalam pandemi corona, mulai dari kedatangan 245 warga negara Indonesia dari Wuhan yang dikarantina di Natuna awal Februari 2020, observasi kru kapal pesiar World Dream di KRI dr Suharso, karantina 69 kru kapal Diamond Prin-

cess di Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu, sampai pemerintah mengubah Wisma Atlet Kemayoran menjadi RS Darurat Covid-19 sejak 23 Maret 2020.

Foto memegang sepatu bot warna kuning yang di-upload di Instagram Letkol Arifin 1 April 2023, menandai berakhirnya tugas di RSDC Wisma Atlet. Ini adalah sepatu bot terakhir, terima kasih dan penghargaan untuk seluruh sejawat dan relawan yang telah bahu membahu melawan musuh bertaruh raga dan nyawa. [Foto : detik]

FKG UM Surabaya Perkuat Pembelajaran dengan Metode Digital Dentistry

Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) resmi meluncurkan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Pembukaan ini ditandai dengan penekanan touch screen oleh Ketua umum PP Muhammadiyah dan Rektor UM Surabaya serta didampingi oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala LLDikti Wilayah VII Jatim Dyah Sawitri dan BPH UM Surabaya di Gedung At-Tauhid Tower pada Selasa (2/5/23)

Drg. R. Sabda Alam Sp. KGA, Dekan FKG UM Surabaya dalam keterangannya menjelaskan, terobosan ke depan yang digunakan dalam sistem pembelajaran untuk mahasiswa kedokteran gigi adalah penggunaan digital dentistry dalam medical and research. Diketahui, digital dentistry melibatkan penggunaan teknologi atau perangkat penunjang yang menggu-

nakan komponen berbasis komputer atau digital. Dengan teknologi berbasis komputer memungkinkan praktik kedokteran gigi untuk lebih meningkatkan pelayanan pada pasien. Digital dentistry sangat berperan mengubah langkah-langkah manual prosedur gigi menjadi lebih terukur, sehingga dokter gigi dapat memberikan proses perawatan yang lebih efisien dan otomatis.

Drg. Sabda Alam menegaskan, ke depan mahasiswa FKG UM Surabaya akan dibekali kompetensi teknologi tersebut dengan penerapan sistem pembelajaran yang inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lulusan.

Ia juga menuturkan, meski menjadi Fakultas baru di UM Surabaya, FKG UM Surabaya akan dapat berperan dalam penyediaan world big data dentistry yang terintegrasi secara global dan dapat ditelusuri secara maksimal.

“Penggunaan big data ditujukan untuk digital dentistry yang memuat segala informasi medis seperti rencana terapi, data dan rekam medis, diagnosis dan lain sebagainya,”imbuhnya lagi.

Tentu untuk mencapainya ia membutuhkan dukungan dari segala pihak mulai dari pemerintah, seluruh civitas akademika hingga international join research. [Berita, foto : um-surabaya.ac.id]