Edisi 22/Tahun VI/Desember 2010

Edisi 22/Tahun VI/Desember 2010

Mimpi I Wayan Suardana untuk mengembangkan komoditas sapi Bali akan segera terwujud. “Selama ini sekitar 100 orang anggota kelompok Sari Karya masih menghadapi keterbatasan khususnya dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha,” kata Ketua Kelompok Sari Karya, Desa Adat Menange Kec. Rendang. Kab. Karangasem, Bali.

10

Kita Memerlukan Percepatan

Halaman

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, M.A

4

Tantangan kita utama kita bagaimana meningkatan angkatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Hal itu membutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders secara aktif, konsisten dan kontinyu.

Penanggulangan

Kemiskinan

P

erdebatan tentang besaran angka kemiskinan di Indonesia tampaknya tidak perlu diperpanjang.

Hal terpenting adalah ada data awal yang bisa digunakan dan pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menangani kemiskinan dengan kebijakan yang komprehensif. Mengatasi akar masalah kemiskinan dan berusaha menjaga agar setiap warga yang miskin mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar agar bisa memutus rantai kemiskinan.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Suahasil Nazara, menyatakan kemiskinan mempunyai banyak dimensi yang kerap tidak terwakili dalam data statistik. Lantaran kompleksitasnya, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif.

“Pemerintah sebetulnya telah mempunyai pendekatan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan membagi menjadi tiga kluster, yakni berbasis keluarga, komunitas, serta usaha mikro atau kecil. Kluster pertama biasanya berbentuk bantuan sosial. Kluster ketiga merupakan upaya meningkatkan pendapatan yang melibatkan lembaga keuangan atau perbankan,” ujarnya.

Perlu Usaha Nyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan saat ini masih diperlukan usaha nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Dia menegaskan, dari 6,8 miliar jumlah penduduk dunia, 20%-nya atau 1,3

miskin juga membutuhkan jalan dan miliar di antaranya adalah orang infrastruktur lain untuk mendukung miskin.Namun demikian, Presiden Harus didukung aktivitas ekonomi, dan membuka meminta setiap warga negara tidak akses pasar untuk menjual produksi database yang valid meremehkan kemiskinan. Presiden mereka. meminta semua golongan saling agar dapat dimonitor Beragam program yang mencakup membantu mengentaskan warga perkembangan dan itu telah dijalankan pemerintah seperti miskin, terutama di kawasan pesisir. perubahan kondisinya Program Keluarga Harapan (PKH), Hal itu bisa dilakukan antara lain secara bertahap dari Program Nasional Pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), pusat hingga daerah. dalam setiap kegiatan peningkatan hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). kesejahteraan.

Dalam PKH,misalnya diharapkan Menteri Sosial Salim Segaf mampu memutus rantai kemiskinan Al Jufri menilai kondisi Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas membutuhkan pendekatan yang pendidikan dan derajat kesehatan khas agar pelaksanaan penanganan rumah tangga miskin. kemiskinan berhasil. “Harus didukung database yang Hal yang perlu diingat, bahwa penanggulangan valid agar dapat dimonitor perkembangan dan perubahan kondisinya secara bertahap dari pusat hingga daerah. kemiskinan tentunya menjadi tanggung jawab kita Kemensos juga bekerjasama dengan kementerian/lembaga bersama, untuk itu, langkah penanggulangannya harus melibatkan multi sektor serta membutuhkan keseriusan terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Tim Nasional terus menerus karena kompleksitas permasalahan dan Penanggulangan Kemiskinan telah diformat ulang dengan kendali khusus Wakil Presiden, sehingga target pengentasan keterbatasan sumberdaya yang dihadapi masyarakat miskin. bisa lebih fokus,” jelasnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk memutus lingkaran kemiskinan ekonomi Kesungguhan saja, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan upaya Masyarakat miskin di Indonesia memerlukan akses meningkatkan kualitas kesehatan dan membentuk generasi yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, yang lebih cerdas dan tangguh di masa depan. (m) pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat

Foto :

Halaman

Garap Intensif Peternakan Rendang

2

Beranda

www.bipnewsroom.info

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

Kerja Menangkis Kemiskinan Belum Usai Sepuluh tahun sudah janji negara-negara PBB untuk mengurangi kemiskinan global menjadi separuh dibandingkan kondisi tahun 1990 disepakati. Banyak pencapaian yang telah terjadi, meskipun harus diakui bahwa upaya mencapai target pada 2015 untuk delapan sektor target pembangunan millenium (MDGs) masih membutuhkan kerja sama dan upaya keras agar bisa terwujud.

Kemiskinan bukanlah masalah yang sepele melainkan suatu masalah hakiki kemanusiaan yang teramat perlu dientaskan dan disentuh. Meski, fenomena kaya-miskin adalah fenomena sosial yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan, akan tetapi upaya memperkecil jumlah dan tingkat kesenjangan kemiskinan baik antar orang kaya dan miskin, antar wilayah dan antar bangsa harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PBB mengakui bahwa tanpa upaya yang terpadu, cita-cita untuk mengurangi kemiskinan global pada tahun 2015 akan sulit terwujud di banyak kawasan. Banyak persoalan yang menentukan, selain masalah komintmen kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat miskin, masalah implementasi di lapangan, koordinasi dan partisipasi warga miskin tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pada tahun 1990, 15,1% atau 27 juta penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebesar 13,3% atau sekitar 31,02 juta orang. Di tahun 2015 nanti ditargetkan bisa menjadi 7 sampai 7,5%. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui berbagai program yang mengedepankan instrumen pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dengan fokus kebijakan dan program penyediaan kebutuhan dasar antara

Pengurangan Risiko Bencana

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

Anak-anak perlu mendapatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap upaya pengurangan risiko bencana sejak usia dini. Hal ini dapat terwujud jika mereka mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri pada saat kejadian bencana dan turut serta dan mengurangi risiko bencana.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), didukung United Nations Development Programme (UNDP) telah memutuskan untuk bekerjasama dalam memasukkan atau mengintegrasikan pengetahuan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum sekolah.

Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah, seluruh gubernur,

bupati dan walikota diimbau agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah dilakukan melalui 3 hal yaitu: pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah; 2).

Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstra kurikuler; 3). Membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah.

Olenka Priyadarsani via bip@depkominfo.go.id

Tanggap Bencana

Kami dari Yayasan Ponpes Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) telah mengembangkan pola pendidikan baru sadar bencana. Program ini kami beri nama, Santri Tanggap Bencana (SANTANA).

Dalam beberapa kesempatan penanganan korban bencana kami secara khusus mengirimkan beberapa kelompok santri untuk

lain pangan, layanan kesehatan, perluasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. kesempatan kerja, bantuan prasarana dan Program penanggulangan kemiskinan sarana usaha, kredit usaha bagi masyarakat tidak hanya bermakna menurunkan angka miskin, dan bantuan prasarana permukiman. kemiskinan secara statistik, melainkan juga Pemerintah pun telah berupaya dengan meningkatkan taraf hidup warga miskin dan beragam cara meningkatkan efektifitas meningkatkan pendapatan mereka, sehingga koordinasi dan integrasi program bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Oleh penanggulangan kemiskinan serta penguatan karena itu, pelibatan dan pendidikan nilaikelembagaan yang ada. Koordinasi mempunyai nilai juga perlu ditumbuhkan pada penduduk arti yang sangat penting untuk menjamin miskin. Pertama, mereka perlu dikenalkan keselarasan dan harmonisasi upaya-upaya dengan kemampuan untuk mewujudkan mimpi penanggulangan kemiskinan yang dijalankan sendiri agar senantiasa memiliki motivasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan untuk tetap maju. Kedua, kemauan untuk berbagai organisasi lebih mengembangkan masyarakat sipil lain. potensi diri harus Harus disadari upaya Harus disadari dimiliki agar tidak selalu upaya menekan angka menggantungkan dari menekan angka kemiskinan adalah tugas pada bantuan dari luar. kemiskinan adalah besar. Seluruh upaya Ketiga, pengembangan tugas besar. Seluruh tersebut tentunya hanya semangat kewirausahaan bisa terlaksana manakala ekonomi dan sosial upaya tersebut tentunya setiap pemangku masyarakat agar warga hanya bisa terlaksana kepentingan secara miskin bisa memiliki manakala setiap bersama berkemauan usaha sendiri. Dan pemangku kepentingan kuat mendukung setiap keempat, yang terpenting program yang ada. Salah adalah kegotongroyongan secara bersama satu upaya strategis yang bisa mendorong berkemauan kuat yang bisa dikembangkan m a s y a r a k a t mendukung setiap adalah percepatan miskin senantiasa penanggulangan mengembangkan program yang ada. kemiskinan dan perluasan kemitraan yang saling kesempatan melalui menguntungkan. konsolidasi program-program berbasis Itulah tugas besar nan penting pada waktu pemberdayaan masyarakat. sekarang dan mendatang. Sesungguhnya Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan tujuan kerja penganggulan kemiskinan akan dilaksanakan berbagai kementrian dan bermuara pada membangun manusia dan lembaga. Jelas, koordinasi sangat penting masyarakat yang sejahtera. Tantangannya dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan adalah bagaimana kita secara konsisten kegiatan pengentasan kemiskinan. Fungsi itu dapat mengelola peningkatan kesejahteraan hanya bisa berjalan dengan kepemimpinan yang rakyat yang kita bangun bersama agar mampu dapat mengharmonisasikan, mensinkronkan membentuk masyarakat dan negara sejahtera dan mensinergikan kebijakan-kebijakan dan seperti yang kita cita-citakan bersama. (m)

membantu penanganan dan pemulihan para korban. gus adhim via bipdepkominfo@yahoo.com

berhasil dalam hidup.

Pemerintah harus memberikan perhatian lebih agar bahasa daerah masih bisa tetap lestari dan tidak ditinggalkan.

Krisis Bahasa Lokal

ludya via bip@depkominfo.go.id

pengecualian.

Yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana agar ide ini bisa dijalankan. Pemerintah perlu didorong dan disemangati untuk mengambil dan melaksanakan ide ini. setyowati via komunika@bipnewsroom.info

Indonesia dikenal dengan keanekaragamannya. Salah satunya, keragaman bahasa Indonesia menempati urutan kedua setelah Papua Nugini dalam jumlah bahasa yang dimiliki.

Namun sayangnya saat ini ada beberapa bahasa di Indonesia yang terancam punah. Kondisi ini disebabkan karena jumlah penutur bahasa kurang dari 50 orang.

Sebut saja bahasa Hukumina di Maluku dan bahasa Mapia hanya memiliki seorang penutur.

Berkurangnya penutur bahas daerah di Indonesia juga tidak lepas dari stigma yang melekat kepadanya. Banyak yang menganggap bahasa daerah itu kuno, bahasa yang hanya dipakai oleh orang miskin dan tidak berpendidikan dan sesuatu yang menjadi halangan untuk

Penegakan Hukum

Meskipun agama adalah hak yang paling dasar umat manusia, tetapi pemerintah perlu melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tertentu yang melanggar hak itu dan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah mesti tegas agar peluang kelompok yang memaksakan kehendaknya bisa tertutup agar tidak ada pelanggaran hukum dan friksi di masyarakat.

Yang paling penting adalah penegakan hukum. Apa pun latar belakang pelaku suatu tindakan yang bisa digolongkan pelanggaran hukum, maka h a r u s d i h u k u m . Ti d a k a d a

Tak Perlu Penyeragaman Keberagaman yang besar di daerah-daerah Indonesia, membuat upaya keseragaman nilai, norma atau konsep akan sulit dipaksakan hadir dengan cara apapun termasuk kekuatan undang-undang yang hanya akan melahirkan kontroversi.

Penyeragaman kenyataan budaya yang sebetulnya relatif, adalah tindakan yang terkesan otokratik dan sentralistik serta tidak menghormati hak budaya masyarakat. widyawan via komunika@bipnewsroom.info

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Listya; Elvira Indasari N; Taofik Rauf; Doni Setiawan. Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks.

(021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

3

Utama

www.bipnewsroom.info

Memupuk Harapan

di PKH PKH di

Tingkatkan Kualitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan tunai kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memenuhi syarat dan ditujukan untuk peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Secara nasional, pada 2010 lokasi PKH telah diperluas pada tujuh provinsi dan 18 kabupaten.

Hingga kini, program tersebut total telah menjangkau 20 provinsi, 88 kabupaten dan 946 kecamatan dengan target sasaran 816 ribu RTSM. “Pada 2011, direncanakan jangkauan

program akan mencapai 25 provinsi dengan 1.116.000 RTSM dan diharapkan menjadi program nasional di semua provinsi pada 2012,” jelas Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Menteri Sosial menyatakan PKH diharapkan bisa mendorong wajib belajar agar anak bisa terus sekolah dan meringankan beban orang tua. “Mereka yang mendapatkan bantuan sosial PKH ini merupakan orang yang berkompeten dan bisa membantu meringankan beban.

Seperti bantuan sekolah Rp600 ribu setiap enam bulan,” tegas Mensos.

Dirasakan Setelah Enam Tahun Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, manfaat PKH tidak bisa dirasakan saat ini juga. “Paling sedikit enam tahun tapi yang terpenting adalah mengubah karakter. Orang tua sama sekali tidak boleh mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya,” ujarnya.

Program ini diharapkan dapat mengubah pola pikir keluarga miskin untuk menyiapkan anakanak sebagai harapan dan aset bangsa.

Menurutnya, penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan terbanyak terdapat di komunitas adat terpencil. “Bantuan yang diberikan melalui program kelompok usaha bersama harus dibuktikan berhasil.

Kami prihatin kalau program gagal dan masyarakat harus semangat memanfaatkan program tersebut,” katanya.

Ia menyarankan kepada penerima bantuan kelompok usaha bersama agar mencari jenis usaha yang cepat menghasilkan.”Dikembangkan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang diberikan merupakan stimulan. Sehingga diharapkan yang lain ikut terdorong untuk membantu sesama seperti perusahaan dengan program sosialnya,” tambahnya.

Bukan Sekadar Bantuan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro

mengatakan bahwa persoalan kemiskinan tidak sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keadaan dari kemiskinan tersebut. “Sehingga kebijakan penanganan fakir miskin, di samping mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, sekaligus mengurangi kondisi kemiskinan,” jelasnya.

Gondo mengemukakan bahwa penanganan fakir miskin tidaklah mudah, karena fakir miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama.”Perlu adanya kebijakan peningkatan akses fakir miskin terhadap sumber daya sosial ekonomi, prakarsa dan peran aktif warga dalam pemberdayaan serta perlindungan hak-hak dasar fakir miskin,” jelasnya.

Selain itu, menurut Gondo, penanganan fakir miskin memerlukan tenaga yang khusus dan tidak hanya terbatas

pada tenaga penyuluh dan relawan. Diperlukan juga tenaga terdidik dan trampil yang khusus untuk melakukan penanganan fakir miskin, paparnya.

Tumpuan Harapan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan PKH dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulsel.

“Percepatan penurunan angka kemiskinan secara drastis diyakini dapat diwujudkan melalui sinergi dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemprov seperti pendidikan dan kesehatan gratis,” jelasnya.

“Di Sulsel, pada 2006 jumlah penduduk miskin berjumlah lebih dari satu juta jiwa pada 2010 menurun menjadi 931.400 jiwa atau selama empat tahun telah mengalami penurunan sekitar 8,19 persen per tahun,” jelasnya.

Mensos berpesan dalam pelaksanaan penyaluran dibutuhkan pengawasan.

Penyaluran bantuan ini diserahkan daerah masingmasing. Sebab, tidak mungkin pemerintah pusat memantau s e m u a n y a . Ta p i m e n u r u t Mensos, sejauh ini tidak ada masalah dalam penyalurannya.

Begitu juga untuk 2010 tidak ada perubahan signifikan bagi penerima bantuan sosial PKH ini. “Pengawasan diserahkan ke pemda masing-masing, tidak mungkin pemerintah pusat memantau semua. Kami berharap orang yang dapat sesuai yang disyaratkan,’’ sebutnya.(m)

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

T. Irwansyah:

Solusi Untuk Keluar dari Perangkap Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi saja, “Tapi mental dan cara pikir. Jika selama kita bisa menggerakkan tangan berusaha dan bekerja, tentu tidak ada yang namanya kemiskinan,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, T. Irwansyah.

Pemerintah, kata Irwansyah, punya solusi untuk mengubah cara pikir SDM melalui PKH. Bantuan tersebut untuk kesehatan anak usia di bawah enam tahun dan ibu hamil sebesar Rp 800 ribu per tahun. Sedangkan, untuk pendidikan usia SD atau madrasah Ibtidaiyah Rp 400 ribu, serta anak usia SMP atau MTs Rp 800 ribu per tahun.

“Ini bantuan dalam jangka pendek dan merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,” tambahnya.

Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan?

Sejauh ini Program Keluarga Harapan berjalan dengan lancar dan merata seperti tahun 2009 lalu. Tahun ini ada 18 ribu RTSM yang menjadi sasaran, dan mencakup seluruh kecamatan di Kota Medan. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan memiliki anak usia 6-15 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar, memiliki anak usia 0-6 tahun dan terdapat ibu yang sedang hamil. Penerimanya adalah ibu atau wanita pengurus anak dalam RTSM. Sekalipun ada beberapa kendala, tapi itu tak menghapuskan pencapaian seluruh program ini.

Kendala apa saja?

Ya biasa menyangkut masalah pencairan dana. Ketika ada yang terlambat sedikit komplain ke kita. Padahal kita tidak ikut menangani, pencairan itu langsung dari pusat melalui rekening kantor PT Pos Indonesia Cabang Medan. Juga pernah ada yang mengaku kena potongan, padahal bukan demikian yang terjadi. Maksudnya, kita tidak pernah melakukan potongan. Potongan itu terjadi karena RTSM tidak memenuhi syarat, misalnya kalau anak penerima tidak masuk tiga hari berturutturut maka akan ada potongan Rp50 ribu, demikian juga ketika ibu hamil tidak periksa kehamilan.

Potongan ini langsung dilakukan sistem online, dari pusat, dan syarat itu ada di PKH.

Foto : Taufik Hidayat

Beruntung, bagi Sumiati bisa mendapat bantuan PKH. “Ini saya sudah dapat sejak tahun 2008, akhirnya bisa menyekolahkan anak, dan bisa terjamin biaya pengobatan ketika sakit,” jelasnya.

Hal senada disampaikan juga oleh, Masita. Ibu dua anak ini sangat terbantu, “Juga dalam pemeriksaan kehamilan di puskesmas,” katanya sambil menunjuk perut yang mulai membuncit.

Ta p i , m e n u r u t M a s i t a , dua bulan terakhir, ketika mencairkan uang dari Kantor Pos, ada pengurangan sekitar Rp50 ribu. “Menurut Bu Susan, pendamping kelompok, itu karena saya pernah tidak berobat ke Puskesmas, jadi jatah untuk ibu hamil berkurang,” jelasnya.

Bagi Susan, ini salah satu kesalahpahaman yang terjadi d a l a m p e l a k s anaan PKH. “Dikiranya kita yang lakukan pemotongan, padahal karena kelalaian mereka, penerima PKH, tidak secara berkala memeriksakan kesehatan, atau juga ada siswa yang sering bolos. Secara otomatis, data mereka terkirim ke pusat dan tercatat secara online,” jelasnya panjang lebar.

Franky Todo, koordinator kecamatan pendamping Medan Sungkal menyatakan, mungkin sekarang tidak bisa dirasakan langsung manfaat PKH, “Itu butuh waktu, dan menurut informasi bisa diketahui setelah 2014 nanti, karena kita berusaha menangani akar kemiskinan,” jelasnya.

Foto : Taufik Hidayat

Sumiati, ibu enam anak, warga Medan Sungkal, Kota Medan, Sumatera Utara mengaku senang beban hidupnya bisa berkurang.

“Apalagi sejak suami saya meninggal, saya harus menghidupi enam anak, dan tiga diantaranya sekolah,” tuturnya sambil menggendong si bungsu yang sedang sakit demam.

4

Utama

www.bipnewsroom.info

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, M.A

Kita Memerlukan Percepatan Belum genap tiga bulan Ceppie menjabat posisi Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKM. Namun pengalaman menjadi salah satu direktur eksekutif Asian Development Bank menjadi salah satu bekal dalam perencanaan kebijakan penangan kemiskinan. “Saya baru seminggu lebih sehari.

Banyak perlu belajar,� katanya merendah saat diwawancarai di sela kegiatan Temu Media Bappenas di Bogor akhir November lalu.

Bagaimana penanganan kemiskinan saat ini?

Secara makro, angka kemiskinan semakin menurun, cuma memang pertumbuhan ekonomi relatif stagnan sehingga penurunan itu tidak terlihat signifikan. Kita senantiasa berupaya mengembangkan efektifitas kebijakan publik yang ada agar setiap warga memiliki akses terhadap setiap faktor produksi. Setiap ada kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi, akan membuka lebih dari 400 ribu peluang kerja baru dan berdampak menaikkan pendapatan pekerja dan keluarga. Di luar itu pemerintah berupaya menjalankan regulasi agar setiap fasilitas publik bisa dioptimasikan untuk penangan kemiskinan.

Tantangan utama penanganan kemiskinan di Indonesia?

Ta n t a n g a n u t a m a k i t a bagaimana meningkatkan

angkatan kerja dan menurunkan kemiskinan.

Data kemiskinan di desa lebih banyak, sementara pengganguran lebih banyak di kota. Ini karena banyak peluang yang ada di desa bertani dan lainnya. Ada yang lain, pengangguran terus turun, tapi pengangguran terdidik makin besar. Selain itu, penduduk miskin itu tidak tersebar merata, yang paling banyak itu di Jawa. Inilah kenapa pembangunan lebih dominan di Jawa, karena penduduk lebih banyak di sana. Sehingga jika pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat pasti akan mengakses penduduk yang ada.

Desain utama kebijakan penanganan kemiskinan?

Presiden menekankan kebijakan pro growth, pro job, dan pro poor. Dalam RPJM kita ada pelaksanaan program pro rakyat yang terbagi dalam tiga kluster, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan kredit usaha rakyat.

Filosofinya adalah jika orang miskin yang tak punya kemampuan banyak akan diberikan bantuan kesehatan dan pendidikan. Dan pada saatnya ketika mereka mandiri akan diberikan bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas. Kalau bisa mereka bisa menciptakan peluang kerja. Bentuknya usaha kredit usaha rakyat. Ini rentetan dari

program yang direncanakan.

Angka kemiskinan sekitar 13,3 persen, berapa lama dibutuhkan untuk menurunkan angka itu?

Rasanya untuk mengatasi kemiskinan yang ideal jelas membutuhkan waktu. Kita ada data target, tapi tidak bisa melihatnya secara langsung, kita bisa lihat lima tahunan. Namanya masa depan itu bagaimana mencapainya?

Memang memerlukan percepatan, sebab posisi sekarang masih 13,3. Ini Sesuai target 2010 bahwa persentase kemiskinan berkisar 13 persen sampai 13,5 persen. Persoalannya pada akhir 2014 harus mencapai 8 sampai 10 persen. Ini batas yang sangat ambisius. Bahkan target pembangunan millenium (MDGs) sampai 7,5 persen. Kita sudah lakukan berbagai upaya luar biasa, untuk klaster program 1 langsung dibawah koordinasi Wakil Presiden. Klaster 2, dibawah Menkokesra dan klaster 3 dibawah koordinasi Menko Perekonomian.

Insya Allah tahun 2011 jumlah kemiskinan akan turun lagi menjadi 11,5 persen dengan catatan tidak terjadi gejolak ekonomi dan politik global maupun lokal.

Selain politik dan ekonomi global, adakah syarat lain?

Untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2011 menjadi 11,5 persen, kita membutuhkan dana minimal Rp49 triliun guna mendorong atau menggerakkan roda perekonomian nasional.

Jumlah itu bisa disediakan dari investasi pemerintah, BUMN,

BUMD dan swasta. Jika program kemitraan pemerintah dan swasta berjalan baik, dan jumlah investasi lebih besar maka jumlah kemiskinanpun pasti akan turun secara drastis.

Kunci utama penanganan kemiskinan?

Mutlak diperlukan pendekatan sesuai sosial budaya, adat istiadat, dan agama. Banyak program yang kurang didukung warga setempat. Contoh yang mudah ada kelaparan di Papua, saat itu pemerintah kirim beras, tapi tetap kelaparan, karena mereka biasa makan ubi, Hal ini yang akan terus diupayakan agar lebih sejalan.

Kita juga efektifkan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wapres. Ini tak bisa berdiri sendiri perlu keterpaduan dengan prioritas nasional sangat bergantung kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan program pembangunan ketahanan pangan serta infrastruktur, dan semua saling terkait. Semua itu membutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders secara aktif, konsisten dan kontinyu.

Bisa diberikan contoh?

Misalnya peningkatan produktivitas yang bisa dilakukan dengan beralih ke non pertanian untuk kawasan perdesaan. Pada tingkat mikro perlu dikembangkan jaringan sosial dan koneksi yang menguntungkan, peningkatan ketrampilan dan pendidikan, kondisi kesehatan yang terjamin

agar bisa bekerja dengan produktif.

Sementara itu, perlu dibuka kesempatan kerja dan akses mendapat pendidikan atau ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan. Pada intinya, pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan, namun sumbersumber pertumbuhan harus disesuaikan agar dapat memberikan dampak yang paling besar terhadap penurunan kemiskinan.

Kuncinya keterpaduan?

Ya untuk mencapai target itu semua butuh keterpaduan.

Peran aktif Bappenas di siklus manajemem terkait dengan program pengentasan kemiskinan dalam hal perencanaan. Media massa juga bisa berperan memberikan dukungan dan dorongan, bagaimana rencana yang telah disusun bisa dipenuhi bersama.

Intinya selain keterpaduan juga diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik agar bisa mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Banyak sesungguhnya program yang ada bisa diambil mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk diperbaiki. Saat ini semua pihak sudah punya keinginan untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan khususnya di daerah, tinggal melakukan koordinasi dan menjaga transparansi penggunaan anggaran, karena 30 persen APBN masuk ke daerah (m)

7

Tabloid Tempel

Edisi 22 Tahun VI Desember 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Banyaknya kasus kebakaran dan ledakan akibat kebocoran gas elpiji, tak urung membuat pemerintah gerah. Tabung gas, selang, regulator, klep karet, dan ulir katup palsu tak ber-SNI yang banyak beredar di pasaran ditengarai menjadi penyebab munculnya malapetaka ini. Akibat ulah pemalsu, masyarakat tak berdosa menjadi korban.

6

Pagi buta itu, Sukini berniat menanak nasi. Begitu membuka pintu dapur, ia sejatinya telah mencium bau menyengat, bau khas gas elpiji. Tak sadar gas elpiji kompor miliknya bocor, nenek 67 tahun ini langsung menekan tuas pemantik api kompor. Tibatiba terdengar letupan kecil dan hawa panas menerpa tubuhnya.

Untunglah tak terjadi ledakan atau kebakaran hebat. Ia hanya menderita luka bakar kecil di pergelangan tangan.

“Mungkin gas dalam ruangan dapur masih sedikit, sehingga tidak meledak. Gak tahu apa yang bakal terjadi jika dapur sudah penuh gas, mungkin tubuh saya sudah seperti para korban yang di televisi itu,” ujar Sukini saat ditemui komunika di rumahnya di kawasan Banyuanyar, Solo, Jateng, pekan lalu.

Saat Eddy, anak lelakinya, memeriksa perangkat kompor dan tabung elpiji, ketahuan bahwa selang penghubung regulator bocor. Tidak besar memang, cuma seujung jarum, tapi sudah cukup untuk membuat gas terbang ke udara. “Namanya saja gas bertekanan, ada celah sedikit ya langsung bocor. Untung cepat

ketahuan,” ujar Eddy.

Selidik punya selidik, regulator beserta selang gas elpiji yang digunakan Sukini ternyata palsu.

Sepintas bentuk dan mereknya memang sama dengan salah satu merek terkenal yang beredar di pasaran, namun tampak lebih kasar dan cetakan mereknya mbleset. Tanda SNI juga tidak ada di produk yang dibelinya seharga Rp 50 ribu dari seorang pedagang keliling ini. “Wah, saya kira merek X (menyebut salah satu merek— red), wong penjualnya juga bilang begitu, ternyata palsu to! Murahnya sih murah, tapi kalau mengancam keselamatan jiwa manusia ya saya nggak mau beli yang seperti itu lagi,” kata Sukini masih dengan wajah takut.

Perangkat Non-SNI Sukini memang terbilang masih “beruntung.” Di wilayah Indonesia lainnya, ledakan gas elpiji yang terjadi tak jarang menimbulkan kebakaran, luka-luka, bahkan korban jiwa. Ironisnya, hampir semua disebabkan oleh aksesoris kompor gas yang tidak memenuhi standar atau bahkan palsu.

Sebagaimana dikatakan

Menakertrans Muhaimin Iskandar, penyebab utama kasus ledakan gas elpiji adalah karena kebocoran regulator, kebocoran selang, dan rubber seal atau klep karet tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, ledakan dapat terjadi karena tidak adanya ventilasi ruangan, serta karena perangkat dan tabung yang digunakan palsu. “Idealnya regulator dan selang yang digunakan harus mempergunakan standar SNI. Rubber seal dan ulir katup juga dalam kondisi baik,” ujar Muhaimin, beberapa waktu lalu.

Namun hasil pengujian Badan Standarisasi Nasional (BSN) menunjukkan fakta berbeda.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dan Kemdag, BSN memaparkan, dari sampel yang diambil di lima provinsi, 66% tabung tidak layak pakai. Selain itu, 50% kompor kompor gas juga tidak layak. Adapun untuk regulator, BSN menemukan 20% sampel yang diuji tidak layak.

Dalam paparan juga terungkap adanya kenakalan produsen tabung dan perangkat kompor gas yang sejatinya sudah memiliki SNI namun dengan sengaja memproduksi barang yang tidak sesuai standar.

www.pertamina.co.id

Waspada Bisa Hindari Bencana

Dengan kata lain, banyak produsen sengaja memalsukan produk mereka sendiri dengan yang kualitasnya lebih buruk agar dapat meraup keuntungan lebih.

Di luar itu, berdasarkan pengamatan komunika, di pasaran beredar pula kompor gas dan aksesoris produksi rumahan yang menjiplak begitu saja model asli namun kualitasnya jauh di bawah standar. Regulator dan selang yang dipakai Sukini adalah salah satu di antara produk palsu bikinan rumahan yang dengan mudah dapat dijumpai di pasar maupun toko alat-alat rumahtangga.

Harganya memang jauh lebih murah dibanding produk asli yang ber-SNI, namun kualitasnya buruk.

Langkah Cepat Pemerintah Untunglah, pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk meminimalisasi terjadinya kasus ledakan gas elpiji ini. Langkah pertama adalah membentuk Tim Nasional yang anggotanya terdiri dari delapan instansi. Tim ini secara khusus bekerja untuk mengurangi insiden kecelakaan karena kebocoran gas elpiji baik

pada tabung gas ukuran 3 kg atau lainnya.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, pemerintah telah berbagi tugas untuk mengefektifkan kerja dan sinergi kementerian serta lembaga yang terlibat dalam tim sesuai tugas kewenangannya masing-masing. Kementerian Koordinator Kesra bertindak sebagai koordinator tim sekaligus koordinator pengawasan dan pembinaan masyarakat.

Kementerian ESDM bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pendistribusian komoditas elpiji. Kementerian Perindustrian bertanggungjawab terhadap pengawasan produk pendukung program seperti tabung, kompor, selang, katup dan reglator, dan bersama dengan PT Pertamina (Persero) melakukan kontrol kualitas terhadap paket perdana pada saat pengadaan.

Sedangkan Kemenakertrans bertanggungjawab terhadap pengawasan produk tabung gas elpiji.

Kemendag bertanggungjawab melakukan pengawasan barang yang beredar di pasaran khususnya produk konversi minyak tanah ke gas. Badan Standarisasi Nasional bertanggungjawab menetapkan SNI untuk rubber seal atau klep karet. Sedangkan pemda provinisi/ kabupaten/kota bertanggungjawab untuk sosialisasi penggunaan elpiji yang aman di daerah.

Terkait maraknya kebocoran tabung, pemerintah secara bertahap akan menarik tabung gas ukuran 3 kg yang kondisinya tidak standar. Agung Laksono menyatakan, dalam waktu dekat sekitar 9 juta tabung gas elpiji non-SNI akan ditarik dari pasaran.

“Selain ditarik, tabung itu juga tidak boleh diperdagangkan dan diedarkan,” kata Agung di Kantor Presiden beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah beserta jajaran terkait juga aktif menggelar operasi untuk menertibkan peredaran tabung, selang dan regulator gas elpiji yang tidak dilengkapi tanda SNI. Salah satu yang telah dilakukan adalah menutup pabrik selang gas elpiji non-SNI. “Salah satu pabrik selang ditutup karena tidak comply (memenuhi standar),” kata Sekretaris Kemenko Kesra, Indroyono Soesilo, beberapa waktu lalu. (wahyu h).

8

www.antaranews.com

Masyarakat Bisa Ikut Mengantisipasi

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Subagyo menyatakan, upaya cepat pemerintah mengatasi ledakan gas elpiji perlu mendapat apresiasi.

Namun upaya itu akan lebih cepat berhasil jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat pengguna.

Salah satu bentuk dukungan adalah masyarakat tidak menggunakan tabung gas dan produk aksesoris palsu yang tidak berstandar.

“Harus diakui, saat ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan kompor gas dan aksesoris standar masih rendah. Salah satu sebabnya, harga kompor gas standar beserta perangkatnya masih terbilang mahal bagi kebanyakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah hendaknya menyediakan perangkat kompor gas standar dengan harga terjangkau,” ujarnya di kampus UGM Yogyakarta pekan lalu.

Tak kalah penting, menurut lelaki berkacamata ini, pemerintah harus segera melakukan resosialisasi penggunaan tabung gas kepada masyarakat. Sosialisasi ulang ini sangat penting, karena sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konversi minyak

tanah ke gas tahun lalu dinilainya terlalu singkat. “Sebelum seluruh masyarakat benar-benar tahu seluk-beluk kompor gas, mereka sudah harus menggunakannya.

Jangan heran jika akhirnya banyak terjadi kecelakaan,” tuturnya.

Di sisi lain, untuk mendukung sosialisasi yang dilakukan pemerintah, Subagyo berharap masyarakat mau proaktif belajar tentang prosedur menggunakan kompor gas secara baik dan benar. “Masyarakat harus sadar bahwa sekarang kompor gas sudah menjadi kebutuhan, maka belajar secara mandiri agar bisa menggunakan kompor gas dengan baik dan benar sangat penting.

Jika masyarakat benar-benar telah melek kompor gas, ledakan gas elpiji pasti dapat teratasi,” ujar Subagyo.

Ia mencontohkan, di luar negeri jarang sekali terjadi kasus ledakan gas karena tingkat melek kompor gas di sana sudah tinggi. “Selain karena perangkat yang digunakan s e m u a m e m e n u h i s t a n d a r, pengetahuan masyarakat di sana tentang seluk-beluk penggunaan kompor gas juga sudah sangat memadai,” imbuhnya.

PETUNJUK

1

LPG

Jangan menggunakan kompor gas dan kompor minyak secara bersamaan. Kompor minyak tanah dapat menjadi sumber api

2 Gunakan peralatan LPG (tabung, regulator, selang, dan kompor) sesuai Standar Nasional Indonesia. Perhatikan logo SNI pada setiap produk yang dibeli.

3 Tempatkan kompor dan tabung LPG ditempat yang datar dan diruang yang memiliki sirkulasi udara (ventilasi) yang baik. Sirkulasi udara yang baik mencegah terjadinya penumpukan(akumulasi) gas, sehingga ruangan tetap aman meski terjadi kebocoran.

KOMINFO

Gunakan Kompor Gas

terkonsentrasinya gas dalam ruangan jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran. b. P e r i k s a a p a k a h seluruh perangkat dalam kondisi baik dan telah tersambung dengan baik. c. Pastikan tidak ada kebocoran gas yang ditandai dengan terciumnya bau menyengat khas gas elpiji. d. Jika prosedur a s/d c sudah dilakukan, silahkan menyalakan kompor secara hatihati.

5. Jika tercium bau khas gas elpiji, pasti ada kebocoran.

Lakukan hal-hal berikut: a. Jangan menyalakan pemantik api kompor, korek api, atau alatalat listrik di dekat kompor. b. S e g e r a l e p a s k a n regulator dari tabung gas. c. Bawa tabung gas ke luar rumah, letakkan sejauh mungkin dari sumber api.

Menggunakan kompor gas sangat aman, asal prosedurnya benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan. Berikut tips menggunakan kompor gas agar terhindar dari bahaya kebakaran dan ledakan: 1. Pastikan menggunakan kompor, selang, regulator, tabung gas, rubber seal atau klep karet dan ulir katup asli bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI). Jangan sekali-sekali menggunakan produk palsu dan atau non-SNI, karena sangat berisiko.

2. Tempatkan kompor dan tabung gas di ruangan berventilasi terbuka, dengan sirkulasi udara yang baik.

Jangan sekali-sekali menempatkan kompor dan tabung gas dalam ruang tertutup.

3. Jauhkan kompor dan tabung gas dari sumber api lain seperti kompor minyak, lampu minyak, lilin, tungku dan lain-lain.

4. S e b e l u m m e n y a l a k a n kompor, lakukan hal-hal berikut: a. B u k a p i n t u d a n jendela agar udara luar masuk, tindakan ini untuk menjaga

(wahyu – diolah dari berbagai sumber).

Bagaimana Menggunakan LPG yang Aman dan Benar ?

AMAN PENGGUNAAN

Benar caranya, terasa aman dan nyaman

Tapi yang menurutnya paling penting adalah komitmen pemerintah untuk memberantas para pemalsu yang saat ini sudah menjadi semacam mafia dalam produksi dan pemasaran kompor gas beserta perangkat pendukungnya. “Pemerintah harus tegas memberantas mafia pemalsu ini. Jika dibiarkan, ledakan gas pasti akan terus terjadi. Masyarakat yang tak berdosa akan terus menjadi korban, sementara pelaku pemalsuan justru duduk manis sambil menghitung laba. Ini kan tidak adil,” urainya.

Menurutnya, program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang dilakukan pemerintah sudah tepat.

Selain cadangan gas nasional masih sangat aman, program konversi juga akan menghemat BBM yang jumlahnya kian hari kian menipis. Oleh karena itu, ia berharap program ini tidak terhenti hanya gara-gara banyak kompor gas elpiji meledak. Hanya saja, aplikasinya di lapangan harus terus-menerus disempurnakan agar tidak membawa kesengsaraan bagi rakyat banyak. (gun)

Tips Aman

4

Pastikan selang tidak tertindih atau tertekuk. Selang harus terpasang erat dengan klem pada regulator maupun kompor. Pada saat memasang tabung LPG tombol kompor harus dalam posisi OFF (mati). Letakkan tabung LPG tidak terlalu dekat dengan sumber panas. Tabung yang terlalu dekat dengan sumber panas akan memicu kerusakan pada komponen karet seperti selang, katup tabung, cincin karet dan lain-lain. Selain itu jika tabung terlalu dekat dengan kompor api mudah menyambar jika terjadi kebocoran.

5

Anjuran Saat Membeli LPG 1.

2.

3.

Teliti Segel LPG Timbang ketepatan isinya Telepon agen atau Contact Pertamina 500 000.

Pasang regulator di katup tabung dengan tuas mengarah ke bawah dan pastikan regulator tidak mudah lepas/ goyang dari katup. Agar lebih yakin tidak ada kebocoran dari tabung, selang dan regulator basahi dengan air sabun pada bagian-bagian yang terdapat sambungan atau bagian yang dicurigai bocor. Air sabun akan menggelembung jika terjadi kebocoran.

Bersihkan kompor dan selang secara rutin, setidaknya seminggu sekali. Kompor yang kotor akan menimbulkan sumbatan, sehingga tekanan gas pada selang menjadi tinggi dan rawan bocor.

6

Jika tercium bau khas ELPIJI lepas regulator dan bawa tabung ke tempat terbuka. Jauhkan dari sumber api dan jangan menyalakan listrik.

5

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

9

Opini

www.bipnewsroom.info

Menghindari Siklus Nol Oleh Achmad Gunawan Pemerhati Masalah Sosial Yayasan Graha Pamulang Telah banyak upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan, namun kemiskinan termyata tidak dapat dengan mudah tuntas.

Kemiskinan tetap merupakan permasalahan besar dan mendesak yang belum terpecahkan.

Penanggulangan kemiskinan memang telah dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender.

Selain itu ada upaya percepatan pembangunan perdesaan, perkotaan, kawasan pesisir dan

kawasan tertinggal. Berbagai strategi dan kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan RPJM 2010-2014 yang memuat langkah-langkah pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja.

Fakta menunjukkan bahwa banyak hambatan sebagian masyarakat untuk lepas dari jerat kemiskinan. Ketidakberdayaan dan ketiadaan terhadap akses produksi menyebabkan mereka semakin terpuruk. Kemiskinan bisa dinilai sebagai sebuah lingkaran setan, mulai dari kekurangan gizi, buta huruf, pengangguran terselubung, dan produktivitas rendah yang menyebabkan kelompok ini tidak dapat keluar dari jeratan dengan mudah.

Siklus Nol Pada dasarnya persoalan kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang saling terkait dan saling

bergantung satu dengan yang lain. Tapisayangnya dari sisi kebijakan, ada kecenderungan bahwa program atau kebijakan yang dinilai gagal begitu mudah digantikan dengan program baru.

Pemerintah telah membangun puluhan ribu SD inpres, puskesmas, posyandu, jalan desa, listrik dan infrastruktur desa lainnya, irigasi, pengingkatan produktifitas petani, dan mendorong program keluarga berencana. Sayangnya, tren yang sangat bagus itu terhenti 2-3 tahun menjelang krisis ekonomi (1997-1998).

Sayangnya semua program yang bisa memninimalkan kemiskinan itu sebagian besar harus mulai dari nol lagi. Padahal untuk mencapai keberhasilan penanganan kemiskinan perlu adanya kontinuitas dan dukungan kemampuan swadaya nasional yang bisa tercermin hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Tapi apa lacur, ada kecenderungan pola eksploitatif masih mendominasi kebijakan penanganan kemiskinan. Hal ini tercermin dari dominannya program yang bersifat top-down, dari pusat ke daerah.

Foto : Agus SB

Padahal untuk mencapai keberhasilan penanganan kemiskinan perlu adanya kontinuitas dan dukungan kemampuan swadaya nasional yang bisa tercermin hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan.

Konsistensi Harus disadari sepenuhnya bahwa menanggulangi kemiskinan merupakan program besar yang membutuhkan konsistensi, keberanian, inisiatif dan dana yang memadai.

Persoalan kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah kemanusiaan. Sehingga, upaya mengatasi kemiskinan tak bisa mengabaikan persoalan mentalitas warga miskin.

Oleh karena itu, kemiskinan hanya dapat diatasi jika sudah melibatkan masyarakat sebagai pelaku bukan sekadar obyek penanggulangan kemiskinan.

Demikian pula, dengan menyerahkan usaha mengatasi kemiskinan hanya kepada pemerintah mungkin bukan pilihan terbaik. Partisipasi segenap lapisan masyarakat jelas dibutuhkan, minimal dalam mengontrol usahausaha pemerintah di dalam menghapuskan kemiskinan.

Peningkatan swadaya dapat dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat golongan bawah dalam suatu kerangka kelembagaan.

Penyelesaian persoalan kemiskian tidak bisa lagi ditangani oleh masing-masing sektor atau program secara terpisah.

Strategi penanggulangan kemiskinan menuntut kejasama dan gotong royong dari semua pihak yang terkait, mulai dari kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta terpenting adalah pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, karakteristik kemiskinan yang berbedabeda menuntut strategi yang tepat sesuai kondisi lokal dan komitmen dari pemangku kebijakan di daerah serta penguatan kelembagaan dari pusat sampai daerah. **

Berantas Kemiskinan dengan Infrastruktur Kumala Sari Pemerhati Sosial Sulawesi Tenggara

Ketika masyarakat Sulawesi Tenggara ditanya tentang Siompu, spontan yang terucap adalah Jeruk. Siompu memang penghasil jeruk “termanis” dan bulirnya “berisi”. Di pasar tradisional, jeruk Siompu biasa diletakkan terpisah dari jeruk lainnya. Kebanyakan pembeli menjatuhkan pilihan ketika membutuhkan jeruk untuk keluarga di rumah.

Ini membanggakan karena “produk” lokal bisa menjadi callon pesaing kuat jeruk dari luar negeri.

Legenda dan Fakta Kini sayangnya tak ada lagi kehebatan “jeruk” Siompu. Di pasar tradisional memang masih ada namun tak semanis dulu lagi. Temuan tim pakar pertanian sekaligus Guru Besar Unhalu, Prof.

DR. Ir Andi Bahrun, MSc. Agric, hingga saat ini terus mengambil contoh jeruk maupun contoh tanah Kepulauan Siompu. Kesimpulan sementara dikatakan Andi Bahrun, telah terjadi perubahan serta turunnya kualitas tanah di pulau ini.

Tapi pasti tidak ada yang menyangka jika pulau penghasil jeruk itu merupakan pulau yang miskin dengan kondisi perekonomian memprihatinkan. Di sini hanya ada sepeda motor keluaran lama. Seharihari warga tak punya pilihan untuk bertransportasi, selain ojek.

Meskipun tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Menginjakkan kaki di pulau ini kita seolah kembali ke zaman para koboi.

Mayoritas penduduk Siompu berpenghasilan rendah dan ketika membutuhkan air, penduduk kebanyakan mengandalkan air hujan.

Memaniskan Jeruk Siompu Dari pelabuhan Murhum Bau-Bau, hanya butuh waktu sekitar 30 menit menggunakan perahu bermotor untuk menuju Siompu. Namun demikian, sejak dulu transportasi ke pulau ini dan beberapa pulau sekitarnya tak pernah berubah. Perahu bermotor dengan kapasitas kecil dan kurang bisa mengakut hasil tani yang cukup besar.

Minimnya transportasi dapat dinilai sebagai salah satu pemicu utama permasalahan di daerah-daerah kepulauan seperti Siompu. Penghasilan masyarakat

terus tergerus biaya tinggi karena keterbatasan transportasi. Produksi pertanian yang diharapkan terus meningkat menjadi terhambat lantaran sarana transportasi yang sangat minim. Stagnasi dalam bersosialisasi dengan dunia luar pun tidak dapat dihindari.

Ketika kualitas jeruk atau hasil bumi yang jadi andalan petani terus menurun, pendapatan pun akan semakin tipis masuk ke dompet. Hasilnya? Penduduk makin miskin dan terbelakang. Oleh karena itu, sarana transportasi perdesaan khususnya wilayah kepulauan memang harus dikembangkan lebih jauh.

Kesenjangan itu harus dikikis dengan menyediakan akses yang lebih baik.

Bagaimanapun transportasi sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi akan dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang. Jadi pada hematnya, infrastruktur menjadi kunci untuk memaniskan kembali rasa Jeruk Siompu. ***

10

Daerah

www.bipnewsroom.info

Kibar Daerah

Garap Intensif Peternakan Rendang Mimpi I Wayan Suardana untuk mengembangkan komoditas sapi Bali akan segera terwujud.

“Selama ini sekitar 100 orang anggota kelompok Sari Karya masih menghadapi keterbatasan khususnya dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha,” kata Ketua Kelompok Sari Karya, Desa Adat Menange Kec. Rendang.

Kab. Karangasem, Bali.

Menurut Suardana, selama ini modal yang diberikan BPD sudah bermanfaat namun terbatas untuk pembiayaan perkandangan koloni dan pengadaan sapi Bali.

“Padahal pengembangan ternak sapi potong sangat dibutuhkan, apalagi jika ada hari besar untuk memenuhi kuota antar pulau dan ke Jakarta kita masih kewalahan,” katanya.

Dorong Peran BPD Menangkap potensi ekonomi unggulan daerah yang prospektif itu, Bank Indonesia (BI) mengharapkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali lebih intensif menggarap potensi peternakan sapi yang cukup strategis dan menjanjikan.

“Potensi peternakan sapi Bali, sangat layak menjadi obyek sasaran pembiayaan atau permodalan. Demikian juga potensi pertanian kacang tanah, memerlukan sentuhan penanganan terpadu sehingga petani dan peternak benar-benar dapat diberdayakan melalui sistem suntikan permodalan yang sehat dan produktif,” kata Dirut BI Jefrry Kairupan.

M e n u r u t J e ff r y, s k e m a pinjaman berkisar antara Rp10

sampai Rp15 juta sangat layak dan potensial digarap BPD sebagai bank yang sudah kredibel dalam berinteraksi dengan kelompok mikro pedesaan, “BPD dapat mendorong lebih cepat lagi perguliran akses modal bagi peternak dengan bunga terjangkau. Sehingga ke depan mampu berperan menjadi pionir yang agresif menangani ekonomi pedesaan,” tegasnya.

Sejahterakan Peternak Dirut BPD Bali I Wayan Suja mengharap skema kredit ketahanan pangan dan energi berbunga rendah sangat membantu peternak khususnya mengisi kandang sapi koloni yang masih kosong sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan anggota kelompok.

“Kurangnya permodalan membuat peternak belumbisa meningkatkan produk daging ternak sapi yang dikenal berkualitas tinggi, apalagi mengembangkan biogas dari kotoran sapi, sehingga bisa terpadu dalam memperoleh nilai tambah,” tambah Dirut BPD Bali I Wayan Suja.

Menurut Wayan, masih banyak peluang yang bisa digarap seperti pengolahan daging, kulit, pakan dan aktifitas kreatif lainnya. “Perlunya masukan teknis perihal pengembangan sektor seperti peternakan dsb dan institusi terkait, sehingga lebih akurat mengarahkan kebijakan perbankan untuk mengcover dari segi pembiayaan,”tandasnya.

(Ign Budi/Humas Karangasem)

Mampu Usir Musibah Ini cerita tentang ondel-ondel ala Jember, Jawa Timur. Bisa ditemukan di Desa Kamal, Kec. Arjasa. Tak hanya menghibur, seni Tak Butak’an juga dipercaya menghalau musibah, dan masih banyak ditampilkan dalam acara selamatan atau bersih desa.

Kepala Desa Kamal, Kusnadi menyatakan kesenian tak butak’an ini merupakan warisan budaya khas masyarakat Jember. “Seni ini terbilang wajib dilakukan seluruh masyarakat desa saat melaksanakan hajatan bersih desa maupun ruwat desa,” katanya.

Menurut Ketua Kelompok Seni Budaya Tak Butak’an, Andiyanto, seni budaya ondel ondel Tak Bu’taan berkembang di wilayah utara Jember. “Ajaran dari leluhur Desa Kamal, bahwa Tak butak’an mampu menghalau musibah yang akan melanda desa, misalnya gagal panen maupun penyebaran wabah penyakit,” katanya.

Butuh Pelestarian Diakui Kusnadi, seni Tak Butak’an terkikis perkembangan zaman, “Perlu perhatian khusus dari pemerintah agar Tak Butak’an tidak hilang,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Andiyanto yang mengharapkan agar Pemkab Jember melestarikan seni budaya peninggalan nenek moyang sebagai sebuah warisan budaya dan potensi daerah.

Secara khusus, Kabag Humas Pemkab Jember, Agoes Slameto, mengatakan peran masyarakat juga penting. “Dengan ditampilkannya Tak Butak’aan menunjukan masyarakat setempat masih mencintai kesenian daerah. Ke depan perlu partisipasi masyarakat melestarikan seni budaya ini,” tegasnya. (mc_humas/jbr)

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

Jawa Tengah

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Lintas Daerah Jawa Tengah

Sinergi Masyarakat dan Pemda Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mengembangkan sinergi antara masyarakat dan pemda dalam penanggulangan kemiskinan. “Hal itu ditunjukkan dengan pemberian kewenangan lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan dan pemberian bantuan pendampingan,” kata Kepala Bapermades Kebumen Siti Alfiah Anggriani.

Bupati Buyar Winarso menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong prakarsa inovasi masyarakat dalam penanggulangan masyarakat. “Untuk itu, dengan PNPM Mandiri masyarakat diharapkan mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi dan mengakses sumber daya lingkungan sekaligus mengatasi persoalan yang dihadapi. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin,” papar Buyar.

Alfiah menambahkan berbagai langkah inovatif dilakukan untuk meningkatkan akselerasi penanggulangan kemiskinan. “Sejak 2005, mekanisme perencanaan pembangunan dilakukan berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” tandas Alfiah.

Di Kab. Kebumen, PNPM Mandiri terbagi dua kategori yakni PNPM Inti terdiri atas PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, “Kemudian PNPM Penguatan yang terdiri dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP),Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP),” jelas Alfiah. (Rin) DI Yogyakarta

Klinik Konsultasi Berhenti Merokok Sebanyak 18 puskesmas di Kota Yogyakarta saat ini membuka layanan konsultasi berhenti merokok. Layanan itu merupakan hasil kerjasama Pemkot dengan Quit Tobacco Indonesia (QTI) Fakultas Kedokteran UGM. “Sebagian besar para perokok sebenarnya ingin berhenti merokok tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ironisnya banyak perokok yang tidak tahu apa efek merokok terhadap kesehatan, seberapa bahayanya, maka klinik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Hj Dyah Suminar saat peresmian layanan di Puskesmas Mergangsan, Kamis (12/11).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dr. Choirul Anwar, M.Kes mengatakan pembukaan klinik itu diharapkan memberi manfaat masyarakat dan bisa menurunkan angka perokok di Kota Yogyakarta, “Sekaligus untuk mendukung program Kota Sehat 2010, tutur Choirul.

Unit layanan itu menyediakan ruang konsultasi dan menempatkan satu dokter untuk melayani konsultasi bagi masyarakat yang berhenti merokok. “Dari tiga dokter yang bertugas di setiap puskesmas salah satunya bertugas melayani konsultasi berhenti merokok. Layanan konsultasi berhenti merokok dilakukan setiap hari pada jam kerja,” jelas Choirul Anwar.

Ketua TP PKK Kota Jogja menilai klinik itu harus disertai dengan kampanye bebas rokok ketika meresmikan gardu smoking area di Kelurahan Keparakan. “Fasilitas klinik ini untuk melayani masyarakat yang ingin berhenti merokok dan diharapkan juga dibarengi gerakan bebas rokok di masyarakat,” jelas Dyah Suminar.(byu) Jawa Timur

Bantuan Jalin Kesra Program Jalin Kesra digagas Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Agus Slameto mengatakan, melalui program itu diberikan bantuan untuk pengembangan usaha produktif.

“Bisa diterimakan berupa domba, ayam atau bibit tanaman agar dapat dikembangbiakan warga miskin,” tutur Agus.

Selain menerima domba, Kecamatan Sumberjambe juga digelontor hewan ternak lain seperti itik dan ayam buras. “Mengingat keterbatasan jumlah bantuan dan banyaknya RTSM, maka mereka yang sudah menerima domba tidak dapat menerima itik ataupun ayam buras begitu pula sebaliknya,” tambah Agus.

Jalin Kesra kepada RTSM dinilai Camat Sumberjambe, Abdul Kadir sangat sinergis dengan program Pemkab Jember yakni pengentasan program kemiskinan. “Selama ini jumlah RTSM di wilayahnya mengalami angka penurunan. Bantuan Jalin Kesra tersebut diharapkan lebih banyak lagi RTSM yang tertolong nasibnya,” tambahnya. (mc_humaspemkab/Jbr)

Katakan Tidak

!

pada Narkoba

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

Kementerian Koordinator Bidang Kesra Tak Bedakan Pengungsi Pemerintah tidak membedabedakan pengungsi dan non pengungsi dalam pelaksanaan Program Cash for Work (padat karya) dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di lereng Merapi.

“Program Cash for Work berbeda dengan “jadup”. Cash for work diberikan bagi semua masyarakat, baik pengungsi dan non pengungsi, sedangkan jadup hanya diberikan bagi korban bencana Merapi ketika mereka menempati huniansementara (huntara),” jelas Koordinator Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (TPKEM), Sujana Royat.

Pemerintah tidak memberikan bantuan langsung t u n a i k e p a d a m a sy a r a ka t yang terkena dampak, tetapi memberikan bantuan bersyarat berupa cash for work, “Untuk memulai kehidupannya, mereka harus pegang uang cash, tetapi mereka harus bekerja,” jelas Sujana.

Menurut Sujana Royat, Pemkab Sleman menyiapkan 26 paket untuk padat karya selama 18 hari, Magelang 105paket selama 18 hari, Klaten 10 paket selama 14 hari dan Boyolali15 paket selama 25 hari. “Kegiatan riil program ini lebih fokus pada perbaikan sederhana terhadap pasar, jalan, dan sarana umum lainnya. Contohnya pembersihan lingkungan, sungai, perbaikan rumah rusak, saluran irigasi dan jalan,” urainya di Yogyakarta, Sabtu (4/12).

Menurut Sujana besaran upah sudah ditentukan standardnya.

“Bagi pekerja unskill Rp30rb per orang per hari, pekerja semi skill Rp50ribu dan yang mempunyai keahlian tertentu atau mandor memperoleh Rp70rb,” jelas Sujana.

11

Lintas Lembaga

Dalam prosesnya, pemda akan menentukan siapa saja warga yang layak mengikuti program padat karya ini.

Sujana mengingatkan agar pemda setempat benar-benar mengawasi pelaksanaanya, “Jangan sampai orang diluar kabupaten-kabupaten tersebut di atas, yang sama sekali tidakterkena bencana, ikut memanfaatkan program ini,” tandasnya. (Min/Az)

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dari Kemen PAN/RB terbaik adalah Doubel A dan yang terburuk adalah D, penilaian BPK terbaik adalah WTP dan terburu kami tidak memberikan penilaian,” kata Sutisna.

Namun diakui Sutisna, untuk mencapai target dan penilaian terbaik, masih ada kendala, “Jadi dalam memberikan penilaian harus jelas, dalamhal anggaran harus sesuai dengan kinerja dan manfaat apa yang hendak dicapai. Bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran saja, tapi harus diperhatikan tingkat manfaat yang dihasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya (mf)

Ketaatan Laporan Kinerja 90 Persen

Kementerian Perdagangan

Kementerian Negara PAN danReformasi Birokrasi menilai ketaatan pemerintah pusat dalam menyampaikan laporan kinerja sudah mencapai 90 persen, “Sementara pemerintah daerah mencapai 60-70 persen dari sekitar 483 kab/kota yang ada di seluruh tanah air,“ kata Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian PAN dan Reformasi Heriyana Sutisna di Jakarta, Jumat (3/12).

Berdasarkan instruksi presiden setiap akhir tahun lembaga pemerintah pusat dan daerah harus melaporkan kinerjanya kepada Kemen PAN dan RB. “Kami menargetkan tahun 2014 akuntabiltas institusi negara baik pusat maupun daerah harus sudah 80 persen baik, sementara dari pemeriksaan keuangan oleh BPK mentargetkan 100 persen mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelas Sutisna.

Menurutnya, penilaian akuntabiltas dari Kemen PAN/ RB diarahkan seiring dengan penilaian laporan keuangan yang dikeluarkan BPK. “Kedua penilaian tersebut harus selalu beriringan dan tidak boleh ada ketimpangan. Untuk penilaian

Menteri Perdagangan Mari ElkaPangestu mengatakan, meningkatnya permintaan impor bahanbaku/penolong dan barang modal adalah merupakan respon terhadap meningkatnya realisasi investasi di tanah air. “Peningkatan investasi itu awalnya berpengaruh kepada peningkatan impor barang modal dan bahan baku, yang kemudian juga akanmeningkatkan ekspor dari sektor industri di tanah air,” kata Mendagdi Jakarta, Rabu (1/12).

Badan Pusat Statistik melansir, total impor selama Oktober 2010mencapai US$ 12,1 miliar, naik 25,8% dari bulan sebelumnya dimanabahan baku/ penolong naik sebesar 26,6% dan impor barang konsumsidan barang modal masing-masing mengalami peningkatan sebesar 23,5%dan 23,9%.

Secara kumulatif, impor selama Januari-Oktober 2010 meningkatsebesar 40,9% dari periode yang sama tahun 2009, menjadi US$ 109,5miliar.

Struktur impor Indonesia untuk periode Januari-Oktober

pula orang miskin yang semakin hari semakin bertambah miskin.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Ada pepatah, kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran akan membentuk realitas dunia kita.

Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang serba kekurangan, maka hidup kita pun akan seperti itu. Sebaliknya, ketika pikiran kita dipenuhi dengan keberlimpahan, maka itu juga yang terbentuk dalam kehidupan kita.

Orang-orang sukses memenuhi pikirannya dengan keberlimpahan, kebermanfaatan, dan solusi. Pikiran-pikiran positif itu akan me ma cu me re ka menjadi lebih peka terhadap apa yang mereka anggap penting, dan mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Orang-orang sukses tidak akan menyibukkan pikirannya mereka dengan halhal yang berkaitan dengan

kata menyerah, mengeluh, menyalahkan, atau putus asa.

Sebaliknya, kebanyakan orang-orang “miskin” (tanda kutip menunjukkan bahwa sejatinya istilah ini keliru) cenderung memenuhi benaknya dengan pikiran serba kekurangan, perasaan kecil, tidak punya, tidak mampu, dan hal-hal yang serba rendah lainnya. Pikiran negatif itu membuat mereka menjadi pesimistis, cenderung menyerah dan putus asa pada keadaan. Mereka tidak berusaha untuk melawan keadaan itu, namun justru terkungkung secara permanen di dalamnya.

Sejatinya, orang “miskin” bisa menjadi orang berkecukupan, asal mampu mengubah pola pikir negatif yang melingkupi mereka menjadi pikiran positif.

Sifat dan sikap pesimistis yang selama ini menguasai pola pikir, harus diubah menjadi optimistis.

Masalahnya adalah, sebagian

Investasi Meningkat

www.bipnewsroom.info

2010didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal dengan nilaimasingmasing sebesar US$ 79,5 miliar dan US$ 21,9 miliar. (Ve)

Kementerian Hukum dan HAM Tak Ada Referendum dalam Undang-Undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan referendum tidak dikenal dalam peraturan perundangundangan di Indonesia.

“Peraturan yang ada kini tidak ada yang mengakomodasi adanyareferendum, ini memang hak asasi, tapi kan hak yang berbenturan dengan UU. Jadi, kalau masyarakat kecewa, ya mau bagaimana lagi,” ujar Patrialis Akabr di Jakarta, Rabu (1/12). Patrialis menjelaskan pelaksanaan prinsip HAM itu dibatasi UU dan juga hak orang lain sendiri. “Untuk itu, khususnya Indonesia yang semua lini harus berdasarkan UU, maka jika suatu hak akan dilaksanakan tetap harus berada dalam koridor UU, tidak bisa asal dilaksanakan saja,” katanya. (t/Ut)

Mabes TNI TMMD Bukan Untuk Kepentingan Politik Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meminta pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak digunakan untuk kepentinganpolitik tertentu.

“Sebenarnya kita ingin TMMD murni kita lakukan sebagai bakti kita pada masyarakat. Jadi

cukup kita sama-sama bekerja untukkepentingan masyarakat secara murni dan ikhlas untuk kepentinganbangsa,” katanya di Jakarta, Kamis (2/12).

Panglima mengatakan, TMMD termasuk kegiatan fisik dan non fisik.Kegiatan fisik akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karena sistem kerjanya bottom up, maka nantinya daerah yang akan menentukan bangunan fisik mana yang harus dikerjakan. “Agar apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai apa yang kita bangun tidak digunakan,”ujarnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan TMMD menggunakan anggaran lintas kementerian dan lembaga, sementara TNI hanya menyiapkan anggaran untuk menggeser pasukan dari pusat ke daerah, dan menyiapkan peralatan.

Menurutnya, TMMD ke-31 ini telah membangun pembuatan jalan sepanjang 115.169 km, rehab jalansepanjang 401.632 km, pengerasan jalan sepanjang 331.762 km,pembangunan jembatan sebanyak 6,442 unit, pembuatandrainese/saluran air sepanjang 12.594 km.

Selain itu, rehab siring/ parit sepanjang 34,209 km, pemasangangorong-gorong 10.284 lokasi, pemasangan bronjong di 14.912 lokasi,pembangunan/rehab rumah sebanyak 31.251 unit, pembangunansekolah/ m a d r a s a h / T PA s e b a n y a k 1.267 unit, pembuatan/rehab rumahibadah sebanyak 7.289 unit, pembuatan/rehab Poskamling 6.576unit.

Juga pembuatan/rehab MCK/jamban 13.470 unit, pemasangan pompaair 2.125 unit, pembuatan halte 15.501 unit, pembuatan saranaolahraga 1.262 buah dan pembukaan l a h a n t i d u r 11 0 . 0 0 h a , penanamanpohon/penghijauan 207.700 batang. Semua kegiatan fisik tersebutdilakukan di seluruh wilayah Kodam di Indonesia. (yr)

Wajah Kita

“Miskin” Konon di dunia ini tidak ada orang miskin, yang ada adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa sejatinya mereka memiliki kemampuan untuk menjadi orang berkecukupan. Fakta menunjukkan, banyak orang yang semula tidak memiliki apaapa bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik, sementara jutaan orang lainnya tetap hidup kekurangan. Banyak pula orangorang yang sudah kaya terus bertambah kaya, namun banyak

besar orang “miskin” tidak tahu bahwa mereka selama ini berpola pikir negatif. Maklumlah, sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah.

Banyak sudah program pengentasan kemiskinan dicanangkan, namun belum ada satupun yang secara mendasar ditujukan untuk mengubah mindset negatif menjadi positif, pesimistis menjadi optimistis.

Padahal justru ketidakmampuan mengubah pola pikir inilah yang menjadi biang keladi banyak orang “miskin” menjadi semakin “miskin.” Karena itulah, programprogram pendidikan masyarakat (baca: pemberdayaan) menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Orang “miskin” tidak bisa diubah menjadi berkecukupan hanya dengan memberikan bantuan dana dan subsidi, karena bantuan hanya berfungsi sebagai pengungkit dan hanya

menyelesaikan masalah sementara waktu saja. Yang mereka butuhkan adalah pencerahan agar mampu memahami cara-cara keluar dari lingkaran kemiskinan dengan menerapkan pola berpikir positif.

Selama pola pikir masyarakat masih dilingkupi pola pikir negatif, kemiskinan absolut akan terus terjadi.

Sayang tak banyak di antara k i t a y a n g s a d a r, b a h w a mencerdaskan orang miskin jauh lebih penting daripada memberi bantuan pada mereka.

Kita masih cenderung memandang kemiskinan bisa diselesaikan secara instan. Padahal tanpa mengupgrade pola pikir mereka, bantuan sebesar apapun yang diberikan kepada orang miskin akan lenyap tak berbekas. (gun)

12

Edisi 22

Tahun VI Desember 2010

www.bipnewsroom.info

“Ibu sudah ke Posyandu?” tanya Susan, salah seorang sarjana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kel. Sunggal Kec. Medansunggal Kota Medan, Sumatera Utara kepada Masita, perempuan beranak dua yang kini tengah mengandung anak ketiga.

Kisah Pendamping PKH

Kegigihan Mengubah

Cara Pikir Tanpa menunggu jawaban Masita, Nina lantas menambahkan bahwa jika Masita tidak rutin memeriksakan kehamilan, maka bantuan PKH yang diterimanya bisa berkurang. “Ibu tidak akan mendapatkan utuh karena PKH mensyaratkan kunjungan berkala ke Posyandu atau Puskesmas.

Jika tidak rutin kontrol kehamilan nanti tidak tercatat di Puskesmas jadinya laporan ke pusat tidak lengkap. Akhirnya karena laporan kunjungan tidak lengkap jadi uang PKH akan berkurang,” jelasnya panjang lebar. Tak berapa lama, Masita mengangguk sebagai tanda kesediaan periksa kehamilan secara rutin.

Keengganan penerima PKH untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, menurut Susan, menjadi salah satu alasan kenapa dana yang diterima mereka berkurang dari jatah semestinya.

“Kami para pendamping berusaha mendorong penerima PKH agar memanfaatkan pemeriksaan berkala, kalau tidak ke Posyandu ya kePuskesmas. Sementara untuk anak penerima PKH kami selalu menganjurkan agar tidak bolos sekolah. Sebab jika ada catatan bolos, maka dalam aturan PKH akan berkurang jatah penerimaannya,” katanya.

Itu hanya salah satu cerita yang dialami sarjana pendamping penerima PKH di Medan. “Banyak masalah yang disampaikan kepada kami terutama ketika waktu pencairan dana belum pasti atau mundur. Belum lagi soal potongan tadi yang sering salah dipahami.Padahal karena mereka kurang rajin ya akhirnya dipotong,” tambah Nina, salah seorang pendamping kelompok di kelurahan Sunggak.

Ta p i N i n a m e n e g a s k a n

pemotongan itu bukan dari pihak pemerintah daerah apalagi pendamping, ”Kita sudah ada honor, pemotongan itu dilakukan sebelum pencairan dana. Data aktivitas penerima menjadi pertimbangan, jika mereka rajin akan terima utuh jika tidak rajin, maka akan ada pemotongan langsung oleh sistem. Ini kan sistem online langsung ke pusat dari Kementerian Sosial,” kata Nina.

Masih untuk Konsumsi Nina, Susan, dan ratusan sarjana pendamping PKH lain memang memiliki tugas untuk mendorong warga penerima PKH tetap memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. bukan hal yang mudah. “Mereka harus selalu diingatkan, kalau tidak ya kita sendiri yang kena sasaran keluhan. Lagipula ini adalah bagian dari pendampingan yang kita lakukan, memastikan adanya perubahan perilaku, dan cukup berat untuk meyakinkan bahwa sekalipun miskin mereka masih bisa memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis dari pemerintah,” jelas Nina.

Bagi sebagian penerima PKH, dana yang diterimakan tiap tiga bulan itu kadang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. “Ya untuk beli susu si kecil, selebihnya kadang habis untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Sumiati, janda beranak enam, tetangga Masita.

Sementara Masita, mengaku bisa menabung uang hasil bantuan PKH sekalipun kecil.

“Biasanya nitip ke tetangga yang buka warung, jika butuh bisa diambil. Bukan di bank atau kantor pos, karena lokasi jauh

dan kita ini kan orang bodoh,” katanya.

Franki Todo, koordinator pendamping Kec.Medan Sunggal, menyatakan bantuan untuk kesehatan anak usia di bawah enam tahun dan ibu hamil sebesar Rp800 ribu per tahun atau bantuan pendidikan usia SD Rp 400 ribu dan SMP sebesar Rp 800 ribu per tahun, itu sesungguhnya digunakan untuk memastikan layanan kesehatan dan pendidikan bisa diakses warga miskin. “Harapannya bisa digunakan untuk ongkos transport dari rumah ke tempat layanan kesehatan atau puskesmas,” katanya seraya menjelaskan bahwa lokasi layanan kesehatan dan pendidikan biasanya terlalu jauh dari kediaman keluarga miskin.

Adalah tugas Susan, Nina dan pendamping PKH yang lain untuk menyadarkan warga penerima agar menggunakan dana bantuan PKH sesuai peruntukannya. Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, T. Irwansyah, tugas para pendamping PKH sangat berat. “Apalagi berhadapan dengan warga yang minim pendidikannya. Mengubah cara pikir dan kebiasaan mereka itu tugas berat,” katanya.

Tangani Akar Masalah PKH ditujukan untuk meningkatkan jangkauan atau aksebilitas masyarakat yang tidak mampu layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini diluncurkan sejak tahun 2007, karena masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan uang tunai kepada

RTSM dengan harapan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil hingga tingkat pendidikan anak-anak.

“Kemiskinan berdampak luas, tidak hanya pada kondisi ekonomi keluarga miskin akan tetapi juga akan mempengaruhi masa depan bangsa bila kita tidak memberikan perhatian yang serius pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, khususnya dalam peningkatan gizi bagi para balita,” kata Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat.

Selama ini telah banyak intervensi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat atau mengurangi kemiskinan yang bersifat bantuan sosial.

“Ada Program Keluarga Harapan ini yang dikhususkan untuk memperbaiki kualitas SDM agar bisa memutus kemiskinan melalui pendidikan dan pemberian gizi yang baik bagi balita,” jelas Irwansyah.

Upaya penanggulangan kemiskinan, kata Irwansyah tidak hanya ditujukan memutus lingkaran kemiskinan ekonomi, tetapi dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak agar generasi masa depan lebih sehat, cerdas dan tangguh.

Kerja Sosial Bagi Susan, Nina dan Franky, kegiatan mendamping penerima PKH benar-benar kerja sosial.

“Membutuhkan ketahanan dan kesabaran tinggi untuk mendorong para penerima PKH. Untungnya di Medan Sunggal relatif tidak ada masalah, karena secara berkala kita mengadakan pertemuan

Foto : Taufik Hidayat

dengan kelompok penerima.

Biasanya kalau ada masalah bisa diselesaikan di situ,” kata Nina panjang lebar.

Namun mereka mengakui tidak ada permasalahan berarti selama melakukan pendampingan.

“Biasanya ada masalah untuk pelaporan data kunjungan ke layanan kesehatan dan kunjungan ke sekolah atau rekap absen.

Biasanya para pendamping langsung membantu proses rekap tersebut agar dana PKH bisa segara dicairkan. Karena untuk pencairan menunggu laporan rekapitulasi yang harus disampaikan ke pusat. Kita biasa wajib laporan setiap minggu sekali,” tambah Susan.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Irwansyah, mengakui kerja pendamping sangat penting untuk mengubah dan memberikan pendidikan kepada penerima PKH. “Kami sangat memberikan perhatian, oleh karena itu kami mengalokasikan tambahan insentif bagi para pendamping.

Ya tidak banyak tapi sedikit bisa membantu kebutuhan selama di lapangan,” katanya saat ditemui di ruang kerja di kawasan Medan Barat, Kota Medan.

Menurut Irwansyah, pihaknya sangat mendukung beragam program yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi, “Ini menjadi komitmen bersama baik pemerintah pusat maupun daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” tandasnya.

Adanya PKH diharapkan menjadi investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi di negeri ini. (m/ bs)