Edisi 20/Tahun VI/November 2010 by tabloid komunika

Edisi 20/Tahun VI/November 2010

Wajah Kita

Halaman

Prof Hj Ngadisah MA

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Politik

Otonomi untuk Kesejahteraan :

Halaman

Konon, cita-cita luhur dari otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pun agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh banyak masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Pahlawan Masa Kini K

endati definisi yang jelas tentang pahlawan sudah termaktub dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, namun bukan berarti tak ada definisi lain tentang pahlawan. Indonesia kini berubah. Dari yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Artinya, tiap provinsi dan kabupaten / kota memiliki otonomi dalam mengelola daeranya. Hanya lima kewenangan yang masih dimiliki pemerintah pusat, agama, peradilan, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, serta urusan duit, atau fiskal dan moneter. Sisanya diserahkan sepenuhnya ke Daerah. Selain kuasa yang besar, Daerah juga mendapat kucuran dana yang tidak sedikit. Lihat saja dana perimbangan di APBN tahun 2009, jumlahnya tak kurang dari 300 trilyun, atau sekitar 30%. Itu sudah mencakup DAU, DAK dan DBH, namun belum

melingkupi transfer dana yang tidak rutin. Di satu sisi, pemekaran daerah memang dapat memeratakan pendapatan daerah, dengan bantuan DAU dan DAK yang jumlahnya cukup signifikan. Daerah juga kini lebih dapat menikmati kekayaan alamnya, melalui dana bagi hasil yang relatif lebih besar. Pelayanan publik pun lebih berpeluang untuk ditingkatkan. Paska diterbitkannya UU N0 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004, mengatur pola baru hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta memberikan ruang bagi munculnya ratusan daerah otonom baru. Sejauh ini, tak kurang dari 208 daerah otonom baru. 201 di antaranya merupakan kabupaten/ kota, sisanya propinsi. Selama pemerintahan Presiden Habibie, sebanyak 45 daerah otonom baru terbentuk. Disusul pada era Presiden Abdurrahman Wahid, daerah otonom baru menjamur. Tak kurang dari 103 daerah otonom

baru terbentuk. Kemudian pada masa Presiden Yudhoyono, 57 daerah otonom baru lahir, sebelum akhirnya dimoratorium. Namun, keinginan untuk berotonom ria tersebut kiranya tak hanya sekadar keinginan. Harus diimbangi dengan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Ya, karena masyarakatlah yang harus diuntungkan dengan adanya otonomi daerah. Semoga kenyataan kian membaik. Kajian Departemen Dalam Negeri tahun 2007, menyatakan dari 148 daerah otonom baru, hanya 49 daerah yang berkinerja baik. Atau berdasarkan kajian Bappenas 2009, sebanyak 60% daerah otonom baru memiliki kinerja kurang baik. Untuk yang berkinerja baik, tentu saja, laik bagi mereka kita anugerahi gelar pahlawan. Berikut diantaranya.

Beranda

www.bipnewsroom.info

Edisi 20

Tahun VI November 2010

Mencetak Pahlawan Masa Kini Saat mendengar kata pahlawan, pikiran kita akan dipenuhi sederet nama tokoh masa lalu yang memiliki jasa besar memerdekakan negeri ini. Hal itu wajar karena kita semua menyadari, berkat pengorbanan jiwa dan raga para tokoh itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tegak berdiri. Atas dasar itu pulalah ditetapkan Hari Pahlawan, tujuannya agar bangsa Indonesia dapat mengenang mereka yang telah gugur untuk kejayaan negeri. Namun kita semua harus sadar, peringatan Hari Pahlawan seyogyanya tidak sekadar digunakan untuk mengkisah-ulangkan kepahlawanan. Sebab jika hanya untuk mengenang patriotisme pahlawan, kita akan terjebak di dalam romantisme: memuja mereka, tetapi tidak berbuat apa-apa. Yang jauh lebih penting sejatinya bagaimana agar momentum Hari Pahlawan dipergunakan untuk meneladani semangat para pahlawan sebagai sumber inspirasi generasi masa kini. Perang telah lama usai, maka pahlawan masa kini tidak harus pintar olah senjata. Musuh kita saat ini bukan lagi berwujud tentara dari negara-negara penjajah, namun berupa kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kenestapaan, dan penindasan yang masih terus meraja kendati era kolonialisme telah lama berakhir. Maka Indonesia membutuhkan pahlawan-pahlawan masa kini yang sungguhsungguh mau berusaha melepaskan Indonesia dari berbagai keterpurukan dan mampu membawa negara ini menjadi negara yang bermartabat di mata dunia. Kita butuh pahlawan penggiat ekonomi rakyat yang dapat memberdayakan orang miskin agar mampu keluar dari kungkungan kemiskinannya. Kita butuh pahlawan pendidik yang bersedia ditempatkan di daerah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan daerah terpencil untuk mendidik anak-anak bangsa

Program Khusus Adakah Program Khusus mahasiswa yang bisa dilaksanakan sekitar bulan Mei atau Juni terkait dengan kegiatan diskusi atau sosialiasi tentang teknologi informasi. Terimakasih informasinya.

BEM FT UNILA via bip@depkominfo.go.id Anda bisa kontak di aptel@ depkominfo.go.id untuk informasi lebih lanjut. Permen

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

Salam sejahtera, Apakah bisa minta data tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. KOMINFO/02/2006 Tahun 2006. Sebab saya sudah mencari kemana-mana, belum

pernah dapat. Untuk keperluan tugas akhir. Terima Kasih atas perhatiannya. Alfonso Gultom via bip@depkominfo.go.id

Beasiswa Kominfo Soal beasiswa S2 ICT ke luar negeri bagi swasta dan umum mengapa sampai diurusi Kementerian Komunikasi dan Informatika? Kalau PNS instansi pemerintah (pusat dan daerah) saya kira baik. Tidak ada masalah. Namun kalau nanti penempatannya (re-entry training-nya) tidak tepat bisa terjadi BRAINDRAIN, apalagi yang dari umum dan swasta. Coba kaji ulang segi manfaatnya. Abdul Rahman Kadir via bip@depkominfo.go.id

yang ada di sana agar bisa menikmati indahnya munculnya anak-anak muda berotak cemerlang ilmu pengetahuan. Kita butuh pahlawan di yang mampu berprestasi di lomba sains dan bidang hukum yang mampu menegakkan teknologi internasional. Di bidang hukum kita hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu melihat munculnya para praktisi hukum yang maupun tebang pilih. Kita butuh pahlawan memiliki komitmen tinggi untuk memberantas kemanusiaan yang rela menolong orangketidakadilan dan penyelewengan. Di bidang orang papa agar bisa sosial-kemanusiaan kita pulih dari penderitaan lahir melihat ribuan relawan Banyak di antara anak maupun batin. Kita butuh turun ke lokasi-lokasi bangsa di negeri ini yang pahlawan keberanian yang bencana alam untuk mampu menjadi pahlawan mampu membebaskan memberikan pertolongan masa kini. Mereka hanya orang-orang lemah dari lepada para korban tanpa bengisnya anarki. pamrih apapun. Masih butuh kesempatan, Sudah saatnya kita banyak lagi contoh yang lingkungan yang kondusif, membuka akses supaya dapat dikemukakan. waktu yang cukup, dan pahlawan masa kini Pendek kata, kita dukungan masyarakat segera bermunculan. tidak perlu berkecil hati untuk berkarya. Jangan sampai kita lebih akan kehabisan stok senang bernostalgia, pahlawan masa kini. Dan menghabiskan dana miliaran rupiah untuk para calon pahlawan dapat terus dimunculkan napak tilas berbagai kisah heroik para pahlawan asal kita mampu menciptakan lingkungan yang bangsa ketika merebut dan mempertahankan kondusif bagi mereka. Namun kenyataannya, kemerdekaan. Lebih baik dana yang sangat para calon pahlawan masa kini masih belum besar itu dipergunakan untuk menyemai bibitmendapatkan perhatian memadai, alih-alih bibit pahlawan masa kini. Soal potensi, kita diberi fasilitas. Banyak di antara mereka tidak perlu khawatir. Banyak di antara anak yang layu sebelum berkembang karena bangsa di negeri ini yang mampu menjadi berbagai tantangan, gangguan, hambatan pahlawan masa kini. Mereka hanya butuh dan ancaman. Contoh nyata adalah para kesempatan, lingkungan yang kondusif, waktu pahlawan keadilan yang harus berhadapan yang cukup, dan dukungan masyarakat untuk dengan karut-marut sistem hukum yang sarat berkarya. intrik dan manipulasi. Kita patut bersyukur karena dalam beberapa Jelas bahwa mencetak pahlawan tahun terakhir telah terlihat munculnya masa kini tidak mudah. Sama seperti para calon-calon pahlawan masa kini di berbagai pahlawan dulu, pahlawan masa kini pun harus wilayah Indonesia. Di sektor usaha kita bertarung dengan situasi dan kondisi yang melihat munculnya para intrepeneur yang tidak menguntungkan agar bisa melakukan getol mengembangkan industri kecil dan perubahan. Namun kita belajar dari masa menengah yang mampu mendongkrak lalu, tak ada seorang pahlawanpun yang ekonomi masyarakat akar rumput. Di bidang mendapatkan apa yang ia cita-citakan dengan pendidikan kita telah melihat ratusan pemuda mudah. Semua harus digapai dengan taruhan berangkat ke daerah terpencil untuk mengajar harta-benda, raga, bahkan jiwa. (g). di sekolah-sekolah dasar di sana, juga

Iklan Menipu?

Penghargaan Law Giver

Kisruh Penganut Agama

Seiring dengan meningkatnya persaingan di dunia usaha, garis batas antara ‘iklan’ dan ‘penipuan’ sudah menjadi semakin tipis. Tapi menurut saya, adalah industri telekomunikasi yang telah sepenuhnya menghapuskan batas antara kedua hal tersebut. Contohnya saja paket Internet diiklankan dengan kecepatan ‘up to 384 kbps’ (ini kira-kira 48 kBps), tapi ternyata dalam ‘terms and condition’ disebutkan bahwa itu sepenuhnya tergantung pada banyak hal, termasuk banyaknya user lain di kawasan tersebut. Sebenarnya dalam kenyataan lapangan, dari seluruh area di Indonesia berapa banyak sih yang betul-betul mendapatkan kecepatan tersebut? Tian via bip@depkominfo.go.id

Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court) memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu dari 18 Law Giver terbesar sepanjang sejarah, bersama Hammurabi, Julius Caesar, Justinian dan Charlemagne. Penghargaan itu diberikan karena sistem hukum yang d ia ja rka n R a su lu lla h SAW mencerminkan bahwa hukum Islam itu menyeluruh, mengedepankan kemaslahatan, ada unsur pentahapan dan tidak memberatkan. Bahkan Mahkamah Agung Amerika Serikat menilai sistem hukum yang dikembangkan bersifat fleksibel, moderat, namun penuh keadilan.

Kisruh antar penganut agama memang bukan hal baru di negeri ini. Tapi seolah dibiarkan menguap begitu saja. Mungkin karena ditunggangi banyak kepentingan picik dalam dimensi politik dan ekonomi. Kalau ini yang terjadi, maka percuma saja mengurusi masalah ini. Selain tidak melahirkan solusi paten, juga menambah masalah kehidupan berbangsa yang teramat pelik belakangan ini, pasca krisis moneter yang belum tertanggulangi. Kecuali kalau masing-masing eksponen bangsa memiliki itikad baik (goodwill) dan cukup memiliki jiwa besar untuk menyelesaikan persoalannya.

Pudjiono Sasongko via bip@depkominfo.go.id

Cak Lim via bip@depkominfo.go.id

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Listya; Elvira Indasari N; Taofik Rauf; Doni Setiawan. Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 20

Tahun VI November 2010

Pahlawan Masa Kini

www.bipnewsroom.info

Berobat Gratis untuk Rakyat Gebrakan program berobat gratis, kontan menjadi buah bibir, tak hanya untuk masyarakat Sumatera Selatan, bahkan untuk tingkat nasional. Program pro rakyat itu, menuai simpati dari banyak kalangan. Banyak yang lebih mengenal program tersebut sebagai “Programnya Alex”. Maklum, program ini sudah diusung Alex sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin. Reporter Komunika, Yuliarso, mewawancarai Gubernur Alex Nurdin tentang program tersebut. Berikut petikannya.

Alex Nurdin Gubernur Sumatera Selatan

Kehidupan untuk Debi

“Orang miskin dilarang sakit”. Kerap menjadi jargon sebagian kalangan masyarakat yang pesimis tentang layanan kesehatan yang terjangkau. Namun tidak demikian dengan Provinsi Sumatera Selatan. Melalui program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta, mencoba menepis anggapan tersebut. Semisal yang terjadi pada Debi, balita 1,5 tahun dari desa Sukamoro, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Badan bocah kecil itu yang tibatiba mengalami panas tinggi, dibarengi dengan buang-buang air besar dan muntah-muntah, telah dengan cepat ditangani oleh Puskesmas Sukajadi, desa Sukajadi, Kabupaten Banyuasin. Dalam waktu tak begitu lama, anak kecil ini telah tertidur nyenyak dengan bantuan selang infus. Debi seperti kebanyakkan balita lainnya, mungkin tak paham bahwa sakit membawa beban tersendiri buat kedua orang tuanya, Mahmud dan Legiwati. Laiknya orang pada umumnya, biaya berobat kerap jadi pikiran yang terkadang menghalangi seseorang, bahkan hanya untuk sekadar mendapat pengobatan dasar. “Alhamdulillah pertolongannya cepat. Saya tidak tahu apa yang terjadi bila anak saya terlambat ditangani,” ujar Legiwati. Puskesmas Siaga Puskemas Sukajadi, Desa Sukajadi, adalah salah satu dari empat “Puskesmas Siaga” yang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Sebagai Puskesmas Siaga,

Puskesmas yang berada di desa ini tampak luar biasa. Bukan karena bangunannya yang mewah, tetapi justeru karena memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Seperti adanya laboratorium, ruang rawat inap dengan empat tempat tidur, ruang bersalin, poliklinik gizi, poliklinik MTBS, sampai tersedianya mobil ambulans. Di samping itu ada beberapa orang perawat, mantri, dan dokter yang 24 jam siap siaga untuk memberikan pelayanan kesehatan. Puskesmas yang didirikan tahun 1981 dengan menempati areal kurang lebih 1 hektar ini telah menjadi salah satu rujukan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Bukan saja dari penduduk desa Sukajadi tetapi dari desa-desa lain se-Banyuasin, bahkan seSumsel. “Kami bahkan siap memberikan pelayanan bagi orang di luar Sumsel sekalipun. Dalam sehari rata-rata kami melayani 26 orang. Pernah mencapai 100 pasien dalam sehari,” ujar Jumiati salah seorang perawat di Puskesmas tersebut. Ternyata di sini bukan saja obat yang gratis, mulai dari makan, minum, sampai penginapan pasien juga tanpa dipungut biaya. Pelayanan juga segera diberikan walau persyaratan administratif belum dibawa. “Terkadang masyarakat yang tidak membawa surat keterangan Jamsoskes atau data diri, juga dapat kita layani secara gratis. Itu dapat menyusul. Yang terpenting bagi kami adalah segera memberikan

Bagaimana bisa? Program Sekolah dan Berobat Gratis memang wujud dari janji saya saat kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2008 lalu. Namun ini bukan barang baru dan saya rasa masih masuk akal, karena pernah melakukannya di Musi Banyuasin. Walau memang masalahnya berbeda, lebih sulit di tingkat provinsi, karena wilayah cakupannya lebih luas, populasi lebih banyak. Tapi yang terlebih lagi harus meyakinkan 15 bupati dan walikota se-Sumsel, 15

pelayanan terlebih dahulu,” kata Jumiati. Berobat Gratis 100% Program berobat gratis yang telah menjadi program pemerintahan propinsi dijalankan sepenuhnya oleh setiap kabupaten yang ada di Sumsel, termasuk Kabupaten Banyuasin. Bahkan Kabupaten Banyuasin menjadi salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa yang mendapatkan penghargaan untuk “Desa Siaga”. Desa Siaga memang merupakan program pendukung dari visi dan misi Kabupaten Banyuasin yaitu “Banyuasin Sehat Mandiri 2014”. Di Desa Siaga inilah keterlibatan masyarakat Banyuasin sangat menentukan, karena bukan saja terhadap kesiagaan bencana alam, sosiologi, tetapi juga siaga akan kesehatan masyarakatnya. Anggaran pengobatan gratis ini ditanggung oleh masing-masing kabupaten/ kota melalui APBD. Namun dalam kenyataannya terkadang realisasi bisa melebihi anggaran kesehatan yang telah ditetapkan APBD jika animo masyarakat sangat besar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Banyuasin di tahun 2009, akibat animo

DPRD Kabupaten, dan Kota se-Sumsel, termasuk DPRD Provinsi Sumsel sendiri. Dimulai dengan membentuk persamaan persepsi dulu bahwa ini adalah tugas kewajiban kita meringankan beban rakyat. Dan sejak awal saya yakin tidak ada yang tidak setuju. Kalau tidak setuju, ya berhenti saja jadi walikota atau bupati. Dan alhamdulillah, hanya dalam waktu 81 hari saya menjabat sebagai gubernur itu semua dapat saya terwujud. Inilah yang membuat saya mendapat rekor dari MURI untuk kategori pemenuhan janji kampanye tercepat.

besar yang dipasang di tengah ibukota Palembang, di jalan penghubung bandara ke pusat kota, penyebaran 10 ribu selebaran yang dibagikan saat peresmian program.

Apa saja kendalanya? Sosialisasi. Karena masih belum seluruhnya petugas kesehatan mengetahui tentang “Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta” ini, apalagi rakyat yang berada di pelosok. Padahal dari 28 Januari 2009, prosedur dan mekanisme berobat gratis digalakkan di seluruh Provinsi Sumsel. Kami pasang reklame

Gratis ? Tis..tis…Syaratnya cukup mudah. Masyarakat hanya menunjukkan KTP, KK atau Surat Domisili saja. Memang, program ini ditujukan bagi warga yang tak masuk kuota nasional Jamkesmas, atau jaminan kesehatan lain, seperti Askes atau Jamsostek. Pemerintah Provinsi menyediakan Rp. 240 miliar dari kas APBD, sementara dari kas kabupaten kota terkumpul Rp. 80-an miliar, sesuai kemampuan masingmasing daerah. Tetapi jangan kuatir, dana yang digelontorkan ke Program Berobat Gratis tidak akan menganggu program pembangunan yang lain. Namun yang terpenting dari itu semua adalah, sekarang secara teori, seluruh masyarakat Sumsel sudah dijamin kesehatannya, tidak ada lagi satupun yang tidak. (Yuliarso/IR).

masyarakat yang sangat besar, jumlah obat yang disiapkan tidak mencukupi, alhasil perlu tambahan dana dari dana yang telah disiapkan oleh APBD. Untuk di Kabupaten Banyuasin, sudah tercatat ada 360 ribu warga yang mendapatkan Jamsoskes dari total 826 ribu penduduk. Sama seperti program propinsi, obat yang disediakan adalah jenis obat generik, tetapi tahun ini Kabupaten Banyuasin akan meningkatkan kualitas obat, dengan menjanjikan tidak ada lagi obat yang ‘telanjang’. “Pengobatan gratis sebenarnya bukan berarti sekadar semuanya gratis, penyakit apa saja dapat berobat gratis, namun inti program ini sesungguhnya adalah mengajak masyarakat agar jangan terlambat berobat,” kata dr. Syaumaryadi. Sementara itu diakuinya, fihaknya masih kekurangan 10 persen tenaga medis, terutama untuk Puskesmas yang ada di perairan. Lalu, di sektor sarana dan prasarana kesehatan, setelah menjadi kabupaten berdiri sendiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin mengalami kekurangan sarana

dan prasarana kesehatan. Seperti banyak alat-alat kesehatan yang ada, sudah tua. Antisipasinya, dengan mengalokasikan dana DAK untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang memang sangat dianggap perlu. Dari 29 Puskesmas yang ada, baru 10 hingga 20 % saja yang peralatannya sudah diganti. Namun demikian diakui, meski telah dapat dikatakan telah berhasil, tentu masih menghadapi kendala-kendala dalam program kesehatan masyarakat ini. Kesulitan yang pertama adalah ketidaktahuan masyarakat pada program ini seperti untuk mendapatkan berobat gratis harus ada ketentuan pemenuhan administrasi data. Kemudian juga ketidaktahuan masyarakat akan jam-jam operasi Puskemas. ”Yang juga merupakan masalah dari program berobat gratis ini adalah munculnya orang kaya yang mendadak miskin, padahal sebetulnya mereka tak berhak dapat fasilitas dalam program ini. Mereka menghindari biaya pengobatan yang mahal, sehingga mendadak menginginkan Jamsoskes dan mencoba mencari persyaratan administrtif untuk dianggap miskin,” katanya. (Yuliarso/IR)

Wawancara Utama

www.bipnewsroom.info

Edisi 20 tukar kalau dikaitkan dengan harga barang yang mau kita pilih dari Industri yang dibuat di perkotaan dengan hasil bumi atau pengolahan tanah, untuk produk pertanian. Sangat timpang. Lantas? Menurut saya, tidak perlu panjang dan tidak sulit. Asal ada komitmen yang sungguhsungguh dari kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Tidak ada embelembel untuk mengembalikan biaya kampanye, membangun popularitas bagi pimpinan daerah, atau biaya-biaya politik yang lain. Semua biaya politik diarahkan untuk pembangunan masyarakat. Pembangunan daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Kalau komitmen itu dipegang oleh seluruh kepala daerah, termasuk DPRD, saya kira tidak terlalu sulit. Sudahlah, yang paling utama apa. Infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan kecukupan pangan.

Prof Hj Ngadisah MA Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Politik

Otonomi untuk Kesejahteraan :

Masalah tergantung pemimpinnya, kebijakannya, atau manajemen?

Tahun VI November 2010

diakui masih rumit soal perijinan investasi. Masih coba terus digerus. Dari segi pelayanan investornya. Prosesnya masih panjang dan biayanya cenderung mahal. Birokrasi kita masih belum mempunyai komitmen yang sama dalam menambah lapangan kerja. Ada beberapa yang memberikan pelayanan satu atap. Namun belum bisa dikatakan berhasil. Mungkin perijinan bisa satu hari selesai, namun jika tidak ada potensi atau pasar yang bisa dikembangkan, tentu hal tersebut membuat malas investor. Kondisi daerah kan berbedabeda. Dalam menemukenali investor juga berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan ada yang tidur saja semisal Jakarta dan Jawa Barat, investor akan datang. Bagaimana dengan daerah lain? Kadang sudah dipancing dengan infrastruktur atau pelayanan satu hari selesai pun belum mau masuk. Memang kadang timpang. Bagaimana dengan daerah yang miskin sumber daya alam? Masih bisa maju? Manusia itu sudah diberikan

Butuh Komitmen dan Kerja Panjang

Konon, cita-cita luhur dari otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pun agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh banyak masyarakat di seluruh pelosok negeri. Sehingga tanpa ragu, untuk mencapai tujuan mulia tadi, banyak kewenangan yang tadinya menjadi kuasa Pemerintah Pusat, dilimpahkan sepenuhnya ke daerah. Hanya lima aspek, yaitu : agama, peradilan, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, serta fiskal dan moneter yang masih menjadi domain Pemerintah Pusat. Lantas bagaimana catatan 10 tahun otonomi daerah? Reporter Komunika, Dimas Aditya mewawancarai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Politik, yang juga Mantan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Hj Ngadisah MA di ruang kerjanya di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. Berikut petikannya? Apa catatan terhadap otonomi daerah? Dalam otonomi itu konsepnya membentuk daerah agar lebih mandiri. Pelayanan masyarakat menjadi makin dekat, makin murah, dan makin mudah. Sasarannya demikian. Tetapi secara filosofis yang kita kembangkan adalah pengembangan demokrasi. Sekarang, dengan otonomi daerah, uang yang tadinya dikelola di pusat, sudah banyak diturunkan ke daerah. Ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil, dan lainnya. Ternyata dari perkembangan terakhir, danadana tersebut masih belum

mampu membentuk daerahdaerah tersebut menjadi mandiri. Pelayanan publik juga belum menggembirakan. Namun, kalau dari sisi demokratisasi, saya yakin berhasil. Karena dari sisi partisipasi masyarakat sudah tinggi, DPRD juga sudah berfungsi sebagai mana mestinya, pemerintah daerah juga sudah mulai terbuka. Persoalannya dari sisi kemandirian terutama dari sisi dana, kita belum bisa mengatakan kalau otda berhasil. Karena, rata-rata, kalau kita menggunakan tolok ukur Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih di bawah 10%. Bahkan ada yang sudah 7 tahun baru 3% dari total APBD. Artinya dari APBD yang ada, PAD-nya hanya 3-4%. Hanya DKI yang di atas 50%. Selebihnya masih di bawah 10%. Artinya kemandirian dari sisi keuangan, masih jauh dari harapan.

Bagaimana dengan otonomi dan kesejahteraan? Untuk kesejahteraan belum mencapai sasaran. Terutama kalau kita lihat dari pelayanan dasar, seperti jalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan memang kita bisa mengatakan belum berhasil dari sisi itu. Bahkan setelah otonomi daerah, data yang ada, jauh lebih buruk dengan sebelum otda. Mengapa? Masalah manajemen atau keberpihakan kepala

daerah? Ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, misal dalam hal pembangunan jalan, seringkali rancu. Misalnya, jalan harusnya dibagi, ini yang harus dikerjakan oleh pusat, provinsi, kabupaten / kota. Seringkali masih terjadi perencanaan yang tumpang tindih. Kalau daerah ini seringkali mengatakan, ini kan bagiannya pusat, nanti sajalah pemerintah pusat yang bangun. Kalau pemerintah provinsi, juga demikian. Kabupaten juga melempar ke provinsi. Jadi masih saling melempar tanggung jawab masalah pekerjaan. Kalau yang menyangkut pendidikan, menurut saya, dengan adanya anggaran yang besar dari Kementerian Diknas, sebenarnya anggaran ke daerah cukup besar. Hanya saja alokasi anggaran itu masih besar di provinsi daripada di kabupaten / kota. Padahal, pendidikan yang real dan nyata dirasakan oleh masyarakat adalah di kabupaten / kota. Disinilah yang masih ada ketimpangan dalam hal alokasi anggaran.

Masih panjang ceritanya menuju sejahtera? Sebenarnya kita bisa memprediksi, kalau saja desa-desa itu makmur, desa itu sejahtera, maka orang tidak akan pergi ke kota untuk mencari penghasilan. Di desa, kalaupun ada pekerjaan, upahnya kecil. Ada penelitian lama, 1976, yang mengatakan, pendapatan orang termiskin di kota, jauh lebih baik, katakanlah, buruh yang sudah mapan di desa. Tukang pulung di kota jauh lebih baik dibandingkan dengan buruh tani, walau buruh tersebut juga punya ternak ayam. Saya kira, kesimpulan tersebut masih berlaku sampai saat ini. Belum lagi bicara tentang nilai

Kalau menurut saya, komitmen dari pimpinan di negara ini mulai dari presiden sampai camat. Orientasi semua kebijakan, pengawasan, dan implementasi harus betul-betul diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya dari sisi kebijakan dengan adanya program dari presiden, pro juctice, pro rakyat sudah jelas arahnya supaya kemiskianan berkurang. Tapi saat kita nengok ke daerah, komiten-komitmen tersebut tidak sepenuhnya dihayati, baik pimpinan daerah baik yang di DPRD, maupun kalangan eksekutif. Ini yang kemudian menjadikan kemiskinan seperti barang dagangan yang isunya digembar-gemborkan, tapi sebenarnya prakteknya dari dulu ya seperti itu. Artinya tidak ada perkembangan yang berarti. Bagaimana dengan SDM? Itulah. Masalah komitmen itu muncul dari masalah mental dari SDM. Kalau kita betul-betul memerhatikan kesejahteraan masyarakat, maka alokasi a n g g a r a n n y a d i p e r b e s a r. Apakah itu pendidikannya, kesehatannya, dan yang paling penting menurut saya adalah penyediaan lapangan kerja. Ini menjadi masalah krusial mengapa kemiskinan sulit diberantas. Lapangan kerja tidak ada. Kalaupun ada, upahnya murah, tidak cukup untuk membiayai hidup mereka sendiri. Upahnya belum tentu cukup untuk membiayai satu orang, apalagi kalau bicara untuk keluarganya. Investasi sulit masuk ke daerah? Memang Negara kita harus

kemampuan, akal pikiran, pendidikan yang baik. Toh mereka bisa menciptakan pekerjaan. Intinya, sumber daya alam tidak ada artinya dibanding dengan sumber daya manusia. SDM jauh lebih menentukan keberhasilan suatu daerah daripada sumber daya alam. Daerah lebih senang cari uang panas. Akibatnya, hantam pohon dan bahan tambang sekuatnya untuk memperbesar PAD. Ini mental miskin, menurut saya. Cari pendapatan instan. Masih banyak yang seperti itu. Walau banyak kepala daerah yang juga berhasil mengembangkan enterpreunership di daerahnya. Ada evaluasi Kementerian Dalam Negeri? Ada studi khusus yang tengah kami lakukan. Ambil contoh misalnya Jawa Timur untuk dua kali putaran Pilkada, Rp.1,6 triliun. Bayangkan segitu banyaknya hanya untuk memilih sepasang pemimpin. Tapi ada juga daerah yang karena tidak ada dana, akhirnya tidak jalan. Memang sekarang ini perlu disusun indeks berdasar penduduk, berdasar tingkat kesulitan geografis. Yang ideal itu berapa indeks untuk pilkada, berapa biaya yang semestinya dikeluarkan. Tantangan terbesar pemerintah ? Masih tetap mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. (dimasnugraha@depkominfo. go.id)

Tabloid Tempel

Edisi 20 Tahun VI November 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kota Denpasar, Raih Kota Terbersih dari Korupsi Te n t u h a l i n i t i d a k d i r a i h dengan serta merta dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar. Melainkan butuh perjalanan panjang. Pada 2009 lalu, Denpasar juga menyabet hasil maksimal dalam survei Integritas Pelayanan Publik 2009 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pengaruh hasil IPK, positif. Ada beberapa kota yang naik peringkat. TII telah melakukan survei persepsi korupsi melalui tatap muka terhadap 9.237 responden pelaku bisnis sejak Mei hingga Oktober 2010. Dilakukan di 50 kota meliputi 33 ibu kota dan 17 kota lainnya. Sebanyak 50 kota itu dianggap signifikan secara ekonomi di Indonesia. Rentang penilaian adalah 0 (sangat korup) – 10 (sangat bersih). Memang masih perlu ditingkatkan, tapi cenderung membaik,” jelas Sekretaris Jenderal TII, Teten Masduki.

Transparasi Menjadi Utama

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang ditemui Komunika di kantornya mengungkapkan tak pernah menyangka bahwa kota yang dipimpinnya akan menerima penghargaan sebagai kota yang dipersepsikan paling bersih dari perilaku korupsi. Baginya,

penghargaan itu merupakan hasil kerja keras SKPD Kota Denpasar. “Mereka semua yang mengawal kebijakan reformasi birokrasi, mereka yang bekerja keras, saya ngga ada apa-apanya,” ujarnya merendah. Rai menjelaskan, pihaknya telah menyatakan komitmen terhadap transparansi pelayanan publik dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dengan KPK dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2006 lalu mengenai reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Komitmen tersebut tentu saja tak ada artinya bila tak punya manfaat dan dampak secara langsung bagi masyarakat. Hanya menjadi macan kertas yang akan lapuk oleh zaman. Karenanya, berbagai sektor yang terkait pelayanan publik, dibenahi. Prinsipnya satu, transparansi. Semisal di sentra pelayan perijinan di Dinas Perijinan yang berada satu gedung dengan sentra pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Denpasar. Informasi mengenai prosedur, mulai dari prasyarat, tata cara, sampai soal biaya, terinformasikan dengan jelas dalam papan-papan pengumuman

di tempat tersebut. “Pertama dari informasi. Kalau semua jelas, masyarakat tahu apa dan bagaimananya. Masyarakat langsung mengawasi. Tidak sesuai prosedur, bisa lapor,” tutur Kepala Bidang Bina Program Dinas Perijinan Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi R. P. Sari. Di tempat itu, perijinan dibuat satu atap. Ada setidaknya 81 jenis perijinan, mulai dari ijin mendirikan bangunan, ijin usaha perdagangan, hingga ijin penyelenggaraan rumah bersalin. Ni Ketut Dewi menjelaskan, dalam melayani pengurusan perijinan, dinasnya menerapkan dua unit kerja yang saling terpisah fungsi dan tugasnya, front office dan back office. Front office adalah unit yang langsung melayani masyarakat dalam mengurus ijin di sentra pelayanan. Sementara back office adalah para petugas yang berwenang mengambil keputusan. “Di sinilah transparansi dan akuntabilitas layanannya. Petugas back office dilarang bertemu dengan individu atau pihak yang mengajukan ijin. Agar tidak ada tindakan di luar prosedur. Ruangan di sentra pelayanan perijinan juga dilengkapi kamera CCTV. Dipantau langsung di ruang Kepala Dinas Perijinan,” katanya.

Untuk memaksimalkan pelayanannya, berbagai fasilitas pun ditambah. Semisal adanya loket tempat pembayaran telepon, listrik, PAM, dan pengurusan surat tanah. Bahkan untuk lebih memuaskan para pengguna jasa perijinan, disediakan pula fasilitas internet gratis yang dapat digunakan sambil menunggu antrian. “ Ya n g u n i k , d a l a m b u k t i penerimaan berkas, tertera barcode. Tujuannya agar masyarakat dapat memantau sejauh mana perkembangan berkas perijinan yang mereka ajukan,” kata dia.

Masyarakat Terlayani, Masyarakat Sejahtera

Warga Kota Denpasar sendiri menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan publik yang ada di kotanya. Semisal Yoga yang ketika ditemui Komunika tengah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Asal persyaratan pengajuan KTP-nya lengkap, tidak sampai lima menit KTP sudah jadi. Pengurusannya lebih cepat dari mengurus SIM. Satu loket dan biayanya, Rp.6000 saja,” kata dia. Di Kota Denpasar, dengan dukungan teknologi komunikasi, standar pengurusan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk memang dibuat hanya dalam hitungan menit.

Foto : Doni

Kota Denpasar, Nopember ini dinyatakan Transparency International Indonesia (TII) sebagai Kota Terbersih dari Korupsi. Nilainya, berdasar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2010, mencapai 6,71. Angka tersebut diukur berdasarkan persepsi para pelaku bisnis yang menganggap bahwa korupsi menjadi hal yang kurang lazim terjadi. Pun bahwa upaya pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas korupsi, mulai dirasakan derapnya.

Agung, warga Denpasar lainnya, yang ditemui Komunika ketika selesai memasukkan berkas perijinan usaha, juga menyatakan kepuasannya dengan kinerja dan transparansi yang diberikan oleh dinas terkait. “Prosesnya sangat transparan, biaya yang harus saya keluarkan juga sesuai dengan yang tertera di papan pengumuman. Tapi tetap harus ditingkatkan lagi. Terutama soal waktu. Kian cepat tentu kian baik,” katanya. Dan tentu saja keinginan masyarakat menjadi pelecut Pemerintah Kota Denpasar untuk menjadi lebih baik. Survei dan kuesioner kerap dilakukan guna melihat , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terbuka menerima segala masukan dan kritik masyarakat. “Sejauh ini berdasarkan hasil kuisioner yang masuk, angkanya mencapai 76,50. Ini masuk kategori baik. Bahkan salah satu unsur pelayanan yaitu unsur kesesuaian biaya, nilai persepsinya mencapai 3,34 atau masuk kategori sangat baik,” ujar Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Informasi Dinas Perijinan Pemkot Denpasar, Nyoman Sudana. Ya, maju terus Kota Denpasar. (Doni/IR/dan)

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya

Melayani dengan Swaka Dharma Apa kuncinya? Dalam pelaksanaan, yang paling penting adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena mereka yang bersentuhan langsung. Ini soal komitmen hidup. Masalah korupsi itu bukanlah masalah pemerintah, tetapi lebih pada masalah individual setiap orang yang lahir ke dunia ini. Bukan masalah apakah dia pakai baju pegawai negeri atau tidak. Ini (perilaku korup-red) adalah masalah individual. Yang paling penting adalah spiritual control dan komitmen untuk berbuat yang lebih baik. Kami coba jalankan reformasi birokrasi, melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kerja ini belum sempurna, masih harus dievaluasi untuk disempurnakan. Dan memang tantangan reformasi birokrasi sangat besar. Kami coba lakukan dengan

filosofi budaya lokal, swaka dharma. Bagi kami, melayani adalah kewajiban. Apa yang dilakukan? Kebijakan pertama adalah membentuk filosofi pelayanan, swaka dharma. Didukung dengan standard operating procedure (SOP) yang jelas. Kemudian, dari organisasi pemerintahan, kami lihat, struktur mana yang bisa kita gunakan untuk membantu rakyat secara cepat. Apa hambatan terbesar? Masyarakat bayak dan beragam. Kemampuan kami terbatas. Itu yang ngga nyampek-nyampek. Tapi kami di SKPD terus mencoba mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, itu intinya. Apa yang bisa dicontoh daerah lain? Masing-masing daerah punya karakteristik dan tantangan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya. Ada kontrol internal pada diri sendiri. Mengontrol diri dan ini berkaitan dengan spiritual dan manajerial. Sangat terkait dengan emotional control dari orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab. (Doni/IR).

Vox Pop Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “Berdasarkan informasi dari para kepala daerah, kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain adalah belum sinergisnya apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kurangnya sosialisasi. Implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah sering berbeda, dan pemerintah daerah kurang dilibatkan. Meskipun telah banyak hasil yang kita capai, saya menilai masih bisa kita lakukan perbaikan dan penyempurnaan agar semua program pro-rakyat benar-benar mencapai sasarannya dan makin dirasakan oleh rakyat kita. (Dalam Rapat Terbatas bidang Kesejahteraan Rakyat, tgl. 18/3 di Kantor Presiden) Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta “Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki sumberdaya sosial dan tempat s t r a t e g i s a d a l a h k o m u n i t a s adat. Pasal 63 mengatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan masyarakat adat, kearifan lokal dan hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan atas pasal ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kesamaan persepsi dan komitmen dari pemangku-pemangku kepentingan atas beberapa hal, seperti kriteria masyarakat hukum adat, metode verifikasi,

dan kelembagaan pengakuan masyarakat hukum adat” (Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, tgl. 4/10 di hutan Rumbio, Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau) Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima siswa memang belum bisa menutupi semua biaya operasional pendidikan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memberi dana bantuan. Dengan bantuan pemerintah pusat dan daerah, biaya sekolah siswa bisa terpenuhi. Menteri Kesehatan Endang Sri Rahayu Jamkesmas merupakan salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. Dengan total anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 21 triliun untuk 2010, ada enam program unggulan lainnya yaitu sumber daya manusia kesehatan; obat, vaksin, alat kesehatan; reformasi birokrasi ; revitalisasi pelayanan kesehatan; layanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan; serta layanan kesehatan bertaraf internasional. Rumah Sakit merupakan salah satu ujung tombak Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Foto : Doni

Di tengah kian diberantasnya praktek korupsi oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, Kota Denpasar dinilai Transparency International Indonesia (TII) sebagai salah satu wilayah yang berhasil meningkatkan persepsi publik. Bagaimana kuncinya? Berikut petikan wawancara reporter Komunika, Doni Setiawan dengan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra.

9 Direktif Presiden

Meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Merumuskan standar tunjangan dan insentif bagi pejabat daerah

Menentukan jumlah pegawai daerah yang tepat

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur

Penentuan anggaran Dekonsentrasi yang terkoordinasi dengan Gubernur

Perhatikan aspirasi dan rekomendasi Gubernur dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, dan kebijakan ekspor dan impor

Situasi makroekonomi, APBN, defisit, subsidi, dan lain-lain agar juga dipahami oleh Gubernur

Pemberian asistensi tentang ketentuan pengadaan serta penggunaan anggaran

Dilakukan monitoring dan evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada publik Sumber : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Edisi 20

Tahun VI November 2010

Pahlawan Masa Kini

www.bipnewsroom.info

Pengembangan KUKM Kabupaten Cirebon

Harus Fokus dan Komitmen Geliat perekonomian Kabupaten Cirebon, tidak lepas dari berkembangnya industri kecil dan menengah yang tumbuh dengan pesat. Sebagian KUKM Cirebon berhasil melakukan terobosan ekspor yang tersebar ke lima benua, khususnya Eropa, Australia maupun Taiwan, Jepang. Reporter Komunika, Yuliarso mewawancarai Bupati Kabupaten Cirebon, Dedi Supardi. Berikut petikannya.

Bagaimana bisa? Cirebon itu strategis. Ada di lintas Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta. Sebagai penyangga perekonomian. Ini peluang untuk aktivitas bisnis dan investasi daerah. Lantas kita mau fokus ke mana? Kami memiliki tujuh produk unggulan, selain industri rotan dan meubel, yakni makanan olahan, batu alam, sandal karet, kerajinan kulit kerang, batik

trusmi, emping mlinjo, serta konveksi. Dan kebanyakan mereka adalah KUKM. Kami bentuk sentra-sentra industri kecil yang tersebar dan sudah menjangkau pasar ekspor yang mampu meningkatkan pendapatan para perajin dan pengusahanya. Bantuan pemerintah? Tentu, masalah KUKM kan permodalan. Kabupaten Cirebon punya kebijakan bantuan dana sebesar Rp.200 juta hingga Rp.4 miliar untuk UKM tingkat desa. Dengan kebijakan ini setiap desa memperoleh dana Rp.10 juta untuk dikembangkan di daerah mereka. Dana tersebut disalurkan melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat. Lalu untuk meminimalkan kebocoran dana, Pemkab. Cirebon membentuk tim pendamping yang anggotanya adalah

relawan mahasiswa yang tinggal di desa tersebut. Selain membentuk sentrasentra industri dan permodalan bagi UKM, Pemkab. Cirebon juga melakukan pelatihan, menawarkan kepada para pengusaha UKM untuk ikut berbagai pameran baik di Jakarta maupun luar negeri, seperti di Dubai, Brunei dan Malaysia, dan secara rutin Pemkab. mengadakan kegiatan Cirebon Expo. APBD 2009, Pemkab. menyalurkan dana Rp. 3 miliar tanpa agunan bagi pengusaha

kecil dan Rp.1,5 miliar bagi koperasi melalui Dinas Koperasi dan UKM. Jumlah ini tergolong kecil karena jumlah UKM di Cirebon, ribuan. Lantas? Walau kecil, kami bisa dongkrak para pengusaha yang potensial. Semisal di industri kerajinan batik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon. Batik Cirebon itu khas dalam motif dan warna. Ini adalah potensi untuk mengembangkan perekonomian

masyarakat Cirebon. Setidaknya ada sekitar sepuluh ribu orang menggantungkan hidupnya dari industri batik. Pemkab. ingin membantu. KUKM ini harus dibantu. Kalau tidak, semisal batik Cirebon, tantangan luar biasa. Banyak produk, baik dari luar daerah maupun manca negara yang masuk dengan harga bersaing. Belum lagi bicara masalah teknologi, permodalan, pengetahuan serta wawasan pasar. Pemerintah daerah harus komitmen. [Yuliarso/IR]

Kab. Cirebon :

Terobosan Dongkrak UMKM Kala industri besar alami gonjang-ganjing, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tegar menghadang badai.

Mengembangkan KUKM bukanlah perkara mudah. Berbagai aral melintang dalam mengangkat salah satu sendi perekonomian masyarakat ini. Mulai dari masalah klasik pembiayaan, sampai masalah persaingan global yang kian ketat datang dari negeri tetangga. Belum lagi bicara alih teknologi, permodalan, pengetahuan serta wawasan pasar. Butuh lebih dari sekadar kesabaran untuk sukses memandu agar penggerak ekonomi masyarakat ini dapat berkembang maju. Dan hal itulah yang tepat dilakukan Kabupaten Cirebon. Daerah yang menurut sebuah hasil kajian survei, menduduki peringkat kurang menggembirakan dalam hal daya tarik investasi, yakni peringkat 108 dari 200 kabupaten pada 2003. Kini, melalui program pengembangan KUKM, yaitu dengan menata ulang dan menetapkan zona industri berdasarkan size bisnis, dan mengeluarkan kebijakan kredit mikro yang dananya dikelola masyarakat, Cirebon menjadi salah satu daerah yang menarik investor. Langkah Terobosan Kabupaten Cirebon, sejak tahun 2003 telah melakukan sejumlah langkah terobosan. Semisal dengan menunjang permodalan bagi KUKM, yaitu mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jumlahnya saat

ini sudah mencapai 19 BPR yang didirikan oleh Pem. Kabupaten Cirebon dan tujuh BPR lainnya yang didirikan atas kerjasama dengan Pemprov.Jawa Barat. Faktor pemodalan menjadi kendala utama yang dihadapi oleh sektor KUKM. Kendati pemerintah pusat telah menelurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun masih saja ada hambatan pembiayaan yang meragukan daya tahan KUKM dalam menghadapi berbagai persaingan usaha. “Bank komersial masih saja menolak KUKM, alasannya tidak bankable. Kami kucurkan dananya, buat BPR untuk bantu mereka,” tutur Bupati Cirebon, Dedi Supardi. Tak hanya itu, diadakan pula pembinaan KUKM, semisal memberikan pelatihan dan membuka kesempatan promosi. Banyak KUKM yang diikutsertakan mengikut sejumlah pameran, baik di Jakarta maupun di luar negeri seperti Dubai, Brunei, dan Malaysia. Terobosan lainnya adalah kegiatan peningkatan dan pengembangan ekspor melalui pengembangan klaster produk ekspor. Ada tiga langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pertama, mengupayakan kebijaksanaan perpajakan selektif terhadap produk tertentu, dengan menghilangkan pajak berganda dan menetapkan pajak pada produk akhir (PPN) bukan pada bahan baku. Kedua, mengupayakan keterpaduan program dan

langkah implementasinya yang terfokus pada peningkatan daya saing produk nasional terhadap produk impor. Ketiga, memperbaiki mekanisme prasarana dan sarana tata niaga. Pemkab. Cirebon juga mendukung industri UKM (Usaha Kecil Menengah) guna membantu pengembangan usahanya dengan subsidi sekitar Rp10 juta/desa, sedang untuk dana UKM bagi industry menengah tersedia dana Rp 200 juta sampai Rp 2 miliar dan Rp 1,5 miliar bagi koperasi. “Kami juga gelar Cirebon Expo untuk promosi UMKM dan sekalian memberikan semangat bagi para pelaku UMKM Cirebon,” kata Staf Ahli Bupati Cirebon Muhammad Santoso. Buka Peluang Baru Untuk ini di samping kerajinan rotan yang tetap menjadi produk unggulan Kabupaten Cirebon, fokus perhatian pada industri UKM terus diperluas sehingga saat ini telah memiliki Sembilan produk unggulan yakni rotan, batik, furniture kayu, makanan olahan, emping melinjo, batu alam, sandal karet, konveksi, kerajinan kulit kerang. “Primadona andalan, tetap meubel dan rotan.Terdapat sekitar 1.172 unit usaha yang tersebar di Kecamatan Plered, Weru, Plumbondan Depok. Industri ini mampu menyerap sekitar 65 ribu lapangan kerja. Nilai ekspornya, wow, Rp.437 miliar / tahun,“ ungkap Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Cirebon, Supardi, ketika ditemui Komunika beberapa waktu lalu. Kendati demikian diakui oleh Supardi bahwa saat ini terjadi

pengurangan daya serap jumlah tenaga kerja dari sektor meubel dan rotan terutama sekali sebagai dampak dari munculnya pesaing baru yakni Vietnam dan China sejak lima tahunterakhir. “Meski jumlah unit usaha tidak menurun namun daya serap tenaga kerja dari industry kecil menengah meubel dan rotan ini menurun tajam antara 40 sampai 50 persen,” ungkap Supardi. Hal senada diungkap oleh Staf Ahli Bupati Cirebon Bidang Ekonomi dan Keuangan, Muhammad Santoso, “Multiplier effect industry meubel dan rotan sangat besar, utamanya pada saat permintaan rotan sedang tinggi dan harus memenuhi target kuota ekspor, maka para pengrajin rotan biasanya sampai-sampai memanfaatkan anggota keluarganya untuk turut serta membantu.” Tentu saja dampak terhadap multiplier effect tersebut tidak dapat langsung pulih seketika setelah krisis, sehingga pemerintah daerah harus terus berusaha melakukan berbagai langkah untuk mengatasinya, termasuk pendekatan dan koordinasi kepada Pemerintah Pusat, serta membangun kemitraan dengan daerahdaerah penghasil bahan baku rotan untuk mendapatkan ketersediaan bahan baku. Untuk ketersediaan bahan baku yang sempat mengalami krisis, antara lain telah dilakukan kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan (Provinsi Kalimantan Tengah) pada tahun 2003, dan dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Provinsi Gorontalo)

dan Palu (Provinsi Sulawesi Tengah) pada tahun 2004. Melalui kerjasamakerjasama seperti ini, berhasil diwujudkan pertumbuhan jumlah unit usaha kerajinan rotan, dari 60 unit usaha pada tahun 2001 hingga melonjak sampai 157 unit usaha pada tahun 2004. Arahkan Kemasan Modern Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mencatat, terdapat industri makanan ringan yang berkembang di KecamatanKecamatan Weru, Plered, Tengah Tani, Plumbon, sebanyak 379 unit usaha dengan daya serap 4.586 tenaga kerja. Diharapkan bila produkproduk itu dikemas secara menarik akan dapat meraih peluang pemasaran yang lebih luas termasuk pada pariwisata peziarah sebanyak 4,7 juta orang per tahun yang datang ke Cirebon. Demikian juga industri kerajinan kulit kerang, batik, sandal karet, emping mblinjo yang memiliki potensi dan keunggulan, masih belum bersinergi dengan potensi industri pariwisata, sebagaimana juga halnya produk-produk perkebunan dan pertanian seperti bawang merah, mangga, jamur merang dan sebagainya, Diperlukan terobosan untuk mengkaitkan UMKM dengan potensi pasar pariwisata penziarah yang demikian besar di Kabupaten Cirebon, dengan lebih berusaha mengisi peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM itu sendiri maupun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Yuliarso/IR)

www.bipnewsroom.info

Pahlawan Masa Kini

Edisi 20

Tahun VI November 2010

Kota Batam

Berprestasi dalam Kelola Anggaran

Kota Batam menerima penghargaan sebagai Daerah Berprestasi Tahun 2009. Apresiasi pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang berprestasi dalam pengelolaan anggaran. Menjadi transparan dan akuntabel tentu tak mudah, terlebih soal keuangan. Ada liku administratif yang harus sesuai dengan standar pertanggungjawaban keuangan. Namun tidak demikian dengan Kota Batam. Kota industri tersebut justru menyabet prestasi dalam pengelolaan anggaran berdasarkan kriteria kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor 420/ KMK/07/2009. Kabag Humas Pemkot Batam, Yusfa Hendri mengatakan, Batam ditetapkan salah satu daerah berkinerja keuangan dinilai dari beberapa indikator, antara lain opini yang diberikan BPK atas penilaian laporan pengelolaan keuangan daerah pada Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), ketepatan waktu dalam penetapan APBD murni dan perubahan, ketepatan dalam penyampaian laporan APBD, tertib dalam penyampaian laporan semester atas realisasi APBD kepada pemerintah pusat. Selain itu, tertib dalam penyelenggaraan dan penetapan dana alokasi khusus (DAK), serta kinerja peningkatan PAD. Sementara, kinerja ekonomi dan kesejahteraan dinilai dari

pertumbuhan ekonomi Batam yang berada diatas ratarata pertumbuhan ekonomi nasional. Laju inflasi daerah yang berada dibawah ratarata nasional dan upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Yu s f a m e n g a t a k a n pengesahan APBD Kota Batam bisa tepat waktu setiap tahunnya. Misalnya, untuk APBD 2009 sudah diselesaikan pada 10 Desember 2008. Untuk kriteria kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus di atas ratarata kenaikan PAD nasional. Provinsi Kepulauan Riau dapat melampaui di atas 15 persen dari rata-rata PAD nasional. Sementara kinerja ekonomi dan kesejahteraan dinilai dari indikator seperti pertumbuhan ekonomi Batam antara lain melalui pemantapan pelaksanaan Batam sebagai daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, peningkatan pelayanan perizinan investasi (SPIPISE) serta peningkatan infrastruktur. Di samping itu pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga menjadi penilaian. Jika pada tahun 2007 sebesar 7,51 %, pada tahun 2008 sebesar 7,18 % dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 4,65 %, tapi ini adalah sebagai imbas terjadinya krisis ekonomi global. Sedangkan tingkat inflasi Kota Batam Tahun 2008 8,39 dan pada tahun 2009 sebesar 1,88. Upaya menekan angka penggangguran juga telah

dilakukan. Angka pengangguran di Kota Batam berhasil ditekan melalui peluang investasi dan peluang kerja antara lain melalui Bursa Kerja. Selama kurun waktu 2006-2008, perkembangannya sangat bervariatif, di mana pada tahun 2006 angka pengangguran Kota Batam sebanyak 16,43%, pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 6,04% dan pada tahun 2008 angka pengangguran sebesar 6,68% dari angkatan kerja. Diadakan program pengentasan kemiskinan melalui program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin, program rumah layak huni dan program pembinaan unit usaha penduduk miskin/desa tertinggal antara lain dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, bazar sembako, pengobatan gratis pada pusat pelayanan kesehatan dasar, penyediaan transportasi massal yang murah dan refresentatif, operasional transportasi bagi para pekerja dan transportasi gratis bagi anak sekolah di daerah hinterland dan Rempang Galang serta melakukan kegiatan menumbuhkembangkan kelompok usaha masyarakat miskin. Dana Insentif Daerah Dengan penghargaan yang diterimanya tahun 2009 itu,

Batam juga mendapat dana insentif daerah.Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara tidak hanya berupa piagam, namun juga mendapatkan insentif tersendiri, dengan besaran antara Rp18 miliar hingga Rp 38 miliar. “Penghargaan ini patut disyukuri, karena penghargaan ini baru pertama kali diterima oleh Kota Batam,” ujar Yusfa. Menurutnya, dengan diterimanya penghargaan ini maka Pemkot. Batam dapat menjadikannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja satuan kerja pengelolaan keuangan. Bahkan seluruh satuan kerja di lingkungan Pemkot. Batam. ”Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan dari peningkatan kinerja keuangan di Pemko tidak terlepas dari peran semua satuan kerja perangkat daerah serta kerja sama dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif,” tambahnya. Ia juga memaparkan, dari adanya kebijakan umum pendapatan daerah dan strategi/ prioritas pembangunan Kota Batam dalam melaksanakan program-program pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 20062011 maka mampu dieliminir

permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kota Batam. Lengkapnya penghargaan sebagai daerah Pengelola Keuangan Terbaik tahun 2009 diberikan kepada 54 kepala daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 17 kabupaten dan 28 kota. Sembilan provinsi yang meraih penghargaan adalah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau. Kabupaten yang meraih penghargaan terdiri dari 17 kabupaten, yaitu kabupatenkabupaten Gresik, Badung, Sangihe, Sidoarjo, Bungi, I n d r a g i r i H i l i r, M i n a h a s a , Agam, Bekasi, Malinau, Tuban, J o m b a n g , K a r a n g a n y a r, Labuhan Batu, Aceh Besar, Sukabumi dan Simalungun. Kota yang meraih penghargaan terdiri dari 28 kota yaitu Batam, Denpasar, Makassar, Jayapura, Kendari, Sorong, Banda Aceh, Depok, Gorontalo, Pekanbaru, Bitung, Bandar Lampung, Binjai, Sukabumi, Palu, Surabaya, Cilegon, Kotamobagu, Ternate, Kupang, Surakarta, Batu, Yogyakarta, Padang, Madiun, Bekasi dan Bandung. ( lida noor /IR)

Edisi 20

Tahun VI November 2010

Pahlawan Masa Kini

Lintas Lembaga

tersebut, kata Gamawan, dievaluasi secara rutin untuk mengetahui kemajuannya. (Ant)

Kementerian Dalam Negeri Harapkan 2012 Tidak Ada Masalah

Kementerian Pendidikan Nasional

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dengan pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal pada 2011 dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada 2012, maka persoalan dalam DPT seperti data ganda dan nama tidak tercantum sebagai pemilih dapat dihindari. Ia menuturkan pada 2010 ini pemerintah masih dalam proses pemutakhiran data penduduk dan 2011 ditargetkan pemberian NIK tunggal selesai dan dilanjutkan dengan penerbitan KTP elektronik. Pemberian KTP elektronik ditargetkan tuntas pada 2012. "Untuk 2011 nanti mudahmudahan sudah bisa membantu itu, mudah-mudahan semakin baik. Apalagi 2012, karena NIK dan e-KTP sudah selesai," katanya. Sementara itu dalam rangka pemutakhiran data penduduk, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah menjadwalkan pertemuan kepala daerah di Batam pekan depan, untuk melakukan rapat koordinasi guna melakukan verifikasi data penduduk. Pemerintah telah menyediakan anggaran Rp200 miliar untuk daerah guna melakukan pemutakhiran data penduduk. Proses pemutakhiran

Pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan perlu memperhatikan tiga hal yakni instrumen kebijakan, sinergi pusat dan daerah, serta pembenahan sumber daya manusia pusat dan daerah. Dalam pembukaan Seminar Nasional dengan tema "Otonomi Daerah dan Implementasinya dalam Pendidikan", pada Sabtu, (20/11), di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Sekjen Kemdiknas), Dodi Nandika mengatakan, instrumen kebijakan harus terus dicermati, apa yang kurang termasuk standar pelayanan minimal. "Kedua bagaimana kita membangun sinergi yang mutualismenya menonjol. Dan yang ketiga, SDM sama-sama kita benahi," kata Dodi. Dlam pembenahan SDM antara daerah dan pusat tidak menutup kemungkinan adanya pelatihan yang dilakukan bersama-sama. "Ada pelatihan misalnya saja pelatihan sistem perencanaan p en di d ika n n asi o na l a ta u pelatihan mengenai pengolahan data, pelatihan mengenai pelaporan kinerja, dan lain-lain," katanya.

dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani.” Sementara dari sisi etimologis, kata pahlawan konon berasal dari kata “pahala + wan,” yang artinya kurang lebih “orang yang dianugerahi pahala (karena perjuangan dan jasa-jasanya).” Semua definisi bernuansa positif, baik, atau putih. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika orang yang menonjol keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran sekaligus juga menonjol sifat buruknya, pantaskah ia disebut pahlawan? Bagaimana jika ia hanya setengah buruk, namun jasa dan pengorbanannya luar biasa besar, masih pantaskah ia disebut pahlawan? Bagaimana pula jika ia hanya sedikit sekali memiliki sifat buruk namun memiliki jasa sangat besar bagi negara dan bangsa, masih pantas jugakah ia disebut pahlawan? Kita semua tahu, tidak ada satupun manusia biasa di muka

bumi ini yang sempurna. Dari sononya, manusia memiliki dua sifat yang saling berlawanan, yakni kejahatan (sifat setan) dan kebaikan (sifat ilahiah), evil dan gods, sekaligus. Terkadang manusia bisa seperti dewa, karena kebaikannya. Namun ada kalanya manusia bisa melebihi setan, lantaran perangai buruknya. Yang pasti, manusia tak pernah seratus persen terhindar dari salah, alpa, dosa, dan perilaku tak terpuji. Sekecil apapun, manusia pasti memiliki sisi buruk, itu hal yang sangat wajar dan insaniah. Soal ia akan masuk kelompok evil atau gods, “setan” atau “dewa”, hitam atau putih, pahlawan atau pecundang, masyarakatlah yang akan menimbang. Masyarakat sejatinya sudah tahu seperti apa seseorang itu. Mereka memiliki kepekaan alamiah untuk mengerti bahwa emas tetaplah emas kendati berada di comberan, dan kereweng tetaplah kereweng meski

Sinergi Pusat-Daerah Penting dalam Pendidikan

www.bipnewsroom.info

Dodi mengingatkan, dalam pendidikan ada soal kedaerahan itu perlu ditonjolkan. Namun manajemen basis sekolah juga penting. "Mudahmudahan dua hal ini tidak saling menghilangkan tapi saling memperkuat." Dodi berharap seminar ini dapat mencermati bagaimana pembagian tugas, kewenangan, fungsi masingmasing, baik di dinas pendidikan maupun di Kementerian Pendidikan Nasional, agar terus saling mengisi dan bukan mengurangi. Seminar Nasional ini yang dilaksanakan hingga hari ini di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, bertujuan menghimpun masukan dan menyusun rekomendasi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya dalam pendidikan. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. Seminar diikuti 188 peserta yang terdiri dari kepala dinas pendidikan provinsi/kota/ kabupaten, bupati/walikota, kepala sekolah, Dewan pendidikan dan yang terkait lainnya. (nasrul)

Kementerian Kesehatan Galang Komitmen Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Menggalang komitmen dari para pengambil keputusan, kelompok profesi kesehatan,

organisasi kemasyarakatan, praktisi dan akademisi bidang kesehatan masyarakat untuk saling mendukung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya peningkatan mutu dan kapasitas keluarga Indonesia yang merupakan makna dari tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun ini. Peringatan HKN ke 46 yang jatuh setiap tanggal 12 November, tahun ini merupakan yang ke 46 mengangkat tema “Keluarga Sehat Investasi B a n g s a ” . Te m a t e r s e b u t disesuaikan dengan target pencapaian MDGs dan program kerja Kementerian Kesehatan antara lain : Kesehatan Ibu dan Anak, Penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Malaria serta kemittraan global dalam pembangunan. Keluarga merupakan elemen orga nisasi terkecil da lam membentuk bangsa. Dalam keluarga, interaksi komunikasi antara ibu, ayah dan anak menjadi pendidik pertama yang penting. Sehingga keluarga menjadi investasi bangsa bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Rangkaian acara peringatan HKN ke-46 diselenggarakan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Acara puncak HKN ke-46 menurut rencana akan dilaksanakan di Istana Merdeka bersama Presiden, acara dijadwalkan tanggal 30 November 2010. Rangkaian acara puncak HKN ke-46 berupa amanat dari presiden, pemberian penghargaan oleh Presiden kepada individu dan institusi yang berjasa di bidang kesehatan, serta kolaborasi pentas seni musik, tari dan lagu.

Wajah Kita

Pahlawan

Siapakah pahlawan? Haruskah ia manusia putih sempurna, atau bolehkah ia manusia abu-abu, atau bahkan hitam? Pertanyaan ini kembali menyeruak, manakala orang sibuk berdebat tentang pantas tidaknya seseorang diusulkan agar menerima gelar pahlawan. Saya menduga, diskursus berpangkal pada definisi pahlawan yang selalu berkonotasi ‘putih’. Webster Dictionary misalnya, mendefinisikan pahlawan atau hero sebagai “seseorang yang memiliki kekuatan dan keberanian luar biasa.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah “orang yang menonjol karena keberanian

digosok ribuan kali. Karena itu, tak perlu kampanye untuk mendongkrak rating kebaikan seseorang. Pun tak perlu tim atau komite untuk menentukan seseorang adalah baik atau sebaliknya. Karena predikat baik-buruk, evil atau gods, telah terbentuk melalui proses panjang selama bertahun-tahun di dalam ingatan kolektif masyarakat. Jelas bahwa pahlawan tidak diciptakan, tidak pula diusulkan, melainkan muncul secara otomatis dalam common sense atau akal sehat manusia. Kendati predikat “pahlawan” bisa saja disandangkan pada nama seseorang, akan tetapi hakikat pahlawan bukanlah pada label. Pahlawan adalah pengakuan kolektif, sesuatu yang self evidence—jelas dengan sendirinya, tanpa rekayasa. Maka akhirnya pahlawan bukan sekadar deretan nama yang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat negara,

namun bisa melekat pada siapapun yang diakui oleh banyak orang memiliki jasa luar biasa bagi kehidupan umat manusia, tak peduli ia orang yang tidak sempurna sekalipun. Itulah sebabnya ketika Nelson Mandela—penerima Nobel, tokoh antiapartheid, pejuang hak asasi dan demokrasi—menulis buku, ia tidak menulis epos tentang perjuangan seorang Santo. Yang ia tulis justru kisah remeh-temeh dari orang biasa bernama Mandela yang suka gagap, ceroboh, serba kurang dan serba salah. Ia tidak menyembunyikan apapun kelemahan dirinya. Toh hal itu tidak mengurangi penghormatan warga dunia terhadapnya. Kendati tak seorangpun mengusulkannya agar dia diangkat sebagai pahlawan, ia tetap dicatat oleh semua orang sebagai pahlawan, dengan huruf P sangat besar! (gun).

Edisi 20

Tahun VI November 2010

www.bipnewsroom.info

Erupsi gunung Merapi di Jawa Tengah yang dimulai tanggal 26 Oktober 2010 telah menimbulkan bencana bagi penduduk , tanaman, hewan dan bangunan-bangunan yang ada pada daerah kurang lebih radius 20 km dari puncak gunung Merapi. Awan panas, debu, pasir halus, kerikil dan lahar dingin memberikan ancaman dan telah mengakibatkan ratusan orang meninggal, terluka dan puluhan ribu harus meninggalkan rumah untuk mengungsi. Rumah dan hewan ternak hancur disapu awan panas. Banyak orang jatuh sakit dan berbagai tanaman dan kebun salak ribuan hektar rusak, terkena debu vulkanik yang menyebar merata di berbagai tempat dan dusun di wilayah Klaten, Magelang, Boyolali dan Yogyakarta. Langit gelap, jalan bedebu, suara gemuruh yang terdengar disusul gumpalan awan panas meluncur dari perut gunung Merapi telah menebar suasana makin mencekam dan khawatir. Pemerintah dan berbagai unsur baik secara lembaga maupun perorangan sesuai dengan kompetensi; kemampuan dan ketulusan hati masing-masing seakan berlomba mengulurkan tangan membantu meringankan beban para pengungsi korban bencana gunung Merapi ini. Semoga semuanya segera berakhir....