Perjalanan RUU Kesehatan Kontroversial

Usulan untuk merubah kedua undang-undang tersebut sebenarnya telah lama diekmukakan. Usulan kongkrit dan serius muncul di tahun 2020. Saat itu muncul draf perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang diinisiasi dari oleh Fraksi Nasdem DPR RI. Namun sayangnya upaya ini kandas karena draf yang sudah masuk proses pembahasan di DPR ditarik kembali oleh pengusul, yaitu Fraksi Nasdem pada 15 Juni 2020.

Kemudian muncul gagasan semua peraturan perundangan sektor kesehatan di-omnibus law-kan. Gagasan ini menjadi rencana nyata ketika RUU Kesehatan Omnibus Law resmi ada dalam daftar 41 RUU Prioritas Tahun 2023 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diputuskan Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 23 November 2023.

Sejak awal proses penyusunan, RUU Kesehatan sudah menunjukan tanda-tanda bermasalah karena beredar beberapa draf di media sosial tanpa banyak pihak merasa dilibatkan dalam penyusunan draf RUU tersebut. Akhirnya pada 5 September 2022, lima organisasi profesi kesehatan melayangkan protes secara terbuka melalui siaran pers. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Muhammad Adib Khumaidi, yang saat itu menjadi juru bicara, mengatakan protes ini dilayangkan lantaran adanya kekhawatiran dari organisasi profesi bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law akan menghasilkan regulasi baru yang tidak sejalan dengan organisasi profesi dengan menghapuskan undang-undang kesehatan yang sudah ada. “Kami siap untuk ikut mendorong hal-hal ini tadi tapi sekali lagi jangan sampai muncul regulasi tapi undang-undang yang sudah ada dihapuskan, karena undang-undang yang berkaitan dengan profesi sudah berjalan baik dan sudah membantu pemerintah,” ujar Adib di Menteng Jakarta Pusat.

Pada 3 Oktober 2022, Baleg DPR RI mengundang PDGI bersama perwakilan organisasi profesi lainnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pada pertemuan tersebut Ketua Badan Legislasi DPR, Dr Supratman Andi Agtas SH. menyampaikan bahwa omnibus law hanya merupakan cara pembuatan undang-undang, tapi yang penting adalah substansi isinya. RDPU ini masih dalam pembahasan awal dan akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya untuk lebih mendalami. Mengenai naskah yang beredar disampaikan bahwa sampai sekarang belum ada naskah RUU yang resmi. Hal senada ditegaskan kembali pada RDPU tanggal 17 November 2022.

aat ini setidaknya ada dua undang-undang yang terkait profesi dokter gigi yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Kedua undang-undang tersebut sering dikeluhkan karena tidak selaras serta banyak pasal-pasal yang isinya merugikan. Akibatnya beberapa kali undang-undang tersebut dimintakan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak.