Edisi 09/Tahun VI/Juni 2010

Foto : antarajatim.com

Edisi 09/Tahun VI/Juni 2010

Kibar Daerah

Halaman

Wawancara

Butuh Kepastian Kebijakan Pemerintah

10

Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ancaman penyebaran muatan porno juga membuat sibuk beberapa instansi di pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Tengah. Kepala Biro Humas Pemrov Jawa Tengah Agus Utomo mengakui sulit untuk memantau peredaran konten porno di kalangan masyarakat.

Halaman

Henri Subiakto

4

Pemberitaan tentang kasus pornografi di media massa mengundang pertanyaan mengenai kepatutan dan kemanfaatan bagi publik. Jika media cermin masyarakat, disamping menyajikan fakta media pun memiliki peran kontrol sosial untuk pendidikan publik.

Mewaspadai Muatan Porno asalah porno terus mendapat sorotan publik. Ada yang pro maupun yang kontra atas produksi, penyimpanan, dan penyebaran konten porno. Di tengah kondisi seperti itu, sebaran materi porno pun makin meluas melalui beragam media.

Mengutip hasil survei yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada awal Mei 2010 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring menyebutkan bahwa 97 persen dari 4500 siswa SMP dan SMU di Indonesia sudah pernah menonton video porno. "Sebanyak 92,7 persen pernah melakukan ciuman bibir, dan 62,7 persen siswa pernah melakukan hubungan badan," kata Tifatul dalam beberapa kesempatan.

Keprihatinan Tifatul Sembiring juga dirasakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman. Ia takut jika dibiarkan akan membahayakan generasi muda yang gampang mengakses informasi sebagai konsekuensi modernisasi, globalisasi, dan liberalisasi.

"Pemerintah harus segera membuat regulasi pornografi dan pornoaksi yang jelas dan tegas agar kasus-kasus serupa tidak terulang dan bisa menjerat pelakunya dengan hukuman yang setimpal. Karena sampai saat ini, undang-undang yang ada belum dapat menjerat pelakunya ke jalur hukum," tandas Irman.

M

Abaikan Budaya Lebih lanjut Irman Gusman menyatakan bahwa kasus

berkaitan dengan porno itu menandakan adanya pergeseran budaya masyarakat Indonesia. "Kasus-kasus tersebut menggambarkan dinamika dan pergeseran sosial yang menjauhi budaya ketimuran kita," katanya.

Sementara itu, Tifatul Sembiring mengatakan persebaran konten porno akan mengakibatkan preseden buruk. "Itu melecehkan nilai dasar kita Pancasila, karena Pancasila mengajarkan untuk taat pada ketuhanan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu akan bisa menambah beban pemerintah dalam penanganan seks bebas," ujarnya seraya menambahkan bahwa setiap tahun pemerintah menghabiskan anggaran sebesar Rp180 miliar untuk biaya penanggulangan seks bebas.

Batasi Tifatul Sembiring telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk tidak meloloskan konten-konten negatif. "Saya meminta ISP untuk meminimalisasi konten negatif. Mulai konten pornografi, kekerasan hingga judi online," kata Tifatul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Jakarta Rabu (16/6).

Hal itu sebagai salah satu upaya untuk membatasi persebaran konten negatif melalui jaringan internet. Upaya lain yang sedang dikembangkan adalah mengkampanyekan Internet Sehat dan Aman (INSAN) dimana setiap pengakses internet diberikan pemahaman dan alat untuk menyaring konten negatif, termasuk muatan porno.

Pelibatan Masyarakat Tidak ada jaminan memang, prilaku seks bebas yang kerap terjadi di remaja, memang dipicu oleh sering mengakses muatan porno. Tapi tidak ada yang menjamin juga jika setelah mengonsumsi muatan porno Kalau untuk anak- sesorang tidak terobsesi untuk anak dan remaja, ini melakukan hal yang sama.

Sekalipun penyebaran kan bahaya sekali, muatan porno telah diatur dalam sebab konten porno Undang-Undang Pornografi serta bisa membuat UU Informasi dan Transaksi ketagihan. Perlu Elektronik, namun peran pantauan orangtua masyarakat sangat diperlukan terhadap anakuntuk memastikan bahwa muatan anaknya porno tidak merusak anak bangsa ini.

Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Masayu S Hanim, mengingatkan para orangtua untuk turut memantau tayangan dan informasi yang diakses anak-anak. "Kalau untuk anak-anak dan remaja, ini kan bahaya sekali, sebab konten porno bisa membuat ketagihan. Perlu pantauan orangtua terhadap anak-anaknya," kata Masayu. ***

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika menyarankan pemakaian beberapa aplikasi filter konten internet yang negatif diantaranya:

www.insan.or.id

www.nawala.org

1. Perangkat Internet Sehat & Aman untuk Anak Indonesia (PERISAI).

Sistem operasi ini bisa diunduh secara gratis di ftp://dl2.foss-id.web.id/iso/perisai 2. Trust positif Sistem ini memberikan perlindungan terhadap akses internet berdasarkan daftar informasi sehat dan terpercaya (TRUST+ List). www.trustpositif.depkominfo.go.id 3. Nawala Project Layanan ini sejak awal dirancang untuk menerima masukan langsung dari komunitas internet dan Masyarakat Umum yang menjadi pengguna layanan. Masukan inilah yang ditelaah oleh Tim Nawala Project untuk menentukan apakah sebuah situs layak di filter atau tidak. Informasi lengkap mengenai Nawala Project bisa dilihat di www.nawala.org

2

Edisi 09

Beranda

www.bipnewsroom.info

Tahun VI Juni 2010

Lebih Cerdas Menyikapi Porno Muatan porno tak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Porno bukan hanya milik negara-negara liberal, tetapi di negara dengan penduduk muslim terbesar seperti Indonesia beragam produk porno juga mudah ditemukan.

Mulai dari VCD, film, novel, buku, majalah, cerita, ungkapan dalam siaran radio, berita hingga beragam konten yang dibagisebar lewat jaringan internet.

Ketika masyarakat belum terbuka, media massa dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan dan tindakan jorok yang menonjolkan objek seks disebut porno. Saat ide-ide porno sudah dapat dilukis, diukir pada kertas dan kanvas, dan ditemukannya mesin cetak pada abad ke-14, sehingga masyarakat dapat memproduksi hasil cetakan, gambar porno maka istilah pornografi menjadi sangat sering digunakan untuk menandai gambar porno itu, sampai saat ini.

Kini, di era masyarakat terbuka dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat, maka konsep pornografi telah bergeser dan berkembang.

Ada yang berbentuk gambar (pornografi), teks (pornoteks), suara (pornosuara), gerakan (pornoaksi), gabungan tampilan itu semua dalam media (pornomedia) sesuai dengan karakter masing-masing media.

Masalah itu menjadi kian runyam ketika media massa, khususnya penyiaran, mengekspos besar-besaran berbagai kasus porno. Sekalipun pemberitaan adalah cermin realitas sosial, namun menjadi tidak wajar ketika media mulai menyajikan gambaran kasus porno dengan vulgar karena konten media sebagian bisa langsung hadir di ruang keluarga dan diakses oleh anak-anak.

Sekalipun porno adalah hal yang alamiah --artinya selalu ada karena tidak bisa dilepaskan dari tubuh manusia yang memiliki nilai keindahan-namun permasalahan yang mengemuka apakah

Informasi Lelang

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

Regulasi tentang hak warga negara memperoleh informasi merupakan salah satu instrumen yg baik dalam menciptakan iklim bernegara dan bermasyarakat yang transparan dan bertanggung jawab, sebab melalui instrumen ini akan tercipta mekanisme pengawasan publik melalui keterbukaan informasi dalam berbagai sektor dan institusi baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat ada pelelangan barang dan jasa Tahun Anggaran 2010.

Kegiatan pemasukan dokumen penawaran tanggal 11,12 dan 14 Mei 2010, tempat di PKBM Negeri 24 Tomang, Jl. Rawa Kepa XIII, Jakarta Barat. Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari Jumat, 14/5/2010.

Disinilah kami dari komponen masyarakat sangat kesulitan memperoleh informasi, yang mana ketua panitia lelang beberapa kali kami kunjungi

di kantor tidak pernah ada di tempat. Walaupun demikian, kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat adalah pusat tempat informasi kami, akan tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak mempunyai informasi.

Pada tanggal 22 Mei 2010 kami datang ke Kepala Sudin Pendidikan Menengah Jak-bar untuk menanyakan hal tersebut diatas akan tetapi pada saat itu Ka. Sudin tidak ada ditempat.

Pada tanggal 22 Mei 2010 kami mengirim surat kepada Ketua Panitia Lelang dan Kepala Sudin Jakarta Barat, yg isinya mengenai keterbukaan Informasi.

Saya sebagai warga negara Indonesia tidak tahu harus berbuat apa? kemana kami harus berlindung atas hak warga negara Indonesia? Kami mohon bantuan bapak/Ibu. David via bip.depkominfo.go.id

Debat Publik dan Privat Kalau boleh saya bilang,

setiap manusia bebas mengekspresikan Elektronik. Semua itu adalah upaya negara keindahan tubuh dan hasrat seksualnya ke dalam memilah ranah publik dan privat berkaitan ruang publik? Harus disadari bahwa hidup sosial dengan konten porno.Pembatasan muatan porno memerlukan sejumlah batasan antara apa yang yang dilakukan negara, sesungguhnya bukan termasuk ruang publik dan privasi. pelanggaran hak asasi manusia, sebab semua Jika muatan porno dibiarkan tersebar luas negara maju juga memberlakukan pembatasan dengan dalih sebagai "hak warga negara", tentu terhadap muatan porno. Bahkan negara liberal ada sebagian warga negara yang terancam pun tak mengizinkan pornografi tersebar secara kepentingannya. Sebaliknya, dalam sebuah bebas dan meluas, perbedaan yang ada mungkin masyarakat multikultur seperti Indonesia, bila pada tingkat toleransi pembatasan. dilarang sama sekali itu pun akan bertentangan Namun demikian, media dan masyarakat dengan hak sebagian warga negara lainnya yang pun bisa mengambil peran dalam menciptakan tidak menganut keyakinan serupa. sebuah titik temu atau keseimbangan antara Harus disadari, persoalan porno sangat penghargaan terhadap ruang publik dan ruang kompleks, sebab porno tidak berdiri sendiri privat serta kejelasan garis batas atas muatan dan lepas begitu saja dari beragam aspek porno. Bagaimanapun, media bisa memainkan sosial masyarakat. Dari sisi moral, porno dua sisi yang berbeda. Media bisa menjadi akan ditanggapi secara berbeda dalam setiap faktor kunci yang memberikan pencerahan kasus dan latar belakang dan mencerdaskan bagi publik, budaya masyarakat. Dari sisi menumbuhkan optimisme, dan hukum, istilah porno pun masih menguatkan budaya bangsa. membutuhkan pembuktian yang Namun pada sisi lain, media juga Kegelisahan akan akan mengundang debat tafsir bisa melumpuhkan, menjadi alat porno pada dasarnya akan batasan memiliki muatan perusak tatanan kehidupan, merupakan kegelisahan porno atau tidak. Akan tetapi, satu bahkan disintegrasi bangsa. sosial, sebab akan hal yang pasti, soal porno bukan Oleh karena itu, tanggung jawab sangat berkaitan hanya masalah pemerintah saja, m edia dalam m em bangun dengan kehidupan tapi juga merupakan masalah kita budaya masyarakat harus tetap dan berdampak pada bersama. diletakkan sebagai prioritas masyarakat Di titik inilah dibutuhkan peran utama. pemerintah agar terjalin harmoni Kegelisahan akan porno antara wilayah publik dan privasi. pada dasarnya merupakan Kepastian hukum yang berkaitan kegelisahan sosial, sebab dengan produksi muatan porno akan sangat berkaitan dengan dan penyebarannya pun telah kehidupan dan berdampak pada dimuat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat 2008 tentang Pornografi. Undang-undang itu harus lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi memberikan perlindungan bagi warga negara berbagai konten porno. Dengan kultur Indonesia dari muatan porno, terutama bagi anak dan yang sangat beragam, persoalan porno akan perempuan. Sementara itu penyebaran konten bersinggungan dengan akar budaya dan latar porno melalui jaringan internet pun sangat belakang keagamaan. Tapi jangan sampai dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 11 gara-gara porno kita menjadi masyarakat Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi hipokrit, menghujat beragam produk porno tapi menikmatinya di ruang yang lebih pribadi. (m)

merekam kegiatan seksual dalam telepon seluler dan perangkat teknologi yang lain sama dengan "menaruh uang di jalanan". Karena itu pendapat yang memposisikan pelaku video mesum sebagai urusan privasi merupakan pandangan yang tidak realistis dalam konteks kemajuan teknologi yang ada. Menaruh kegiatan yang semestinya urusan privat tersebut ke dalam ponsel merupakan tindakan yang sengaja ingin menempatkan materi kegiatan itu ke ranah publik. Dengan perkembangan teknologi saat ini, setiap orang akan dengan mudah bisa mengambil "uang di jalanan" tersebut. Sangat konyol kalau video mesum itu masih dikatakan sebagai urusan privat.

Catur via bipdepkominfo.go.id

SK Fiskal Apakah Surat Keterangan Fiskal yang dikeluarkan Kantor Pajak merupakan termasuk di dalam dokumen yang bersifat Rahasia ?

Evand Christian via bip.depkominfo.go.id

Telepon Pedesaan

Saya Ade merupakan salah satu warga desa yang sangat mengharapkan desa saya bisa mengakses line telepon dan internet. Saya tinggal di Kampung Pasir kalong, Desa Sukakarya, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.

Setelah saya membaca berita pemerintahan dari website ini Edisi Juni 2009 bahwa "...dari total desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sebanyak 31 ribu, pada akhir 2009 dan paling lambat awal 2010, sudah tuntas jaringannya. Paling lambat awal 2010 semua penduduk pedesaan termasuk desa terpencil sekalipun sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi bahkan internet".

Kemudian saya mencoba membuat kajian terhadap peranan teknologi informasi dengan tema teknologi informasi dan pedesaan. saya mencoba mengangkat isu "Dengan Desa Pintar Membuka Peluang". Dalam pembahasan ini saya coba tuangkan latar pelakang dari pembuatan kajian

saya serta permasalah dan pemecahan masalah, dimana hal tersebut saya rangkum dalam file persentasi dalam bentuh extention .pdf (Teknologi Informasi dan Pedesaan.pdf) yang saya lampirkan dalam lampiran kontak informasi ini.

Setelah itu saya mencoba untuk mulai mengimplementasikannya, dimana salah satu nya dengan mencoba mengujukan permohonan ke PT. Telkom untuk pemasangan telepon rumah di kampung saya, namun dikarenakan belum ada line telepon ke tempat tinggal saya maka pemasangan telepon pun belum bisa dilakukan pihak provider. Oleh karena itu saya mencoba memberikan informasi agar daerah saya yang masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi, agar mendapat pemerataan pemanfaatan teknologi informasi, dengan dukungan dari pemerintah ataupun instansi terkait agar pemerataan teknologi informasi bisa merata. Terima kasih, saya mohon informasinya.

Ade Mulyana via bip.depkominfo.go.id

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Listya; Elpira Indasari N; Taofik Rauf; Doni Setiawan. Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks.

(021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 09

Tahun VI Juni 2010

3

Utama

www.bipnewsroom.info

Beleid Porno Dalam UU No 44/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pornografi, sangat jelas ditegaskan soal larangan dan batasan terkait kegiatan pornografi.

Sumber Gambar : http://www.mega-science.com

Pasal 4 UU No 44/2008 Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Tujuan pelarangan pornografi (Pasal 3 UU No 44/2008): a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk; c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Menegakkan Aturan Muatan Porno Indonesia adalah dunia porno yang indah kata seorang peserta diskusi pada sebuah cafe di Taman Ismail Marzuki belum lama ini. Betapa tidak, berdasarkan data google trends negeri ini menduduki peringkat ke tujuh di dunia pengakses situs bermateri porno.

Berdasarkan sebuah hasil riset yang dilansir oleh To p Te n R e v i e w s , s e t i a p detiknya lebih dari 28 ribu orang yang mengakses pornografi di Internet dengan total pengeluaran mencapai lebih dari US$ 3 ribu per detik. Data tersebut juga menyebutkan setidaknya tiap detik ada 372 pengguna Internet yang mengetikkan kata kunci tertentu di situs pencari untuk mencari konten pornografi.

Hasil penelitian Internet Pornography Statistic juga menempati negara peringkat ketiga dalam mengakses situs porno. Pengakses terbanyak situs porno adalah daerah yang merupakan kawasan mahasiswa.

Pabrik Video Kasus video porno sudah pernah merebak berulang kali.

Setiap kali kasus itu mencuat dapat dipastikan beban lalu lintas internet dalam negeri naik lebih dari 50 persen.

“Sebagian besar mensearching

dan download. Ini barulah yang di dunia maya, belum lagi orang per orang yang minta melalui bluetooth,” kata Menkominfo sambil menarik nafas saat breakfast breafing dengan beberapa media massa beberapa waktu silam.

Selain penyebaran, produksi konten porno juga cukup marak di Indonesia. Menurut Ketua Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK), Peri Umar Farouk, per akhir Mei 2007 ditengarai beredar lebih dari 500 video porno asli Indonesia.

“Persentase pelaku terbanyak adalah pelajar dan mahasiswa sampai 90 persen. Bahkan, pertengahan tahun ini saja telah membengkak menjadi 800 video porno,” katanya.

Menurut Farouk, pelakunya hampir dari semua kalangan profesi. “Tapi pelaku terbanyak masih pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya dalam acara konferensi pers Jaringan Pendukung Undang-Undang Pornografi di Press Room DPD RI, Jumat (18/6).

Ketegasan Aturan Maraknya produksi dan penyebaran konten porno jelas membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Jambi, Juniwati T Masjchun Sofwan menilai penyebaran konten porno sudah tidak menghormati norma agama dan sosial, terutama penghormatan terhadap lembaga pernikahan.

“Aspirasi masyarakat daerah, tak hanya dari Provinsi Jambi, namun juga dari berbagai daerah lainnya. Hal ini membuktikan masyarakat telah sangat resah atas masifnya penyebaran video porno serta dampak yang ditimbulkannya,” tegas Juniwati.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Ahmad Ramli menyatakan kejahatan pornografi punya karakter yang berbeda dibanding obyek kejahatan lain. “Jika ini dilakukan secara vulgar atau diumumkan pada khalayak, maka ini akan menjadi pelanggaran hukum.

Tapi kalau dia dilakukan oleh suami istri, di kamar dengan baik, maka ini akan jadi ibadah.

Jadi ada dua kubu yang sangat berbeda di sini,” ujarnya.

Namun demikian, Ramli sepakat jika hukum harus ditegakkan dan diutamakan.

“Pers juga diminta untuk tidak mengganggu independensi dan cara kerja aparat berwenang dengan berita-berita yang terlalu

terbuka. Oleh karena itu ke depan kita harus bisa menjaga independensi tersebut dan mengembalikan semua pada koridor hukum yang benar.

Sanksi moral, sanksi agama adalah juga akan menjadi sanksi yang sangat berat.

Tapi pada saat yang sama mereka yang menyebar luaskan konten-konten negatif harus kita kenakan sanksi yang berat juga,” kata Ahmad Ramli.

Tetap Bijak Menurut Ramli, ada beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan peredaran konten negatif, “Pertama adalah

Persentase pelaku terbanyak adalah pelajar dan mahasiswa sampai 90 persen.

Bahkan, pertengahan tahun ini saja telah membengkak menjadi 800 video porno

pornografi dan privasi, kedua masalah sanksi pidana, sanksi moral dan sanksi agama, ketiga prinsip peringatan dan penyebaran konten, kemudian antara konten pornografi dan pers serta penyiaran dan

penyikapan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ketentuan pidana mengatur masalah upaya memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, m e n y i a r k a n , m e n g i m p o r, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, hingga menyewakan/menyediakan pornografi. “Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan beragam, sesuai dengan tingkat kejahatannya. Sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan minimal 6 bulan. Sedangkan sanksi pidana denda maksimal 7,5 miliar dan minimalnya Rp. 250 juta. Khusus untuk tindak pidana di atas yang melibatkan anak sanksi pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. Sementara bagi pelaku korporasi ketentuan maksimum pidana dendanya dikalikan 3 (tiga),” tambah Ramli.

Oleh karena itu, menurut Ramli segala tindakan yang akan diambil haruslah benar-benar tepat kapan hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang harus ditindak karena melanggar hukum dan kapan hal tersebut tak dapat ditindak karena terkait privasi seseorang. “Kita tidak bisa menggeneralisir itu semua menjadi pelanggaran hukum. ketika kita bicara soal ini,” tandas Ramli.(tr)

4

Edisi 09

Utama

www.bipnewsroom.info

Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika

Foto : Taofiq Rauf/ Elvira

Henri Subiakto

Peran pemerintah?

Pemerintah tidak punya kewenangan untuk menegur apalagi mengekang kembali media massa. Kalau televisi yang punya kewenangan adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sementara untuk media cetak adalah Dewan Pers. KPI berwenang menegur hingga memberikan sanksi, misalnya penghentian program bahkan hingga pencabutan izin siaran.

Namun demikian pemerintah saat ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga semisal KPI dan Dewan Pers sebagai bagian dari koordinasi.

Ada kesan KPI kurang galak?

Kuatkan Fungsi Kontrol Sosial Media Pemberitaan tentang kasus pornografi di media massa mengundang pertanyaan mengenai kepatutan dan kemanfaatan bagi publik. Jika media cermin masyarakat, disamping menyajikan fakta media pun memiliki peran kontrol sosial untuk pendidikan publik.

Pemberitaan tentang kasus pornografi di media massa mengundang pertanyaan mengenai kepatutan dan kemanfaatan bagi publik. Jika media cermin masyarakat, disamping menyajikan fakta media pun memiliki peran kontrol sosial untuk pendidikan publik.

“Memang media tidak menyebarkan pornografi. Tapi sebagian berita cenderung dikemas dan disajikan untuk menjadikan penonton penasaran. Sengaja atau tidak, terjadi pengemasan seperti ini,” tutur Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Henri hal itu menjadi salah satu penyebab penyebaran muatan porno di Indonesia begitu cepat merasuk hingga desa terpencil. “Ada laporan dari teman-teman di daerah, orang-orang di desa terpencil sudah memiliki rekaman video terbaru. Jika ada orang yang belum melihatnya dianggap ketinggalan dan kampungan,” cetus Henri prihatin.

Bagaimana media seharusnya menyikapi muatan porno? Apa peran yang bisa dimainkan media? Berikut petikan hasil wawancara yang dilakukan oleh Taofiq Rauf dan Elvira Indah Sari dari

komunika Sedemikian dahsyat peran media?

Sekali lagi media tidak menyebarkan konten pornografi tapi media menyebarkan virus penasaran pada masyarakat. Orang jadi

ingin tahu dan melihat. Dan ini pengaruhnya juga sangat besar. Ini yang dilakukan media massa.

Saat ini seolah lahir budaya baru bahwa orang yang memiliki informasi tentang pornografi lebih dulu adalah mereka yang hebat. Sementara mereka yang belum melihat atau memiliki dicap kuno atau ketinggalan jaman. Bahkan ada kecenderungan naluri untuk menyebarkan muatan pornografi terbaru makin menguat karena menjadikan seseorang bangga.

Berarti media melanggar aturan?

Sekali lagi tidak seperti itu. Media massa hanya menyebarkan fakta dan berita tentang pornografi.

Dalam undang-undang yang melanggar adalah mereka yang menyebarluaskan konten, men-download, membuat dan menggandakan hal-hal berbau porno. Sementara penyebaran fakta dan berita tidak.

Tapi ada etika yang dilabrak media. Misalnya begini, jika media mengambil keuntungan dari hal tersebut, itu salah.

Dalam ilmu komunikasi, setiap pemberitaan harus ada tujuan.

Jika pemberitaan pornografi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan agar masyarakat cerdas, maka media telah memainkan peran untuk memberikan peringatan pada masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap konten porno. Ini harus.

Akan tetapi jika tujuannya untuk mencari keuntungan, maka media harus menyadari

peran sosialnya. Karena apa?, karena apa yang disajikan media efektif merasuk ke benak sosial masyarakat. Jadi peran sosial tak bisa diabaikan.

Bagaimana menyeimbangkan peran itu?

Media yang profesional adalah media yang jelas perannya sebagai bisnis sekaligus tameng sosial masyarakat. Bisnis harus jalan, tapi peran sosial juga harus dikedepankan. Tapi dalam kasus pemberitaan pornografi sebagian media lupa akan fungsinya dalam memberikan peringatan akan bahaya akses pornografi terhadap berbagai aspek moralitas bangsa terutama bagi anak-anak.

Nah, seharusnya dalam menyiarkan dan memberitakan informasi pornografi, setelahnya atau di tengah pemberitaan ada sisipan pesan mengenai bahaya pornografi. Misalnya terhadap anak, pornografi akan memunculkan addicted, orang akan kecanduan.

Tidak masalah kan misalnya media sedikit menyisihkan sisi bisnis dengan menampilkan peringatan atau tulisan, “Hatihati, Jangan ikut menyebarkan karena menimbulkan persoalanpersoalan hukum dan sosial”.

Jadi media tidak hanya sekadar menyebarkan fakta tentang pornografi tapi juga harus fakta bahwa ada hukuman bagi siapapun yang menyebarkan atau mengakses video tersebut. Harus begitu supaya imbang. Ini yang namanya fungsi obyektif media.

Ini etika profesional dunia jurnalistik.

Saya kira tidak begitu.

Saat ini KPI sudah fokus membenahi masalah-masalah krusial seperti konten di televisi.

Jadi mari kita berikan KPI dorongan dan dukungan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik demi perbaikan tontonan yang lebih berkualitas di televisi.

Jika dicermati penyebaran muatan porno juga melalui jaringan internet, bagaimana penyikapannya?

Ya ini sedikit masalah bagi kita, dan harus dipikirkan.

Penyedia jaringan internet kan punya sarana tapi tidak ikut menyebarkan, hanya penyedia saja. Nah ini perlu ada kejelasan. Pemerintah sudah merancang Peraturan Menteri tentang konten multimedia.

Didalamnya disebut tentang keterlibatan ISP untuk ikut menghilangkan konten-konten yang membahayakan anakanak termasuk pornografi, karena merekalah yang mempunyai infrastruktur dan

media yang profesional adalah media yang bisa menjalani peran bisnis sekaligus tameng sosial masyarakat.

punya kemampuan. Di negaranegara maju setiap ISP ini sudah dibuatkan aturan bahwa mereka wajib menghilangkan konten negatif.

Kontribusi Kementerian Kominfo?

Pemerintah hanya bisa membuat aturan dan penegakkan hukum dilakukan polisi. Kementerian Kominfo lebih pada pembuat regulasi, atau menyediakan program untuk membatasi jangan sampai internet selalu dipakai hanya untuk mendownload kontenkonten negatif. Saat ini cukup banyak yang dikembangkan komunitas internet dan Kominfo sendiri, antara lain Program Nawala, Leksus Sabili, Perisai dan lain sebagainya. Tapi untuk

Tahun VI Juni 2010

menghilangkan kontennya, itu tidak bisa. Harus kerjasama.

Nah kerjasama dengan ISP itu yang dibuat rancangan peraturan menteri.

Tapi sebagian media jurstru menilai ada pelanggaran hak asasi ketika aturan itu dilaksanakan?

Penegakkan hukum ada yang sifatnya aksi kuratif dan ada yang preventif. Mungkin media alergi dengan yang kuratif dan ketika bertemu dengan yang preventif kemudian mengatakan terjadi pelanggaran kebebasan berekspresi.

Saya kira media perlu memahami tujuan mengapa pemerintah melakukan tindakan seperti itu. Ini kan supaya halhal negatif tidak menyebar semakin luas.

Apa langkah pemerintah?

Ya n g b i s a d i l a k u k a n pemerintah terhadap media hanyalah memberikan pemahaman atau berkomunikasi. Pemahaman bahwa apa yang dilakukan merupakan tugas negara untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi kerusakan lebih buruk lagi.

Cuma memang mengenai caranya, bisa kita diskusikan mana yang paling baik. Intinya pencegahan dan itu perintah Undang-Undang Pornografi.

Semua itu adalah tindakantindakan hukum sebagaimana ada dalam pasal-pasal UndangUndang Pornografi dan Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk masyarakat?

Ada program internet sehat. Ini adalah upaya agar penggunaan komputer dan internet dilakukan secara produktif. Tidak menyebarkan pornografi, pencemaran nama baik, tidak boleh menyebarkan penistaan pada agama.

Tapi masalahnya adalah jumlah penduduk kita yang sangat banyak. Menggunakan cara bagaiman mengedukasi masyarakat yang demikian banyak? Sementara Kementerian Kominfo hanya ada di Jakarta. Di daerah tidak ada, kalaupun ada tidak dibawah langsung Kementerian Kominfo.

Nah ini kendala juga.

Solusinya?

Memang harus ada sistem yang lebih efektif untuk mendukung komunikasi. Jika punya anggaran banyak ya bisa menggunakan media nasional.

Tapi bagi pemerintah daerah yang paling ideal dilakukan untuk menangkal pornografi, misalnya bisa menerapkan internet yang sehat misalnya di lingkungan pemerintah digunakan software internet sehat.

Kemudian sekolah dan warung internet. Harus dibuatkan aturan bahwa setiap warnet harus mengaplikasikan sistem misalnya seperti lexus itu, ini untuk mengurangi anakanak ke sana. Jika Warnet yang tidak punya sistem seperti itu, ya tidak usah dikasih ijin. Ini bisa dilakukan.(Vira/Taofiq)

7

Tabloid Tempel

Edisi 09 Tahun VI Juni 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menawar Virus Porno Keprihatinan peredaran konten porno juga dirasakan di kawasan perbatasan negeri ini yang notabene masih dominan kawasan perdesaan. Butuh gerakan bersama pemerintah, media dan masyarakat untuk menawar peredaran konten porno. dihentikan penyebarannya. Video porno memiliki banyak link dan diposting kemana-mana,” kata Tifatul dalam Diskusi mengenai Fungsi Edukasi Media dalam Penanggulangan Pornografi di Jakarta, Kamis (20/6).

Menurut Tifatul, materi porno membuat orang menjadi kecanduan.

“Pornografi di luar negeri merupakan industri yang menghasilkan banyak uang. Berdasarkan penelitian, masyarakat rela menghamburkan USD 3,600 per detik untuk hal yang berbau pornografi atau hal-hal negatif lainnya melalui internet,” katanya.

Tifatul mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi memang memiliki sisi positif yang banyak bagi masyarakat. “Namun apabila tidak diantisipasi dengan perangkat peraturan maka dampak negatifnya akan luar biasa,” jelasnya.

Khusus untuk materi porno, beragam pemberitaan mengenai materi pornografi seolah-olah menjadi iklan yang membuat orang penasaran untuk menontonnya.

“Akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak, orang tua dan masyarakat luas, bukan para pelakunya,” tegas Tifatul Sembiring.

Seperti Kanker Peredaran konten porno memang memprihatinkan. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengibaratkan kontenitu seperti virus yang menyerang tubuh sehingga menyebabkan kanker stadium empat, “Sulit

Ancaman Hukuman Masalah pornografi dalam pandangan Tifatul Sembiring telah melecehkan Pancasila sebagai dasar negara, “Jelas bertentangan dengan ke-Tuhanan dan kemanusiaan,” tandas Tifatul.

Oleh karena itu, dalam peredaran

6

Jamila (38) pegiat kelompok informasi masyarakat di perbatasan Balai Karangan, Sanggau Kalimantan Barat mengaku resah atas peredaran konten porno di kalangan anak muda. “Mereka biasa bertukar video dan gambar melalui telepon seluler,” katanya seraya menyebut bahwa anak-anak usia SMP dan SMA di kawasan perbatasan pun banyak yang sudah akrab dengan perangkat komunikasi itu.

Bagi Jamila, perangkat seluler memang bermanfaat untuk membantu komunikasi, “Tapi apa upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak muda khususnya dari penyebaran konten porno yang bisa merusak moral mereka?”

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh Idrus (73).

Pimpinan kelompok seni Javin (musik islami, red) itu juga merasa miris melihat gaya anak-anak muda sekarang. “Untuk berkesenian saja mereka pada nggak mau, lebih memilih memainkan perangkat canggih. Padahal banyak sisi positif yang bisa dikembangkan dari seni tradisional,” tuturnya sambil menceritakan penurunan minat generasi muda terhadap kesenian tradisional.

muatan porno, pelaku maupun pengedar bisa dikenakan hukuman pidana. “Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ancaman Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tambah Tifatul.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Ahmad Ramli.

Menurutnya selain pasal pidana, pelaku video porno juga mengalami hukuman yang lebih berat berupa sanksi sosial dan moral. “Belum lagi dosa yang ditanggung,” cetus Ramli.

Pelaksana Tugas Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti menegaskan bahwa dalam mengatasi peredaran materi porno, tindakan yang bisa dilakukan pemerintah berupa pencegahan atau preventif, pemulihan (rehabilitasi), represif, serta pengawasan. “ Ti n d a k a n p r e v e n t i f y a n g dilakukan adalah dengan kampanye yang melibatkan masyarakat guna mengetahui bahaya pornografi.

Kampanye dengan pemasangan spanduk, poster dengan katakata, misalnya Mari Kita Lawan Pornografi. Penyuluhan, dialog interaktif, diskusi mengenai bahaya pornografi perlu dilakukan,” katanya.

Mengenai rehabilitasi, dalam pandangan Sri Danti bisa dilakukan konseling dan pendampingan terhadap anak. “Sedangkan represif, apa yang dilakukan oleh kepolisian, seperti mencari pelaku dalam video porno, dan menangkap pengedar video porno. Sementara pengawasan dan menghalangi akses pornografi bisa dilakukan dengan memblokir situs porno,” tegas Sri Danti.

Gerakan Bersama Menurut Sri Danti, pemerintah memang tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah dan memberantas peredaran materi porno. “Peran keluarga pun sangat besar. Keluarga di sini bukan hanya ibu saja tetapi juga bapak, suami-istri,” ujar wanita berlesung pipit ini.

Peran orang tua juga sangat menentukan dalam pengawasan terhadap anak-anaknya, khususnya dalam mengakses internet atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. “Orang tua dapat mencegah anak untuk tidak memiliki ponsel yang canggih karena semakin canggih ponselnya, lalu lintas konten-konten negatif pun akan semakin mudah dimiliki.

Usahakan pula agar komputer tidak ditaruh di dalam kamar anak,” tandas Sri Danti.

Lebih lanjut, Sri Danti menyatakan bahwa komunikasi diantara orang tua dan anak sangat penting.

“Dampingi anak dan ciptakan komunikasi dua arah. Biarkan anak bertanya kepada orang tua, tidak lagi dari luar rumah.

Sekolah juga berperan, dengan memasukkan kurikulum biologi.

Bukan pendidikan seks,” kata Sri Danti.

Ada juga cara sederhana yang ditempuh Widodo (35). Bapak dua anak ini tidak membatasi waktu anaknya ketika mengakses internet, namun mengantisipasi dengan meletakkan komputer di ruang tengah. “Berkala saya juga memeriksa telepon seluler anak yang berfasilitas kamera.

Untungnya ia sukanya hanya ambil gambar kereta api,” katanya seraya menambahkan bahwa orang tua harus selalu dekat dengan anak dan jangan pernah lengah sedetikpun. (lida/elvira)

8

HINDARI MATERI PORNO

Bagaimana Memahami

Video Porno?

Menyikapi maraknya peredaran video, gambar dan materi porno lainnya semua pihak perlu cerdas dan lebih bijak. Berikut cara mencegah akses konten negatif yang bisa diterapkan pengguna internet.

Tips Bagi Kalangan Umum: 1. Jauhkan keinginan mengakses konten porno, miliki mental positif.

2. Hati-hati link atau pesan yang mencurigakan agar tidak terjebak mengakses konten porno. Waspadai attachment dari e-mail sampah (spam). E-mail semacam itu banyak dipakai untuk menyebarkan konten negatif.

3. Gunakan mesin pencari jika ingin mencari alamat suatu situs. Aktifkan “Safe Search” (atau “Telusur Aman”) pada mesin pencari.

4. Hindari situs yang berisi konten-konten ilegal/bajakan, karena biasanya situs seperti itu memajang banner porno yang memancing keinginan Anda untuk mengkliknya.

5. Pasang program penyaring konten porno. Program ini bisa dicari dengan bantuan mesin pencari, gunakan kata kunci “porn blocking software” atau “pornography filter software”.

6. Gunakan DNS Nawala. Cara ini bisa menghindarkan komputer tidak hanya dari situs-situs porno, tapi juga dari situs-situs negatif lainnya seperti yang bertujuan menyebarkan virus, malware atau phising.

Program ini bisa dicari dengan bantuan mesin pencari 7. Pastikan komputer bersih dari konten porno.

Tips Bagi Orang Tua/Guru: 1. Ikuti perkembangan teknologi. Kenali situs sosial dan software/aplikasi jejaring sosial apa yang tengah digandrungi dan banyak diinstal di komputer atau ponsel.

2. Beri pengertian kepada anak/murid dengan komunikasi yang baik tentang fenomena penyebaran konten porno di internet. Jelaskan kepada mereka bahwa memiliki atau menyebarkan konten tersebut merupakan pelanggaran hukum dan berisiko buruk.

3. Sedapat mungkin letakkan komputer di ruang tengah / ruang keluarga yang dapat terpantau.

4. Pasang program penyaring konten porno. Program ini bisa dicari dengan bantuan mesin pencari, gunakan kata kunci “porn blocking software” atau “pornography filter software”.

5. Usahakan tidak membelikan ponsel yang canggih atau multimedia kepada anak. Semakin canggih ponselnya, lalu lintas konten-konten negatif pun akan semakin mudah.

6. Periksa isi ponsel anak/murid secara berkala.

7. Beri tahu anak untuk melapor pada orang tua saat mereka mendapat kiriman foto/kalimat porno, beri tahu mereka untuk langsung menghapusnya dan tidak menyebarkannya ke orang lain meskipun ke teman-teman dekat sekalipun.

8. Tanam kebiasaan pada anak agar mereka tidak segan berkomunikasi dengan orang tua atau sosok yang lebih dewasa mengenai konten porno yang marak beredar. Beri arahan yang benar saat anak bertanya soal isu atau pemberitaan terkait konten porno yang banyak beredar.

Oleh:

Teguh Imawan Direktur Kajian Media & Literasi TV (KameliaTV)

Pro kontra sikap publik mencuat memandang peredaran video porno mirip-mirip beberapa artis.

Nuansa berspiritkan nilai religiusitas bertarung dengan cara pandang atas nama hak berekspresi dan privasi. Pertempuran gagasan tersebut membuka kembali kotak pandora seputar problem masyarakat memandang kesopanan, kepantasan, serta kesusilaan, di mana video porno mirip artis itu teronggok di dalamnya.

Mengenai pornografi, catatan sejarah menunjukkan warga selalu berselisih pemahaman soal bagaimana mendefinisikan dan mengukur pornografi. Polemik merebak mulai era orator ulung Demosthenes Yunani kuno (382322 SM), hingga zaman multimedia kini. Selama lebih 2000 tahun, pornografi masih kontroversial.

Sebagian menghujat, pihak lain membela karena menikmati langsung atau tak langsung.

Foto : Agus S Budiawan

(lida/elvira)

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring

Paling Penting Bangun Kesadaran Banyak jalan dilakukan untuk membatasi penyebaran konten porno. Selain peraturan perundangundangan yang memberikan sanksi tegas, juga panduan etika dan moral yang bisa mengikat secara sosial. Bagi Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika, penanaman nilai agama yang kuat pada tingkat keluarga juga bisa jadi solusi. “Kita tidak bisa setiap saat mengontrol aktifitas yang dilakukan anak. Oleh karena itu, jika nilai dan norma agama dalam keluarga diterapkan secara benar, saya yakin, segencar apapun serangan pornografi itu, tak akan dihiraukan,” tandasnya.

Apa upaya Kemenkominfo?

Hal paling penting yang harus kita lakukan adalah membangun kesadaran bersama. Kembali lagi, awalnya bersama orang tua, keluarga, masyarakat, guru atau sekolah. Nah, setelah itu baru penegakkan aturan.

Sebelum ada video-video yang saat ini marak itu, kita sudah kerjasama dengan AWARI (Asosiasi Warung Internet Indonesia) untuk memasang filter anti pornografi di warnet-warnet. Tujuannya agar para pengguna warnet dilindungi dari hal-hal yang negatif, terutama pornografi dan kekerasan.

Kepada Internet Service Provider (ISP) Kemenkominfo juga sudah meminta agar tidak gegabah meloloskan konten-konten negatif, termasuk didalamnya pornografi, kekerasan hingga judi online.

Selain itu kami juga sedang gencar mengkampanyekan Internet Sehat dan Aman atau Insan. Kampanye ini juga berupa desakan untuk memblok secara langsung konten-konten negatif yang dianggap membahayakan moral bangsa.

Jalan Pornografi Konsekuensi tarik-menarik itu, muncullah dua jalan utama mensikapi pornografi. Pertama, “Ala Skandinavia”, yang memberikan saja kelonggaran penuh kepada masyarakat, karena pada akhirnya toh masyarakat bosan sendiri. Contohnya, Denmark setelah empat tahun memberikan kebebasan hidup bagi pornografi, pada akhirnya mereka menerima secara wajar. Bahkan, secara ekonomis, terjadi penurunan volume perdagangan pornografi lebih dari separo, semula Rp 30 Miliar menjadi Rp 12 Miliar. Artinya, waktu empat tahun telah cukup menjadikan warga Denmark jenuh sendiri.

Sementara itu, jalan “Ala Inggris atau Amerika Serikat” memandang pornografi hanya bisa ditolelir setelah menilai masyarakat dikategorikan pantas dan layak menerimanya. Pada tahun 1928, Inggris melarang novel “Lady Chatterley’s Lover” karya Sastrawan D.H. Lawrence, karena mengungkap kisah istri bangsawan Inggris yang masih muda bersuami bangsawan yang cacat dan impoten. Lantas, istri tersebut tergoda dan serong dengan tukang kebunnya hingga memiliki anak.

Selama 32 tahun novel itu dilarang beredar lantaran dianggap sangat cabul dan menyinggung harkat dan martabat bangsawan. Inggris mencabut larangan pada tahun 1960, setelah melalui peradilan sengit, sementara Amerika Serikat mencabut larangan novel di 1959.

Meski beda jalan, keduanya memiliki esensi sama. Dalam jalan itu mengandung pandangan, sikap masyarakat dan negara terhadap pornografi dinamis sifatnya, tergantung kematangan dan gelora dominan jaman. Kondisi tersebut pernah dialami Indonesia, semula musik “ngak-ngik-ngok” Koes Bersaudara dianggap tabu, lalu laku. Novel Pramudya Ananta Toer dari dicekal, menjadi terkenal.

Dulu adegan cium dalam iklan TV maskapai penerbangan Garuda diprotes pemirsa karena dipandang tak sopan dan tak pantas, kini iklan sejenis tak dipersoalkan.

Film Wonder Woman SCTV yang pemain perempuannya berkostum ala Superman –-memakai celana dalam di luar stocking panjang--

diprotes keras penonton televisi Surabaya - Jatim. Namun, kini, pemirsa TV Indonesia tampak dapat menerima tayangan yang pemainnya tayangan ala Wonder Woman, atau bahkan tayangan beraroma mesum bin cabul, terutama di malam hari.

Cara Memahami Bagaimana cara elegan memahami videp porno? Kita bisa meminjam kerangka berpikir Vilvredo Pareto, ilmuwan sosial Italia yang mengatakan bahwa sirkulasi pandangan merupakan resultante pertempuran tiada henti, antara derivate dan residu.

Derivate itu merefleksikan pandangan umum, pendapat mayoritas, atau ideologi dominan masyarakat memandang video porno. Sedangkan residu, adalah kontra pandangan yang melawan gagasan utama sebelumnya.

Keduanya selalu dalam posisi beradu terus, tiada henti.

Kekuatan residu akan berkembang manakala ada kelompok masyarakat berpendapat majalah lisensi dari AS itu hanyalah produk seni dan cermin hak ekspresi. Bila jalan pikiran seperti itu berlangsung terus, maka residu bisa mengambil alih kursi derivate. Dengan demikian, residu bermetamorfosis menjadi derivate, minoritas beralihrupa mayoritas gagasan.

Dengan demikian, apa yang semula dipandang residu dan identik dengan mudarat (daki, ampas, jelek) bermutasi menjadi maslahat (derivate, esensi, mulia).

Playboy yang semula dicitrakan kaum penentangnya sebagai simbol porno --mengeksploitasi tubuh perempuan—- beralih menjadi media representasi bunga indah demokrasi dan manifestasi hak ekspresi.

Selama “kadar” pornografi masih dipandang sehat, dan belum mendatangkan mudarat dan ekses negatifnya masih bisa ditolelir, maka kontroversi video porno (dan produk mirip-miripnya) dipastikan berlangsung alot.

Lazimnya, pada tahap perdebatan ada pihak menjadi “penumpang gelap”, mencuri kesempatan dalam kesempitan, dengan memproduksi produk bernuansa porno untuk mengeruk keuntungan. Tabloid “syuuurrr” dan acara TV bernuansa cabul adalah cermin naluri seperti itu.

Selayaknya, momentum penerbitan video porno dijadikan fase kontemplasi, semua pihak berpikir ulang demi kepentingan privasi tanpa harus menabrak pagar api kaidah pornografi yang disepakati bersama. Namun, kesemuanya itu butuh proses pendewasaan, dan tak bisa dipaksakan, apalagi dengan cara kekerasan. Kental sekali ada rasa gamang menyikapi Playboy dan pornografi umumnya. Terjadi “perang besar” di sanubari kita, condong mudarat ataukah maslahat.

Sang Waktulah yang membuktikan sikap warga, membenci tapi mencari keping berisi video porno atau benar-benar benci.—

5

Keluarga lebih bisa jadi tameng?

Betul. Terlebih bagi anak-anak, orang pertama yang sering dijumpai anak seharusnya adalah keluarga di rumah. Untuk itulah pendidikan keluarga termasuk nilai-nilai agama harus dominan dalam rumah.

Kecenderungan saat ini orang tua tidak peduli terhadap perkembangan anaknya. Ini merupakan faktor yang berbahaya. Misalnya, karena anak hanya diberikan akses internet di kamar kemudian tidak lagi mengontrol apa yang diakses dari internet tersebut sehingga semua konten menjadi sasaran akses. Ini berbahaya kan?

Sekali lagi pergunakanlah perkembangan teknologi itu sebagai suatu yang bermanfaat dan positif. Kalau hanya digunakan ke hal-hal negatif, sangat banyak waktu yang terbuang percuma, moral rusak, dan banyak lagi akibat yang dapat merusak generasi muda. (tr)

Berabad usia pengalaman manusia memanajemeni pornografi, toh belum jua mampu beringsut dari pangkuan dua kutub pemahaman. Kubu pertama, mengusung gagasan betapa mulianya mempertahankan nilai suci (sacred values) masyarakat dalam kerangka norma agama, adat, etika, dan sejenisnya.

Kelompok ini menolak mentahmentah perubahan kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan dalam cara hidup dan berpikir. Pola kedua, memahami pornografi secara realistis-praktis, karena mereka berpendapat makin keras larangan terhadap sesuatu, justru itu membuat orang kian terdorong melanggarnya.

Edisi 09

Tahun VI Juni 2010

9

Opini

Perempuan, Media, dan Keluarga Prof. Dr. Siti Musdah Mulia Aktivis Perempuan

Dalam era globalisasi, perempuan Indonesia harus mengerti hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia, warga negara, dan warga dunia.

Saat ini informasi menggempur dari segala arah. Kehadiran jaringan komunikasi dan informasi mempermudah kehidupan umat manusia. Beragam jenis informasi mudah dikonsumsi siapa pun dan kapan pun juga melalui berbagai media.

Tapi hal yang menyedihkan, hasil penelitian terakhir memperlihatkan bahwa anakanak di Indonesia paling lama menonton televisi dibanding anak-anak di seluruh dunia.

Bayangkan, anak Indonesia rata-rata per hari menonton televisi selama 5 jam. Padahal banyak tayangan televisi berisi kekerasan, pornografi, mistik, dan tahayul. Di mana semuanya itu tidak ada gunanya untuk kemanusiaan.

Menonton televisi juga merupakan kegiatan yang

pasif, akan jauh lebih baik jika mengajarkan anak-anak untuk melakukan kegiatan yang aktif dan konstruktif, misalnya dengan membaca, melukis, dan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan sosial.

Publik Cerdas Ta y a n g a n t e l e v i s i y a n g digemari juga cenderung menganggap perempuan hanya sebagai pajangan dan pemanis saja, alih-alih sebagai obyek belaka. Masih minim penyajian tayangan yang mencerdaskan penontonnya. Apalagi masyarakat kita cenderung kurang cerdas dan aktif dalam menyikapi setiap tontonan yang ada.

Di Amerika misalnya, ketika televisi menayangkan iklan makanan anjing yang disandingkan dengan berita kelaparan di Afrika, masyarakat Amerika langsung marah. Kok ada iklan makanan binatang, sementara manusia di Afrika kelaparan. Di Australia juga demikian. Pernah ada tayangan bermuatan seksualitas di siang hari. Para ibu di sana langsung protes kepada media.

Mempertanyakan mengapa menayangkan konten demikian pada siang hari, sementara banyak anak-anak yang menonton.

Itu semua karena mereka sadar terhadap keberadaan media. Berbeda dengan Indonesia, jika tayangan ada yang sama, komentar yang paling banyak mungkin “emangnya

www.bipnewsroom.info

gue pikirin�. Singkatnya kesadaran publik Indonesia belum terbangun maksimal.

Belum mampu melakukan kritik atau konter kepada tayangantayangan media.

Peluang Perempuan Bagaimana mengatasinya?

Menurut saya, semua diawali oleh pendidikan dalam keluarga.

Anak-anak yang tumbuh dengan kekerasan, akan mereproduksi kembali kekerasan sebagai sebuah hal yang wajar.

Dan hal tersebut akan kembali lagi kepada dirinya

Ibu bisa mengajarkan kepada anak-anaknya akan martabat sebagai manusia. Sehingga setiap orang, baik laki ataupun perempuan mampu menghargai hak-haknya, juga tubuhnya agar jangan sampai dieksploitasi orang lain.

Selama ini eksploitasi yang berlebihan dan maraknya tayangan yang kurang mendidik disebabkan karena setiap orang tidak mengerti hak-haknya, serta apa kontribusi yang dapat diberikan kepada keluarga, masyarakat, dan dunia.

Lantas bagaimana jalan

keluarnya? Pendidikan adalah hal yang paling relevan. Kalau kita bicara pendidikan tidak hanya di sekolah formal.

Pertama di keluarga, bagaimana keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya bukan dengan kekerasan. Karena kekerasan tidak menyelesaikan masalah.

Anak-anak yang tumbuh dengan kekerasan, akan mereproduksi kembali kekerasan sebagai sebuah hal yang wajar. Dan hal tersebut akan kembali lagi kepada dirinya. Karena itu jangan pernah mempertontonkan kepada anak-anak kekerasan, perilaku vulgar, dan perilaku negatif lainnya.

Saya pikir upaya kita adalah bagaimana kita membangun kesadaran bersama yang dimulai dari keluarga. Saya selalu percaya di keluarga itulah tempat penanaman nilai yang pertama dan utama. Nilai yang mengajarkan agar anakanak memahami bahwa dirinya adalah manusia yang berharga dan bermartabat.

Perempuan menjadi sangat strategis dalam menghadapi derasnya informasi pada era tanpa batas ini. Sebab, kebanyakan perempuan berada di rumah, bersama anakanaknya. Sehingga perempuan dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk memilih dan memilah mana informasi yang positif, edukatif, dan mencerahkan serta mana informasi yang menyesatkan. (diolah dari hasil wawancara/dimas)

Tak Sekadar Bicara Nilai Dadang Rahmat Hidayat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Media penyiaran di Indonesia saat ini kerap dianggap lebih mementingkan sisi bisnis ketimbang misi pendidikan. Tapi ada fungsi edukasi yang perlu dioptimasikan agar lebih bermanfat bagi masyarakat.

Pada dasarnya setiap tayangan di media tidak bisa serta merta memunculkan atau menyebabkan dampak perubahan yang besar pada individu atau masyarakat. Masih ada banyak faktor yang akan menentukan, selain faktor individu dan kedewasaan masyarakat, faktor lain di media adalah kapabilitas dan kebijakan pengelola media penyiaran.

Bicara soal pengelola media, seringkali pertimbangan utama dalam penentuan tayangan adalah pasar. Jika bicara tentang pasar tentu tidak bisa melepaskan dari konsep rating yang selalu menjadi panduan dasar dalam membuat sebuah program. Banyak pengelola media berlindung dibalik isu pasar dan rating untuk mempertahankan sebuah tayangan.

Memang, jika meninggalkan pasar maka manajemen media penyiaran akan mengalami kesulitan. Konsekuensi berikutnya seringkali pengelola harus mengikuti pasar dan mengabaikan banyak nilai untuk kepentingan publik. Jadi baiknya ada win-win solution. Kebijakan harus diikuti oleh kapabilitas media, termasuk kemampuan mengemas isu penting agar tayangan lebih berkualitas.

Kualitas Penyiaran Kita Sejauh mana sebenarnya kualitas media penyiaran kita. Memang akan membutuhkan sebuah kajian tersendiri, tapi hasil kajian KPID Jawa Barat menunjukkan bahwa konten yang bermasalah, dalam artian masuk dalam empat kategori yaitu kekerasan; mistik; pornografi; dan menyimpang, hanya sekitar 21 persen. Selebihnya adalah konten berkualitas bagus dan relatif wajar dari sisi etika penyiaran.

Jika dirinci konten yang bermasalah tadi, maka masing-masing memiliki kadar yang berbeda-beda.

Mulai dari yang abu-abu antara melanggar dan tidak sampai yang betul-betul bermasalah. Namun tayangan yang dikategorikan sangat bermasalah jumlahnya cenderung sedikit.

Perihal konten pornografi, selama enam tahun KPI berdiri, sudah ribuan teguran dilayangkan ke media penyiaran. Khusus yang berkaitan dengan pornografi hanya 84 teguran. Dari angka 84 itu pun, beberapa diantaranya lebih bersifat kepatutan, misalnya tentang presenter yang berpakaian tidak sopan atau pemberitaan objek wisata seks. Bukan materi seksualitas, “hanya� tayangan mendorong orang untuk mengarah ke sana. Tayangan yang betul-betul materi porno jumlahnya lebih sedikit lagi.

Kearifan Masyarakat KPI sendiri mempunyai dua peran, pertama kepada media, dimana kami harus banyak berbicara dan berkomunikasi, bahwa mereka tidak akan menjadi besar bila terlampau banyak teguran, banyak sanksi. Mungkin komunikasi tersebut menjadi yang paling efektif. Walau kami pun tidak akan segan untuk memberi teguran, bila perlu. Dan komunikasi tidak mengurangi ketegasan kami dalam memberi teguran.

Kedua kepada masyarakat. KPI juga berupaya mendorong agar masyarakat ini menjadi cerdas melalui media literasi. Masalahnya, anggaran kami untuk media literasi sangat minim. Barangkali ke depan, media harus sehat dan masyarakat cerdas. Sehat dalam arti program acara dan perusahaannya. Kalau media tidak juga menjadi sehat, maka masyarakatnya harus menjadi cerdas. Sehingga konten-konten yang tidak baik, bisa dikontrol. Masalahnya, saat ini masyarakat kita pun kebanyakan belum melek media. sehingga apa yang ditonton hanya menurut selera bukan berdasar kebutuhan.

KPI pun melalui KPID mengedepankan kearifan lokal masyarakat, misalnya dengan mengakomodasi teguran KPID berdasarkan masukan masyarakat di daerah. Hal tersebut sangat mempertimbangkan sudut pandang daerah. Karena bisa jadi, sebuah acara tidak

ada masalah untuk sebuah kelompok, tapi karena berkaitan dengan daerah tertentu, etnis tertentu, kearifan lokal masyarakat tertentu, maka menjadi masalah. Hal ini sangat penting. Karena penyiaran kita terintegrasi secara nasional, tapi juga menghargai kearifan lokal.

Fungsi Edukasi Dalam perspektif jurnalisme terbaru disebutkan bahwa media tidak boleh hanya berpikir dari sisi media saja. Tak boleh hanya mengandalkan nilai berita atau news value, tapi ada juga news judgement yang bisa diartikan sebagai pertimbangan untuk menilai dampak atau kemanfaatan berita. Memang news value sebuah peristiwa memang sangat menarik dan penting. Tapi, media perlu memperhatikan apakah ada dampak dan manfaat berita bagi masyarakat.

Menurut saya hal itu yang harusnya lebih dikedepankan media penyiaran agar masyarakat lebih cerdas. Sebab saat ini tak banyak media yang bicara tentang news judgement, apalagi soal dampak dan manfaat.

Hal ini sejalan dengan fungsi edukasi media.

Misalnya dari kejadian video mesum yang diduga mirip artis itu, apa yang bisa diambil hikmahnya.

Apakah keluarga harus waspada, awareness kita harus lebih ditingkatkan. Ini seharusnya yang lebih penting ketimbang peristiwanya itu sendiri. Bahwa peristiwanya itu dikabarkan, silakan saja, tidak ada larangan. Tapi yang KPI coba komunikasikan kepada seluruh media penyiaran adalah bahwa bagaimana media memberi solusi.

Singkatnya media penyiaran perlu mempertimbangkan kembali bahwa untuk mendapat rating tinggi tidak harus tampil seronok. Bisa jadi tampil manis dan bagus dengan tetap berating tinggi. Jika media bisa membedakan antara opini dan fakta dan memiliki kebijakan memberikan treatment recommendation atau rekomendasi yang solutif atas berbagai permasalahan sosial, ke depan perkembangan industri media penyiaran akan mengalami pertumbuhan yang baik dan berkualitas. (diolah dari hasil wawancara/dimas)

10

www.bipnewsroom.info

Edisi 09

Daerah

Tahun VI Juni 2010

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

Kibar Daerah

Butuh Kepastian Kebijakan Pemerintah Ancaman penyebaran muatan porno juga membuat sibuk beberapa instansi di pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Tengah. Kepala Biro Humas Pemrov Jawa Tengah Agus Utomo mengakui sulit untuk memantau peredaran konten porno di kalangan masyarakat. “Dengan adanya kebebasan pers dimana media cetak tidak lagi memerlukan Surat Ijin Terbit (SIT) dan Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP), kita sulit memantau media cetak yang beredar di masyarakat. Karena kita berarti harus membeli media cetak yang begitu banyak, berbeda dengan saat masih diberlakukan perijinan dimana media cetak berkewajiban mengirimkan bukti pemberitaan sehingga peredaran pornografi dapat dikendalikan pemerintah,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Pengawasan Isi Siaran, Zaenal Abidin, S.Pd. Pihaknya mengaku telah melayangkan surat teguran dan himbauan kepada lebih dari tujuh stasiun televisi nasional, “Termasuk teguran kepada seluruh media penyiaran untuk program infotainment dan berita yang menayangkan beredarnya video cabul yang diduga melibatkan artis terkenal,” jelas Zaenal.

Namun demikian, Agus Utomo menandaskan bahwa untuk media tradisional seperti visual melalui baliho, spanduk atau tampilan gambar di bioskop, masyarakat Jawa Tengah sangat sensitif, “Sehingga kontrol dari masyarakat sangat kuat. Tapi kita prihatin untuk media cetak dan televisi yang dekat sekali dengan kita dan bahkan di depan anak-anak,” tandas Agus.

Realitas yang Perlu Diatur Zaenal Abidin menilai pemberitaan porno merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat, agar lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi informatika.

Kendati demikian, Zaenal juga tidak memungkiri bahwa sikap beberapa l e m b a g a penyiaran dalam menayangkan pemberitaan muatan porno sangat berlebihan. ”Bangsa kita sudah

terkoyak dengan berbagai pemberitaan pornografi ini,” lanjutnya.

S e m e n t a r a i t u , Tr i y o n o Lukmantoro, S.Sos. M.Si, pengajar komunikasi media di FISIP Universitas Diponegoro Semarang menilai persoalan mendasar adalah adanya pemberitaan yang terus-menerus melalui media televisi yang bisa memancing rasa penasaran masyarakat.

“Menurut saya, ini bukan masalah pornografi dan ini adalah masalah pemberitaan, karena pornografi berkaitan dengan pencabulan,” jelas Lukmantoro.

Lukmantoro mengaku tidak mengkhawatirkan peredaran pornografi melalui internet, ”Pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya 20 juta tidak akan berdampak besar kepada masyarakat secara luas,” tandasnya.

Hal terpenting bagi Lukmantoro adalah menanggulangi maraknya pemberitaan porno melalui media cetak dan televisi. Oleh karena itu, Lukmantoro meminta pemerintah membedakan antara regulasi dan represi, “Jika ditekan dengan ancaman dan dilarang maka masyarakat semakin menggila.

Oleh karena itu perlu ada tindakan pengaturan atau regulasi dari pemerintah,” kata Lukmantoro.

Pengaturan itu, menurut Lukmantoro bisa dilakukan dengan menyesuaikan jam tayang dan umur pemirsa, serta pembatasan usia pengguna sistussitus di internet. ”Televisi tidak bisa berdalih kebebasan pers, hak rakyat untuk tahu, karena garis kebebasan pers modern berada pada wilayah publik dan bukan di wilayah privat,” tegas Lukmantoro.

Secara khusus Undangundang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memang tidak secara eksplisit memberi kewenangan dan mekanisme kepada Komisi Penyiaran Indonesia melakukan

Jawa Barat

penindakan kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, ”Akhirnya sampai saat ini langkah yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah adalah dengan melakukan sanksi sosial dengan melalui rilis ke media.

Langkah itu ternyata efektif, karena melalui rilis ini ternyata mempengaruhi perolehan pendapatan iklan dari media penyiaran bersangkutan,” papar Zaenal.

Grand Design Terkait tayangan muatan porno di televisi Triyono Lumatoro menekankan pentingnya peranan pemerintah, KPI dan KPID serta Dewan Pers, ”Sudah nature media televisi mencari keuntungan sebesarnya dari pemberitaan, dan mereka akan terus mencari berita yang dapat bernilai. Tetapi berbahaya bagi anak-anak bila penayangan pornografi ini terus-menerus dibiarkan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Zaenal Abidin, ”Setelah KPI melakukan teguran kepada lembaga penyiaran, pemerintah sebaiknya juga melakukan langkah-langkah yang tegas,” tandas Zaenal.

Menurut Agus Utomo, pemerintah daerah membutuhkan panduan dalam membatasi peredaran konten porno melalui media ini. “Kondisi ini menjadi tantangan Kementerian Komunikasi dan informatika yang memiliki kewenanggan nasional untuk dapat membuat grand design dan regulasinya, sehingga dapat menanggulangi penayangan pornografi melalui media cetak, televisi dan internet,” tutur Agus Utomo. ”KPI dan lembaga penyiaran dengan difasilitasi pemerintah pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan daerah membutukan Informatika diharapkan panduan dalam dapat duduk dalam satu membatasi meja, agar pemberitaan peredaran konten kasus pornografi di masa porno melalui media mendatang tidak kian memprihatinkan,” usul Zaenal Abidin.

Tapi, peran keluarga juga tidak bisa diabaikan dalam pengembangan grand design tersebut. ”Menjadi tugas orang tua melakukan pendampingan terhadap anakanak dalam penayangan.

Bahkan handphone pun perlu didampingi karena sekarang handphone sudah menjadi medium penyebaran informasi pornografi,” tandas Lukmantoro. (yuliarso)

Foto : Yuliarso

Jawa Tengah Jawa Timur

Lintas Daerah Jawa Barat

Pemkab Prihatin Degradasi Moral Pemerintah Kabupaten Subang merasa prihatin atas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Subang, seperti kekerasan dalam rumah tangga, traficking, perkawinan muda dan perceraian dini serta pelecehan seksual dan pemerkosaan. "Patut diduga sebagian besar penyebab utamanya adalah penyalahgunaan informasi tentang pornografi," kata Wakil Bupati Subang, Ojang Sohandi dalam Forum Advokasi dan Edukasi Implementasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Hotel Lembah Sarimas Ciater, awal Mei lalu.

Menurut Sohandi, kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan anugrah yang tak ternilai, "Karena lahirnya Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan panjang. Tapi untuk memantapkan pemberlakukannya, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bersinergi dengan kearifan lokal, sehingga lalu lintas penyebaran, pertunjukkan pornografi bisa dicegah sesuai aturan hukum. Sehingga UU tentang Pornografi di Kabupaten Subang bisa menciptakan masyarakat Subang yang cageur, bageur, pinter tur singer," tandasnya.

Kepala Satuan Polisi PP Subang, Suntanggiono menyatakan upaya pencegahan pada pornografi telah lama dilakukan pihaknya dengan penertiban wilayah-wilayah yang berpotensi pornografi. "Hal itu sesuai dengan tupoksi Satpol PP diantaranya menjaga Ketentraman dan Ketertiban," katanya.(sbg)

Jawa Timur

Harus Melek Aturan Pornografi Setelah mengadakan sosialisasi Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi akhir bulan lalu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim makin gencar melakukan sosialisasi aturan itu agar masyarakat faham benar tentang pornografi. Berdasarkan hasil sosialisasi pertama, ternyata banyak masyarakat maupun pegawai SKPD di jajaran Pemprov Jatim yang belum tahu tentang UU ini.

Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan BPPKB Jatim, Herawanto Ananda, di kantornya, Selasa (1/6) mengatakan, masyarakat harus sadar betul tentang keberadaan UU pornografi ini, sehingga dapat bertindak apabila pornografi merajai di sekitar tempat tinggal warga. Tidak hanya masyarakat awam saja ternyata yang belum menyadari keberadaan UU pornografi, pegawai pemerintahan baik di Pemprov Jatim maupun pemkab/pemkota juga belum menyadarinya.

“Ketika sosialisasi kemarin, ternyata sebagian besar peserta baru pertama kali mendengar dan mengetahui keberadaan UU pornografi ini. Padahal, UU ini sudah disyahkan sejak 2008 lalu, namun sosialisasi dari pusat tidak optimal,” ujarnya.

Menurut Herawanto, sosialisasi ini dilandaskan pada surat menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang baru diterimanya awal bulan lalu. “Saya baru terima suratnya bulan lalu, langsung saya tindaklanjuti dengan menggelar sosialisasi Undang-Undang ini kepada seluruh BPPKB kabupaten/kota dan juga instansi di lingkungan SKPD Pemprov Jatim,” jelasnya.

Tanggapan dari peserta sangat bagus. Mereka berkomitmen untuk menggelar acara serupa di instansinya maupun di daerah masing-masing. Selama ini, mereka hanya mengetahui seputar peraturan tentang ponografi di KUHP, sedangkan UUnya masih belum, Padahal sudah 2 tahun disyahkan.

Dia berharap, ke depan dapat menjalin kerjasama selain dengan Diskominfo Jatim saat ini, juga menjalin kerjasama dengan Polda maupun Kodam V Brawijaya untuk pengoptimalan pemberantasan pornografi di Jatim. Selain itu, semoga segera dilakukan koordinasi di pusat agar diadakan forum pembahasan sosialisasi UU ini semua daerah di Indonesia, tidak hanya di Jatim. “Undang-Undang ini memiliki kelemahan, yaitu masih bisa dikompromikan, tidak seperti KUHP yang lebih mengikat peraturannya,” ujarnya.(raa/j)

Edisi 09

Tahun VI Juni 2010

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Susun RPP Perlindungan Anak Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku pornografi atas tindak lanjut pasal 16 UU Pornografi. "RPP ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terkait dampak psikologis dan tumbuh kembang anak sesuai dengan UU No.23/2002 disamping untuk memenuhi komitmen dalam melaksanakan konvensi hak anak,” kata Meneg PP dan PA, Linda Amalia Sari, usai sosialisasi UU No.44/2008 tentang pornografi di Jakarta, Senin (28/6).

Menurutnya, anak-anak usia 0-18 tahun sesuai UU no.23/2002 harus dilindungi hak hidup juga tumbuh kembangnya.

Salah satu isi RPP tersebut yakni mengenai bentuk perlindungan yang diberikan untuk anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada, kata Meneg PP menyebabkan bisnis pornografi berkembang secara luas, tidak hanya di kota-kota besar namun hingga di pedesaan. Akibat kondisi ini segala hal tentang pornografi makin marak, dan sebagai korbannya adalah anak-anak.

Meneg PP mengemukakan, saat ini para pelaku dan pengedar pornografi dengan bebas melakukan perbuatan dan memproduksi juga menyebarluaskan materi pornografi di tengah-tengah

http://relliott4.files.wordpress.com

Wajah Kita

Navis Jika tuan masih hidup di masa sekarang, apa yang akan tuan tuliskan lagi?

Dulu saya ingat sekali akan kecohan dalam kisah pendek yang sangat mengusik logika umum. Kisah tentang kakek tua

Lintas Lembaga bagaimana meningkatkan dan mengampanyekan secara lebih optimal lagi," lanjut Tifatul.

Namun demikian, Tifatul berharap semua pihak harus selalu waspada dengan cara meningkatkan pengawasan baik antara tua kepada anakanak, guru kepada muridnya, atau ulama kepada jamaahnya.

"Karena apa yang terjadi, seperti VCD porno, sudah melanggar kaidah agama, susila, adat istidat yang ada di tanah air," tegas Tifatul.

Menkominfo juga meminta dukungan Komisi I DPR RI, agar dapat membantu penegakan hukum dan aturan secara jelas terhadap pelaku, "Komisi I dan kami sepakat untuk membahas ulang Rancangan Peratuan Menteri Kominfo tentang pembatasan konten multimedia di internet," tegasnya seraya menambahkan aturan itu diperlukan untuk mencegah peredasaran konten negatif di dunia maya. (mf)

oleh Presiden secara detil pada sidang paripurna DPR," ujarnya.

Rusman memastikan sudah 100 persen warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ditinggal di Indonesia sudah disensus.

"Untuk beberapa warga yang menolak disensus terutama yang di Jakarta yang tinggal di apartemen, kita kompromi, tidak semua lengkap datanya yang penting semua dihitung," tuturnya.

Rusman menambahkan dari 43 pertanyaan yang seharusnya di jawab oleh warga apartemen, tidak semuanya terjawab.

Untuk warga yang tinggal di apartemen, petugas sensus juga meminta keterangan dari pengelola gedung."Contohnya, ada keluarga yang tanpa kepala keluarga, di situ ada istrinya yang tampak masih muda dan anaknya satu yang kecil, dia tidak bisa menjelaskan, akhirnya kita mengalah, tidak perlu semua 43 pertanyaan dijawab," ungkapnya.

Rusman menegaskan, selama bulan Juli BPS akan berkonsentrasi mengolah data hasil sensus penduduk 2010.

11

www.bipnewsroom.info

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, internet kecamatan dan yang dibangun oleh pemerintah sudah dipasangi alat penangkal terhadap akses situs tidak sehat. "Seperti situs porno, kekerasan, penghinaan berbau SARA, maupun istilah baru yang tidak sehat, karena kami selalu mengakses setiapada kontens tidak sehat langsung diblokir," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu (16/6).

Dengan banyaknya kejadian yang terkait dengan internet, membuat semua pihak lebih proaktif, karena telah terjadi pelecehan terhadapnormanorma yang selalu diterjaga selama ini. Selain menggalakkan kampanye internet sehat dan aman (INSAN), Kementerian Kominfo menyediakan software yang khusus dapat memblokir terhadap negatif tersebut. "Kita juga bekerjasama dengan Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI). Tinggal

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekira 237 juta jiwa.

"Dari angka clear yang sudah masuk, jumlahnya sudah lewat dari angka 237 juta jiwa, saya perkirakan tidak akan menembus angka 238 juta jiwa," kata Kepala BPS Rusman Heriawan, di Jakarta, Kamis (1/7).

Rusman mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus mengolah data yang masuk sejak sensus penduduk berakhir pada 30 Juni 2010. "Ini sedang kita kejar supaya pada 16 Agustus 2010 bisa disampaikan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan, sedikitnya 845 sengketa perbatasan daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang ada di Indonesia masih bermasalah.

"Banyak persoalan mengenai tapal batas yang saat ini kami tangani dan bahkan jumlah sekitar 845 kasus belum tuntas," kata Gamawan Fauzi, di Mamuju, Kamis (24/6).

Gamawan Fauzi yang

membuka secara resmi Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulbar dengan pemerintah kabupaten dan instansi vertikal itu mengemukakan, kasus sengketa tapal batas yang ada di daerah semula berjumlah 935 kasus dan telah berhasil di proses mencapai 90 kasus.

"Masalah tapal batas yang terjadi selama ini rata-rata dipicu karena tidak tuntasnya masalah RTRW dibeberapa daerah sehingga bermuara konflik," kata dia.

Ia menjelaskan, muara konflik tapal batas itu sangat rentang terjadi apabila daerah yang diperebutkan itu memiliki potensi alam seperti emas, batubara, minyak maupun potensi lainnya. Oleh karena itu, kata dia, diminta agar pemprov Sulbar segera memperbaiki masalah tapal batas yang ada sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Sulbar sebagai daerah otonom baru masih sangat memungkinkan dilakukan pemekaran kabupaten, namun, sebelum dilakukan pemekaran wilayah agar kiranya persoalan tapal batas segera diperbaiki," katanya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menjelaskan, masalahmasalah tapal batas di Sulbar khususnya perbatasan antara Sulbar dan Sulteng serta tapal batas Sulbar dan Sulsel harus segera diklirkan sebelum timbul masalah. "Kita banyak berharap, RTRW Sulbar yang saat ini sementara di proses dapat segera selesai untuk menghindari timbulnya masalah itu," kata dia.

Ia juga menambahkan, sebelum pemprov Sulbar mengusulkan pemekaran baru, hendaknya tidak ada masalah tapal batas karena bila ada maka akan menghambat proses pemekaran wilayah. "Tapal batas daerah harus diperjelas dan dipertegas, karena masalah ini biang munculnya konflik sosial," ujarnya.(ant)

yang bunuh diri lantaran upaya menjaga tahta suci Tuhan di bumi dalam bentuk surau tidak bermakna apapun juga.

Saya pernah terkecoh dengan nama yang tuan sandang. Apalagi saat membaca salah satu karyanya yang sangat menohok batin. Kisah tentang kakek tua yang begitu percaya kepada si Pembual Ajo Sidi dengan kisah bagaimana Haji Soleh masuk neraka walaupun pekerjaan sehari-harinya beribadah di masjid, persis yang dilakukan oleh si kakek. Maaf, saya pernah membayangkan tuan juga pembual semacam Ajo Sidi.

Jika tuan masih hidup di masa sekarang, apa yang akan tuan tuliskan lagi? Saya masih ingat bagaimana kisah Haji Soleh yang rajin beribadah.

Semua ibadah dari A sampai Z ia laksanakan semua, dengan tekun. Tapi, saat hari ditentukannya manusia masuk surga atau neraka. Haji Soleh malah dimasukkan ke neraka.

Protes pun dilayangkan Haji Soleh kepada Tuhan. Mungkin dia alpa pikirnya. Tapi, mana mungkin Tuhan alpa, maka Tuhan pun menjelaskan alasan kenapa Haji Soleh masuk neraka, “Kamu tinggal di tanah yang kaya raya, tapi engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya. Kuberi kau negeri yang kaya, tapi kau malas dan lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang.”

Jika tuan masih hidup di masa sekarang, apa yang akan tuan tuliskan lagi? Apakah kisah bagaimana gara-gara merasa tersindir seseorang bisa memutuskan untuk membunuh diri sendiri karena malu? Atau tentang pembual yang akhirnya sadar bahwa bualannya membawa petaka pada orang lain yang mengakibatkan surau ditinggalkan begitu saja?

Ataukah tentang para penuntut yang tak tahu batas diri sehingga merasa berhak atas semua hal

tanpa memperhatikan hak orang lain?

Jika tuan masih hidup di masa sekarang, apa yang akan tuan tuliskan lagi? Ungkapan tuan yang ceplas-ceplos apa adanya memang bisa membangunkan kesadaran setiap pribadi, agar hidup lebih bermakna. Tapi, tuan itu hanya kisah dalam tulisan pendek.

Tulisan dalam buku yang kini hanya banyak menghiasi rak berdebu tak tersentuh. Tapi tuan tak peduli dengan itu semua.

Anda mengakui bahwa hal yang lumrah jika setiap karya seperti kereta api, lewat begitu saja. Tak ada yang awet.

Jika tuan masih hidup di masa sekarang, masihkah tuan menulis lagi? Tentu banyak pilihan bagi orang seperti tuan yang meyakini bahwa setiap orang harus berpikir kritis. Orang yang memahami konsep hidup.

Orang yang bisa memilah mana yang baik dan buruk. Bagi tuan karya tulis bisa mengajarkan orang berpikir kritis. Oleh karena

itu tuan sangat mengutuk ketika setiap tulisan hanya menceritakan hal-hal atau orang-orang munafik.

Pasalnya tuan khawatir jika hal itu diajarkan kepada anakanak, nantinya di tengah masyarakat kita akan banyak bermunculan orang munafik.

Jika tuan masih hidup di masa sekarang, masihkah tuan menulis lagi? Saya meragukan hal itu, sama seperti pesimisme tuan akan kekuatan pena untuk memberantas kemunafikan di tengah masyarakat. Betapa tidak! Banyak hal yang sudah disepakati kemudian diingkari begitu saja tanpa penjelasan.

Berapa banyak orang yang menunggu janji tapi sang pemberi tak pernah merasa bahwa ia telah mengikat diri dengan janji yang dibuat.

Tapi tuan, jika hal itu semua dituliskan, mungkin saya dan juga tuan akan lebih tepat dicap sebagai pencemooh, jika bukan pembual! (mg)

masyarakat. Sehingga dengan mudah masyarakat mengakses dan memperoleh barang yang bermuatan pornografi yang diperjual belikan secara bebas dengan harga relatif terjangkau.

“Saat ini masih dalam penggodokan perlindungan apa saja yang nantinya akan diatur, salah satunya memuat mengenai penanganan baik fisik maupun psikologis, dari segi pelaku juga akan dilihat siapa yang menyebabkan anak-anak ini menjadi pelaku,” paparnya.

(Jul)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Internet Kecamatan Tak Bisa Akses Situs Tidak Sehat

Badan Pusat Statistik

(ant)

Penduduk Indonesia Sekira 237 Juta Jiwa

Kementerian Dalam Negeri Sengketa Perbatasan Daerah

12

Edisi 09

Tahun VI Juni 2010

Komunitas Internet

Laris Manis Konten Positif Kasak Kusuk atau kaskus. Wadah komunitas dan informasi online yang membebaskan semua anggota untuk berekspresi ini kian ramai diakses.

Konten positif pun bisa bersaing dan memiliki banyak peminat.

Aris (29) membuka notebooknya sore itu di beranda rumah kosnya di kawasan Gejayan, Jogjakarta. Ditemani beberapa potong pisang goreng dan secangkir kopi hangat ia mulai membuka laman forum online dengan logo kombinasi biru dan oranye dengan teks tegas: kaskus. The Largest Indonesian Community.

Selama menjelajah laman tersebut sesekali Aris tersenyum dan kadang mengernyitkan kening. “Saya sudah dari tahun 2005 gabung di forum kaskus.

Sejak kuliah sampai kerja sekarang, kalo seharian nggak buka rasanya ada yang kurang,” katanya.

Pertama kali hadir kaskus ada forum BB17, singkatan dari Buka-Bukaan 17 untuk konten dewasa dan Forum Fight Club yang bernuansa SARA. Forum itu merupakan kanal-kanal favorit warga Kaskus yang biasa disebut Kaskuser.

Kaskus bagi Aris dan mungkin juga ribuan kaskuser lainnya adalah hiburan sekalgus media informasi dan ekspresi komunitas. “Dulu waktu jaman BB-17 (istilah forum kaskus yang berisi konten dewasa atau porno,

red) pernah buka juga,” katanya sambil tersipu.

Tapi Aris lebih suka menyimak informasi terbaru tentang teknologi dan gadget, “Enak nongkrong di forum komputer, nambah ilmu sekalian belajar, banyak kaskuser yang jago masalah komputer,” katanya tegas ketika ditanya alasan bergabung ke kaskus.

Bebas Ekspresi Bermula di awal November 2000, tiga sekawan Andrew Darwis, Ronald Stephanus dan Budi Dharmawan membuat forum daring di alamat www. kaskus.us. “Awalnya hanya 15 – 20 anggota bergabung,” kenang Andrew Darwis.

Kini tercatat dua juta kaskuser yang bergabung dan menjadikan laman web tersebut sebagai forum komunitas terbesar di Indonesia. “Tujuan awal dari didirikan komunitas ini adalah untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dalam atau luar negeri dalam satu komunitas dan memberikan kebebasan ekspresi,” tegas Darwis kepada komunika via e-mail.

Para kaskuser pun bebas bertukar informasi dan komentar mulai dari berita, politik, makanan hingga ke gosip. Forum ini pun tidak bisa membendung konten porno. “Karena nila setitik rusak susu sebelanga inilah peribahasa yang paling cocok untuk Kaskus setidaknya hingga akhir tahun 2008. Sebenarnya kategori berbau pornografi itu hanyalah bagian kecil dari Kaskus, namun ternyata gaung-nya lah yang paling sering terdengar sehingga Kaskus sebelum 2008 sangat identik sekali dengan website dewasa,” jelas Darwis yang lebih akrab dengan sebutan Mimin sebagai akronim Admin.

Berkat Hansip Sejak Agustus 2009, konten porno yang diposting oleh sebagian kaskuser mulai dilarang, sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Forum BB17 dimatikan dan Fight Club diubah menjadi Debate Club dengan aturan lebih ketat dan tidak boleh menyinggung SARA. “Langkahnya pun sederhana, kita membuat fitur pelaporan konten yang tinggal klik di sebelah kiri bawah setiap thread.

Kaskuser mengenalnya dengan fitur “Lapor Hansip”. Kita sangat dibantu pengguna Kaskus untuk melaporkan konten yang berbau pornografi dan SARA,” jelas Darwis.

Tampilan kaskus yang lebih positif sekarang ternyata tidak mematikan minat sekitar dua

juta pengakses untuk memberikan posting setiap hari. “Rata-rata sehari ada sekitar 4 juta posting,” tambah Darwis.

Selain keterlibatan kaskuser, kaskus juga di bantu oleh kurang lebih 50 moderator aktif yang bertugas membantu memfilter kontenkonten tersebut. Namun demikian Darwis tidak menjamin 100 persen Kaskus bersih dari konten negatif. “Kadang ada juga yang bikin rusuh, posting yang tidak jelas, biasanya kaskuser pada kasih reputasi yang jelek,”Aris menambahkan dengan tertawa, “Kalo kaskuser nyebutnya di-bata merah.”

Tak Hanya Online Saat ini kaskus dikenal sebagai media berita dari pengguna untuk pengguna yang sangat up to date. Banyak sekali berita-berita media massa biasa muncul di kaskus terlebih dahulu dan menjadi bahan rujukan bagi media-media online konvensional. “Namun mungkin kadang berita yang masuk harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya karena member biasa dan kredibilitasnya kadang diragukan. Ke depan, member yang sering berkontribusi dengan berita dan informasi yang terpercaya bisa diberikan semacam badge khusus reporter atau kontributor. Tapi ini masih

sebatas ide saja,” pungkas Andrew Darwis.

Aktivitas kaskuser pun tak hanya di dunia maya, ada beberapa kaskuser yang mengorganisir diri menyelenggarakan kegiatan jual beli, pertemuan dan kegiatan sosial, semacam kopi darat di kalangan para penggemar radio komunitas. “Kita pernah mengadakan donor darah untuk kaskuser wilayah eks Karesidenan Bojonegoro, Jawa Timur,” kata kaskuser dengan id alfaclip, koordinator kaskuser di Bojonegoro.

Tentu masih banyak forum daring lain yang membawa konten positif selain kaskus.

Satu hal yang pasti, konten positif pun ternyata masih laku dan bisa diandalkan menghiasi dunia maya. (danang)

Foto : Kaskuser Regional Bojonegoro

www.bipnewsroom.info