JALAN PANJANG MENDAPATKAN SURAT IZIN PRAKTIK

Judul artikel ini pernah dimuat dalam terbitan Dentamedia Nomor

2 Volume 18, April –Juni

2014. Isinya kurang lebih menguraikan banyak dan panjangnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat pratik sebagai dokter gigi. Kini setelah delapan tahun berlalu, alih-alih berkurang, persyaratan itu malah bertambah.

Prosesnya dimulai sejak calon dokter gigi masih menjadi koas. Begitu semua pekerjaan klinik dan ujian lokal selesai, ia harus mengikuti Uji Kompetensi

Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMPPDG) yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional bentukan Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud berdasarkan usulan Asosiasi

Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Dasar hukum penyelenggaraan uji ini adalah Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Dahulu, bagi mahasiswa yang lulus UKMPPDG akan mendapat ijazah dari perguruan tinggi. Namun, sejak tahun 2022 diberikan pula Sertifikat Profesi sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. terkait hal ini, perguruan tinggi menyikapinya dengan berbeda, ada yang memberikan hanya Sertifikat Profesi namun ada juga yang tetap memberikannya bersama ijazah. Setelah itu, lulusan baru akan Angkat Sumpah Dokter Gigi untuk mendapatkan Bukti Sumpah.

Syarat berikutnya adalah Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI). Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Selanjutnya adalah buntut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang baru diberlakukan pada tahun 2022, yaitu kewajiban mengikuti internship selama 6 bulan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Penyelenggaranya adalah Komite Internship Dokter Indonesia yang dibantuk di tingkat pusat serta daerah.

Proses berikutnya adalah melakukan registrasi ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), setelah itu barulah permohonan Surat Izin Praktek bisa diajukan melalui Dinas/Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat Kota /Kabupaten. Di daerah, setidaknya ada dua syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu

Rekomendasi PDGI Cabang dan Rekomendasi Puskesmas. Bahkan ada Pemerintah Daerah yang menambahkan persyaratan seperti perjanjian pembuangan limbah medis serta perizinan seputar lahan dan bangunan.

Terbaru adalah kewajiban Akreditasi Tempat Praktik Mandiri yang akan segera diberlakukan. Persyaratan akreditasi ini cukup banyak. Beredar kabar ini akan diberlakukan hanya sebagai syarat perjanjian dengan BPJS Kesehatan, namun siapa yang tahu kelak akan berlaku untuk semua praktik mandiri. Seperti lazimnya di Indonesia, semua persya- ratan tersebut ada biayanya, baik yang ditanggung oleh APBN/APBD ataupun yang harus dibayarkan langsung oleh dokter gigi sendiri. Kemudian institusi yang mengeluarkan persyaratan tersebut tentu juga memerlukan biaya untuk operasional organisasi mereka. [Kosterman Usri]