Jurnal Inovasi Maret 2009 by BPP PROVSU

INOVASI : Vol. 6, No. 1,

Maret 2009

Volume 6, Maret 2009 Nomor. 1

PENASEHAT Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Utara

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

INOVASI Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

DAFTAR ISI Ar tike l

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Balitbang Provinsi Sumatera Utara KETUA EDITOR Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA DEWAN EDITOR Prof. Dr. Ir. Darma Bakti Nasution, MS Drs. H. Alisuman Gultom, M.Si. Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc. Drs. Kariono, M.Si. M. Ishak, SE, M.Si. Ak Ir. Sugih Prihatin, M.Si. Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT REDAKSI PELAKSANA Drs. Ismet Harahap Sumiarti, SH. Drs. Darwin Lubis, MM TATA USAHA DAN SIRKULASI Makrum Rambe, SE, MM Khaidir Dalimunte, SP Rismawaty Sibarani, S.Sos. Irwan Purnama Putra, SE PENERBIT Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara ALAMAT EDITORIAL Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Jln. Sisingamangaraja No. 198 Medan Tel. (061) 7866225; 7866248 Fax. (061) 7866225 Website : http://balitbang.sumutprov.go.id Email : balitbang@sumutprov.go.id

KAJIAN PERANAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI SUMATERA UTARA (Agus Suriadi)

KAJIAN TENTANG PERANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI SUMATERA UTARA (Marlon Sihombing)

PERFORMANCE PEMILU 2009 (Ismet Harahap)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PASAR SWALAYAN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN (Magdalena Linda Leonita Sibarani & Frida Ramadini)

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI INDONESIA UNTUK DAYA SAING GLOBAL (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN) (Azizul Kholis)

PERANCANGAN SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN PENGADILAN HUKUM DENGAN METODOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENT SEBAGAI PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER (Herri Trisna Frianto, Muhammad Zarlis, Abdurrozzaq Hasibuan, Irwansyah, Reniwati Lubis & Darjat Saripurna)

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKUITAS MEREK SEPEDA MOTOR MEREK HONDA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) (Fadli & Inneke Qamariah)

ANALISIS PENERAPAN METODE PARTISIPATIF DENGAN MENGGUNAKAN KASUS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN DI FAKULTAS EKONOMI USU MEDAN (Lisa Marlina)

RE SE NSI BUKU RISET PEMASARAN & PERILAKU KONSUMEN

INOVASI : Vol. 6, No. 1,

Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

PENG ANT AR REDAKSI

uji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan Bulletin INOVASI sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara untuk Volume 6 No. 1, Maret 2009 ini dengan baik.

Tim Redaksi menyambut baik penerbitan Bulletin Inovasi ini dalam rangka menyebarluaskan berbagai informasi kajian dan penelitian yang telah dilakukan baik secara konseptual maupun kajian praktis. Untuk edisi tahun 2009 ini Balitbang Provinsi Sumatera Utara kembali mengangkat beberapa hasil kajian yang dilakukan oleh Balitbang Sumatera Utara sebagai pertanggungjawaban publik atas kegiatan yang telah dilakukan, dan beberapa tulisan dari berbagai penulis dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Lembaga/Balai/Pusat Penelitian di Sumatera Utara. Tim Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Penulis yang memberikan tulisannya untuk ditampilkan dalam edisi ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian dan juga bermanfaat sebagai bahan kebijakan pembangunan maupun informasi untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, selamat membaca.

- Re d ak s i -

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

KAJIAN PERANAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI SUMATERA UTARA Agus Suriadi *)

ABSTRAKSI Desentralisasi adalah derivatif dari pada otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Konsepsi dasar ini sangat diperlukan dalam pembangunan yang berbasis wilayah. Karena dengan mendekatkan kepemerintahan dengan masyarakat maka prefrensi masyarakat serta potensi dan permasalahannya akan dapat ditangkap dan dijawab bersama secara kemitraan dalam kepemerintahan yang lebih akuntabel. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa, secara empiris, pengembangan kesiapan birokrasi menunjukkan pengaruh negatif dalam pembangunan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan perlunya penyesuaian pengembangan birokrasi terhadap tuntutan pembangunan yang disertai dengan perubahan mind set bureaucratic inward looking menjadi outward looking berbasis masyarakat serta lokalitas. Dari analisis jalur yang dilakukan menunjukkan penguatan peranan pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan masyarakat pesisir haruslah dengan mengembangkan pendekatan good governance, perencanaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat serta senantiasa menjalin hubungan yang proporsional dengan pemerintah. Kata kunci : Desentralisasi, otonomi daerah, kepemerintahan yang baik, perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN Latar Belakang Secara sosial ekonomi, wilayah pesisir memiliki arti penting bagi Indonesia karena sekitar 140 juta (60%) penduduk bermukim di wilayah pesisir (Dahuri 2000). Apalagi Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.528 pulau, dimana teritorial 2 darat dan laut seluas 7,7 juta km dan lebih 75 % wilayahnya adalah perairan laut, pantai dan pesisir (Dahuri). Wilayah ini mengandung potensi kekayaan alam yang cukup besar. Besarnya potensi wilayah pesisir, dengan teknologi dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang semakin berkembang, tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan bahkan di sisi lain lingkungan semakin rusak (Nikijuluw, 2005). Faktor lain yang perlu mendapat perhatian *)

Tim Peneliti Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbang Provsu.

dalam persoalan ini, bahwa orientasi pembangunan kita selama ini lebih cenderung ke wilayah daratan. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas, tetapi perhatian pemerintah ke sektor ini baru dimulai tahun 1988, yaitu sejak dideklarasikannya studi yang berjudulâ&#x20AC;? Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s Marine Environment: A Summary of Policies, Strategies, Actions and Issuesâ&#x20AC;? sebagai kerja sama BAPPENAS dan lembaga CIDA (Bengen; 2004). Sejak inilah sektor kelautan dan pesisir mulai mendapat perhatian. Sementara itu proses pembangunan yang dilaksanakan di Sumatera Utara sendiri kurang mengoptimalkan potensi sumberdaya pesisir laut, walaupun kawasan pesisir laut sangat potensial, namun pemerintah lebih menekankan pembangunan dan memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya yang ada di wilayah darat.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Perumusan Masalah Rumusan masalah penelitian ini lebih difokuskan lagi pada beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut : 1. Apakah desentralisasi mempengaruhi kesiapan otonomi daerah, kepemerintahan yang baik (Good Governance), perencanaan partisipatif, kekokohan masyarakat sipil dan hubungan harmonis dengan pemerintah yang lebih tinggi. 2. Seberapa besar pengaruh yang nyata Otonomi Daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 terhadap : Ketatapemerintahan yang baik, Perencanaan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat. 3. Bagaimanakah pengaruh kepemerintahan yang baik, Perencanaan Partisipatif, Pemberdayaan Masyarakat dan Hubungan harmonis dengan Pemerintah yang lebih tinggi terhadap Pembangunan Wilayah Masyarakat Pesisir Kabupaten Langkat. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap pembangunan masyarakat pesisir yang menyangkut; bagaimana kesiapan aparatur dan birokrasi pemerintah serta kesiapan masyarakat; mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi serta pola pengembangan perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Manfaat Penelitian Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya dalam Ilmu Manajemen Pembangunan dan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dapat memberikan masukan untuk praktik implementasi otonomi daerah, terutama di bidang pembangunan masyarakat wilayah pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA Pembangunan Wilayah Di Indonesia, pengertian wilayah didefinisikan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, sebagai ruang yang

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

merupakan satuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sejalan dengan batasan tersebut wilayah juga dapat diartikan sebagai luasan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang mempunyai batasan-batasan sesuai dengan lingkup pengamatan tertentu. Dengan kata lain pengertian atau batasan wilayah sangat ditentukan oleh tujuan dan kepentingan pendefinisian wilayah itu sendiri. Anwar (2001) menyatakan bahwa tujuan pembangunan wilayah seharusnya diarahkan pada pencapaian: (1). Pertumbuhan ekonomi (Growth); (2) Pemerataan sosial; (3) Keberlanjutan (Sustainability) ekosistem. Pandangan ini menyangkut penanggulangan kemiskinan, kesenjangan maupun pengangguran. Pernyataan Anwar ini, diarahkan untuk melengkapi pernyataan Winarto (1998) yang mengatakan pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia memberi penekanan pada peningkatan kapasitas masyarakat (Capacity Building), peningkatan keadilan distribusi (Equality and Equity), pemberdayaan (Empowerment) dan keberdayaan (Sustainability). Mengapa hal ini perlu diperhatikan, karena setiap wilayah memiliki keunikan, demikian dengan wilayah pesisir memiliki keunikan (1) ekosistem pesisir yang sangat kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan/ rentan apabila dimanfaatkan manusia. (2) Sumber daya pesisir yang kaya dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan konflik. (3) Perairan pesisir terdapat pemahaman sistem pengelolaan terbuka sehingga yang kuat sering lebih menguasai sumber daya dan akan membatasi akses bagi masyarakat pesisir dalam pemanfaatannya. Pembangunan Masyarakat; Suatu Tinjauan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, pembangunan yang merupakan upaya perbaikan dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lebih baik, akan tercapai malalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, p r o g r a m - p r o g r a m pembangunan yang konsisten dan dengan rasionalitas urutan prioritas. Namun demikian berhasilnya pencapaian pembangunan

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Terlepas dari masalah defenisi, mungkin pola ataupun sistematika sebagai upaya untuk menelusuri masalah partisipasi ini lebih mendalam, yakni dengan memulai pertanyaan : what participation are concerned with? Cohen dan Uphoff (1977) dalam hal ini, mengidentifikasi empat jenis partisipasi. Adapun jenis partisipasi itu lebih terinci adalah : â&#x20AC;?a. Partisipasi dalam decision making; b. Partisipasi dalam implementasi, dan c. Partisipasi dalam benefits serta yang perlu ditambahkan kata Cohen dan Uphoff point d. Seperti berikut; d. Partisipasi dalam evaluationâ&#x20AC;? (Cohen dan Uphoff 1977). Pembangunan yang Partisipasi Masyarakat

Mengacu

pada

Secara teoritik masyarakat telah lama ditempatkan sebagai subjek pembangunan, akan tetapi dalam realitanya mereka senantiasa hanya diposisikan sebagai objek. Masyarakat sebagai salah satu komponen dalam pembangunan seharusnya diberdayakan bukan saja hanya sebagai stakeholder tetapi harus dapat menjadi shareholder dalam pembangunan. Sangat banyak yang dapat diperoleh dalam pembangunan yang mengacu kepada partisipasi masyarakat, seperti dijelaskan oleh Islamy menyatakan secara politis partisipasi masyarakat dapat memperkuat proses demokratisasi, karena dengan partisipasi masyarakat berarti (1). Memberi kesempatan yang nyata kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan keputusan tentang masalah kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari dan memperkecil jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat (2). Memperluas pendidikan politik sebagai landasan bagi demokrasi, dengan demikian mereka akan terlatih dalam menyusun prioritasprioritas kebutuhan melalui suatu pola kompromi yang sehat (3) Akan memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal. (Islamy, 2004) Memahami Konsep Desentralisasi versus Sentralisasi Imawan (2002) menyatakan, desentralisasi (devolusi) sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang sering di pertentangkan dengan sentralisasi,

mewujudkan pemerintahan lokal atau otonomi daerah, merupakan konsekuensi dari demokrasi untuk mewujudkan good governance. Hal ini ditandai dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas serta ruang gerak kewenangan yang memaknai kewenangan yang diberikan. Secara umum ada dua tujuan utama desentralisasi yaitu Eficiency Value dan Governance Value. Efisiensi didefinisikan sebagai maksimasi kesejahteraan sosial, agar terdapat maksimasi kesejahteraan yang merata, maka preferensi individu harus dapat ditangkap secara maksimal. Argumentasi ini mengatakan bahwa dengan desentralisasi, keinginan individu di daerah akan lebih terakomodasi dibanding dengan pendekatan sentralisasi. Sementara Governance Value sebagai sisi lain, melihat bahwa dengan desentralisasi yang menempatkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat akan lebih baik dari pada sentralisasi, karena tanggung jawab dan akuntabilitas akan lebih jelas dan nyata, demikian dengan pengenalan keinginan masyarakat partisipasi politik masyarakat dan kepemimpinan juga lebih baik sebab dengan desentralisasi kekuasaan masyarakat lebih mengental dan mereka merasa memiliki (Imawan, 2002). Implementasi reformasi

Desentralisasi

setelah

Para ahli di bidang pembangunan pada saat ini sepakat mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan spesifikasi wilayah dan sosial masyarakat setempat akan lebih bermanfaat dibanding dengan pembangunan yang dilaksanakan dengan mengacu pada model-model pembangunan tertentu (Winarno, 2005), (Korten, 1981), (Mochtar, 2005). Untuk dapat melakukan hal ini dibutuhkan adanya desentralisasi kewenangan (otonomi) yang fungsional. Bersamaan dengan era reformasi tahun 1998 di Indonesia, pada dasarnya daerah telah memiliki kewenangan tersebut, dan menjadi peluang besar untuk melakukan reorientasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pemberian kewenangan yang lebih desentralistik dibanding antara. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, maka dapat dikatakan desain manajemen

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

kepemerintahan daerah telah bertumpu ke daerah daripada ke pusat seperti pada sebelumnya. Penerapan Konsep Good Governance (Ketatapemerintahan yang baik) dalam Pembangunan Daerah Menurut World Bank, kata good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian ini diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara bagaimana kekuatan negara digunakan untuk mengelola sumber daya, ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat Mardiasmo (2002). Lebih operasional pendapat World Bank diatas diuraikan oleh UNDP dengan memberikan defenisi governance sebagai: “The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”, dengan demikian kata governance berarti penggunaan atau pelaksanaan yaitu penggunaan wewenang politik ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah nasional untuk semua tingkatan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Menurut UNDP ini, governance harus didukung oleh tiga pilar utama yaitu politik, ekonomi dan administrasi. People Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) dalam Pembangunan Tujuan utama memberdayakan masyarakat adalah agar masyarakat mampu dalam mengikuti proses pembangunan. Chambers (1995), mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial, mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu bersifat people centered, participatory, empowering, and sustainable. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu (1) kecenderungan primer yaitu pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, (2) kecenderungan sekunder yaitu pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau motivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Prijono, 1996). Hal ini

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mengekspresikan perlunya Civil Society yang kuat, dan menjadi elemen penting untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, dan membuat demokrasi bekerja mewujudkan pembangunan masyarakat. Menurut UMP (2001) semakin banyak grup/forum non government stakeholder (NGS) yang berpartisipasi, semakin sukses good governance yang dijalankan. Dengan civil society dapat menguatkan artikulasi kepentingan masyarakat berhadapan dengan institusi pemerintah. Civil society yang kuat adalah institusi sosial yang berakar dalam masyarakat yang mampu untuk melawan kontrol yang merugikan mereka termasuk yang dilakukan oleh pemerintah. Perencanaan Pembangunan

Partisipatif

Dalam

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi oleh teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik (Nugroho & Dahuri, 2004). Karena berlandaskan ilmiah, maka perencanaan pembangunan haruslah tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan validitas keilmuan (scientific validity) dan relevansi kebijakannya. Didorong oleh motif ini, perencanaan pembangunan mengalami perkembangan yang cukup dinamis baik secara teoritik maupun paradigmatik.

METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian ini akan dilakukan pada wilayah Pemerintahan Kabubaten Langkat dan masyarakat wilayah pesisir Langkat. Populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat pesisir di wilayah pesisir Kabupaten Langkat serta instansi pemerintah dan aparatur yang terkait dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan batasan wilayah dan masyarakat pesisir seperti itu, untuk tujuan penelitian ini maka jumlah populasi penelitian dapat diidentifikasi sebagai masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Langkat yang terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 419.375 orang dengan latar belakang mata pencaharian antara lain; petani, nelayan, industri, PNS dan lain-lain.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Metode dan Instrumen Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1. Studi literatur dan survey instansional untuk memperoleh data sekunder yang relevan untuk menjelaskan kondisi atau gambaran objek penelitian. 2. Wawancara terhadap birokrat, tokoh masyarakat dan masyarakat pesisir yang terpilih menjadi sampel dengan menggunakan blanko pertanyaan dan daftar isian. Metode Analisis Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dua pendekatan ini memiliki ciri dan karakter yang berbeda, demikian dengan asumsi-asumsi yang digunakan (Wirartha,2005). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kompleksitas sistem dan untuk mendukung proses berfikir intuitif-dialogis. Sedangkan pendekatan kuantitatif lebih untuk mendukung proses berfikir rasional (objektif kuantitatif) yang dibantu dengan program komputer SPSS. Dalam model pendekatan kualitatif-kuantitatif ini tidaklah digunakan secara mekanistis/ kaku, tapi adalah dengan pendekatan terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan substansi persoalan yang dibahas.

diantaranya tergolong sebagai wilayah pesisir sebagai areal yang menjadi fokus penelitian ini meliputi : Kecamatan Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Sei Lepan, Berandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu. 2. Permasalahan Lingkungan Langkat yang tadinya memiliki kawasan hutan bakau (mangrove) mencakup seluas 35.000 ha dan dinyatakan telah mengalami kerusakan sebesar 72,29 % dan hal ini bisa berlanjut apabila tidak ditanggulangi dengan baik (Pusat Kajian IPB, 2002). Keadaannya pada saat dilakukan observasi lapangan untuk wilayah tertentu seperti kecamatan Secanggang, Brandan Barat, Sei Lepan, Tanjung Pura dan Gebang sudah lebih baik karena pengawasan terhadap pengrusakan pohon mangrove telah dijaga dengan ketat, sebagai kesepakatan dan kerjasama aparat dan masyarakat. Kesadaran masyarakat juga telah lebih baik untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan mangrove yang sangat penting bagi siklus hidup ekologi maupun ekonomi masyarakat pesisir. Mangrove telah tumbuh subur di wilayah-wilayah pesisir kecamatan tersebut, kecuali di kecamatan Pangkalan Susu, Besitang yang masih mengalami kerusakan akibat perombakan dan pengalihfungsian hutan mangrove menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan pertanian. Hal ini sangat merusak ekosistem pesisir tentunya. 3. Keadaan Langkat

Sosial

Ekonomi

Kabupaten

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS Gambaran Demografi 1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian 0

Daerah kabupaten Langkat terletak pada 30 14' 0 0 dan 30 14' Lintang Utara, serta 30 14' dan 0 30 14' Bujur Timur, dengan batas-batas: a. Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. b. Sebelah Selatan berbatas dengan Daerah Kabupaten Karo. c. Sebelah Timur berbatas dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang d. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah. Mencakup 626.329 Ha yang terdiri dari 20 kecamatan dengan jumlah penduduk 970.433 jiwa. Dari 20 kecamatan yang ada saat ini, 8

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2005 adalah sebanyak 970.433 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 154,94 orang per kmÂ˛ (1,55 orang/per ha) dengan laju pertumbuhan penduduk 1,37. komposisi penduduk laki 491.424 jiwa dan penduduk perempuan 479.009 jiwa dengan rasion 102,29 (BPS, 2006). Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Langkat secara umum masih rendah. Walaupun tingkat buta huruf hanya 2,75 % (sebagian besar adalah perempuan). Data Inkesra Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa persentasi penduduk ke atas menurut tingkat

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

pendidikan 2001. Tidak atau belum pernah sekolah; 2,75 %, tidak atau belum tamat SD; 19,65 %, SD; 39,92 %, SLTP; 22,90 %, D3; 0,10 %, S1; 0,45 %. Artinya sebagian besar adalah tidak atau tamat SD ke bawah.

Mata Pencaharian Penduduk Langkat yang berjumlah 970.433 jiwa, secara umum dapat dikelompokkan menurut mata pencaharian berdasarkan sektor pekerjaan yaitu sebagai petani dan buruh tani 55 %, Nelayan dan buruh nelayan 6 %, Industri dan buruh 17 %, jasa angkutan 3 %, lain-lain 19 % (Sumber BPS : Langkat dalam Angka 2006 dan Kecamatan dalam Angka 2006 diolah). 4. Profil Masyarakat Nelayan Dari sejumlah 248 orang, sampel 43,5 % (108) diantaranya dapat digolongkan sebagai nelayan dengan profil 62 orang nelayan penuh (57 %), 24 orang sebagai nelayan sambilan paruh waktu (22%) dan petambak 22 orang (20%). Kalau dibandingkan dengan profil nelayan Sumatera Utara dengan kategori penuh waktu, sambilan utama dan sambilan tambahan, keadaannya sedikit berbeda. Nelayan penuh waktu di Sumatera Utara 69 %, nelayan sambilan utama 27 %, sambilan tambahan 4 %. Sedangkan profil nelayan sampel dapat dikategorikan atas nelayan penuh waktu 57 % dan nelayan sambilan 22 % sedangkan 20 % lainnya sebagai petambak. Pada kelompok nelayan sampel tidak mengenal nelayan sambilan tambahan. Pendapatan Nelayan Dari penelusuran terhadap pendapatan masyarakat nelayan melalui sample penelitian di wilayah penelitian menunjukkan juga hal yang sama. Pendapatan mereka hanya paspasan dan untuk cukup-cukup makan. Hasil wawancara dengan nelayan mengatakan bahwa keadaan mereka kian lama makin susah sebab hasil ikan semakin menurun, sementara biaya operasional dan biaya hidup semakin mahal. Menjaring ikan di pinggiran pantai susah dapat ikan, sementara ke tengah berhadapan dengan kapal-kapal besar (pukat harimau). Jadi kami saat ini sangat sulit, keterampilan lain dan modal pun tidak ada untuk beralih ke bidang kegiatan lain. Demikian point-point wawancara

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

penting yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (2007). Biaya Operasional Biaya operasional nelayan sebagaimana juga pada tingkat pendapatan nelayan tidak lepas dari jenis peralatan yang digunakan. Setiap jenis peralatan akan memerlukan biaya pengoperasionalnya. Jenis-jenis biaya itu terutama: BBM, makan dan rokok, es, dan lainlain. Besarnya biaya ini dapat di hitung berdasarkan trip operasi penangkapan ikan per jenis alat dan biaya yang dikeluarkan. Untuk menggunakan alat tradisonal seperti dengan umpan atau kail, bubu dan alat sederhana lainnya menurut hasil wawancara dan perhitungan yang dilakukan mencapai rata-rata kisaran Rp 5.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp 6.000 per trip. Sedang dengan alat yang lebih canggih dengan menggunakan kapal motor dapat mencapai rata-rata Rp 120.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp 175.000 per trip penangkapan. 5. Gambaran Umum Responden Keadaan Tempat Tinggal Responden Tingkat ekonomi masyarakat sangat berkolerasi dengan rumah yang didiaminya. Konsep rumah untuk masyarakat yang menghargai nilai nucleus family tentu akan berbeda dengan yang menghargai extended family. Masyarakat Indonesia secara umum adalah masyarakat yang menghargai extended family yang berarti dalam satu keluarga itu, selain keluarga inti yakni suami, istri dan anak juga termasuk orang tua dan saudara. Artinya dalam satu keluarga atau rumah bisa diam bersama selain keluarga inti. Tingkat Kesehatan Tingkat kesehatan kepala rumah tangga berkaitan erat dengan produktivitas dan pendapatan rumah tangga, karena kepala rumah tangga yang sehat cenderung memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam studi ini responden yang pada umumnya sebagai kepala keluarga ditemukan 116 orang (46%) kepala rumah tangga pernah mengalami sakit. Dan apabila dilihat dari kelompok responden yang dikelompokkan atas dasar aparat dan non aparat yang pada umumnya adalah nelayan terlihat bahwa dari jumlah 116 orang yang

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

pernah mengalami sakit dengan mengganggu melaksanakan pekerjaan sehari-hari 83 % atau (96 orang) adalah kelompok masyarakat non aparat.

PEMBAHASAN Dari analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian menunjukkan; untuk kesiapan otonomi daerah yang dicerminkan oleh Kesiapan Birokrasi, Desentralisasi Kebijakan dan Kesiapan Aparatur menunjukkan masih pada kategori sedang, dengan tingkat prosentase persetujuan melalui skala ukur kategori jawaban responden, melalui daftar pertanyaan (angket) terhadap : Kesiapan Birokrasi 60%, Desentralisasi Kebijakan 56%, dan Kesiapan Aparatur 46%. Penilaian ini terutama dari kelompok responden masyarakat. Gambaran ini menunjukkan kenyataan, bahwa proses desentralisasi sebagai transfer kewenangan dari pemerintah (Provinsi dan Pusat) tidak secara langsung memperbaiki kesiapan birokrasi, kualitas desentralisasi kebijakan dan kesiapan aparatur. Rendahnya kondisi empiris kesiapan dimensi otonomi daerah (Hasil Penelitian 2007) menunjukkan bahwa, pola birokrasi, aparatur pemerintah dan desentralisasi kebijakan masih diwarnai oleh perilaku birokratik yang in ward looking. Keberhasilan Desentralisasi menuntut kreatifitas, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut secara bersama oleh stakeholder dengan sinergis.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Tingkat pendidikan, pendapatan, aksesibilitas kelembagaan serta kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir masih rendah. Kenyataan ini terutama dialami oleh masyarakat nelayan. 2. Sarana dan prasarana yang sangat diperlukan oleh masyarakat masih terbatas. 3. Kesiapan birokrasi pemerintah secara empiris berpengaruh negatif kepada Pembangunan Masyarakat Wilayah Pesisir.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

4. Desentralisasi kebijakan tidak mempengaruhi Pembangunan Masyarakat Wilayah Pesisir secara nyata. 5. Kesiapan aparatur pemerintah tidak mempengaruhi Pembangunan Masyarakat Wilayah Pesisir secara nyata. 6. Kesiapan Birokrasi, Desentralisasi Kebijakan, Kesiapan aparatur secara positif dan signifikan mempengaruhi variabel good governance. 7. Kesiapan Birokrasi, Desentralisasi Kebijakan, Kesiapan aparatur secara positif dan signifikan mempengaruhi variabel Perencanaan Partisipatif. Desentralisasi kebijakan dan permberdayaan masyarakat secara parsial. 8. Kesiapan Birokrasi, Desentralisasi Kebijakan, Kesiapan aparatur secara positif dan signifikan mempengaruhi variabel Pemberdayaan Masyarakat. 9. Variabel good governance, perencanaan partisipatif dan pemberdayan masyarakat secara bersama dan parsial masing-masing mempengaruhi pembangunan masyarakat wilayah pesisir secara positif dan signifikan. 10. Hubungan Pemda dengan pemerintah secara independen juga mempengaruhi pembangunan masyarakat wilayah pesisir secara positif dan signifikan. 11. Pembangunan masyarakat wilayah pesisir sebaiknya dilaksanakan, melalui pendekatan otonomi daerah yang diimplementasikan melalui pendekatan good governance, perencanaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat pesisir dan juga meningkatkan peranan pemerintah secara proporsional, dalam mengukuhkan kemandirian otonomi daerah. 12. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan Pemda, harus merubah bureaucratic mind set yang in ward lookhing menjadi out ward lookhing berbasis masyarakat dan lokalitas. 13. Secara metodologis, penelitian ini telah mampu menyederhanakan pemahaman tentang masyarakat wilayah pesisir yang memiliki keunikan tersendiri dan tidak mungkin dapat dipahami dengan baik dengan waktu yang relatif singkat. Penelitian ini telah mencoba menjembatani secara metodologis dengan mengkombinasikan pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan kuelaitatif secara simultan. Akan tetapi dengan konsepsi metodologis yang dibuat dan dilaksanakan sangat merasakan kurangnya data dan intensitas data. Untuk itu, pada

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 kesempatan penelitian berikut disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih sempit apakah satu wilayah kecamatan dan bahkan satu wilayah desa dengan spesifikasi topik yang lebih tajam dari berbagai dimensi pembangunan dengan pendekatan desentralisasi. Dengan demikian pemahaman gangguan implementasi otonomi daerah di wilayah pesisir akan dapat diaktualisasikan dengan lebih baik.

Saran 1. Dalam rangka implementasi otonomi daerah perlu diwujudkan apa yang dimaksud dengan good governance, Perencanaan Partisipatif dan pemberdayaan masyarakat secara sinergis. Dalam hal ini, penguatan kelembagaan pemerintah daerah hingga pemerintah desa harus dilakukan melalui pendekatanpendekatan good governance, perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh instansi harus mampu mengadopsi dan mentransformasikan nilainilai tersebut dalam melaksanakan ketatapemerintahan. Dengan demikian, bargaining position masyarakat akan semakin kuat dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 2. Pemerintah harus mempengaruhi (mendesak) agar lembaga-lembaga pemerintah, swasta/masyarakat, terutama kelembagaan ekonomi di masyarakat, membangun sistem yang pro masyarakat terutama masyarakat kecil, mereka harus dilindungi agar tidak libas kapitalis dan pemodal besar. Pemerintah harus membuat mekanisme pengaturan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan, mengembangkan usahanya sehingga bisa mandiri dan terus eksis. Pengaturan dimaksud apakah dalam bentuk Undang-Undang atau Perda yang dibuat oleh Pemda. 3. Masyarakat harus didorong agar bisa berusaha dan bekerja sehingga bisa punya pendapatan sendiri, melalui iklim usaha dan bekerja yang kondusip. Dalam hal ini paradigma pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut harus dirubah menjadi pengelolaan dengan paradigma industri, yang mendorong pengelolaan bahan baku sumberdaya alam pesisir dan laut seperti

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

ikan dan lain-lain digunakan sebagai bahan dasar penggerak industri dengan demikian akan membuka lapangan pekerjaan serta memberi nilai tambah bagi masyarakat wilayah. 4. Membuat wilayah pesisir sebagai beranda pembangunan; dengan memperbaiki terutama sarana prasarana seperti transportasi, listrik, sekolah untuk menarik minat investor. 5. Kebijakan pembangunan wilayah pesisir di Sumatera Utara harus bersifat â&#x20AC;?coustraint based developmentâ&#x20AC;?. Dengan pengertian bahwa setiap kegiatan dalam pembangunan diwilayah pesisir harus memenuhi segenap kriteria pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni secara ekonomi efisien & optimal, secara sosial budaya berkeadilan dan dapat diterima, secara ekologi tidak melampaui daya dukung lingkungan dan secara politis dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA Abipraja, Soedjono, 2002, Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep Model, Kebijaksanaan, Instrumen Serta Strategi. Abidin, Said Zainal, 2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta. Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Arsyad, Lincolin, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, PT. BPFE, Yogyakarta. Basri, Faisal H, 2003, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan harkat Bangsa, Jakarta. Bengen, Dietrech, 2004, Menuju Pembangunan Pesisir dan Laut Berkelanjutan Berbasis Eko-Sosial Sistem, Pusat Pembelajaran, Makasar. Budiman, Arief, 1995, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Cernea, Michael M, 1988, Mengutamakan Manusia Di Dalam Pembangunan (Edisi Indonesia), UI Press, Jakarta.

Juliantara, dkk, 2006, Kerakyatan, Gagasan Pondok Edukasi, Bantul

Dewanta, Awangta Setya dkk, 1995, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media.

Kabul, Arid, 2006, Implementasi Kebijakan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Humas Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.

Dye, Thomas, R. 1981, Understanding Public Policy, (fourth edition), Prentice Hall Inc, USA. Effendi, Sofyan, Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru, Prisma No. 12, 1986. Eka, Chandra, Dkk, 2003, Membangun Forum Warga, Akatiga. Faza, Soraya, 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Gunawan, Jamil, Dkk, 2005, Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, LP3ES, Jakarta. Hariyoso, S, H, 2002, Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik, Peradaban, Bandung. Haris, Syamsudin, 2005, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI-Press, Jakarta. Hidayat, Syaraif, Dkk, 2001, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pustaka Quantum, Jakarta. Hossein, Bhenjamin dkk, 2005, Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, FISIP UI, Jakarta Ibrahim, Amin, 2004, Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung. Indradi, Syamsiar Syamsudin, 2006, Mewirausahakan Birokrasi Untuk Mensejahterkan Masyarakat, Brawijaya Press, Malang. Ire, 2003, Pembaharuan Pemerintah Desa, Ire Pres.yogyakarta Jaka, 2002, Masyarakat Pinggiran Yang Kian Terlupakan, Khopalindo, Jakarta

Desentralisasi dan Praksys,

Karim, Abdul, Dkk, 2003, Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogjakarta. Keban, Yeremias T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta. Kotter, John P, 1997, Leading Change, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kunarjo, 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, UI-Press, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad, Pembangunan Jakarta.

2004, Otonomi dan Daerah, Erlangga,

Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta Miraza, Bachtiar Hassan, 2005, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, ESEI, Bandung. Mochtar, MS Hilwy, 2005, Politik Lokal dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Muluk, Khairul, 2007, Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah, FIA Unibraw, Malang ________, 2006, Desentalisasi Pemerintahan Daerah, Bayu Media, Malang. Nasution, M. Arif, 2006, Ekonomi Pinggiran Dinamika Konseptual Sektor Informal di Perkotaan, USU Press. Medan. Nugroho, Iwan dan Roehim, Dahuri, 2004. Pembangunan Wilayah Prespektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3ES, Jakarta.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Nugroho, Riant, 2002. Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT. Alex Media, Jakarta Pranoto, Aris Kabul, 2006, Implementasi Kebijkan Publik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Humas Ditjen BP3K. Prasojo, Eko, 2005. Demokrasi di Negeri Mimpi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI. Jakarta. Purwanto, Agus E, Dkk, 2007, Metode Penelitian Kuantitaif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial, Penerbit Gava Media, Yogjakarta. Rachbini, Didik, J, 2001. Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi, Grasindo, Jakarta. Ramli, 2006, Pengkajian Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Degradasi Hutan Bakau, Pustaka Bangsa Press, Medan. Ridwan, Kuncoro, 2006, Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur, Alfabeta, Bandung Rudito, Bambang, Dkk, 2003. Akses Peran Serta Masyarakat, ICSD, Jakarta. Saadah, Dkk, 2004, Dampak Pariwisata Terhadap Pola Pemukiman Penduduk Cipanas-Garut, Jawa Barat, Depdiknas, Jakarta. Sarundajang, 1997, Pemerintah Daerah di Berbagai Negara, Sinar Harapan, Jakarta. Sugiono, 1992, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta, Bandung. ----------, 2004, Statistik Nonparametris, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Sutanto, Jusuf, Dkk, 2006, Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Tangkilisan, Nagi, S, 2005. Manajemen Publik, Grasindo, Jakarta. Thoha, Miftach, 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Grafindo, Jakarta. Tjokrowinoto, Moeljarto, 2003. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Jakarta. Triyono, Urip, 2003, Pengembangan Koperasi Desa Pantai untuk Menunjang Pembangunan Wilayah Pesisir secara Berkelanjutan, Desertasi IPB, Bogor. Wahab, Solichin, 1999, Ekoomi Politik Pembangunan, Brawijaya University Press, Malang. Wijaya, Mahendra, 2001, Prospek Indutrialisasi Pedesaan, Pustaka Cakra Surakarta, Surakarta. Winarno, Budi, 2003, Komparasi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan Indonesia Vis-a-vis Taiwan, Thailand, dan Philipina, Presindo, Yogjakarta. ______, 2004, Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan, Tajidu Press, Yogjakarta. Winarso, Pardono, Haryo, Dkk, 2002. Pemikiran dan Praktek Perencanaan, Dalam Era Transformasi di Indonesia, Departemen Teknik Planologi ITB, Bandung. Wiratha, I Made, 2005, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Andi. Yogyakarta BPS (Badan Pusat Statistik), 2006, Sumatera Utara Dalam Angka, Katalog BPS, Medan.

Suryono, Agus, 2006, Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Ilmu Sosial, Unibraw Malang.

BPS

(Badan Pusat Langkat, 2006, Dalam Angka.

Suyanto, Bagong, dan Sutinah, 2005. Metode Penelitian Sosial, Prenada Media, Jakarta.

BPS

(Badan Pusat Statistik) Kabupaten Langkat, 2006, Kecamatan Dalam Angka.

BPS

Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat.

Statistik) Kabupaten Kabupaten Langkat

2006,

PDRB

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

KAJIAN TENTANG PERANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI SUMATERA UTARA Marlon Sihombing *)

ABSTRAKSI Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat bagaimana eksistensi organisasi kemasyarakatan ditengah-tengah masyarakat dari perspektif lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tumbuh dan berkembang dan dimanfaatkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah masyarakat pada tingkat lokal. Organisasi masyarakat telah mengembangkan organisasi dan program/kegiatannya yang mengakomodasi berbagai perbedaan dan kebutuhan masyarakat. Ormas tersebut dikelompokkan menjadi: Ormas keagamaan, kebudayaan, profesi dan kepemudaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Eksistensi organisasi sosial kemasyarakatan, dan manfaatnya telah dirasakan oleh anggota dan masyarakat. Antar organisasi masyarakat telah mengembangkan jaringan dan telah membentuk embrio wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Di samping itu telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat di Sumatera Utara, seperti peningkatan stabilitas keamanan di Sumatera Utara melalui kiprahnya sebagai wadah informasi, mediasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat memandang positif keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara, meskipun demikian terdapat pula anggapan masyarakat yang memandang segelintir oknum anggota Ormas melakukan tindakan yang meresahkan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah dengan melakukan tindakan menyimpang seperti pemerasan/pemalakan, melakukan tindakan premanisme dan penyakit masyarakat seperti judi, mabuk-mabukan dan tindakan membeking maksiat lainnya. Kata kunci : Organisasi kemasyarakatan, stabilitas keamanan.

PENDAHULUAN Latar Belakang Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya sebagai instrumen dan strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Organisasi kemasyarakatan pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. *)

Tim Peneliti Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbang Provsu.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP No. 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah ini, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang khususnya bagi organisasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional. Selama ini, stabilitas kemanan merupakan kebutuhan vital bagi terciptanya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apalagi saat ini, pemerintah tengah giat-giatnya mengundang masuknya investor baik dari dalam dan luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan sebagai tujuan dari otonomi dan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Setelah sempat terpuruk akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan terganggunya keamanan nasional akibat maraknya gerakan separatisme di beberapa daerah yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta tindak terorisme global telah mengakibatkan lunturnya kepercayaan publik dan luar negeri, sehingga perekonomian nasional agak sukar pulih dari krisis. Untuk itu pemerintah perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan sebagai benteng terdepan dalam menjaga stabilitas kemanan sebagai modal utama dalam menjaga kelancaran proses pembangunan nasional. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan yang tumbuh berkembang, dimana beberapa di antaranya telah ada sejak lama dan bersifat nasional dan beberapa lainnya merupakan organisasi lokal. Selama ini, masyarakat masih belum sepenuhnya merasakan peranan organisasi kemasyarakatan secara optimal, bahkan beberapa oknum anggota organisasi kemasyarakatan tersebut kerap dianggap mengganggu kemanan dan kenyamanan warga. Untuk itu perlu adanya pembinaan, pengayoman dan pengawasan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada sehingga diharapkan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat diberdayakan dan diikutsertakan dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat yang pluralis sehingga perekonomian daerah dan pembangunan dapat berjalan dengan berkesinambungan untuk mencapai kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana jenis dan bentuk aktivitas organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara? 2. Bagaimana eksistensi lembaga kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat? 3. Bagaimana peranan Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara? Tujuan dan Sasaran Kajian Adapun tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah : 1. Menguraikan dan menggambarkan jenis dan bentuk aktivitas organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara. 2. Menggambarkan eksistensi lembaga kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat 3. Mengetahui peranan Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara.

TINJAUAN TEORITIS Organisasi Kemasyarakatan (Civil Society Organization) Secara konseptual pengertian organisasi kemasyarakatan atau lebih dikenal dengan civil society organization (Cohen 1997, lihat juga Usman, 2000) relatif bisa dimengerti dan difahami, namum bila diinterpretasikan dan dideskripsikan secara rinci tentang apa dan bagaimana organisasi kemasyarakatan itu pada tataran ke Indonesiaan, membutuhkan upaya pencermatan tersendiri untuk bisa memberikan gambaran yang tepat. Civil Society sering difahami dalam konsep sebuah ruang (space), ruang yang mewadahi individu dan kelompok sosial dalam masyarakat untuk bisa saling berhubungan dengan spirit toleransi; dan di dalam ruang tersebutlah masyarakat dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik suatu negara (Hall, dalam Gaffar, 2004).

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Berdasarkan perkembangan dan wacana dan gerakan civil society yang demikian beragam itu, maka penggunaan kontemporer konsep ini diklasifikasikan oleh Mary Kaldor ke dalam tiga penjenisan, yakni konsep dalam perspektif “aktivis”, “neo-liberal” dan “Post-modern”. Perspektif “aktivis” merupakan konsep yang mengawali kebangkitan secara kontemporer istilah civil society, kira-kira muncul pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, dimana pada perspektif ini civil society difahami sebagai upaya untuk menciptakan ruang publik yang otonom dalam bingkai performance rezim militer yang diktator dan otoriter di kawasan Amerika Selatan dan rezim totaliter di kawasan Eropa Timur. Perspektif kedua merupakan konsep neo liberal, konsep ini dihubungkan dengan gagasan “sektor ketiga” (third sector) atau yang juga sering dikenal dengan “sektor nirlaba” (non profit sector) yang berkembang di Amerika Serikat pada Tahun 1970-an. Gagasan pokoknya adalah bahwa civil society merupakan kelompok organisasi yang tidak dikontrol baik oleh negara maupun pasar, namun justru memainkan peranan yang pokok dalam memfasilitasi kerja keduanya. Perspektif lain adalah konsep “post modern”; memandang bahwa perspektif aktivis dan neoliberal sebagai Eropa centris karena civil society telah menjadi mitos neo-modern. Karena secara kenyataan di Amerika misalnya justru terjadi asosionalisme tengah mengalami penurunan sehingga individu berjalan sendiri tanpa adanya kelompok, dan ini lebih disebabkan oleh terbentuknya masyarakat konsumsi yang telah membuat mereka tidak memiliki sisa waktu untuk dialokasikan bagi kegiatan publik, proses politik yang lebih menyenangkan masuk dengan kepentingan sendiri, media massa telah menjadi corong kekuatan ekonomi dan politik kelompok atau perusahaan yang kuat ketimbang kepentingan publik. Dewasa ini khususnya setelah reformasi dan otonomi daerah, pemerintah mengedepankan pembangunan yang berbasis masyarakat. Pembangunan yang berbasis masyarakat khususnya masyarakat lokal adalah pembangunan yang melibatkan segenap sumber daya lokal secara optimal. Dengan kata lain, penduduk setempat bukan hanya sekedar menjadi penonton, akan tetapi juga dilibatkan dalam pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mengejar target pertumbuhan variabel ekonomi makro. Pembangunan diwujudkan secara kemitraan dan membuka akses masyarakat lokal terhadap teknologi, pasar, pengetahuan manajemen dan lain-lain. Dalam melaksanankan program atau proyek pembangunan, diperlukan adanya peran serta atau partisipasi masyarakat terutama organisasi masyarakat sebagai elemen utama pembangunan yang berbasis masyarakat, sehingga proyek ataupun program pembangunan tersebut tepat sasaran yang mencapai target sebagimana yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Raharjo (1985), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam programprogram pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk fisik, material, dan sumbangan pikiran dalam proses pembangunan nasional, dan telah disadari bersama bahwa partisipasi masyarakat dan ormas sangatlah penting dalam setiap bentuk dan proses pembangunan. Dari mulai perencanaan yang di era reformasi ini, yang mengemuka adalah Bottom up Planning atau perencanaan dari masyarakat pada level bawah (Grass root), perencanaan demokratis dan perencanaan partisipatif.

METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang oleh Nawawi (1990: 63) diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis tidak menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan data maupun fakta yang ada dan kemudian diinterprestasikan serta dianalisis. Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat diperlukan bagi penelitian kualitatif ini, maka di perlukan adanya informan penelitian. Adapun informan penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci (key informan) adalah orang-orang mengerti secara mendalam mengenai Pembinaan Keormasan di daerah sebanyak 4 orang tiap daerah, yakni Kesbang Linmas,

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Bagian Pembinaan Sosial, DPRD dan Pimpinan Ormas, sedangkan informan biasa adalah Anggota Ormas dan masyarakat masingmasing daerah yang berjumlah 50 orang (25 orang tiap daerah).

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

No.

Jenis Ormas

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan metode pengumpulan data yaitu : Studi kepustakaan dan Studi lapangan. Teknik Analisis Data. Informasi dan data yang diperoleh dari lapangan disusun secara sistematis dan dikategorisasikan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi kualitatif. Setelah penyusunan, serta analisis data dan informasi tersebut, dilakukan pendesainan penulisan sesuai dengan bagianbagian yang ditentukan hingga akhirnya menghasilkan sebuah laporan penelitian yang integratif dan sistematis. II

PEMBAHASAN 1. Jenis Organisasi Kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan dibentuk pada umumnya dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat berdasarkan kesamaan latar belakang sosial seperti profesi, adat istiadat dan budaya, agama, politik dan lain-lain. Di Sumatera Utara sendiri telah berdiri berbagai ormas baik yang merupakan cabang atau underbow maupun yang merupakan organisasi masyarakat yang khas daerah Sumatera Utara. a. Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang Adapun jenis organisasi kemasyarakatan di kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini : Tabel 1. Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Kabupaten Deli Serdang No. I

Jenis Ormas Ormas Kesamaan Kegiatan

Nama Oganisasi 1. 2. 3. 4. 5.

Angkatan â&#x20AC;&#x2DC;45 Angkatan â&#x20AC;&#x2DC;66 Bakom PKB Dewan Ekonomi Veteran Indonesia (DEVI) Dharma Wanita Persatuan

Nama Oganisasi 6. 7.

Ormas Kesamaan Profesi

Ormas FKPPI Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 8. Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 9. Korps Cacat Veteran Indonesia 10. Korps Wanita Veteran Indonesia 11. Kosgoro 1957 12. Legiun Veteran Republik Indonesia 13. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 14. Persatuan Wredatama Republik Indonesia 15. Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI-POLRI 16. Persatuan Istri Purnawirawan Polri 17. Persatuan Purnawirawan Polri 18. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosisi Indonesia (PPTI) 19. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (APKINDO) 2. Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) 3. Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia 4. Asosiasi Swara Wartawan Demokrasi (ASWD) 5. Forum Sosial Sehati Wartawan 6. Forum Ukhuwah Guru Swasta Madrasah Indonesia 7. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) 8. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) 9. Gabungan Pengusaha Indonesia (GAPRNSI) 10. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia(HNSI) 11. Himpunan Abang Beca Sumatera Utara (HABSU) 12. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 13. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 14. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 15. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

No.

III

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Jenis Ormas

Ormas Kesamaan Kekerabatan/ Paguyuban

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Nama Oganisasi 16. Perastuan Guru Madrasah Diniyah Awaliyah 17. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 18. Persatuan Ahli Kecantikan Indonesia Tiara Kusuma 19. Perkumpulan Pemberantasan Tuberklosis Indonesia 20. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) 21. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 22. DPC F.SPTI-K.SPSI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) 23. DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1. Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) 2. Forum Keluarga Besar Masyarakat Nias(FKBMN) 3. Forum Komunikasi Warga dan Putra-putra Jawa 4. Forum Kominikasi Batak Tobasahuta 5. Himpunan Masyarakat Batak Indonesia 6. Himpunan Keluarga Besar Mandailing 7. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia 8. Partuha Maujan Simalungun 9. PD. Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (GAMI)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang, 2008.

Tabel 2. Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Di Kabupaten Serdang Bedagai NO. I

Jenis Ormas Ormas Umum

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

dan Deli

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang pada umumnya didasarkan pada kesamaan profesi dan kesamaan kegiatan. Sedangkan kegiatan yang paling menonjol dilakukan pada umumnya kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan adat istiadat dan budaya. b. Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai

Nama Oganisasi 1. 2.

18. 19. 20. 21.

Ormas Keagamaan

22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Untuk mengetahui jenis dan jumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dilihat dengan tabel 2.

9. 10.

Patriot Panca Marga Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Organisasi Masyarakat Musyawarah Keluarga Gotong Royong (OrmasMKGR) Badan Sosialisasi Nasional Bhineka Tunggal Ika Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wira Karya Indonesia (WIKA) Wanita Swadiri Indonesia Persatuan Intelektual Indonesia Forum Silaturahmi Masyarakat Peduli Serdang Berdagai (FSMP) Persatuan Wredarma RI (PWRI) Asosiasi Peduli PuteraPuteri Sergai (APPSB) LEMBAGA Komunitas Independen SBY (Komid SBY) Badan Koordinasi Pemuda Peduli Serdang Berdagai (BKP2SB) Front Komunitas Indonesia Satu (FKII) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Forum Demokrat Angkatan 66 BSKK-PGIP NKRI Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kosgoro 1957 Pengajian Al Hidayah Gerakan Pemuda Alwashliyah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Perhimpunan Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Al-Ittihadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Serdang Berdagai Angkatan Putri AlWashliyah Ikatan Putri Al-Washliyah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia

NO.

III

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Jenis Ormas

Ormas Profesi

Ormas Lembaga Adat

Nama Oganisasi (BKPRMI) 11. Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai 12. Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) 13. Forum Komunikasi Dakwah Islam 14. Angkatan Muda Islam Indonesia 1. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) 2. Perhimpunan Guru Madrasah Diniyah Awaliyah 3. Gabungan Kontraktor Indonesia (GAKINDO) 4. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) 5. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia 6. Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) 7. Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTIK.SPSI) 8. Persatuan Intelektual Indonesia 9. Forum Komunikasi Guru Bantu Sekolah Dasar Kabupaten Serdang Bedagai 10. Kamar Dagang dan Industri 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 12. Legiun Veteran Rep. Indonesia (LVRI) 13. AKLINDO 14. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 15. GAPEKNAS 16. Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia 17. Serikat Perempuan Petani dan Nelayan 18. Himpunan Masyarakat Batak Toba 1. Paduan Masyarakat Kaluwarga Kalimantan (PMKK) 2. Lembaga Pemangku Adat dan Budaya Partuha Maujana Simalungun (PPMS) 3. Puja Sekar (Puja Jawa Sekarya) 4. Forum Komunikasi Warga Putra-Putri Jawa (FKWPPJ) 5. Himpunan Masyarakat Batak Toba (HMBT) 6. Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) 7. Puja Kesuma 8. Partuha Maujana

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

NO.

Jenis Ormas

Nama Oganisasi Simalungun (PMS) 9. MABMI 10. Warga Jawa 11. Laskar Hang Tuah Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai 12. Ikatan Keluarga Warga Sunda (IKWS) Kab. Serdang Bedagai

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, 2008. Dari data yang ditunjukkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya didasarkan pada kesamaan profesi dan kesamaan kegiatan. Sedangkan kegiatan yang paling menonjol dilakukan pada umumnya kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan adat istiadat dan budaya. Selain itu di Kabupaten Serdang Bedagai juga terdapat organisasi masyarakat dari kalangan pemuda dan mahasiswa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3. di bawah ini. Tabel 3. Data Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Di Kabupaten Serdang Bedagai Jenis Organisasi

Nama Organisasi

Organisasi 1. Kepemudaan (OKP) 2. Dan Kemahasiswaan 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pemuda Panca Marga Asosiasi Peduli Putra-Putri serdang Bedagai Karang Taruna Barisan Muda Kosgoro 57 (BMK57) KBPP (Keluarga Besar PutraPutri Polri) Korps Brigade Premuda Pelopor Penerus Kemerdekaan Bangsa Indonesia (KOBRA-PPKBI) Generasi Muda FKPPI Komando Bela Mbak Mega Angkatan Muda Demokrat (AMD) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Gerakan Pemuda Ansor Pemuda Muhammadiyah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Pemuda Demokrat Indonesia Kosgoro IPK (Ikatan Pemuda Karya Pemuda Pancasila Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Jenis Organisasi

Nama Organisasi 18. Gerakan Pemuda Islam (GPI) 19. Mahasiswa PAncasila 20. Ikatan Muhammdiyah Cabang Sei Rampah 21. Gerakan Pemuda Al-Wasliyah (GPA) 22. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) 23. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) 24. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (Bm-PAN) 25. Gerakan Pemuda Demokrat Indonesia Perjuangan (GPDIP) 26. Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) 27. Gerakan Pemuda Kaâ&#x20AC;&#x2122;bah 28. Ikatan Mahasiswa Muslim Serdang Bedagai 29. Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) 30. Angkatan Muda Kaâ&#x20AC;&#x2122;bah 31. Remaja Mesjid Pecinta Alam Indonesia (RempalaIndonesia) 32. Pemuda Mitra Kambtibmas (PMK) Serdang Bedagai 33. Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar 34. Asosiasi Putra-putri Adolina 35. Ikatan Mahasiswa Teluk Mengkudu (IMATEL) 36. Ikatan Pelajar Nahdalatul Ulama (IPNU) 37. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) 38. Jaringan Muda dan Remaja Mesjid Indonesia (JPRMI) 39. REMPALA (Remaja Mesjid Pecinta Alam Indonesia)

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, 2008 Organisasi yang paling menonjol adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan kekuatan partai-partai politik. Organisasi ini dibentuk pada umumnya untuk menjadi media penghubung dan alat penyerap aspirasi bagi partai politik dengan masyarakat khususnya generasi muda. Kegiatan yang paling sering dilakukan adalah seni dan olahraga serta tak jarang kegiatan politik pada saat pemilihan umum dan pilkada serta peringatan hari-hari nasional dan hari jadi organisasi maupun partai atau indik organisasi yang menaunginya. Di Kabupaten Serdang Bedagai juga terdapat organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk masyarakat untuk

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

tujuan tertentu, untuk lebih jelasnya data LSM di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel 4. di bawah ini. Tabel 4. Data Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai Jenis Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Nama Organisasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Ombusdman Indonesia Tim Operasional Penyelamat Aset Negara RI (TOPAN RI) Gerakan Nasional Anti Korupsi (GRANSI) Lembaga Misi Reklasering Republik Lembaga Pengawas Pembangunan Indonesia (LPPI) Lembaga Forum Peduli Masyarakat Amanat Anak Rakyat (ANTARA) Pijar Keadilan Abdi Nusantara Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) LSM Citra Petani dan Pembangunan Republik Indonesia LSM Penyelamat Nusantara LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara (PERLAHAN) Forum Aspirasi Masyarakat Bersatu (FAMB) LSM Wahyu Anak Bangsa LSM Penegak Hak-hak Rakyat Mandiri RI LSM Indonesia Cinta Damai Sumatera Utara Siko Proen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) LSM TOPPAN RI Lembaga Penaggulangan Bencana Alam Dan Kesejahteraan RI LSM Lembayung Sutra Lembaga Mitra Pemabngunan Bona Pasogit Rep. Indonesia Lembaga Komunitas Independen (KOMID) LSM Lembaga Monitoring dan Pengawasan Komite Gerakan Bersama Rakyat Indonesia LSM Remaja Dari Orang Minoritas LSM GEBRAK Investigasi Coruptor Water Indonesia (IOWI) Scosi Indo Ratu

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, 2008

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa LSM yang ada merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan dan perlindungan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah dan swasta. Hal ini sesuai dengan prinsipprinsip dalam Negara demokratis yang juga melibatkan organisasi non pemerintah dalam hal ini LSM dalam pembangunan nasional. 2. Eksistensi dan Kemasyarakatan Masyarakat

Kegiatan Organisasi di Tengah-tengah

a. Karakteristik Organisasi Masyarakat Lokal Dari hasil penelitian diketahui, bahwa organisasi masyarakat di Sumatera Utara mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1) Bentuk Organisasi Masyarakat Lokal Organisasi yang didirikan oleh masyarakat setempat pada lingkup wilayah tertentu (RT, RW, Dusun, kampung, desa/kelurahan) merupakan unsur dari organisasi lokal. Dilihat dari bentuknya, organisasi lokal ini cukup bervariasi, seperti majelis taâ&#x20AC;&#x2122;lim/ pengajian/ yasinan, paguyuban warga, perkumpulan suku tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan adat, ikatan pemuda masjid, pemuda Katolik/Kristen, pemuda Hindu/Budha, perkumpulan kematian, perkumpulan arisan, lembaga keuangan masyarakat, perkumpulan kesenian, perkumpulan olah raga, lembaga musyawarah adat, ikatan keluarga, ikatan suka duka, dana sehat dan organisasi. Pemberian nama pada organisasi masyarakat lokal tersebut dengan menggunakan nama khas daerah atau agama tertentu. 2) Keanggotaan Keanggotaan organisasi masyarakat lokal didasari pendidikan tertentu, keterampilan, persamaan agama, keturunan, persamaan suku, persamaan pekerjaan, kepedulian sosial, persamaan kepentingan, domisili di wilayah tertentu (RT/RW/Desa) dan multi kultur. Keanggotaan di dalam organisasi lokal pada umumnya bersifat sukarela, mempunyai hubungan interpersonal dan biasanya memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Organisasi masyarakat lokal dengan anggota suku/etnis tertentu biasanya didirikan di kota-kota besar yang bertujuan sebagai ikatan kekerabatan diantara anggotanya, misalnya organisasi suku

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Jawa, Melayu, Batak Toba, Karo, Mandailing, Sunda, Minang, Nias Aceh dan lain-lain. 3) Jangkauan wilayah Pada umumnya wilayah kegiatan organisasi pada tingkat RT, RW, dusun/kampung dan desa/kelurahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari organisasi, yang awal pendiriannya didasarkan pada tujuan memberikan palayanan sosial dengan prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat lokal. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan, ada diantara mereka yang sudah mampu mengembangkan jaringan kerja hingga sampai wilayah kecamatan, kabupaten/kota hingga luar wilayah. 4) Sumber dana Aktivitas perkumpulan perlu didukung oleh dana yang memadai sehingga kegiatan perkumpulan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Informasi tertulis dari berbagai daerah kabupaten/kota dan provinsi, terdapat banyak kesamaan cara organisasi lokal dalam menghimpun dana, yang antara lain : Iuran anggota, Sumbangan masyarakat, Bantuan Dunia usaha, Subsidi pemerintah, Hasil usaha organisasi (usaha ekonomis). b. Kegiatan Organisasi Masyarakat Kegiatan organisasi masyarakat lokal di berbagai daerah cukup bervariasi sesuai dengan tujuannya. Dari informasi yang dikumpulkan dari berbagai daerah, kegiatan organisasi lokal dapat dikelompokkan menjadi : 1) Kegiatan dalam upaya memperkuat lembaga adat/kebudayaan, yang meliputi: mengurus tata cara pernikahan sesuai adat, pelaksanaan kegiatan sunatan, mengurus upacara kematian sesuai adat dan pelestarian kebudayaan. 2) Pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian. 3) Kegiatan keagamaan, seperti pengajian/ yasinan, pendalaman rohani, peringatan Hari Besar Agama, pengumpulan dan penyembelihan hewan qurban, sunatan masal, pengelolaan Taman Pendidikan Al Qurâ&#x20AC;&#x2122;an dan pengurusan kematian/jenazah. 4) Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial, seperti santunan yatim piatu, santunan fakir miskin, santunan anak putus sekolah, santunan keluarga miskin, santunan lanjut usia terlantar, santunan anak cacat, santunan pendidikan, santunan kematian,

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

bakti sosial, penyuluhan sosial, penyantunan anggota yang mengalami musibah dan pengumpulan dana untuk kegiatan sosial. 5) Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengrajin kue, pembuatan makanan, pertukangan, pinjaman dana bergulir, koperasi, simpan pinjam, mendirikan lumbung pangan, pertanian, jimpitan, penyewaan peralatan pesta, penyewaan group tari, usaha menjahit, bengkel dan meubel. c.

Jangkauan Kegiatan Kemasyarakatan

Organisasi

Jangkauan organisasi lokal menunjukkan bahwa ada variasi keanggotaan pada organisasi, yaitu menurut agama, jenis kelamin, pendidikan, umur dan kultur. Dengan demikian organisasi lokal telah menjangkau berbagai pelapisan sosial dalam masyarakat akar rumput. Keaneka ragaman tersebut merupakan kenyataan yang menggambarkan, bahwa organisasi lokal telah berhasil mengorganisasikan orang-orang yang memiliki perbedaan secara sosial, ekonomi dan budaya. Dalam kerangka pembangunan masyarakat, karakteritik keanggotaan organisasi lokal ini merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan kedamaian sosial. d. Sistem jaringan kerja Organisasi lokal pada umumnya terbuka dalam mengembangkan kerjasama dengan organisasi sosial/LSM maupun dengan pemerintah. Jaringan kerja dengan organisasi sosial/LSM dan pemerintah daerah setempat di sebagian besar provinsi pada umumnya telah terjalin dengan baik. Namun demikian di sebagian daerah jalinan kerjasama ini masih belum terlihat. Mencermati bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah setempat dapat dikelompokkan menjadi kegiatan ekonomis (bantuan dana), mental spiritual (pembangunan sarana ibadah, pengajian), dan sosial (olah raga dan kesenian, khitanan massal, pelayanan masyarakat, posyandu, pendataan PMKS, pemungutan PBB, diklat PSM, bantuan PMKS, kebersihan dan keamanan lingkungan). Hal ini sudah menggambarkan, bahwa kerja sama yang dibangun oleh organisasi dengan pemerintah setempat telah menjangkau berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

3. Peranan Organisasi Kemasyarakatan Peranan Umum

Organisasi

Masyarakat

Secara

Berbagai peranan telah dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan pada tingkat akar rumput, yaitu : a. Informasi Organisasi masyarakat lokal menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial budaya, dan mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan. b. Mediasi Kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah lokal dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan â&#x20AC;&#x153;terjadinya konflikâ&#x20AC;? antara kepentingan pemerintah lokal dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah. pada situasi inilah organisasi kemasyarakatan menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah lokal. Sebagian anggota Ormas terdiri dari orangorang yang berkualifikasi pendidikan yang memungkinkan mereka untuk menjadi mediator yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah. c. Advokasi Organisasi mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha/ developer dll) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi masyarakat atas nama masyarakat setempat akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti misalnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri, atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat. d. Pemberdayaan Organisasi lokal melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi lokal, maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya, baik

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 menyangkut bidang ekonomis sosial budaya dan politik.

maupun

Berdasarkan berbagai peranan tersebut, manfaat organisasi lokal bagi anggota, masyarakat dan pemerintah desa adalah : a. Manfaat bagi anggota Ormas dan masyarakat 1) Manfaat ekonomis. Organisasi masyarakat didirikan dalam upaya peningkatan ekonomi anggota/ masyarakat. 2) Manfaat mental spiritual. Kegiatan pembangunan sangat memerlukan kapasitas mental-spiritual masyarakat, di samping kapasitas intelektual. 3) Manfaat sosial budaya. Ketahanan sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari pola interaksi sosial yang dikembangkan antar warga masyarakat. Pola interaksi ini selanjutnya akan menggambarkan kualitas interaksi antar warga masyarakat tersebut. b. Manfaat bagi pembangunan desa/kelurahan Organisasi yang tumbuh dan dibentuk oleh masyarakat lokal pada kenyataannya memiliki kontribusi bagi pembangunan desa/kelurahan di wilayahnya, yaitu : 1) Menyediakan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat 2) Memberikan data tentang PMKS 3) Percepatan target pembangunan desa 4) Membantu pemerintah dalam sosialisasi pembangunan desa 5) Sebagai mitra pemerintah 6) Menurunkan pengangguran 7) Peningkatan keterampilan masyarakat 8) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 9) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial. 4. Peranan Organisasi Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Stabilitas merupakan modal utama dalam pembangunan, karena pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya stabilitas keamanan yang kondusif. Tidak dapat dipungkiri, organisasi kemasyarakatan secara langsung mapun tidak langsung berperan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah dalam hal : a. Mitra Informasi Organisasi masyarakat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

informasi dan strategi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Selain itu isu terorisme, separatisme dan ideologi yang bertentangan dengan dasar negara dan keutuhan NKRI, menjadikan organisasi masyarakat sebagai mitra informasi bagi kebijakan keamanan nasional khususnya di daerah dalam rangka menjaga stabilitas kemanan yang kondusif. Di Sumatera Utara sendiri terdapat banyak ormas yang bisa menjadi media informasi bagi pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial. b. Mediasi Ormas juga dapat berfungsi sebagai penghubung atau mediator yang menjembatani antara kepentingan pemerintah lokal dengan kebutuhan masyarakat. Ormas banyak memiliki kader yang berkualifikasi baik pendidikan, pengalaman dan integritasnya yang tinggi, hanya saja peran mereka belum, sepenuhnya mampu menjadi mediator yang mendinginkan suasana yang terkadang memanas. c. Advokasi Ormas dapat menjadi pelindung/pembela bagi kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha/developer dll) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi masyarakat atas nama masyarakat setempat akan melakukan upaya pembelaannya. d. Pemberdayaan Dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ormas dapat menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat daerah yang saat ini tengah dilanda krisis ekonomi global. Tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalitas yang tinggi lahir karena kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Progam pemberdayaan dapat dilakukan dengan kegiatan produktif dan pelatihan keterampilan bagi pemuda. 5. Penilaian Masyarakat Mengenai Peranan Ormas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di SumateraUtara. a. Keberadaan Ormas. Data data responden yang diperoleh, adapun penilaian masyarakat terhadap keberadaan

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Ormas sebagian besar tanggapan responden masyarakat terhadap keberadaan ormas sebanyak 52% responden menyatakan baik, 16% masyarakat menyatakan cukup baik, 12% responden menyatakan sangat baik dan tidak baik dan 8% responden menyatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat beranggapan keberadaan ormas sangat positif sebagai wadah bagi masyarakat untuk berorganisasi dan mengembangkan diri serta memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya masyarakat mendukung keberadaan ormas yang lebih banyak melayani hajat hidup masyarakat banyak seperti STM, perwiritan/pengajian, adat, sosial ekonomi dan lain-lain. Sedangkan penilaian negatif muncul dari masyarakat yang tidak suka dengan organisasi masyarakat yang menjadi wadah bagi â&#x20AC;&#x153;kaum premanâ&#x20AC;? yang meresahkan masyarakat.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah sebanyak 40% responden menyatakan cukup baik, 20% masyarakat menyatakan baik, 16% responden menyatakan kurang baik, 14% menyatakan tidak baik dan 10% responden menyatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai Perhatian, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ormas Oleh Pemerintah khususnya di Sumatera Utara sudah baik. Namun tidak sedikit yang menyatakan peran pemerintah harus lebih diefektifkan lagi dalam hal â&#x20AC;&#x153;pembinaan dan pengawasanâ&#x20AC;?. Hal ini bertujuan agar Ormas dapat benar-benar berfungsi menjadi organisasi yang mengayomi dan mendukung aktivitas masyarakat, bukan malah mengganggu apalagi melakukan tindakan pemerasan seperti aksi premanisme yang dilakukan sejumlah oknum anggota ormas. Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan pemerintah guna tercipta sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat.

b. Peranan Ormas d. Ormas dan Stabilitas Keamanan Daerah Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar tanggapan responden masyarakat terhadap peranan ormas sebanyak 54% responden menyatakan baik, 18% masyarakat menyatakan cukup baik, 10% responden menyatakan sangat baik dan 8% responden menyatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai peranan ormas sangat baik bagi masyarakat dalam ikut serta bersama pemerintah menjaga stabilitas keamanan daerah sehingga roda pembangunan dapat berjalan lancar yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pada khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Masyarakat juga menilai Ormas menjadi mitra bagi pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan di daerah. Sedangkan penilaian negatif muncul dari masyarakat karena beberapa tahun yang lalu terjadi bentrokan antar organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat, sehingga stabilitas keamanan menjadi terganggu c.

Perhatian, pembinaan dan Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas

Sebagian besar tanggapan responden masyarakat terhadap Perhatian, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ormas Oleh

Sebagian besar tanggapan responden masyarakat terhadap peranan ormas sebanyak 44% responden menyatakan baik, 20% masyarakat menyatakan cukup baik, 16% responden menyatakan sangat baik, 12% responden menyatakan kurang baik dan 8% responden menyatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai keberadaan ormas sangat berhubungan dengan stabilitas keamanan daerah dan pembangunan yang berbasis masyarakat di Sumatera Utara. Masyarakat juga menilai Ormas mewarnai kestabilan keamanan daerah, karena ormas menjadi wadah pemersatu warga masyarakat dan jembatan penghubung dengan pemerintah. e. Hubungan Masyarakat dan Ormas Tanggapan responden masyarakat terhadap hubungan masyarakat dan ormas sebanyak 60% responden menyatakan baik, 12% masyarakat menyatakan cukup baik, 10% responden menyatakan kurang baik dan tidak baik dan 8% responden menyatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai hubungan ormas dan masyarakat berjalan baik.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Pada umumnya masyarakat menyambut baik keberadaan dan aktivitas ormas khususnya yang bersifat sosial, keagamaan, seni budaya dan olahraga dan lain-lain. Selama ini tidak terjadi benturan/konflik antara masyarakat dengan ormas. Hanya saja terkadang masyarakat masih merasa khawatir dengan konflik antar ormas dan sepak terjang oknum anggota ormas yang melakukan pemerasan dan premanisme. f.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Penilaian Masyarakat terhadap aktivitas Ormas.

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar tanggapan responden masyarakat terhadap aktivitas ormas sebanyak 40% responden menyatakan sangat baik, 20% masyarakat menyatakan baik, 16% responden menyatakan cukup baik, 14% responden menilai kurang baik dan 10% responden menyatakan tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai aktivitas ormas sangat baik. Di antara alasan yang dikemukakan masyarakat adalah ormas banyak melakukan aktivitas sosial seperti serikat tolong menolong, keagamaan, sosial budaya, penanggulangan bencana dan turut serta dalam sosialisasi program pemerintah. Ormas juga senantiasa dilibatkan dalam kegiatan dan aktivitas pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, hal itu terbukti dalam setiap kegiatan pemda baik seremonial acara-acara besar nasional, keagamaan dan musrenbang senantiasa mengundang ormas.

6. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada masyarakat akar rumput telah tumbuh dan berkembang organisasi yang dimanfaatkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah masyarakat pada tingkat lokal. Organisasi masyarakat telah mengembangkan organisasi dan program/kegiatannya yang mengakomodasi berbagai perbedaan dan kebutuhan masyarakat. Ormas tersebut

dikelompokkan menjadi: Ormas keagamaan, kebudayaan, profesi dan kepemudaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Eksistensi organisasi sosial kemasyarakatan, dan manfaatnya telah dirasakan oleh anggota dan masyarakat. Antar organisasi masyarakat telah mengembangkan jaringan dan telah membentuk embrio wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Di samping itu telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat di Sumatera Utara. Ormas berperan serta dalam peningkatan stabilitas keamanan di Sumatera Utara melalui kiprahnya sebagai wadah informasi, mediasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar masyarakat memandang positif keberadaan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara, meskipun demikian terdapat pula anggapan masyarakat yang memandang segelintir oknum anggota Ormas melakukan tindakan yang meresahkan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah dengan melakukan tindakan pemerasan/pemalakan, melakukan tindakan premanisme dan penyakit masyarakat seperti judi, mabuk-mabukan dan tindakan maksiat lainnya. Pihak pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi belum sepenuhnya memberikan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah. Ormas telah diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, diajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah Kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hendaknya melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan perhatian kepada organisasi masyarakat, khususnya

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Utara. Organisasi Masyarakat hendaknya lebih diaktifkan dalam setiap kegiatan pembangunan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagai elemen penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Sumatera Utara. Organisasi kemasyarakatan hendaknya lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat, khususnya berkaitan dengan program pelatihan kecakapan hidup, kegiatan sosial kemanusiaan, bagi anggota dan masyarakat sekitar, pencegahan penyakit menular, penanggulangan bencana alam sehingga eksistensi dan manfaat organisasi kemasyarakatan dapat benarbenar dirasakan oleh masyarakat. Organisasi kemasyarakatan hendaknya melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas dan anggotanya agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah. Masyarakat bersama organisasi kemasyarakatan hendaknya bahumembahu mendukung stabilitas keamanan daerah dan membantu setiap program pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta pembangunan yang partisipatif dalam era otonomi daerah saat ini. Perlu adanya Peraturan Daerah khusus sebagai wujud perhatian dan payung hukum untuk melakukan upaya pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA Ana, Julio de Santa, 1996, The Concept of civil Society, dalam The ecumercial Review. Budiman, Arief, 1998, State and Civil Society in Indonesia Cohen, Jean L.;Arato, Andrew, 1997, Civil Society and Political Theory, MIT Press, Cambridge. Culla, Adi Suryadi, (1999), Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

dengan Cita-Cita Rajawali : Jakarta

Reformasi,

CV.

Frans, Husken (et.all;1997), Indonesia di Bawah Orde Baru, Grasindo : Jakarta. Gaffar, Afan, 2004, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. _______; Pratikno, 1996, NGO and Labor Movement in Indonesia, A Research Report to International Confederation of Free Trade Union of Asia-Pasific Region, Sinagpore Gellner, Ernest, 1995, Membangun Masyarakat Sipil Prasayarat Menuju Kebebasan , Mizan, Bandung Hall, John A., 1996, In Search of Civil Society, Cambridge Hanifah, Abu (et.all) (1995), Penelitian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan melalui Nilai Kesetiakawanan Sosial, Jakarta : Balitbang Kesos. Ife, Jimm (2002), Community Development, 2nd Edition, Australia /Malaysia: Cath Godfrey Koetjaraningrat (1977), Sistem Gotong Royong dan Jiwa Tolong Menolong. Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia. --------------(1993), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan. Korten, David C (1985), Pembangunan Berpusat pada Rakyat, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Mahasin, Aswab, 1995, Masyarakat Madani dan Lawan-Lawannya: Sebuah Mukadimah, Mizan, Bandung Rahajo, M. Dawam, 1999, Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, LP3ES dan LSAF, Jakarta. Ridwan, M. Deden,; Nurjulianti, Dewi, 1999, Pembangunan Masyarakat Madani dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia, LSAF dan TAF, Jakarta

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Salim, Emil, “Membangun Masyarakat Madani”, Makalah Seminar Pekerja Sosial Profesional, Jakarta, 1998. Santoso, M.A. Fattah, Masyarakat Madani dalam Perspektif Islam, L3B-LPPM UNS, Surakarta. Soetrisno, Loekman (1997), Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta : Yogyakarta. Usman, Widodo dkk, 2000, Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar Yogyakarta Seligman, Adam B, 1997, The Idea of Civil Society, Princeton University Press, New Jersey. Tjondronegoro, Soetiono, “Komunikasi antara Birokrasi dan Masyarakat Desa Hanya Effektif Lewat Lembaga yang Tumbuh dari Bawah, Kompas 6 Juli 1982. Walker, Michael, 1995, Toward A Global Civil Society, Bergham Books, Pridence.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

PERFORMANCE PEMILU 2009 Is m et H a r ah a p * )

ABSTRAKSI Pemilu merupakan sarana politik untuk menyalurkan hak asasi warga negara. Hak politik untuk menyalurkan hak konstitusi sebagai warga negara. Isyarat itu jelas tertuang dalam UUD Negara RI 1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Untuk melirik wajah penyelenggaran pemilu yang terkesan penuh dengan kontroversi dan menyisakan persoalan didalam memilih calon-calon anggota perwakilan rakyat, merupakan bagian dari ruang demokrasi. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu memberikan tempat yang luas untuk membentuk partai-partai politik sehingga terjadi multi partai di negara ini. Secara regulatif memberi isyarat adanya kebebasan demokrasi berserikat dan berkumpul termasuk membentuk partai-partai politik. Apakah organisasi parpol itu berlandaskan kebangsaan maupun berasaskan keagamaan. Hal tersebut merupakan amanah dari UUD Negara RI 1945 jo. Pasal 19 ayat (1) berbunyi anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Didalam pikiran kita, kini ada menyimpan berbagai persoalan sehubungan pelaksanaan pemilu dimaksud. Mengapa sampai menyisakan persoalan yang meluas. Kita tahu bangsa ini majemuk dan religius serta punya etika yang beradab. Tergolong warga yang santun, arif dalam menghargai perbedaan. Menyadari peranan nilai-nilai budaya kebangsaan dan keagamaan dalam kehidupan. Kontestan pemilu ada partai yang berasaskan kebangsaan dan keagamaan. Khusus partai yang berasaskan keagamaan patut diakui merupakan lambang atau perekat bagi rakyat serta punya daya tarik tersendiri. Ibaratnya berfungsi sebagai magnet yang menyatukan visi dan persepsi umat, sehingga terbangun suatu pandangan yang sama. Memberi isyarat terhadap kecerdasan emosional agar bersatu padu, tidak terpecah belah dan berpihak pada kemaslahatan umat. Berdasarkan pengamatan sosiologis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan atas asas parpol itu sehingga membuahkan kecenderungan pada fenomena yang lain. Kata kunci : Partai Politik (Parpol)

A. PENDAHULUAN Pada tahun 2009 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena digelarnya agenda besar tingkat nasional, yakni pesta demokrasi; Pemilu legislatif. Agenda bangsa itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pesta demokrasi itu diikuti oleh setiap warga Negara RI yang berusia 17 tahun ke atas, terkecuali bagi para alat negara yang bergabung dalam prajurit angkatan, baik angkatan Darat, Udara dan angkatan Laut serta *)

Peneliti pada Balitbang Provsu.

Kepolisian RI. Hak konstitusi mereka pada hakikatnya tidak sampai dipasung, akan tetapi hak politik mereka tidak perlu di salurkan sebab Undang-Undang Pemilu mengamanatkan demikian. Bukan karena diskriminasi dan tidak pula atas kepentingan sepihak, akan tetapi karena atas pertimbangan yang lebih luas, yaitu untuk menumbuh kembangkan sikap netralitas mereka guna menjaga keutuhan negara dan bangsa yang lebih besar. Mengawal bingkai persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak dibenarkan berpihak kepada salah satu partai politik atau golongan tertentu. Posisi yang lebih strategis diperankan mereka ialah menjadi

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

pengayom masyarakat atau pelindung masyarakat dan bangsa yang lebih luas. Konsepsi di atas tertuang dalam rumusan UUD Negara RI 1945 pasal 30 ayat 3 dan 4 sebagai berikut : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Atas pertimbangan hukum itulah maka setiap angkatan nasional di negara ini mendapat reformasi sehingga netralitas mereka dituntut agar tetap tegak berdiri di garda terdepan untuk pertimbangan yang lebih besar. Pemilu legislatif digelar 9 April 2009 yang diikuti oleh 44 partai politik kontestan Pemilu telah lulus frifikasi yang diseleksi oleh KPU Pusat. Komisi independent itu bekerja sesuai dengan amanah UndangUndang Pemilu sehingga meloloskan partaipartai peserta pemilu tersebut, baik partai politik yang berlandaskan kebangsaan, lokal maupun berasaskan keagamaan. Bila kita cermat melihat dari kehadiran multi partai itu pada hakikinya mengandung unsurunsur negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Meskipun ada sisi positifnya berpeluang membangun pondasi demokrasi yang bebas, tanpa diskriminasi terhadap kelompok oposisi. Akan tetapi dari sisi negatifnya dapat diasumsikan membawa potensi perpecahan yang sangat mendasar dikalangan publik. Meski diakui, banyak partai berarti banyak pilihan, namun sinyal perbedaan itu jauh lebih mengemuka daripada menemukan pandangan dan titik persamaan. Sehingga berpeluang untuk memperbesar jurang pemisah antara sesama anak bangsa. Melemahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta menambah sekat antara satu golongan dengan golongan yang lain. Kalau didalam referensi kaidah islam bahwa multi partai politik itu lebih besar mudhoratnya daripada manfaatnya. Para elit parpol sibuk menggalang popularitas mengkampanyekan diri dalam pentas politik untuk berupaya keras merebut kursi dewan yang terhormat. Membangun amanah dimata publik, menjajakan visi misi yang cenderung pro rakyat. Para elit partai saling menjalin

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

hubungan silaturrahim kepada publik. Saling intip mengintip mencari peluang dan meminta dukungan atau doâ&#x20AC;&#x2122;a restu kepada konstituen pendukung. Membangun koalesi dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kalangannya. Kecenderungan itu justru besar keinginan menanamkan satu kepercayaan agar pemilu itu dapat dimenangkan sehingga sukses mengantarkan dirinya ke pentas parlemen. Banyak janji politik dilontarkan ke tengahtengah publik ketika berkampanye. Pada Prinsipnya substansi janji itu dikenal dalam islam sebagai utang yang harus ditagih dan wajib ditepati, jangan sampai utang itu dihiraukan apalagi terlupakan manakala sudah sampai waktunya. Dengan prinsip untuk mencapai kebaikan bersama. Hakikatnya janji itu dapat dibenarkan bila dibangun dengan maksud kemaslahatan umat atau kebaikan bersama. Sama-sama punya misi Fastabiqul khoiroot; berkompetisi membangun suatu kebajikan diatas moralitas yang baik. Bukan bertujuan mencari kekuasaan untuk kepentingan sepihak, namun menjalin kesatuan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Sebab esensinya merupakan bagian dari amanah yang mesti ditepati. Pokok Masalah Merujuk dari latar belakang yang dikemukakan di atas, sesungguhnya cukup rumit topik yang akan dibahas dalam tulisan ini, namun untuk menyederhanakan masalah besar itu setidaknya ada dua hal pokok yang menjadi konsentrasi penulis dalam menyusun tulisan ini, yakni : Pertama, mengapa pemilu 2009 mengundang kontroversi bangsa dan ada kecenderungan memicu perpecahan serta melemahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mengapa elit partai politik sibuk menjalin hubungan silaturrahim dan menggalang kepercayaan rakyat didalam menyongsong pemilu itu. Maka kedua pokok masalah besar itulah yang ingin penulis tinjau secara sosiologis didalam karya ini. Pendekatannya dari sisi kualitatif dan normatif, sebab fenomena aktual bangsa perlu mendapat klarifikasi yang cermat untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Maksud dan Tujuan

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Adapun maksud tulisan ini sangat tergolong simpel, yaitu untuk melakukan dakwah dil qolam lewat tulisan yang sederhana dan akurat. Dengan berusaha menyajikan konsepsi normatif agar publik dapat merefew wajah pemilu didalam memilih calon-calon legislatif bangsa. Jangan sampai berulang terjerumus pada lembah kehancuran dan perpecahan, karena mengabaikan prinsip persatuan dan kesatuan untuk kepentingan sesaat. Sedangkan tujuan yang terkandung dalam benak penulis adalah untuk memberikan traphy kebangsaan agar para elit parpol serta para kadernya jangan sampai mengorbankan kepentingan bangsa dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi yang nyata dalam konteksnya. Pertanyaan bagaimana dan mengapa hal-hal tertentu terjadi dalam situasi terkini. Oleh karena itu, termasuk bagian dari survey ini adalah untuk mendefinisikan konsep aliansi, memberikan landasan teoritis pada kondisi yang berkembang dewasa ini serta mengembangkan pemahaman mengenai proses manajemen yang dihubungkan dengan penerapannya. Isu-isu sosial itu sering muncul dari kalangan elit parpol ketika melakukan kampanye di hadapan publik, baik pada kesempatan rapat-rapat umum, lewat media cetak maupun sosialisasi pada media elektronik lainnya. Metodologi Adapun metode penulisan yang diterapkan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metodologi itu sengaja penulis gunakan untuk meratifikasi hubungan antara das sain dengan das sollen. Pisau analisis yang digunakan adalah analisis wacana sosiologis dan normatif untuk menemukan benang merah yang mempengaruhi antara keduanya. Sejauh itu muncul kesenjangan antara persepsi normatif dengan sosiologis sehingga tampak jelas dalam analisis yang dalam; mengapa sampai terjadi kesenjangan antara kedua hal tersebut. Analisis wacana itu berkepentingan dalam konteks budaya dan politik tempat wacana tersebut terjadi guna mengkonstruksi beragam versi dan peristiwa. Dan analisis tersebut merupakan seperangkat prinsip metodologi yang luas dan diterapkan dalam bentuk-bentuk percakapan dan teks, baik yang terjadi secara

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

alamiah maupun sebelumnya.

yang

direncanakan

B. WAJAH PEMILU 2009 Eksistensi Pemilu Merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, maka pada prinsip dasar regulasi hukum tersebut bersifat normatif dan aplikatif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu tersebut. Pesta demokrasi harus diselenggarakan dengan LUBER; langsung, umum, bebas dan rahasia. Karena menyalurkan aspirasi berupa hak pilih merupakan bagian dari hak asasi seseorang warga Negara. Tidak boleh diintimidasi apalagi ditekan sedemikian rupa sehingga kebebasan seseorang warga Negara semu dan terpasung akibat dari arogansi, ketelodoran dan kelalaian sepihak. Pemilu dikenal sebagai sarana politik untuk memilih dan menentukan para wakil-wakil rakyat di parlemen untuk menjalankan amanah yang sangat besar untuk kepentingan masyarakat secara luas. Juga termasuk memilih pemimpin masa depan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Tentu didalam memilih para wakil rakyat tersebut harus dilakukan dengan arif, selektif, cerdas dan penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai memilih perwakilan yang tak jelas basic dan karakteristik individualnya. Termasuk asal usul kader partai serta visi misi yang akan diusungnya. Sesungguhnya substansi yang dikehendaki dalam uraian ini adalah penyelenggaraan pemilu di tanah air. Barangkali bila ditanya satu persatu, diantara kita tentu banyak komentar dan punya jawaban yang berbeda-beda. Diantaranya, ada yang berkata karena dorongan demokrasi atau untuk memberikan kebebasan berserikat. Tidak dibenarkan membatasi aspirasi masyarakat dan seterusnya. Jawaban itu cukup normatif adanya. Akan tetapi ketika kita berpikir visioner, secara pribadi penulis merasa kecewa mengapa pemilu itu menyisakan berbagai masalah, seperti kata salah seorang pengamat politik menimbulkan kontroversi bagi bangsa ataukah karena dipicu oleh partai-partai politik itu tumbuh bagaikan jamur di musin penghujan. Tidakkah pola demokrasi nasional bebas tanpa

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

batas, bukan berarti bebas dengan sebebasbebasnya tanpa batas dan aturan. Mengapa kelompok tertentu, khususnya elit bangsa tidak arif menilai manakala multi partai itu mengundang sisi negatif bagi kualitas persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup riskan untuk jalinan ukhwah dan persaudaraan sehingga kerukunan dan keharmonisan interaksi masyarakat yang dirajut selama ini bisa pudar. Akibat intensitas gerakan politik praktis di lapangan, masing-masing kader dan simpatisan partai bersekukuh menjagokan tokoh partainya. Kita tidak bermaksud mempertajam polarisasi antara kubu nasionalis agamis dengan nasionalis sekuler, akan tetapi hanya sekedar mengikuti istilah yang sudah terlanjur populer sehingga mudah untuk menganalisisnya. Sebagaimana halnya diketahui bahwa kalangan internal umat religius, partai-partai politik yang berasaskan islam saja mencapai empat belas parpol termasuk parpol lokal, lalu mau kemana umat ini dibawa oleh elit bangsa. Bukankah elit bangsa ini tidak sadar menjadi korban praktek politik kolonialis â&#x20AC;&#x2DC;defide et imperaâ&#x20AC;&#x2122;? Menghancurkan nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Kalau menurut survey menunjukkan bahwa mayoritas umat ini akhirnya bingung memilih partai yang mana. Karena masing-masing kader partai menyatakan partainya yang paling baik, bersih, jujur dan paling amanah menegakkan keadilan dan kebenaran. Partai politik yang lain disebut partai guram atau penghibur. Akibatnya boleh jadi mereka golput dan responsbility rendah untuk menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilu. Aksi fesimis dan acuh yang menyelimuti qalbu mereka, meskipun ada isyarat dari fatwa MUI menyatakan bahwa sesungguhnya golput pada pemilu adalah haram. Haram berarti berdosa karena melanggar amanah ranah hukum islam. â&#x20AC;&#x153;Sementara itu sangat disayangkan bahwa suara ulama tidak didengar lagi oleh umat, banyaknya himbauan dari ulama/kyai/tokoh islam dan juga lembaga-lembaga resmi seperti MUI, Muhammadiyah, Al Irsyad dan lain-lain agar umat islam tidak memilih caleg non-muslim tidak dihiraukan, nyaris tidak bergaung sama sekali. Bahkan dengan santai kalangan pinggiran dari umat islam juga dengan olok-olok mengomentari mengaji boleh ikut kyai. Apa boleh buat ulama sudah tidak berwibawa lagi karena selama ini sudah terlanjur mendapatkan

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

cap sebagai pendukung status quo.â&#x20AC;? Padahal sesungguhnya betapa strategisnya posisi agama/pemuka dan kelompok agama dalam percaturan politik. Maka tidak mengherankan bahwa agama dan kelompok agama dapat memberikan arah dalam kehidupan suatu bangsa, baik dalam pengertian positif maupun negatif. Kita tidak perlu larut dalam soal himbauan MUI dan halal-haramnya golput di atas, cukuplah menjadi urusan tokoh agama yang berkompeten mengulas masalah itu. Meskipun dalam asumsi kita esensi fatwa itu sekedar motivasi agar umat ini jangan sampai lengah merapatkan barisan untuk kepentingan bersama yang lebih mulia. Kompak, barsatu padu dalam satu pilihan, satu harapan dan satu tujuan. Hanya saja yang menjadi fokus dalam hal ini; bagaimana kita menyikapi atas pemilu pada multi parpol ini. Mungkin diantara kita ada yang menyikapinya dengan hati yang dingin, normatif dan ada pula yang merespon dengan biasabiasa saja. Tetapi tentu ada yang menyambutnya dengan besar hati dan seterusnya. Suatu Tinjauan Pemilu Keberanian memberikan suatu klarifikasi tentang efektivitas wajah pemilu di tanah air merupakan suatu panggilan nurani dan rasa kepedulian atas intensitas politik yang menimpa fluktuasi politik bangsa. Ada keinginan yang kuat menampilkan konstribusi terhadap corak kehidupan publik terhadap paradigma bermasyarakat dan bernegara. Meski disadari sumber inspirasi ide ini berasal dari fenomena sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan pada setiap kesempatan, pengamatan yang intensif terhadap gejala atau suhu politik yang berkembang, termasuk melakukan bincang-bincang dengan warga berupaya mengungkap opini mereka terhadap isu pemilu itu. Barangkali tergolong menarik mengungkap suatu peristiwa perjalanan hidup suatu bangsa besar serta menurunkan performance tentang fenomena yang menimpa anak bangsa itu. Hal ini dapat disebut sebagai suatu kepekaan sosial. Dituntut adanya sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna lebih

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mendewasakan pola pikir dan memperluas wawasan.

didalam pemerintahan khususnya di legislatif harus dimulai dari jalur parpol.

Kembali kita fokus pada analisis topik kecil di atas, sejauhmana side efek pemilu pada publik. Sebagai seorang surveyor dapat melakukan kajian sosiologis seperti yang berkembang saat ini. Pendekatan kajian sosial ini simpel, aktual dan obyektif karena bersumber dari opini akar rumput sebagai peserta demokrasi bangsa.

Sedangkan sisi negatif dari pemilu pada multi parpol itu secara garis besar dapat dihimpun dalam empat hal, Pertama, membuat kebingungan bagi publik. Sebagian besar masyarakat level bawah menjadi bingung melihat parpol tumbuh yang semakin menjamur. Praktis ragu menetapkan pilihan pada partai tertentu meskipun dibarengi dengan pertimbangan hati nurani, sebab masingmasing kader parpol menyatakan partainya merupakan pilihan terbaik.

Tinjauan efektivitas tersebut dapat disoroti melalui survey dari berbagai aspek, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Maka merujuk dari sisi positif esensi multi parpol itu dapat dihimpun dalam dua hal. Pertama, adanya suatu peluang untuk pengembangan ruh demokrasi di tanah air. Sistem demokrasi itu cenderung lebih maju dan terbuka, karena tidak ada lagi diskriminasi demokrasi pada kelompok bangsa tertentu sebagaimana kecenderungan itu marak di era orde baru. Hanyasaja plat form demokrasi nasional kini termasuk fair dan tidak lagi berhenti pada misi parpol tertentu. Banyak pilihan pada partai lain, terbuka kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasi di pasca reformasi menjadi sebuah kepatutan. Dan bukan hal yang luar biasa. Dalam konteks yang lebih praktis akibatnya marak aksi-aksi demo publik dari segala pranata kehidupan. Hari-hari diwarnai dengan pro-kontra interaksi publik, termasuk antara anggota masyarakat dengan pemerintah, buruh dengan majikan dan seterusnya. Sehingga aksiaksi demonstrasi dimaksud tidak jarang berujung dengan kekerasan. Dapat menambah gejolak dan memperlebar jurang pemisah, kesatuan dan persatuan. Harmonisasi kehidupan publik antar sesama menjadi kabur dan rapuh. Demikian halnya jalinan hubungan silaturrahim antar anak bangsa cenderung makin rapuh dan riskan akibat terlalu besarnya ruang kebebasan didalam mengeluarkan pendapat di depan umum. Kedua, besarnya peluang elit parpol meraih kewenangan. Duduk di parlemen menjadi wakil rakyat. Karena di alam demokrasi kini maka salah satu sarana mencari kekuasaan adalah melalui parpol. Oleh karena itu, partai politik dinilai salah satu jalur strategis mencapai kekuasaan, sehingga bila seseorang ingin aktif

Secara faktual dapat dibuktikan pada Pemilu ini, bahwa di beberapa daerah/wilayah/atau desa tertentu di Sumatera Utara cukup banyak caleg yang ikut bersaing dalam Pemilu itu lewat parpol yang berbeda-beda. Padahal jumlah KK di desa itu hanya sekisar 40 sampai 60 KK. Kita tahu bahwa masyarakat desa masih punya ikatan kekeluargaan, saling bersaudara, lalu pengaruh mempengaruhi agar pilihan tertumpu pada partai/caleg terdekatnya. Realitasnya hak pilih warga desa setempat praktis rusak karena mencontreng semua caleg yang terdaftar dari desa mereka. Alasannya klasik; supaya adil, sebab semua punya hubungan kekeluargaan. Lalu bingung kepada partai/caleg mana pilihannya diberikan dan paling riskan lagi tidak ada seorangpun caleg yang lolos dari desa mereka akibat persatuan dan kekompakan politik warga yang hilang. Dan persaudaraanpun semakin renggang. Kesatuan menjadi hancur, timbul perselisihan antar kerabat. Kedua, sekelompok warga jadi apatis. Menciptakan pola pikir sebagian publik menjadi resah, masa bodoh dan cenderung terbangun opini ketidak pedulian pada kesadaran politik bangsa. Karena tingkat pendidikan politik rakyat relatif rendah dan kurang berpartisipasi dalam menyalurkan hak konstitusinya dalam Pemilu. Kemudian yang paling krusial akibat sikap apatis sekelompok warga desa membuat mereka mudah di money politik. Mereka cenderung menerima sejumlah uang yang lebih besar atau menerima materi barupa sembako dari kubu tertentu, lalu kemudian bersedia menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu. Hal-hal gejala money politik itu jelas menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Dalam relevansinya Ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyerukan supaya warga nahdhiyin mewaspadai adanya politik uang untuk memilih pemimpin bangsa. Politik uang menjadi sangat berbahaya karena dapat menghilangkan idealisme, perjuangan dan kebangsaan. Ketiga, embrio melebarnya ruang golput. Karena banyaknya parpol dan bertebarnya caleg sehingga setiap pokok kayu disaksikan di pinggir jalan penuh dengan gambar caleg, baliho dan masing-masing mengaku caleg terbaik dengan segala visi-misinya mengakibatkan anggota masyarakat jadi golput. Ditambah lagi moralitas sebagian caleg itu diketahui rendah dan kurang layak mewakili rakyat duduk di parlemen. Dalam persepsi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi warga desa sebagaimana pada point pertama yang dikemukakan di atas. Karena banyaknya partai atau bertaburnya caleg yang terdaftar dari desa mereka, efek negatifnya mereka berkesimpulan memilih golput. Hasil survey menunjukkan umumnya warga desa setempat tidak bersedia menyalurkan hak pilihnya meskipun telah memiliki formulir panggilan sebagai pemilih. Lain halnya bila telah menerima sembako atau sejumlah uang dari kader tertentu. Kalau tidak demikian maka lebih baik mereka mengurus usaha/lahan pertanian/perkebunan mereka. Potret warga desa ini riil dan faktual dikalangan awam. Termasuk pendirian itu berkembang bagi warga yang berdomisili di pinggiran kota. Gejala faktual itu juga terbukti di TPS penulis saat pemilu lalu, dari 315 orang jumlah DPT, realisasinya hanya 190 orang yang berpartisifasi menyalurkan hak pilihnya saat itu. Barangkali sampel inilah termasuk menjadi acuan yang memberi potret carut marutnya pemilu 2009 sehingga mencapai angka 45% pemilih golput secara nasional. Keempat, sebagai pemicu rapuhnya dimensi persatuan dan kesatuan bangsa. Side effek yang paling berbahaya atas pemilu multi parpol di negeri ini adalah point ke empat ini, karena besar ke khawatiran rasa persatuan dan kesatuan bangsa dapat terganggu. Argumentasinya sederhana, dapat diamati bahwa masing-masing elit partai menjajakan visi-misinya kepada kader-kader partai di lapangan dan mempengaruhi publik agar

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

menganut partai yang diasuhnya, sehingga tidak mustahil akan terjadi tarik menarik kepentingan. Saling hujat dan saling mempromosikan dirinya nomor satu. Disinilah salah satu embrio rapuhnya rasa persatuan dan ukhwah antar sesama anak bangsa. Mencermati uraian yang dikemukakan di atas, maka sisi negatif dari pemilu multi partai itu jauh lebih dominan bila dibandingkan dari sisi positifnya, artinya asas manfaat lebih kecil daripada mudhoratnya. Oleh karena itu, benar kran demokrasi itu dibuka sebesar-besarnya dan dihidangkan penuh pada publik dengan seluas-luasnya. Tetapi patut dipertimbangkan kualitas pendidikan politik masyarakat untuk menerima pilihan sebanyak itu. Sementara kita sependapat bahwa pendidikan politik publik nasional tergolong rendah dan masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan kesadarannya ke depan. Dan urusan itu tentu merupakan tugas bersama, khususnya pemerintah bersama tokoh parpol. Kewajiban parpol memberikan moral pendidikan politik yang etis dan berbudaya. Sehingga tercipta kesadaran politik yang partisipatif di kalangan publik. Mencermati gejala aktual dari perpolitikan nasional itu sesungguhnya tidak ada yang abadi dalam berpolitik, segalanya bisa berubah dan semua bisa terjadi dalam tempo yang singkat. Yang abadi hanyalah sebuah kepentingan. Makna yang terkandung dalam rumusan ini, pada hakekatnya tidak ada harga mati dalam system politik nasional. Tidak konsisten dan tidak ada istilah istiqomah dalam prinsip, dalam pendirian maupun di dalam pilihan. Jauh dari prinsip etika dan moral perpolitikan yang baik. Kata kuncinya adalah kepentingan, apakah pertimbangan untuk kepentingan bangsa atau kepentingan partai atau kelompok. Dalam kaitan itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengungkapkan bahwa dalam politik itu adalah anything can happen. Semuanya bisa terjadi dan bisa berubah kalau itu menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga selalu ditegaskan â&#x20AC;&#x153;Kita harus terus menerus menjaga tali silaturrahim. Politik bisa beda, kepentingan bisa beda, tetapi jangan kita kehilangan tali silaturrahimâ&#x20AC;?. Karena itulah, sewaktu mendengar bahwa Taufik Kiemas dirawat di rumah sakit, SBY dengan lapang dada langsung datang menjenguknya, walaupun semua orang tahu sebelum kampanye dulu pernah ada episode yang tidak

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

enak antara mereka. Dengan kunjungan itu, Presiden SBY memberi pembelajaran pada rakyat bahwa tokoh-tokoh nasional, walaupun dalam arena politik bisa berlawanan, tetapi harus saling menghormati. Sejalan dengan itu, mantan kandidat wakil Presiden RI Tahun 2004 Siswono Yudhohusono yang berpasangan dengan Amin Rais dikala itu menyebutkan dalam politik tidak ada yang namanya teman atau musuh permanent, karena dalam politik segalanya bisa terjadi diluar perkiraan. Dari fenomenal itu â&#x20AC;&#x2DC;kompetisi sudah ada sejak zaman dahulu dan dianggap sebagai suatu katalis yang mendorong anak-anak bangsa untuk berprestasi lebih baik, tetapi para ahli dalam soal perkembangan moral memperingatkan bahwa kompetisi juga dapat menghambat berkembangnya keadilan. Peneliti menemukan siswa-siswi yang mencari jalan pintas dengan menyontek hasil kerja teman atau melirik lembar jawaban teman berpendapat bahwa memperoleh nilai yang baik itu lebih penting daripada berusaha mendapatkannya dengan cara yang jujur dan terhormat. Dan tampaknya masyarakat semakin menumbuhkan semangat persaingan diantara anak-anak bangsa masa kini. Dan gejala yang semakin mengkhawatirkan yang dapat mendorong kompetisi itu adalah obsesi pimpinan parpol menggalang kepercayaan rakyat guna meraih suara sebanyak mungkin. Cenderung muncul persaingan ketat dan tidak sehat. Meskipun persaingan seperti itu bukan hanya terjadi di tubuh parpol, akan tetapi juga terbudaya di internal birokrasi, bisnismen dan pada lapangan profesi hidup lainnya di level bawah. Akibatnya timbul kecurangan dan ketidak-adilan antar sesama. Seiring dengan kecenderungan di atas, oleh pengamat politik dari USU Prof. Subhilhar mengemukakan pandangannya bahwa sistem budaya demokrasi politik di Indonesia masih belum sehat, namun juga tidak terlalu sakit, hanya sekedar demam saja. Budaya demokrasi kompetisi dalam demokrasi masih rendah, sedangkan demokrasi sendiri menuntut untuk saling berkompetisi. Keadilan membuat kita memperlakukan orang lain dengan pantas, tidak memihak dan benar. Karena itu keadilan merupakan kebajikan utama dari kecerdasan moral. Masalahnya

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

masyarakat kita sangat mengagungkan nilainilai kompetisi, individualisme dan materialisme yang kadang-kala berlawanan dengan prinsip keadilan. Disinilah letak persoalannya, karena nilai keegoisan sedemikian berakarnya dalam hidup kita. Anak-anak bangsapun mau tidak mau menangkap proses yang salah. Kemenangan di atas segalanya, keserakahan mendapat pujian dan keberhasilan dinilai dari harta dan ketenaran. Arti keadilan adalah sesuatu yang mendorong kita untuk berpikiran terbuka dan jujur serta bertindak benar. Orang yang mempunyai sifat tersebut dapat mematuhi atasan dan mendengarkan semua pihak secara terbuka sebelum memberikan penilaian atau keputusan tetap. Karena itulah mereka memegang etika aturan main. Selanjutnya dalam rangka upaya membangun keadilan yang konstruktif setidaknya ada tiga langkah besar yang patut dipenuhi yakni; Pertama, kesediaan berkompromi dan mendengar pendapat orang lain; Gemar membangun sistem musyawarah untuk mufakat. Kedua, konsisten dalam pemecahan masalah dalam bingkai keadilan; Ketiga, memberikan ide-ide yang logis serta melakukan dorongan agar senantiasa tulus melakukan kegiatan sosial. Apakah keinginan itu didorong oleh hati nurani atau karena melayani tuntutan nafsu birahi. Atau karena tujuan pembangunan bangsa atau kepentingan partai/golongan. Kecenderungan itu tetap menjadi krusial dan simpang siur, meskipun paradigma yang dominan untuk mengejar kekuasaan, tahta dan kesenangan duniawy yang menyilaukan. Jika motivasi karena bisikan nurani yang sangat dalam â&#x20AC;&#x2DC;panggilan jihadâ&#x20AC;&#x2122; memperbaiki keterpurukan bangsa dari kemiskinan dan kejahilan umat, maka mereka akan melakukan tindakan terpuji dan kekuatan akan berpihak kepadanya yang berasal dari balik nawaitu yang tulus. Hati nurani, yaitu suara hati yang membantu kita membedakan hal yang benar dan yang salah- merupakan landasan yang kuat bagi kehidupan yang baik, kehidupan masyarakat yang baik serta prilaku beretika, sehingga merasa bersalah jika melakukan pelanggaranâ&#x20AC;&#x2122; Riset mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya nurani

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

umat, sehingga meningkatkan kecenderungan bertindak agresif dan anti sosial. Adanya kebingungan hati nurani yang membatasi kemampuan untuk melakukan pemikiran bermoral dan mengapresiasi konsekuensi tindakannya. Padahal yang paling diperlukan anak bangsa kini ialah memimpin dengan hati nurani eksternal. Kondisi mendasar seperti pengendalian diri, kepedulian, rasa kasih sayang dan ratifikasi keputusan dan peraturan yang berpihak pada wong cilik sehingga tumbuh hati nurani yang kuat. Patut dimaklumi tragisnya emosional tinggi yang rentan terhadap dorongan bertindak agresif dan akibatnya seringkali menimbulkan tindak kekerasan. Demo kelompok massa semakin membudaya di berbagai daerah. Fenomenanya seolah-olah tiada hari tanpa demonstrasi dan tak ketinggalan kelompok intelektual anak bangsa, termasuk anak-anak mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang menyalurkan aspirasi secara damai. Tetapi tidak jarang berakhir dengan tindak kekerasan dalam bentuk kerusuhan. Minimal prontal dengan aparat keamanan. Kebaikan hati adalah kemampuan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Kebaikan hatilah yang menjadikan manusia beradab, berprikemanusiaan dan bermoral. Juga merupakan kebajikan utama kecerdasan moral. Ia harus diajarkan, di pupuk dan di biasakan didalam kehidupan sehari-hari agar semakin baik. Tampaknya rumusan di atas kurang mendapat perhatian bagi elit bangsa, fenomena kepemimpinan sepertinya mengutamakan urusan pribadi atau golongan dibanding dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Kepedulian terhadap nasib rakyat praktis dihiraukan, meskipun dikumandangkan dalam visi misi saat berorasi di depan publik. Sesungguhnya konsepsi kepemimpinan termasuk menjadi anggota legislatif dapat disebut suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam komunitas sosial kemasyarakatan. Dalam islam terdapat istilah Al Mulk, yakni sebuah kekuasaan. Dan kepemimpinan atau penguasa itu secara umum punya persyaratan umum dan minimal terhimpun dalam 3 macam. Pertama, Seorang pemimpin harus punya ilmu pengetahuan luas

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

yang mendasari ruang geraknya untuk mengemas berbagai konsepsi dan ide-ide strategis dalam mewujudkan program yang hendak dicapai. Tanpa itu, kepemimpinan seseorang bisa gagal, apalagi tidak pada posisi yang bukan ahlinya. Kedua, visioner, berwibawa dan punya pengalaman. Konsep ini merupakan modal dasar untuk mengatur publik ke arah pencapaian visi misi yang ditetapkan jauh sebelumnya. Dan punya paradigma jauh ke depan. Ketiga, harus cerdas dan teladan. Keteladanan seseorang menjadi cermin bagi konstituen. Didepan menjadi ikutan dan dibelakang berperan untuk mendorong publik yang diayominya, sehingga terbangun partisipasi aktif dari warga yang diwakilinya itu. Kemudian sosok menjadi pimpinan publik itu harus memiliki sikap-sikap minimal sebagaimana yang dimilki oleh seorang Rasul dan terkemas dalam 4 syarat dan sekaligus menjadi karakteristik dalam kepribadian seharihari. Pertama, Shiddiq yakni berprilaku benar, jujur dan adil. Benar dalam sikap, penampilan dan tindakan. Selalu berkata jujur. Menepati janji-janji politik. Tidak berwatak munafiq. Lain dibibir dan beda pula di hati. Tidak senafas antara kata dengan tindakan. Kedua, amanah yaitu dapat dipercaya semua elemen bangsa. Esensi kepercayaan itu bukan hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu saja, akan tetapi adil bagi kelompok oposisi lainnya. Memberikan dan mengembalikan hak seseorang kepada mustahaknya. Ketiga, tabligh artinya selalu menyampaikan yang hak itu benar dan yang curang itu tetap salah. Transparan dan akuntabel. Memimpin sambil berdakwah bil hal. Uswatun hasanah dalam setiap melancarkan gerakan amanah rakyat. Senafas antara kata dengan perbuatan. Keempat, fathonah berarti memiliki kecerdasan intelektual, pikiran yang cemerlang, intelijensi yang tinggi serta punya wawasan luas. Tegas dalam bersikap, arif dalam menghadapi masalah dan cepat didalam mengambil keputusan. Istiqomah dalam menegakkan suatu prinsip. Dan tidak berlaku muzabzabina baina zalik, karena sikap seperti ini menambah kebingunan publik yang tidak berkesudahan. Dan lebih parah menyeret krakteristik ke lorong kemunafikan yang sejati. Rumusan yang dikemukan di atas merupakan rujukan dari konsepsi kepemimpinan yang diaktualisasikan Rasul dalam sejarah dunia islam. Keempat prasyarat menjadi

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

pimpinan/wakil publik itu menjadi panduan yang utama dan mutlak diterapkan secara simultan. Karena relevansi antara substansi yang satu dengan yang lain saling mendukung dan saling menunjang kesuksesan leadership. Kata kunci dari segalanya ialah memimpin dengan hati nurani. Mengedepankan rasio dari rasa, karena rasa bersumber dari hawa, sedangkan rasio berpusat dari aqal budi. C. PENUTUP Dari ulasan terdahulu dapat titik simpul bahwasanya kehadiran pemilu pada multi partai politik merupakan salah satu awal pemicu renggangnya ruh persatuan dan kesatuan bangsa. Dapat mengancam keharmonisan hubungan ukhwah dan persaudaraan karena kepentingan sesaat. Meskipun diakui nilai positif multi parpol itu bermanfaat bagi para elit bangsa, namun sisi negatifnya jauh lebih membahayakan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa kebebasan berdemokrasi jangan sampai dimaknai sebagai suatu keniscayaan â&#x20AC;&#x153;bebas tanpa batasâ&#x20AC;?, tetapi harus punya rambu yang tak boleh dilampaui supaya tidak terkesan kebablasan. Rasionya untuk ke depan pola pemilu perlu dirapikan dan regulasi parpol perlu diperketat serta parpol bernuansa islami supaya di sederhanakan. Dan hendaklah berpolitik dan wakil rakyat yang punya hati nurani. Wallohu aâ&#x20AC;&#x2122;lam.

DAFTAR PUSTAKA Dino

Patti Djalal, Harus Bisa Seni Kepemimpinan ala SBY, Special Edition, Jakarta.

M. Toha Anwar, Fikih Jakarta, 2000.

Politik, Studia Press,

Michele Borba, Ed.D, Membangun Kecerdasan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Rhenald Kasali Ph.D, Metode Riset Kualitatif, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2008. Harian Kompas, Jakarta, Edisi 11 dan 14 Mei 2009. Harian Waspada, Medan, Edisi 14 Mei 2009.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PASAR SWALAYAN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN Magdalena Linda Leonita Sibarani & Frida Ramadini *)

ABSTRAKSI Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan dan pasar tradisional serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk berbelanja di pasar swalayan dan pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Perjuangan dan Kecamatan Petisah Kota Medan, dan yang merupakan responden adalah warga masyarakat di wilayah kecamatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan faktor lokasi adalah positif mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar tradisional, ragu-ragu terhadap faktor produk, harga, serta atmosfer dalam gerai, serta negatif terhadap periklanan dan pelayanan (service). Sedangkan pada pasar swalayan, faktor lokasi, atmosfer dalam gerai serta pelayanan adalah positif mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan, ragu-ragu untuk faktor produk dan harga, serta negatif untuk faktor periklanan.Faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar tradisional adalah lokasi pasar tradisional yang mudah dijangkau, produk yang ditawarkan dan, pelayanan yang diterima. Sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan adalah lokasi, atmosfer dalam gerai, serta pelayanan.Dari hasil penelitian maka disarankan kepada para pedagang di pasar tradisional untuk dapat menawarkan produk yang lebih beragam dengan harga yang bersaing dengan pasar swalayan, serta memperbaiki atmosfir dalam gerai dan pelayanan.Sedangkan kepada para pengusaha pasar swalayan, agar dapat menyediakan produk yang lebih beragam dengan harga murah, meningkatkan kenyamanan pada konsumen saat berbelanja dengan memperbaiki atmosfer dalam gerai serta pelayanan dan meningkatkan periklanan. Kata kunci : Keputusan Pembelian Konsumen,Pasar Tradisional,Pasar Swalayan

A. PENDAHULUAN Latar Belakang Lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diperkirakan. Globalisasi, liberalisme perdagangan, deregulasi dan kemajuan teknologi informasi menciptakan realitas baru persaingan yang semakin kompetitif. Organisasi-organisasi dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan intensitas kompetitif, efektivitas organisasi atau bahkan keberlangsungan organisasi. Bisnis eceran, yang kini populer *)

Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi USU

disebut dengan bisnis ritel, merupakan bisnis yang berhubungan dengan banyak orang dan memberikan banyak keuntungan bagi orang lain. Sektor perdagangan eceran banyak membantu perekonomian Indonesia pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun l997, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Dahulu pasar tradisional merupakan tempat utama yang dituju konsumen untuk berbelanja. Namun adanya perkembangan bentuk pasar dengan munculnya pasar swalayan atau supemarket dan hypermarket memberi alternatif

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

lain bagi masyarakat selaku konsumen didalam mencari dan membeli produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Perkembangan ini juga terjadi di kota Medan, dimana masyarakat mulai tertarik untuk berbelanja di pasar swalayan yang mulai banyak muncul. Tetapi pasar tradisional di kota Medan jiuga mengalami perbaikan dalam fisik dan jumlah. Hal ini memberikan alternatif lain bagi masyarakat kota Medan, khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan yang berdampingan dengan pasar tradisional, dalam mengambil kcputusan pembelian. Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan dan pasar tradisional yang ada di kota Medan. Perumusan Masalah Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan dan pasar tradisional. b. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan dan tradisional.

B. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Teoritis Di masa yang lalu pasar tradisional merupakan tempat utama yang dituju konsumen untuk berbelanja. Dengan adanya perubahan dan perkembangan bentuk pasar dengan munculnya pasar swalayan atau supemarket dan hypermarket memberi alternatif lain bagi masyarakat selaku konsumen dalam mencari dan membeli produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Dalam mengambil suatu keputusan pembelian, konsumen dihadapkan kepada berbagai alternatif lokasi, produk, harga, periklanan dan promosi, atmosfer gerai dan pelayanan (Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf, 2005). Lokasi merupakan tempat dimana biasanya konsumen membeli suatu produk (Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf,2005). Lokasi dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian kebutuhannya.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2005). Ketika konsumen membeli sebuah produk maka konsumen memiliki harapan bagaimana produk tersebut berfungsi (product moment). Menurut Kotler dan Armstrong (2001) produk akan berfungsi lebih baik dari yang diharapkan.Jika ini terjadi maka konsumen akan merasa puas. Produk juga dapat berfungsi seperti apa yang diharapkan. Jika ini terjadi maka konsumen akan merasa puas dan produk tersebut tidak mengecewakan konsumen dan konsumen akan memiliki perasaan netral. Produk dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan.Hal ini akan menyebabkan kekecewaan sehingga konsumen merasa tidak puas. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu (Gitosudarmo, 2000). Harga merupakan suatu cara bagi konsumen untuk membedakan penawaran produk dan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Periklanan adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan atau produknya, agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. (Hurriyati, 2005). Desain (Atmosfir) dalam gerai, berperan penting memikat pembeli, membuat mereka nyaman dalam memilih barang belanjaan dan mengingatkan mereka produk apa yang perlu dimiliki, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan rumah tangga (Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf ,2005). Pelayanan yang disediakan dapat menambah ketertarikan dan kenyamanan serta kepuasan konsumen dalam berbelanja (Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf 2005). Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada peningkatan layanan yang menambah nilai serta meningkatkan kualitasnya. Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran produk mencakup pelayanan penawaran produk,pelayanan dalam pembelian atau penjualan produk, pelayanan sewaktu penyerahan produk yang dijual serta pelayanan setelah penjualan. Pelayanan yang baik dipengaruhi oleh faktor manusia yang

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

memberikan pelayanan dan faktor tersedianya sarana dan pra sarana yang dimiliki.

tertentu dan pandangan dari peneliti berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.

Pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah proses penginteraksian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu diantaranya (Setiadi, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian (Lamb,dkk, 2001) adalah faktor budaya,faktor sosial,faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor budaya merupakan faktor yang paling mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang untuk membentuk keinginan dan perilaku konsumen. Aspek-aspek dalam faktor sosial terdiri dari kelompok dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku pembeli dan keluarga yang merupakan institusi sosial yang penting bagi konsumen karena mampu mempengaruhi nilai, sikap dan perilaku pembelian. Faktor pribadi yang terdiri atas usia,jenis kelamin,pekerjaan dan gaya hidup juga menjadifaktor yang berpengaruh.Faktor persepsi, motivasi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap merupakan aspek-aspek dalam faktor psikologis yang digunakan konsumen untuk menganalisis informasi,merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan.

Teknik Pengumpulan Data

Hipotesis Penelitian Berdasarkan permasalahan dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan,dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut : a. Faktor-faktor lokasi, harga, periklanan, promosi, dan pelayanan adalah positif mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan dan pasar tradisonal. b. Faktor lokasi dan harga merupakan faktor yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan dan pasar tradisional.

C. METODOLOGI PENELITIAN Lokasi dan Sampel Penelitian Penelitian itu dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Perjuangan dan Kecamatan Petisah Kota Medan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan penilaian

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan daftar pertanyaan / kuesioner yang disusun dalam format Skala Likert. Metode Analisis Data Dalam menganalisis data penelitian dan menguji hipotesis digunakan metode analisis deskriptif analisis kuantitatif dengan analisis regressi linier berganda dan uji statistika. Keseluruhan perhitungan statistika ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistik SPSS. Analisis Kuantitatif digunakan untuk menjawab masalah yang pertama dengan menggunakan Aritmatic Mean dalam mengukur keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya besarnya mean akan menentukan daerah penerimaan skala keputusan pembelian konsumen (Tabel 1). Tabel. 1. Skala Keputusan Pembelian Konsumen terhadap Besarnya Mean Mean (M) 5,00 = M > 3,51 3,50 = M > 2,51 2,50 = M > 1,00

Keputusan Pembelian Konsumen Positif Ragu-ragu Negatif

Untuk menjawab masalah yang kedua digunakan Analisa Regressi Linier Berganda : Y = bo + b1X2 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e

Dimana : - Y = skor dimensi keputusan pembelian konsumen - bo = konstanta - b1, b2, b3, b4, b5,b6 = koefesien regresi - X1 = skor dimensi faktor lokasi - X2 = Skor dimensi faktor produk - X3 = Skor dimensi faktor harga - X4 = Skor dimensi faktor periklanan - X5 = Skor dimensi faktor atmosfer dalam gerai - X6 = Skor dimensi faktor pelayanan - e = Standard error

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

dibandingkan dengan mereka yang tingkat ekonominya lebih tinggi. Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang diperoleh adalah ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena profesi ibu rumah tangga lebih mempunyai banyak waktu luang untuk berbelanja dibandingkan dengan profesi lainnya, seperti karyawan ataupun wiraswasta.

Karakteristik responden berdasarkan usia konsumen yang sering berkunjung ke pasar swalayan dan pasar tradisional yang diperoleh adalah mereka yang masih tergolong usia muda yaitu dibawah umur 40 tahun. Hal ini disebabkan konsumen yang berusia muda lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah seperti berbelanja dibandingkan mereka yang berusia lanjut. Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang diperoleh adalah mereka yang dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena persentase penduduk Indonesia dengan kategori ekonomi menengah kebawah lebih banyak jumlahnya

Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Ditawarkan Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Keputusan Pembelian Konsumen Terhadap Faktor-Faktor Yang Ditawarkan Pasar Tradisional. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Lokasi adalah variabel yang paling penting Produk merupakan variabel yang paling penting Harga merupakan variabel yang paling penting Periklanan merupakan variabel yang paling penting Atmosfer dalam Gerai merupakan variabel yang paling penting Pelayanan merupakan variabel yang paling penting

Sangat Tidak Setuju F % 24 7,23

Tidak Setuju F % 28 8,43

Kurang Setuju F % 79 23.80

% 43.67

Sangat Setuju F % 56 16.87

F 145

Rata 3.55

Kategori Positif

2.11

3.02

14.16

158

47.59

100

30.12

3.98

Positif

2.11

8.13

14.46

129

38.86

121

36.45

3.99

Positif

20.18

120

36.14

10.84

22.29

10.54

2.67

Positif

6.33

136

40.96

11.45

116

34.94

6.33

2.94

Positif

2.11

100

30.12

13.86

119

35.84

15.96

3.42

Positif

Rata 3.98

Kategori Positif

3.89

Positif

3.94

Positif

Setuju

Nilai Hitung

Sumber : Data primer setelah diolah (2008) a. Lokasi (X1) Tabel 3. Tanggapan Responden terhadap Lokasi Pasar Tradisional No 1. 2.

Indikator Lokasi pasar tradisional strategi, dekat dengan pusat keramaian Lokasi pasar tradisional dapat dicapai dengan berbagai moda transportasi

Sangat Tidak Setuju F % 2 0.60 1

0.30

Tidak Setuju F % 17 5.12

Kurang Setuju F % 32 9.64

F 216

% 65.06

Sangat Setuju F % 65 19.58

202

60.84

6.63

Rata-rata

Sumber : data primer setelah diolah (2008) b. Produk (X2)

14.46

Setuju

17.77

Nilai Hitung

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Produk yang ditawarkan Pasar Tradisional

Indikator

Menyediakan berbagai jenis produk Produk dengan berbagai merek Produk berkualitas tinggi Produk tersedia dal;am jumlah banyak Produk dalam keadaan baik Cepat tanggap terhadap munculnya produk baru

2. 3. 4. 5. 6.

Sangat Tidak Setuju F % 0 0.00

F 22

% 6.63

F 65

% 19.58

F 206

% 62.05

F 39

% 11.75

Rata 3.79

Kategori Positif

0.00

28.01

127

38.25

28.92

4.82

3.11

Ragu-ragu

0.00

138

41.57

108

32.53

21.08

4.82

2.89

Ragu-ragu

0.00

103

31.02

28.61

111

33.43

6.93

3.16

Ragu-ragu

0.00

141

42.47

175

52.71

4.82

3.62

Positif

0.00

28.61

174

52.41

13.25

5.72

2.96

Ragu-ragu

3.26

Ragu-ragu

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Nilai Hitung

Rata-rata

Sumber : data primer setelah diolah (2008) c. Harga (X3) Tabel 5. Tanggapan Responden terhadap Harga yang Ditawarkan Pasar Tradisional No

Indikator

Merupakan harga tetap Sesuai dengan harga umum Sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diterima Cenderung lebih murah

2. 3.

Sangat Tidak Setuju F % 92 27.71

Tidak Setuju F % 136 40.96

Kurang Setuju F % 57 17.17

% 9.04

Sangat Setuju F % 17 5.12

F 30

Rata 2.23

Kategori Negatif

9.64

28.31

23.80

117

35.24

0.01

2.94

Ragu-ragu

6.33

111

33.43

111

33.43

56.51

0.30

2.81

Ragu-ragu

0.00

16.57

20.18

164

49.40

13.86

3.61

Positif

2.90

Ragu-ragu

Setuju

Nilai Hitung

Sumber : data primer setelah diolah (2008) d. Periklanan dan Promosi Tabel 6. Tanggapan Responden terhadap Periklanan dan Promosi yang Ditawarkan Pasar Tradisional No

Indikator

Sering mengadakan undian dan hadiah menarik Mengadakan harga lebih murah pada waktu-waktu tertentu Tersedia Katalog dan jenis harga barang yang ditawarkan

2. 3.

Sangat Tidak Setuju F % 167 50.30

Tidak Setuju F % 54 16.27

Kurang Setuju F % 28 8.43

F 64

178

53.61

22.59

5.12

178

53.61

27.71

2.11

Rata-rata

Sumber : data primer setelah diolah (2008)

% 19.28

Sangat Setuju F % 19 5.72

Rata 2.14

Kategori Negatif

15.06

3.61

1.92

Negatif

14.46

2.11

1.84

Negatif

1.97

Negatif

Setuju

Nilai Hitung

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Atmosfer dalam Gerai

Tabel 7. Tanggapan responden terhadap Atmosfer dalam Gerai yang ditawarkan Pasar Tradisional No 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Indikator Ruangan luas, nyaman dan bersih Produk tertata dengan teratur dan menarik Produk dapat mudah ditemukan Konsumen mengambil sendiri produk yang dibutuhkannya Label harga tercantum dengan jelas Penerangan ruangan cukup baik Disuguhkan alunan musik

Sangat Tidak Setuju F % 42 12.65

Tidak Setuju F % 95 28.61

Kurang Setuju F % 103 31.02

% 20.78

Sangat Setuju F % 23 6.93

F 69

Rata 2.8

Kategori Ragu-ragu

2.11

26.20

132

39.75

22.89

9.04

3.11

Ragu-ragu

2.11

21.99

135

40.66

26.81

8.43

3.17

Ragu-ragu

29.22

23.80

22.29

16.87

7.83

2.5

Ragu-ragu

27.41

26.81

20.78

15.96

6.02

3.12

Ragu-ragu

6.33

21.39

134

40.36

23.19

8.73

3.07

Ragu-ragu

20.78

27.11

27.41

11.14

13.55

2.7

Ragu-ragu

2.92

Ragu-ragu

Setuju

Rata-rata

Nilai Hitung

Sumber : data primer setelah diolah (2008) f.

Pelayanan (Service)

Tabel 8. Tanggapan Responden terhadap Pelayanan (Service) yang ditawarkan Pasar Tradisional. No

Indikator

Tersedia tempat penitipan barang / tas Terdapat pusat informasi yang membantu konsumen Mempunyai staf / pramuniaga yang cukup Pramuniaga ramah dan cepat tanggap Tersedia kassa dalam jumlah yang cukup Tersedia Trolley dan keranjang belanja

3. 4. 5. 6.

Sangat Tidak Setuju F % 146 43.98

Tidak Setuju F % 90 27.11

Kurang Setuju F % 24 7.23

% 7.83

Sangat Setuju F % 46 13.86

F 26

Rata 2.2

Kategori Negatif

130

39.16

106

31.93

7.23

13.55

8.13

2.74

Ragu-ragu

8.13

127

38.25

27.71

22.89

3.01

2.58

Ragu-ragu

17.47

134

40.36

17.47

15.96

8.73

2.16

Negatif

127

38.25

106

31.93

10.24

14.46

5.12

2.12

Negatif

143

43.07

25.00

14.16

12.65

5.12

2.33

Negatif

2.33

Negatif

Rata-rata

Setuju

Nilai Hitung

Sumber : data primer setelah diolah (2008) Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Ditawarkan Pasar Swalayan dapat dilihat dari tabel berikut :

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y1) Tabel 9. Keputusan Pembelian Konsumen terhadap faktor-faktor yang ditawarkan oleh Pasar Swalayan

Indikator

Lokasi adalah variable yang paling penting Produk merupakan variable yang paling penting Harga merupakan variabel yang paling penting Periklanan merupakan variabel yang paling penting Atmosfer dalam gerai merupakan variabel yang paling penting Pelayanan merupakan variabel yang paling penting

2. 3. 4. 5. 6.

Sangat Tidak Setuju F % 7 2.11

F 20

% 6.02

F 52

% 15.66

F 154

% 46.39

F 99

% 29.82

Rata 3.96

Kategori Positif

2.11

7.53

13.55

125

37.65

130

39.16

4.05

Positif

18.98

135

40.66

9.64

21.99

8.73

2.61

Ragu-ragu

6.33

137

41.27

12.65

111

33.43

6.33

2.92

Ragu-ragu

2.11

108

32.53

12.95

120

36.14

16.27

3.32

Ragu-ragu

2.11

110

33.13

12.95

118

35.54

16.27

3.31

Ragu-ragu

3.36

Ragu-ragu

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Sangat Setuju

Setuju

Nilai Hitung

Rata-rata

Sumber : data primer setelah diolah (2008) a. Lokasi (X1) Tabel 10. Tanggapan Responden terhadap Lokasi dari Pasar Swalayan No

Indikator

Lokasi pasar tradisional strategi, dekat dengan pusat keramaian Lokasi pasar tradisional dapat dicapai dengan berbagai moda transportasi

Sangat Tidak Setuju F % 2 0.60

Tidak Setuju F % 14 4.22

Kurang Setuju F % 15 4.52

F 253

227

0.00

2.41

14.76

% 76.20

Sangat Setuju F % 48 14.46

Rata 4.00

Kategori Positif

68.37

3.95

Positif

3.97

Positif

Setuju

14.46

Rata-rata

Nilai Hitung

Sumber : data primer setelah diolah (2008) b. Produk (X2) Tabel 11. Tanggapan Responden terhadap Produk yang ditawarkan Pasar Swalayan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Menyediakan berbagai jenis produk Produk dengan berbagai merek Produk berkualitas tinggi Produk tersedia dalam jumlah banyak Produk dalam keadaan baik Cepat tanggal

Sangat Tidak Setuju F % 0 0.00

Tidak Setuju F % 26 7.83

Kurang Setuju F % 73 21.99

% 58.43

Sangat Setuju F % 39 11.75

F 194

Rata 3.74

Kategori Positif

0.00

100

30.12

121

36.45

28.61

4.82

3.08

Positif

0.00

143

43.07

103

31.02

21.08

4.82

2.88

Positif

0.00

113

34.04

26.81

107

32.23

23.

6.93

3.12

Positif

0.00

104

31.33

171

51.51

12.35

4.82

2.91

Positif

100

30.12

136

40.96

15.96

8.13

4.82

2.17

Positif

Setuju

Nilai Hitung

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

terhadap munculnya produk baru Rata-rata

2,98

Raguragu

Sumber : data primer setelah diolah (2008) c. Harga (X3) Tabel 12. Tanggapan Responden terhadap Harga yang ditawarkan Pasar Swalayan No

Indikator

Merupakan harga tetap Sesuai dengan harga umum Sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diterima Cenderung lebih murah

2. 3.

Sangat Tidak Setuju F % 29 8.73

Tidak Setuju F % 91 27.41

Kurang Setuju F % 85 25.60

% 35.54

Sangat Setuju F % 9 2.71

F 118

Rata 2.96

Kategori Ragu-ragu

6.63

111

33.43

107

32.23

27.71

0.00

2.81

Ragu-ragu

0.00

17.47

19.28

165

49.70

13.55

3.59

175

52.71

15.06

8.43

18.98

4.82

2.08

Negatif

2.86

Ragu-ragu

Setuju

Rata-rata

Nilai Hitung

Sumber : data primer setelah diolah (2008) d. Periklanan dan Promosi (X4) Tabel 13. Tanggapan Responden terhadap Periklanan dan Promosi yang Ditawarkan Pasar Swalayan No

Indikator

Sering mengadakan undian dan hadiah menarik Mengadakan harga lebih murah pada waktu-waktu tertentu Tersedia Katalog dan jenis harga yang ditawarkan

2. 3.

Sangat Tidak Setuju F % 182 54.82

Tidak Setuju F % 71 21.39

Kurang Setuju F % 16 4.82

% 16.27

Sangat Setuju F % 9 2.71

F 54

Rata 1.91

Kategori Negatif

182

54.82

26.20

2.11

14.76

2.11

1.83

Negatif

12.35

29.82

21.08

6.93

2.8

Ragu-ragu

2.18

Negatif

Setuju

Rata-rata

Nilai Hitung

Sumber : data primer setelah diolah (2008) e. Atmosfer dalam Gerai (X5) Tabel 14. Tanggapan Responden terhadap Atmosfer dalam Gerai yang ditawarkan Pasar Swalayan No 1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Ruangan luas, nyaman dan bersih Produk tertata dengan teratur dan menarik Produk dapat mudah ditemukan Konsumen mengambil sendiri produk yang dibutuhkannya Label harga tercantum

Sangat Tidak Setuju F % 18 5.42

Tidak Setuju F % 26 7.83

Kurang Setuju F % 42 12.65

% 50.60

Sangat Setuju F % 78 23.49

F 168

Rata 3.79

Kategori Positif

4.22

9.34

6.33

199

59.94

20.18

3.93

Positif

0.00

4.22

12.65

224

67.47

15.66

3.95

Positif

0.00

2.11

9.94

197

59.34

28.61

4.14

Positif

3.31

4.82

186

56.02

103

31.02

4.07

Positif

Setuju

Nilai Hitung

6. 7.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 dengan jelas Penerangan ruangan cukup baik Disuguhkan alunan musik

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

3.92

6.93

2.71

187

56.33

100

30.12

4.02

Positif

2.11

16 4.82 Rata-rata

15.36

195

58.73

18.98

3.88 3.95

Positif Positif

Sumber : data primer setelah diolah (2008) f.

Pelayanan (Service) (X6)

Tabel 15. Tanggapan Responden terhadap Pelayanan (Service) Yang ditawarkan Pasar Swalayan No

Indikator

Tersedia tempat penitipan barang/tas Terdapat pusat informasi yang membantu konsumen Mempunyai staf / pramuniaga yang cukup Pramuniaga ramah dan cepat tanggap Tersedia kassa dalam jumlah yang cukup Tersedia Trolley dan keranjang belanja

2. 3. 4. 5. 6.

Sangat Tidak Setuju F % 4 1.20

Tidak Setuju F % 17 5.12

Kurang Setuju F % 53 15.96

% 36.75

Sangat Setuju F % 136 40.96

F 122

Rata 4.11

Kategori Positif

5.72

3.01

18.98

159

47.59

24.70

3.83

Positif

6.63

6.02

25.30

165

49.70

12.35

3.55

Positif

3.31

8.13

119

35.84

134

40.36

12.35

3.5

Positif

3.31

9.04

15.06

199

59.94

12.65

3.7

Positif

0.00

7.23

3.64

226

68.07

15.06

3.91

Positif

3.77

Positif

Setuju

Nilai Hitung

Rata-rata

Sumber : data primer setelah diolah (2008) Pengaruh Masing-masing Faktor Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Pasar Tradisional Untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang ditawarkan pasar tradisional terhadap keputusan pembelian konsumen digunakan regresi linier. Hasil regresi dari data primer yang diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS 10.00, diperoleh data-data sebagai berikut : Tabel 16. Hasil Regresi Variabel bebas terhadap variabel terikat Model 1

(Constant) X1 X2 X3 X4 X5 X6

Unstandardized Coeficients B 12.768 .827 .120 -.142 -.050 -.084 .175

Std. Error 1.201 .132 .060 .078 .067 .032 .046

Unstandardized Coeficients Beta .341 .135 116 -.051 -.179 .306

t 10.631 6.279 -1.985 -1.806 -.749 -2.669 3.798

Sig. .000 .000 .048 .072 .454 .008 .000

a Dependent variabel Y Dari tabel tersebut dapat dirumuskan pengaruh lokasi, harga, produk, periklanan, atmosfir dalam gerai dan pelayanan pada pasar tradisional terhadap keputusan pembelian konsumen adalah :

Y = 12,768 + 0,827 X1 + 0,120 X2 â&#x20AC;&#x201C; 0,l42 X3 â&#x20AC;&#x201C; 0,050 X4 + 0,084 X5 + 0,175 X6 + e Koefisien regresi X1 (Lokasi) bernilai positif (0,827) artinya bahwa pengaruh variabel ini

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

adalah searah dengan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel lokasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumcn. Besarnya pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b1 = 0,827), yaitu apabila faktor lokasi (X1) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan meningkat sebesar 0,827. Koefisien regresi X2 (Produk) bernilai positif (0,120) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah searah dengan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.Besarnya pengaruh variabel produk terhadap keputusan pembelian dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b2 = 0,120), yaitu apabila faktor produk (ketersediaan produk dalam berbagai jenis, berbagai merek, berkualitas tinggi, dalam jumlah banyak, dalam keadaan baik dan cepat tanggap terhadap produk baru) naik sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan sebesar 0,120. Koefisien regresi X3 (Harga) bernilai negatif (0,142) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah berlawanan arah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh variabel produk terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients Nilai (b3 = 0,142), yaitu apabila atribut harga (X3) naik sebesar 1 satuan akan menurunkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan menurun sebesar 0,142. Dengan kata lain semakin tinggi harga akan menurunkan keputusan konsumen uutuk berbelanja di pasar tradisional. Koefisien regresi X4 (Periklanan dan promosi) bernilai negatif (-0,050) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah berlawanan arah dengan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel periklanan dan promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen. Besarnya pengaruh variabel

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

periklanan dan promosi terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b4 = 0,050), yaitu apabila faktor periklanan dan promosi (X4) turun sebesar 1 satuan akan menaikkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar tradisional sebesar 0,050). Dengan kata lain semakin tinggi nilai periklanan dan promosi akan menurunkan keputusan konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Koefisien regresi X5 (Atmostfer dalam Gerai) bernilai negatif (-0,084) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah berlawanan arah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Atmosfer dalam Gerai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh variabel atmosfer dalam gerai terhadap keputusan konsumen dapat dilihat deri nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b5 = 0,084), yaitu apabila atribut Atmosfer dalam Gerai (X5) turun sebesar 1 satuan akan menaikkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar tradisional sebesar 0,084. Dengan kata lain semakin tinggi nilai atmosfer dalam gerai akan menentukan perilaku konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Koefisien regresi X6 (Pelayanan) bernilai positif (0,175) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah searah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh variabel atmosfer dalam gerai terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b6 = 0,175), yaitu apabila variabel pelayanan (X6) naik sebesar 1 satuan akan meningkatkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar tradisional sebesar 0,175. Dengan kata lain semakin tinggi nilai pelayanan akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen untuk memilih berbelanja di pasar tradisional. Pengaruh Masing-masing Variabel Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Untuk Berbelanja di Pasar Swalayan Untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang ditawarkan pasar swalayan terhadap keputusan pembelian konsumen digunakan regresi linier. Hal ini bertujuan untuk

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mengetahui apakah untuk berbelanja di pasar swalayan dipengaruhi secara parsial oleh atribut-atribut pasar yang masing-masing adalah lokasi, produk, harga, periklanan dan promosi, atmosfer dalam gerai dan pelayanan. Hasil regresi dari data primer yang diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS 10.00, diperoleh data-data sebagai berikut : Tabel 17. Hasil Regresi Variabel bebas terhadap variabel terikat Model 1

(Constant) X1 X2 X3 X4 X5 X6

Unstandardized Coeficients B 6.019 .522 .142 -.085 .408 .121 .112

Std. Error 1.550 .116 .050 .085 .071 .045 .051

Unstandardized Coeficients Beta .227 .185 -.069 .371 .183 .141

Sig.

3.884 4.518 2.826 -.999 5.732 2.677 2.187

.000 .000 .005 .319 .000 .008 .029

a Dependent variabel Y Dari tabel tersebut dapat dirumuskan pengaruh faktor-faktor pada pasar swalayan terhadap sikap konsumen adalah : Y = 6,019 + 0,522 X1 + 0,142 X2 â&#x20AC;&#x201C; 0,085 X3 + 0,408 X4 + 0,121 X5 + 0,112 X6 + e Koefisien regresi X1 (Lokasi) bernilai positif (0,522) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah searah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel lokasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen.Besamya pengaruh lokasi terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b1 = 0,522), yaitu apabila variabel lokasi (X1) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan meningkat sebesar 0,522. Koefisien regresi X2 (Produk) bernilai positif, (0,142) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah variabel produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh variabel produk terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefesien Unstandardized Coeficients. Nilai (b2 = 0,142), yaitu apabila faktor produk (ketersediaan produk dalam berbagai jenis, berbagai merek, berkualitas tinggi, dalam jumlah banyak, dalam keadaan baik dan cepat tanggap terhadap produk baru) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan meningkat sebesar 0,142.

Koefisien regresi X3 (Harga) bernilai negatif (0,085) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah berlawanan arah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh variabel harga terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nlai koefesien Unstandardized Coeficients. Nilai (b3 = -0,085), yaitu apabila faktor harga (X3) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan menurun sebesar 0,085. Dengan kata lain semakin tinggi harga akan menurunkan keputusan konsumen untuk berbelanja di pasar swalayan. Koefisien regresi X4 (periklanan dan promosi) bernilai positif (0,408) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah searah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel periklanan dan promosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh lokasi terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b4 = 0,408), yaitu apabila atribut periklanan dan promosi (X4) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja di pasar swalayan meningkat sebesar 0,408. Koefisien regresi X5 (Atmosfer Dalam Gerai) bernilai positif (0,121) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah searah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

diketahui bahwa variabel atmosfer dalam gerai mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh atmosfer dalam gerai terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai X5 (b5 = 0,121), yaitu apabila faktor lokasi (X5) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan keputusan konsumen urtuk memilih berbelanja di pasar swalayan meningkat sebesar 0,121. Koefisien regresi X6 (Pelayanan) bernilai positif (0,112) artinya bahwa pengaruh variabel ini adalah searah dengan keputusan konsumen. Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen.Besarnya pengaruh pelayanan terhadap keputusan konsumen dapat dilihat dari nilai koefisien Unstandardized Coeficients. Nilai (b6 = 0,112), yaitu apabila faktor pelayanan (X6) naik sebesar 1 satuan mengakibatkan keputusan konsumen untuk memilih berbelanja dipasar swalayan meningkat sebesar 0,112.

E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor lokasi adalah positif mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar tradisional, ragu-ragu terhadap faktor produk, harga, serta atmosfer dalam gerai, serta negatif terhadap periklanan dan pelayanan (service). Sedangkan pada pasar swalayan, faktor lokasi, atmosfer dalam gerai serta pelayanan adalah positif mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan, ragu-ragu untuk faktor produk dan harga, serta negatif untuk faktor periklanan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar tradisional adalah lokasi pasar tradisional yang mudah dijangkau, produk yang ditawarkan dan, pelayanan yang diterima. Sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada pasar swalayan adalah lokasi, atmosfer dalam gerai, serta pelayanan.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Saran Disarankan kepada para pedagang di pasar tradisional untuk dapat menawarkan produk yang lebih beragam dengan harga yang bersaing dengan pasar swalayan, serta memperbaiki atmosfir dalam gerai dan pelayanan. Sedangkan kepada para pengusaha pasar swalayan, agar dapat menyediakan produk yang lebih beragam dengan harga murah, meningkatkan kenyamanan pada konsumen saat berbelanja dengan memperbaiki atmosfer dalam gerai serta pelayanan dan meningkatkan periklanan.

DAFTAR PUSTAKA Amir, M. Taufiq, 2004, Manajemen Ritel : Panduan Lengkap Pengelolaan Toko Modern, Jakarta: Penerbit PPM. Arikunto, Suharsirni, 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan Keduabelas, Jakarta : PT. Rineka Cipta. Boyd, W. Harper Jr ; Orville C. Jr ; dan JeanClaude Larreche, 2000, Manajemen Pemasaran; Suatu Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global, Jakarta: Erlangga. Hurriyati, Ratih, 2005, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen. Bandung: CV. Alfabeta. Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas, Jilid 1 dan 2, Jakarta: PT. Indeks. Kuncoro, Mudradjad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta; Erlangga. Lamb, Charles W ; Hair, Joseph F, dan Carl Mc. Daniel, Terjemahan David Octarevia 2001. Pemasaran, Edisi Pertama Jilid Kedua, Jakarta: Salemba Empat. Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf, Hendri. 2005. Pemasaran Ritel, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Royan, Frans M. 2003. Kiat sukses Mengelola Ssupermarket, Toko Tradisional, Minimarket, Semarang: Effar & Dahara Prize.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Santoso, Singgih, 200l, Buku Latihan SPSS Statistik Non Paramatrik, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Sarwono, Jonathan, 2005. Teori dan Pratktik Riset Pemasaran dengan SPSS, Yogyakarta, Penerbit Andi. Ssetiadi, Nugroho J. 2005. Perilaku Konsumen, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media. Simamora, Bilson, 2001, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel, Cetakan Pertama. Jakarta : PT . Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono, 200, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung. Tjiptono, Fandi. 2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia. Triyono, Sigit. 2006. Sukses Terpadu Bisnis Ritel. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Wahana Komputer, 2002, 10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengun SPSS 10.00, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI INDONESIA UNTUK DAYA SAING GLOBAL (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN) Az iz u l Kh o li s *)

ABSTRAKSI The purposes of this study are main objective to analyzed strategics development of Program of Professional Accounting Education in Indonesia. Research designâ&#x20AC;&#x2122;s is a case study in accountant based on perceived Accountant in Medan City, North Sumatera Province. The used convinience sampling and get 40 (Fourty) person respondent as sampel. Time study has taken during June to December 2008. Quantitative tehcnique is using multiple regresion to examined hypotesys wich variables of strategics development factors as competitived advancedtages to acces global market. This study test bestfit model with statistic adjusted R Square value. The finding result evidences are institutional partnership, quality assurance, and Certification are significant influenced factors to strategic development Program of Profesional Accounting education. The implication of this research are Program of profesional education in Indonesia must be integritied of internasional certified and profession policy in dicipline fields. Keywords : Strategic, Development, Education, Profesional

A. PENDAHULUAN Latar Belakang

dibidang keuangan. Hal ini tidak dapat dihindari lagi oleh profesi akuntan di Indonesia sebagai konsekuensi logis era globalisasi. Dengan adanya issue ini, menjadi bahan pemikiran dan kajian yang cukup serius dalam dunia pendidikan dan profesi akuntan di Indonesia dengan prinsip utamanya adalah kesiapan menghadapi hal tersebut, khususnya Sertifikasi akuntan dalam kawasan regional maupun global (Kompas, 2005).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi, pada Pasal 1 yaitu, Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi. Pada tahapan awal dampak baik pendidikan profesi yang diharapkan adalah berkenaan dengan permintaan tenaga kerja yang sesuai pada bidangnya berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan profesi, kemudian pada tahapan berikutnya pada tuntutan kompetensi (competence), jaminan mutu (quality assurance), dan keunggulan kompetitif (competitived advantage) untuk bersaing, bekerja dan berkarir pada perusahaan multi nasional/global.

Sebagai contoh dibidang standar akuntansi dan standar auditing adanya kecenderungan banyak negara menerapkan Internasional Accounting Standar (IAS) /Internasional Financial Reporting Standar (IFRS) dan Internasional Standar of Auditing (ISA), selain itu banyak lagi peraturan pasar modal yang berkaitan dengan masalah disclosure, legal dan Market Infrastructure yang kesemuanya itu harus dikuasi jika akuntan Indonesia ingin berkiprah di level regional atau internasional.

Tuntutan karir sebagai akuntan global sejalan dengan liberalisasi profesi penyedia jasa

Jika program sertifikasi profesi sesuai standar internasional yang komprehensif tersebut dapat

Dosen dan Peneliti UNIMED

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

juga diterapka oleh perguruan tinggi di Indonesia, maka akan sangat berarti terhadap peluang karir profesi akuntan dan peluang sarjana akuntansi Indonesia untuk bekerja di pasar kerja global/negara asing. Untuk itu program strategi pengembangan pendidikan profesi di Indonesia harus dianalisis secara tepat dengan melibatkan para profesi akuntan itu sendiri, sehingga para akuntan dapat mengetahui perlunya beberapa konsep untuk pengembangan Pendidikan profesi Akuntansi. Secara khusus penelitian ini akan mengkaji secara umum tentang strategi pengembangan yang berbasis pada fakta lapangan serta kondisi pendidikan profesi yang ada saat ini. Pada tahapan awal analisis akan dikaji berdasarkan persepsi para akuntan. Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan dan latar belakang Masalah diatas maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : â&#x20AC;&#x153; Apakah kemitraan institusi, jaminan mutu, dan sertifikasi merupakan faktor Strategi yang harus dikembangkan oleh pendidikan profesi akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan globalâ&#x20AC;&#x153;. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengembangkan strategi pendidikan profesi akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah : a. Manfaat akademis penelitian ini untuk perbaikan mutu pendidikan profesi di Indonesia khususnya pendidikan akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja global baik dari sisi kurikulum, metode pengajaran dan orientasi lulusan b. Manfaat praktis penelitian ini bagi organisasi Ikatan akuntan Indonesia (IAI) diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyikapi perkembangan liberalisasi jasa akuntan

B. TELAAH LITERATUR Profesi Akuntan Menurut kamus Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

dilandasi pendidikan keahlian ketrampilan, kejujuran, dan kode etik tertentu. Profesi akuntan merupakan profesi yang dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan gelar BAP (Bersertifikat Akuntan Publik) atau CPA (Certified Public Accountant). Para profesional yang telah mendapat gelar tersebut, dapat mengajukan izin untuk membuka praktek akuntan publik. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK 06/2002, yang dimaksud dengan Akuntan Publik adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini. Seseorang baru dapat menjadi Akuntan Publik jika telah melewati proses pendidikan profesi dan sertifikasi profesi terlebih dahulu. Pendidikan yang disyaratkan untuk dapat menjadi seorang Akuntan Publik adalah sarjana Strataâ&#x20AC;&#x201C;1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Akuntan ( PPAk ). Sementara itu, untuk proses sertifikasi diwajibkan untuk lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Setelah menjadi Akuntan Publik pun pendidikan masih tetap dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) serta kursus dan pelatihan di KAP masing-masing. Perubahan aturan ini sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 Februari 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan 359/KMK.06/2006 yang dianggap sudah tidak memadai. Pendidikan Profesi Akuntan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan yang diselenggarakan setelah menempuh pendidikan strata satu ekonomi jurusan akuntansi dengan tujuan untuk mendapatkan gelar Akuntan (Ak). Hal ini sesuai dengan isi SK Mendiknas No. 179/U/2001, perihal pemberian gelar akuntan (AK), yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2004 seluruh lulusan S1 jurusan akuntansi tidak lagi bergelar Akuntan (Ak). Dasar hukum dari pelaksanaan PPA adalah : a. Naskah Kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI).

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

b. SK Mendikans penyelenggaran Akuntansi.

179/U/2001 Pendidikan

tentang Profesi

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi. Pasal 1 Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

3. Penetapan kurikulum pendidikan profesi akuntansi. 4. Evaluasi dan ujian. 5. Sertifikasi. Pasal 3 Departemen Pendidikan Nasional mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas: 1. Pembinaan akademik penyelenggaraan pendidikan profesi. 2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi atas rekomendasi Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan atas usul Bidang Profesi dan Kompetensi Akuntan

Pasal 2 1) Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tata cara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2) Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perguruan Tinggi. 3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan. Perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 565/D/T2002 dan 2460/MOU/III/02 tentang pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. Pasal 1 1. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjabarkanpengelolaan sistem dan penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. 2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan profesi akuntansi. Pasal 2 Lingkup perjanjian kerja sama meliputi: 1. Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. 2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi akuntansi.

Akuntan sebagai suatu profesi, perlu mengetahui syarat-syarat dari profesi itu sendiri, yaitu: 1. Didasarkan pada disiplin 2. Diperlukan proses pendidikan tertentu untuk memperoleh pengetahuan. 3. Ada standar kualifikasi yang mengatur jika mau memasukinya dan harus ada pengakuan format mengenai statusnya. 4. Ada norma prilaku yang mengatur antara profesional dengan kliennya, teman sejawat dan publik. Tanggung jawab yang tercakup dalam suatu pekerjaan untuk melayani kepentingan umum. 5. Ada organisasi yang mengabdikan diri untuk menunjukkan kewajibankewajibannya terhadap masyarakat dan untuk kepentingan kelompok itu. 6. Kebebasan bertindak dan berpendapat sesuai dengan norma dan etika profesinya. Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan diantara nilai-nilai yang bertentangan. Profesi akuntan di Indonesia terbagi menjadi: 1. Akuntan publik 2. Akuntan manajemen 3. Akuntan pendidik 4. Akuntan pemerintah Sebutan untuk Kelompok Profesi Akuntan tersebut diatas antara lain adalah Akuntan Publik (AP), Akuntan Sektor Publik (ASP), Akuntan Manajemen (AM), dan Akuntan Pendidik (APd). Profesi dan Kompetensi Akuntan juga identik dengan audit, oleh karena itu perlu juga diuraikan tentang batasan dan ruang lingkup antara audit internal dan audit eksternal sebagai berikut :

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1. Perbandingan Ruang lingkup Audit Profesi Akuntan URAIAN 1. Tujuan Utama

2. Pemakai (user) 3. Jenis Pemeriksaan

4. KriteriaYang Digunakan

EKSTERN Memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggung jawaban. Stakeholders (DPR, Rakyat, Kreditur ,dll ). 1. Pertanggungjawaban keuangan, 2Pengelolan keuangan,3 Pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu.

INTERN Membantu manajemen untuk menjamin terwujudnya efisiensi dan efektifitas. Majanemen pemerintah.

(1) Standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku, (2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Standar profesi audit Independen.

Key performance Indicator dan akuntansi Manajemen,2 Peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3.Standar profesi audit Internal.

audit

Pengelolan keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Tertentu.

5. Kualitas Auditor

Memiliki kompetensi dalam ketaatan dan audit keuangan.

6. Data

Waktu lampau.

Waktu sekarang dan yang akan datang.

7. Media Audit Utama

Laporan keuangan.

1.Laporan akuntanbilitas,2 pengendalian intern.

Berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 1.Rekomendasi,2. Tindakan penyempurnaan sistem, prosedur,dll.

Frekuensi

Berkala.

Output

1.Pendapat tentang kesepadanan, 2 Rekomendasi.

Akuntan sebagai suatu profesi menghasilkan beberapa jasa yang diantaranya jasa Atestasi, jasa Assurance, dan jasa Non Assurance yang kesemuanya mengarah kepada pengambilan keputusan yang harus diambil oleh seorang akuntan. 1. Jasa Atestasi Audit, mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Pemeriksaan, istilah ini digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Review, berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Prosedur yang disepakati. Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik

Memiliki kompetensi dalam evaluasi efektifitas dan kualitas manajemen.

Sistem

berdasarkan prosedur yang disepakati antar klien dengan akuntan publik. 2. Jasa Assurance Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. 3. Jasa Non Assurance Jasa Non Assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Globalisasi Profesi Akuntan Globalisasi dan pasar bebas (free market) juga masuk pada profesi akuntan, bahkan dikawasan ASEAN termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina telah mengajukan draft liberalisasi akuntansi yang mencakup pembuatan lembaga baru sebagai otoritas untuk industri akuntansi di tingkat ASEAN. Sangatlah disayangkan jika Indonesia tidak dapat ikut berpartisipasi dalam persaingan pasar kerja akuntan global, sebab dengan

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

adanya liberalisasi profesi, maka akuntan asing dimungkinkan masuk dan berpraktik di Indonesia. Di Singapura, Malaysia, Hongkong, dan beberapa negara Asia lainnya, banyak perusahaan yang telah mensyaratkan tenaga akuntansinya untuk memiliki sertifikasi ACCA karena dipicu oleh tuntutan legalitas kompetensi tenaga akuntansinya.

Populasi dan Sampel

Standar pendidikan yang dikeluarkan International Federation of Accountant (IFAC) menjadi panduan bagi seluruh stakeholder yang terkait yaitu: Asosiasi profesi, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri serta pemerintah, untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional. Perguruan tinggi dan asosiasi profesi harus bekerja sama dalam mengimplementasikan International Education Standar (IES) dalam hal: a. Penentuan persyaratan masuk program pendidikan profesional akuntansi b. Penyusunan kurikulum dan silabus yang berisikan muatan pengetahuan, keahlian, nilai, etika dan sikap profesional yang dipersyaratkan bagi calon akuntan; c. Proses penilaian kapabilitas dan kompetensi calon akuntan Dunia kerja dan asosiasi harus bekerja sama dalam mengimplementasikan IES dalam hal: pemantauan pengalaman praktis calon akuntan profesional; d. Proses penilaian kapabilitas dan kompetensi calon akuntan di tempat kerja; serta e. Mendorong akuntan profesional di tempat kerjanya untuk senantiasa mengembangkan pendidikannya secara berkelanjutan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel non acak (Nonprobability Sampling). Penggunaan metode ini didasarkan pada rekomendasi Sekaran (1992) bahwa pada data populasi yang tidak tersedia secara pasti sebaiknya digunakan sampel non acak dengan teknik sampel kemudahan (Convinence sampling).

C. METODE PENELITIAN Desain dan waktu Penelitian Desain penelitian ini adalah penelitian kajian konseptual yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan konsep dalam pemecahan sebuah masalah yang dapat diterapkan pada pendidikan profesi akuntan. Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dengan waktu penelitian selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2008 sampai bulan Desember tahun 2008.

Populasi penelitian ini adalah profesional akuntansi dari berbagai kelompok profesi di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Jumlah Populasi tidak diketahui secara pasti karena tidak tersedianya sumber data yang valid tentang jumlah personil Akuntan di Kota Medan.

Operasionalisasi pengukuran

Variabel

dan

skala

Variabel penelitian di ekplorasi dari berbagai isue tentang pengembangan program pendidikan profesi. Teknis analisis data dan uji Hipotesis Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dengan alat uji statistik. - Uji Kualitas Data Pengujian dan analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut : a. Uji Kualitas data mencakup uji instrumen penelitian dengan pilot test, kemudian uji validitas dengan analisis matriks correlation dan keandalan reliabilitas dengan pengujian Cronbach Alpha diatas 0,05 (Nunally, 1995) dalam Ghozali (2002). Kemudian dilakukan uji normalitas data berdasarkan pengujian visual b. Statistik Deskriptif menjelaskan aspek demografi responden berdasarkan Jenis kelamin dan latar belakang pendidikan c. Uji kekuatan Model terhadap gangguan asumsi klasik persamaan regresi dengan uji Multikolineritas, Deteksi multikolinearitas model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) nya tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance (Ghozali,2002) d. Uji Heterokedasititas ini menggunakan analisis visual pada gambar Scatterplot yang menyatakan suatu model terbebas

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 dari heteroskesdastisitas dimana penyebaran data tidak membentuk suatu pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali

- Uji Hipotesis Uji hipotesis dengan model persamaan regresi berganda (multiple regression) dengan formulasi model : Y1 = a + bx1 + bx2 + bx3 + e.................(1) Dimana; Y = Strageti Pengembangan a = Intercept/Konstanta b = koefisien regresi X1 = Kemitraan Institusi X2 = Jaminan Mutu X3 = Sertifikasi e = error

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Analisis Data Untuk teknik tabulasi data digunakan program aplikasi Microsof Excel dan untuk teknik pengolahan/analisis data digunakan program aplikasi Software Statistical Program For Social Science (SPSS) versi 13. Hasil Uji Kualitas data Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor variable menunjukkan hasil yang signifikan (pada level 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa masingmasing butir pertanyaan pada variable konstruk penelitian adalah valid. Nilai cronbach alpha masing-masing instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai 0,7568 yaitu diatas > 0,60 yang mengisyaratkan bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut reliabel. Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF). Menurut Ghozali (2001) apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,1, maka tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas yang diteliti. Untuk mengetahui adanya kondisi heterokedastisitas pada data penelitian ini, maka diguna-

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

kan grafik scatterplot. Berdasarkan data primer yang diolah diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa grafik scatterplot untuk regresi menyebar secara acak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Demografi Responden Dari 100 jumlah kuisioner yang disebarkan, hanya 46 kuesioner yang kembali, dan dari 46 tersebut hanya 40 kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut. Rendahnya respon rate penelitian ini, diprediksi karena pengiriman kuesioner melalui surat-menyurat kantor pos, sehingga para responden tidak mengirimkan kembali jawabannya. Dapat dikemukakan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 responden (70%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 responden (30%). Maka dengan demikian bahwa jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dalam penelitian ini. Berdasarkan demografi pendidikan responden dapat dikemukakan bahwa jumlah responden yang berpendidikan S2 berjumlah 8 responden (20%), berpendidikan S1 Sarjana Ekonomi Non Register Ak 18 responden (45%), berpendidikan D3 berjumlah 2 responden (5%), berpendidikan S1 dengan Register Akuntan (Ak) berjumlah 12 orang responden (30%), dan yang berpendidikan S3 0 responden (0%). Maka responden yang berpendidikan S1 lebih mendominasi dalam penelitian ini. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan pengujian dilakukan bahwa hipotesis menyatakan bahwa kemitraan institusi, jaminan mutu, dan sertifikasi mempengaruhi Strategi pengembangan pendidikan profesi akuntan Indonesia dengan demikian Hipotesis dapat diterima, sehingga variabel ini harus menjadi perhatian penting bagi perguruan tinggi pelaksana program PPAk dalam menganalisa rencana pengembangan program pendidikan profesi. 2. Pembahasan Berdasarkan perkembangan profesi akuntan yang ada saat ini, dapat diketahui bahwa kebutuhan tenaga akuntansi sangat diminati oleh dunia usaha baik secara lokal maupun global. Sangatlah disayangkan jika Indonesia

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

tidak dapat ikut berpartisipasi dalam persaingan pasar kerja akuntan global, sebab dengan adanya liberalisasi profesi, maka akuntan asing dimungkinkan masuk dan berpraktik di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan lapangan dapat dianalisis bahwa untuk pengembangan pendidikan profesi akuntan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor dan 3 (tiga) faktor signifikan utama adalah perlunya Rencana Program pengembangan dibidang: 1. Program Pengembangan Kemitraan institusi, yaitu setiap perguruan tinggi yang membuka program pendidikan profesi akuntansi diharapkan dapat membuka akses kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi yang berkenaan dengan profesi akuntan, baik dalam maupun luar negeri. 2. Program Pengembangan Penjaminan mutu, yaitu setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan diharapkan memiliki Satuan pengendalian mutu dan memiliki standar mutu yang terus disempurnakan seiring dengan perkembangan dan tuntutan profesional akuntan. 3. Program Pengembangan Sertifikasi, yaitu setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi akuntan diharapkan mendorong para lulusan PPAk untuk mengikuti Sertifikasi baik dalam negeri seperti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), maupun sertifikat profesional internasional. Strategi yang ada saat ini yang telah dilakukan oleh dunia akuntansi Indonesia melalui wadah organisasi IAI melalui Pendidikan Profesi Akuntan merupakan sebuah tahapan awal dan terobosan dalam upaya peningkatan kualitas profesional. Penerapan standar pendidikan profesional Internasional yang diadopsi dalam kurikulum PPA juga sebagai upaya peningkatan strategi untuk daya saing global lulusan PPA. Namun kedepan perlu adanya terobosan program pengembangan. Kemudian Program PPA yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia dapat juga melihat perbandingan dari program pendidikan akuntansi negara Malaysia dalam menyiapkan mahasiswanya untuk mampu menjadi akuntan yang bisa bekerja secara global. Banyak program studi akuntansi di universitasuniversitas Malaysia yang telah terakreditasi

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

oleh badan Profesi Internasional seperti Certified Public Accountant (CPA), Certified Internal Management Accountant (CIMA) atau Certified Council of Accountant (CCA). Hal ini dapat mendorong lulusan Malaysia untuk mendapatkan sertifikat profesi internasional yang kemudian menjadi kartu masuk bekerja diluar negeri. Dengan adanya sertifikasi yang komprehensif di Indonesia akan menjadi wacana hingga implementasinya, ini berarti peluang karir dan peluang sarjana akuntansi Indonesia untuk bekerja lebih terbuka lebar. Jika PPAk mengikuti program sertifikasi Internasional maka standar pendidikan juga harus mengacu kepada standar internasional. Pada tahapan awal orientasi kemitraan, jaminan mutu dan sertifikasi dapat terjuju pada tuntutan kompetensi (competence), dan keunggulan kompetitif (competitive advandtage) para akuntan Indonesia untuk bersaing, bekerja dan berkarir pada perusahaan multi nasional/global sehingga dapat diakui secara standar dan sejajar dengan berbagai program pendidikan akuntansi di beberapa negara seperti di negara Filipina, Cina dan Malaysia, bahkan Australia, Amerika dan Inggris.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kemitraan institusi, Jaminan mutu, dan Sertifikasi merupakan faktor strategis yang harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi akuntan indonesia untuk dapat menghasilkan akuntan profesional yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan global. Rekomendasi Penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut :

beberapa

1. Rekomendasi Kebijakan a) Peningkatan kualitas melalui pemutahiran Kurikulum dan Silabus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) yang mengacu pada standar pendidikan profesi Internasional harus menjadi perhatian utama bagi dunia

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 pendidikan dan organisasi akuntan di Indonesia. b) Program pendidikan profesi Indonesia harus terintegritas dengan Program sertifikasi dan mengikuti setiap perubahan program kebijakan profesi internasional sesuai masing-masing bidang Profesi Akuntan. c) Setiap Penyelenggara Program Pendidikan profesi wajib memiliki Satuan Penjaminan Mutu dan wajib juga menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder profesi akuntan dalam skala nasional dan skala internasional

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Djarwanto PS dan Pangestu S. 2000. Statistik Induktif, Edisi Keempat, Cetakan Kelima, BPFE, Yogakarta. Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Universitas Diponegoro, Semarang. Joel G. Siegel dan Jae K Shim. 1999. Kamus Istilah Akuntansi. Cetakan Ketiga, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Keputusan Mendikbud RI No 179/U/2001 tertanggal 21 November 2001 tentang penyelenggaraan pendidikan Profesi Akuntan di Indonesia.

2. Rekomendasi Penelitian Lanjutan Untuk penelitian lanjutan disarankan memperbanyak responden, memperluas cakupan wilayah penelitian di Indonesia, menambahkan variabel kebijakan, dan menganalisis dari perspektif dunia usaha, khususnya perusahaan asing, kemudian lebih baik jika dilakukan studi komparatif pendidikan profesi dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA Ariani, Rika, 2004, Persepsi Akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap akrir di KAP,Skripsi S1 Universitas Bung Hata Padang. Badudu, J.S. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Bawono, 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir dan mengikuti pendidikan profesi akuntan Indonesia, SNA VIII, Makasar. Buku panduan Penyelenggaraan PPA, 2009, Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntan,IAI, Jakarta. Cooper, Donald R dan C.W. Emory, 1998, Metodologi Penelitian Bisnis, Widyono S, Uka W, Erlangga, Jakarta. Djarwanto. 1993. Statistik Sosial Ekonomi, Edisi Kedua BPFE, Yogakarta.

Keputusan Menkeu RI No 43/KMK.017/2001 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik. Machfoeddz, Masâ&#x20AC;&#x2122;ud, 1998, Strategi pendidikan akuntansi menyiapkan lulusan menghadapi perubahan lingkungan menyongsong abad 21, Visi Kajian dan Jurnal Ekonomi Soegiyopranata. ____________,1998, Survey minat mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 13 No 4. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Peneltian Bisnis, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta. Ritonga Jhon Thafbu, 2007, berita, USU buka pendaftaran Pendidikan Profesi Akuntan Indonesia, Harian Analisa, Medan. Rahayu, Wahyudi. 2003. IAI : Implikasi dari Era Globalisasi terhadap Pendidikan Akuntan dan Prospek Kerja, Makalah dalam Seminar â&#x20AC;&#x153;Perspektif Pendidikan Akuntan dan Prospek Kerjaâ&#x20AC;? oleh HMJA, UNSOED, 11 Oktober 2003, Purwokerto. Sukrisno Agoes ,2008, Makalah, Tuntutan profesional Akuntan dalam era globalisasi, pada Seminar Akuntan. Widyaastuti, Suryaningrum dan Juliana, 2004, Pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan, Simposium Nasional Akuntansi VII.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

PERANCANGAN SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN PENGADILAN HUKUM DENGAN METODOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENT SEBAGAI PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER 1,2,4

Herri Trisna Frianto ), Muhammad Zarlis ) 4 5 5 5,6 Abdurrozzaq Hasibuan ), Irwansyah ), Reniwati Lubis ), Darjat Saripurna ) 1) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan 2) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik,Universitas Medan Area 3) Prodi Ilmu Komputer FMIPA ,Universitas Sumatera Utara 4) Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik UISU, Medan 5) STMIK Potensi Utama 6) STMIK Triguna Darma,

ABSTRAKSI Putusan pengadilan kerap kali menimbulkan permasalahan baru. Masalah yang muncul adalah rasa ketidakadilan. Ketidakadilan yang belum dapat diterima oleh korban dan pelaku kejahatan. Korban menilai putusan pengadilan yang ditetapkan hakim kepada pelaku kejahatan terlalu rendah. Sementara dipihak pelaku kejahatan bahwa putusan pengadilan tersebut terlalu memberatkan. Putusan tersebut pula merupakan penetapan vonis yang dirasa tidak berdasarkan logika atau tidak bisa diterima nalar. Sebab kenapa dan mengapa vonis diputuskan dalam sidang pengadilan seperti itu. Disisi lain putusan pengadilan bisa bermakna telah bergesernya norma atau moral dari aparat yang seharusnya mengayomi rakyatnya malah berpihak tidak lagi obyektif dan netral. Ketidak mandirinya aparat dalam mengeluarkan putusan dirasa telah terjadi mafia peradilan. Meskipun kini gencar ditegakkannya supremasi hukum dan hukum berlaku kepada siapa saja yang berarti tidak kebal hukum. Dengan alasan praduga tak bersalah, celah ini dimanfaatkan oknum aparat dan pengacara sebagai pembela berusaha mempengaruhi putusan pengadilan. Dari penjelasan tersebut peneliti hendak melakukan penelitian berupa pengumpulan dan pengelompokan database tentang kitab undang-undang yang berlaku di Indonesia. Database berguna bagi para penegak hukum dalam menentukan putusan pengadilan secara cepat dan akurat didasarkan atas rasa keadilan, logis dan nalar. Pengambilan keputusan pengadilan juga dilakukan dengan sistem elektronik yang diprogram melalui jaringan syaraf tiruan.untuk menghasilkan putusan pengadilan yang tepat. Kata kunci : Pembelajaran, Electronik Database, Artificial Intelligent , Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN Penegakan supremasi hukum di Indonesia masihlah wacana dan sebatas keberpihakan kepada rakyat yang lemah dan kurangnya pengetahuan saja. Namun tidak untuk bagi pemerintah, penguasa, aparat penegak hukum dan orang-orang berpunya, Mereka malah belum tersentuh kuat, seakan kebal

Pengambilan

hukum.Terbukti dengan dalih alasan yang kerap muncul seperti kata â&#x20AC;?praduga tak bersalah, orang yang terhormatâ&#x20AC;?. Mereka menginstruksikan harus diperlakukan penegakan hukum dengan cara pengecualian dan sopan santun walau suadah melakukan tindak pidana kejahatan berat dan telah menyakiti hati rakyat dan merugikan bangsa dan tanah air tercinta Indonesia. Ketidak

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

wajaran putusan pengadilan yang merupakan vonis yakni produk pengadilan terkadang menimbulkan rasa tidak adil, pergeseran norma perilaku aparat penegak hukum juga pengacara, alasan yang dirasa tidak logika dan tidak bisa diterima akal nalar. Begitu pula vonis itu memungkinkan bahwa hakim tidak bebas mandiri dan netral dalam memutuskannya. Sebagai contoh dua kasus berikut : 1. Seorang yang masih diduga melakukan tindak pidana kejahatan ringan seperti maling. Tertangkapnya maling tersebut diketahui langsung oleh korban yang juga sebagai saksi utama. Terkadang si pelaku mendapat perlakuan main hakim sendiri oleh masyarakat tanpa ampun. Disini terdapat pelaku, korban, tempat kejadian perkara, waktu, barang bukti dan delik aduan. Namun apa yang terjadi pelaku bisa saja mendapat hukuman berat ataupun ringan yang tak wajar selama beberapa bulan atau tahun. Setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan rekonstruksi dan lain-lain. 2. Tetapi berbeda dengan seorang koruptor. Bahwa dia jelas dan nyata telah melakukan tindak pidana kejahatan yang amat sangat menyakitkan hati rakyat dan merugikan negara. Malah mendapat penghormatan dalam penangkapan, penyelidikan dan penyidikan. Selalu keluar perkataan pelaku adalah orang yang terhormat, banyak uang, aparat, penguasa, harus dimintai ijin dari presiden, sedang sakit dan pra duga tak bersalah yang harus dihormati hak-hak normatifnya. Hal itu semua hanyalah dalih alasan yang mengada-ada yang sangat menyakitkan. Dalam pengadilan putusan yang dikeluarakan oleh hakim adalah hukuman ringan sekali dan dirasa sangat tidak adil. Dari dua kasus di atas tampak bahwa perlakuan mulai dari awal proses prosedur supremasi hukum sampai vonis putusan pengadilan dikeluarkan sangat tidak adil. Perilaku aparat penegak hukum seakan â&#x20AC;&#x201C; akan tidak mengatahui dan mengerti hukum apalagi rakyat yang jelas-jelas buta hukum. Maka peneliti berkeinginan melakukan data base isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Hukum Perdata, Kitab UndangUndang Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara .Peradilan Agama. Serta pertaturan perundang-udangan yang muncul belakangan setelah kodifikasi terkait bidang

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pidana maupun perdata. Dilanjutkan data base terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Hukum Arbitrase dan Hukum Acara Arbitrase, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Mahkamah Konstitusional dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM). Hukum Pengadilan HAM dan Hukum Acara Pengadilan HAM, Hukum Pengadilan Niaga dan Hukum Acara Pengadilan Niaga, Hukum Peradilan Hubungan Industrial dan Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Acara Persaingan Usaha. Data base untuk undangundang di luar pidana dan perdata akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

METODOLOGI PENELITIAN Peneliti dalam melakukan penelitiannya melalui beberapa langkah kerja penelitian diantaranya : mengumpulkan dan mendatabasekan semua isi kitab undang-undang yang berlaku di Indonesia Dalam pelaksanaannya peneliti merancang kegiatan berupa Tahapan pelaksaan penelitian yakni: 1. Pengenalan Ilmu Hukum Heseluruhan 2. Pembelajaran Ilmu Hukum Keseluruhan 3. Pemodelan dan Simulasi Ilmu Hukum Keseluruhan 4. Pengujian Putusan Pengadilan dengan membandingkannya secara teoritis. 5. Penerapan langsung pada Peradilan secara Online (Uji dan Evaluasi). Hal-hal yang akan dan sedang dilakukan saat ini adalah : 1. Adapun kitab undang-undang tersebut adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Ketata Negaraan, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang , Hukum Militer, Hukum HAM dan Hukum Internasional. 2. Mengelompokkan masing-masing isi kitab undang-undang tersebut sesuai dengan klasifikasi dan karakteristik kasus yang sedang terjadi. 3. Mengumpulkan putusan pengadilan atau vonis yang telah ditetapkan oleh pengadilan dari beberapa kasus yang

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 terjadi ditingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung dan mahkamah militer. Melakukan studi klinis hukum secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung serta mahkamah militer. Berinteraksi tanya jawab serta kuesioner terhadap para aparat penegak hukum dan pengacara sebagai suatu tindakan konsultasi kepada praktisi hukum. Mengolah data isi kitab undang-undang dan memanipulasikannya ke dalam program software dan hardware elektronik berisikan mulai dari pengetahuan dasar tentang hukum yang berlaku hingga bagaimana, kenapa serta apa alasan putusan pengadilan tersebut dikeluarkan sebagai putusan tetap agar rakyat dapat paham dan mengerti jalannya penegakan supremasi hukum itu . Olah data isi dan putusan pengadilan diprogram melalui Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dengan bahasa program JAVA atau C++. Alasan kenapa menggunakan JST dan JAVAatau C++ yakni demi mengolah data secara cepat dan tepat baik dalam pencarian dari masukan data olahan dan hasil keluaran yang sesuai dengan keinginan. Selain daripada itu dalam memperbaiki penelitian dan penelitian berkelanjutan berikut akan mempermudah peneliti merevisi dalam menambah dan merombaknya kembali. Adapun JST yang akan dipergunakan dan direncanakan adalah JST Supervised yakni Fuzzy Logic, ANFIZ, Supervised seperti Backpropagation, Feedforward Propagatioan, dan Unsupervised yakni Radial Basis Frequency, Hoppfiield Kalman Filter Self Organizing Map Kohonen serta Algorima Genetika. Sebagai contoh untuk JST Backpropagation bermanfaat untuk pencarian dan pengolahan data dari input yang diberikan kemudian diinterkoneksi mutasikan antar input dan oleh data tadi untuk memperoleh kesesuain dan kecocokan. Setelah itu dilakukan pencarian, olah dan kesesuaian dikelompokkan dan diklasifikasi untuk dapat menentukan hasil putusan yang tepat dan cepat juga otomatis yaitu langsung (online) melalui JST SOM. Putusan pengadilan (vonis) yang merupakan keluaran pengolahan data kiranya dapat menjadi putusan yang logis, dapat diterima nalar dan akal serta

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

memenuhi rasa keadilan. Vonis tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman ketika dipersidangan pengadilan sehingga semua komponen hukum baik pelaku, korban, saksi, aparat penegak hukum, kejaksaan, pengacara dan hakim tidak dapat bermainmain dalam pengambilan putusan apalagi melakukan KKN. 10. Hasil penelitian sementara, revisi atau perbaikan dan final, peniti mempublikasikannya ke khalayak umum masyarakat warga negara dan penduduk Indonesia dan Internasional. Berguna mendapat input dan informasi tambahan dan terbaru. Dengan harapan penelitian ini dapat dikembangkan, ditingkatkan dan berkelanjutan. 11. Hasil penelitian akan dijadikan buku dan CD serta diajukan menjadi HAK CIPTA suatu KARYA ILMIAH anak bangsa dan tanah air Indonesia tercinta agar tidak dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 12. Kelak hasil penelitian ini berguna bagi generasi penerus supaya tidak buta atau melek hukum. Sehingga warga negara dan penduduk Indonesia menjadi taat hukum dan tidak bisa dibodoh-bodohi maupun ditipu oleh oknum yang kurang ajar.

RANCANGAN SISTEM PUTUSAN PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. a. Database Kitab Undang-Undang. Proses diawali dari Pengenalan dan Pembelajaran dengan melakukan pengumpulan dan penyusunan database ilmu dan pengetahuan secara teoritis dari buku-buku dan kitab undang-undang yang bersifat akademik. b. Database Vonis atau Kumpulan Putusan Pengadilan. Pengumpulan dan Penyusunan database putusan pengadilan yang telah ada.sebagai acuan dan pedoman alat ukur menguji putusan secara kontekstual dibandingkan dengan kenyataan melalui model dan simulasi serta evaluasi pengujian c.

Penerapan Langsung di Peradilan Melakukan pemutakhiran rancangan sistem yang ada kepada peradilan langsung dengan cara online program yang terkoneksi secara transparan, terbuka sistem informasinya dari awal sampai

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

persidangan (pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan serta persidangan dan seterusnya). d. Input Input adalah masukan data-data suatu perkara atau peristiwa seperti : jenis perkara yang telah terjadi, siapa pelaku kejahatan yang diduga bersalah, korban kejahatan, waktu kejadian, tempat kejadian perkara, saksi-saksi, alat atau barang bukti kejadian, rekonstruksi kejadian, berita acara kejadian berdasarkan dan/atau tanpa pengaduan dan delik aduan, surat perintah penangkapan, surat dan berita acara pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan dan pembelaan materi perkara yang meringankan.

Djamin Dj, (1993), ”Pengantar Ilmu Hukum”. Hanafi A, (1984), ”Pengantar dan Sejarah Hukum Islam”, Bulan Bintang, Jakarta. Handayani, ”Sistem Yogyakarta.

Berkas”,

Graha

Ilmu,

Hartomo Dj, “Sistem Basis Data“, Graha Ilmu, Yogyakarta. Herlambang S, ”Sistem Infromasi”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Husein S, (1987), ”Pengantar Ilmu Hukum”, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.

e. Proses Proses disini adalah mengolah data input yang diakses kepada database kitab undang-undang dan putusan pengadilan yang telah ada disinkronisasikan.

Husni,

Jogiyanto, (2005), ”Analisis dan Desain: Sistem Informasi pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi desain”, Andi Offset, Yogyakarta.

Output Keluaran adalah sistem informasi hukum bagi mahasiswa hukum secara khusus dan non hukum secara umum serta bagi masyarakat apa arti hukum tersebut melalui pengenalan ilmu dan pengetahuan dan prosedur hukum, kemudian pembelajaran bagi mahasiswa hukum non hukum juga masyarakat itu sendiri. Pemodelan dan simulasi putusan secara teoritis akademis. Pengujian putusan terhadap putusan yang telah tetapkan oleh peradilan, dan berakhir uji, evaluasi dan pelaksanaan langsung pada peradilan sampai mahkamah peradilan.

DAFTAR PUSTAKA Al

Irawan B, ”Jaringan Komputer”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jogiyanto, (2005), ”Sistem Informasi”, Andi Offset, Yogyakarta. Kristanto A, ”Jaringan Kompter”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kristanto A, ”Kecerdasan Buatan”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kusumadewi S, ”Analisis dan Desain Sistem Fuzzzy”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kusumadewi S, ”Artificial Intelligent”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Bahra, “Analisis dan Desain Sisem Informasi”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Al Bahra, “Sistem Basis Data”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Dewanto Dj, “Web Yogyakarta.

”Pemrograman Database Berbasis Web”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Desain“,

Graha

Kusumadewi S, ”Aplikasi Logika Fuzzy”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kusumadewi S, ”Jaringan Syaraf Tiruan”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ilmu,

Djamali A, (1992), ”Hukum Islam : Asas-asas, Hukum Islam 1, Hukum Islam II”, Mandar Maju, Bandung.

Kusumadewi S, ”Neoro Fuzzy”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kusumadewi S, ”Fuzzy Multi Atribute Decision Making”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Lukas J, ”Jaringan Komputer”, Graha Ilmu, Yogyakarta. MaurideHP, ”Supervised Neuro Network”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Muis S, ”Teknik Jaringan Syaraf Tiruan”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Poesponoto S K Ng, (1953), ”Asas-asas dan Susunan Hukum Adat”, Pradnya Paramita. Presman RS, (2002), ”Rekayasa Perangkat Lunak”, Andi Offset, Yogyakarta. Rizjy S, W, ”Interaksi Manusai dan Komputer”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Siswanto, ”Interaksi Manusai dan Komputer”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Syarifia P, (1998), ”PengantarIlmu Hukum (PIH)”, Pustaka Setia, Bandung. Subekti, (1987), ”Pokok pokok Perdata”, Intermasa, Jakarta.

Hukum

Sutanto E, ”Sisem Infromasi Manajemen”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Sutanto E, ”Sistem Basis Data”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Sutanto E, ”Pengantar Teknologi Infromasi”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Wahyono T , “Sistem Infromasi“,Graha Ilmu, Yogyakarta. Waljiyanto, ”Sistem Basis Data”, Graha Ilmu, Yogyakarta. Wid ST, ”Sistem Neuro Fuzzy”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKUITAS MEREK SEPEDA MOTOR MEREK HONDA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) F ad li & In n e k e Q am a r iah *)

ABSTRAKSI Saat ini dalam aspek pemasaran tidak hanya mengarah pada fungsi produk saja, namun akan lebih fokus pada persaingan merek. Produk atau jasa yang sukses selalu memiliki merek yang kuat atau dominan di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari : kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dimana variabel diukur dengan skala Likert. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview) dan dengan daftar pertanyaan (questionairre). Pendekatan penelitian adalah studi kasus yang didukung dengan survey. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 12,0 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa USU yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan dan juga seluruh staf administrasi maupun dosen USU yaitu sebanyak 34.862 orang. Penentuan jumlah sampel yaitu 100 orang menggunakan rumus Slovin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara serempak kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara; (2) secara parsial kesan yang dirasakan, asosiasi merek dan loyalitas merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Loyalitas merek mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Kata kunci : Ekuitas merek, Loyalitas merek, dan Keputusan pembelian

PENDAHULUAN Latar Belakang Perkembangan industri sepeda motor di Indonesia dengan bermacam merek yang digunakan oleh perusahaan produsennya juga menjadikan isu merek ini menjadi sangat strategis dikarenakan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Merek yang kuat akan membangun loyalitas, dan loyalitas akan mendorong bisnis terulang kembali. Merek yang kuat juga akan menghasilkan harga yang menarik dan menjadi penghalang bagi masuknya pesaing. Merek-merek sepeda *)

Staf Pengajar pada Universitas Sumatera Utara

motor yang saat ini sudah beredar di Indonesia antara lain Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Kanzen, Kymco, Piaggio dan merek-merek lainnya. Masing-masing merek sepeda motor tersebut berlomba melakukan inovasi produk dengan tipe, model dan teknologinya masingmasing yang disesuaikan dengan kebutuhan profesi, status, gaya hidup dan hobi penggunanya. Tabel 1. Data Penjualan Tiga Besar Produsen Sepeda Motor di Indonesia Tahun 2004 â&#x20AC;&#x201C; 2007 (dalam ribuan unit)

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Volume Penjualan

Merek 2004

2005

2006

Honda

2.037.888

2.652.888

2.340.032

Yamaha

878.360

1.239.096

1.459.343

Suzuki

845.236

1.107.960

568.041

2007 2.135.366 1.923.634 641.929

Sumber : www.wartaekonomi.com, 2007 Tabel 2. Data Penjualan Sepeda Motor di Indonesia Tahun 2007 (dalam ribuan unit) Periode / Merek

Honda

Yamaha

Suzuki

Kawasaki

Kanzen

Kymco

Piaggio 9

Januari

153.806

133.199

52.309

4.204

2.115

1027

Februari

151.806

146.072

46.123

2.914

2.012

1141

Maret

151.127

160.235

47.175

3.441

2.318

1121

April

138.434

128.271

41.173

3.785

2.424

954

Mei

169.331

170.267

32.966

2.665

2.515

673

7 11

Juni

159.995

155.320

50.391

2.981

2.358

801

Juli

143.223

161.016

53.468

3.187

2.489

952

Agustus

187.544

168.708

65.334

3.959

2.516

1052

September

239.267

164.399

68.261

3.819

2.403

758

Oktober

215.477

167.841

64.371

3.471

2.667

686

November

212.093

170.119

61.694

3.657

2.519

724

Desember

213.263

198.187

58.664

3.314

2.463

767

2.135.366

1.923.634

641.929

41.397

28.799

10.656

107

Total

Sumber : Laporan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia kuartal ke-4 tahun 2007 Tabel 3. Data Penjualan Sepeda Motor di Sumatera Utara Tahun 2003 – 2007 (dalam ribuan unit) Volume Penjualan

Merek 2003

2004

2005

2006

2007

Honda

80.736

118.467

135.458

142.014

149.312

Yamaha

21.101

31.192

46.391

72.546

115.852

Suzuki

11.666

19.055

39.047

41.574

40.497

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : ”Sejauhmana pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari : kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek, berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara ?

Sumber : CV. Indako Trading Co., PT.Alfa Scorpii Medan, PT. Sunindo Varia Motor, 2008.

Tujuan Penelitian

Tabel 4. Data Penjualan Sepeda Motor di Kota Medan Tahun 2003 – 2007 (dalam ribuan unit)

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui dan menganalisis pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Volume Penjualan

Merek 2003

2004

2005

2006

2007

Honda

29.518

38.345

39.313

42.057

43.891

Yamaha

8.997

11.059

14.439

20.997

25.296

Suzuki

4.202

6.038

8.868

9.038

12.522

Sumber : CV. Indako Trading Co., PT.Alfa Scorpii Medan, PT. Sunindo Varia Motor, 2008.

TINJAUAN TEORITIS PENELITIAN

DAN

HIPOTESIS

Tinjauan Teoritis 1. Pengertian dan Kegunaan Merek Menurut Stanton dalam Rangkuti (2002) “Merek adalah nama, istilah, simbol atau

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual”. Pengertian dan Pengelolaan Ekuitas Merek Menurut Simamora (2003), ekuitas merek (brand equity) disebut juga nilai merek, yang menggambarkan keseluruhan kekuatan merek di pasar. Ekuitas merek memberikan suatu keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan karena orang lebih cenderung membeli produk yang membawa nama merek terkenal dan dihormati. Kesadaran Merek (Brand Awareness) Menurut Aaker (1997) ”Kesadaran Merek adalah kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan perwujudan kategori produk tertentu”. Kesan Kualitas (Perceived Value) Menurut Aaker (1997) ”Kesan atau persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang diharapkannya”. Asosiasi Merek Menurut Aaker (1997), “Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Terdapat lima keuntungan asosiasi merek, yaitu 1) Membantu proses penyusunan informasi yang dapat meringkaskan sekumpulan fakta yang dapat dengan mudah dikenal konsumen; 2) Perbedaan, yang mempunyai peran penting dalam menilai keberadaan atau fungsi suatu merek dibandingkan lainnya; 3) Alasan untuk membeli, yang sangat membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk atau tidak; 4) Perasaan positif yang merangsang tumbuhnya perasaan positif terhadap produk; 5) Menjadi landasan untuk perluasan merek yang dinilai kuat”. Loyalitas Merek Definisi dari loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek (Aaker : 1997). Strategi Merek Menurut Kotler dan Susanto (2000) menyatakan bahwa : ”Menentukan strategi merek yang kuat bisa melalui lima pilihan yaitu : 1) Perluasan lini (line extension) : memperkenalkan produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek yang sama tetapi dengan tampilan berbeda;

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

2) Perluasan Merek (brand extension) : menggunakan merek yang sudah ada dalam satu kategori baru sehingga kehadirannya cepat diterima konsumen dengan kategori produk baru; 3) MultiBrand: memperkenalkan merek tambahan dalam kategori produk yang sama, untuk mencoba membentuk kesan dan daya tarik lain kepada konsumen sehingga lebih banyak pilihan; 4) Merek baru; 5) Merek bersama (Co – branding): menggabungkan dua atau lebih merek terkenal dalam satu penawaran agar merek yang satu dapat memperkuat merek yang lain”. 8. Teori Keputusan Pembelian Selanjutnya Umar (2000) menyatakan bahwa proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus (pikiran, tindakan atau motivasi) yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan pembelian barang atau jasa tertentu. Stimulus tersebut dapat berupa : 1) Commercial Cues, yaitu kejadian atau motivasi yang memberikan stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian, sebagai hasil usaha promosi perusahaan; 2) Social Cues, yaitu stimulus yang didapatkan dari kelompok referensi yang dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang, dimana bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, di antaranya frekuensi kontak, sifat keanggotaan, formalitas, dan kemampuan atau kebebasan anggota kelompok untuk memilih; 3) Physical Cues, yaitu stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus, lapar, lelah dan biological cues lainnya. 9. Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Jika konsumen yang datang telah menyukai strategi merek yang dipromosikan, maka mereka akan melakukan apa saja di dalam batasan tertentu demi merek yang diinginkan, termasuk dalam pembelian terhadap produk atas merek yang diinginkan (Ries : 2001). Hipotesis Penelitian Berdasarkan permasalahan dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan,dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : ”Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien umum pada RSU Tembakau Deli Medan”.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa USU yang mengikuti Program Doktor, Program Magister, Pendidikan Profesi, Program Sarjana, Program Ekstensi, dan Program Diploma dan juga seluruh staf administrasi maupun dosen USU yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan serta bekerja periode tahun akademik 2007/2008 yaitu sebanyak 34.862 orang (www.usu.ac.id). Besarnya sampel penelitian ditentukan dengan rumus Slovin menurut Consuelo dalam Prasetyo (2005) diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Daftar pertanyaan (questionairre) yang diberikan kepada staf pegawai, dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sumatera Utara. 2. Studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari bagian administrasi di Universitas Sumatera Utara, seperti data jumlah dan karakteristik pegawai, dosen dan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara untuk periode tahun akademik 2007/2008, serta data dari CV. Indako Trading Co.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

X1 X2 X3 X4 e

= = = = =

Kesadaran merek Kesan kualitas Asosiasi merek Loyalitas merek epsilon atau variabel yang tidak diteliti

Dengan tingkat kepercayaan (confidence interval) 95% atau α = 0,05 maka hasil perumusan diatas dilakukan tahap analisis sebagai berikut : a) Uji regresi secara serempak ( Uji F ) Kriteria pengujian hipotesis untuk uji secara serempak adalah : 1. H0 : B1, B2, B3, B4 = 0 ; artinya faktor kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek secara serempak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara. 2. H1 : B1 ≠ B2 ≠ B3 ≠ B4 ≠ 0; artinya faktor kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek secara serempak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara. b) Uji regresi parsial (uji t) Kriteria pengujian hipotesis untuk uji secara Parsial adalah: 1. H0 : Bi = 0; artinya faktor-faktor ekuitas merek secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 2. H1 : Bi ≠ 0; artinya faktor-faktor ekuitas merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Model Analisis Data Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis statistik regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 12. Hipotesis mengungkapkan bahwa kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap sepeda motor merek Honda. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut : Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + e Keterangan : Y = Keputusan pembelian konsumen a = konstanta B1, B2, B3, B4 = koefisien regresi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang terdaftar dan masih aktif pada periode tahun akademik 2007 / 2008 serta menggunakan sepeda motor merek Honda. Berikut ini diperlihatkan data karakteristik responden yang dilihat dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia No 1 2 3 4 5 6 7

Usia (tahun) 20-25 26-30 30-35 36-40 41-45 46-50 51- 55 Jumlah

Jumlah (orang) 53 17 11 6 2 7 4 100

(%) 53 17 11 6 2 7 4 100,00

Sumber : Hasil penelitian 2008 (data diolah) Pada Tabel diatas diketahui bahwa mayoritas usia responden adalah usia 20-25 tahun yaitu sebesar 53%, usia 26-30 tahun sebesar 17%, usia 35-40 tahun sebesar 11 %, usia 30-35 sebesar 6%, usia 40-45 sebesar 2%, usia 4550 tahun sebesar 7%, dan usia 50-55 tahun sebesar 4%. Hal ini dikarenakan pada populasi yang digunakan di USU, jumlah mahasiswa program Strata - 1 dan program Diploma reguler yang berusia 20-25 tahun merupakan jumlah terbesar, tetapi hal ini juga sangat sesuai dengan kriteria sasaran pangsa pasar potensial bagi produk-produk yang diproduksi oleh produsen sepeda motor yang memiliki berbagai varian yang semakin dinamis bentuk dan spesifikasinya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas pengguna sepeda motor aktif adalah mereka yang berusia remaja beranjak dewasa. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Komposisi responden berdasarkan kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

jenis

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

Jumlah (orang) 53 47 100

(%) 53 47 100,00

Sumber: Hasil penelitian 2008 (data diolah) Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 orang pengguna sepeda motor Honda yang dijadikan responden terdapat 53 orang pria (53%) dan 47 orang wanita (47%). Ini menunjukkan bahwa perkembangan segmen pasar berdasarkan demografi dengan lebih spesifik yaitu berdasarkan jenis kelamin perempuan / wanita menunjukkan bahwa segmen tersebut semakin meningkat harus

diperhitungkan kebutuhan dan keinginannya oleh para produsen sepeda motor. Karakteristik Responden Tingkat Pendidikan

Berdasarkan

Karakteristik responden sepeda motor merek Honda di lingkungan USU berdasarkan tingkatan pendidikannya dapat ditunjukkan sebagai berikut: Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan SMU/Sederajat Diploma â&#x20AC;&#x201C; III Strata â&#x20AC;&#x201C; 1 Strata â&#x20AC;&#x201C; 2 Jumlah

Jumlah (orang) 34 27 32 7 100

(%) 34 27 32 7 100,00

Sumber: Hasil penelitian 2008 (data diolah) Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan antara tingkat pendidikan antara tingkat SMU / Sederajat dengan Diploma III dan Strata - 1 tidak terdapat perbedaan jumlah yang signifikan, sementara jumlah responden yang didapatkan dengan berdasarkan tingkat pendidikan Strata â&#x20AC;&#x201C; 2 merupakan yang paling kecil di antara keempatnya, yaitu dengan 7 (tujuh) persen. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen dominan sepeda motor merek Honda adalah mereka yang berpendidikan SMU, yang menunjukkan pangsa pasar usia muda merupakan pangsa pasar yang paling potensial pada saat ini. Karakteristik Pekerjaan

Responden

Berdasarkan

Untuk karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan Karyawan swasta (S-2) Mahasiswa PNS Jumlah

Jumlah (orang) 16 61 23 100

(%) 16 61 23 100,00

Sumber: Hasil penelitian 2008 (data diolah) Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan responden adalah mahasiswa yaitu sebesar 61% yang merupakan jumlah akumulasi dari mahasiswa program regular, ekstensi, program profesi, pascasarjana dan

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

doktoral. Hal ini juga berkaitan erat dengan lokasi penelitian yang berada di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Data pada Tabel 8 tersebut mendukung data yang terdapat pada Tabel 7, dimana pangsa pasar usia muda merupakan pangsa pasar konsumen sepeda motor yang terbesar pada masa sekarang ini yang merupakan peralihan dari dominasi pangsa pasar usia dewasa. Karakteristik Responden Jumlah Penghasilan

Berdasarkan

Komposisi responden berdasarkan jumlah penghasilannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan Penghasilan (per bulan) < Rp. 500.000 Rp. 500.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.001 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 3.000.000 > Rp. 3.000.000 Jumlah

Jumlah (orang) 18 36 33 13 100

3. Uji Heteroskedastisitas Setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linier berganda dalam penelitian ini tidak terdapat adanya masalah heteroskedastisitas.

(%) 18 36 33 13 100,00

Sumber: Hasil penelitian 2008 (data diolah) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100 orang jumlah pengguna sepeda motor merek Honda yang dijadikan responden, yang paling sering diketemukan adalah mereka yang berpenghasilan antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 per bulannya yaitu sebanyak 36 orang (36%) dan jumlah yang paling sedikit adalah mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000 per bulannya yaitu sebanyak 13 orang (13%). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sepeda motor merek Honda diminati secara merata oleh konsumen yang mempunyai lapisan penghasilan yang berbeda-beda. Faktor semakin beragamnya cara pembayaran terhadap pembelian sepeda motor merek Honda mendukung hal tersebut. Pengujian Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Pada output SPSS bagian Normal P-P Plot of Regression, dapat dijelaskan bahwa data-data cenderung lurus mengikuti garis diagonal, sehingga data dalam penelitian cenderung berdistribusi normal. 2. Uji Multikolinieritas Menurut Santoso regresi dikatakan

multikolonieritas apabila nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) < 5. Tabel 10 menjelaskan besarnya nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 5, yaitu untuk variabel Kesadaran Merek, nilai VIF 1,330 < 5; variabel Kesan Kualitas, nilai VIF 1,636 < 5; variable Asosiasi Merek dengan nilai VIF 1,177 < 5; dan variable Loyalitas Merek dimana nilai VIF nya 1.727 < 5. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

(2002) suatu model bebas dari masalah

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa secara serempak ekuitas merek yang terdiri dari variabel kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara, dan secara parsial variabel loyalitas merek, kesan kualitas dan asosiasi merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara, sedangkan variabel kesadaran merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sepeda motor merek Honda. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di lingkungan Universitas Sumatera Utara adalah variabel loyalitas merek. Hal ini berarti bahwa sepeda motor merek Honda telah memberikan keterikatan emosional yang dipengaruhi oleh kepuasan yang dirasakan oleh konsumen yang telah menggunakan sepeda motor merek Honda.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Saran Untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di lingkungan Universitas Sumatera Utara terhadap sepeda motor merek Honda, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa ekuitas merek yang terdiri dari variabel kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek secara serempak mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor merek Honda, maka disarankan agar pihak produsen dapat lebih meningkatkan lagi ekuitas mereknya sehingga pangsa pasar yang dapat diraih menjadi semakin besar. Variabel ekuitas merek yang paling dominan adalah loyalitas merek, maka disarankan agar loyalitas merek dapat lebih ditingkatkan lagi dengan membentuk membuat suatu wadah (organisasi) yang dapat memfasilitasi koneksivitas antara sesama konsumen dan juga sebagai media komunikasi 2 arah antara pihak produsen dengan konsumen yang dapat mendatangkan hal-hal positif bagi pengembangan produk sepeda motor dari produsen dan keinginan konsumen dan dapat disampaikan secara cepat dan mudah kepada pihak produsen. Variabel ekuitas merek yang tidak memberikan pengaruh secara parsial adalah kesadaran merek, dimana disarankan kepada pihak produsen sepeda motor merek Honda untuk dapat menambah kegiatan-kegiatan promosi produknya. Hal ini dikarenakan para pesaing sepeda motor merek Honda terus melakukan berbagai kegiatan promosi produknya secara variatif dan berkesinambungan yang apabila hal ini tidak diantisipasi oleh pihak produsen sepeda motor merek Honda akan menyebabkan pergeseran image merek generik sepeda motor dari merek Honda ke merek sepeda motor pesaingnya. 2. Sepeda motor merek Honda memang telah menjadi merek generik di Indonesia pada umumnya. Hal ini dikarenakan hampir di setiap kesempatan masyarakat selalu mengidentikkan penggunaan kata sepeda motor atau kereta dengan kata “Honda”. Tetapi selain itu merek Honda juga diidentikkan dengan kata “mahal”. Dikatakan bahwa dengan ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan sense of

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

value terhadap konsumen sehingga memberikan nilai tambah untuk menjadikan produk atau jasa sebagai pilihan dan mendatangkan kesediaan konsumen untuk membayar ”lebih” bagi merek produk tersebut. Tetapi dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak teori ini berkurang kekuatannya bagi pangsa pasar di Indonesia. Hal ini menjadikan kemungkinan konsumen baru melirik sepeda motor Honda menjadi kecil dan kemungkinan konsumen lama beralih ke merek lain semakin besar. Oleh karena itu sebaiknya pihak produsen dapat menyikapi hal ini secara positif seperti memulai usaha untuk memproduksi dan memasarkan varian produk sepeda motor merek Honda yang lebih terjangkau secara umum.

DAFTAR PUSTAKA Aaker, David. A, 1997, Manajemen Ekuitas Merek, Penerbit Mitra Utama, Jakarta. Ambadar, Jackie, 2007, Mengelola Merek, Penerbit Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta. Arnold, David, 1996, Pedoman Manajemen Merek, PT. Katindosaho, Surabaya. Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian, Edisi Keempat, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Durianto, Darmadi dkk, 2001, Strategi Menaklukkan Pasar, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Durianto, Darmadi, Sugiarto, Dan Lie, Joko Budiman, 2004, Brand Equity Ten, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hermawan, Asep, 2003, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Bisnis, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE), Universitas Trisakti, Jakarta. Kotler, Philip, 2000, Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian, Jilid Pertama Edisi Millenium, Penerbit PT Prehallindo, Jakarta

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Kuncoro, Mudradjat, 2003, Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta. Mas’ud, Fuad, 2004, Survai Diagnosis Organisasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Nicolino, Patricia F., 2004, The Complete Ideal’s Guide for Brand Management, Edisi Pertama, Penerjemah Sugiri, Penerbit Prenada Media, Jakarta. Nugroho, Bhuono Agung, 2005, Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS, Andi Offset, Yogyakarta. Rangkuti, Freddy, 2002, The Power of Brands (Tehnik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Susanto dan Wijanarko, Himawan, 2004, Power Branding (Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya), Penerbit Quantum Bisnis dan Manajemen, Jakarta. Sutisna, 2003, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung. Tjiptono, Fandy, 2005, Brand Management & Strategi, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Tjiptono, Chandra,dkk, 2004, Marketing Scales, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Umar, Husein, 2000, Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Jurnal :

Ries & Ries dan Hermawan Kertajaya, 2000, The 22 Immutable Laws of Branding, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Santoso, Singgih, 2002, Riset Pemasaran : Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Sarwono, Jonathan, 2005, Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS, Andi Offset, Yogyakarta. Sekaran, 2005, Metode Riset Bisnis, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Setiadi, Nugroho J.,2003, Perilaku Konsumen, Penerbit Prenada Media, Jakarta. Sevilla, Consuelo,1993, Pengantar Metode Penelitian, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta. Simamora, Bilson, 2003, Aura Merek, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV. Alfabeta, Jakarta. Supranto, J, 1998, Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Afiff, Adi Zakaria, 2006, Pengaruh Strategi Brand Extension dalam Mereduksi Negative Reciprocity Effect terhadap Parent Brand, Jurnal Marketing Usahawan, No.12, Tahun XXXV, Desember 2006. Retnawati, Berta, 2003, Strategi Penguatan Merek dan Revitalisasi Merek Menuju Pengelolaan Merek Jangka Panjang, Jurnal Brand Management Usahawan, No. 07,Tahun XXXII, Juli 2003. Shellyana J. Dan Basu S.D.,2002, Pengaruh Ketidakpuasan Pengguna,Karakteristik Kategori Produk, dan Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan Perpindahan Merek, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.17, 2002. Pratikno, Nugroho, 2003,________,Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, UNPAD, Bandung ,2002 Lubis, Aderina, 2007, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Kota Medan, Program Magister Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan. Panggabean, Donna, 2005, Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Ekuitas Merek Papa Ron’s

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009 Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Restoran Papa Ronâ&#x20AC;&#x2122;s di Medan), Program Magister Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Setiawan, Romi, 2006, Analisis Pengaruh Kegiatan Pemasaran Terhadap Penguatan Ekuitas Merek (Studi Pada Consumer - Convenience Goods di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Program Magister Universitas Indonesia, Jakarta.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Art ikel

ANALISIS PENERAPAN METODE PARTISIPATIF DENGAN MENGGUNAKAN KASUS DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN DI FAKULTAS EKONOMI USU MEDAN L is a M arl in a* )

ABSTRAKSI Metode pengajaran partisipatif dengan menggunakan kasus adalah alternatif dalam proses belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif, dan metode ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi mahasiswa, kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan analisis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul di dunia kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode partisipatif dengan menggunakan kasus dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada proses belajar mengajar mata kuliah manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi USU. Penelitian dilakukan selama periode semester ganjil 2004/2005. Analisis data dilakukan dengan metode cross sectional approach yaitu membandingkan rata-rata hasil belajar mahasiswa lima semester sebelumnya dengan hasil belajar mahasiswa yang terjadi pada periode penelitian. Hasil analisis data menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan metode ini dapat memberikan hasil yang optimal jika didukung oleh fasilitas sarana dan perlengkapan belajar mengajar, jumlah mahasiswa yang optimum, dan muatan materi perkuliahan yang tidak begitu padat. Kata kunci : metode partisipatif, kasus, hasil belajar mahasiswa

PENDAHULUAN

Manajemen Keuangan International Seminar Manajemen Keuangan

dan

Latar Belakang Mata kuliah Manajemen Keuangan adalah mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 3 (tiga). Prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa sebelumnya harus sudah mengambil Mata Kuliah Pengantar Manajemen, Mata Kuliah Pengantar Bisnis dan Mata Kuliah Pengantar Akutansi. Diharapkan sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan mahasiswa telah dibekali pengetahuan dasar tentang manajemen, bisnis dan akutansi. Mata Kuliah Manajemen Keuangan juga merupakan mata kuliah penunjang yang sangat penting bagi mahasiswa Jurusan Manajemen terutama yang memilih konsentrasi Manajemen Keuangan yang akan mengambil mata kuliah pasar uang dan modal, Manajemen dan Analisis Portofolio, *)

Staf Pengajar Universitas Sumatera Utara

Tujuan dari mata kuliah Manajemen Keuangan adalah : (1) membekali mahasiswa tentang konsep-konsep dasar Manajemen Keuangan, metode dan teknik pengolahan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan keputusan investasi perusahaan, pembelanjaan perusahaan serta aspek lain yang berkaitan dengan keuangan, (2) mahasiswa mampu menerapkan metode atau teknik pengelolaan keuangan perusahaan serta mampu mengindetifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keuangan perusahaan. Metoda pembelajaran yang digunakan selama ini untuk mata kuliah Manajemen Keuangan adalah sebagian besar waktu perkuliahan berjalan satu arah dimana dosen berceramah, mahasiswa mendengar dan mencatat. Setelah

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

dosen selesai memberi materi, mahasiswa dipersilahkan bertanya apabila tidak mengerti tentang materi yang dijelaskan oleh dosen. Sesi tanya jawab ini jarang sekali dimanfaatkan oleh mahasiswa. Bila tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa biasanya dosen memberikan contoh kasus dan bagaimana cara pemecahannya (kasus sesuai dengan materi perkuliahan pada hari yang bersangkutan). Kemudian dosen memberikan kasus pada mahasiswa untuk dikerjakan sendiri. Metode pembelajaran yang selama ini dilakukan mahasiswa masih diberi kesempatan untuk berpartisipasi tetapi belum terencana secara baik dan belum terfokus pada tingkat partisipasi mahasiswa dimana dosen masih lebih mementingkan pada penyajian materi. Akibatnya mahasiswa tidak termotivasi untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses perkuliahan. Hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah manajemen keuangan rata-rata setiap semester selama lima semester sebelumnya adalah 10% dengan nilai A, 10% dengan nilai B+, 15% dengan nilai B, selebihnya tersebar untuk nilai C dan D yaitu 37,5% nilai C dan 27,5% nilai D. Dari data diatas menunjukkan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Keuangan ternyata kurang berhasil.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

akan mengakibatkan antara lain : mahasiswa kurang terlatih berkomunikasi secara baik (oral, tidak terlatih bekerja dalam team, kurang berkembangnya kemampuan analitikal dan dalam mengambil keputusan, terhambatnya proses internalisasi pembelajaran serta tidak terlatih menangani permasalahan dunia nyata yang tidak teratur. Metode partisipatif suatu alternatif pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar mengajar dan. merupakan alat stimulus yang efektif bagi mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar melalui pembahasan kasus-kasus yang menarik. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan penelitian ini adalah:â&#x20AC;?apakah penerapan metode partisipatif dengan menggunakan kasus pada mata kuliah manajemen keuagan di fakultas ekonomi USU dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswaâ&#x20AC;?.

URAIAN TEORITIS DAN IMPLEMENTASI

Terdapat beberapa keadaan dimana dikatakan pendidikan kurang berhasil atau tidak berhasil yaitu : (1) tidak tercapainya perubahan tingkah laku yang diharapkan, (2) perubahan tingkah laku terjadi dalam waktu relatif lama atau lebih lama dari batas waktu yang ditentukan (Umar, 1986).

Uraian Teoritis

Bagi mata kuliah Manajemen Keuangan hasil belajar dikatakan kurang berhasil diidentifikasi dengan dua keadaan yang tersebut diatas. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebagian dosen dan juga keluhan dari sebagian mahasiswa diperoleh informasi bahwa kurang berhasilnya proses pembelajaran tersebut penyebabnya adalah selama ini proses pembelajaran terjadi tidak mengkondisikan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif sehingga hal tersebut menjadi salah satu pengahambat pengembangan diri si mahasiswa untuk mencapai perubahan tingkah laku seperti yang diharapkan dan tepat pada waktunya.

Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang efektif maka dalam proses pembelajaran ketiga faktor tersebut perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Faktor-faktor yang memberi peluang yang cukup besar bagi staf pengajar untuk berperan dalam meningkatkan hasil dari proses pembelajaran sehingga menjadi lebih berkualitas adalah faktor-faktor metode mengajar dan faktor-faktor bahan yang dipelajari.

Proses belajar yang tidak mengkondisikan mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif

Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa : a. Faktor dari diri mahasiswa b. Faktor dari metode mengajar c. Faktor dari bahan yang dipelajari

Seperti yang telah dijelaskan didepan metode partisipatif dengan menggunakan kasus adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk turut serta berpartisipatif secara aktif dalam proses pembelajaran dimana mahasiswa

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

diberi stimulus untuk mau berperan aktif dengan memberikan kasus-kasus yang menarik. Metode ini sangat cocok bagi mata kuliah-mata kuliah yang dalam proses pembelajarannya bukan hanya sekedar terjadi transfer of knowledge tetapi juga terjadi transfer of wiswom. Seperti halnya mata kuliah Manajemen Keuangan apabila dilihat dari tujuannya maka hasil pembelajaran mata kuliah ini juga diharapkan bukan hanya sekedar terjadinya transfer of knowledge tetapi juga transfer of wisdom. Untuk lebih jelasnya tujuan mata kuliah Manajemen Keuangan adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar Manajemen Keuangan yang berkaitan dengan investasi, pembelanjaan perusahaan dan mampu menerapkan metode atau teknik pengelolaan keuangan perusahaan serta mampu mengindetifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah keuangan perusahaan. Keunggulan metode parisipatif dengan menggunakan kasus adalah: a. Memungkinkan mengembangkan teori dan praktek dalam proses pembelajaran Menurut Christensen dan Housen (1987) gabungan ini tidak hanya memungkinkan mahasiswa memahami teori tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan (to act) b. Metode ini memungkinkan mahasiswa belajar pengalaman dari tangan pertama (first hand experince) dari pelaku kasusnya c. Metode ini memungkinkan terjadinya transfer of wisdom d. Metode ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan sense of judgement e. Metode ini memungkinkan untuk memahami praktik bisnis sesungguhnya denga cara yang efisien f. Metode ini memungkinkan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dengan cara mendorong mahasiswa untuk mengemukakan pendapatnya secara demokrasi g. Metode ini melatih mahasiswa untuk berfikir secara konstruktif (Gragg, 1990). Untuk ini dapat dilakukan dengan menyediakan kasus kasus yang dapat membuat mahasiswa berfikir secara kontruktif. Mahasiswa tidak hanya diberi teori atau hipotesis untuk dikritik, tetapi mereka lebih diberikan fakta yang spesifik, materi-materi yang belum diolah yang

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Herreid (1998) mengemukakan beberapa hal yang membuat kasus menjadi bagus adalah sebagai berikut : a. Kasus yang bagus berfokus pada isu yang menarik. Kasus yang bagus harus mempunyai drama, suspen dan mempunyai isu yang menarik. b. Kasus yang bagus harus terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Kasus yang lama apalagi tidak penting akan membosankan. Kasus yang hangat, misalnya yang sedang dibahas dimedia akan lebih diminati. c. Kasus yang baik menimbulkan empati pada karakter-karakter sentralnya. Supaya kasus dapat diresapi dengan baik, maka harus dapat menimbulkan empati pada karakter-karakter sentralnya. d. Kasus yang baik berisi dengan kutipankutipan. Supaya kasus lebih hidup, kutipan-kutipan berupa kata-kata yang diucapkan oleh karakterkarakter dikasus perlu dituliskan. a. Kasus yang baik adalah relevan kepada pembacanya. Kasus sebaiknya melibatkan situasi yang dipahami oleh pembacanya. b. Kasus yang baik mempunyai manfaat pendidikan. Kasus akan digunakan jika bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pendidikannya. c. Kasus yang baik adalah controversial. Supaya menarik dan tidak membosankan, kasus sebaiknya berisi sesuatu yang controversial. d. Kasus yang baik menekankan pada pengambikan keputusan. Kasus yang baik tidak harus selalu memecahkan masalah dengan pengambilan keputusan tertentu,tetapi lebih ke seberapa penting, serius dan bagaimana proses pengambilan keputusan. e. Kasus yang baik harus bersifat umum atau familiar. Kasus yang spesifik dan hanya dapat di terapkan ke situasi yang di bahas saja kurang bermanfaat jika tidak dapat diterapkan di situasi lain yang lebih bersifat umum. f. Kasus yang baik adalah pendek.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Kasus yang panjang dan bertele tele akan membosankan dan melupakan poin â&#x20AC;&#x201C;poin penting yang sudah di peroleh sebelumnya. g. Kasus yang baik mempunyai kriteria yang : - Tidak pasti (uncertainty), sehingga audiens tidak dapat menduga apa yang akan terjadi - Kaya (richness) akan cerita yang menarik - Opsi-opsi (options), kasus yang baik mempunyai opsi-opsi keputusan yang dapat memberikan hasil-hasil yang berbeda setiap saat kasus dibahas - Realitas (realism), kasus yang baik dapat menjelaskan suara, bau, pandangan dari protagonist, sehingga pembahas kasus dapat menyelami karakter sentral ini. Kasus yang baik dapat membuat pembaca merasakan licinnya kapal Titanic, misalnya. Implementasi Tahapan pengajaran metode partisipatif dengan menggunakan kasus adalah : 1. Pemilihan kasus-kasus yang akan disajikan Kasus yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dari topik yang sebelumnya sudah dibahas melalui ceramah oleh dosen. Dari tujuan ini akan diketahui jenis dari kasusnya dan tingkat kesulitan dari kasus. Kesulitan dari kasus dapat ditentukan dari urutan di silabus. Pada awal pertemuan di silabus sebaiknya disampaikan dan lebih mudah dibandingkan dengan akhir pertemuan. Shapiro (1986) dan Gentiles (1990) mengusulkan bahwa pemahaman silabus perlu karena isu dari kasus-kasus yang akan didiskusikan harus sesuai dengan silabus mata kuliah yang akan diajarkan dikelas. 2. Pengajaran dikelas a. Pada awal perkuliahan atau pada pertemuan pertama dosen menjelaskan secara garis besar deskripsi mata kuliah, memahami pengertian manajemen keuangan, tujuan perkuliahan, rencana perkuliahan, penilaian prestasi dan literature. Pada awal perkuliahan, dosen sudah dapat membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok untuk membahas dan memecahkan kasus-kasus pada pertemuan berikutnya. Rata-rata jumlah

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan 50 orang sehingga dapat dibagi dalam 10 (sepuluh) kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5 (lima) orang. Manajemen keuangan adalah mata kuliah 3 SKS sehingga waktu untuk sekali pertemuan adalah 150 menit. b. Pertemuan kedua dosen memberi kuliah dalam bentuk ceramah untuk membahas dua topik dengan tujuan membuka wawasan mahasiswa dan menimbulkan minat mahasiswa terhadap kedua topik tersebut. Setelah dosen memberikan ceramah tentang kedua topik tersebut. Setelah doesn selesai memberikan ceramah tentang kedua topik tersebut mahasiswa dipersilahkan untuk bertanya mana yang belum jelas. Pada akhir pertemuan dosen memberi 5 buah kasus yang berkaitan dengan topik yang dibahas dimana kasus-kasus tersebut akan dipersentasikan oleh kelompok pada perkuliahan minggu depan (minggu ketiga). c. Cara pembahasan kasus 1) Kesepuluh kelompok yang telah dibagi tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu lima kelompok penyaji dan lima kelompok pembanding. Peran ini akan berganti-ganti pada saat pembahasan kasus. 2) Kelima kelompok penyaji masingmasing bertanggung jawab untuk setiap kasus yang akan mereka persentasikan pada saat pembahasan kasus dan masingmasing kelompok pembanding juga bertanggung jawab untuk satu kasus dimana kasusnya sama denga kelompok penyaji tertentu. Artinya, satu kelompok penyaji mempunyai lawan satu kelompok pembanding. 3) Agar seluruh mahasiswa dapat memahami topik dan kasus yang diberikan oleh dosen maka seluruh mahasiswa wajib memiliki kasus tersebut dan dipersilahkan juga mengajukan pendapat (aktif) walaupun untuk kasus-kasus yang bukan menjadi tanggung jawab kelompok mereka. 4) Untuk pembahasan setiap kasus diberi waktu 30 menit yang

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mencakup presentasi, sanggahan dari kelompok pembanding dan masukan dari para anggota kelompok lain. 5) Untuk minggu keempat dosen memberi ceramah lagi untuk dua topik dan minggu kelima pembahasan kasus. Demikianlah seterusnya sampai masa perkuliahan berakhir. Penilaian Setiap mahasiswa akan dinilai melalui hasil : - Ujian Mid semester - Ujian Akhir Semester - Diskusi kasus yaitu nilai yang diberikan pada mahasiswa pada saat mahasiswa termasuk pada kelompok penyaji atau kelompok pembanding yang dinilai bagaimana mahasiswa mempresentasikan kasusnya, menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan serta cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan - Partisipasi dikelas yaitu nilai yang diberikan pada mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam diskusi pada saat mahasiswa tersebut bukan termasuk dalam kelompok penyaji maupun pembanding.

METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi USU pada ruang kelas Manajemen Keuangan di semester ganjil 2004/2005. Metode Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui pengamatan dan hasil belajar mahasiswa yang diperoleh selama periode penelitian yang terdiri dari diskusi kasus partisipasi di kelas , hasil ujian mid semester dan ujian akhir semester Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode cross sectional aproach yaitu mendeskripsikan hasil penelitian berupa hasil belajar mahasiswa selama periode penelitian dan membandingkan dengan rata-rata hasil belajar mahasiswa pada lima semester sebelumnya .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Jumlah Mahasiswa Dan Jadwal Perkuliahan

Penilaian akan dilakukan dengan memperhatikan bobot sebagai berikut : -

Ujian Mid semester : 100 point Ujian Akhir Semester : 100 point Diskusi Kasus : 35 point Partisipasi Kelas : 15 point Jumlah : 250 point

Nilai :

A AB+ B BC+ C CD+ D D-

: 230 : 225 : 217,5 : 205 : 197,5 : 192,5 : 180 : 172,5 : 167,5 : 155 : 147,5

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; -

250 227,5 222,5 215 202,5 195 190 177,5 170 165 152,5

point point point point point point point point point point point

Nilai akhir mahasiswa ditentukan penjumlahan akumulasi point yang diperolehnya selama perkuliahan.

oleh telah

Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan untuk semester ganjil 2004 / 2005 sebanyak 84 orang. Jumlah ini ternyata lebih besar dari perkiraan semula yaitu lebih kurang 50 orang. Akibatnya kelas terlalu besar dan jumlah setiap kelompok juga menjadi lebih banyak yaitu antara 8 s/d 9 orang per kelompok (mahasiswa dibagi dalam 10 kelompok) Jadwal kuliah Manajemen Keuangan setiap hari Senin mulai jam 08.00 WIB s/d 10.30 WIB. Jadwal kuliah yang seharusnya 16 kali pertemuan menyusut menjadi 14 kali pertemuan (diluar Mid dan Final Test) yang disebabkan hari libur (tanggal merah jatuh pada hari Senin sebanyak 2 kali). Mengganti hari libur dengan hari lain tidak dapat dilakukan sebab jadwal mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan sebagian besar sangat padat dan jadwal serta mata kuliah lain yang diambil oleh mahasiswa satu sama lain tidak seragam.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Dalam penyampaian ataupun penyajian seluruh materi dan kasus mata kuliah Manajemen Keuangan mempergunakan alat OHP. Kegiatan Perkuliahan Manajemen Keuangan

Mata

Kuliah

Kegiatan Perkuliahan Mata Kuliah Manajemen Keuangank adalah sebagai berikut : Pertemuan/perkuliahan pertama (150 menit) tahapannya sebagai berikut : 1. Dosen menjelaskan ruang lingkup Manajemen Keuangan secara garis besar, metode perkuliahan yang dipakai, penilaian prestasi termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat lulus (Nilai diberikan oleh dosen pada saat pembahasan kasus, mid test dan final test) dan literature. 2. Dengan dipandu oleh dosen mahasiswa melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua kelas. Manfaat adanya ketua dan wakil ketua kelas untuk membantu kelancaran kegiatan perkuliahan terutama sebagai penghubung antara dosen dan mahasiswa apabila diperlukan. 3. Dosen menugaskan ketua kelas untuk menggandakan GBPP yang akan dibagikan kepada seluruh mahasiswa. Sebelumnya GBPP sudah ada yang digandakan tetapi tidak cukup untuk jumlah mahasiswa yang demikian banyak. 4. Dengan pengarahan dari dosen mahasiswa membentuk kelompok-kelompok dalam 10 kelompok dan setiap kelompok tidak boleh kurang dari 8 orang serta tidak boleh lebih dari 9 orang (berdasarkan jumlah mahasiswa sebesar 84 orang). Dalam hal ini mahasiswa bebas memilih kelompoknya asalkan memenuhi syarat mengenai jumlah anggotanya. 5. Dosen menjelaskan tentang peranan Manajemen Keuangan (sesuai dengan materi pertama pada GBPP). Mahasiswa diberi waktu untuk bertanya bagi materi yang disampaikan dosen apabila belum jelas. Sebelum perkuliahan pertama berakhir dosen mengingatkan kepada mahasiswa untuk mengkaji terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada minggu kedua agar mempermudah dan mempercepat mahasiswa mencapai pengertian.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Situasi perkuliahan pada pertemuan pertama cukup tertib ketika dosen memberikan penjelasan walaupun sesekali terjadi keributan kecil oleh mahasiswa yang duduk dibarisan belakang yang diakibatkan jumlah mahasiswa yang relatif besar. Namun secara keseluruhan sangat tertarik dengan metode perkuliahan yang dipakai. Pertemuan / perkuliahan minggu ke 2 (150 menit) dengan tahapan sebagai berikut : 1. Dosen menjelaskan tentang manfaat melakukan analisis keuangan dan data yang diperlukan untuk melakukan analisis keuangan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa ternyata sebagian besar mahasiswa belum mengerti tentang Laporan Keuangan Perusahaan yang merupakan data yang amat penting dalam melakukan analisis keuangan. Akibatnya dosen terlebih dahulu menjelaskan mengenai Laporan Keuangan Perusahaan yang seharusnya sudah mahasiswa kuasai ketika selesai mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi. 2. Dosen menjelaskan rasio-rasio keuangan dan metode analisisnya, kemudian memberikan contoh kasus beserta pemecahannya. Pada tahap ini mahasiswa diberi waktu untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan bila terdapat hal-hal yang tidak jelas. 3. Dosen menjelaskan analisis Common Size, contoh kasus dan pemecahannya 4. Dosen menjelaskan analisis Du â&#x20AC;&#x201C; Pont. Situasi perkuliahan pada pertemuan kedua ini cukup tertib pada 100 menit pertama dan pada menit-menit selanjutnya mahasiswa tidak begitu fokus lagi mungkin karena terlalu lelah menerima materi yang demikian banyak ditambah lagi jumlah mahasiswa yang relatif besar sehingga ruangan kuliah terasa lebih sumpek. Waktu yang tersedia untuk menjelaskan seluruh materi ternyata tidak cukup sehingga materi analisis â&#x20AC;?Sumber dan Penggunaan Danaâ&#x20AC;? tidak dapat disajikan. Ketika perkuliahan berakhir dosen memberi 5 kasus kepada seluruh mahasiswa yaitu 2 kasus yang berkaitan dengan rasio keuangan, 1 kasus analisis Common Size, 1 Kasus Du â&#x20AC;&#x201C; Pont dan 1 kasus analisis Sumber dan Penggunaan Dana.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Pembagian tugas untuk pemecahan kasus sebagai berikut : untuk kasus 1 s/d 5 secara berurutan menjadi tanggung jawab kelompok I s/d V untuk mempresentasikannya sedangkan kelompok VI s/d X secara berurutan akan menjadi pembanding utama untuk kasus 1 s/d 5 (kelompok VI menjadi pembanding utama untuk kasus 1 dan seterusnya). Pertemuan / perkuliahan minggu ke 3 (150 menit) adalah pembahasan kasus dengan tahapan sebagai berikut : 1. Kelompok I mempresentasikan kasus ratio keuangan dan yang menjadi pembanding utama adalah kelompok VI 2. Kelompok II mempresentasikan kasus ratio keuangan dan yang menjadi pembanding utama adalah kelompok VII 3. Kelompok III mempresentasikan kasus commond size dan yang menjadi pembanding utama adalah kelompok VIII Pada pertemuan ketiga ini, kasus yang dibahas hanya 3 yang disebabkan oleh keterbatasan waktu. Selain keterbatasan waktu, sebagian waktu terpakai untuk menyusun formasi kelas yang sesuai untuk pembahasan kasus dan pemasangan peralatan OHP. Hal ini disebabkan seluruh kelas yang tersedia memakai formasi kelas biasa (dosen memberi ceramah mahasiswa mendengarkan dan bertanya). Selain itu seluruh ruangan kuliah yang tersedia tidak terdapat peralatan OHP secara permanen, sehingga setiap kali diperlukan, OHP dibawa keruang kuliah dan dikembalikan lagi kebagian administrasi ketika perkuliahan berakhir. Secara umum hasil kerja kelompok mahasiswa cukup baik namun ketika mempresentasikan kebanyakan mahasiswa masih bersikap pasif dan sebagian aktivitas masih didominasi oleh hanya beberapa mahasiswa. Menurut pengamatan hal ini disebabkan kebanyakan mahasiswa belum terlatih untuk berkomunikasi didepan kelas dan belum terlatih bekerja didalam team. Selain hal tersebut mahasiswa belum begitu mengerti tentang materi yang disajikan oleh dosen serta belum termotivasi untuk memperdalam materi secara mandiri. Jumlah mahasiswa secara keseluruhan dan jumlah mahasiswa dalam satu kelompok yang relatif besar juga menjadi kendala sehingga tidak seluruh individu dapat menunjukkan partisipasinya.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Ketika pertemuan ketiga berakhir dosen mengingatkan kembali kepada mahasiswa untuk membaca dan mengkaji materi yang akan disampaikan pada minggu keempat. Selanjutnya dosen juga mengingatkan kasus analisa Du-pont dan kasus analisa Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana akan dibahas pada minggu kempat, agar tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa. Selanjutnya pada minggu-minggu yang akan datang apabila waktu yang tersedia pada pembahasan kasus tidak cukup maka akan dilanjutkan pada minggu berikutnya. Rekapitulasi Seluruh Kegiatan Perkuliahan Selama 14 Kali Perkuliahan Hasil yang diperoleh : 1. Sebagian besar kasus-kasus yang diberikan dapat diselesaikan mahasiswa secara benar walaupun masih terdapat sistematika penyelesaian yang tidak berurutan. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara benar adalah kasuskasus yang dalam penyelesaiannya tidak begitu memerlukan kajian teori yang lebih dalam 2. Terdapatnya kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak benar, kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan yaitu kasuskasus yang memerlukan kajian teori lebih dalam dan rumit untuk menyelesaikannya secara benar. Selain itu akibat jumlah mahasiswa yang besar dan jumlah materi yang relatif banyak dalam satu kali pertemuan membuat efektivitas daya serap mahasiswa terhadap penjelasan dosen menjadi rendah yang tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan untuk menyelesaikan kasus. 3. Perlu ditambahkan kesiapan mahasiswa berupa penguasaan materi yang diperoleh dari mata kuliah-mata kuliah sebelumnya tetapi sangat penting untuk mata kuliah Manajemen Keuangan juga berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan metode pengajaran ini. 4. Perkembangan partisipasi mahasiswa dalam setiap pembahasan kasus menunjukkan peningkatan setiap minggunya. Namun tidak dapat dipungkiri dalam setiap kelompok dipastikan terdapat beberapa mahasiswa yang partisipasinya sangat menonjol dan juga masih terdapat mahasiswa yang pasif.

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

5. Perolehan nilai mahasiswa dibandingkan dengan hasil sebelumnya : Indikator A B+ B C D E

Baseline 10% 10% 15% 37,5% 27,5% -

Hasil Akhir 17% 12% 21% 30% 20% -

Dari hasil akhir menunjukkan jumlah mahasiswa semakin meningkat (dalam presentase) untuk memperoleh Nilai A dan B. Sedangkan untuk Nilai C dan D terjadi penurunan. Namun metode pengajaran ini belum berhasil mencapai target. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama 14 kali pertemuan, metode pengajaran ini bisa memberi hasil yang lebih baik apabila kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perkuliahan dapat diminimalkan Kendala yang dihadapi : 1. Jumlah mahasiswa yang relatif besar menyebabkan : a. Terganggunya konsentrasi mahasiswa terhadap penjelasan dosen b. Secara individual mahasiswa tidak dapat berpartisipasi secara maksimal c. Dosen tidak dapat memberi perhatian secara merata dan memberi motivasi secara individual terhadap mahasiswa 2. Kondisi dan fasilitas ruangan menyebabkan proses perkuliahan tidak efektif baik dalam penggunaan waktu maupun dalam pembahasan kasus 3. Materi Manajemen Keuangan dalam satu semester muatannya terlalu banyak sehingga efektifitas daya serap mahasiswa terhadap pembahasan teori menjadi rendah Keberlanjutan : Efektivitas Metode Partisipatif dapat ditingkatkan dengan cara : a. Menambah kelas paralel agar satu kelas tidak lebih dari 50 orang mahasiswa, namun juga harus dijaga jangan sampai kurang dari 20 orang agar efisien. b. Penyediaan ruangan beserta fasilitasnya yang sesuai dengan kegiatan pembahasan kasus secara berkelompok ataupun model seminar.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Menyesuaikan jumlah materi dengan frekuensi perkuliahan, khusus untuk Manajemen Keuangan, materi yang semula diperuntukkan untuk satu semester dapat dibagi untuk dua semester d. Harus tersedia Modul Ajar yang lengkap sehingga mahasiswa mempunyai pedoman yang lebih terarah untuk mengikuti perkuliahan.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Metode partisipatif dengan menggunakan kasus pada mata kuliah Manajemen Keuangan dapat memperbaiki perolehan nilai mahasiswa dengan data sebagai berikut : 17% dari jumlah mahasiswa memperoleh Nilai A sedangkan sebelum penerapan metode ini hanya 10%, + 12% memperoleh B sebelumnya 10%, 21% memperoleh Nilai D sebelumnya 15%, 30% memperoleh Nilai C sebelumnya 37,5% dan 20% memperoleh Nilai D sebelumnya 27,5%. Selain terjadi perbaikan dalam perolehan nilai penerapan metode ini juga menjadi tempat pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara baik, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa. Penggunaan metode pembelajaran ini pada Mata Kuliah Manajemen Keuangan belum mencapai target yang diharapkan akibat kendala-kendala sebagai berikut : jumlah mahasiswa relatif besar, belum tersedianya ruangan kuliah beserta fasilitasnya yang sesuai dengan kegiatan pembahasan kasus secara berkelompok dan muatan materi Mata Kuliah Manajemen Keuangan untuk kegiatan selama satu semester terlalu banyak/padat. Saran Agar hasil dari penerapan metode partisipatif dengan menggunakan kasus lebih efektif sebaiknya juga perlu direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu mengenai (a) jumlah mahasiswa yaitu dimungkinkan penambahan kelas parallel apabila mahasiswa relatif banyak, (b) penyediaan ruangan dan fasilitas ruangan yang sesuai dengan kegiatan pembahasan kasus secara berkelompok, (c)

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

muatan materi yang sesuai untuk kegiatan perkuliahan selama satu semester. Sebaiknya mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah dengan menggunakan metode pembelajaran ini harus menguasai materimateri mata kuliah yang diambil sebelumnya terutama bagi mata kuliah yang berperan sebagai penunjang bagi mata kuliah lain. Sebagai contoh mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Manajemen Keuangan harusnya sudah memahami dan menguasai laporan keuangan serta cara penyusunannya yang diperoleh dari mata kuliah sebelumnya yaitu Pengantar Akutansi.

DAFTAR PUSTAKA Gentile, M.C., 1990, Twenty – Five Question to Ask You as You Begin to Develop a New case Study, Boston : Harvard Businness School Publishing, No. 9-391-042. Grag, C.I., 1940, Because Can’t be Told, Boston : Harvard Businness Scholl Publishing, No. 9-451-005. Herreid, CF, 1994, Case Studies in Science ; A Novel Method of Science Education, VA : Journal of College Science Teaching, February, pp. 221-229. Hergenhahn, B.R., 1976 An Introduction to Theories of Learning, Englewood Clifficts, New Jersey : Prentice Hall. Leenders, M.R. dan J.A. Erskine, 1978, “Case Research : The Case Writing Process,” London, CA : Research and Publication Division, Schools of Businness Administration, University of Ontario, Second Edition. Shapiroo, B.P., 1984, Hionts for Case Teaching, Boston : Harvard Businness School Publishing, No. 9-587-052.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

RESENS I BUKU

Judul Buku Pengarang Penerbit Spesifikasi

: : : :

Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen Husein Umar PT. Gramedia Pustaka Utama Cover+xiii+(isi 510 halaman)

Gelombang krisis ekonomi yang melanda negeri ini membuat banyak perusahaan langsung runtuh, bertahan hidup sebisanya, atau mati perlahan-lahan setelah melakukan berbagai penghematan dan perampingan sanasini. Faktor utamanya jelas yaitu daya beli masyarakat merosot drastis seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah. Masyarakat menjadi sangat penuh pertimbangan ketika hendak membelanjakan uang mereka. Mereka menjadi sangat selektif dalam memilih produk atau layanan jasa. Kondisi ini mau tidak mau memaksa setiap perusahaan untuk menangkap dengan jeli dan mengerti dengan tepat apa yang sungguh-sungguh mereka butuhkan. Kalau perlu, perusahaan harus mengubah jenis produk/layanan jasa yang selama ini mereka andalkan dan sekarang macet. Untuk mengetahui dan menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat tersebut, perusahaan harus melakukan riset atas perilaku konsumen dan riset pemasaran. Buku Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kedua riset ini sangat dibutuhkan, bahkan mutlak, mengingat pesatnya perubahan dan perkembangan yang terjadi pada abad ini, globalisasi, perdagangan bebas, revolusi teknologi dan sebagainya. Kedua riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data, memberikan informasi yang seakurat mungkin untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan solusi yang efektif dan efisien sehingga roda perusahaan terus berputar karena mampu menjawab kebutuhan dan harapan konsumen. Buku ini dirancang untuk mereka yang sedang mempelajari bidang ini, yakni para mahasiswa program sarjana dan pascasarjana ekonomi dan manajemen, dan mereka yang secara langsung bersentuhan dengan bidang ini. Karenanya, buku ini disusun dengan amat

sistematis dan dipaparkan dengan sederhana, jelas dan mudah dipahami karena disertai contoh kasus konkret sebagai ilustrasi dan pembanding. Tentang penulis Drs. Husein Umar, SE, MM, MBA; merupakan Lektor Kepala dan Business Research Specialist yang telah banyak menerbitkan buku-buku ilmiah dalam bidang bisnis dan hingga saat ini sebagai konsultan manajemen. Buku berisi 510 halaman ini terdiri dari 13 Bab yang membahas antara lain : Peranan dan langkah riset pemasaran dalam bisnis, Medan riset manajemen pemasaran dan perilaku konsumen, Pendifinisian dan perumusan masalah dan hipotesis, penentuan metode dan desain riset; variabel data dan sumber data; pengumpulan dan pengolahan data, statistika dan penganalisaan; penginterpretasian hasil olahan, pembuatan kesimpulan dan saran, serta pembuatan laporan hasil riset. Buku mengenai riset untuk kasus pemasaran dan perilaku konsumen ini mudah dipelajari walau secara otodidak dan dapat dijadikan bahan referensi bagi para pembaca. Selamat membaca. Peresensi : Irwan Purnama Putra, SE (Staf Balitbang Provsu).

INOVASI : Vol. 6. No. 1, Maret 2009

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

PEDOMAN PENULISAN MEDIA LITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Naskah berupa hasil pemikiran dan analisis ilmiah yang disajikan dalam bentuk essay dan atau hasil penelitian. 2. Naskah belum pernah diterbitkan oleh media lain baik dalam maupun luar negeri, panjang tulisan antara 15-20 halaman kuarto spasi rangkap. 3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus disertai dengan abstraksi yang ditulis dalam bahasa Inggris. 4. Naskah sebaiknya mencantumkan kata kunci (keywords). 5. Sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk hasil penelitian sebagai berikut : a. Judul b. Abstraksi disertai kata kunci c. Pendahuluan meliputi latar Belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian d. Kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan e. Metode Penelitian f. Hasil dan Pembahasan g. Kesimpulan dan Saran h. Daftar Pustaka 6. Sistematika penulisan untuk artikel berupa hasil pemikiran maupun review teori sebagai berikut : a. Judul b. Abstraksi disertai kata kunci c. Pendahuluan meliputi latar Belakang, perumusan masalah dan tujuan. d. Kajian literatur e. Pembahasan f. Kesimpulan dan saran g. Daftar Pustaka 7. Pustaka Acuan disajikan mengikuti urutan alfabet; tahun terbit ditempatkan setelah nama pengarang, contoh penulisan sebagai berikut : Cheema, G. Shabbir. 1983. Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries. Sage Publication. 8. Redaksi berhak mengedit tata bahasa dan ejaan naskah yang dimuat tanpa mengurangi maksud dan tujuan tulisan. 9. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file dalam disket disertai dengan nama, alamat, no telepon dan fax (bila ada) serta dilengkapi dengan curriculum vitae. Naskah yang tidak dimuat tidak dikembalikan kecuali ada permintaan dari penulis. Kepada penulis yang naskahnya dimuat akan diberikan 1 eksemplar buletin sebagai tanda bukti pemuatan.