Haluan 28 Desember 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

28 Desember 2017 / 10 Rabiul Akhir 1439 H / Edisi: 078, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

ANGKA KECELAKAAN TAHUN 2017

538 Orang Tewas di Jalan PADANG, HALUAN — Catatan Polda Sumbar, hingga pekan ketiga Desember 2017 ini, jumlah lakalantas tercatat 2.745 kasus, menurun 2, 27 persen dibanding tahun 2016 sebanyak 2.809 kasus. Namun, jumlah korban meninggal dunia akibat lakalantas justru meningkat. Selama 2017 tercatat 538 jiwa, sedangkan tahun 2016 hanya 525 jiwa.

Kepala Biro Operasi Polda Sumbar Kombes Pol Djihartono merinci, jumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan selama tahun 2017 sebanyak 3.442 unit, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 3.379. Jumlah korb an meninggal dunia akibat

>> 538 ORANG hal 07 SATU unit minibus ringsek usai kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera beberapa waktu yang lalu. Data Polda Sumbar, sepanjang 2017, sebanyak 538 orang meninggal akibat kecelakaan. IST

PROPEMPERDA 2018 AKAN DIREVISI

DPRD Rancang Perda Anti LGBT S UPAYA tidak tumbuh dan berkembang lebih banyak lagi, harus diantisipasi. Salah satu antisipasinya dengan melahirkan aturan pelarangan. DPRD akan melahirkan Perda Anti LGBT”

PADANG, HALUAN — Kenaikan signifikan jumlah warga yang terpapar Gay, Lesbian, Biseksual dan Transgender membuat cemas kalangan DPRD Sumbar. Upaya pencegahan mulai dicarikan jalannya. Salah satunya, dengan

membuat Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT. Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Saidal Masfiyuddin mengaku ngeri ketika mengetahui fakta, semakin banyaknya mereka yang terjangkit LGBT. Ia berencana

SAIDAL MASFIYUDDIN DPRD SUMBAR

membicarakan masalah ini di tingkat Komisi V dan antar fraksifraksi yang ada di DPRD. Ia setuju agar di Sumbar dibentuk Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT. Saidal berpandangan LGBT harus diharamkan di Sumbar. “Saya akan membicarakan dengan kawankawan dari fraksi lain untuk merespon dibentuknya Perda Anti LGBT,” ulas Saidal saat berbin-

cang dengan Haluan, Rabu (27/12).

Dengan falsafah ABS SBK yang dipegang masyarakat minangkabau, terang Saidal, LGBT mesti di haramkan berkembang. Sebab itu, meski Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sumbar tahun 2018 telah ditetapkan, melihat mendesaknya persoalan LGBT pihaknya berencana mengusulkan Propemperda yang ada agar direvisi, sehingga Ranperda anti LGBT bisa ikut masuk untuk dibahas tahun 2018.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar itu menambahkan, jika tak disikapi dari awal, perkembangan LGBT

>> DPRD hal 07

TAGLINE PADANG – Sejumlah pengunjung menikmati keindahan pantai dengan latar Gunung Padang yang sudah dihiasi tagline “Taste of Padang” di puncaknya. Proyek pembuatan tagline ini menuai protes. Di tengah seretnya anggaran pembangunan, Pemko Padang malah membangun tagline yang menelan biaya sampai Rp6,3 miliar. IRHAM

Semua Pihak Harus Bergerak

D

OKTER Spesialis Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad, SpPD-KPTI FINASIM menilai, upaya penangkalan wabah LBGT ti dak akan berhasil tanpa adanya kesadaran semua pihak untuk bergerak. Dimulai dengan pendidikan seks yang mesti diberikan kepada anak sedini mungkin.

“Ini penting dan jangan dianggap tabu.

Dari kecil, usia 3 tahun, sudah mulai disampaikan kepada anak dengan komunikasi yang sesuai dengan umurnya. Kita tidak usah menyentuh persoalan agama dulu, cukup di ruang pendi dikan saja yang didudukkan di awal-awal,” kata Armen kepada Haluan Sabtu lalu.

Pendidikan sedini mungkin itu, lanjut Armen, bisa diawali di rumah, dengan orangtua sebagai pengajar utama. Seumpama saat memandikan anak, orangtua harus menjelaskan bagian intim anak tidak boleh dipegang oleh siapa pun kecuali orangtua saat membersihkan bekas buang air besar atau kecil.

Selanjutnya, di tingkat taman kanakkanak, seorang anak mesti pula diberi pemahaman tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat berpotensi mengarahkan anak untuk mengambil kesimpulan terkait hubungan antar manusia secara biologis. Seperti, berpegangan tangan baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mencium pipi,

Era Jokowi, Korupsi dari Hulu ke Hilir JAKARTA, HALUAN — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebut bahwa kasus korupsi di dalam negeri tetap banyak terjadi. Pihaknya belum puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Ade, korupsi di Tanah Air masih terjadi lantaran kurang tegasnya Jokowi.

“Ya, kalau kami sih masih belum puas. Kasus korupsi masih tetap banyak dari hulu sampai hilir. Pemberantasan

ADVERTORIAL

SOSIALISASI PERDA TENTANG KEPEMUDAAN

Payung Hukum Cegah LGBT PADANG, HALUAN —Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengharapkan peran seluruh elemen masyarakat

dalam menangkal LGBT. Anggota komisi IV, Ahmad Khaidir mengatakan, fungsi tokoh agama, adat, pemuka masyarakat, bundo kanduang dan seluruh masyarakat sangat diharapkan.

>> ERA JOKOWI hal 07

ANGGOTA Komisi IV DPRD Sumbar Ahmad Khaidir mensosialisasikan Perda Kepemudaan kepada masyarakat Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Rabu (27/12).

ZULFIKAR

“Saat ini belum ada aturan khusus menyangkut LGBT, baik dalam bentuk undang-undang, Keputusan Presiden (Kepres) maupun Peraturan Gubernur (Pergub),” ujar Ahmad saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) t entang kepemudaan yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Koto, Pasaman, Rabu (27/12).

Berkenaan dengan LGBT, Ahmad menyebutkan, sejatinya LGBT tersebut

>> PAYUNG hal 07

>> SEMUA hal 07 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. (QS Al An Kabut Ayat 14)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

www.harianhaluan.com

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

BONEKA didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. IST

 Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

IZIN OPERASI KAPAL BAGAN BERAKHIR 31 DESEMBER

Nelayan Sumbar Terancam Tak Melaut PADANG, HALUAN — Ribuan nelayan di Sumbar gusar. Tenggat waktu berlakunya surat edaran yang mengizinkan kapal bagan, akan berakhir 31 Desember 2017. Sementara Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016, hingga saat ini tidak juga direvisi ataupun dicabut.

Miliki Sabu, Dua Warga Dharmasraya Ditangkap PADANG, HALUAN — Dit Resnarkoba Polda Sumbar mengamankan satu paket sabu seberat 48,76 gram dari dua tersangka pada Kamis (21/12). Dalam keterangan persnya di Mapolda Sumbar, Rabu (27/12), Direktur Resnarkoba KBP Kumbul KS menjelaskan pelaku “D” dan RC (35) dibekuk di Jorong Tanjung Limo Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

“Dari pengakuan keduanya, barang haram itu diperoleh dari seseorang bernama K di depan rumah makan Famili Raya Lintas Sumatera KM 11, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. K sendiri saat ini masih kami buru,”katanya.

Ditambahkan Kumbul, selain kedua tersangka yang sama-sama warga Jorong Tanjung Limo, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung itu, pihaknya juga menyita barang bukti 1 unit timbangan digital merk CHQ, 1 unit handphone merk Aldo warna hijau gelap, 1 unit handphone merk Maxtron warna hitam putih dan 1 pack plastik klim.

Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun. (h/mg-hkl)

BERI KETERANGAN — Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar KBP Kumbul KS didampingi Kabid Humas KBP Syamsi memberikan keterangan pers, Rabu (27/12) setelah menangkap dua pria asal Dharmasraya terkait dengan kepemilikan sabu pada Kamis (21/12) lalu. HAIKAL

Gapeksindo Minta Tenggang Waktu Proyek PEKERJA Kafe ABK tengah melayani tamu. HAIKAL

Kafe ABK Berdayakan Anak Berkebutuhan Khusus PADANG, HALUAN — Persatuan Orang Tua Dengan Anak Down Sindrom (Potads) Kota Padang bekerja sama dengan Cafe Hot Station memperingati hari ibu dengan mengggelar “Kafe ABK”. Kafe ABK merupakan sebutan kafe anak berkebutuhan khusus dimana pramusajinya adalah anak-anak dengan tunagrahita Jumat (22/12) di Hot Station Cafe Jalan A.R Hakim, Padang.

Salah seorang pengunjung Git (23) terheran saat dilayani oleh salah seorang pramusajiyang memberi isyarat dengan tangannya. Setelah salah seorang karyawan hot station ikut menjelaskan, barulah Git sedikit senyum menandakan rasa senang.

“Awalnya saya agak heran dengan pelayanannya, karena menggunakan bahasa isyarat, terburu-buru tidak seperti yang biasanya, setelah saya diberi tahu baru saya mengerti”. Katanya.

Lebih lanjut Git mengapresiasi acara ini mungkin baru kali ini acara seperti ini di Kota Padang. “Saya sangat mengapresiasi, bagus untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus, dan saya rasa acara ini pertama di Kota Padang,ujarnya.

Selain pemberdayaan anak-anak dengan kebutuhan khusus itu, juga ada penampilan tari daerah dan band dari anak-anak berkebutuhan khusus di halaman depan café tersebut.

Ketua Umum Potads Anita Ratnasari mengatakan Kafe ABK selain memperingati hari ibu juga buat menjalin silaturahmi antar orang tua dengan anak berkebutuhan khusus.

“Acara ini diangkat menjalin silaturahmi antar orang tua dengan anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Para orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus adalah orang tua pilihan. Sebab merawat, mendidik, dan membesarkan anak berkebutuhan khusus bukanlah perkara mudah, butuh kesabaran dan rasa cinta yang lebih dibanding membesarkan anak-anak normal.

Anita menambahkan untuk pramusaji di Kafe ABK melibatkan sepuluh anak dengan Tunagrahita.(h/mg-hkl)

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Pengurus DPD Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) Sumbar berharap Pemprov Sumbar, khususnya gubernur bisa memberikan masa tenggang perampungan proyek tahun 2017 hingga 50 hari ke depan menyusul berakhirnya masa kerja tahun 2017 dalam beberapa hari ke depan. Permintaan ini mereka sampaikan terkait sejumlah kendala yang mereka hadapi untuk merampungkan proyek tersebut sesuai jadwal.

“Ada beberapa kendala yang kami hadapi, mulai dari adanya material proyek yang harus didatangkan dari Jawa hingga kondisi cuaca di Sumbar yang kerap berubah-ubah. Untuk itu, tentu kami berharap ada kebijakan dari pemerintah bagi kami para penyedia jasa konstruksi di Sumbar,”ujar Ketua DPD Gapeksindo Sumbar Sutrisno kepada media di Padang, Rabu (27/12) kemarin.

Di sisi lain, Soetrisno menambahkan mestinya Lembaga Pengembagan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumbar menyuarakan kendala tersebut sebagai wadah seluruh asosiasi jasa konstruksi.

Karena keluhan ini juga dialami oleh banyak asosiasi lainnya sehingga kerap menjadi “kehebohan” di tingkat penyedia jasa konstruksi. Yang menjadi permasalahan utama, pelaksanaan pekerjaan untuk kontrak tahun tunggal tidak boleh melewati tahun anggaran. “ Perlu diingat, dari semua itu yang perlu diperhatikan adalah asas manfaat dari kegiatan yang dikerjakan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,”katanya lagi.

Lebih lanjut Soetrisno menjelaskan memang ada batasan waktu, diperbolehkan mengerjakan kegiatan di luar tahun dari anggaran terutama untuk proyek tahun tunggal. Akan tetapi yang

menjadi persoalan oleh para penyedia jasa konstruksi dibebani dengan denda.

Sementara ada beberapa kendala yang d ihadapi para penyedia jasa konstruksi di antaranya banyak bahan konstruksi yang dipesan dari pulau Jawa, karena pemesanan ke perusahaan yang dipesan bersifat nasional akan mengakibatkan bahan yang dipesan tersebut terkendala untuk sampai sesuai jadwal yang ditentukan. Ini juga menambah lambatnya proses pengerjaan terhambat.

Selanjutnya cuaca ekstrem yang akhir-akhir ini melanda Sumatera Barat juga mengakibatkan pengerjaan proyek terhenti. Semua keluhan tersebut hampir disampaikan oleh seluruh penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya tersebut yang saat ini sudah berjumlah 800 perusahaan. (h/mg-hkl)

Sementara Gubernur Sumbar sudah beberapa kali mengirim surat ke Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk mengkaji ulang ketentuan dalam Permen tersebut dan mengakomidir aspirasi nelayan di daerah ini. Sebab Permen tersebut sangat merugikan nelayan. Terakhir, Sekjen KKP berjanji akan membuat regulasi lagi.

“Kita sudah akomodir aspirasi nelayan dan disampaikan ke menteri, tetapi sampai hari ini belum ada ketentuan baru. Artinya Permen No.71 akan berlaku 1 januari 2018 jika tidak dibatalkan atau direvisi. Atau paling tidak, edaran yang mengizinkan bagan diperpanjang lagi agar nelayan nyaman melaut,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri usai menerima perwakilann nelayan bagan di kantornya, Rabu (27/12).

Meski demikian, pihaknya meminta agar nelayan bersabar hingga 31 Desember.

Sebab masih ada waktu beberapa hari lagi dan pihaknya berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengeluarkann regulasi yang berpihak pada nelayan. Aspirasi nelayan yang disampaikan ini, akan diteruskannya ke pusat.

“Permen No.71 tidak cocok berlaku di Sumbar, karena nelayan di daerah ini menggunakan bagan di atas 30 GT. Dengan berlakunya Permen No.71, maka nelayan Sumbar ini terancam tak bisa melaut. Pol Air dan TNI Angkatan Laut tentu akan menegakkann aturan Permen No.71 itu,” katanya.

Ketua Persatuan Nelayan Bagan Sumbar, Hendra Halim membenarkan. Permen No 71 tahun 2016 tidak berpihak pada nelayan di Sumbar, seperti ketentuan ukuran jaring harus 2,5 inchi (64 mm), sedangkan yang digunakan nelayan 4,4 mm. Begitu pula kewajiban VMS yang menambah beban biaya nelayan.

Selain itu, Permen tersebut juga menetapkan besaran pajak hasil perikanan Rp412.000/

GT/tahun. Bagan yang digunakan nelayan daerah ini ukuran di atas 30 GT, sehingga pajak yang harus dibayar lebih dari Rp12 juta/tahun. Sementara pajak yang dipungut daerah dengan Perda hanya Rp400/GT. “Dengan apa pajak sebesar itu akan dibayar. Belum lagi ukuran jaring 2,5 inchi, tak banyak ikan yang bisa ditangkap dengan ukuran sebesar itu,” katanya.

Di Sumbar, sedikitnya beroperasi 250 unit bagan dengan 20.000 nelayan dan yang menggantungkan hidupnya dari bagan ini. Jika pemerintah tak juga merespon aspirasi nelayan ini, pihaknya akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.

“Kita akan tunggu upaya maksimal Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar. Kita akan datang lagi mempertanyakan hasilnya Rabu, 3 Januari 2018 seperti yang dijanjikan,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga terungkap praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen kapal nelayan. Hal itu dialami nelayan Aia Bangis, Pasbar, Joni dan Rahmat.

Menurutnya, untuk mengurus dokumen 2 unit kapal dia diminta uang hingga Rp4 juta oleh oknum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat.

“Uang itu diminta oleh 2 oknum petugas dengan alasan untuk biaya transpor dan biaya lainnya mengurus dokumen.

Jika tak diberi, kami diancam terkena operasi. Tetapi uang sebanyak itu terasa sangat memberatkan,” katanya.

Pihaknya bersama nelayan lain sangat ingin mengurus dokumen kapal yangg dibutuhkan untuk melaut. Tetapi bila biayanya semahal itu, tentu saja nelayan yang keberatan. Untuk itu pihaknya berharap, agar dapat ditertibkan.

Menanggapi hal itu, Yosmeri berharap ada laporan tertulis yang disampaikan ke KSOP dan ditembuskan ke Gubernur Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar agar bisa ditindaklanjuti. (h/vie)

PAMERAN FOTO

Antara Memotret Sumatera Barat sejak 1948 PADANG, HALUAN — Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Sumatera Barat menggelar pameran foto, Rabu (27/12). Pameran foto itu diadakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 tahun kantor berita Indonesia tersebut.

Kepala Biro Antara Sumbar, Azhari, mengatakan, ada 27 foto karya pewarta foto Antara Sumbar yang dipamerkan di lantai 1 kantor Antara Sumbar pada pameran tersebut. Semua foto itu merupakan foto-foto pilihan terbaik, 10 di antaranya merupakan foto yang memenangi lomba foto jurnalistik tingkat nasional.

Antara foto, kata Azhari, telah memotret sejarah Indonesia sejak kantor berita itu berdiri pada 1937, yang saat itu berkantor di kantor berita Jepang, Domei. Salah satu foto karya pewarta foto Antara yang fenomenal adalah foto pembacaan teks proklamasi Indonesia oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1945. Momen bersejarah itu diabadikan oleh pewarta foto Antara bernama Alex Mendur dan Frans Mendur, dua bersaudara.

Sementara itu, di Sumbar, kata Azhari, Antara memotret berbagai

peristiwa sejak 1948. Waktu itu, Antara Biro Sumbar berkantor di Bukittinggi, lalu pindah ke Padang ke beberapa tempat, hingga kini menetap di Kantor Antara Biro Sumbar di Jalan Kampung Nias V Nomor 5, Alang Laweh, Padang.

“Antara hadir di Sumbar sejak 1948, saat agresi Belanda II, ketika pemerintahan darurat Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Bukittinggi,” ujarnya.

LKBN Antara, kata Azhari, memiliki sekolah dan galeri foto jurnalistik yan berdiri sejak tahun 1970-an. Dari sekolah tersebut telah lahir banyak pewarta foto andal Indonesia yang bekerja di Antara dan berbagai media massa.

Pada pameran foto kali ini, kata Azhari, Antara Sumbar menghadirkan foto-foto terbaik karya tiga pewarta foto Antara Sumbar, yakni Maril Gafur, Iggoy El Fitra, dan Arif Pribadi.

Foto-foto tersebut merekam kejadian yang terjadi di Sumbar sejak beberapa tahun yang lalu hingga yang terjadi pada tahun ini. Foto gempa Sumbar 2009 merupakan satu dari 27 foto yang dipamerkan pada pameran foto tersebut.

“Foto-foto yang dipamerkan ini banyak foto human interest, kemudian foto lingkungan hidup, pendidikan, pariwisata, dan lain-lainnya. Mengenai foto pariwisata, Antara Sumbar turut mendorong dan mendukung majunya pariwisata Sumbar karena foto merupakan salah satu cara mempromosikan pariwisata,” tuturnya.

Sementara itu, Maril Gafur, yang saat ini merupakan pe-

WALI Kota Padang, Mahyeldi, berbincang dengan jajaran redaksi Antara Sumbar setelah membuka secara resmi pameran foto Antara Sumbar di kantor berita tersebut, Jalan Kampung Nias V Nomor 5, Alang Laweh, Padang, Rabu (27/12). IST

warta foto Antara Sumbar paling senior, bercerita sedikit mengenai sejarah pewarta foto Antara Sumbar. Ia mengutarakan, pewarta foto Antara Sumbar pertama bernama Sahar BS, mantan kepala Biro Antara Sumbar dan mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar. Ia merupakan pewarta foto pada 1970-an yang sekaligus wartawan tulis. Setelah itu, ada pewarta foto yang bernama Bone Sutan Mantari.

Ada pun generasi setelah Bone, wartawan foto Antara Sumbar bernama M. Yunis, orang teknik di Antara Sumbar yang dikarirkan menjadi pewarta foto.

“Saya generasi keempat pewarta foto Antara Sumbar.

Setelah saya, ada Arif Pribadi,

lalu Iggoy El Fitra,” ucapnya.

Saat ini, kata Maril, ada tiga pewarta foto di Antara Sumbar, yakni ia sendiri, Arif Pribadi, dan Iggoy El Fitra. Selain itu, ada dua lagi pewarta foto pembantu.

Pengamat foto jurnalistik asal Sumbar, Muhammad Fitrah, menilai, 27 foto pada pameran foto Antara Sumbar itu merupakan foto-foto yang memiliki pesan dan kesan yang kuat dan bernilai tinggi dari segi foto jurnalistik. Ia berpendapat, foto-foto yang ditampilkan tersebut cukup mewakili gambaran Sumbar selama beberapa tahun terakhir, seperti foto gempar 2009, foto pendidikan, flora dan fauna, dan lain-lain.

“Fotonya berbicara, nilai jurnalistiknya tinggi,” ujar peraih  Redaktur: Rakhmatul Akbar

Anugerah Adinegoro 2010 itu.

Menurutnya, pada zaman android ini, saat semua orang punya kamera sendiri dan bisa memotret melalui ponsel, tantangan pewarta foto adalah kejelian mengambil momen yang berbeda dan m embuat foto jurnalistik yang lebih bagus daripada karya foto yang bisa dihasilkan oleh masyarakat umum.

“Diharapkan pewarta foto saat ini menghasilkan foto yang berbeda dari masyarakat agar foto-foto tersebut menjadi inspirasi masyarakat. Kalau tidak, pewarta foto akan kalah dengan masyarakat umum yang bisa mengabadikan momen yang terjadi di sekitarnya dengan menggunakan kamera ponsel,” tuturnya. (h/dib)     Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

3

SAMBUT TAHUN BARU

Ramayana Bertabur Mega Promo PADANG, HALUAN — Konsumen terlihat memadati Ramayana Plaza Andalas Padang.

Mereka sangat antusias untuk mendapatkan mega promo 20 persen hingga 75 persen dan special price yang sangat murah periode akhir tahun ini.

“Promo besar-besaran ini merupakan kegiatan rutin Plaza Andalas setiap akhir tahunnya. Tentunya bagi kami ini adalah cara untuk memanjakan konsumen dengan belanja murah dan meriah,” ujar Alex Sandi, Store Manager R66 Plaza Andalas pada Haluan, Rabu (27/12).

Promo yang ditawarkan hampir untuk semua produk yang dijual di Ramayan.

Adapun bentuk produk yang ditawarkan seperti promo tas dengan brand Palazzo diskon sebesar 50 persen plus 20 persen. Seperti harga sebelumnya Rp399.900 menjadi Rp160.000. Brand Tracker dengan harga sebelum diskon Rp599.900 menjadi Rp240.000. Untuk tas anakanak rata-rata dibandrol seharga Rp50.000, yang harga sebelumnya Rp100.000.

Untuk konsumen yang ingin memiliki alas kaki baru akhir tahun ini, segera saja merapat ke Ramayana.

Brand seperti Carvil ditawarkan promo 50 plus 30 persen. Carvil anak-anak seharga Rp 129.150 yang harga sebelumnya Rp 369.000.

Carvil untuk dewasa dibandrol Rp140.000 yang

www.harianhaluan.com

sebelumnya Rp 399.000.

Alas kaki brand Homyped, seperti sandal pria Homyped seharga Rp220.465 yang harga sebelumnya Rp629.900. Sepatu ank-anak dengan brand Homyped ditawar Rp137.970, yang harga sebelumnya Rp459.900.

Untuk sandal remaja Brand Polo dibandrol Rp88.000 yang harga sebelumnya Rp219.900. Brand JJ Shoes menjadi Rp190.000 padahal harga sebelumnya Rp379.900. Alas kaki dengan brand Trise menjadi Rp175.000, harga sebelumnya Rp349.900. Brand Watchout menjadi Rp244.000 yang sebelumnya dibanderol Rp489.000.

Untuk alas kaki brand Weston bagi perempuan dewasa dibandrol Rp129.900, sebelumnya seharga Rp249.900. sepatu anak brand Weston seharga Rp169.950, yang harga sebelmya Rp329.000. Untuk dewasa Weston ditawarkan seharga Rp184.950, harga sebelumnya Rp369.900.

Special price untuk alas kaki dengan brand Bata juga ditawarkan bagi semua jenis umur. Sandal dewasa hanya

seharga Rp99.900 hingga Rp149.900. untuk anakanak rata-rata dibanderol Rp129.900.

Untuk pakaian di lantai dua Ramayana Plaza Andalas merupakan tempat yang paling padat konsumennya. Adapun tawaran harga yang diberikan untuk berbagai merek seperti brand Viali Milano Baju Kaos sebesar Rp299.000 menjadi Rp60.000. Celana Jeans Brand Viali Milano seharga Rp135.000 dari harga sebelumnya Rp449.000. Sedangkan brand Triple Jeans ditawarkan Rp180.000 yang harga sebelumnya Rp429.000. Cravil Jeans seharga Rp159.000 dari harga sebelum promo sebesar Rp200.000. Gabriel Jeans dibanderol seharga Rp150.000 sedangkan harga sebelumnya Rp400.000. Setiap pembelian celana Brand LGS konsumen akan mendapat potongan harga sebesar Rp150.000, dan untuk pembelian baju LGS dengan membeli dua potong akan mendapatkan diskon sebanyak 30 persen.

Semenjak dibukanya promo menjelang akhir tahun ini, kunjungan konsumen terus meningkat setiap hari.

Untuk mengatasi animo masyarakat yang sangat tinggi ini, pihak Ramayana Plaza Andalas memperpanjang durasi penutupan setiap harinya. (h/mg-rei)

MEGA PROMO— PROMO—Konsumen antre di kasir Ramayana Plaza Andalas Padang. Sambut akhir tahun, Ramayana bertabur mega promo yang menarik konsumen. RENDI

SAMBUT TAHUN BARU 2018

One Night In Little China di GIP PADANG, HALUAN — Sebagai persembahan tutup tahun 2017, Grand Inna Padang (GIP) meluncurkan paket malam tahun baru dengan tema ‘One Night In Little China’. Acara khusus tersebut dibuat dengan nuansa dan berlatar oriental.

General Manager GIP, Mazri Tanjung didampingi Koordinator Pelaksana New Year 2018 Andy Azwar, Rabu (27/12) mengatakan, tema perayaan tahun baru kali ini dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada band, atraksi sulap, game, KIM, dorprize dan sederetan kegiatan lainnya.

“Nuansanya sesuai dengan tema yang kita usung yaitu Chenesse. Mulai dari menu makanannya hingga tersedia juga atraksi baronsai,” ujar Mazri.

Andy Azwar juga menambahkan, sambil menikmati hiburan, pengunjung akan disuguhi hidangan berkelas hotel bintang 4 dengan me-

nu-menu Asia yang lezat.

Mulai dari sapo tahu seafood, laksa Singapura, chicken kung pao, mie bakso malang, bebek Peking sambal mantah, Mongolian barbeque, prawn sate, cashewnuts brownies, apple crumble dan banyak lagi menu lainnya. Semua hasil racikan dari juru masak atau chef handal GIP. “Bagi tamu yang chek in malam tersebut akan langsung didatangi dan ditunggu oleh magiction. Mereka akan diberikan atraksi sulap, kemudian ada hadiah langsung juga,” terang Andy.

GIP yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Leading Hotel, membandrol tarif saat gala dinner tahun baru sebesar Rp350.000 per orang.

Kemudian, bagi tamu yang menginap, GIP memasang tarif Rp1,7 juta termasuk dua voucher gala dinner untuk dua orang.

KOORDINATOR Pelaksana New Year 2018, Andy Azwar didampingi Mega Sari saat jumpa wartawan, Rabu (27/12). WINDA

“Kita sengaja memberikan suguhan dan pelayanan yang maksimal di hotel kita.

Tamu yang datang bisa menikmati segala macam menu makanan dan hiburan saat diner,” tambahnya.

Untuk doorprize, Andy mengatakan telah menyiapkan berbagai macam hadiah menarik. Mulai dari tiket

pesawat Padang—Jakarta, Jakarta—Padang, tiket menginap hingga hadiah yang pastinya membuat puas tamu.

“Kita siapkan juga targetnya 350 porsi atau orang saat malam pergantian tahun tersebut. Kita berharap tamu dapat menikmati dan nyaman selama berada di hotel GIP,” pungkasnya. (h/win)

 Redaktur: Devi Diany     Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Tarif Listrik dan BBM Tidak Naik JAKARTA, HALUAN — Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan hingga Maret 2018 mendatang, seperti halnya BBM. Alasan Jonan pun sama, pemerintah hendak menjaga daya beli masyarakat sehingga harga perlu ditahan agar tidak naik.

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi paha belakang Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp38.000/Kg Rp21.600/Kg Rp9.900/Ltr Rp12.500/Kg Rp18.000/Kg Rp25.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

Update Terakhir 27 Desember 2017

Lingkar kar

JK Kumpulkan Menteri Bahas Ekonomi 2018 JAKARTA, HALUAN — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengadakan breakfast meeting tentang ekonomi pagi ini. Rapat untuk berdiskusi soal ekonomi Indonesia 2018. Rapat ini dilakukan di kediaman dinas JK, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/ 12/2017). Rapat ini dipimpin oleh JK. Beberapa menteri yang terlihat hadir adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. “Masing-masing menteri dan gubernur BI menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi nasional,” kata juru bicara JK, Husain Abdullah saat dihubungi.

Menurutnya, kegiatan pemerintah akan tetap berjalan seperti biasa hingga pergantian akhir tahun 2017 nanti. “Para menteri Jokowi-JK tetap beraktivitas seperti biasa hingga menjelang tutup tahun,” terangnya. Hingga pukul 08.40 WIB, rapat ini masih berlangsung dengan tertutup. (h/dtc)

ILUSTRASI

BUNGA HIAS — Gunawan melayani pembeli yang menyerbu dagangan bunga hiasnya sebagai hadiah bagi teman atau keluarga yang diwisuda. Bunga hias dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk ukuran sedang dan satu varian. RENDI

Bunga Hias Sumbang Omzet Rp2 Juta/Hari PADANG, HALUAN — Bagi para pelaku bisnis yang cerdas, situasi dan kondusi tertentu bisa saja menjadi momentum yang sangat berharga untuk meraup untung. Seperti yang dilakukan salah satu mahasiswa yang meraih omzet Rp2.000.000 sehari dari hasil penjualan bungga kertas hias untuk wisuda Adalah Syafrul Gunawan, mahasiswa Semester V Universitas Andalas Padang yang memanfaatkan momentum wisuda di UIN Imam Bonjol untuk menjual bunga kertas hias.

“Momen ini saya manfaatkan untuk berjualan bunga hias.

Biasanya konsumen membelinya untuk hadiah yang diberikan kepada orang yang wisuda,” kata Gunawan pada Haluan.

Bunga hias yang d ia jual merupakan hasil karyanya bersama dua orang temannya. Me-

reka menghabiskan waktu lebih kurang selama dua hari untuk membuat produk tersebut, khususnya bunga hias. Untuk boneka hias, mereka mengerjakannya selama satu minggu.

Untuk harga yang ditawarkan kepada pembeli, Gunawan membandrol dari harga Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk bunga hias yang ukuran sedang yang punya satu varian. Untuk bunga tiga varian atau warna dan ukuran lebih besar dibandrol seharga Rp15.000. Sedangkan bunga h ias plus satu boneka ukuran 15 hingga 30 centimeter, dibandrol seharga Rp50.000 hingga Rp70.000. Selain itu juga ada boneka wisuda ukuran 20 centimeter tiga buah seharga Rp100.000.

Gunawan mengatakan, semenjak pagi setelah Subuh, dia bergegas menuju lokasi untuk

mencari tempat yang strategis buat berjualan, Rabu (27/12).

Sampai pukul 16.30 WIB, Gunawan sudah bisa meraih omzet hingga Rp2.000.000.

“Alhamdulillah rezeki hari ini sangat memuaskan. Saya dan kawan-kawan bisa makan enak malam ini,” canda Gunawan pada Haluan.

Gunawan mengatakan, untuk modal usaha yang ia geluti khususnya dalam pembuatan bunga hias, hanya bermodalkan Rp.300.000 saja. Perihal jeli menangkap peluang bisnis, akhirnya dengan modal Rp300.000 Gunawan dan dua orang temannya mendapkan untung yang berlipat.

“Besokkan masih ada acara wisuda, dan tentu saja kami akan tetap berjualan besok dengan stok yang lebih banyak lagi,” tutup Gunawan. (h/mg-rei)

“Jadi harganya sama dengan periode tiga bulan terakhir,” ujar Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/12). Jonan menjelaskan, jika harga dinaikkan, dikhawatirkan daya beli masyarakat menjadi turun. ”Setelah itu nanti kita evaluasi lagi,” kata dia.

Dengan ketetapan tersebut, besaran tarif rata-rata untuk beberapa pelanggan listrik adalah rumah tangga 450 VA, tetap sebesar Rp 415 per kWh. Rumah tangga 900 VA tidak mampu seharga Rp 586 per kWh. Rumah tangga 900 VA mampu sebesar Rp 1.352 per kWh. Adapun pelanggan non subsidi (tarif adjustment), tetap sebesar Rp 1.467 per kWh. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus menerima konsekuensi keputusan ini. Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, pihaknya akan melakukan efisiensi agar PLN tetap mencatatkan keuntungan. Meski harga batubara masih belum stabil sedang tarif listrik tetap, Sofyan menyebut kondisi keuangan PLN masih baik.

“Cashflow kami masih cukup. Kami juga lakukan efisiensi,” ujar Sofyan di tempat yang sama, Rabu (27/ 12). Dengan ketetapan tersebut, besaran tarif rata-rata untuk beberapa pelanggan listrik adalah sebagai berikut, 1) Rumah tangga 450 VA, tetap sebesar Rp415 per kWh; 2) Rumah tangga 900 VA tidak mampu, tetap sebesar Rp586 per kWh; 3) Rumah tangga 900 VA mampu, tetap sebesar Rp1.352 per kWh; dan 4) pelanggan non subsidi (tariff adjustment), tetap sebesar Rp1.467 per kWh.

Sofyan juga mengatakan, PLN melakukan langkah efisiensi dengan cara zonasi batubara, menjaga kualitas batubara yang baik sehingga pasokan listrik juga bagus, dan melakukan penghematan ongkos produksi.

“Prinsipnya kami tetap lakukan efisiensi. Mana yang bisa kami tekan biayanya, kami lakukan,” ujar Sofyan.

Jaga Daya Beli Menurut Jonan, alasan utama pemerintah tidak menaikkan tarif listrik dan BBM adalah demi menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai daya beli melemah dengan adanya kenaikan itu.

“Penetapan pemerintah tidak naik ini karena satusatunya itu mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ucap Jonan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan telah menerima keputusan penetapan tarif dan berjanji melakukan berbagai efisiensi agar tsrif listrik bisa terjangkau.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik juga mengatakan hal serupa. Pihaknya bakal melakukan langkah efisiensi agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

“Satu yang klasik. Misal kalau dulu pemakaian material 100, kita turunkan ke 90, 80. Kedua, soal harga.

Nanti kita ceritakan di Januari berapa efisiensinya 6 bulan terakhir. Ketiga, mengubah model bisnis, yang tadinya di-stock, kita enggak stock lagi, itu lebih murah dan cash flow lebih baik. Itu banyak kita lakukan di kilang dan downstream,” sebut Elia. (h/rol/kcm)

60.000 Ponsel Vivo Terjual di Sumbar

GENERAL Manager Vivo Sumbar, Murphy (kanan) bersama seorang karyawan memperlihatkan ponsel Vivo di kantor distributor sekaligus pusat servis Vivo Sumbar, Jalan Samudera Nomor 16, Padang, Rabu (27/12). Pada 2017, Vivo berhasil menjual 60.000 ponsel di Sumbar. HOLY ADIB

PADANG, HALUAN — Vivo berhasil menjual 60.000 ponsel di Sumbar pada 2017.

Meski demikian, Vivo mengaku rugi secara bisnis karena banyaknya nilai investasi yang digelontorkan untuk promosi merek (branding).

General Manager Vivo Sumbar, Murphy, mengatakan, penjualan ponsel Vivo di Sumbar pada tahun ini 4.000—5.000 ponsel per bulan atau 60.000 ponsel per tahun. Penjualan tersebut 6 kali lipat daripada penjualan 2016. Pada 2016, penjualan ponsel Vivo di Sumbar 100—200 ponsel per bulan.

Ponsel Vivo yang paling banyak terjual pada 2017 di Sumbar adalah V7 seharga Rp3.599.000, dan Y53 seharga Rp1.899.000. V7 menyumbang 20 persen terhadap penjualan, sedangkan Y53 berkontribusi 40 persen terhadap penjualan ponsel Vivo.

“Dua merek ini paling laris di Sumbar,” ujar Murphy dalam bahasa Mandarin kepada Haluan di kant or distributor sekaligus pusat servis Vivo Sumbar, Jalan Samudera Nomor 16 Padang, Rabu (27/12). Saat berbincang dengan Haluan, ia dibantu asistennya, Apwww.harianhaluan.com

riany, yang menerjemahkan perkataannya ke dalam bahasa Indonesia.

Murphy menjelaskan, ada beberapa faktor penunjang tingginya angka penjualan Vivo di Sumbar pada 2017. Pertama, besarnya nilai investasi untuk promosi merek, yakni Rp10 miliar. Promosi tersebut berupa pembuatan etalase bermerek Vivo di toko ponsel mitra Vivo (450 toko) dan toko Vivo (6 toko), neon box, baliho, dan iven.

“Makin banyak branding, ingatan orang tentang Vivo makin kuat,” ucap pria berkebangsaan Cina tersebut.

Faktor kedua, kata Murphy, bertambahnya jumlah sumber daya manusia (SDM) Vivo di Sumbar. Pada 2016, SDM Vivo Sumbar berjumlah 60 orang, sedangkan pada 2017 berjumlah 300 orang. Sementara itu, faktor ketiga adalah keberadaan pusat servis di kantor pusat Vivo Sumbar di Padang yang dibuka mulai Mei. Adapun faktor keempat adalah terpacunya semangat karyawan dengan penerapan tiga skema, yakni gaji pokok, insentif dari tercapainya target penjualan, dan penghargaan dari capaian target pen-

jualan merek tertentu.

“Kami juga memberikan punishment (hukuman) bagi karyawan yang target penjualannya tidak tercapai, yakni eliminasi. Evaluasi kinerja karyawan ini dilakukan sekali dua atau tiga bulan,” tuturnya.

Rencana 2018 Pada 2018, Vivo Sumbar, kata Murphy, pihaknya menargetkan penjualan sekitar 15.000 ponsel per bulan atau 200.000 ponsel per tahun.

Target tersebut tiga kali lipat daripada target penjualan pada 2017.

Ia menyebutkan, pada 2018, produk andalan untuk mencapai target penjualan tersebut, selain mengandalkan produk harga murah, yakni seharga sekitar Rp1 juta, seperti Y53 yang nanti ada penggantinya, Vivo juga akan fokus menjual ponsel seharga Rp3—4 juta ke atas.

Untuk mencapai target penjualan, pihaknya melakukan beberapa langkah.

Pertama, menambah SDM hingga mencapai 500 orang.

Kedua, meningkatkan manajemen tim dengan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan penghargaan

terhadap SDM, sekaligus memperketat evaluasi kinerja SDM. “Pada 2018, Vivo Sumbar masih akan fokus ke branding meski tidak lagi menjadi fokus utama. Nilai investasi branding akan dikurangi karena sudah menggelontorkan dana yang besar u ntuk investasi bran ding pada 2017. Makin ke depan, nilai investasi branding akan terus dikurangi,” ujarnya.

Pangsa pasar Bicara mengenai pangsa pasar, Murphy mengatakan, pangsa pasar Vivo di Sumbar pada 2017 sebesar 10 persen.

Pangsa pasar tersebut cukup besar karena ada sepuluh merek ponsel yang bersaing di pasar bisnis ponsel di Sumbar. Pada 2018, pihaknya menargetkan p angsa pasar 15 persen. Menurutnya, target tersebut adalah target wajar yang bisa dicapai karena makin ketatnya persaingan penjualan ponsel di Sumbar dengan makin banyaknya muncul produk ponsel dari berbagai merek.

Sebagai perusahaan, pihaknya punya target untuk menguasai pangsa pasar bisnis ponsel di Sumbar.

Murphy membeberkan, pihaknya menargetkan jadi penguasa pangsa pasar bisnis ponsel di Sumbar pada 2019, yakni 25 persen pangsa pasar. (h/dib)

ILUSTRASI

 Redaktur: Devi Diany

 Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI

KAMIS, 2017 KAMIS,28 27DESEMBER OKTOBER 2016 10 Akhir1438 1439HH 26Rabiul Muharram

5

Kita, Sampah, dan Kekuasaan Sepeda Motor dan Kecelakaan

S

ALAH satu berita di halaman pertama Haluan edisi hari ini, memuat tentang jumlah korban tewas kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Sumatera Barat selama tahun 2017 (hingga pekan ke tiga Desember 2017).

Ternyata, jumlah korban tewas masih cukup besar, yakni 538 orang dari 2.745 kasus laka lantas. Jumlah korban tewas di jalan sepanjang tahun ini, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016 silam, ada 525 orang tewas di jalan dengan kasus kecelakaan yang sebenarnya lebih banyak dibanding tahun 2017, yakni 2.809 kasus.

Artinya, dalam satu hari nyaris lebih dari satu orang yang meninggal akibat laka lantas di Sumatera Barat. Pengendara sepeda motor masih mendominasi kejadian kecelakaan lalu lintas tahun ini. Belajar dari pengalaman tahun ini, pihak kepolisian perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi berkendara yang aman di tahun 2018 mendatang. Dari data, jumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan selama tahun 2017 sebanyak 3.442 unit, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 3.379 Dari data-data kasus laka lantas dan juga data korban yang tewas di atas, tentu perlu evaluasi dan solusi yang komprehensif yang harus diambil, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat. Ada juga yang menarik dari data di atas. Ternyata di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah kendaraan bermotor yang begitu banyak, bahkan lebih 10 kali jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat, jumlah korban tewasnya ternyata hanya selisih tipis. Sumatera Barat 595 orang, sedangkan DKI Jakarta 668 orang (data tahun 2013).

Di Sumatera Barat, korban tewas didominasi oleh pengendara sepeda motor. Sedangkan usianya, 60 persen 16-30 tahun. Berkaca dari data itu, tentu perlu peningkatan safety pada pengendara sepeda motor. Penggunaan helm standar, tak bisa lagi ditawar-tawar.

Termasuk juga mengingatkan kepada pengen dara sepeda motor untuk tidak kebutkebutan, apalagi balapan di jalan raya.

Karena akibatnya sangat fatal.

Berikutnya, kelaikan kendaraan bermotor untuk semua jenis perlu dievaluasi dan diawasi secara ketat. Karena sebagian laka lantas juga disebabkan tidak laik jalannya kendaraan bermotor tersebut, baik itu sepeda motor, minibus, bus, truk dan lainnya.

Pengawasan dan ketegasan para orang tua, terhadap anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor juga diperlukan.

Selain itu, kondisi jalan yang tidak memadai, seperti ukuran yang sempit dan berlubang serta tidak dilengkapi rambu yang cukup, juga turut menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Tingginya angka kecelakaan dan juga jumlah korban tewas laka lantas di wilayah Pasaman Barat, salah satu penyebabnya, karena jalan sempit dan buruk.

Sempitnya jalan sangat terasa, mulai dari perbatasan wilayah Kabupaten Padang Pariaman hingga Simpang Empat, Pasaman Barat. Ini sering menjadi pemicu kecelakaan.

Truk-truk besar pembawa sawit dan CPO sulit berpapasan dengan kendaraan lainnya di jalur tersebut. Salah satu pengendara mesti rela menjatuhkan sebelah roda kendaraannya ke tanah saat berpapasan.

Persoalan ini tidak saja jadi PR bagi kepolisian, tetapi semua pihak yang terkait.

Terutama Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Pasaman Barat melalui SKPD-SKPD terkait dengan persoalan tersebut. Mudahmudahan perbaikan kualitas jalan, prioritas pada kelaikan jalan kendaraan bermotor dapat menekan angka laka lantas dan juga korban tewas selama tahun 2018 ini. (*)

HALUANISME  2 Januari Bukan Cuti Bersama  Jangan cari alasan lain untuk libur  JK Kumpulkan Menteri Bahas Ekonomi 2018  Kumpul terus pak, yang harga tetap naik

www.harianhaluan.com

S

EKILAS, urusan sampah terdengar sangat receh.

Ibarat memandang pemulung, sampahpun kerabkali dianugerahi pandangan sebelah mata. Namun tetiba saat banjir mengepung kota, saat beberapa jam setelah hujan lebat, betapa gundahnya hati melihat imbas yang diakibatkannya. Air gagal mengalir ke saluran-saluran yang semestinya gegara mandek. Kemudian air membawa banyak sampah ke permukaan. Bau tak sedap, pemandangan tak indah lagi, dan sumpah serapah mengiringi. Kemudian sampah tetiba jadi tersangka.

Dalam konteks ini, saya menemukan urgensi kampanye Rumah Sarok yang belum lama ini disosialisasikan oleh Faldo Maldini, sekaligus didukung oleh Wilda Yanti dan beberapa tokoh pengelolaan sampah kenamaan Sumbar.

Jikalah kampanye semacam ini adalah bagian dari literasi politik Faldo Maldini, mengingat beliau juga santer dikabarkan akan maju sebagai salah satu calon Walikota Padang, maka di mata saya, ini adalah genre kampanye yang sejatinya harus ditiru oleh semua kandidat lainya. Ada masalah yang diangkat ke publik dan ditawarkan obatnya sekaligus.

Bukankah seharusnya memang demikian para calon pemimpin memperkenalkan diri, visi misi, dan mimpinya kepada publik?

Tapi baiklah, kita kembali ke topik semula. Urusan sampah hari ini bukan lagi urusan sepele, apalagi untuk masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, penting kiranya merekayasa perilaku (behavioral engineering) masyarakat agar lebih aware terhadap masalah yang satu ini. Selain itu, pemerintah pun kian hari kian dituntut untuk memperlengkapi berbagai fasilitas publik terkait distribusi dan pengolahan sampah biar tidak menimbulkan

efek negatif yang jauh lebih destruktif di kemudian hari seperti banjir dan sejenisnya.

Namun memang secara makro belum terlihat usaha komprehensif ke arah sana.

Boleh jadi karena bangsa ini terlalu sibuk dengan hiruk pikuk politik yang tak pernah habis-habisnya dan tekanan ekonomi yang juga tak kalah hebatnya sehingga urusan sampah hanya menjadi urusan publik ketika banjir hampir mendekati leher di kota-kota besar atau ketika pembesarpembesar mulai terganggu aktifitas kesehariannya lantaran imbas-imbas keamburadulan pengelolaan sampah.

Tentu saja dalam kepentingan tertentu ada satu dua usaha secara nasional yang mencoba merekayasa perilaku masyarakat terkait usaha pengurangan produksi sampah, sebut saja misalnya pengaturan kresek berbayar yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Ketika itu, pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup sempat menggalakan kantong plastik berbayar untuk mengendalikan sampah plastik.

Namun sejak awal pemberlakuan kebijakan tersebut, memang banyak pihak yang pesimis terkait imbas positifnya, termasuk terkait dengan optimisme tercapainya tujuan kebijakan tersebut, mengingat kecilnya skope kebijakan dan tidak jelasnya peru ntukan pemungutan dana kresek tersebut. Dan hasilnya, sampai saat ini pun tak jelas juntrunganya.

Banyak pertanyaan yang muncul sejak awal, terutama terkait penyelenggaraan plastik berbayar yang hanya dilakukan pada ritel tertentu. Padahal persoalanya, jika diasumsikan bahwa sebagian besar konsumen yang berbelanja di toko ritel adalah masyarakat kelas menengah atas, maka ada kemungkinan kelompok ini masih tetap bisa mem-

RONNY P SASMITA bayar berapa pun jumlah kantong plastik yang mereka bu tuhkan saat berbelanja.

Dengan asumsi demikian, akhirnya perubahan perilaku konsumen untuk mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik berkemungkinan besar tidak akan tercapai. Bahkan ketika itu, ada indikasi bahwa kebijakan tersebut hanya pembodohan publik semata dimana pemerintah dan pengusaha tertentu terkesan sedang bersiasat atau “kong kalikong” untuk meraub dana dari masyarakat entah untuk kepentingan apa dan siapa.

Terkait perilaku publik terhadap sampah, menurut Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), terdapat beberapa pembagian perilaku masyarakat kota di beberapa kota di Indonesia.

Rincianya adalah sebanyak 1,5 persen membuang sampah ke laut; membuang ke kali/got sebanyak 5,3 persen; membakar sampah 24,8 persen. Selanjutnya, ada sebanyak 1,4 persen masyarakat yang menimbun sendiri sampahnya; sementara yang diangkut petugas untuk dibuang ke TPA/TPS sebanyak 63,9 persen; dibuat menjadi

kompos sebanyak 1,1 persen; dan didaur ulang hanya sebanyak 0,6 persen.

Sementara itu, di Indonesia, jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.921 ton per hari.

Artinya, setiap penduduk Indonesia secara rata-rata membuang sampah padat sebesar 0,85 kilogram (kg) setiap hari.

Dengan demikian, jika dipadukan dengan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah di atas, maka total sampah yang dihasilkan secara nasional hanya 80 persen yang berhasil dikumpulkan, dan sisanya terbuang mencemari lingkungan.

Sisa 20 persen bukan lah jumlah sedikit. Belum lagi jika sampah yang 80 persen yang berhasil dikumpulkan tidak terkelola dengan baik. Karena terkumpulkan tidak berarti urusan selesai. Masih banyak masalah yang muncul sampai hari ini terkait pengelolaan sampah di TPA, misalnya, mu lai dari status lahan, kualitas teknologi, sampai kepada relasi TPA dengan masyarakat sekitar.

Secara global, masih menurut data PSKK, volume sampah di kota-kota besar di dunia saat ini telah menghasilkan 1,3 miliar ton sampah setiap tahunnya, dan akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Volume tersebut mengalami kenaikan sekitar 77 persen dari realisasi tahun 2016, yang tercatat sebanyak 1,3 miliar ton. Dan mayoritas kenaikan jumlah sampah tersebut terjadi di kota-kota berkembang. Tentu Indonesia adalah salah satu negara dengan kota-kota yang akan mengalami kenaikan drastis tersebut, mengingat besarnya tingkat konsumsi dalam negeri dan besarnya angka migrasi ke daerah perkotaan yang tidak disertai dengan perbaikan kualitas pemahaman (literasi) terhadap sampah dan perluasan fasilitas pendukung pengelolaan sampah.

Saya kira, sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang, perlu kebijakan yang terintegrasi di antara semua stake holder, terutama antara pusat dan daerah terkait pembagian wewenang dan porsi anggaran, untuk terus mengendalikan laju pertumbuhan sampah, terutama dari sisi perluasan pengetahuan terkait sampah. Secara teknis, perlu ada singkronisasi kurikulum dan bahan ajar di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat terbawah dampai pada tingkat tertinggi, layaknya pengetahuan tentang antikorupsi, misalnya. Dan dalam konteks regulasi, ada pengaturan sanksi yang tegas dan jelas, jika diperlukan ada satgas khusus yang mengawasi, terutama di tingkat perkotaan,

sehingga bisa memberikan rasa was-was terhadap perilaku yang tak sesuai dengan aturanaturan sampah yang ada.

Pendek kata, pengolahan Sampah merupakan bagian dari penanganan sampah yang menurut UU No. 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Secara rinci berarti bahwa pengolahan sampah meliputi aktifitas mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi). Pengolahan sampah yang dapat dilakukan berupa pengomposan, r ecycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi), dan lain-lain. Dengan kata lain, pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi.

Nah, idealitas UU dengan realitas sampah berserta perilaku terhadap sampah memang harus segera dipertemukan, mengingat pertumbuhan sampah yang begitu besar di tengah kelengahan publik dan keacuhan pemerintah yang juga tak kalah mengkhawatirkanya.

Harus ada kebijakan antisipatif secara makro dan mikro, nasional dan lokal, yang lebih bisa menyamai pertumbuhan pesat sampah.

Jika tidak, bukan saja akan menjadi masalah di setiap kota-kota besar yang imbasnya sangat mengkhawatirkan, banjir yang terlalu sering atau penampakan kota yang kian amburadul, juga akan mengganggu aktifitas ekonomi beserta ketentraman kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu, penting kiranya pemerintah di semua lini menjadi para pihak yang terlebih dahulu aware terjadap efek negatif bertumbuhpesatnya sampah.

Dan apa yang sudah dimulai oleh Faldo Maldini adalah apa yang seharusnya juga sudah didahului oleh pemerintah-pemerintah daerah. Jika tak berani berbicara sampah, jangan terlalu pede untuk mengkritisi banjir. Berbicara banjir, urusan drainase sebenarnya hanya satu hal. Karena di sisi yang lain, urusan sampah adalah hal lain yang tak kalah penting. Dan Faldo Maldini memulainya dari hal lain tersebut, yang nyaris tak tercium oleh kandidat-kandidat lain. Di mana mereka selama ini? Bukan kah mereka selalu hadir di pojokan lembaran utama koran-koran? Apakah hadir sekedar hadir, tapi tak berguna? Sayang sekali ya Penulis adalah Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (ECONACT)

Pungut Biaya Yth Bapak Kepala Disdukcapil Kota Padang, mohon sosialisasikan pada petugas kelurahan agar tak memungut biaya apapun saat melayani masyarakat mengurus surat menyurat. Sebab setau kami itu sudah tak dibolehkan, tapi sayangnya hingga sekarang masih ada kelurahan di Kota Padang yang stafnya memungut b iaya saat memberikan pelayanan pada masyarakat.

085364040***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

POLITIK

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MUFTIE KHAWATIRKAN BATAS WAKTU

Persyaratan Pendaftaran Parpol Rumit PADANG, HALUAN — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Muftie Syarfie mengkhawatirkan batas waktu penyerahan hasil Laporan Harta Kekayaan Penjabat Negara (LHKPN) dari KPK terlalu mepet, dengan waktu masa perbaikan berkas pendaftaran calon.

Mufti Syarfie menjelaskan, waktu pendaftaran calon itu ke KPU sekitar 7 hingga 9 Januari 2018, kemudian ada masa perbaikan berkas. Dalam waktu perbaikan berkas itu hingga tanggal 18 Januari misalnya, hasil LHKPN dari KPK itu belum juga keluar. Hal itu jelas akan membuat calon bisa tidak

diterima pencalonannya.

Hal yang sama juga katakan Wakil Ketua DPD II Golkar Padang, Yosrizal Efendi yang mengkhawatirkan akibat dari waktu yang diberikan. Untuk itu, ia menghimbau ke KPU agar segera mensosialisikan atau mempubilkasikan melalui media mas-

sa yang tujuannya segera meminta parpol yang akan m engusung calon untuk segera melakukan pengisian berkas LHKPN sebagai syarat pendaftaran pencalonan.

Ketua PBB Padang, Zulkifli Aziz memberikan pandangan, soal rumitnya regulasi dalam syarat pencalonan dan syarat calon. Dokumen yang mesti disiapkan sangat banyak dan lintas instansi atau lembaga.

“Saat ini, pemerintah tengah memangkas rantai birokrasi.

Kenapa KPU semangatnya malah makin memperpanjang birokrasi.

Lihat sajalah syarat calon dan pencalonan ini. Banyak sekali yang

mesti dilengkapi,” terang Zulkifli.

Terlebih, rentang waktu masa perbaikan berkas syarat calon, hanya dua hari setelah penetapan Paslon. Menurutnya, hal ini bisa menggagalkan Paslon, karena mungkin saja calon yang akan diusung, baru disepakati di menitmenit akhir. Untuk itu, ia mengingatkan KPU Padang, agar menyuarakan hal ini ke tingkat pusat.

Mendapati pertanyaan itu, Anggota KPK RI Amelia Rosanti justru meminta parpol yang akan mencalonkan kandidat nya untuk segera mengisi laporan LHKPN tersebut. Karena dalam proses pemeriksaan LHKPN itu, KPK

setidaknya butuh waktu dua minggu setelah berkas LHKPN calon diterima KPK. “Baru setelah itu tanda terima kami keluarkan. Kami berharap keluarnya tanda terima itu tidak terlalu mepet dengan jadwal penetapan calon nantinya,” ujar Amelia beberapa waktu lalu.

Laporan LHKPN ini dimulai tiga bulan sebelum pendaftaran. Artinya bisa dimulai dilakukan saat ini oleh bakal calon. bila ada diantara calon pernah melaporkan LHKPN nya pada setahun atau enam bulan belakangan, itu tidak berlaku lagi.

“Berkas LHKPN yang diakui adalah data isian yang dibuat tiga

bulan sebelum pendaftaran ke kpu,” tegas Amelia.

Terpisah, saat dihubungi Selasa (26/12) Ketua KPU Kota Padang Muhammad Sawati mengatakan, apa yang disampaikan oleh sejumlah partai politik saat ini sedang dibahas dan dicarikan solusinya. Ia juga mengaku, sudah menyampaikan persoalan tersebut ke KPU RI untuk ditindaklanjuti.

“Memang itu menjadi perhatian kami, dan ditakutkan akan berpotensi menjadi persoalan nantinya. Makanya saat ini kami sedang membahasnya, dan kami sudah sampaikan ke pusat,” pungkasnya. (h/rin)

KPU Padang Sediakan Tempat Rrepresentatif PADANG, HALUAN — Dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang akan membuka pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) walikota dan wakil untuk Pilkada serentak 2018 mendatang.

KPU akan memberikan pengumuman jelang hari pendaftaran bagi Paslon, yang dimulai dari tanggal 1 hingga 7 Januari 2018. Selanjutnya, pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2018, merupakan jadwal pendaftaran Paslon ke KPU Padang.

Sementara, penetapan paslon dan pengundian nomor urut akan dilakukan pada 12 hingga 13 Februari 2018.

“Lokasi pendaftaran yang representatif, akan kita siapkan di kantor KPU Padang, Jl Syekh Umar Kalil, Lapau Baanjuang No 42A Padang, untuk menanti Paslon walikota dan wakil walikota Padang yang diusung gabungan partai politik atau calon perseorangan,” ungkap Koordinator Divisi Teknis KPU Padang, Candra Eka Putra, beberapa waktu lalu.

Untuk syarat pencalonan dan calon, semua form-nya telah disiapkan oleh KPU Padang. Paslon beserta Parpol pengusung, tinggal mengisi form yang sudah disediakan.

“Form yang kita siapkan ini dalam bentuk hard copy dan soft copy. Kami di KPU berharap, Rakor ini bisa menghilangkan keragu-raguan dalam mengisi Form ini nantinya,” terang Candra.

Sementara itu, Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan hal yang senada, bahwa KPU akan berusaha memberikan tempat yang nyaman dan kondusif bagi pasangan calon mendaftar ke KPU nanti beserta partai politik dan para simpatisan nanti. (h/rin)

ICMI Tampilkan Islam yang Ramah PADANG,HALUAN — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengajak umat muslim saat menyuarakan pendapatan dan membela agama Islam harus secara ramah.

Bukan dengan keras, karena terpancing amarah. Sebab saat ini, dunia sedang sedang menghadapi gerakan anti islam atau Islamophobia.

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan, semua partai anti islam di Eropa, selama 5 tahun terakhir selalu menang.

Jadi di Amerika Serikat (AS) juga demikian.

Ada perasaan umum anti-Islam. Karena disebabkan banyak kasus di Timur Tengah, salah satunya Palestina yang tidak selesaiselesai.

“Jadi muncullah gerakan radikal. Cara kita memunculkan islam tidak rahmatan lil alamin,”ujar Jimly di Gedung DPRD Sumbar saat pertemuan ICMI dengan ormas, tokoh agama dan perwakilan universitas, Minggu (24/12).

Dikatakan Jimly, untuk menampilkan Islam secara ramah yakni dengan berpandangan terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Karena saat ini apa saja yang berbau Islam untuk orang di luar negeri pasti dicurigai. Sebab, ada banyak masalah yang mengatasnamakan agama Islam. (h/mg-mel)

BERSAMA — Pengurus DPW PPP Provinsi, foto bersama dengan pengurus DPC PPP Bukittinggi dan Pengurus DPC PPP Agam dan Padang Panjang usai kegiatan pembukaan LKKD di Rocky Hotel Bukittinggi, Selasa (26/12). GATOT

Inacor: Anies Harus Sapu Bersih Birokrat Zaman Old JAKARTA, HALUAN — Berbagai problem dan keluhan masyarakat DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan masih terus terjadi, khususnya di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan p ublik lainnya.

Ditengarai, Pemprov DKI Jakarta masih banyak diisi birokrat lamban dan kolot, yang tak adaptif dengan keinginan gubernur baru.

“Banyak informasi dan data masuk ke kami terkait kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, maraknya pemberitaan SMPN 32 roboh dan sekolah bobrok lainnya, manajemen kesehatan yang buruk saat kasus difteri, banjir di berbagai titik perumahan warga hingga penanganan PKL Tanah Abang yang menimbulkan masalah baru, menandakan kurangnya sinergisitas dan akselerasi antara pimpinan dengan jajarannya,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Against Corruption (Inacor), Ricky Tamba kepada media, Minggu.

Saran Inacor, Gubernur Anies harus menjalankan kewenangan prerogatifnya untuk mencopot dan mengganti para kepala dinas serta pelaksana teknis yang masih mewarisi gaya kepemimpinan lama, sibuk berpolitik pencitraan dan banyak seremonial lips service.

Bila berlarut-larut, perhimpunan aktivis antikorupsi tersebut khawatir bahwa Anies akan gagal memenuhi janji “Maju Kotanya Bahagia Warganya.” Padahal, masih banyak sumber daya manusia yang muda, kekinian, cerdas dan inovatif yang layak dipasang dalam banyak posisi strategis di Pemprov DKI Jakarta. Gaya Anies yang lebih desentralistik humanis membutuhkan barisan birokrat dengan kemampuan analisa sosial dan mobilitas yang mumpuni. “Sekarang ini era cyber milenials, jangan menunggu laporan bawahan baru rapat entah kapan geraknya. Aspirasi dan keluhan warga bisa dimonitoring dan dipenuhi cepat dengan memantau

media sosial dan berita media yang masif. Gaya zaman old sudah tak laku lagi, warga memilih Anies karena berharap banyak pembenahan dari era sebelumnya,” tegas Ricky.

Dia berharap, Anies berikan efek kejut tegas dengan mencopot Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan dan beberapa Wali Kota yang berkinerja buruk. Kemudian disusul dengan pelantikan gerbong besar jajaran lainnya setelah melalui kajian matang Baperjakat DKI Jakarta. Selain itu, Anies harus banyak terjun keliling ke kelurahan se-Jakarta, tak hanya sibuk beretorika di berbagai forum dan media. “Rakyat mengamati kerja Gubernur Anies. Kebijakan yang baik pasti akan didukung, selama bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan pencitraan. Anies harus oper gigi dan gas pol jajaran zaman now, Anies harus sapu bersih birokrat zaman old!” pungkas Ricky Tamba dilansir siagaindonesiacom. (h/*)

ANIES BASWEDAN

Jumhur: Indonesia Bukan untuk Asing

JUMHUR HIDAYAT www.harianhaluan.com

BANDUNG, HALUAN — Jelang Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) 27 Juni 2018, tak hanya marak dengan manuver para kandidat, tapi juga digelar berbagai panggung kerakyatan bernuansa etnik Sunda, guna menyuarakan keprihatinan orangorang Sunda.

Salah satunyadideklarasikan Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), sekaligus memperingati Konferensi Meja Bundar (KMB) ke-68. Bertempat di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jalan Dipati Ukur Nomor 48, Bandung, tampak hadir beberapa tokoh, antara lain Mohammad Jumhur Hidayat, Tjetje Hidayat Padmadinata, Iwan Sulandjana, Tatang Zaenudin, Mulyadi, Dindin Maolani, Prof. Karim Suryadi, Andri P. Kartaprawira, KH. Ayi Hambali, serta berbagai elemen lintas sektoral lintas generasi. “ Dalam konstitusi UUD 1945,

ada kata-kata ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.’ Saya melihat Indonesia merdeka tidak sama dengan negaranegara lain. Ada intervensi spiritual, yang hal tidak mungkin jadi mungkin,” ujar Jumhur Hidayat membuka pidato sambutan, Rabu (27/12/2017).

Dia menerangkan, Simon Bolivar tokoh di Amerika Latin, berjuang untuk kemerdekaan satu benua, tapi begitu merdeka menjadi puluhan negara, padahal sama-sama dijajah Portugis dan Spanyol.

Demikian pula tetangga Indonesia, yakni Malaysia, Brunei dan Singapura, dijajah Inggris tapi merdeka sendiri-sendiri. Juga di Bangladesh, India, Pakistan hingga Afrika dan belahan dunia lainnya,

yang merupakan satu daratan tapi merdeka sendiri-sendiri. “Indonesia negara terpisah-pisah dari banyak kerajaan yang berdaulat secara kekuasaan, tapi ketika Bung Karno proklamasikan kemerdekaan, pada bergabung dengan negara proklamasi. Kalau waktu itu Sultan Ternate tak mau bergabung dengan NKRI apa Bung Karno bisa kirim mitraliur dan tentara ke sana? Tidak bisa.

Kalau Mataram, Aceh, Pontianak, Dayak dan sebagainya sendirisendiri, apa bisa mereka dipaksa untuk bergabung d engan Indonesia? Tapi tiba-tiba bergabung menjadi Indonesia. Ini keajaiban, ada hasrat utk bersatu,” tegas tokoh buruh tersebut.

Jumhur merasa prihatin atas situasi kekinian yang semakin jauh dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Dia mengatakan bahwa dulu ada semboyan “Semua untuk satu, satu untuk s emua,” yang

diwujudkan dalam semua kekuasaan daerah lokal untuk satu Indonesia hingga NKRI berdiri. Seharusnya setelah Indonesia berdiri, diabdikan untuk semua warganya.

Mantan narapidana politik di Nusakambangan itu menyambut baik Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), karena memperjuangkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bukan sesuatu yang haram, tetapi mulia.

Acar a disemarakkan dengan kehadiran berbagai pimpinan partai politik Jawa Barat dan ormas seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, KPJB, Manggala Garuda Putih, Paguyuban Emas Prabowo Subianto, Jaguar 08, Paguron Silat Kabuhun Kabuyutan Geger Kalong, Wirayudha Karaton Sumedang Larang, Gerakan Hejo, juga para budayawan dan seniman Sunda yang t urut menggelar berbagai kesenian dan kebudayaan khas Jawa Barat. (h/rel)

 Redaktur: Dodi Nurja     Layouter: Irvand

UTAMA 2 Januari Bukan Cuti Bersama JAKARTA, HALUAN — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan, tanggal 2 Januari 2018 bukan merupakan hari cuti bersama. Oleh karena itu, semua aparatur sipil negara ( ASN) wajib masuk kerja pada tanggal tersebut.

Penegasan ini disampaikan Asman Abnur terkait banyaknya pertanyaan yang diajukan sejumlah pihak apakah tanggal 2 Januari 2018 merupakan cuti bersama atau tidak. “Bagi yang nekat tidak masuk kerja, ada sanksi yang telah menanti,” kata Asman seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (27/12).

Asman menjelaskan, ketentuan cuti bersama sudah diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/Skb/MenpanRb/09/2017. Selain Asman, surat itu ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 22 September 2017.

“Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018 dan 5 hari untuk cuti bersama. Tidak dicantumkan dalam SKB itu bahwa tanggal 2 Januari merupakan cuti bersama,” ucap Asman.

Oleh karena itu, Asman memastikan ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja pada tanggal 2 Januari. Sanksi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur

dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. “Di situ sudah jelas dirinci bagi PNS yang melanggar ada sanksi. Semuanya sudah rinci, prosesnya sudah jelas,” ujar Asman.

Secara keseluruhan, pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2018. Keputusan tersebut ditetapkan setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). “Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/MenpanRb/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018,” dikutip dari siaran pers yang diterbitkan Biro Hukum, Informasi & Persidangan Kemen-

terian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan, Selasa (3/10).

Keputusan libur nasional dan cuti bersama 2018 ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Penerbitan keputusan bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Adapun jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari. Rinciannya, Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak 5 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal. (h/ben)

538 Orang....................................... Dari Halaman. 1 kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Sumbar mengalami lonjakan di sepanjang tahun 2017 ini, dibanding tahun lalu. Peningkatan jumlah korban jiwa justru terjadi ketika angka kecelakaan lalu lintas menurun sepanjang tahun 2017. “Ini menjadi bahan evaluasi bagi jajaran kepolisian untuk tegas pada pengguna jalan supaya menggenakan alat keselamatan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas,” jelasnya.

Djihartono mengungkapkan, pengendara sepeda motor masih mendominasi kejadian kecelakaan lalu lintas tahun ini. Belajar dari pengalaman tahun ini, pihak kepolisian menegaskan untuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi berkendara yang aman di tahun 2018 mendatang. “Akan dicarikan solusinya. Dari tahun ke tahun, sepeda motor selalu menjadi momok,” paparnya.

Khusus untuk Operasi Ramadniya 2017 di lingkungan Polda Sumbar yang digelar mulai 30 Juni hingga 3 Juli 2017 lalu, kata Djihartono, sedikitnya tercatat 91 kasus kecelakaan. Polres Padang Pariaman masih menem-

pati posisi teratas dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada arus mudik dan balik dengan 16 kasus.

Menyusul dibawahnya Polres Pesisir Selatan yang mencapai angka sembilan kasus kecelakaan.

Mengikut di bawah dua Polres tersebut diantaranya P olresta Padang dan Polres Agam masingmasingnya dengan delapan kasus laka lantas, Polres Pasaman dan Polres Solok Kota berbagi angka dengan tujuh kasus, Polres Limapuluh Kota enam kasus, Polres Tanah Datar lima kasus, Polres Pariaman Kota empat kasus.

Polres Padang Panjang, Polres Payakumbuh, Polres Sawahlunto, Dharmasraya dan Solok masingmasingnya dengan tiga kasus kecelakaan, menyusul dua kasus dari Polres Pasaman Barat dan Solok Selatan serta satu kasus laka lantas dari Polres Sijunjung. “Jika dibandingkan dengan tahun lalu justru Polres Agam dengan jumlah kasus yang dua kasus melonjak menjadi delapan kasus dari sebelumnya hanya dua kasus,” ucapnya.

Kelalaian dan kesengajaan menyalahi aturan oleh pengguna sepeda motor dibenarkan Sofyadi

warga Lubuk Kilangan, Kota Padang. Katanya, di sepanjang jalur Bypass Padang, dari Pelabuhan Teluk Bayur hingga Bandara Internasional Minangkabau, ketaatan pengguna jalan terhadap lampu lalu lintas sangat rendah.

Hal itu diperparah dengan ketidakhadiran jajaran kepolisian di pos penjagaan. “Di bypass rasanya tidak ada penegakan hukum berlalu lintas. Pengendara seenaknya melintas tanpa lihat lampu. Kalau bisa, polisi jangan hanya hadir di jalan ketika mobilitas tinggi, sewaktu jam masuk dan pulang kerja saja. Harusnya siaga terus agar masyarakat termotivasi menaati aturan,” harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Iwan warga Padang Selatan. Banyak kendaraan melintas berlawanan di jalur satu arah, namun tidak ada tindakan aparat kepolisian. “Dari Jalan Sandang Pangan ke Sudirman, itu harusnya tidak boleh karena jalurnya satu arah. Tapi banyak yang melawan arus. Kemudian di Jalan Permindo, Jalan Bundo Kandung. Ini harus ditertibkan, ini soal nyawa,” harapnya. (h/mg-hkl)

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

7

Payung ............................................ Dari Halaman. 1 merupakan penyakit masyarakat yang mudah menular dengan mudah yang harus diwaspadai.

Katanya, jika sudah ada peraturan yang lebih tinggi pihaknya akan mengimplementasikan ke tingkat provinsi untuk mengatur lebih rinci. “Mesti ada pagar agar tidak semakin meluas,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan perda tentang kepemudaan itu, Ahmad mengharapkan setidaknya perda yang telah disahkan pada 13 desember 2017 tersebut mampu meminimalisirnya penyakit LGBT. Dengan adanya Perda Kepemudaan, generasi muda bisa diarahkan ke hal yang positif.

Perda itu lahir guna mengurangi masalah kepemudaan seperti narkoba. Menurut Ahmad, hampir 10 persen pemuda di kota-kota besar terpengaruh narkoba. “Apabila ada pengguna narkoba yang ada di sekitar ligkungan, segera dinasehati,” terangnya.

Terlepas dari masalah narkoba dan LGBT, masalah lain, menurut Ahmad, kurangnya pemberdayaan pemuda. “Banyak yang ingin bekerja namun terkendala biaya.

Hal itu akan menambah angka pengangguran. Tercatat angka pengangguran mencapai 270 juta

jiwa, 30 persen di antaranya disumbang oleh pemuda. Mirisnya, penyumbang angka pengagguran itu terbanyak berasal dari kalangan sarjana,” katanya lagi.

Untuk itu, Ahmad berharap agar pemuda mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Mengingat, keadaan umum pemuda di Sumbar, secara angkatan kerja dengan rata-rata umur 25-34. Sedangkan jumlah pencari kerja mulai umur 20-29 tahun, jumlahnya mencapai 16,55 ribu pengangguran.

Jumlah sarjana sekitar 7,80 ribu.

Di sisi lain, M Alghazali yang juga merupakan anggota komisi IV DPRD Provinsi Sumbar menuturkan, bahwa Perda tentang Kepemudaan lahir berkat inisiatif dari anggota DPRD. Gunanya, untuk menjaga peran kepemudaan untuk keikutsertaan dalam pembangunan Sumbar. Dia menjelaskan, pemuda adalah elemen penting dalam mengukir sejarah pembangunan nasional, khusus bagi Sumbar. Mengingat sumbar memiliki kearifan lokal yang begitu kental, maka pemuda jangan tergerus oleh arus globalisasi.

Karena hal tersebut merupakan ancaman bagi generasi muda.

“Siapapun pemudanya, maka

orangtua harus memberikan rule yang jelas terhadap perkembangan pemuda itu, apalagi sebagai pemuda Minangkabau,” terangnya.

Poin-poin penting dalam sosialisasi perda kepemudaan tersebut, kata Alghazali, yaitu fungsi dan peran serta hak-hak kepemudan yang harus diketahui oleh pemuda.

Lebih lanjut, bagaimana pemudapemuda yang ada di Sumbar mengarah ke yang lebih baik agar bisa beretika dan bermoral. “Kondisi saat ini, pemuda tengah digerus oleh modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi,” sebutnya.

Dengan hadirnya Perda Kepemudaan, Alghazali berharap itu menjadi wadah bagi pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan. Pada Perda tersebut juga dijelaskan bagaimana organisasi kepemudaan tersebut menjiwai karakter budaya Minangkabau. Sehingga, pemuda Sumbar akan melahirkan pemuda yang beradat yang bersendikan syarak dan kitabullah. Turut hadir pada sosialisasi tersebut Sekretaris Camat Kecamatan Dua Koto, Wali Nagari se-Kecamatan Dua Koto, Kepala Jorong, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Koramil dan para pemuda. (h/adv)

Era Jokowi ...................................... Dari Halaman. 1 korupsi masih lebih ditekankan pada sisi hilir bukan pada sisi hulu,” kata Ade di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (27/12).

Ade berharap, kinerja Jokowi akan pemberantasan korupsi dapat diperbaiki. Apalagi, jika Jokowi terpilih untuk kedua kali sebagai Presiden dalam Pilpres 2019. Caranya, dengan memanfaatkan dukungan partai politik kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. “Jokowi tidak bisa memaksimalkan partai pendukung untuk kepentingan penguatan dan pemberantasan korupsi. Tapi justru malah tersandera oleh partai pendukungnya. Saya kira hal-hal itu yang membuat kami masih belum puas,” kata dia.

ICW juga menilai pemerintah belum mampu lepas dari korupsi berbagai proyek pembangunan infrastruktur. “Kita masih bermasalah di kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar peneliti ICW Siti Juliantari.

ICW menyayangkan upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui paket kebijakan tak disertai dengan reformasi birokrasi di lingkungan internal pemerintah. Akibatnya, korupsi tetap terjadi saat perencanaan anggaran proyek.

Korupsi itu, menurut ICW, melibatkan orang-orang di internal pemerintah serta mitra-mitranya, yakni legislatif atau para pengusaha. Padahal, tutur perempuan yang kerap disapa Tari itu, berbagai paket kebijakan ekonomi

yang dikeluarkan oleh pemerintah juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi melalui penyederhanaan aturan.

Namun sayangnya, kata dia, tidak ada upaya reformasi birokrasi yang terlihat. Ini termasuk upaya untuk memperketat pengawasan internal agar tidak ada oknum pegawai yang kongkalikong melakukan korupsi. “Pemerintah seakan tidak memiliki daya yang besar sehingga bisa membenahi ini,” ucap Tari.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 19 kali selama 2017. Jumlah tersebut tertinggi dalam sejarah KPK. Bahkan, dalam medio Agustus hingga September 2017, ada enam OTT dilakukan dalam waktu berdekatan. “Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ujar Basaria dalam paparan kinerja KPK selama 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12).

Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah.

Jumlah tersebut, kata Basaria, belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara.

Basaria mengatakan, selama 2017, KPK menangani 114 kasus di tingkat penyelidikan. Sementara

di tingkat penyidikan sebanyak 118 kasus. “Dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya,” kata Basaria.

Di samping itu, dalam setahun, KPK melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika dilihat d ari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara.

Diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara. Sementara itu, kasus pencucian uang yang ditangani sebanyak lima perkara.

Basaria mengatakan, berdasarkan tingkat jabatan, ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV. “27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD. Selebihnya, yakni 12 perkara melibatkan bupati, walikota, dan wakilnya,” kata Basaria.

Tak hanya pidana pada manusia, KPK juga meningkatkan status satu perkara dengan subjek hukum korporasi ke tingkat penyidikan. PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, melalui pengurusnya diduga bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 senilai sekitar Rp 138 miliar. (h/ben)

DPRD ............................................. Dari Halaman. 1 Semua ............................................. Dari Halaman. 1 akan sangat berbahaya. Sebab fenomenanya serupa gunung es, dimana dia terus berkembang.

Mereka yang sebelumnya tidak terjangkit, bukan tidak mungkin ikut terbawa-bawa. “Supaya tidak tumbuh dan berkembang lebih banyak lagi, harus diantisipasi.

Salah satu antisipasinya dengan melahirkan aturan pelarangan.

DPRD akan melahirkan Perda Anti LGBT,” tegas Saidal Saidal juga mengingatkan masyarakat agar menjaga anak kemenakan untuk tidak terjerumus penyakit seksual menyimpang tersebut. “Anak dipangku, kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, dijago nagari bia ndak jan binaso.

Merujuk pada filosofi ini masyarakat diimbau turut mencegah hidupnya perbuatan yang merusak norma-norma dan tatanan adat,” sebutnya.

Anggota DPRD Sumbar yang lain, Irsyad Safar menegaskan, LGBT bukanlah fitrahnya manusia. Jika ada pihak yang mengatakan penyimpangan ini adalah sebuah kodrat, berarti yang bersangkutan menderita kelainan psikologi. “Allah tidak pernah menciptakan manusia terlahir LGBT. Semua agama juga menolak perilaku yang menyimpang dari fitrah ini,” tukas Irsyad yang juga Ketua DPW PKS Sumbar.

Irsyad juga mengaku, sama sekali tak meragukan angkaangka di pemberitaan media yang menyebutkan jumlah LGBT terbilang sangat tinggi di Sumbar.

Menurut dia data yang diinformasikan LSM tentang tingginya angka LGBT dan kemudian disajikan media adalah sesuatu yang sangat mungkin sekali. Sebab, lanjut dia, dari data yang ada di Kementerian Kesehatan RI, angka www.harianhaluan.com

mereka yang terkena penyakit HIV/AIDS yang disebabkan seks menyimpang memang tinggi.

“Ditambah lagi kalau kita buka media sosial. Grup-grup LGBT itu jumlahnya mencapai ratusan, jadi kalau ada yang mengatakan jumlah gay dan atau penganut LGBT mencapai puluhan ribu di Sumbar, itu sangat mungkin sekali,” papar Irsyad.

Dilain pihak, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat yang sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menegaskan, harus ada gerakan masif dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah memerangi LGBT. “Kita sudah diskusi antara anggota di Komisi V membicarakan maraknya LGBT. Terkait pembentukan Perda untuk mengantisipasi, meskipun belum ada undang-undang yang mengatur, jika memang meresahkan masyarakat bisa saja dibuat Perdanya,” pungkas Hidayat.

Wagub Masih Berkoordinasi Sejauh ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit serentak menyuarakan penolakan terhadap praktik LGBT di Sumbar. Gubernur, dalam cuitannya di Twitter pada 3 Mei 2017 lalu menuliskan, adalah hak bagi dirinya pribadi dan masyarakat Minang untuk menolak adanya praktik LGBT di Sumbar. Sedangkan Wagub Nasrul Abit, dalam beberapa kesempatan terus konsisten menentang praktik LGBT, sedari awal isu itu muncul ke permukaan.

Namun, terkait peluang diterbitkannya produk hukum semacam Perda untuk menangkal perluasan wabah LGBT tersebut di Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengaku belum

bisa memastikan peluang itu ada atau tidak. Sebab, Pemprov harus mengkomunikasikannya secara intens dengan berbagai pihak berkepentingan. “Untuk Perda, saya belum bisa menanggapinya.

Harus ada komunikasi dulu dengan Biro Hukum dan DPRD,” kata Nasrul.

Wagub Nasrul Abit juga belum bisa memberikan ket erangan secara mendetil. Sebab, ia harus melakukan pengecekan ke Biro Bina Mental (Bintal) Setdaprov Sumbar terlebih dahulu. Saat berkomunikasi dengan Haluan tentang hal ini, Nasrul tengah berada di Jakarta untuk beberapa agenda kedinasan. “Termasuk penganggaran, saya cek dulu ke Biro Bintal,” tutupnya singkat.

Selain itu, terkait penganggaran program-program penanggulangan HIV/AIDS di Sumbar, yang salah satu penyebab terbesarnya adalah maraknya praktik Lelaki Seks Lelaki (LSL), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumbar melalui Pengelola Program Zulmaidi Ihsan mengatakan, kerja sama pemerintah melalui KPA Nasional dengan NGO Global Fund selaku penyalur bantuan pendanaan dalam pengentasan HIV/AIDS di Indonesia telah berakhir. Sehingga, KPA telah closing program pada tahun 2017.

“Ke depan belum jelas pendanaan program penanggulangan HIV ini seperti apa. Dengan Global Fund sudah closing. Sementara, pemerintah provinsi tidak menganggarkan penanggulangan HIV ini untuk 2018. Sedangkan di kabupaten/kota, beberapa ada yang menganggarkan, seperti Bukittinggi dan Padangpanjang.

Tetapi sebagian tidak, seperti Solok,” kata Zulmaidi. (h/len)

berpelukan, dan lain sebagainya.

“Sekarang boleh kita survei, siapa orangtua atau guru yang menjelaskan hal itu kepada anak di rumah mau pun di sekolah atau di lingkungan permainannya?

Saya rasa kalau pun ada itu sangat jarang,” kata Armen lagi.

Kemudian, pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, orangtua atau guru di sekolah sudah mulai bisa menyelipkan pendidikan agama dan kesehatan dalam pendidikan mengantisipasi seks bebas dan seks menyimpang.

Serupa menjelaskan risiko penyakit yang akan diderita, dan dosa besar yang akan ditanggung bila melakukan kedua perbuatan tersebut.

“Namun bahasanya tetap disesuaikan dengan tingkat umur dan pendidikannya. Jangan langsung dibuka semuanya,” terangnya lagi.

Untuk itu, Armen menilai perlu pula bagi pihak berkepentingan di sektor pendidikan, untuk memberi pembekalan kepada guru dan orangtua mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak. Kemudian, bisa saja hal itu diwujudkan dalam bentuk penyisipan pendidikan tersebut ke dalam kurikulum belajar. “Kondisinya sekarang, semua bersorak anti LGBT, tapi, apa yang mereka lakukan untuk menangkalnya?

Maka, mulailah dari hal-hal kecil itu. Kalau tidak, penyebaran wabah LGBT, terutama Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) tidak akan terbendung,” ujarnya khawatir.

Armen melihat gerakan kaum LGBT di dunia maya juga sangat spartan, dengan bersiliwerannya grup dan website yang dihuni oleh pecinta seks sesama jenis tersebut. Sayangnya, hal ini tidak direspon dengan upaya masyarakat bersatu untuk membuat gerakan anti-LGBT tersebut. “Me-

reka itu (kaum gay) pintar membaca situasi dan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Biasanya pendekatan dilakukan bertahap dengan berbagai kedok yang tak diduga-duga. Ini yang mesti kita pahami bersama. Ini yang harus kita tangkal. Sebab, manusia itu punya kecenderungan biologis 2 sampai 3 persen untuk menyimpang dalam seks. Ini yang harus kita tekan melalui pendidikan,” pungkasnya. dr Armen Ahmad, mengaku cukup heran jika ada kalangan yang meragukan semakin pesatnya perkembangan LGBT di Sumbar.

Padahal, sebutnya, jika dilakukan perselancaran di dunia maya untuk menemukan para pelaku LSL, akan sangat mudah ditemukan.

Tinggal dibuktikan saja dengan mengatur janji untuk bertemu.

Jumlah puluhan ribu kaum gay, sebagaimana diberitakan Haluan sama sekali bukan data mencengangkan.

Katanya, kaum LGBT memang banyak, dan menyebar di seluruh Sumbar. Ia membeberkan fakta-fakta yang lebih mencengangkan yang ia temukan selama melakukan praktek.

“Saya bicara bukan dikarangkarang. Jumlah yang diberitakan Haluan itu cocok dengan jumlah pasien HIV/AIDS saya, yang menceritakan bagaimana mereka bisa mengidap HIV. Salah satu yang terbesar itu, ya, hubungan seksual menyimpang Lelaki Seks Lelaki (LSL),” katanya.

Armen yang merupakan Dokter Spesialis Penyakit D alam (Internist) dan Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, sekaligus pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) menerangkan, dalam tiga tahun belakangan (20142017), dari 10 pasien HIV/AIDS yang datang kepadanya, 7 sampai

 Redaktur: Bhenz Maharajo

8 adalah pelaku LSL. “Bahkan, satu pasien lelaki saya tahun ini mengaku telah berhubungan seks dengan 200 lelaki lain. Ada tiga orang pasien lelaki saya, mengaku sudah berhubungan seks dengan 60-an orang lelaki lain. Selebihnya, pasien lelaki saya itu ada yang telah melakukannya dengan 5 sampai 10 lelaki lain. Coba bayangkan sebaran itu. Ini fakta pasien saya.

Jumlah semua pasien saya, saya tidak hitung,” katanya lagi.

Secara umum, Armen menggambarkan bahwa penularan terbanyak HIV/AIDS dilakukan melalui pemakaian jarum suntik.

Namun, pasien yang ada saat ini dengan kasus demikian, adalah pasien yang terpapar HIV/AIDS pada 3 sampai 10 tahun yang lalu (2007-2014). Sedangkan untuk saat ini, tren penularan jarum suntik sudah sangat jarang, dan menyisakan pola penularan perilaku seks bebas, baik heteroseksual atau homoseksual, sebagai penyumbang pasien baru.

Selama 2017 ini, lanjutnya, pasien HIV/AIDS didominasi oleh para pelaku LGBT, terutama gay atau LSL. Sedangkan untuk Lesbian (Perempuan Seks Perempuan/PSP), cukup sulit terdeteksi karena penularannya juga cukup sulit. Imbasnya, jumlah pasien lesbian memang jauh lebih sedikit dibanding pasien gay.

“Untuk pasien lelaki saya yang mengaku pernah berhubungan seks dengan 200 laki-laki itu, dia orang kantoran dan orang berpendidikan sarjana. Motifnya melakukan LSL, motif uang, ekonomi. Kalau tidak dibayar dia tidak mau. Dan, dia dalam berhubungan seks dapat memosisikan diri sebagai yang lakilaki, atau pun yang perempuan,” jelas Armen lagi. (h/isq)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

28 Sekolah Sumbar Raih Adiwiyata Nasional 2017 PADANG, HALUAN — Sekitar 28 sekolah di Sumatera Barat (Sumbar) meraih penghargaan adiwiyata nasional 2017 dari pemerintah pusat yang diharapkan mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai cinta alam dan lingkungan hidup.

“Penghargaannya sudah diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta kepada 28 sekolah,” kata Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Dasril di Padang, beberapa waktu yang lalu.

Dikatakannya, sekolah yang meraih penghargaan adiwiyata tersebut, di antaranya SDN 49 Batu Hampar, Kabupaten Agam, dan SMAN 1 Tanjung Mutiara Agam, SDN 03 Mungo Kecamatan Luak Limapuluh Kota.

Kemudian SDN 07 Kampung Jawa, Kota Solok, SMP Negeri 1 Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, SMAN 1 Kampung Dalam, Padang Pariaman, MA KM Muhammadiyah Kota Padang Panjang, SMPN 9, SDN 09 Nanggalo, SDN 10 Ganting, Koto Tangah, Kota Padang.

Ia berharap dengan diraihnya adiwiyata tingkat nasional tersebut, sekolah terus membudayakan peduli dan cinta lingkungan.

Tujuan dari program adiwiyata, jelas dia, untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran peduli lingkungan warga sekolah. Sehingga sekolah tersebut turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, lanjutnya, ada empat kriteria yang dinilai pada sekolah adiwiyata, yaitu kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, kurikulum yang mengaitkan antara mata pelajaran dengan lingkungan.

Selanjutnya partisipasi sekolah dalam mengikuti kegiatan lingkungan hidup dan sarana prasarana yang ada di sekolah, seperti tempat sampah pilah, alat pengomposan, apotek hidup, taman sekolah. “Untuk tingkat nasional nilai yang harus dilewati adalah 72,” ujarnya, seperti dilansir antarasumbar.com.

Setelah meraih adiwiyata nasional, sekolah dapat melanjutkan untuk mendapatkan adiwiyata mandiri dengan syarat mampu membina minimal 10 sekolah di sekitarnya mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten/kota.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendorong sekolah agar menerapkan program adiwiyata. (h/nas)

Pemerintah Akan Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan JAKARTA, HALUAN — Sambut 2018, Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi memprioritaskan anggaran yang naik sampai Rp300 miliar untuk meningkatkan mutu pendidikan terkait nawacita, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), sekolah vokasi dan penguatan pendidikan karakter.

Dari jumlah anggaran tersebut, sebesar Rp17,9 juta akan disalurkan kepada anakanak terdaftar PIP. Fokus sasaran diarahkan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal), juga anak-anak yang tidak terkena pendidikan.

“Anggaran sebesar Rp17,9 juta akan diberikan kepada anak-anak PIP. Jika ada yang tidak ketampung, sosialisasinya akan kita tingkatkan,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Diketahui, masih banyak anak-anak khususnya yatim piatu, anak jalanan dan orang lewat usia sekolah yang belum terkena bantuan PIP. Padahal, tujuan PIP adalah untuk menghilangkan kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu agar mereka memiliki peluang yang sama dalam mengecap bangku sekolah.

Sementara untuk sekolah vokasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah berusaha mendekatkan SMK dengan dunia usaha dan industri. Sudah ada 142 bidang keterampilan yang terstandarisasi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Adapun guru-guru, Mendikbud berupaya memberi keterampilan tambahan kepada guru adaptif agar mampu menjadi guru produktif.

“Kita perlu tahu, (SMK) kebanyakan guru normatif dan adaptif. Adaptif itu ilmu-ilmu murni seperti Matematika, Kimia, Biologi, dan sebagainya. Guru Agama dan PKn adalah guru normatif. Supaya guru adaptif bisa mengakar bidang keahlian SMK, maka guru ini kita latih kembali, terutama untuk masuk ke dunia industri supaya yang bersangkutan bisa menguasai keterampilan baru sesuai SMK di mana dia bekerja,” jelasnya. (h/okz)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Guru Honor PADANG, HALUAN – Jumlah guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di kabupaten/kota tidak sampai 80 persen yang berstatus Aparatur Negeri Sipil (ASN). Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano, kemarin.

BEM UNP — Rektor UNP, Ganefri foto bersama dengan pengurus BEM UNP yang baru dilantik periode 2017/2018, Rabu (27/12). IST

Presiden dan Wapres BEM UNP Dilantik Rektor UNP PADANG, HALUAN — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden BEM UNP periode 2017/2018, Rabu (27/12).

Rektor UNP, Ganefri mengucapkan terimakasih kepada Ketua Majelis Perwakilan Mahasisma (MPM) BEM UNP, Satria Oktavianus yang sebelumnya beberapa waktu lalu telah menggelar prosesi Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang berlangsung tertib, lancar, kondusif, demokratis dan elegan.

“Selamat mengemban amanah kepada Tanzilai Wanda Rizki sebagai Presiden BEM dan Joni Karnando sebagai Wakil Presiden BEM UNP masa bakti 2017-2018 yang resmi saya lantik,” ujar Rektor UNP didampingi Wakil Rektor 3, Ardipal di Lantai 3 Rektorat UNP. Rekt or UNP berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden BEM UNP terpilih berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan.

Dalam sambutanya menyatakan, BEM merupakan

wadah dan media bagi mahasiswa untuk membangun karakter mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk memimpin.

“Saya berharap apa yang dikampanyekan saat pemilu bukan hanya retorika, mari kita bangun UNP dengan semangat kebersamaan,” ajak Rektor UNP. Pelantikan yang dibentang MPM BEM UNP disaksikan para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan serta para ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) selingkung UNP. (h/isr)

Presiden Minta Dana Abadi Pendidikan Dievaluasi JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo meminta evaluasi program dana abadi pendidikan yang bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dan masa depan.

“Untuk itu, dana abadi pendidikan ini harus dikelola secara tepat, dikelola lebih produktif, dikelola lebih terukur, jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM bangsa kita,” kata Presiden saat memimpin Rapat Terbatas tentang tindak lanjut program dana abadi pendidikan di Istana Bogor, Rabu (27/12).

Presiden ingin menekankan, bahwa investasi sumber daya manusia SDM sangatlah penting untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara yang kompetitif dan menjadi negara yang maju.

Jokowi mengungkapkan, dana abadi pendidikan telah mencapai lebih dari Rp31 triliun dan akan terus meningkatkan di tahuntahun yang akan datang.

Untuk itu, Presiden berharap perlu ada evaluasi, mulai dari proses rekrutmen para penerima beasiswa yang harus mencer-

minkan masyarakat Indonesia majemuk, mencari putraputra terbaik dari seluruh pelosok tanah air.

JOKO WIDODO Sedangkan dari segi bidang studi yang akan ditekuni dan dipelajari, kata Jokowi, juga harus mencerminkan kebutuhan Indonesia dan hari-hari yang akan datang. “Jangan asal mengirim ke luar negeri. Harus ada pemetaan di bidang-bidang strategis apa yang kita Sekarang ini tertinggal,” kata Presiden.

Kepala Negara juga berharap penggunaan dana abadi pendidikan ini harus mampu mengurangi ketertinggalan di bidangbidang strategies yang ingin dikembangkan Indonesia di masa yang akan datang.

Dari segi tempat belajar, Presiden juga meminta tidak monoton, mengelompok di satu negara tujuan saja. “Kita lihat keunggulan dari negara-negara

tersebut untuk dipelajari oleh anak- muda,” katanya.

Jokowi juga minta, agar dana abadi pendidikan bisa juga dipergunakan untuk penelitian yang mendorong daya saing bangsa, yang berkaitan dengan pangan, energi, dan mengantisipasi teknologi, pengembangan digital ekonomi, dan riset-riset produktif lainnya.

“Syaratnya satu, hasil riset jangan menumpuk di perpustakaan,” kata Presiden.

Kepala Negara juga meminta penggunaan dana abadi pendidikan seharusnya juga bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan Indonesia yang saat ini mayoritas lulusan SD dan lulusan SMP yang memerlukam keterampilan.

“Saya minta dikalkulasi jika program beasiswa bisa diberikan kepada para pekerja untuk meningkatkan keterampilannya sehingga mereka menjadi lebih profesional yang memiliki keahlian-keahlian yang baik, juga bisa dalam bentuk program beasiswa pendidikan dan juga untuk pelatihan advokasi,” katanya. (h/ rol)

LUNCURKAN POJOK KPK

Mahasiswa UNP Diajak Berantas Korupsi PADANG, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gandeng mahasiswa dalam memberantas perilaku korupsi. Hal ini pun dimulai dari kampus dengan membentuk pojok KPK (KPK Corner).

Pojok KPK ini dinilai tepat sebagai bentuk edukasi bagi mahasiswa, khususnya di Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mulai paham dan mengerti dengan perilaku korupsi itu sendiri.

“Pojok KPK ini merupakan batu pertama bagi mahasiswa untuk membangun integritasnya dalam www.harianhaluan.com

rangka membangun negeri ini. Akan lebih menarik jika mahasiswa dibekali sejumlah literatur dan pengalaman tentang apa itu korupsi,” terang Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah, usai peluncuran Pojok KPK di Perpustakaan UNP beberapa waktu lalu.

Lanjut Febri, KPK Corner diharapkan menjadi laboratirum mini yang berisi berbagai koleksi buku dan alat peraga lainnya tentang korupsi dan pemberantasannya. “Dan tentu akan semakin mendorong kegiatan pembelajaran, penelitian, dan

kajian mengenai korupsi di UNP,” katanya.

Ditambahkan Ketua KPK, Bambang Widjojanto, melalui KPK Corner pihaknya bisa berbagi pengalaman, seperti yang dituliskan dalam sebuah buku karyanya yang berjudul ‘Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat’ yang juga ikut ditempatkan di KPK Corner.

“KPK Corner sejalan dengan program sertifikasi yang saat ini tengah kami lakukan. Melalui KPK Corner, diharapkan dapat mencari kader-kader muda untuk mencari teman-teman yang tertarik dan memiliki kom-

petensi untuk berbicara tentang korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UNP, Ganefri mengatakan, sebelumnya UNP telah membentuk Pusat Kajian Gerakan Bersama Antikorupsi (PK Gebrak) yang diresmikan oleh Wakil Ketua KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan pada 24 April 2017 lalu. Dan PK Gebrak yang diketuai Isa Gautama ini juga telah melakukan kegiatan diskusi berbagai penindakan dan pencegahan korupsi.

Lanjutnya, dengan adanya KPK Corner di Perpustakaan UNP yang satu-satu-

nya di luar Jawa, juga akan mendorong sirkulasi pengetahuan antikorupsi yang lebih luas kepada masyarakat khususnya civitas akademika.

Usai pelun curan KPK Corner PK Gebrak dan KPK menggelar bedah buku yang berjudul “Bewe: Hambalang Menguncang” di Audtitorium UNP. Acara bedah buku dan tanya jawab dengan penulis Bambang Widjoyanto ini sebagai wujud apresiasi dalam memperluas kegiatankegiatan deseminasi pengetahuan antikorupsi kepada masyarakat, khususnya civitas akademika UNP. (h/isr)

Disebut Arkadius, dari informasi yang diterima hanya Kota Padang yang bisa dikatakan memiliki jumlah guru ASN yang cukup. Sedangkan daerah lain masih kekurangan, apalagi untuk daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar), bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua orang guru saja dengan status ASN. Dengan masih banyaknya kekurangan guru yang berstatus ASN, sebut Arkadius, bisa dipastikan mereka dengan bayaran rendah, karena berstatus masih honorer banyak sekali jumlahnya. Untuk guru honorer ini, biasanya mereka mendapat pembayaran perbulan sekitar Rp200 sampai Rp500 ribu.

Berangkat dari kondisi yang ada tadi, Arkadius berharap ada perhatian dari pemerintah provinsi terhadap nasib guru-guru honor ini. Salah satu langkah yang diambil adalah, guru-guru honor jangan lagi dibayar dengan pola hitungan jam perminggu. Di mana yang terjadi selama ini, masih banyak guru honorer yang jam mengajarnya penuh perbulan, namun yang dihitung tetap perminggu.

Pemerintah provinsi melalui dinas terkait, jelas dia, harus mengupayakan guru honorer dibayar berdasarkan total jam berdiri perbulan. Berapa jam dia mengajar perbulan, kalikan dengan bayaran honor perjamnya.

Misal, jika dalam sebulan itu tenaga honorer itu mengajar 100 jam, kemudian perjamnya dibayar Rp20 ribu, gaji yang harus mereka terima adalah 100 jam kali Rp20 ribu, sehingga menghasilkan Rp2 juta.

“Jika pola itu diterapkan, kesejahteraan guru honorer kita akan bisa meningkat.

Sayangnya, yang masih banyak berjalan selama ini tidak seperti itu. Guru honorer ini mengajar cukup banyak perbulannya, tapi hitungannya masih perminggu,” ulas Arkadius, saat berbincang dengan Haluan di ruangannya.

Lebih lanjut Arkadius menyampaikan, jika kesejahteraan guru honorer tak diperhatikan, akan sulit menuntut lebih pada mereka. Bagaimana mereka akan memberikan tenaga yang maksimal, jika untuk ongkos dan kebutuhan

sehari-hari saja gaji mereka jauh dari kata cukup.

Sebelumnya, puluhan orang yang mewakili sekitar 6.600 guru honor katagori 2 (K2) yang ada di kabupaten/ kota mengadukan nasib ke DPRD Sumbar, Senin (20/11).

Abuzar sebagai salah seorang perwakilan guru honor seSumatera Barat menjelaskan, dengan status ia dan rekanrekannya saat ini, tunjangan yang diterima sangatlah kecil.

Bahkan dibanding buruh saja yang bisa menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), yang diterima guru honor justru jauh di bawah UMP. Ia menyebut, dengan kondisi tersebut guru honor seperti tidak dihargai sama sekali.

Kondisinya diperparah lagi dengan sulitnya mengurus sertifikasi guru. Untuk mengurus sertifikasi, harus ada surat dari pemerintah daerah, namun karena berbenturan dengan aturan perundang-undangan, pemerintah daerah melalui dinas terkait tidak bisa mengeluarkan surat tersebut.

“Kami para upah minim.

Padahal dari segi tugas para tenaga honorer ini hampir sama dengan guru berstatus PNS,” ujar Abuzar.

Menurut Abuzar, guru honorer ini bahkan ada yang telah mengabdi hingga belasan tahun.

Mengutip Pancasila, sila kedua yang berisikan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian Undang-undang guru dan dosen yang tercantum dalam nomor 14 tahun 2015, imbuh Abuzar, pihaknya mendesak Pemprov Sumbar agar mengalokasikan dana di anggaran murni APBD 2017 untuk para honorer.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasman menyampaikan, pemerintah provinsi sangat menyadari dan memahami kesulitan yang dialami tenaga guru honor K2.

Namun, jelas dia, pemerintah provinsi belum bisa mengambi keputusan apa-apa karena terbentur aturan dari pemerintah pusat mengenai moratorium.

Meski demikian, langkah lain untuk memberikantunjangan kepada guru honor bukan tidak dilakukan. Melalui APBD, telah dialokasikan dana untuk memberi gaji guru honor. (h/len)

Akses Literasi Guru dan Siswa Jauh dari Sempurna JAKARTA, HALUAN — Kualitas pendidikan Indonesia yang masih jeblok menurut indikator Programme for International Students Assessment (PISA), menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), belum dijadikan dasar untuk mengevaluasi performa pendidikan nasional.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo mengatakan, hasil penilaian PISA itu menunjukkan bahwa performa pendidikan nasional belum beranjak naik signifikan. Program literasi nasional yang dikembangkan pemerintah untuk menggenjot performa pendidikan nasional masih bersifat formalitas dan administratif belaka. Bukubuku yang berkualitas belum hadir di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

“Budaya baca bagi guru masih belum berkembang, sehingga akses literasi guru dan siswa jauh dari kata sempurna, apalagi jikalau bicara budaya membaca, rasanya masih jauh,” kata Heru, Rabu (27/12).

Ia berharap, program literasi harus diperkaya dengan pelatihan pengelolaan kelas literasi bagi guru, sehingga guru-guru dapat menerapkannya di kelas dan sekolah. “Guru harus difasilitasi pemerintah terkait bukubuku berkualitas agar dapat mendorong budaya baca dan

 Redaktur: Nasrizal

literasi di kalangan guru sehingga mendorong budaya baca para siswa,” tuturnya.

Tunjangan Hal yang juga disoroti FSGI adalah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang penyalurannya terus bermasalah.

Sosialisasi konversi mata pelajaran kurang mendalam, sehingga ada salah persepsi di beberapa rekan dan operator.

Banyak guru SMK, terutama mata pelajaran produktif, mendapatkan SK tunjangan profesi yang memiliki tenggat waktu 1 bulan, yaitu bulan Juni 2017. Sehingga muncul persepsi hanya cair satu bulan dari masa pencairan Januari hingga Juni.

“Seharusnya mereka menerima enam kali gaji pokok, tetapi akhirnya di Tasikmalaya banyak guru dan Kepala Sekolah SMK hanya mendapat 1 bulan TPP, artinya tunjungan yang lima bulan tidak cair,” kata Heru.

Ia menegaskan, pemerintah harus belajar dari kebijakannya agartidak merugikan guru. Kebijakan pemerintah harus dipikirkan matang, terutama terkait sinkronisasi data antar direktorat (Dirjen GTK) dan (Dikmen).

“Sehingga kasus ratusan guru SMK yang tidak cair tunjangan profesinya selama beberapa bulan karena perubahan kode mata pelajaran, tidakterulang lagi,” kata Heru. (h/kcm)  Layouter: Luther

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

9

Belokan Jalan Sesuai Kondisi Lapangan PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal menuturkan, belokan jalan dibuat DEDI HENIDAL s e s u a i dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, belokan jalan sudah merupakan hasil kajian dan kajian tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi.

“Belokan jalan di jalur dua tidak direka-reka begitu saja sesuai keinginan. Namun sudah sesuai dengan kajian dan kondisi di lapangan.

Karena, belokan jalan yang dibuat kondisinya berbeda disetiap kawasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belokan dia sepanjang Jalan By Pass Jalur dua arah ke TVRI sudah sesuai kajian.

Minimal belokan jalan jaraknya 300 meter hingga lebih. Tergantung kondisi di sekitar kawasan tersebut.

“Belokan jalan dibuat tujuannya selain menertibkan juga memperkecil angka kecelakaan. Jika setiap jarak sekian ada belokan jalan dengan resiko yang tinggi tidak mungkin dibuat seperti itu. Bisa kita lihat belokan jalan di Kota Padang pasti berbeda dan tidak sama jaraknya. Hal tersebut sudah dikaji terlebih dahulu,” tutur Henidal.

Henidal juga mengatakan, kajian bisa saja berubah sesuai dengan fakta di lapangan. Jika sudah maksimal maka akan dilakukan kajian ulang selanjutnya.

“Kita berharap masyarakat bisa menerima dan menjalani aturan yang sudah dibuat. Aturan dibuat tentu sudah sesuai dengan kajian. Takutlah dengan aturan, jangan takut dengan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri,” pungkasnya. (h/win)

SEDANG PROSES—Pembangunan PROSES— jalan tembus Nipah- Teluk Bayur sedang dalam pengerjaan. Sebuah alat berat dan pekerja tampak di lokasi pengerjaan, Rabu (28/12). IRHAM

7 Fraksi Tolak Perda KTR PADANG, HALUAN — Sidang Paripurna DPRD Kota Padang Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tidak mencapai keputusan.

Tujuh fraksi menyatakan menolak yakni, Golkar, Demokrat, PPP, PDIP, Nasdem, Gerindra dan Hanura. Sedangkan fraksi yang m enerima yakni, PAN dan PKS. Ketua Pansus Revisi Perda KTR DPRD Kota Padang Helmi Moesim Rabu (27/12) kecewa, dengan tidak tercapainya

keputusan pada sidang paripurna revisi Perda KTR. “Dengan tidak tercapainya keputusan, maka sidang paripurna ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.

Menurutnya, pansus telah bekerja keras dengan mendapat masukkan dari berbagai pihak,

serta telah mengikuti mekanisme yang ada.Setelah ini, Bamus akan menjadwalkan kembali sidang paripurna revisi perda KTR. Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, bukan menolak Perda KTR. Sebenarnya ia setuju diterapkan kawasan tanpa rokok. Tidak perlu revisi Perda KTR tersebut, karena pada revisi itu semua kawasan di Kota Padang tidak boleh merokok.

“Keinginan Pemko Pa-

dang, semua kawasan tidak boleh merokok dan dipasang iklan rokok. Ini kan melanggar HAM,” ujarnya.

Pemko Padang cukup mensosialisasikan Perda KTR yang sudah ada, tanpa perlu dilakukan revisi.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi menjelaskan, usulan revisi Perda KTR dari Pemko Padang sudah disesuaikan dengan PP nomor 109.

“Usulan revisi Perda ini, sudah disesuaikan dengan PP.

PERDA KTR DISAHKAN

TERKAIT PERDA SAMPAH

PAD Hilang Rp3 Miliar Setahun

1 Januari, OTT Mulai Berlaku

PADANG, HALUAN—Diperkirakan lebih kurang Rp3 miliar pendapatan daerah akan hilang setiap tahunnya, jika Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disahkan di Kota Padang. Demikian dikatakan Kadispenda Kota Padang Alfikri saat ditemui, Selasa malam (26/12) dikediaman walikota Padang.

Tidak hanya iklan atau reklame yang berkaitan dengan rokok saja, tapi Pemko juga berkomitmen untuk menghilangkan SPG marketing rokok (perempuan yang menjajakan produknya) dan akan berkaitan dengan dinas

www.harianhaluan.com

kesehatan nantinya.

Adib juga mengatakan, dari target Pendapatan Daerah dari Dispenda yakni Rp8,5 miliar per tahun, Rp2 hingga 3 miliar diantaranya berasal dari iklan rokok.

“Namun begitu, kami lebih memikirkan bagaimana mempersiapkan generasi ke depannya dan tentunya bebas dari rokok dan hal-hal negatif lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengaku, optimis kekurangan pendapatan daerah Rp2-3 Miliar tersebut bisa tergantikan oleh sumber-

sumber pendapatan lainnya.

Karena, saat ini Pemko Padang sedang memfokuskan agar bagaimana mempersiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani.

“Jika remaja sudah mengenal rokok, maka mereka akan mencoba yang lainnya. Narkoba, miras, Naza dan hal-hal negatif yang akan merusak masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Untuk itu, salah satu cara Pemko agar menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif dengan menghilangnya reklame rokok. (h/rin)

PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Al Amin mengatakan mulai 1 Januari 2018 akan diberlakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Keputusan tersebut beranjak dari telah dikeluarkannya peraturan daerah tentang sampah.

“Sesuai dengan perda sampah yang sudah ada, kita akan melakukan OTT bagi warga yang membuang sampah sembarangan tempat.

S emua stakeholder yang terkait berhak melakukan pengawasan dan pemantauan termasuk menangkap langsung tersangka yang melanggar aturan tersebut,” ujarnya pada Haluan, Rabu (27/12).

Al Amin menjelaskan, bagi tersangka yang tertangkap tangan membuang sampah akan dipublikasikan di media sosial. Baik itu media online, media cetak maupun elektronik

ataupun dipampangkan di banner selama satu minggu supaya bisa dilihat oleh banyak orang.

“Tindakan tegas tersebut perlu kota lakukan supaya warga Kota Padang lainnya berfikir untuk melanggar aturan dan lebih mencintai kebersihan,” tambahnya.

Ia menyampaikan, petugas DLH dan relawan kebersihan akan berwenang menangkap tangan bagi yang membuang sampah sembarangan. Jika ada yang tertangkap maka akan langsung di foto untuk dipublish.

“Ini akan mulai kita berlakukan di awal tahun. Informasi ini supaya bisa menyebar sebelumnya agar warga bisa lebih berhati-hati dalam bertindak karena kota kota telah menerima Adipura,” pungkas Al Amin.

Salah seorang warga Siteba Sri (55) mengaku setuju jika akan diberlakukan OTT. Pasalnya, sejak ada perda sampah tersebut belum pernah terdengar ada yang

Tak ada alasan mereka untuk menolak. Usulan pertama Pemko Padang untuk semua kawasan, sudah disesuaikan PP nomor 109,” tegasnya.

Ia mengatakan, mengenai pengaturan iklan rokok, yang dilarang itu di jalan protokol dan jalan utama.

“Mereka ini membaca tidak draft terakhir Ranperda yang dibahas Pansus , yang dicocokkan dengan PP nomor 109. Jangan-jangan mereka belum baca,” tambahnya.(h/ ade)

Ilustrasi

menjadi tersangka padahal dalam kenyataannya masih banyak yang m embuang sampah sembarangan.

“Jika memang ada kebijakan seperti itu kami warga Kota Padang ini setuju

 Redaktur: Afrianita

saja. Untuk apa dibuat perda namun tidak ada aplikasinya.

Kami menunggu perda tersebut berlaku supaya Kota Padang ini bersih dan masyarakatnya sadar akan kebersihan,” terang Sri. (h/win)

 Layouter: rAHMI

10

PADANG

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Padang Mesti Penuhi 24 Indikator KLA PADANG, HALUAN — Meskipun Padang sudah mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA), namun masih ada sejumlah PR (pekerjaan rumah) yang mesti dituntaskan ke depannya agar benar-benar menjadi KLA. “Padang di bawah kepemimpinan sekarang sudah menunjukkan kinerjanya, salah satunya dengan mendapatkan penghargaan KLA kategori Nindya. Di Indonesia, hanya enam kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan ini. Salah satunya diperoleh oleh Padang,” ungkap Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin saat kunjungan kerjanya bersama tim media trip, Selasa (26/12) malam di rumah dinas walikota Padang.

Ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan di Kota Padang yakni, cakupan akte kelahiran bagi semua anak belum 100 persen, masih ada perkawinan anak meski angkanya kecil tapi di kota layak anak 100 tidak ada perkawinan anak adalah kewajiban, sekolah ramah anak hendaknya di semua sekolah bukan hanya di empat sekolah saja. Apabila ini sudah terpenuhi, maka anak akan aman di sekolah dan tidak akan terjadi bullying, dari sisi makanan anak juga aman.

Ia juga mengapresiasi, adanya inisiatif untuk Perda kawasan tanpa rokok terutama kalau isinya terkait dengan larangan iklan rokok, dan sponsor-sponsor terkait rokok.

Serta pusat kreativitas anak, yang juga diapresiasi karena Padang mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga, LSM, tokoh masyarakat yang peduli terhadap perkembangan anak-anak dan dunia usaha.

“Kalau 24 indikator KLA bisa dipenuhi oleh Padang, maka Padang siap menjadi KLA. Semua anak sekolah, tidak ada kekerasan terhadap anak, tidak ada pekerja anak, tidak ada perkawinan anak. Kami juga berharap, Padang fokus pada upaya-upaya pencegahan,” ulasnya.

Ia juga menilai, dari paparan Tim Pemko Padang dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam indikator KLA, Kota Padang punya prospek yang bagus dalam pencapaian KLA. Diprediksi tahun 2020 Kota Padang sudah bisa mencapai 24 indikator KLA. Ditargetkan tahun 2030 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah KLA, hal itu bertujuan agar setiap anak mendapatkan hak yang sama dan tidak ada diskriminasi dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma terhadap anak di suatu daerah di Indonesia.

Saat ini terdapat 349 kabupaten dan kota di Indonesia yang menginisiasi KLA, 126 daerah telah meraih penghargaan kota layak anak dari berbagai kategori. Salah satunya kota Padang yang mendapat penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya beberapa waktu lalu.

Pertemuan yang dihadiri Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ia menjelaskan, terdapat empat pilar dalam mewujudkan kota layak anak yaitu masyarakat, pemerintahan, media, dan dunia usaha.

“Tadi, dari paparan Walikota dan beberapa LSM menjukan trend positif. Kota Padang sudah ada Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Anak Sholeh dan ruang baca bagi anak seperti Tanah Ombak. Namun, ke depan kami berharap untuk indikator lainnya dapat ditingkatkan,” ujar Lenny.

Saat ini, Pemerintah sedang gencar melakukan dan kegiatan positif terhadap anak sehingga dengan kegiatan negara yang dilaksanakan akan dapat meminimalisir hal-hal yang bisa meracuni anak bahkan bisa tereliminasi dengan sendirinya. Ia juga berharap, evaluasi KLA yang biasanya dilakukan sekali dua tahun, kedapan akan dilakukan sekali setahun agar lebih memacu perubahan.

“Pak Presiden perintahkan Evaluasi terhadap daerah yang sudah KLA sekali setahun, jadi bisa saja yang sudah masuk kategori layak kemudian gagal. Tujuanya hak anak terpenuhi, tidak ada eksploitasi, diskriminasi terhadap anak,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan untuk mewujudkan KLA sesuai dengan indikator yang ditetapkan KPPPA, pihaknya melakukan beberapa program seperti fokus peningkatan untuk PAUD, pemutaran film motivasi untuk anak-anak kemudian kegiatan keagamaan dilingkungan masyarakat. (h/rin)

www.harianhaluan.com

LANGGAR IZIN TINGGAL

Imigrasi Pulangkan 28 WNA PADANG,HALUAN — Hingga November 2017, Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang telah mendeportasi sebanyak 28 Warga Negara Asing (WNA) dari Sumbar. Mereka dipulangkan ke negara asal karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keimigrasian, yakni izin tinggal dan bekerja di Indonesia.

BANGUN TROTOAR — Pengerjaan trotoar sepanjang Pantai Padang. Rabu (27/12) beberapa orang pekerja tengah memasang paving blok. IRHAM

495 Pol PP Sambut Dirbimas Polda PADANG, HALUAN — Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbimas) Polda Sumbar Kombes Pol Nasrun Fahmi mengunjungi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Selain untuk bersilahturahmi, kedatangan Dirbimas juga untuk meningkatkan kemampuan personel Satpol PP. Sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti, tetap dalam koridor aturan hukum yang berlaku.

Sebanyak 495 orang Satpol PP menyambut kehadiran Dirbimas Polda Sumbar KombesPol Nasrun Fahmi. Kedatangannya juga sebagai Pembina apel Gabungan menjelang pergantian tahun baru di Markas

Pol PP Padang Jalan Tan Malaka No 3c Padang, Rabu pagi (27/12).

Dirbimas Polda Sumbar KombesPol Nasrun Fahmi menyebut, tujuan ke Mako Pol PP Untuk bersilaturahmi. Karena menyangkut tugas-tugas kepolisian dilapangan nantinya serta membahas menyambut pengamanan peralihan tahun baru. Sehingga, hubungan kerja personil Pol PP dan Kepolisian khususnya Polda Sumbar, lebih baik lagi kedepannya. ”Silaturahmi itu sangat penting, apa lagi ini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kita ingin meningkatkan kemampuan dari pada rekan-rekan Satpol PP”

ucap Nasrun Fahmi saat memimpin apel pagi tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison, mengucapkan terima kasih kepada Dirbimas Polda Sumbar sudah menyempatkan untuk hadir sebagai pembina dalam Apel gabungan yang digelar setiap satu kali sebulan di Markas Satpol PP Padang. ”Kami merasa bangga sekali telah di Hadiri oleh Dirbimas Polda Sumbar dalam acara Apel Gabungan bulanan ini. Dengan kehadiran Dirbimas Polda ini, diharapkan kedepannya pelaksanaan tugas-tugas Pol PP dilapangan bisa lebih baik lagi,”ujar Yadrison. (h/mg-mel)

”Dari 28 WNA yang dideportasi tersebut, dua diantaranya wanita, sedangkan sisanya 26 orang laki-laki. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan tahun lalu. Pada 2016, sebanyak 33 WNA dideportasi,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Sarana Komunikasi (Insarkom) Kantor Imigrasi Kelas I Padang Misri saat ditemui Haluan, Rabu (27/12).

Dikatakan Misri, umumnya WNA itu mendapat Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dan Visa on Arrival (VOA) yang penggunaanya hanya untuk wisata. Namun sesampainya di Sumbar malah digunakan untuk bekerja.

Ada yang unik dengan WNA yang dideportasi tahun ini jika dibandingkan tahun 2016. Misri menyebut, tahun 2016 WNA yang dideportasi didominasi dari filipina. Tercatat sebanyak 21 WNA dideportasi. Sedangkan tahun 2017, WNA dari negara China yang banyak dideportasi yakni delapan orang. ”Tahun ini tidak ada WNA dari Filipina yang dideportasi,”jelas Misri.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, hingga November tercatat sebanyak 47.157 kedatangan WNA dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Sedangkan dari, pelabuhan Teluk Bayur juga tercatat sebanyak 7.484 kedatangan. Total 54.641 kedatangan WNA. ”Rata-rata setiap bulan ada kedatangan sekitar 5.000 WNA ke Sumbar. Yang mana keperluannya untuk berwisata bukan bekerja. Tetapi masih saja ditemukan ada yang melanggar,”kata Misri di Kantor Imigrasi Kelas I Padang Jalan Khatib Sulaiman.

Menurut Misri, ke depan pihak Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terutama untuk kunjungan WNA ke Sumbar, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan izin kunjungan. “Intinya koordinasi dengan dinas terkait lainnya harus ditingkatkan agar kita tdak kecolongan lagi,”sebut Misri.

Dari 28 WNA yang dideportasi itu, 2 dari Malaysia, 2 Australia, 8 China, 4 Afrika, 1 Korea Selatan. Kemudian, 1 Spanyol, 1 Myanmar,1 Brazil, 1 Uzbekistan, 1 Aljazair, dan 1 dari Mesir. (h/mg-mel)

KELURAHAN KAMPUNG PONDOK

Warga Minta Ketua RW Baru PADANG, HALUAN — Warga RW 03 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Rabu (27/12) meminta, Mintarja alias Kok Ming dicopot dari Ketua RW karena warga menilai tidak ada pemilihan Ketua RW. Kok Ming tiba-tiba, terpilih menjadi Ketua RW sehingga menimbulkan pertanyaan bagi warga.

Warga menolak Kok Ming diangkat sebagai Ketua RW, sebab Kok Ming dinilai bermasalah dengan warga. Bahkan tahun 2015, Kok Ming dilaporkan warga ke Camat Padang Barat karena banyak kasus, tapi hingga kini Kok Ming masih menjadi Ketua RW. “Kami minta Kok Ming dicopot dari Ketua RW 03. Ia banyak masalahnya dengan warga, tapi anehnya kembali ditunjuk menjadi Ketua RW tanpa pemilihan. Saya sudah tanya ke warga lain, tidak ada pemilihan tapi ia jadi Ketua RW,” ujar salah seorang warga Tjendrawati.

Menurutnya, Kok Ming tidak memiliki KTP yang beralamat di RW 03 Kampung Pondok. Pasalnya, Kok Ming tinggal di Jalan Palinggam IV, Kelurahan Pasar Gadang. Se-

dangkan, yang ada di Kampung Pondok hanyalah tokonya.

“Warga tahu semua, Kok Ming tinggal dan t idur di rumahnya Jalan Palinggam IV. Sedangkan di Kampung Pondok hanya tokonya. Jadi, kalau ia warga Kampung Pondok tentu dipertanyakan karena tidak berdomisili di Kampung Pondok,” kata wanita yang siap maju menggantikan Kok Ming jadi Ketua RW 03 itu.

Warga lainnya Abu Luis mempertanyakan, Kok Ming sejak 2006 menjadi Ketua RW. Banyak persoalan dengan warga, saat Kok Ming menjadi Ketua RW. “Dengan saya saja, ia pernah berurusan. Saat itu saya mengurus izin usaha kecil. RT sudah tandatangani, tapi ia sebagai Ketua RW menolak sehingga saya langsung ke camat. Jelas ketua RW tidak mengayomi warganya. Alasannya, sepele karena tetangga tidak memberi izin. Padahal, kalau sebagai Ketua RW mampu mendamaikan warganya,” jelasnya.

Warga lainnya Budi Razik Tanzil mempertanyakan, kinerja Ketua RW 03. Pasalnya, dirinya sudah keluar dari daerah kerjanya dengan ikut mem-

persoalkan tempat usaha yang bukan di daerah Padang Barat.

“Saya tinggal di Padang Barat dan memiliki tempat usaha di Padang Selatan. Nah, Kok Ming sampai mempersoalkan tempat usaha saya di Padang Selatan, hingga berurusan dengan Sat Pol PP Padang. Ini jelas tidak benar.

Tapi sebagai warga, tentu saya harus menurut,” katanya.

Budi tidak ingin kondisi ini berujung dengan anarkis, sebab jika warga marah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Atas nama warga, dirinya minta supaya Kok Ming dicopot dari Ketua RW. Lurah Kampung Pondok Chandra mengatakan, persoalan pemilihan Ketua RW 03 Kampung Pondok telah selesai dilakukan. Hal itu, diketahuinya setelah disampaikan LPM Kampung Pondok yang melakukan pemilihan.

Tapi, sebagai Lurah ia belum mengeluarkan SK baik di RW 03 maupun di RW lainnya. Pasalnya, ini masih dalam masa sanggah. Artinya, jika ada warga yang melakukan penyanggahan bisa disampaikan ke Lurah.

Ketua RW 03 Kok Ming

WARGA RW 03 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Rabu (27/12) meminta, Mintarja alias Kok Ming dicopot dari Ketua RW karena warga menilai tidak ada pemilihan Ketua RW. ADE

membantah tunduhan warga yang menyebutkan ia mempersulit izin warga. Ia menyebutkan, memang ada menangguhkan izin usaha warga karena tetangga pemohon izin keberatan.

“Memang ada persoalan izin itu, saat itu saya tangguhkan tidak saya tandatangani karena ada tetangga yang keberatan. Tapi saya coba cari solusinya, tapi saya dianggap mempersulit,” katanya.

 Redaktur: Afrianita

Sebenarnya ia tidak berminat lagi menjadi Ketua RW. Hanya, waktu itu tidak ada warga yang berminat. Malahan di rinya diusulkan kembali menjadi Ketua RW. “Warga disini diundang tak mau yang datang. LPM melihat hal yang sama, makanya saya terpilih kembali jadi ketua RW,” tegasnya.Soal KTP, Kok Ming menyebutkan dirinya masih memiliki KTP di Kampung Pondok.(h/ade)

 Layouter: Syamsul Hidayat

11

JURNALISME WARGA

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Rintangan Menuju Sekolah Terpencil Pengirim, Defrianto, Pariaman

M

elewati berbagai rintangan demi mengajar di salah satu sekolah di Sintang Kalimantan Barat. Menjadi guru garis depan (GGD) merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa. Meski

terkadang dalam menjalankan tugas mendapat banyak rintangan salah satunya sulitnya medan yang ditempuh untuk mencapai sekolah. ***

HMI Gelar Up Grading Kader Pengirim, Febriansyah, Padang Up grading HMI komisariat Ilmu Sosial UNP di Taman

Selfie Bersama Akbar Tanjung

Hutan Raya Bung Hatta minggu lalu. Up grading ini merupakan agenda rutin untuk meningkatkan kualitas kader. Dengan adanya up grading ini kualitas kader bisa meningkat. ***

Mencari Daun Obat di Mentawai Kiriman : Lia, Padang

Pengirim : RahmaddianPadang

D

i Mentawai, keberadaan hutan menjadi sangat pentingf bagi warganya. Terlihat orang Mentawai di Dusun Puro, Siberut Selatan sedang mencari daun-daun obat untuk pengobatan dan ritual adat. ***

B

ersama Akbar Tanjung yang merupakan salah satu tokoh nasional dan alumni HMI.Baru-baru ini Akbar Tanjung datang ke Padang dan melakukan diskusi dengan kader-kader HMI di Kota Padang. ***

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

www.harianhaluan.com

RS SITI RESWARI,menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

STNK BA 5640 NQ a/n Jasmiar.

Hilang di sekitaran Padang Panjang - Agam (Maninjau). Bagi yang menemukan harap melaporkan ke pos polisi terdekat.

RUMAH DIJUAL

Buku BPKB BH 4256 BD, An. Gustinawati. Hilang sekitar kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat STNK BA1625 VN, An. Herman Nantes. Hilang antara rumah sampai Sungai Rumbai. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi.

Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport.

Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991 ď Ž Redaktur: Atviarni

ď Ž Layouter Yohanes

12

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

EMPAT DISETUJUI

Satu Ranperda Payakumbuh Dikembalikan PAYAKUMBUH, HALUAN — DPRD Payakumbuh gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap 5 Ranperda Kota Payakumbuh di Gedung DPRD, Sabtu (23/12).

Dokumen RPJMD Harus Direalisasikan PAYAKUMBUH, HALUAN — Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digariskan agar dalam perumusannya dengan memperhatikan unsur terukur disamping unsur transparan, partisipastif dan unsur lainnya.

“RPJMD harus disusun memuat program terfokus, tidaklah ada gunanya dokumen RPJMD setebal bantal tapi tidak bisa direalisasikan untuk masyarakat. Batasan menggiring RPJMD adalah berhasil guna dan berdaya guna,” ujar Walikota Payakumbuh, Riza Falepi saat membuka Musrenbang RPJMD Periode 2017 – 2022 di GOR M Yamin Payakumbuh, Rabu (27/12).

Dikatakan, RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun. Seperti diamanatkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, tolong membuat program itu sudah-sudah, atau fokus. Cukup tiga atau empat tapi selesai.

“RPJMD Payakumbuh bukan RPJMD Walikota, tapi RPJMD kita bersama. Karena itu, mari kita sempurnakan bersama-sama,” ajaknya.

Menurut walikota, APBD Kota Payakumbuh 85 % lebih mengandalkan bantuan pusat. Hanya 14,7 % merupakan PAD, sejumlah 22 – 23 % telah digunakan untuk infrastruktur. “Karenanya RPJMD yang terukur tadi harus diturunkan menjadi indikator-indikator kinerja utama,” ulas Riza Falepi.

Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Ibuah dan Tanjung Pauah dan KAN Koto Nan Ampek yang telah membantu dalam pembebasan tanah untuk berbagai proyek pembangunan yang telah direncanakan Pemko Payakumbuh.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB Dt Parmato Alam meminta agar RPJMD mampu menjawab tantangan pembangunan Payakumbuh ke depan. Sehingga pembangunan Payakumbuh itu terukur untuk 5 tahun mendatang.

Musrenbang yang digelar Bappeda Payakumbuh itu, dihadiri Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, LSM, dan unsur lainnya, akan berlangsung sampai Kamis dengan agenda pendalaman pembahasan berbagai indikator kinerja utama. (h/zkf)

TAMAN BACAAN — Taman bacaan SDN 01 Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh saat diresmikan Bupati Irendi Arbi, Rabu (27/12). ZUL

SDN 01 Taeh Baruah Sediakan Taman Bacaan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, menyediakan taman bacaan bagi siswa dan wali muridnya. Guna menjaga ketersedian b uku bacaan itu, sekolah ini juga menyediakan pojok-pojok taman baca di masing-masing ruangan. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah, menjadikan Limapuluh Kota sebagai Kabupaten Literasi.

“Sekolah ini sengaja menyediakan taman baca, tujuannya agar murid menjadi nyaman. Tak terkecuali bagi wali murid yang menjemput murid juga bisa memanfaatkan taman ini untuk membaca terlebih dahulu sambil menunggu anaknya keluar ruangan kelas,” sebut Kepala SDN 01 Taeh Baruah, Eldar efni ketika mencanangkan gerakan

literasi di sekolah tersebut, kemarin.

Menurut dia, SDN 01 Taeh Baruah, siap mensukseskan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai kabupaten literasi.

Tujuannya, untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik, melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Ge rakan Lit erasi Sekolah.

(GLS).

Eldarefni berharap, dengan adanya gerakan literasi sekolah ini siswa-siswanya akan lebih cerdas dalam segala bidang, baik akademik maupun non akademik. Apalagi, dengan adanya pojok bacaan atau gerakan literasi bisa membuat siswa lebih aktif dalam membaca. “Kita dapat meningkatkan kemampuan memahami bacaan, rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik, dan menumbuh kem-

bangkan penggunaan berbagai sumber bacaan,” tambahnya.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mengatakan, adanya inovasi taman baca ini akan dipastikan meningkatnya minat baca para siswa.

“Kegiatan ini supaya diteruskan demi mencari inovasiinovasi, sehingga ke depan anak-anak kita ini menjadi pribadi yang berpengetahuan d an be r bu d i pekert i,” ajaknya.

Dikatakan, generasi muda yang merupakan penerus bangsa ini, harus lebih meningkatkan semangat membaca buku, karena dengan membaca inilah ilmu pengetahuan akan meningkat. Irfendi juga menuturkan, program literasi ini jangan hanya menyentuh kalangan pendidik dan anak didik saja tapi harus dimasyarakatkan. (h/zkf)

Payakumbuh Segera Miliki Sport Center

ERWIN YUNAZ PAYAKUMBUH, HALUAN — Keinginan warga Payakumbuh untuk memiliki sarana olahraga yang rep-

www.harianhaluan.com

resentatif bakal terwujud.

Pemko Payakumbuh bakal membangun Sport Center di Kelurahan Tanjung Pauh dan Kelurahan Ibuh. Pembebasan lahan juga sudah dimulai.

“Proses pembebasan lahan sudah dilakukan dan dilanjutkan sisanya di tahun 2018. Perencanaan sudah kita siapkan. Insya Allah di Sport Center tersebut akan dibangun lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan basket, dan seterusnya. Juga ada Ruang Ter-

buka Hijau n anti,” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Elfriza Zaharman kepada Haluan, Rabu (27/12).

Elfriza yang akrab dipanggil Cece menyampaikan pembangunan fasilitas Sport Center dimulai setelah proses pembebasan lahan selesai. Disparpora juga mengupayakan peluang anggaran ke Kementerian untuk kelancaran pembangunan Sport Center tersebut.

Sebelumnya, pada acara

malam resepsi HUT Kota Payakumbuh yang ke-47 di Ngalau Indah Kota Payakumbuh Rabu (20/12), Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz telah menyerahkan piagam penghargaan kepada tokoh masyarakat Kelurahan Tanjung Pauh dan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat. Tokoh masyarakat tersebut adalah Edwin Buya, Bobby Busra, Mardanis Turasan dan Gusniati.

Piagam penghargaan diberikan karena tokoh masyarakat tersebut dianggap te-

lah sukses dalam mendukung program pemerintah kota Payakumbuh untuk membangun fasilitas Sport Center Kota Payakumbuh.

Sementara itu tokoh masyarakat Tanjung Pauh-Ibuh Edwin Buya mengatakan, pembebasan lahan sudah diberikan ganti rugi oleh Pemko Payakumbuh. “Semoga mimpi kita semua masyarakat Payakumbuh bisa terwujud dan kehadiran Sport Center memberikan efek baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Suparman, DPRD Payakumbuh sepakat untuk menyetujui empat Ranperda yang diajukan Pemko Payakumbuh dan mengembalikan satu Ranperda yakni Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Parit Rantang.

Sedangkan empat Ranperda yang disetujui adalah Ranperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Ranperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh, Ranperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, serta Ranperda tentang Penyelanggaraan Perpustakaan “Ranperda yang diajukan Pemerintah ada yang diterima dan ada yang dikembalikan karena belum rampung dalam pembahasan. Ranperda tersebut adalah Ranperda penggabungan beberapa kelurahan,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Payakumbuh, Ismet Harius.

Politisi Partai Nasdem itu megatakan Ranperda tersebut dikembalikan karena kesepakatan antara beberapa kelurahan yang akan bergabung itu belum didapatkan.

Ranperda penggabungan Kelurahan Parit Rantang dikembalikan kepada Pemko Payakumbuh untuk dikaji ulang dan dilengkapi kekurangan-kekurangannya. Ismet tidak menutup kemungkinan bahwa Ranperda tersebut bisa diajukan kembali untuk dibahas pada prolegda berikutnya di tahun 2018.

Anggota DPRD Payakumbuh Edward DF mengatakan pembahasan 5 Ranperda ini membutuhkan waktu yang panjang dan tenaga yang ekstra karena melibatkan banyak masyarakat dan pemangku kepentingan di Kota Payakumbuh.

Termasuk kunjungan-kunjungan kerja dan konsultasi baik ke pusat maupun ke daerah.

Sementara itu Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz merasa bersyukur DPRD Payakumbuh telah menyetujui beberapa Ranperda walaupun ada Ranperda yang dikembalikan.

“Alhamdulillah Rapat Paripurna sudah kita laksanakan. Insya Allah Ranperda ini menjadi Perda yang memperkuat kita di jajaran pemerintahan dan mempunyai landasan hukum dalam bekerja lebih maksimal ke depan,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Pencapaian Kinerja OPD Dievaluasi LIMPULUH KOTA, HALUAN — Pencapaian kinerja masing-masing satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Limapuluh Kota dievaluasi melalui rapat evaluasi kegiatan akhir tahun 2017 serta rapat pembahasan kegiatan tahun 2018, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang, baru-baru ini.

Rapat evaluasi tersebut, dipimpin Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi didampingi Plt Sekda, Taufik Hidayat, Kepala OPD dan Camat.

Bupati Irfendi Arbi mengintuksikan seluruh OPD untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dan laporan pertanggungjawaban diakhir tahun 2017. “Saya harapkan rapat koordinasi evaluasi OPD ini bisa menggambarkan secara real dan jelas berapa capaian kita yang sudah dilaksanakan pada

 Redaktur: Heldi Satria

penghujung tahun 2017,” harapnya.

Kepada seluruh OPD dan Camat, bupati mengingatkan untuk menyelesaikan segala laporan kegiatan baik kegiatan fisik dan non fisik.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh OPD di Limapuluh Kota untuk bekerja dengan aturan yg ada. “Saya tekankan kepada seluruh OPD untuk kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Laksanakan program kegiatan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah disetujui secara bersamasama oleh masing-masing OPD. Saya tidak ingin, OPD di Limapuluh Kota ada yang membuat kebijakan diluar dari aturan dan mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan apresiasi dan berterimakasih kepada OPD yang pada tahun sudah bekerja dengan baik.. (h/zkf)

     Layouter: Rahmi

BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Saayun Salangkah

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

13

ANTISIPASI KENAIKAN HARGA

Pemko Gelar Operasi Pasar BUKITTINGGI, HALUAN — Untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun 2017, Pemko Bukittinggi melalui tim PPID Kota Bukittinggi menggelar operasi pasar 3 jenis komoditas kebutuhan pokok.

OPERASI PASAR — Kabag Perekonomian Rismal Hadi didampingi Kepala Bidang Perdagangan, Alizar, dan Kepala Bulog Subdivre Bukittinggi, ketika menggelar operasi pasar 3 jenis komoditas kebutuhan pokok. GATOT

Kepala Bagian Perekonomian Setdako Bukittinggi, Rismal Hadi mengatakan, operasi pasar yang dilaksanakan itu berdasarkan keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 184-45-380-2017, tentang harga eceran tertinggi operasi pasar cadangan beras pemerintah di Kota Bukittinggi. Tiga jenis komoditas yang disediakan dalam operasi pasar ini yakni beras, gula dan minyak goreng.

Operasi pasar tersebut kata Rismal, akan dilaksanakan hingga akhir tahun dengan melibatkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Bulog Sub Divre Bukittingi dan Bagian Perekonomina. Dengan tujuan untuk mengendalikan harga 3 komoditas kebutuhan pokok tersebut, terutama harga beras di pasaran.

Operasi pasar yang dilakukan juga sebagai bentuk

upaya dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga di akhir tahun, sekaligus untuk menjamin ketersediaan komoditas kebutuhan pokok dipasaran.

“Biasanya momentum libur Natal dan tahun baru akan terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas.

Oleh karena itu Pemko Bukittinggi bekerja sama dengan Bulog dan instansi terkait melaksanakan operasi pasar untuk menjamin ketersediaan 3 komoditas tersebut dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Rismal, Rabu (17/12).

Menurut Rismal, dalam operasi pasar yang dilaksanakan siapapun boleh berbelanja karna tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 3 komoditas tersebut.

Untuk itu masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan

operasi p asar yang dilakukan mengingat harganya yang terjangkau.

Sesuai dengan SK Walikota ulas Rismal, harga eceran tertinggi operasi pasar cadangan beras pemerintah di Kota Bukittinggi tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 8.100/kilo. “Untuk operasi pasar terhadap komoditas beras ini, Bulog Sub Divre Bukittinggi membentuk satuan tugas operasi pasar cadangan beras pemerintah tahun 2017 di Kota Bukittinggi,” terang Rismal.

Terpisah Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Alizar mengatakan, komoditas yang tersedia dalam operasi pasar ini yakni beras, gula dan minyak goreng. Untuk beras, Bulog Sub Divre Bukitinggi menyediakan tiga ton beras kualitas medium yang dijual dengan harga Rp 8.100/kilo. Untuk gula dijual seharga Rp 12.500/kilo dan minyak goreng kemasan dua liter dijual seharga Rp 24.000 dan minyak goreng kemasan satu liter seharga Rp12.000. (h/tot)

LAMPAUI CAPAIAN TARGET PBB

Bukittinggi Peringati HUT DWP BUKITTINGGI, HALUAN — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bukittinggi, peringati HUT DWP ke 18 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan dan perlombaan.

Ketua pelaksana HUT DWP Kota Bukittinggi Sri Haryati Khairul mengatakan, HUT DWP secara nasional diperingati setiap tanggal 7 September tiap tahunnya. Khusus di Bukittinggi peringatan puncak HUT DWP ke 18 tersebut baru dilaksanakan pada Kamis (21/12) kemarin di aula Badan Keuangan Daerah (BKD) Bukittinggi.

Kegiatan puncak HUT DWP dibuka oleh Sekretaris daerah Kota Bukittinggi Yuen Karnova yang juga selaku Pembina DWP Bukittinggi. Turut hadir dalam kegiatan puncak tersebut Ketua TP PKK Kota Bukittinggi Yessi Ramlan Nurmatias, para istri Forkopimda dan SKPD terkait.

Dalam memperingati HUT DWP ke 18 ini kata Sri Haryati, DWP Kota Bukittinggi telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan, dengan tema HUT adalah Pengembangan Kualitas Istri ASN Menuju Ketahanan Keluarga. Adapun sejumlah kegiatan yang dilaksanakan itu yakni melakukan pemasangan Spanduk HUT DWP di setiap kantor SKPD selama satu bulan.

Kemudian DWP Bukittinggi melakukan kegiatan Dharma Wanita Mengaji (MTQ) Antar Unit, Tadarus Antar Ketua unit, Wisata Dakwah dan out Bound di Pantai Mutiara Danau Singkarak “Puncak HUT DWP ditutup dengan pemotongan kue ulang tahun dan pengumuman pemenang lomba di Aula Badan Keuangan Daerah Bukittinggi,” ungkap Sri. Sementara itu Ketua DWP Kota Bukittinggi Is Yuen Karnova dalam peringatan puncak HUT DWP membacakan sambutan Ketua Dharma Wanita Pusat Wien Ritolla Tasmaya. Dalam sambutan itu Wien menyampaikan bahwa HUT DWP ke 18 merupakan suatu usia yang cukup dewasa untuk memperkuat peran serta perempuan dalam mensejahterakan bangsa. (h/tot)

Rismaidi Lantik PAC Walikota Berikan Reward untuk Lurah PPP Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi memberikan reward kepada lurah yang telah memberikan kontribusi terhadap Pemerintah daerah melalui sektor pajak. Reward tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias didampingi Sekretais Daerah Yuen Karnova.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Heriman mengatakan, untuk tahun ini target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar Rp3,2 mil\iar dengan wajib pajak sebanyak 20.622 wajib pajak.

Hingga 20 Desember 2017, capaian realisasi PBB ditingkat kelurahan sudah mencapai 105 persen.

“Dari 24 kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, 18 kelurahan diantaranya sudah mencapai target realisasinya, sesuai dengan yang ditentukan. Sedangkan 6 kelurahan lagi realisasinya masih belum mencapai target,” kata Heriman usai penyerahan reward di Balaikota

Bukittinggi, kemarin.

Menurutnya, kelurahan yang realisasinya mencapai 100 parsen itu terbagi kedalam lima klasifikasi, sesuai dengan batas waktu pencapaian PBB di kelurahannya masing masing. Dan klasifikasi itu yang akan menentukan jumlah reward yang diterima oleh masing – masing lurah.

Untuk klasifikasi I terang Heriman, kelurahan yang mencapai perolehan PBB 100 persen pada September hanya satu kelurahan yakni Kelurahan Birugo. Sedangkan untuk klasifikasi II atau kelurahan yang mencapai perolehan PBB 100 parsen pada bulan Oktober yakni Kelurahan Bukit Cangang, Aur Tajungkang Tangah sawah, Benteng Pasar Atas, Kayu Kubu, Pulai Anak Air, Koto Selayan, Manggis Ganting, Puhun Pintu Kabun, Belakang Balok, Ladang Cakiah dan kelurahan Parit Antang.

Sedangkan klasifikasi III adalah kelurahan yang mencapai 100 parsen pada No-

pember, yakni kelurahan Tarok Dipo, Pakan Labuah dan kelurahan Kubu Tanjung. Untuk klasifikasi IV adalah kelurahan yang mecapai 100 parsen sebelum tanggal 20 Desember yakni kelurahan Pakan Kurai, Bukit Apit dan kelurahan Campago Ipuh.

“Bagi kelurahan yang telah mencapai realisasi PBB 100 parsen tersebut, lurah yang bersangkutan tidak hanya diberikan reward berupa uang, tetapi juga dibawa untuk studi comparative ke Kota Tangerang dan Kabupaten Serang pada tanggal 5 sampai tanggal 8 Desember 2017 yang lalu,” terangnya.

Sementara itu, Walikota Ramlan Nurmatias memberikan mengapresiasi bagi lurah yang telah mencapai target realisasi PPP di Kelurahannya masing masing.

Pencapaian tessebut tentunya berkat kerja keras lurah bersama aparaturnya yang bersungguhsungguh dalam melakukan pemungutan PBB. (h/tot)

LIBUR AKHIR TAHUN

TMSBK Targetkan 100.000 Pengunjung BUKITTINGGI, HALUAN — Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Kota Bukittinggi, menargetkan 100.000 kunjungan wisatawan ke objek wisata itu elama masa libur akhir tahun 2017. Kepala Bidang TMSBK, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bukittinggi, Ikbal di Bukittinggi, Senin, menyebutkan dari jumlah kunjungan itu ditargetkan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar Rp1 miliar.

Target itu dihitung mulai Ming-

gu(24/12) hingga berakhirnya masa libur pada 2 Januari 2018. Ia mengungkapkan, target retribusi objek wisata selama 2017 yang dibebankan pemerintah setempat pada TMSBK adalah sebesar Rp10,7 miliar.

“Di TMSBK capaian retribusi yang dibebankan pemkot sudah melebihi target yaitu sebesar Rp11,5 miliar. Namun dari TMSBK sendiri, kami menargetkan lebih yaitu Rp12 miliar,” katanya.

Lewat libur akhir tahun diharapkan target itu dapat dicapai karena masa libur pan-

jang menurutnya merupakan kesempatan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Menyambut masa libur, kami mencoba menambah daya tarik dan kenyamanan dengan menyediakan fasilitas tempat berfoto ‘selfi’ dan bangku-bangku taman,” ujarnya. Ikbal menerangkan, kunjungan pada Senin (25/12) karena cuaca cenderung hujan sejak pagi hari, kondisi di objek wisata itu belum seramai yang diharapkan meski sudah ada peningkatan dibanding libur akhir pekan biasa. (h/ans)

Walikota Resmikan Musala SMPN 7

WALIKOTA Ramlan Nurmatias melakukan penandatanganan prasasti peresmian Musala Darrul Ikhmah SMPN 7 Bukittinggi.

GATOT

BUKITTINGGI, HALUAN — Musalah Darrul Ikhmah SMPN 7 Bukittinggi, diresmikan pemakaiannya oleh Walikota Bikittinggi Ramlan Nurmatias, Sabtu (23/ 12). Kegiatan peresmian ditandai dengan penandatawww.harianhaluan.com

nganan prasasti dan pembukaan selubung papan nama Mushollah.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melfi Abra, Ketua Komite SMPN 7, Camat

ABTB, Lurah Parit Antang, tokoh masyarakat, pemuda dan para wali murid beserta ratusan siswa SMPN 7 Bukittinggi.

Dalam kesempatan itu Ramlan memberikan apresiasi kepada pihak sekolah atas pembangunan mushala yang dibangun dilingkungan sekolah. Hal ini membuktikan bahwa pihak sekolah m emiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan sekolah, terutama dalam memajukan pendidikan anak dibidang agama.

“Dengan dibangunnya mushollah Darrul Hikmah ini, kita berharap para siswa semakin rajin dalam meningkatkan ibadahnya dengan melaksanakan shalat berjamaah di mushalla.

Dengan semakin rajin siswa beribadah maka akan semakin kuat imannya, sehingga mereka tidak terjerumus

kepada kenalakan remaja,” ungkap Ramlan.

Menurutnya, Pemko Bukittinggi akan komit pada peningkatan kualitas pendidikan guna menunjang Bukittinggi sebagai kota Pendidikan. Untuk menunjang itu maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana sekolah dengan kualitas yang sama. “Untuk melahirkan generasi yang berkualitas kita akan upayakan seluruh sekolah memiliki kualitas yang sama.

Semua sekolah akan kita upayakan bagaimana anak – anak lebih nyaman dan aman dalam menuntut ilmu,” ungkap Ramlan.

Sementara itu Kepala SMPN 7 Zulfia mengatakan, Mushollah Darrul Ikhmah seluas 7,5 x 9 meter tersebut dibangun melalui sumbangan dari para orang tua murid, sumbangan dari para

alumni dan pemerhati pendidikan serta sumbangan dari masyarakat, yang menelan biaya sebesar Rp 80 Juta.

Pembangunan Mushala adalah salah satu bentuk upaya dalam menumbuh kembangkan pendidikan anak yang berbasis aqidah. “ Jika sebelumnya anak – anak melakukan shalat berjamaah di lokal masing – masing, maka saat ini mereka sudah bias melaksanakan shalat berjamah di Musholla ,” kata Zulfia.

Saat ini ulas Zulfia, SMPN 7 Bukittingi tidak hanya memiliki mushalla tapi juga telah memiliki ruang Osis tersendiri dan juga telah memiliki ruangan literasi yang nyaman bagi siswa dengan memanfaatkan ruangan kosong yang tidak bermanfaat. (h/tot)

BUKITTINGGI, HALUAN — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bukittinggi, Rismaidi melantik Pengurus Anak Babang (PAC) PPP yang ada di tiga kecamatan Kota Bukittinggi, Selasa (26/12).

Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Rocky Hotel Bukittinggi, turu t dihadiri oleh Ketua oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sumbar Hariadi BE., Sekretaris DPW Syafril Huda, Ketua DPC PPP Agam, Ketua DPC PPP Padang Panjang dan Pengurus DPC PPP Kota Bukittinggi serta Kepala Kantor Kesbang Pol Bukittinggi Aldiasnur.

Adapun PAC yang dilantik itu diantaranya. Ketua PAC Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Oki Helman, Ketua PAC Kecamatan Guguk Panjang Kurnia,dan Ketua PAC ABTB Ridwan.

Usai kegiatan pelantikan PAC, kader PPP Kota Bukittinggi mengikuti Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) yang diselenggarakan oleh DPC PPP Kota Bukittinggi.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPC PPP Bukittinggi Rismaidi mengingatkan kepada PAC ditingkat kecamatan supaya dapat bertugas dengan baik untuk kemajuan PPP, serta berjuang untuk kemenangan PPP pada Pemilu 2019 mendatang. Pengurus PAC harus benarbenar bekerja dan tidak hanya masuk dalam daftar kepengurusan saja.

“Kita mengharapkan para kader PPP terutama di Kota Bukittinggi untuk dapat memhami empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila,

UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Rismaidi.

Terkaid dengan LKKD yang dilaksanakan, Rismaidi menjelaskan, LKKD merupakan suatu kegiatan pokok dan prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh pengurus DPC PPP terhadap kader kader partai.

LKKD yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dari DPP dan DPW, dengan tujuan agar PPP mempunyai kader kader yang solit, militan dan mengerti dengan visi dan misi PPP itu sendiri.

“Sesuai arahan dari DPW seluruh kader kader yang ada di PPP betul betul kader yang mengerti dengan maksud dan tujuan PPP, karna PPP merupakan Partai yang berazaskan islam. Kader PPP juga harus paham bahwa PPP merupakan partai yang mendukung Pancasila sebagai dasar Negara,” terangnya.

Terpisah Ketua Panitia Pelaksana LKKD Syahril Muchtar menjelaskan, sejak dilantiknya kepengurusan DPC PPP Bukitinggi, hingga saat ini DPC PPP Bukittinggi telah menuntaskan sejumlah kegiatan, seperti pelaksanaan Musancab PPP Kota Bukittinggi, Pendataan KTA PPP, Pendaftaran PPP ke KPU, pembukaan pendaftaran Caleg dini serta pelaksanaan LKKD. “Dalam kegiatan LKKD yang dilaksanakan, ada tiga materi yang disampaikan yakni Ideology Kepartaian, Target dan Startegi Pemenangan Pemilu 2019, Persiapan Menghadapi Pemilu 2019, dan materi Organisasi dan Kepemimpinan,” terangnya. (h/tot)

KETUA DPC PPP Bukittinggi Rismaidi didampingi Sekretaris Dedi Fatria, memberikan bendera PPP kepada PAC PPP Kota Bukittinggi. GATOT  Redaktur: Atviarni

 Layouter: Rahmi

14

PADANG PARIAMAN

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Masyarakat Pematang Tinggi Harapkan Jalan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Masyarakat Pematang Tinggi Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam berharap, jalan menuju korong mereka mendapat prioritas utama dalam pembangunan jalan kabupaten melalui APBD 2018 nanti.

Hal tersebut diungkapkan Ketua LPM Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Midi pada Haluan, Selasa (26/12), di Kampung Dalam.

Midi yang didampingi salah seorang tokoh masyarakat Pematang Tinggi, Ajo Boneh mengungkapkan, bahwa saat ini kondisi jalan menuju korongnya sangat memprihatinkan. “Apalagi saat musim hujan sekarang, jalan tidak dapat dilewati sama sekali,” kata Ajo Boneh.

Dikatakan Ajo Boneh, Korong Pematang Tinggi merupakan salah satu pusat ekonomi di Nagari Sikucua Utara. Karena akses jalan yang tidak baik, juga menyebabkan ekonomi masyarakat terganggu.

“Bayangkan saja, untuk mengeluarkan hasil pertanian masyarakat harus mengeluarkan anggaran yang tidak seimbang dengan nilai jual,” jelasnya.

Dikatakan Ajo Boneh, Pematang Tinggi merupakan areal sawah yang paling luas di Nagari Sikucua Utara. Disamping penghasil beras, Pematang Tinggi juga banyak menghasilkan kelapa, kakao serta tanaman perkebunan lainnya. “Di sini juga terdapat sebuah kantor, yakni kantor penyuluh pertanian tingkat kecamatan,” jelas Ajo Boneh.

Untuk itu Ajo Boneh berharap, agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan jalan tersebut. Hal ini penting demi peningkatan ekonomi masyarakat.

“Dengan kondisi jalan yang layak, kami yakin masyarakat akan bergairah mengolah lahannya menjadi lahan yang produktif,” katanya. (h/ded).

ILUSTRASI

PEMAPARAN BUPATI — Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni sedang memaparkan tentang Tarok City pada anggota DPR RI, Alex Indra Lukman, saat berkunjung pada kawasan tersebut. DEDI SALIM

Anggota DPR RI Dukung KPT Tarok City PADANG PARIAMAN, HALUAN — Dukungan Tarok City sebagai pusat Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) di Padang Pariaman, terus mengalir.

Dukungan tersebut langsung disampaikan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P Alex Indra Lukman pada Bupati H. Ali Mukhni saat meninjau kawasan KPT tersebut, Kamis kemarin.

Bahkan, politisi PDI-P tersebut juga menyatakan kesiapannya membatu Bupati Ali Mukhni untuk mencarikan anggaran APBN untuk pembangunan tersebut.

“Apapun yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman akan kita ban-

tu,” katanya saat meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Tarok City di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

Alex pada saat itu menyampaikan, apa yang diprogram oleh Bupati Padang Pariaman merupakan untuk kemajuan Sumatera Barat. Dia yakin dengan terujudnya KPT ini, Sumbar akan maju selangkah dibanding daerah lain di bidang pendidikan.

“Program ini merupakan program yang sangat cemerlang dalam memajukan da-

erah,” pujinya pada Bupati Ali Mukhni.

Pada kesempatan itu dia mengajak seluruh stakeholders yang ada di Padang Pariaman dan Sumatera Barat untuk membantu mewujudkan KPT ini.

“Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama,” ujar Ketua PDI-P Sumbar ini.

Untuk membantu program Bupati Ali Mukhni ini, dia juga akan melakukan lobi pada politisi Sumbar lainnya, untuk mencarikan anggaran pusat untuk Tarok City.

“Daerah ini harus dibangun dengan anggaran pusat, karena tidak mungkin dibiarkan dana daerah untuk membangun program yang besar ini,” terangnya.

Menurutnya agar cita-cita untuk membangun pusat pendidikan dan perekonomian baru Sumbar itu dapat tercapai maka diperlukan dukungan dari semua pihak.

Ia menilai secara perlahan pembangunan kawasan tersebut telah menunjukkan perkembangan meskipun hanya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Padang Pariaman.

“Agar cita-cita yang mulia ini tercapai maka kita siap membantu sepenuhnya apabila ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mengatakan sejumlah per-

guruan tinggi di Sumbar telah menyatakan diri untuk membangun gedung pendidikannya di daerah itu.

Mulai dari Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Imam Banjol, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Politeknik Negeri Padang.

“Selain perguruan tinggi, rumah sakit, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi Negara juga akan dibangun di daerah itu,” kata Ali Mukhni.

Untuk membangun kawasan tersebut pemerintah setempat berupaya mencari dana dari pemerintah pusat agar pembangunan kawasan terpadu itu cepat selesai. (h/ded)

BPBD Gelar Uji Lapang Penanggulangan Bencana PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebagai daerah yang terkenal langganan bencana, masyarakatnya harus selalu siap dan siaga serta selalu waspada terhad ap bencana yang mungkin akan terjadi.

Menyadari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman mengadakan Uji Lapang Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor, Selasa lalu, di halaman TK/SD Model Limpato Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

“Uji lapangan ini d ifasilitasi BNPB dan turut ikut aktif dalam uji lapang TNI, Polri, Basarnas, komunitas peduli bencana serta

www.harianhaluan.com

bersama unsur terkait lainnya,” ujar Kepala BPBD Padang Pariaman, Amiruddin.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur saat membuka acara tersebut menyampaikan, kegiatan uji lapang itu merupakan rangkaian dari kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan, yaitu penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Banjir disertai longsor melalui workshop beberapa hari lalu.

“Kegiatan pada hari ini bertujuan untuk menguji dokumen Renkon tersebut melalui uji lapang,” jelas Suhatri Bur. Dikatakan, bahwa hal ini, perlu dilakukan apabila

terjadi bencana banjir, seluruh elemen yang terlibat harus mengacu kepada dokumen rekon tersebut.

“Dokumen ini juga akan menjadi panduan supaya kegiatan uji lapang penanggulangan bencana banjir disertai longsor bisa langsung menjadi SOP/Protap apabila bencana benar-benar terjadi,” kata Suhatri Bur. Ditegaskan, kegiatan ini sangat penting karena Padang Pariaman masuk zona bencana banjir yang cukup sering dan bahkan menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa manusia.

“Kita berharap, agar dokumen tersebut segera diPerda-kan, supaya seluruh

pelaku atau elemen terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing yang sudah ditentukan dalam dokumen Rekon,” harap Suhatri Bur. Mantan Ketua KPU itu mengingatkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat luas ini, tidak bisa selesai oleh satu instansi saja, seperti BPBD, melainkan juga perlu dukungan berbagai pihak antara lain dari TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun seluruh elemen masyarakat.

“Butuh kerja sama semua pihak dalam menghadapi kejadian bencana yang terjadi,” tukuknya.

Sementara itu Dandim

0308/Pariaman Letkol Arh Hermawansyah mengatakan kepada awak media, uji lapang dan simulasi penanggulangan darurat bencana ini bertujuan agar para personel siap mengeveakuasi dan menangani dengan cepat dalam rangka penanggulangan darurat bencana banjir dan longsor, melakukan penyelamatan terhadap korban yang terkena dampak bencana alam.

Dandim 0308/Pariaman menjelaskan, simulasi uji lapang ini melibatkan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Basarnas, Dinas PU, dan melibatkan masyarakat dan semua unsur yang ada. (h/ded)

WAKIL Bupati Suhatri Bur memasangkan tanda peserta pada salah seorang anggota TNI sebagai peserta Uji Lapang Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor, yang diselenggarakan oleh BPBD Padang Pariaman, baru-baru ini di halaman TK/SD Model Limpato Sungai Sariak. DEDI SALIM

 Redaktur: Nova Anggraini    Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

15

PLTS Berhala Kembali Beroperasi LINGGA , HALUAN — Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Berhala kembali beroperasi pascadiperbaiki. Aktifnya PLTS tersebut untuk penerangan rumah masyarakat maupun penerangan jalan umum di desa yang terkenal dengan keindahan alamnya tersebut.

Pantai Natuna Penuh Sampah NATUNA, HALUAN — Musim Utara dengan kondisi cuacanya yang ekstrim berdampak buruk pada alam. Kehadirannya bukan hanya merusak lingkungan tapi juga mencemarinya. Kawasan umum seperti pantai dan termpat bermain (hiburan) masyarakat turut menjadi sasaran ekstrimnya musim yang datang tahunan ini.

Seperti yang diungkapkan Umar (48), warga Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut ini mengaku ekstrimnya dampak yang ditimbulkan Musim Utara. Dia katakan, sejak beberapa minggu belakangan ini sepanjang pantai yang ada di desanya dan Desa Tanjung jadi tercemar dengan sampah laut dan darat.

“Ya, ini biasa terjadi setiap tahunnya. Kita tidak bisa mengatasinya karena kondisi alam yang tidak bersahabat,” kata Umar di Limau Manis, kemarin.

Ia menjelaskan, kondisi ini disebabkan oleh tingginya intensitas air yang berasal dari laut dan darat di mana air laut menghanyutkan sampah-sampah laut ke darat.

Bbegitu juga air yang dari darat menghanyutkan sampah ke arah laut dan bertemu di pantai. “Payah kita nak ngatasi, air dari darat rutin megaliar karena hujan terus dan air dari laut juga kencang. Akibatnya sampah numpuk di pantai,” ungkapnya.

Umar mengaku, biasanya ketercemaran lingkungan itu bisa diatasi oleh warga setelah musim utara berakhir. “Kalau sekarang kita bersihkan, beberapa saat kemudian kotor lagi.

Nanti abis musim utara kita gotong royong bersihkan pantai,” ujarnya. Musim Utara di Natuna berlangsung hingga empat bulan.

Musim ini terjadi diakhir tahun berjalan hingga Februari tahun depan. (h/hk)

Impor Kepri Turun 7,44 Persen TANJUNGPINANG, HALUAN — Perkembangan nilai impor Provinsi Kepri pada November 2017 mengalami penurunan sebesar 7,44 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya yakni Oktober 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri nilai Impor Provinsi Kepri pada November 2017 sebesar US$ 798,17 juta.

“Terdiri dari impor migas sebesar US$126,13 dan impor non migas US$672,03 juta,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Panusunan Siregar di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Dikatakan, penurunan nilai impor di Provnsi Kepri ini disebabkan menurunnya impor komoditas migas sebesar 35,13 persen. Namun jika dibandingkan dengan impor pada bulan yang sama dan tahun yang berbeda, impor Kepri mengalami kenaikan 0,62 persen atau sebesar US$ 672,03 juta.

“Selama Januari hingga November 2017, impor non migas Kepri terbesar didominasi golongan barang-barang jenis listrik dengan nilai US$2.181,47 juta atau memberikan kontribusi sebesar 34,68 persen dari total keseluruhan impor,” jelas Panusunan.

Sementara untuk negara pemasok barang impor terbesar pada Januari hingga November 2017, masih ditempati oleh negara tetap kontribusi 34,36 persen. “Nilai impor terbesar dipasok melalui pelabuhan Batuampar sebesar US$364,97 juta, disusul pelabuhan Sekupang sebesar US$219,27 juta, pelabuhan Tanjunguban sebesar US$85,20 juta, pelabuhan Tanjungbalai Karimun US$ 80,23 juta, dan bandara Hang Nadim US$0,96 juta,” ungkap Panusunan lagi. (h/hk)

www.harianhaluan.com

MASJID PINK — Masjid Pink memiliki nama asli Masjid Raya An Nur dan letaknya berada di kelurahan Kawal, kecamatan Gunung Kijang, kabupaten Bintan. Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat unik dengan warna pink yang mendominasi. Selain sedap dipandang mata, masjid ini juga cantik untuk dijepret kamera. IST

Kabid Pertamanan dan Pemkaman DPUPRPKP Kabupaten Lingga Syarifudin, mengatakan PLTS dengan bobot 15 kilowat tersebut sebalumnya rusak akibat disambar petir. Dibangun oleh Kementrian ESDM Pusat akibat rusak disambar petir. Oleh sebab itu mesin tersebut lama vakum. Pemda melalui DPUPRPKP, merehabilitasi untuk membantu masyarakat setempat.

“Sekarang sudah aktif lagi. Direhab baru-baru ini,” ujar Syarifudin, kemarin.

Dikatakan, PLTS yang dibangun oleh Kementrian ESDM Pusat tersebut sudah diserahkan ke daerah. Maka daerah punya wewenang untuk memelihara. “Sifatnya pemeliharaan. Petugasnya

diatur oleh desa. Bukan fisik baru. Alhamdulillah sudah diserahkan. Setelah direhab, desa yang kelola agar dapat dimanfaatkan masyarakat meskipun aset pemerintah,” ujarnya.

Menurut Syarifudin, kerusakan yang dialami PLTS tersebut dapat diperbaiki.

Yakni aki, dan lampu. Dengan aktifnya kembali PLTS tersebut, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa setempat. Untuk itu, Syarifudin berharap masyarakat Desa Berhala menjaga mesin tersebut agat tetap awet.

“Harapan kita, masyarakat berhematlah menggunakan fasilitas tersebut agar tetap awet dan tahan lama. Karena itu aset masyarakat juga,” ujarnya. (h/hk)

Gubernur: Sambut 2018 dengan Optimis ASN Tambah Libur BINTAN, HALUAN — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengajak masyarakat Kepri menyambut tahun 2018 dengan penuh rasa optimis. Optimis ekonomi semakin baik, kehidupan bermasyarakat semakin rukun, dan rakyat semakin sejahtera.

“Dukungan semua komponen masyarakat, kerja bersama dan saling bahu membahu semua pihak serta kepercayaan negara tetangga yang semakin kuat mengajak kita semua melangkah tahun 2018 dengan rasa optimis yang tinggi,” kata Nurdin Basirun usai Safari Subuh di Masjid Al Hikmah Teluk Sasah Seri Kuala Lobam, Bintan, kemarin.

Gubernur yakin, kebersamaan yang ada di Kepri akan terjalin semakin kuat untuk membawa daerah ini terus bergerak ke arah kemajuan. Silaturahmi yang terjalin juga membantu menuntaskan beragam persoalan di

masyarakat secara bersama-sama.

Keramahtamahan Kepri, kata Nurdin juga akan mendukung sektor pariwisata yang juga menjadi keunggulan daerah ini.

Pihaknya, terus berupaya agar wisatawan asing semakin lama tinggal di Kepri dan menjelajah ke berbagai destinasi seperti ke Anambas Natuna dan Lingga.

“Pariwisata kita juga harus semakin mempesona, sehingga kunjungan semakin banyak,” kata Nurdin.

Nurdin juga berterima kasih kepada aparat keamanan yang membuat kondisi Kepri terus kondisif, nyaman dan damai.

Hal-hal itu sangat penting untuk pengembangan bisnis, industri dan kepariwisataan. “Terima kasih juga buat semua masyarakat Kepri yang bersama-sama mewujudkan daerah ini semakin baik dengan profesi dan keahliannya,” kata Nurdin.

Pada kesempatan Safari Subuh itu, Nurdin kembali berpesan pentingnya membentengi generasi muda Kepri dengan agama. Nurdin melihat upayaupaya merusak generasi mudah terus dilakukan oleh orangorang yang tak bertanggung jawab.

“Jauhi narkoba. Barang haram ini dapat merusak sendisendi kita dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat,” kata Nurdin. Menurut Nurdin, pelemahan-pelemahan keimanan dan ketaqwaan masyarakat pasti terus bermunculan. Hal-hal inilah yang harus dibentengi semua pihak.

Karena itu, Nurdin mengajak semua pihak tak hanya kerja bersama untuk membuat Kepri sejahtera, tetapi juga bersama-sama membentuk generasi yang cemerlang. Generasi yang siap menjawab tantangan zaman. (h/hk)

Satgas Kebersihan Tetap Bekerja BATAM , HALUAN — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam tetap mengerahkan Satuan tugas (Satgas) kebersihan atau biasa disebut ‘Pasukan Kuning’ selama perayaan natal dan tahun baru, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah pada beberapa titik di Kota Batam.

PLT Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozi mengatakan kinerja Satgas kebersihan tetap seperti hari biasa, mereka tetap bekerja dengan pola pergantian, apalagi pada perayaan hari besar serta pada malam penyambutan tahun baru nanti.

“Bahkan frekuensi pengangkutan sampah akan lebih banyak, untuk itu tidak ada libur agar tidak terjadi penumpukan sampah, kami tetap bekerja seperti hari biasa,”

katanya, Selasa (26/12).

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan DLH, Muhammad Fairus Batubara menjelaskan bahwa Satgas tetap bertugas disetiap Kecamatan di Kota Batam, sekaligus dilengkapi dengan armada.”Pada Minggu kemarin pihaknya menyediakan 12 unit armada,” katanya Selasa (26/12).

Petugas yang berjumlah 60 orang hanya bertugas menyisir sampah jalan dan wilayah-wilayah tertentu. Hal itu sudah rutinitas di setiap minggu-minggu sebelumnya. Hanya saja, petugas yang beragama nasrani diberikan kesempatan untuk merayakan natal.

“Jadi bagi seluruh satgas kebersihan yang merayakan Natal itu libur digantikan petugas beragama Islam. Seluruh petugas

akan masuk sepertinya pada tanggal 26 Desember,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Fairus, pada tanggal 31 Desember hingga 1 Januari 2018 seluruh satgas tetap bekerja seperti biasa. Jam kerja juga normal seperti biasa. Biasanya para petugas nasrani memulai pekerjaannya seusai ibadah di gereja.

Dia menjelaskan jumlah sampah akan jauh lebih banyak di hari-hari besar jika di bandingkan dengan hari biasa. Itulah sebabnya para petugas kebersihan harus siap siaga di hari libur ini. Pola seperti itu yang berhasil di Tahun 2016, sehingga kembali dicoba pada akhir tahun 2017. “Semoga dengan adanya konsep seperti ini tidak ada tumpukan sampah,” pungkasnya. (h/hk)

Diberi Sanksi BINTAN, HALUAN — Bupati Bintan Apri Sujadi menegaskan, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memperpanjang masa cuti liburan Natal dan Tahun Baru 2018.

Bilamana menambah liburan, maka akan diberi sanksi tegas. Hal ini demi pelayanan kepada masyarakat agar tetap berjalan maksimal.

“Masih banyak yang harus di kerjakan diakhir tahun. Yang terpenting, pelayanan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai waktu kerja masih liburan, kami akan memberi sanksi,” tegas Apri, Selasa (26/12).

Untuk memastikan seluruh ASN d i Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bintan tidak membolos, dirinya akan melakukan pengecekan langsung. Bila kedapatan ada ASN yang masih libur, Apri akan menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Daerah (DP2KD) Bintan untuk menyiapkan sanksi.

Bahkan beberapa instansi yang berkaitan dengan pelayanan dan bersentuuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit,

pemadam kebakarabn, petugas kebersihan, pengamanan pasar serta Satpol PP Bintan untuk bekerja maksimal dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bintan.

“Kerja keras agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” tuturnya.

Sementara itu Kepala DP2KD Bintan Irma Annisa menambahkan, agar seluruh kepala OPD dilingkup Pemkab Bintan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh pegawainya setelah pelaksanaan libur Natal dan cuti bersama yang ditetapkan secara nasional.

“Jadi walaupun libur dan cuti bersama, pelayanan tetap jalan. Tetap ada yang ditugaskan,” ujarnya menambahkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementrian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Cuti bersama hanya berlaku hingga 26 Desember 2017. Dengan begitu, seluruh pegawai diwajibkan ngantor mulai besok (Hari ini-red) tanpa ada yang membolos. (h/hk)

Kepri Terbaik Realisasi DIPA APBN 2017 TANJUNGPINANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri meraih urutan terbaik nomor dua se- Indonesia perealisasian Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBN tahun 2017. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS ARif Fadillah belum lama ini.

Dikatakan Arif, sesuai dengan evaluasi dan laporan terkait perealisasian DIPA APBN tahun 2017 yang dibagikan oleh Pemerintah Pusat ke Provinsi Kepri ma-

 Redaktur: Afrianita

ka Pemprov Kepri meraih urutan kedua untuk laporan pelaksanaan terbaik.

“Kepri u rutan kedua, setelah Kalimantan Selatan untuk perealisasian laporan terbaik pada DIPA APBN tahun 2017,” ungkapnya.

Untuk itu, ia juga menyampaikan rasa teri makasih dan apresiasi kepada seluruh kepala organisasi perangkat daearah (OPD) di li ngkungan Provinsi Kepri yang telah membuat Kepri meraih urutan terbaik kedua. (h/hk)

 Layouter:Syamsul Hidayat

16

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

HUT Pasbar Ke-14, Meriah Dengan Berbagai Kegiatan PASBAR, HALUAN— HALUAN—Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasbar yang ke-14 yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2018 mendatang digelar berbagai hiburan dan lomba. Usia Pasbar yang menginjak remaja tersebut menargetkan akan keluar dari daerah tertinggal pada tahun 2019 mendatang.

Ketua Panitia HUT Pasbar yang ke 14, Manus Handri menjelaskan Pasbar semakin hari semakin berbenah dan mencoba melepaskan diri dari kabupaten tertinggal. Dengan melihat apa yang telah dicapai oleh Pasbar di tahun ini menunjukkan kemajuan, prestasi yang telah di ukir oleh Pasbar mendakan berusaha untuk sejajar dengan kabupaten lain di Provinsi Sumbar.

“Pasbar per 7 Januari 2018 mendatang sudah berusia 14 tahun. Di bawah kepemimpinan Bupati Syahiran dan Wakil Bupati Yulianto sudah mulai terlihat ada kemajuan. Namun, tugas kita masih banyak, target kita untuk mengeluarkan Pasbar dari daerah tertinggal harus kita wujudkan di tahun 2019 mendatang. Pada tahun 2018 ini kita menyelesaikan seluruh yang menjadi kendala atau penghambat kita keluar dari daerah tertinggal,”tandas Manus Handri.

Ia menambahkan, untuk HUT Pasbar tahun 2018 mendatang akan digelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari kelahiran nagari sawit tersebut. Pasaman Barat expo akan digelar selama 10 hari yang sudah dimulai dengan berbagai lomba terlebih dahulu seperti 11 Desember dengan lomba karate, 12 sampai dengan 18 Desember Bupati CUP, serta Pasbar Expo dari tanggal 28 Desember 2017 akan berakhir 7 Januari 2018. (h/ows)

TAMU dan undangan yang hadir pada Rapat Senat Terbuka wisuda strata 1 (S1) STAI YAPTIP Pasbar angkatan XIX 2017.

PASBAR MEMBANGUN SYAHIRAN

Alumni Potensi Besar Kembangkan Pendidikan PASBAR, HALUAN— Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran pada Rapat Senat Terbuka wisuda strata 1 (S1) STAI YAPTIP Pasbar angkatan XIX 2017 di auditorium kampus setempat, beberapa waktu (23/ 12) menyampaikan bahwa alumni merupakan potensi besar yang kiprahnya harus tetap ada untuk mendukung perkembangan pendidikan kampus.

Disampaikan Syahiran alumni merupakan potensi besar yang mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan dunia pendidikan terutama pada kampusnya sendiri. Namun, hal itu hanya akan diperoleh dengan adanya tata organisasi dan koordinasi yang baik antara seluruh alumni dan pihak kampus.

“STAI YAPTIP Pasbar memiliki lebih dari Seribu Alumni. itu potensi yang sangat besar sekali jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Kepada alumni juga saya harapkan, binalah kampus kita bersama-sama,” ungkap Syahiran.

Dikatakannya, peran alumni tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab pentingnya dan strategisnya status tersebut dalam hal kemajuan pendidikan.

Namun sekarang ini, banyak alumni yang setelah tamat atau sekian waktu, tidak lagi ingat akan kampusnya.

“Jangan lupakan almamater, tetaplah berbakti kepada kampus yang membesarkan kita, berbakti pada almamater. Buatlah sebuah gerakan dari Alumni untuk kemajuan kita bersama,”pungkasnya.

Syahiran berpesan pada wisudawan/i agar senantiasa menjaga nilai luhur dan budi pekertinya. Agar selalu berterima di tengah masyarakat BUPATI DI STAI YAPTIP — Bupati Pasbar Syahiran ketika berada STAI YAPTIP Pasbar. Pada kesempatan maupun di lingkungan kerja itu Bupati menyebutkan alumni memiliki potensi besar untuk mengembangkan pendidikan. nantinya. mungkin,”tandas Syahiran. senantiasa dijaga, sebab itu harus selalu ingat hal itu,”tandas “Saya minta saudara jadi conSementara itu, Ketua Ya- merupakan tanggung jawab Muhammad Rajani Matondang. toh dalam masyarakat. Modal kita yasan STAI YAPTIP Pasbar, moril yang secara otomatis Rapat Senat Terbuka Wihanya berkerja baik dan tulus. Ja- Muhammad Rajani Matondang diemban oleh seorang alumni. suda Strata 1 (S1) STAI YAPngan saling menyakiti. Kita kader menyampaikan bahwa ilmu “Buatlah yang terbaik yang TIP Pasbar angkatan XIX 2017 islam. Capailah cita-cita setinggi yang diperoleh oleh wisudawan bisa dilaksanakan dilingkungan, diakhiri dengan penyerahan 125 di kampus tersebut hanyalah sekecil apa pun itu. Ramaikan orang alumni yaptip dari Ketua sebagai modal dasar dalam mesjid dan jadilah promotor STAI YAPTIP Pasbar, Mita menempuh perjalanan selan- setidaknya di lingkungan sendiri Fitria, MA kepada caretaker jutnya. Selebihnya, nantinya dahulu. Sesuai dengan motto kita, alumni YAPTIP, Idenvi Suakan dikembangkan sendiri oleh sehati mencerdaskan umat. Kita santo, S.Pd.(h/ows) pribadi wisudawan itu sendiri di lingkungannya masing-masing.

“Ilmu yang sekarang hanyalah sebagai modal dasar.

Jangan berhenti berupaya mengembangkannya. Jangan berhenti menuntut ilmu,” katanya.

Lebih jauh dijelaskannya, kehidupan alumni YAPTIP Pasbar harus selalu berlandaskan agama dimana pun Ia BUPATI Pasbar Syahiran ketika memasuki ruang wisuda strata 1 PENYERAHAN alumni dari Ketua STAI YAPTIP Pasbar, Mita Fitria kepada alumni Yaptip Idenvi Susanto S. Pd. OSNIWATI berada. Citra Yayasan harus (S1) STAI YAPTIP Pasbar angkatan XIX 2017.

SENGGANG DEWI SANDRA

Belajar Arti Bersyukur DALAM hitungan hari kita akan menyambut datangnya tahun 2018. Tentu bagi beberapa orang hal tersebut merupakan sesuatu yang

membahagiakan. Selain membuat resolusi terbaru untuk tahun depan, tentu ada banyak hal yang patut direnungkan selama di tahun 2017.

Bagi artis cantik Dewi Sandra, tahun 2017 adalah tahun dimana ia lebih dibukakan mata hatinya untuk selalu bersukur. Terlibat

dalam berbagai aksi sosial membuat Dewi lebih peka terhadap sekitarnya. Terlebih semenjak berkunjung ke Pulau Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewi menyadari satu hal yang cukup menyakitkan.

“Tahun 2017 mengajari aku banyak soal kasih. Bukan hanya belajar mencintai diri sendiri, tapi aku merasa lebih direndahkan hatinya ketika aku datang ke Sumba membantu air untuk teman-teman disana,” ungkap wanita kelahiran Brasil, 3 April 1980 silam ini.

Menurut Dewi, ketika

orang-orang di daerah perkotaan gampang untuk mendapat pasokan air bersih, masyarakat Sumba justru kekurangan air. Padahal, air adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itulah Dewi tersentuh hatinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

“Buat aku itu adalah sesuatu yang semua manusia berhak mendapatkan. Tapi kita di Indonesia masih banyak saudarasaudara kita yang kesulitan untuk hal yang sangat basic untuk kehidupan,” jelasnya.. (h/kpl)

MIKHA TAMBAYONG

Jadi Bintang Iklan MIKHA Tambayong didaulat jadi bintang iklan Tolak Linu Herbal.

Baru- baru ini, bertempat di Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Tolak Linu Herbal kembali membuat iklan dengan tema Melestarikan budaya minum jamu, yang dikemas secara modern.

Mikha didaulat sebagai brand ambassador pada iklan ini, untuk menampilkan sosok remaja yang energik yang menyukai minuman herbal Indonesia khususnya Tolak www.harianhaluan.com

Linu Herbal.

Pada iklan tersebut, Mikha Tambayong, berbusana layaknya penjual jamu tradisional yang menggambarkan perjuangan ibu penjual jamu tradisional, dalam rangka hari ibu tahun 2017. “Semoga hadi rnya iklan ini kelak mampu membuat para remaja dan masyarakat umumnya makin mencintai produk her bal,” harap Mikha. (h/atv)

 Redaktur: Juli Ishaq  Layouter: Irvand

PARIWARA DISDUKCAPIL KAB. AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

17

LAYANAN MAKSIMAL

Disdukcapil Agam Rekam dan Cetak Ratusan Ribu KTP-el

KEPALA Disdukcapil Agam Misran (dua dari kiri) turun langsung pelayanan keliling

P

EMERINTAH Kabupaten Agam sangat berkomitmen dalam memberikan pelayanan, pengurusan pencatatan sipil. Hal tersebut dibuktikan dengan ratusan ribu penduduk Kabupaten Agam saat ini sudah rekap data serta memliki KTP-el. Pencapaian rekam dan cetak KTP-el tersebut lebih kurang mencapai 91 persen dari target nasional.

Keberhasikan itu tidak lepas dari beragam inovasi yang terus dilakukan oleh Pemkab Agam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agam di bawah kepemimpinan Drs Misran, beserta jajarannya. Meski dalam keadaan minim anggota, kekurangan itu bisa tertutupi dengan memberikan pelayanan lebih bagi masyarakat.

Jika di daerah lain layanan dilakukan hanya lima hari kerja. Disdukcapil Agam memberikan porsi tujuh hari kerja kepada masyarakat.

Tidak ada istilah libur. Senin sampai Jumat pelayanan dilakukan di Kantor Capil Lubuk Basung dan unit pembantu di Belakang Balok Bukitinggi. Sabtu dan Minggu Disdukcapil turun langsung ke tengah mas-

DPRD Agam Minta Disdukcapil Agam Tidak Cepat Puas

yarakat memberikan pelayanan keliling.

Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam pengurusan juga Kantor Disdukcapil Agam dirancang sedemikian rupa sehingga pelayanan hampir persis seperti Bank. Ada pengawai CS yang melayani masyarakat. Semua itu dilakukan dengan optimal di tengah keterbatasan anggota.

Bupati Agan Indra Catri, sangat memuji kerja keras serta apa yang sudah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meski demikian ia mengingatkan organinasi perangkat daerah itu untuk terus melakukan inovasi serta peningkatakan demi kenyamanan masyarakat.

Dikatakannya, salah satu yang cukup penting menjadi

perhatian adalah seperti memanfaatkan ruang-ruang terbuka agar bisa dijadikan taman sehingga lingkungan kantor capil menjadi lebih asri. Kemudian bisa juga melengkapi sarana kantor seperti tempat bermain anak.

S ebab, kadang ada masyarakat yang datang mengurus datanya membawa anggota keluarga.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Misran mengatakan, apabila dibandingkan dengan sumberadaya kantor lain, Agam masih sangat minim. Capil Agam hanya 42 orang pegawai, 31 orang di antaranya PNS dan 11 orang lainnya adalah tenaga kontrak.

Dikatakannya, dengan SDM terbatas Misran menyadari untuk mencapai target nasional di mana Agam penduduknya hampir setengah juta diperlukan cara kerja yang tidak biasa. Inovasi terus dilakukan dan jam kerja ditambah. Dengan pola itu hingga akhir tahun Agam bisa menuntaskan untuk KTP-el mencapai angka 91 persen dari jumlah keleruhanan masyarakat Wajib KTP. " Penduduk Agam adalah 524. 906, sebanyak 381.094 wajib KTP. Sebanyak 349.485 sudah melakukan rekam dan memiliki KTP. Alhamdulillah berkat dukungan banyak pihak Disdukcapil bisa melakujan kerja dengan maksimal, serta berupaya terus melakukan yang terbaik untuk masyarakat," jelasnya. (adv)

BUPATI Agam Indra Catri dan ny Vita menunjukkan kartu keluarga

Pelayanan Keliling Selamatkan Uang Masyarakat

T

K

ETUA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Feri Adrianto meminta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Agam tidak cepat puas dengan pencapaiaan target setiap tahun. Diperlukan terus peningkatan, agar masyarakat semakin terlayani dengan baik. " Benar jika kinerja Disdukcapil merupakan salah satu OPD dengan pelayanan terbaik. Tapi masih banyak juga kekurangan yang mesti dibenahi pada masa mendatang. Jangan cepat puas," kata Feri Adrianto.

Dikatakannya, seperti minimnya petugas, serta tidak adanya sarana seperti mobil keliling khusus, jajaran Pimpinan Disdukcapil harus terus memperjuangkkannya. Apabila jumlah pegawai ideal tentu kinerja akan jauh lebih baik, begitu logikanya. Dewan juga akan berupaya mendorong perbaikan, salah satunya penambahan sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana. " Dengan sumber daya manusia terbatas saja Disdukcapil Agam Bisa berbuat banyak, apalagi jumlah pegawainya ideal. Dengan 40 pegawai untuk mengurus pencatatan hampir setengah juta masyarakat Agam tentu sangat tidak seimbang. Daerah lain saja yang jumlah masyarakatnya jauh lebih sedikit, tenaga petugas Disdukcapilnya lebih dari 50 orang," ungkap Feri. (adv)

PELAYANAN keliling bersama rombongan keliling dengan rombongan BPKP ke Salareh Aia Palembayan

E RO B OS A N Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, turun Ke kecamatan, nagari, maupun sekolah sangat berdampak secara ekonomi. Dalam hitungan matematis Disdukcapil telah membantu masyarakat miliaran rupiah.

Angka tersebut diadapat dari penghematan yang bisa didapat oleh masyarakat.

Untuk mengurus pencatatan sipil dan surat-surat lainnya langsung ke Lubuk Basung paling tidak masyarakat bisa menghabiskan dana sekitar Rp250 ribu, berupa biaya transportasi dan makan.

Sementara dari pelayanan

keliling masyarakat terhindar mengelurkan biaya sebesar itu.

Melalui layanan keliling dalam satu tahun ini sudah sekitar 6.264 orang terlayani. Dapat dikalkulasikan jika bantuan kepada masyarakat mencapai angka Rp1 miliar. 27 tempat terjangkau mulai dari nagari, kecamatan. Berhasil dicetak 3.163 akta kelahiran dan 3.201 KK. " Kami sangat terbantu dengan layanan keliling dari Disdukcapil Agam. Kalau kami ke Lubuk Basung paling tidak habis uang, buat ongkos, makan, dan sebagainya. Mudah-mudahan pada masa mendatang lebih ditingkatkan lagi," kata Jamal salah seorang masyarakat Palembayan. (adv)

PELAYANAN keliling ke sekolah

Masyarakat Mesti Terus Dimotivasi Urus KK dan Akta Kelahiran

T

KANTOR Disdukcapil Agam www.harianhaluan.com

ERHITUNG Bulan Desember tahun 2017 presentasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Agam, sudah mencapai 89, 60 persen. Sementara untuk akta kelahiran presentasi masyarakat yang mengurus dan memiliki akta kelahiran mencapai 70, 02 persen.

Meski angka tersebut sudah terbilang bagus Disdukcapil Agam terus memotivasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, agar angka tersebut terus meningkat.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Misran mengatakan, kesadaran masyarakat untuk mengurus surat pencatatan sipil seperti Kartu Keluarga, akta kelahi-

PELAYANAN di kantor Disdukcapil Agam Lubuk Basung

ran terus dilakukan. Salah satu caranya dengan mem-

berikan kemudahan, pengurusan tanpa biaya.

Dikatakannya, Capil beberapa waktu terakhir juga bekerja sama dengan OPD Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Siapa saja yanh mengurus data kependudukannya di kantor Disdukcapil Agam diberikan bibit tanaman secara Gratis.

Terobosan-terobosan ini akan terus dilanjutkan.

"Di Kabupaten Agam sebanyak Kepala Keluarga wajib Kartu keluarga adalah 140.968 (KK). Sebanyak 126.434 KK di ataranya sudah memiliki Kartu Keluarga, atau 89 persen. Anak berusia 0-18 tahun wajib akta kelahiran di Agan sebanyak 167.139, sebanyak 118.712 atau 71,02 persen sudah memiliki akta kelahiran," jelasnya. (Adv)

 Redaktur: Juli Ishaq     Layouter: Irvand

18

OLAHRAGA

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Hamilton Hadapi Tantangan Besar di 2017 LONDON, HALUAN — Lewis Hamilton menjuarai F1 2017 setelah m engatasi tantangan besar dari Mercedes W08, mobil balap F1 yang paling sulit ia pahami dalam kariernya sejauh ini. Hamilton sempat mengalami kesulitan di awal musim Formula 1 2017. Itu disebabkan lantaran mobil yang dia kendarai belum nyetel betul dengan ban Pirelli, terutama dengan komponen ban ultra soft.

Tak hanya itu, Mercedes W08 juga diklaim punya masalah trek-trek yang memiliki kecepatan rendah. Situasi itulah yang membuat Hamilton sempat mendapatkan persaingan sengit dari pebalap Ferrari Sebastian Vettel.

Secara perlahan, tim Mercedes akhirnya bisa menemukan pengaturan pas untuk W08.

Pada akhirnya Hamilton pun bisa keluar sebagai juara dunia F1 2017 saat Vettel banyak mengalami masalah dalam seri balap di Asia.

“Ini (mobil) adalah yang terberat. Ada beberapa masalah yang telah kami hadapi selama bertahun-tahun, namun dengan mobil ini kami jelas menyadari bahwa kami perlu benar-benar melakukan sesuatu,” kata Hamilton seperti dikutip dari Autosport.

Permasalahan ban menjadi penyumbang terbesar permasalahan yang d ihdapai Hamilton.”Mobil baru (Mercedes W08), pada skala yang lebih luas memperbesar masalah yang ada pada mobil. Dinamika ban yang berbeda, ini adalah yang paling sulit.

2008 juga sulit. 2009 sangat mengerikan.

Mobilnya sebenarnya bagus, tapi sulit membuatnya bekerja dengan maksimal.”

Menurut Hamilton banyak persepsi orang tang salah terhadap Marcedes.”Tahun ini orang berbicara dan mengatakan bahwa kami memiliki mobil terbaik, itu jelas hal yang menyenangkan. Tapi ada beberapa masalah mendasar dengan mobil ini yang ingin saya atasi,” tegas pebalap asal Inggris itu.

Hamilton memastikan gelar juara dunia F1 tahun ini untuk meraih gelar juara dunia yang keempat. Pebalap berusia 32 tahun itu sebelumnya juga jadi kampiun pada musim 2008, 2014, dan 2015. (h/dtc/san)

BRISBANE INTERNATIONAL

Aiava dan Tomljanovic dapat Wildcard BRISBANE, HALUAN — Dua petenis tunggal putri berkewarganegaraan Australia, Destanee Aiava dan Ajla Tomljanovic mendapatkan tiket wildcard untuk ajang pemanasan jelang grand slam Australia Terbuka 2018, Brisbane International, yang akan berlangsung pada pekan depan.

Pasangan pemain dari Negeri Kanguru itu akan menemani dua petenis senegaranya yang sudah memastikan diri berada di babak utama Brisbane International, Samantha Stosur dan Ashleigh Barty.

Tahun lalu di turnamen serupa, Aiva, yang menembus babak utama melalui jalur kualifikasi, menjadi sorotan, setelah menyingkirkan pemain tangguh dari Amerika Serikat, Bethanie Mattek-Sands dalam tiga set. Petenis kelahiran 10 Mei 2000 itu kini berada di peringkat 154 dunia.

“Saya senang bisa kembali ke Brisbane, ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk memajukan karier saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tennis Australia karena telah memberi saya wildcard. Saya akan selalu mengingat kemenangan pertama saya di WTA di Brisbane, dan semoga saya bisa melangkah lebih jauh lagi di turnamen kali ini,” ucap Aiava di laman Tennis Australia.

Sementara itu, Tomljanovic telah pulih dari cedera bahu yang menghambatnya selama musim 2016, yang membuatnya mengakhiri akhir tahun di luar 100 besar.

“Saya jelas sangat senang mendapatkan wildcard. Saya telah melakukan beberapa pra-musim di Brisbane, saya suka di sini.

Saya ingin masuk ke 100 besar pada Maret 2018, dan memulai awal yang baik di Brisbane akan membantu saya mencapai hal itu,” tukas petenis berusia 24 tahun itu.

Petenis Prancis, Jo-Wilfried Tsonga mundur dari Brisbane Terbuka. Tsonga absen lantaran cedera pergelangan tangan.

Tsonga merupakan Petenis dengan peringkat tertinggi Prancis. Dalam tabel ATP, petenis 32 tahun itu duduk di posisi ke-15 di atas Andy Murray (Inggris Raya).

Tsonga sendiri adalah runner up Australia Terbuka 2008. Pada saat itu, Novak Djokovic sukses merebut gelar juara di turnamen tersebut. Australia Terbuka merupakan turnamen grand slam dengan rekor prestasi terbaik Tsonga. Pasalnya, di grand slam lain seperti Prancis Terbuka, Wimbldon dan AS Terbuka, Tsonga hanya menembus babak semifinal. (h/sdn)

www.harianhaluan.com

GELAR RAKER — KONI Sawahlunto saat menggelar Raker persiapan Porprov dan Musyorda Pengurus KONI 2018 - 2022, Rabu (27/12) di Hotel Ombilin. RIKI YUHERMAN

KONI Sawahlunto Bahas Persiapan Porprov ke XV SAWAHLUNTO, HALUAN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto melakukan Rapat Kerja (Raker), Rabu (27/12) di Hotel Ombilin. Raker ini bertujuan untuk merumuskan dan mengambil langkah-langkah strategis mempersiapkan atlet handal berprestasi yang akan terjun diajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar ke XV tahun 2018 di Kabupaten Padang Pariaman.

“Kali ini kita membahas program kerja KONI tahun 2018, terkait kesiapan sejumlah cabang olahraga jelang pra Porpov dan pelaksanaan Porprov 2018 nant i di Padang Pariaman. Kita juga akan meng-

ikuti sekitar 31 cabang olahraga dengan target semua dapat juara,” ungkap Ketua KONI Sawahlunto, Syafril.

Selain itu lanjutnya, Raker kali ini juga sekaligus mempersiapkan Musyawarah Olahraga

Daerah (Musyorda) untuk pembentukan kepengurusan baru, karena kepengurusan periode 2013 - 2018 akan berakhir pada Januari 2018 nanti.

“Raker ini terdiri dari dua komisi. Komisi I dengan materi bidang penataan organisasi dan persiapan Musyorda. Komisi II dengan materi persiapan menghadapi pra Porprov dan pelaksanaan Porprov ke XV di Kabupaten Padang Pariaman 2018 mendatang,” ungkap Syafril didampingi Sekretaris KONI Sawahlunto, Renaldi Syahputra.

Sementara untuk raihan prestasi, saat ini Kota Sawahlunto berada diperingkat kedela-

pan di Porprov XIV, dengan perolehan 36 emas, 57 perak dan 62 perunggu.

Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf saat membuka Raker mengatakan, sebagai pengurus yang membidangi olah raga, KONI Sawahlunto dituntut untuk terus berprestasi dan melah irkan atlet-atlet yang mengukir sejarah dalam perolehan medali. “Bisa cari medali tentunya dengan prestasi. Untuk itu, kami atas nama Pemko meminta agar KONI tetap membina atlet Kota Sawahlunto untuk dapat meraih prestasi yang maksimal,” ungkapnya.

Selain prestasi, kata wako,

pembinaan regenerasi atlet sangat dibutuhkan karena banyak putra daerah yang berprestasi dan bisa mengharumkan nama Kota Sawahlunto.

“Kami bangga, sejauh ini putra dan putri Kota Sawahlunto bisa berprestasi. Tentunya dalam menempuh prestasi tersebut tidak instan. Butuh pengorbanan baik waktu dan lainnya.

Untuk semua Pengcab, kita minta untuk melakukan pembinaan atlet dan program dengan sebaik-baiknya. Karena dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras, maka prestasi itu bisa tercapai,” pungkasnya. (h/mg-rki/hel)

NADYA SAHIRA

Ingin Berlaga di Olimpiade PADANG, HALUAN — Meski seorang perempuan tidak menghalangi Nadya Sahira untuk berlatih karate. Meskipun tergolong olahraga keras, Nadya sangat menikmati latihan karate. Berkat latihan dan kerja kerasnya, berbagai prestasi sudah digapai oleh Nadya.

Bakat karate Nadya ternyata turun dari orang tuanya yang juga merupakan atlet karate. Sehingga untuk mendapatkan izin latihan karate tidak sulit didapatkan oleh remaja ini. Orang tuanya, sangat mendukung penuh untuk berlatih olahraga yang berasal dari Jepang ini. “Awal memulai latihan kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Awalnya hanya ikut-ikutan karena papa dulu juga mantan atlet karate,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Dari yang hanya ikut-ikutan latihan, Nadya akhirnya mau serius mengeluti karate. “Saya tambah termotivasi latihan karate setelah melihat senpai Martinel Prihastuti bertanding di Sea Games. Makanya saya menjadi giat berlatih karate,” ujar dara yang manis ini.

Kepercayaan diri siswi yang sedang duduk di kelas satu SMA 4 Padang ini semakin tinggi setelah meraih medali di kejurda yang pertama kali diikutinya.

“Saat itu saya mendapatkan medali perunggu. Perolehan medali itu semakin memacu semangat saya,” urainya.

Dengan berlatih karate, banyak hal yang didapatkan oleh perempuan periang ini. “Terutama disiplin dan sopan santun.

Tentunya dengan karate bisa

NADYA SAHIRA melakukan hal positif dan menyehatkan badan. Meski saya seorang karateka, namun tidak saya pergunakan untuk berkelahi dengan teman-teman. Palingan kalau berkelahi hanya di pertandingan, karena itu memang ajangnya,”ujarnya.

Anak ketiga dari dua bersaudara ini mengaku ingin membuat bangga kedua orangtuanya dengan berbagai prestasi. “Saya juga ingin membuat sensei Martinel bangga. Karena, tanpa sensei tentunya saya tidak akan bisa menjadi seperti saat ini,”sebutnya Sebagai seorang karateka, membela Indonesia diberbagai ajang tentunya menjadi sebuah cita-cita. “Tentunya saya ingin masuk pelatnas, menjadi atlet nasional dan target tertinggi itu

bisa masuk olimpiade,” tuturnya.

Nadia berharap untuk karate Sumbar kedepanya bisa meningkatkan prestasi. “Harapan saya untuk karate Sumbar agar bisa lebih memperhatikan lagi atletatletnya, dan tentunya dari situ bisa meningkatkan keinginan dari atlet agar terus berlatih dengan keras dan tentunya bisa mendapatakan prestasi yang lebih baik,” jelasnya.

Meski sibuk dengan latihan karate, Nadya tidak mau akademik dan dunia bermainnya tertinggal.

Untuk itu Nadya harus pintarpintar membagi waktu antara sekolah, latihan dan bermain dengan tema-teman sebayanya.

Awal tempat latihan Nadya adalah di SD 38 Padang dan kemudian pindah ke dojo bushido yang terletah di Cengkeh Padang.

Dojo bushido sendiri memiliki pelatih yaitu Martinel Prihastu”Pagi sampai siang sekolah, sore latihan dan malam baru membuat tugas dari sekolah.

Sedangkan di hari Minggu sehabis latihan saya manfaatkan berkumpul dengan teman-teman,” urainya.

Berbagai cita-cita diapungkan oleh dara ini. “Untuk cita-cita sebenarnya banyak. Saya ingin menjadi Polwan, pegawai Bank dan masih banyak yang lainnya,” sebutnya.

Berbagai juara sudah didapatkan oleh Nadya diantaranya adalah meraih emas di Kejurnas Inkado dan meraih Best Of The Best Kadet putri di Kejurnas Inkado. Selain itu meraih emas di Popnas dan masih banyak yang lainnya. (h/mg-mal)

Ketua DPRD Ajak Masyarakat Giatkan Olahraga PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengajak masyarakat menggiatkan kegiatan olahraga.Hal ini disampaikan saat menghadiri acara pembukaan Kejuaraan Minang Youth Basketball Compertion di aula SMA 1 Padang, Selasa (26/12).

Disebut Hendra kegiatan olahraga sangat positif untuk generasi muda. Utamanya mencegah anak muda terlibat hal-hal tidak diinginkan, salah satunya narkoba.”Kegiatan olahraga besar manfaatnya untuk kepemudaan. Seperti turnamen basket ini, basket membutuhkan teamwork yang kuat. Karena kalau tidak kuat tidak akan bisa memenangkan pertandingan,” paparnya.

Hendra Irwan Rahim juga mengucapkan terima kasih pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang telah mendukung dari segi anggaran agar terselenggaranya kegiatan pertandingan basketball hari itu.

Ia berharap tahun-tahun yang akan datang bisa disiapkan lagi anggaranya.

Sementara, Ketua DPP Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) M Rafik Perkasa Alamsah selaku pemarkasa acara kejuaraan Minang Youth Basket Ball Competion di SMA 1 Padang menyampaikan, terselenggaranya kegiatan hari itu adalah berkat kerja sama antara IPPMI Indonesia dengan dengan KNPI Sumbar, Gebu Minang dan disuport oleh Kemenpora.

Menurut dia, salah satu latar belakang diadakan acara ini adalah, bagaimana ke depan Sumbar bisa menghasilkan bibit bibit atlet terbaik di cabang basket.Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi 4 Bidang Olahraga Prestasi Kemenpora RI, Dedi Sujadi menuturkan, olahraga ini perlu kompetisi.

Sumatera Barat kalau ingin banyak prestasi harus banyak kompetisi.”Tanpa kompetisi tidak mungkin ada prestasi,” ujar Dedi. (h/len)

PBSI Coret 15 Pemain JAKARTA, HALUAN — Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memutuskan memulangkan 15 atlet dari Pelatnas Cipayung. Sesuai rilis PBSI, Rabu (27/12), atlet yang dicoret tersebut t e r m a s uk M u hammad Bayu Pangisthu (Djarum Kudus) dan Tiara Rosalia Nuraidah (Mutiara Cardinal Bandung).

Sebanyak 15 atlet tersebut akan

dipulangkan ke klub masingmasing.

Namun, meskipun ada pencoretan, jumlah atlet yang menghuni Pelatnas Cipayung pada tahun depan meningkat dari 89 menjadi 104 orang.

Pemain yang paling banyak dicoret dari sektor tunggal putra dan tunggal putr a , masing-masing enam orang.

Sedangkan dari ganda putra dan ganda campuran hanya dicoret satu pemain. Pemain ganda putri yang dipulangkan sebanyak tiga orang.

“Tahun depan memang akan ada perubahan. Dari segi kuota, tidak akan jauh berbeda,

tapi status yang akan berbeda.

Kalau yang ragu-ragu, saya tidak mau masukan ke dalam SK (Surat Keputusan) tetap.

Magang kan bisa berapa bulan.

Penilaiannya bukan cuma potensi, tapi liat att itude, kemauan dan progres kalau di pelatnas seperti apa?” ungkap Kepada Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Susy Susanti. ”Kalau sudah di daftar SK tetap, merasa sudah di zona nyaman paling tidak setahun, ini yang saya tidak mau. Jadi mungkin di sini akan ada perbaikan, bukan mau seenaknya, tapi saya mau yang jadi penghuni pelatnas itu adalah

yang terbaik, sesuai dengan kriteria yang kami butuh,” imbuh Susy.

Terdapat ketentuan baru dalam sistem pembinaan atlet penghuni pelatnas yang mulai diberlakukan tahun depan.

Pertama adalah atlet-atlet yang tertera di SK (surat keputusan) sebagai atlet pelatnas yang seluruh pembiayaan latihan dan pertandingan selama setahun akan dibiayai oleh PBSI. Kedua, atlet dengan SK Pemantauan, dimana pembiayaan pelatihan dan pertandingan akan dibiayai oleh PBSI selama enam bulan  Redaktur: Arda Sani

kemudian dipantau dan dievaluasi prestasinya, jika tak memenuhi target maka statusnya akan berubah menjadi pemain magang atau bahkan dipulangkan ke klub masingmasing (degradasi).

Ketiga, pemain Magang yang seluruh pembiayaan latihan dan pertandingan dibiayai oleh klub masing-masing. Pemain magang dievaluasi penampilannya oleh PBSI selama enam bulan, kecuali jika indisipliner, dapat dipulangkan ke klub sewaktu-waktu. Jika berprestasi akan naik menjadi pemain dengan SK Pemantauan. (h/blc)  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

200 Ribu TKI Diberangkatkan Selama 2017 SUKABUMI, HALUAN — Sekitar 200 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) diberangkatkan ke luar negeri di sepanjang 2017. Ratusan ribu pekerja migran Indonesia ini diberangkatkan melalui jalur resmi.

“Pada 2017, secara nasional jumlah TKI yang diberangkatkan melalui pelayanan resmi sebanyak 200 ribu orang,” ujar Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Teguh Hendro Cahyono kepada wartawan di Kabupaten Sukabumi, Rabu (27/12).

Hal ini disampaikan di sela-sela peresmian layanan terpadu satu pintu (LTSP) penempatan dan perlindungan TKI (P2TKI) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukabumi.

Jumlah TKI ini, kata Teguh, jauh menurun bila dibandingkan dengan masa 2009-2010 lalu. Pada waktu itu, lanjut dia, jumlah TKI yang diberangkatkan mencapai lebih dari 500 ribu orang.

Kondisi ini, terang Teguh, disebabkan pemerintah tidak berkehendak untuk menempatkan pekerja kurang berkualitas rendah atau bekerja di tataran rendah. Selain itu saat ini pemerintah melakukan seleksi penempatan tenaga kerja yang lebih baik Dulu, kata Teguh, banyak calon TKI yang dimanipulasi umurnya agar bisa mengirim pekerja sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Ia menerangkan secara formal TKI tersebut mempunyai dokumen akan tetapi belum tentu dokumen itu benar.

Perbaikan penempatan TKI itu lanjut Teguh menyebabkan kasus pekerja yang bermasalah menurun. Saat ini kisaran kasus yang ditangani mencapai sekitar 3.000 hingga 4.000 kasus satu tahun.

Jumlah TKI di luar negeri yang resmi atau mempunyai dokumen kerja sekitar 2,8 juta orang. Selain itu ada TKI yang tidak punya dokumen kerja akan tetapi pemerintah tidak memiliki data jumlahnya.

Kasus ini pun sambung dia merupakan sisa permasalahan pada tahun sebelumnya. Jenis kasus yang menimpa TKI ujar Teguh bukan masalah kekerasan melainkan seperti gaji yang tidak dibayar maupun kerja tidak sesuai kontrak. (h/net)

Kota Abu Dis Diusulkan AS Jadi Pengganti Yerusalem RAMALLAH, HALUAN — Amerika Serikat (AS) menawarkan Kota Abu Dis kepada Palestina untuk menggantikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka di masa depan. Lantas seperti apa kota Abu Dis yang dijajakan Paman Sam untuk warga Palestina itu?.

Abu Dis merupakan kota Palestina yang terletak berbatasan langsung dengan Yerusalem Timur. Kota tersebut berjarak sekitar 45 menit dari Yerusalem. Kota itu mayoritas dihuni umat Islam.

Abu Dis menyimpan jumlah populasi sekitar 12 ribu penduduk berdasarkan sensus yang dilakukan tahun lalu. Kota yang dibatasi oleh tembok yang dibangun otoritas Israel itu terletak di sebuah situs kuno, dikelilingi oleh lembahlembah yang dalam.

Di kota itu berdiri masjid tua Maqam Salah Ad Din dan di dalamnya terdapat makam tua dengan naskah puisi yang dibuat 1878. Di sana juga terdapat satu fasilitas pendidikan terkemuka, yakni Al Quds University. Kantor pemerintahan Palestina dan sejumlah parlemen juga berdiri di kota tersebut sejak 1996.

Abu Dis juga merupakan salah satu kota wisata di Palestina. Kota tersebut memiliki banyak toko yang menjajakan makanan dan minuman yang memanjakan para tamu atau wisatawan. Kota ini juga cukup maju dalam hal perekonomian dan perdagangan. Kota kerap dikunjungi banyak wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke kota ini.

Meski terbilang ramai akan wisatawan, sayangnya, di kota itu tidak terdapat satu rumah sakit. Fasilitas kesehatan terdekat berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Abu Dis. Hal tersebut membuat warga harus berobat ke Yerusalem atau kota sekitar untuk mendapatkan perawatan medis. Meski demikian, untuk memasuki kawasan kota suci guna mendapatkan pengobatan pun, mereka harus mendapatkan izin dari otoritas Israel terlebih dahulu.

Satu-satunya fasiltas kesehatan di Abu Dis adalah pusat kesehatan Al Maqasid Charitable Society. Meski demikian, fasilitas itu tidak memiliki ambulan ataupun menangani kebutuhan khusus pasien. Mereka juga tidak bisa menangani penyakit lanjutan.

Minimnya waduk air membuat kota tersebut bergantung pada suplai dari Perusahaan Air Minum Pemerintah Israel yang menguasai Tep Barat. Ini membuat negara zionis itu mengatur arus air ke kota tersebut. Warga kerap mengeluhkan kurangnya pasokan air.

Kabar Abu Dis akan jadi ibu kota Palestina sudah lama jadi bahan pembahasan Saudi, Palestina, dan Amerika. Namun, Abbas maupun Hamas mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Yerusalem menjadi ibu kota Palestina, selamanya.

Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam dan Majelis Umum PBB telah menolak klaim sepihak Presiden AS Donald Trump. Mayoritas dunia Internasional tetap menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Bagaimanapun Yerusalem merupakan kota Suci yang menaungi tiga agama. Di sana terdapat Kompleks Masjid Al Aqsa yang menjadi kiblat pertama Muslim. Warga Kristen Palestina juga menginginkan, agar Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina masa depan.

Sementara, berdasarkan kesepakatan Oslo, Abu Dis dikategorikan sebagai wilayah B yang dikelola bersama Israel dan Otoritas Palestina. (h/rol) www.harianhaluan.com

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

19

SEPANJANG 2017

KPK Tangani 114 Penyelidikan dan 118 Penyidikan JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah menangani 114 kegiatan penyelidikan dan 118 penyidikan sepanjang 2017. ýPenyelidikan dan penyidikan tersebut terkait kasus baru maupun perkara lama yang diusut KPK. “Secara total, pada tahun 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan dan 118 penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menggelar konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).

Tak hanya itu, Basaria juga menyatakan, pihaknya telah memproses 94 perkara di tingkat penuntutan. Namun, baru 76 perkara korupsi yang sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Sembilan puluh empat kegiatan penuntutan, baik di kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu, KPK melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” imbuhnya.

Di acara yang sama, juga merilis hasil capaian kinerja dalam berbagai aspek sepanjang 2017. Dalam k urun waktu satu tahun, ýKPK menghabiskan anggaran negara sebesar Rp780,1 miliar dari dana yang dianggarkan sejumlah Rp 849,5 miliar.

“Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar

MELETUS — Terlihat Gunung Sinabung melalui dari udara. BNPB tidak dapat memprediksi kapan akan berhenti meletus. IST

BNPB: Gunung Sinabung Kembali Meletus JAKARTA, HALUAN — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatura Utara (Sumut), kembali meletus dengan amplitudo 120 milimeter dan durasi 500 detik pada Rabu (27/12) sekitar pukul 15.36 WIB. Warga diimbau untuk mewaspadai ancaman bahaya lahar.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pos pengamatan Gunung Sinabung Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa letusan disertai dengan awan panas guguran dengan jarak luncur 3.500 meter ke arah Tenggara-Timur dan 4.600 meter ke arah Selatan-Tenggara.

Kemudian angin bertiup ke arah Timur-Tenggara. Kemudian dari puncak kawah keluar asap disertai abu vulkanik kelabu hitam dengan tekanan sedang hingga kuat.

“Hujan abu vulkanis jatuh di beberapa di desa di sekitar Gunung Sinabung. Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung masih tinggi, status Awas (level 4) diberlakukan sejak 2 Juni 2015 hingga saat ini,” ujarnya, seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (27/12).

Sutopo menambahkan, ribuan penduduk terdampak

langsung dari hujan abu vulkanik akibat letusan Gunung Sinabung. Namun, ia menyebut tidak ada korban jiwa. Tidak ada kepanikan masyarakat melihat letusan tersbeut karena hampir setiap hari Gunung Sinabung meletus. Hujan abu menyebar di beberapa tempat seperti di Desa Sukanalu, Kota Tonggal, Kuta Tengah, Gamber, Berastepu, Jeraya, Pintu Besi, dan beberapa desa lain di sektor timur.

“PVMBG merekomendasikan masyarakat dan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak, dan dalam jarak 7 km untuk sektor Selatan-Tenggara, di dalam jarak 6 km untuk sektor Tenggara-Timur, serta di dalam jarak 4 km untuk sektor Utara-Timur Gunung Sinabung,” katanya.

Sutopo mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di dekat sungaisungai yang berhulu di Gunung Sinabung, agar tetap waspada terhadap ancaman bahaya lahar.

Mengingat telah terbentuk bendungan alam di hulu Sungai Laborus, kata dia, maka penduduk yang bermukim dan beraktivitas di sekitar hilir daerah aliran sungai Laborus, agar tetap menjaga kewaspadaan.

“Sebab kemungkinan bendungan ini sewaktu-waktu dapat

jebol, bila tidak kuat menahan volume air sehingga mengakibatkan lahar/banjir bandang ke hilir,” ujarnya.

Sutopo mengaku meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Karo, agar segera melakukan sosialisasi ancaman bencana lahar/banjir bandang ini ke penduduk yang bermukim dan beraktivitas di sepanjang hilir dan sekitar Sungai Laborus. Tak hanya itu, BNPB juga terus mendampingi dan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah (Pemda) Karo dalam penanganan darurat erupsi Gunung Sinabung.

Sutopo menambahkan, saat ini masih terus dilakukan penyelesaian relokasi warga Gunung Sinabung. Meletusnya Gunung Sinabung yang tak henti-henti telah menyebabkan kawasan rawan bencana meluas dan beberapa desa-desa tidak boleh ditempati lagi.

“Masyarakat diimbau untuk terus “waspada dan mentaati rekomendasi pemerintah. Tidak dapat diprediksikan sampai kapan Gunung Sinabung akan berhenti meletus. Kemudian larameter vulkanik dan seismisitas gunung masih tetap tinggi, sehingga potensi letusan susulan masih akan tetap berlangsung,” katanya. (h/nas)

Natal Tanpa Teror, DPR Apresiasi TNI dan Polri

Satu Orang Tewas Akibat Gempa di Iran TEHERAN, HALUAN — Gempa dengan kekuatan 4,2 Skala Richter (SR) dilaporkan mengguncang wilayah Iran. Gempa yang terjadi sekira pukul 12.54 waktu setempat tersebut tepatnya terjadi di sekira 50 kilometer (km) barat Ibu Kota Teheran.

Gempa ini diketahui merupakan gempa susulan yang sebelumnya terjadi pada Rabu (20/12) lalu, yang mengakibatkan dua orang tewas. Gempa yang juga melukai 23 orang tersebut diketahui berkekuatan 5,2 SR. Sebagaimana dinukil dari Independent, Rabu (27/12), gempa kali ini menyebabkan satu

orang tewas dan 56 lainnya terluka.

Korban tewas diketahui meninggal, karena terkena serangan jantung. Sementara itu, puluhan orang terluka karena berusaha melarikan diri dari bangunan. Beruntung, gempa kali ini tidak menimbulkan kerusakan parah. Guncangan gempa kali ini juga dirasakan di pusat Ibu Kota Teheran pada pagi hari.

Akibat gempa ini, beberapa sekolah di Teheran Barat dan Kota Karaj ditutup, serta jadwal ujian dibatalkan. Warga yang masih trauma sebagian besar memilih untuk tinggal sementara di dalam mobil, pusat olahraga dan bangu-

Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Anggaran negara yang paling besar digunakan KPK pada tahun 2017, yakni untuk pembangunan Gedung Merah Putih yang kini telah dijadikan kantor KPK. “Alhamdulillah pekerjaan tahap akhir bagian interior gedung utama Gedung Merah Putih KPK selesai sesuai target, sehingga pada awal tahun 2017 seluruh pegawai KPK sudah menempati gedung baru tersebut,” terangnya.

Agus menambahkan, anggaran n egara sebesar Rp780,1 miliar tersebut digunakan untuk membiayai atau menggaji 1.557 pegawai KPK. Ditambah, perekrutan pegawai baru melalui program “Indonesia Memanggil”.

“Komposisi pegawai terbesar berada pada kesekjenan 661 pegawai tau 42,45 persen diikuti kedeputian penindakan total 352 pegawai atau 22,61 persen, termasuk di dalamnya 56 penyelidik, 93 penyidik terdiri atas 45 penyidik tetap dan 48 penyidik PN Polri dan 83 penuntut umum,” pungkasnya. (h/okz)

nan lainnya yang dinilai aman.

Layanan Medis Darurat Irang mengatakan, kawasan tersebut terpaksa dirubah menjadi kamp pengungsian warga.

Iran merupakan negara paling rawan gempa paling secara geologis menyusul letak negara yang dekat dengan patahan. Sebagaimana diketahui, Iran sebelumnya diguncang gempa dahsyat berkekuatan 7,2 SR. Gempa yang melanda perbatasan Iran dan Irak itu menjadi bencana paling mematikan pada 2017 di wilayah Timur Tengah (Timteng). Gempa ini membuat total 620 nyawa melayang. (h/okz)

JAKARTA, HALUAN — Keberhasilan Polri-TNI dalam mengamankan perayaan Natal 2017 hingga berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya ancaman terorisme menuai apresiasi. Bahkan, keberhasilan itu dinilai sebagai cermin kerja sama yang baik antara TNI dan Polri.

Menurut anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi dari fraksi NasDem, bukan tidak mungkin kaum radikal itu telah menyusun aksi terorisme atas momentum pernyataan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengklaim sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Menurut yang saya dengar mereka sudah siap, tetapi tidak memiliki kesempatan karena ketatnya pengawalan oleh kepolisian karena itu saya apresiasi kepada Polri,” kata Taufiqulhadi, Rabu (25/12).

Dihubungi terpisah, Wakil Sekjen DPP Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan hal yang sama. Ia mengapresiasi kepolisian yang telah berhasil melaksanakan tugasnya sehingga umat Kristiani menunaikan ibadahnya dengan aman dan lancar.

“Alhamdulillah, perayaan

Natal tahun ini berlangsung dengan aman, damai dan lancar, kita patut apresiasi kepada pihak kepolisian,” katanya.

Menurut Ace, situasi damai juga dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia masih sepakat menjunjung nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan itu tentu menjadi modal besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

“Ada partisipasi juga dikalangan Muslim untuk menjaga, agar Natal ini berlangsung secara damai, tentu ini menjadi modal berharga bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyampaikan, perayaan Natal 2017 di seluruh Indonesia berjalan aman dan tanpa gangguan. Bahkan, hingga saat ini tidak ada satu pun bentuk ancaman yang merusak kedamaian perayaan keagamaan umat Kristiani tersebut.

“So far aman dan kondusif, tidak ada kegiatan menonjol yang mengganggu pertanyaan Natal,” kata Setyo. (h/okz)

Usai Deklarasi Trump, 610 Warga Palestina Ditahan TEL AVIV, HALUAN — Pasukan Israel menahan setidaknya 24 warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem pada Selasa (26/12) kemarin. Menurut Perhimpunan Tahanan Palestina (PPS), jumlah warga Palestina yang ditahan sejak deklarasi Yerusalem ibu kota Israel oleh Presiden AS Donald Trump menjadi 610 orang. Termasuk di antaranya 12 wanita.

Seperti dikutip Maan News, PPS mengatakan, di selatan Tepi Barat, Selasa, pasukan Israel menahan delapan warga Palestina di kamp pengungsi Aida di Bethlehem. PPS mengidentifikasi mereka yang ditahan adalah Ali Eid Abu Aker, Abdullah Hammad, Ali Hammad, Mahmoud Hammad, Adham Uweis, Muath Abu Aker, Ammar Abu Aker dan Majdi Abu Aker.

Dalam penangkapan itu,

pasukan Israel melepaskan sejumlah bom suara. Hal itu dibalas dengan lemparan batu remaja-remaja Palestina dari atap rumah.

Lebanon Tuntut Pembebasan Terpisah, puluhan orang Lebanon menggelar demonstrasi di luar kantor Komite Palang Merah Internasional Beirut (ICRC) untuk menuntut pembebasan seorang remaja Palestina yang ditahan oleh pemerintah Israel.

Dilansir Anadolu, pasukan Israel menahan remaja berusia 17 tahun Ahed Al Tamimi dalam serangan yang dilakukan di desa Nabi Saleh, Tepi Barat. Kepala Pusat Rehabilitasi untuk Korban Penyiksaan yang bermarkas di Beirut, Mohamed Safa mengatakan, pihak berwenang Israel telah menahan ratusan orang

Palestina, termasuk 48 anak di bawah umur sejak Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel awal bulan ini.

Menurut Safa, penangkapan dan juga pelecehan anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak hanya melanggar hak anak, tapi sama saja dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Israel melakukan sebuah kebijakan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” katanya.

Dia mendesak, ICRC untuk mengutuk kebijakan Israel yang menahan anak di bawah umur dan menuntut pembebasan semua anak Palestina yang ditahan, termasuk Ahed Al Tamimi.

Seperti diketahui, pada 6 Desember lalu Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Keputusan AS ini memicu de-

WARGA Palestina menggelar demonstrasi anti AS sambil membawa rekan mereka yang terluka terkena tembakan militer Israel, Jumat (22/12). IST

monstrasi dan bentrokan di seluruh wilayah Palestina.

Tiga pekan sejak pengumuman Trump, setidaknya 15 warga Palestina tewas dan ri-

buan lainnya cedera dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. (h/rol)

 Redaktur: Nasrizal  Layouter: Luther

20

TANAH DATAR

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Pariangan Simpan Banyak Naskah Kuno BATUSANGKAR, HALUAN — Pakar naskah kuno atau filolog Universitas Andalas Padang, Pramono menilai Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi naskah kuno yang sudah lama tersimpan.

“Potensi khazanah Islam di Pariangan cukup besar, terutama di bidang manuskrip atau naskah kuno,” katanya di Batusangkar,

Jumat (22/12).

Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu ditemukan naskah berjumlah 30 buah di Surau Parak Laweh di

kawasan Nagari Pariangan.

Manuskrip tersebut memiliki isi yang beragam, mulai dari obat-obatan, sastra, sejarah serta keagamaan.

Manuskrip keagamaan sendiri terbagi pada beberapa jenis, seperti naskah tasawuf, fiqih dan lain-lain.

“Itu baru ditemukan pada satu surau. Sementara di daerah tersebut terdapat

banyak surau. Dahulunya di Pariangan terdapat lebih dari 80 surau,” ujarnya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa naskah kuno di daerah tersebut tidak hanya ada di surau, akan tetapi masih banyak naskah yang disimpan sendiri oleh masyarakat.

Menurutnya, naskahnaskah serta arsip yang ada di tangan masyarakat terse-

but hingga saat ini masih belum bisa diakses, sebab masyarakat masih belum terbuka memberikan naskah tersebut.

“Dengan potensi tersebut, maka Pariangan bisa mendirikan sebuah museum mini cagar budaya yang berisikan naskah serta arsip,” kata dia.

Selain itu, ia menam-

bahkan keunikan lain yang dimiliki Pariangan, yaitu keberadaan tiga aliran tarikat yang saling berdampingan, yaitu Tarikat Syatariyah, Tarikat Naqshabandiyah dan Tarikat Samaniyah.

Sebelumnya Ketua Teknis Kajian Pengembangan Kawasan Pariangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, Azwar

mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian pengembangan terhadap beberapa surau yang ada di sekitar Masjid Ishlah Pariangan.

“Salah satu langkah dalam kajian pengembangan adalah penelitian dengan merangkai kembali sejarah Pariangan berdasarkan tinggalan-tinggalan yang ada,” katanya. (h/emz)

MEMBANGUN NAGARI PARAMBAHAN

HKB Jabodetabek Gelar Silaturahmi BATUSANGKAR, HALUAN — Himpunan Keluarga Batipuah (HKB) se-Jabodetabek, Minggu (24/12) menyelenggarakan pertemuan silaturahmi di Gedung Pertemuan Kompleks TNI AU Triloka VI Blok H No. 4 Pancoran, Jakarta Selatan.

Seperti disampaikan staf Humas Pemkab Tanah Datar Irfan, Ketua Umum Himpunan Keluarga Batipuah (HKB), Zulfahmi Kt. Panduko Sinaro, menyampaikan rasa syukur atas usia HKB yang telah memasuki masa setengah abad. Pihaknya juga berharap ke depan semakin dipererat hubungan silaturahmi dan kekeluargaan, jangan sampai ada perpecahan.

“Saat ini kita sudah memasuki masa emas, yaitu kelima puluh tahun. Namun kita belum punya kantor untuk sekretariat. Maka ke depan, saya bertekad dan berupaya bagaimana ke depan kita punya kantor untuk sekretariat. Sementara untuk santunan bagi keluarga yang mengalami musibah, baik itu sakit maupun kematian kita sudah mengucurkan dana puluhan juta lebih,” kata Zulfahmi yang ditirukan Irfan.

Ketua DPRD Anton Yondra, menyebutkan bahwa Batipuah memiliki sejarah terhadap Kabupaten Tanah Datar dan hal ini tidak bisa dilupakan. Ke depan mari bersama sama saling memperhatikan daerah, sinergi pemerintah dan perantau sangat diharapkan.

Sementara itu Wakil Bupati, Zuldafri Darma dalam sambutannya menyebutkan bahwa memasuki masa emas bagi HKB, merupakan hal terpenting yang harus dijadikan evaluasi untuk kemajuan ke depan. Pertemuan itulah yang jadi momennya.

Nagari Batipuah banyak sekali memiliki sosok tokoh yang hebat dan sukses di perantauan, perlu jalinan kasih antara wilayah rantau dengan kampung halaman, sehingga kemajuan di Batipuah baik Batipuah Ateh maupun Batipuah Baruah akan lebih baik lagi ke depannya. (h/emz).

KAN, Walnag dan BPRN Harus Duduk Bersama BATUSANGKAR, HALUAN — Pengukuhan dan serah terima Ketua KAN Nagari Parambahan dari SY Dt. Bijo Dirajo kepada AZ Dt. Sinaro Dalimo berlangsung di halaman Masjid Ubudiyah Nagari Parambahan, Sabtu (23/12). Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Zuldafri Darma.

Dalam sambutannya Wabup Zuldafri Darma menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus KAN yang dikukuhkan.

“Kegiatan hari ini sebagai bentuk nyata kebersamaan masyarakat Parambahan dalam menjalankan roda pemerintahan karena KAN merupakan salah satu unsur utama, disamping walinagari dan BPRN,” ujarnya.

Zuldafri juga berpesan agar menjaga kebersamaan demi mewujudkan masyarakat Parambahan yang lebih sejahtera lagi.

“Beberapa waktu lalu walinagari dilantik dan hari ini ketua dan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dikukuhkan. Harap jaga persatuan, jangan kedepankan ego ketika mencangkan program dan kegiatan, bersama dan saling bekerjasama dan sama bekerja, karena kegiatan dan program untuk kesejahteraan masyarakat kita juga,” pesan Wabup.

Kemudian Wabup menjawab keluhan dan pengaduan masyarat tentang kebutuhan gedung KAN yang representatif.

“Insyaallah hal itu tidak sulit, karena putra putri Parambahan menjadi tokoh dan

PENGURUS KAN— KAN—Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma melantik dan mengukuhkan pengurus KAN Parambahan.

pejabat, seperti ketua DPRD, wabup, kepala dinas, camat dan bahkan perantau asal Perambahan banyak yang berhasil.

Namun tentu pihak nagari harus juga melengkapi persyaratan awal untuk bisa memperoleh bantuan itu,” katanya.

Wabul Zuldafri menerangkan, persyaratan awal adalah administrasi penyiapan lahan berupa tanah tanpa ada sangketa atau masalah.

“Insyaallah kalau administrasi ini bisa dilengkapi, ajukan pada Musrenbang nagari, kecamatan dan kabupaten, kita kawal dan semoga pada perubahan atau anggaran 2019 bisa di akomodir,” terangnya.

Disamping itu, Wabup Zuldafri juga berharap kepada aparatur pemerintah nagari, yakni walinagari, BPRN dan KAN bersama mengkaji dan lakukan program pemanfaatan keberadaan IAIN Batusangkar di Nagari Parambahan.

“Banyak potensi peningkatan ekonomi yang bisa manfaatkan dengan keberadaan IAIN ini, seperti kos-kosan, warung, ruko dan lainnya. Namun tentu pihak nagari harus bersama menentukan arah kebijakannya,” tukasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan, dalam mengembangkan potensi IAIN, masyarakat Param-

bahan harus selektif dan hatihati, karena banyak cara pihakpihak luar menanamkan investasinya.

“Saya tidak menginginkan masyarakat Parambahan seperti tikus yang mati dalam lumbung padi, karena ada pihak yang ingin membeli tanah di sekitar IAIN, bahkan kalau ia tak bisa membeli sendiri, ia meminjam nama saya untuk bisa beli tanah itu,” ujar Anton.

Karena itu, ujar Anton, masyarakat bersama pemerintahan di nagari harus bersatu padu, samakan presepsi serta tujuan, sehingga hal itu tidak terjadi.

“Nagari Parambahan telah

EMRIZAL.

melahirkan banyak tokoh tokoh, pajabat dan perantau yang berhasil. Kalau ini tidak dijaga dan dipupuk atau dilestarikan, tentu kejayaan Parambahan hanya tinggal cerita saja,” pesan Anton.

Pada kesempatan itu Ketua KAN lama, SY. Dt. Bijo Dirajo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pengurus lama dalam melaksanakan program pembangunan di Nagari Parambahan.

AZ Dt. Sinaro Dalimo selaku KAN baru menyampaikan harapannya masyarakat dan unsur pemerintah nagari untuk bersama membangun nagari Parambahan. (h/emz)

SUKSESKAN PEMILU

STUDI BANDING WARTAWAN KE JAKARTA DAN BANDUNG (2)

Masyarakat Harus Ikut Berpartisipasi

Insan Pers Berkunjung ke Kementerian Kominfo

B AT U S A N G K A R , HALUAN — Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen menegaskan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kelancaran pelaksanaan Pemilu. Apalagi ditengah keterbatasan personil, daya dukung dan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pengawasan Pemilu.

Hal itu ditegaskan Surya Efitrimen ketika tampil sebagai pembicara dalam sosialisasi pengawasan Pemilu terhadap tokoh masyarakat, Ormas dan komunitas warga lainnya di Batusangkar, Sabtu (23/12).

Menurut Surya, pengawasan parsitipatif akan menutup kekurangan pengawasan Pemilu d alam mengawasi seluruh aspek dan tahapan Pemilu dalam proses pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara dan peserta.

“Pemilu harus dikembalikan kepada masyarakat sebagai miliknya sendiri, termasuk berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan jalannya proses demokrasi tersebut,” katanya.

Menurut Surya, pelaksanaan pengawasan Pemilu itu berupa kegiatan meng-

amati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelaksanaannya sesuai Undang-undang, sehingga dari proses awal hingga akhir berjalan sesuai aturan.

Yang dimaksudkan dengan mengawasi adalah memperhatikan seluruh proses penyelenggaraan tahapan, baik oleh penyelenggara, peserta maupun pihak lain yang terlibat seperti TNI/Polri, ASN dan lain sebagainya. Selanjutnya mengkaji, menganalisa kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang patut diduga merupakan pelanggaran.

Dalam pelaksanaan memeriksa dapat diartikan sebagai mencermati bukti bukti awal yang dapat terkait dengan pelanggaran yang terjadi sebagai pendukung u ntuk selanjutnya disimpulkan.

Bila dilihat dari segi partisipatif, dapat dilaksanakan melalui m edia, pemilih pemula, perguruan tinggi, Ormas, LSM, tokoh agama, tokoh adat, sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi pada tiga aktor utama, seperti pemilih, peserta dan penyelenggara pada semua tingkatan. (h/ emz)

LAPORAN : EMRIZAL KADINAS Kominfo Tanah Datar, Erizal Ramli beserta staf dan Kabag Humas Pemkab Syahril, dalam Studi Komparatif Wartawan Tanah Datar ke Jakarta dan Bandung ini, berkesempatan mengajak rombongan mengunjungi Kementerian Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat di kawasan Gambir Jakarta Pusat.

Lemkari Laksanakan Latihan Gabungan B AT U S A N G K A R , HALUAN — Latihan gabungan Lemkari se Sumatera Barat dilaksanakan 2325 Desember di lapangan hijau SMAN 2 Batusangkar.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Datar diwakili Kadis Parpora, Edi Susanto, Minggu (24/12) ini, diikuti hampir 700 karateka dari berbagai dojo di Sumatera Barat.

Ketua Pengcab Lemkari Tanah Datar, Ipda. Syahbudin didampingi Wakil Ketua Bripka Romi Vetrio Yandri, Komisi Teknik Firmansyah dan Senpai Henriko saat dikonfirmasi di lapangan menjelaskan, bahwa tahun ini Tanah Datar sebagai tuan rumah penyelenggara Gashuku Daerah Lemkari Tingkat Sumbar.

“Ujian naik tingkat dan latihan gabungan ini dilakukan untuk memperbaiki dan menyamakan gerakan, serta menyeragamkan teknik yang sudah diawww.harianhaluan.com

jarkan bagi seluruh karateka pada masing-masing dojo sangat penting dilaksanakan,” katanya.

Budi menyebutkan, Pengda Lemkari Sumatera Barat merasa bahwa Tanah Datar tahun ini tepat menjadi tuan rumah Gashuku Daerah Lemkari Sumbar sekaligus ujian naik peringkat sari sabuk hijau sampai coklat.

“Keputusan ini juga diharapkan bisa sebagai motivasi dan mendorong semangat berlatih serta mental bertanding anak didik di setiap dojo yang ada di Tanah Datar, sehingga nanti Tanah Datar punya altlet berprestasi pada cabang karate,” pungkas Budi.

Fery Suardi, salah seorang anggota Dewan Guru PB Lemkari Sumbar menyebutkan, melalui kegiatan olahraga karate ini, anakanak bisa mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan yang positif,

KADINAS Kominfo Tanah Datar, Erizal Ramli didampingi Kabag Humas Syahril dan Mustafa Akmal, menyerahkan cinderamata kepada Deputi Kementerian Kominfo. EMRIZAL.

B

LATIHAN bersama Lemkari se-Sumbar di lapangan SMU 2 Batusangkar. EMRIZAL.

dibandingkan hanya melakukan kegiatan dalam rumah, seperti bermain game, media sosial dan lainnya. Selain itu, dengan mengikuti latihan karate Lemkari, dapat menjaga kesehatan dan stamina anakanak dengan berolahraga.

“Untuk mengejar prestasi itu memang tergantung dari keinginan dan kemampuan serta dorongan pelatih maupun orangtua. Jika semua ini sudah berkolaborasi, tentu prestasi itu bisa diraih,” katanya.

Dalam sumpah karate, Gashuku dimaknai sebagai latihan bersama untuk memperbaiki dan menyamakan gerakan serta menyeragamkan teknik yang sudah diajarkan bagi seluruh karateka. Dalam Gashuku, para karateka dituntut untuk mandiri dan percaya diri.

“Selain itu, melalui Gashuku, para karateka dapat saling bertukar informasi mengenai even olah raga karate di daerah maupun di luar daerah,” ujar Fery.(h/emz)

ersama jajaran Deputi di Kemenkominfo, sebanyak 37 awak media dari Luhak nan Tuo melangsungkan diskusi dan tanya jawab sekitar seluk beluk kerja keseharian rekan wartawan sekitar peliputan berita di lapangan.

Wartawan sebagai mitra kerja Pemkab kabupaten/ kota, selama ini telah melaksanakan tugasnya sebagai peliput dan menyiarkan kegiatan yang menjadi program pemerintah untuk diketahui warga. Sebaliknya berbagai keluhan yang dilontarkan warga di kecamatan hingga ke nagari juga dijadikan masukan oleh Pemkab melalui OPD terkait.

Tidak saja sebagai corong pemda, keberadaan media massa yang ada di daerah juga bisa berfungsi sebagai sosial kontrol dari

kegiatan yang tengah dilakukan oleh jajaran Pemkab sebagai penyeimbang.

Baik jajaran Dinas Kominfo, Bagian Humas Pemkab dan rekan wartawan sendiri, diskusi yang dilangsungkan di K ementerian Kominfo ini, cukup b anyak mendapatkan manfaat dalam kegiatan keseharian.

Sebagai mitra kerja para wartawan di Kabupaten Tanah Datar, saat ini ada dua perangkat daerah yang memiliki tugas yang hampir bersamaan, yaitu Bagaian Humas dan Dinas Kominfo.

Rekan wartawan dalam keseharian peliputan kegiatan Pemkab selama ini memang merasa dekat dengan Bagian Humas. Mungkin saja Bagian Humas dirasakan memfasilitasi kegiatan jurnalistik, sementara Dinas Kominfo lebih banyak mengurus IT  Redaktur: Devi Diany

saja.

Untuk kelancaran pelayanan informasi pembangunan untuk disiarkan melalui media yang ada, pihak Kementerian Kominfo mengharapkan, untuk terjalinnya kerjasama yang baik dengan para insan pers, pihak Dinas Kominfo harus segera memfungsikan media center.

Keberadaan media center sebagai pusat informasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab melalui semua SKPD terkait, dengan cepat dapat diketahui dan diolah oleh para teman-teman dari media untuk menyiapkan sebagai konsumsi berita yang disajikan medianya.

Sebagaian rekan wartawan di Tanah Datar juga berharap, sebagai OPD dalam tahun pertama kelahirannya ini, diharapkan mampu menunjukkan tupoksinya dalam komunikasi dan informasi kegiatan program pembangunan yang tengah dilaksanakan di daerah ini.

Bila pada zaman berjayanya Departemen Penerangan (Deppen) dulunya, para insan pers di daerah dengan mudah mendapatkan naskah “pers rillis” yang diketik dengan mesin ketik manual oleh petugas juru penerangan (jupen) yang ditempatkan pada masingmasing kantor camat.

Tak menunggu lama, dalam hitungan jam, semua informasi kegiatan pembangunan hingga ke wilayah desa waktu itu, dengan cepat sampai di kabupaten diantar langsung oleh petugas jupen kecamatan dengan mengendarai motor dinas. (bersambung).  Layouter: Rahmi

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

21

LEMBAGA DAKWAH KAMPUS

FSI AF Baksos ke Panti Asuhan PADANG, HALUAN— HALUAN—Lembaga Dakwah Kampus FSI AF (Forum Studi Islam Afdhalul Fikri ) melakukan Bakti Sosial (Baksos) ke Panti Asuhan Al-Hikmah di Air Paku, Kelura han Sungai Sapih, Kota Padang, Minggu (24/ 12).

WISUDA WISUDA- Rapat Senat Terbuka dalam rangka wisuda ke 78 UIN Imam Bonjol Padang, mencetak 1047 lulusan .

IST

UIN IB Wisuda 1.047 Mahasiswa PADANG, HALUAN — Setelah sempat tertunda beberapa bulan, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, wisuda 1047 mahasiswa di Kampus II UIN Imam Bonjol Padang, Rabu (27/ 12).

Wisuda ini merupakan angkatan ke 78 serta Wisuda permata Setelah alih status menjadi UIN pada pertengahan tahun ini.

Rekt or UIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman, mengatakan wisuda ini sempat terkedala karena proses alih status dan proses akreditasi. Wisuda hari ini terbanyak dari segi jumlahnya yang terdiri dari S1, S2, S3, dan D3.

“Wisuda angkatan yang ke 78

ini, sedikit berbeda dengan wisuda sebelumnya. Karena wisuda kali dibagi menjadi dua hari. Hal ini disebabkan jumlah wisuda sangat banyak,” kata, Eka Putra Wirman, saat memberikan sambutannya dihadapan para wisudawan dan orang tua, di Gedung Serba Guna (GSG).

Lebih lanjut, Eka mengajak seluruh civitas akademika untuk selalu menjaga kebersamaan demi kemajuan UIN kedepannya. Ia juga mengucapkan selamat atas terselengaranya wisuda ke 78 ini, semoga para wisudawan/Wisudawati mengaplikasikan ilmu dimasa kuliahnya didalam masyarakat.

Selain itu Rektor juga mengatakan seluruh prodi telah dialih-

kan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN Imam Bonjol Padang.

“Sekarang UIN telah terakreditasi B, Semoga ditahun 2019 nanti sudah banyak yang terakreditasi A,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa, UIN Imam Bonjol Padang, berperan aktif dalam proses pencerdasan bangsa dan meningkatkan wawasan serta pengalaman agama anak bangsa.

“Jadilah alumni UIN Imam Bonjol Padang yang membanggakan, berkarakter, dan berintegritas tinggi, serta dapat menjadi teladan bagi masyarakat,” tandasnya.

Pada wisuda tahun ini, UIN Imam Bonjol Padang berhasil

mencetak 1047 lulusan wisudan/ wisudawati. terdiri dari 146 orang lulusan program diploma (D3), 943 orang lulusan program sarjana (S1), 104 orang lulusan Pascasarjana (S2).

Masing-masing Fakultas Adab dan Humaniora 80 orang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 84 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 190 orang, Fakultas Syariah 99 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 401 orang, Fakultas Ushuludin 89 orang dan Pascasarjana 104 orang.

Dalam wisuda tersebut, dihadiri pimpinan dan anggota senat, guru besar, dekan, dan orang tua wisudawan/wisudawati, UIN Imam Bonjol Padang. (h/mg-hen)

RESENSI FILM KAMPUS

STAIDA Kerja Sama Dinas Arsip dan Perpustkaan PAYAKUMBUH, HALUAN- Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur’an (STAIDA) Payakumbuh, Selasa lalu menjalin kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh. Penandatangani naskah MoU tersebut, selain hadir Ketua STAIDA, Ahmad Deski, MA, juga Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Zulinda Kamal dan Sek retarisnya H. Zulrefli.

Ketua STAIDA Payakumbuh, Ahmad Deski ketika dikonfirmasi di Koto Panjang kemarin mengatakan, kerjasama yang sudah terjalin ini memiliki dampak positif untuk kedua lembaga. Penandatangan naskah kerjasama tersebut, dilak sanakan pada di ruangan kepala kantor arsip dan perpustakaan Kota Payakumbuh, Selasa lalu.

“Kita bersyukur sudah bisa menjalin kerjasama dengan Dinas Arsip dan Pustaka Kota Payakumbuh. Dengan adanya kerjasama ini, mahasiswa STAIDA bisa meminjam buku melalui pustaka kampus saja. Perpustakaan kampus yang meminjam ke pustaka daerah dan mengelolanya di kampus.

“Disamping itu kita juga bisa mengusulkan buku buku yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa maupun Dinas Arsip dan kepustaaan juga bersedia melakukan pembinaan terhadap pustakawan STAIDA serta mengusahakan ban tuan buku buku untuk pustaka kampus kampus tersebut, ulas Ahmd Deski.

Sementara itu, Kadis Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, Zulinda Kamal yang didampingi sekretarisnya Zulrefli menyebutkan, Dinas Arsip dan Perpustakaan berkewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa STAIDA dalam mencari referensi perkuliahan serta mendo rong berkembangnya pustaka kampus. Lagipula STAIDA Payakum buh, lahir dari rahim pemko Paya kumbuh, jelanya. (h/zkf) www.harianhaluan.com

Si Anak Pisang A Film By Gema Pertiwi Oleh: Andesta Saputra

F

ILM yang berjudul si Anak Pisang ini adalah sebuah film fiksi karya mahasiswa Strata 1 Program Studi Televisi dan Film Institut Seni Indonesia Padangpanjang. Film ini disutradarai oleh Gema Pertiwi dan penata gambar Gilang Kharisma Rante.

Film ini di produksi pada tahun 2016, di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat,. Film ini meraih dua penghargaan pada Apresiasi Film Pendek Bengkulu 2016. Gema Pertiwi berhasil menjadi sutradara terbaik dan Film terbaik untuk Si Anak Pisang, dan berhasil mengalahkan puluhan film pendek karya sineas Bengkulu. Naskah Si Anak Pisang ditulis oleh Ismi Putri dengan jumlah 37 Scene dan berdurasi 39 Menit. Film tersebut bertemakan budaya yang menceritakan kisah seorang laki-laki yang bernama Minan yang merantau ke Kota Bengkulu. Di perantauan Minan menikah dengan seorang wanita yang tidak memiliki garis keturunan Minangkabau yang bernama Rosna dan memiliki anak yang bernama Aisyah.

Saat Aisyah meminta izin untuk melanjutkan kuliah di Kota Padang. Minan melarang keras dikarenakan Minan memiliki suatu rahasia yang tidak pern ah ia ceritakan kepada Aisyah. Pola yang hadir di skenario film fiksi Si Anak Pisang ini menggunakan plot kilas balik (flashback).

Film ini bergenre drama keluarga dengan setting rumah di perkampungan dan menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bengkulu dan bahasa Minang. Film drama adalah ragam film yang sebagian besar tergantung pada pengembangan mendalam karakter realistis yang

berhubungan dengan tema emosional. Konflik yang dihadirkan dalam film ini saat Aisyah pergi ke kampung halaman ayahnya dan mendapti kondisi eteknya yang sedang sakit dan Suidah tidak suka dengan kedatanganya karena dipikaran Suidah Aisyah akan merebut harta pusaka. Film Si Anak Pisang ini memiliki kelebihan dari Karakter dan penokohan yang cukup kuat dan menggunakan pemain amatir pada tokoh utama, saya sangat terkesan dengan penampilan May Yeni Efendi yang berperan sebagai Aisyah, karena ini adalah kali pertama bermain dalam film dan mendapatkan peran yang sulit karena harus mendalami karakter sebagai orang yang tertindas. Fitriatul Aini sebagai Suidah sangat mendalami karakter sebagai pemeran antagonis, beberapa tokoh pendukung juga bermain dengan baik dalam film ini. Drama yang dihadirkan pada

film ini sangat menyentuh hati bagi yang menonton, karena cerita yang dihadirkan sangat dekat dengan kehidupan seharihari dan gampang dicerna oleh siapa pun yang menonton. Kehadiran film seperti ini selain sebagai hiburan yang mendidik dan bermutu untuk semua kalangan, film ini banyak menyampaikan pesan moral yang sangat baik untuk keluarga, karena permasalahan harta pusaka dapat memecah belah keluarga. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah juga terkadang menjadi polemik. Dalam film ini diceritakan bahwa adik laki-laki meninggalkan kampung halamannya dan pergi merantau, demi menghindari terjadinya perebutan h arta pusaka. Silakan menonton dan mencermati sendiri apa makna yang terdapat pada film Si Anak Pisang ini.

Ketua LDK FSI AF, Amron Siregar mengatakan, kegiatan Basos m erupakan program tahunan LDK FSI AF sebagai wujud peduli sosial dan membantu sesama. Sehingga, tema Baksos kali ini ialah melalui kegiatan bakti sosial, kita tingkatkan iman, sucikan hati dan ikhlas berbagi antar sesama.

“Bakti Sosial merupakan salah satu program kerja tahunan LDK FSI AF yang selalu diselenggraakan setiap tahunnya. Dengan adanya Baksos ini mampu menumbuhkan rasa peduli sosial dengan sesama dan menyalurkan batuan yang kepada yang membutuhkan,” kata Amron.

Selain itu, kegiatan baksos ini juga diselenggarakan atas kerja sama dengan Himpunan Mahasiswa (Hima) Ekonomi STKI PGRI Sumatera Barat. Sebab, antara Hima Ekonomi dan LDK FSI AF memiliki program kerja tahunan yang sama saat ini.

“Antra program kerja LDK FSI AF dan Hima Ekonomi memiliki bentuk kegiatan yang sama, yaitu Bakti Sosial. Setelah adanya kesepakatan, maka proker diselenggarakan secara bersama, agar bantuan yang disalurkan lebih banyak dan terkondisikan dengan baik,” katanya.

Ketua Panitia Bakti Sosial, M. Khadavi mengatakan, kegiatan bakti sosial ini terselenggara dengan adanya bantuan dari seluruh pihak.

Diantaranya, mahasiswa kam pus yang ingin menyum-

bangkan, dalam bentuk uang dan juga barang-baranga.

“Bantuan yang telah dikumpulkan oleh panitia kebanyak berupa barang, seperti alat-alat tulis, pakaian, mukena, sembako dan kebutuhan harian lainnya yang dibutuhkan oleh anakanak yang berada di Panti Asuhan,” ucapnya.

Dikatakannya, panitia baksos sebelumnya melakukan survey lapangan untuk menentukan panti asuhan yang dikunjungi dan akan menerima bantuan yang telah dikumpulkan. Sehingga, seluruh barang dan uang tersebut, dapat disalurkan dengan baik.

Pihak Panti Asuhan AlHikmah, Esrizal mengatakan, sangat berterimakasih dengan adanya bantuan yang diberikan oleh LDK FSI AF dan Hima Ekonomi. Dengan adanya bantuan tersebut, dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yang ada di Panti Asuhan.

Dijelaskannya, anakanak yang ada di Panti Asuhan Al-Hikmah berjumlah 34 anak. Mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Barat dan bahkan yang ada di luar Sumbar.

“Adanya bantuan yang diberikan oleh mahasiswa dari STKIP PGRI Sumbar ini, sangat bermanfaat bagi anak-anak panti. Sehingga anak-anak mampu memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Semoga mahasiswa LDK FSI AF dan Hima Ekonomi semakin jaya dan ma ju terus,” ucapnya. (h/mg-eby)

UIN IB Gandeng ICCORA Qom Iran PADANG, HALUAN — Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dan International Cultural Center of Rahmatun lil Alamin (ICCORA) Qom Iran, menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan di aula Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang, Jumat (22/12).

Kesepakatan yang ditanda tangani langsung Rektor UIN Eka Putra Wirman dan Presiden ICCORA Kasim Muhammadi tentang kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi yakni, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Eka Putra Wirman sangat menyambut baik penandatanganan kerjasama ini. Ia mengharapkan nantinya antara UIN Imam Bonjol Padang dan ICCORA Qom Iran dapat saling membantu, serta berkerjasama untuk terus maju dan berkembang dalam tri dharma perguruan tinggi.

“Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan bagian visi dan misi yang menjadi tujuan untuk seluruh per-guruan tinggi yang ada di Indonesia.

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, menyusun kurikulum dengan memperhatikan kepentingan dan keunggulan komparatif serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”ujar Eka. Eka menambahkan penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, “pengabdian pada hakikatnya membantu masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian azas pengabdian masyarakat sesuai dengan azas kemanusiaan yang menekankan pada usaha pengambangan masyarakat.” Kata Eka Sementara itu Presiden ICCORA Kasim Muhammadi menyatakan bahwa ini adalah kunjungan untuk ke dua kalinya ke UIN Imam bonjol Padang setelah sebelumnya pada tahun 2012 yang lalu.

“Pada saat itu Saya datang bertemu dengan rektor yang sebelumnya untuk melihat langsung keadaan kampus disini, dan sekarang kami dan pihak Kampus melakukan penandatangan nota kesepakatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,”ujar Kasim.

Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, akan ada hubungan timbal balik antara kedua lembaga ini dalam berbagai bidang.

“Melalui MoU ini kami akan membantu memfasilitasi mahasiswa yang akan melanjutkan studi di Iran, baik itu kebutuhan informasi dan lainnya. Selain itu melalui Mou ini juga kita akan menggali potensi bersama, memperkuat Ukhuwah Islamiyah, guna menghadapi perbenturan budaya global yang marak terjadi akhir-akhir ini.”tutupnya. (h/mg-hen)

POSTER Film Si Anak Pisang.  Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter:Yohanes

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

Harian Umum

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 / 10 Rabiul Akhir 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TPK IASMA 1 LANDBOUW BUKITTINGGI

Khitan 121 Anak di Nagari Terpencil AGAM, HALUAN - Kendati diguyur hujan, rangkaian kegiatan khitanan massal oleh TPK IASMA 1 Landbow Bukittinggi, di nagari ter pencil Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Agam, terlaksana dengan lancar, Senin (25/12).

SENYUM - Disemangati rame-rame, anak ini tersenyum sesudah dikhitan. TPK IASMA 1 Landbow Bukittinggi mengkhitan 121 anak di nagari terpencil Pasia Laweh dan Tapian Kandih dengan gratis. IST

Pemkab Pessel Peringati Hari Ibu PAINAN, HALUAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), memperingati upacara hari Ibu ke89 yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati setempat.

Dalam serangkaian kegiatan tersebut mengambil tema “Kemandirian Perempuan yang Bebas dari Kekerasan Menuju Kehidupan Damai dan Sejahtera”.

Pada kesempatan itu, bertindak selaku Inspektur Upacara, Rio Fatma Erni, selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakannya, beliau mengajak seluruh perempuan harus tetap maju, percaya diri dan mampu pula meningkatkan kualitas diri, sehingga jika bergandeng tangan dengan laki-laki akan menjadi kekuatan yang besar dalam membangun keluarga, masyarakat, daerah dan bang sa.

“Peringatan hari Ibu menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia tidak kalah dengan laki-laki. Sebab, telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Keduanya merupakan SDM dan potensi yang turut andil dalam menentukan keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan,” tegasnya. Jumat (22/12).

Lebih lanjut dijelaskan, peringatan hari Ibu yang

jatuh setiap tanggal 22 Desember, berawal dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928. Menurutnya, hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam acara peringatan kongres ke 25 tahun 1959 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959 dan ditetapkan pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sekaligus hari Nasional namun bukan hari libur.

“Semangat perjuangan seluruh kaum Perempuan Indonesia itu, sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga Melati dengan kuntumnya yang menggambarkan kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. Kekuatan serta kesucian cinta ibu dan pengorbanan terhadap anak. Kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara,” terangnya.

Dikatakannya, adapun yang menjadi sub tema pada peringatan hari Ibu saat itu adalah, terkait peran serta pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kemandirian perempuan yang bebas dari kekerasan serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Kesetaraaan perempuan dan laki-laki untuk mengurangi kekerasan berbasis gender dan kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan perempuan mandiri yang bebas dari

kekerasan. Dan ikut mendorong perempuan sebagai penggiat perdamaian.

“Tema kali ini diambil berdasarkan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, yang mana disebut kepala Negara “darurat” kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tutupnya.

Dalam serangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan penghargaan tingkat nasional dan lokal secara simbolis. Selain itu, juga dilakukan pemberian bantuan CSR dari BRI dan santunan dari BPJS. Bupati Pessel Hendrajoni mengatakan, pemberian peng hargaan itu merupakan puncak dari rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari Ibu ke 89. Salah satu penghargaan yang diberikan saat itu adalah, kepada Ibu Emrida warga Kampung Laban, Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Pessel yang dinobatkan sebagai perempuan inspirator.

“Beliau adalah salah satu inspirator dan penggerak kaum perempuan yang ada di kampungnya. Beliau menginginkan masyarakat dikampungnya memperoleh pendidikan keaksaraan bagi warga miskin dan buta aksara. Selain itu, beliau juga telah merangkul anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mau bersekolah di lembaga pendidikan yang didirikannya,” sebut Bupati saat memberikan penghargaan kepada Ibu Ermida.

Kegiatan juga dilanjutkan dengan pemberian ban-

tuan secara simbolis dari CSR Bank BRI cabang Painan berupa 8 (delapan) unit gerobak bagi pedagang kaki lima di pasar Painan dan bantuan pembangunan Gapura, Halte serta Sarana lainnya dengan nilai Rp 310 juta.

“Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada BRI yang ikut andil dan peduli terhadap pariwisata di Pesisir Selatan. Tak hanya itu, pihak BRI juga ikut memberikan bantuan gerobak terhadap pedagang kaki lima yang ada di pasar Painan,” ucapnya saat menerima bamtuan secara simbolis dari pihak BRI. Selain itu, kegiatan juga dilanjutkan dengan menya lurkan secara simbolis santunan kepada sejumlah ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal karena sakit dan kecelakaan kerja serta penandatanganan MoU dengan Pemkab Pessel.

Menurut Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang, Aland Lucy Patity, bahwa pemberian santunan tersebut diberikan berupa santunan kecelakaan kerja, beasiswa dan saldo jaminan hari tua.

“Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang secara cepat memberikan bantuan kepada keluarga ahli waris. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan karyawannya untuk ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ini adalah bentuk

tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya,” sebut Bupati lagi.

Pesisir Selatan juga menerima bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berupa satu unit mobil box pendingin yang diserahkan untuk Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAH SAR) Berlian Samudra, pada Nagari Air Uba Kecamatan Airpura.

Selain itu, Pessel juga menerima satu unit excavator dari Satuan Kerja PLP Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI. “Pada momen kali ini, kita s emua sangat berbahagia, sebab diakhir tahun ini kita masih mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah berjuang selama ini ke Pusat. Semoga kedepannya P essel terus berbenah dari berbagai sektor,” tutup Bupati.

Acara juga dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Uda-Uni Pesisir Selatan yang telah meraih sejumlah prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada peserta lomba tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Hadir dalam upacara tersebut, seluruh OPD dan ASN, Camat, Forkopimda, masyarakat dan sejumlah organisasi. Ada yang menarik dalam peringatan hari Ibu kali ini, dimana seluruh pengisi upacara dilaksanakan oleh kaum perempuan. (h/kis)

Desa Baru Sudah Lama Butuh Pembangunan SMA Laporan: OSNIWATY

N

AGARI Desa Baru namanya, terletak di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat/ Nagari ini sudah lama membutuhkan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pasalnya, pelajar sekolah tersebut harus keluar dahulu dari kampungnya dan kos untuk mengenyam pendidikan menengah tersebut.

Menurut Walinagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Mawardi Hendro beberapa waktu lalu mengatakan bahwa warganya sangat membutuhkan Sekolah tersebut. Antusias masyarakat untuk menyediakan pendidikan bagi generasi muda dibuktikan dengan mehibahkan tanah seluas 3 Ha yang sudah disertifikatkan atas nama pemerintah. “Jika seko lah ini berdiri kami warga Nagari Desa Baru bukan saja www.harianhaluan.com

menolong warga di sekitar sini. Tapi kami sudah menolong warga dari Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal atau Madina.

Diprediksi sekitar 30 persen siswa nantinya akan berasal dari sana. Demi kemajuan pelajar di NKRI ini kami warga Nagari Desa Baru rela berkorban apa saja,”terang Mawardi Hendro di depan tim verifikasi kementerian pendidikan Republik Indonesia Fitrina, Rosmini, serta Anggota DPRD Provinsi Sumbar komisi V Amora Lubis dan staf dari Dinas pendidikan Provinsi Sumbar.

Warga tidak main-main dengan permintaan tersebut, tambah Mawardi Hendro.

Tanah yang saat ini sudah tersedia dengan kondisi yang belum datar, dengan swadaya akan di datarkan.

“Apapun syarat yang diminta oleh kementerian pendidikan akan kami penuhi,”papar Mawardi Hendro.

Menurut Amora Lubis, apa yang disampaikan oleh Walinagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan memang betul adanya. Jumlah penduduk di Kecamatan Ranah Batahan mencapai 30 ribu jiwa yang tersebar di 30 jorong. Jelas kondisi tersebut memang tidak cukup dengan 1 SMA saja yang sudah ada yakni SMA 1 Ranah Batahan.

“Saking semangatnya masyarakat sudah merancang nama sekolah tersebut dengan nama SMA 2 Ranah Batahan. Tentu, besar harapan kita tim yang turun ke bawah melihat kondisi langsung bisa menyampaikan bah wa sekolah ini benar-benar dibu tuhkan,”pungkas Amora Lubis.

Apalagi, tambah Amora Lubis sekarang ini kewenangan SMA sudah berada di Provinsi Sumbar. Tentu target demi target akan dicapai demi perbaikan pendidikan menengah atas terse-

TIM KEMENTERIAN Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Anggota DPRD Sumbar, bersama Walinagari setempat dan tokoh masyarakat meninjau lokasi cikal bakal pembangunan SMA 2. OSNIWATI

but akan digenjot.

“Ujian Nasional untuk tingkat SMA sekarang ini memang masih bisa manual.

Namun, di tahun-tahun men datang sudah harus UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kalau saya tidak salah anggaran untuk penga daan komputer di APBD Provinsi tahun mendatang mencapai Rp1,7 Miliar.

Artinya kualitas SMA semakin hari semakin membaik hen

daknya,”pinta Amora Lubis.

Dari peninjauan lapangan oleh tim kementerian pendi dikan beberapa waktu lalu, didapat beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh pihak pemerintah Pasbar, seperti lokasi yang masih berbukit harus di datarkan, serta akses jalan harus diperbaiki. Sebab, jalan yang ada saat ini kondi sinya masih buruk, dan masuk kategori jalan tani yang butuh perhatian. Semoga.

Sebelumnya, Sabtu (23/ 12), di SD Tapian Kandih, tim melaksanakan khitanan massal bagi 31 anak.”Alhamdulillah, Khitanan Mas sal di Tapian Kandih dan Pasia Laweh terselenggara dengan baik,” jelas Vera Primadewi (Awie) Humas TPK IASMA. Di Pasia Laweh, Tim medis berhasil mengkhitan 90 orang anak, Kegiatan ditutup menjelang petang dengan mengkhitan 2 orang anak, yang sebelumnya butuh orang sekampung untuk membujuknya.

Awie menjelaskan, dalam bakti kemanusiaan ke Pasia Laweh, Tim menurunkan 53 orang personil, 22 diantaranya merupakan tenaga medis. Tim berangkat dari Bukittinggi menggunakan 10 trabas, 1 bis, 4 kendaraan roda 4. Meski hampir seharian diterpa hujan dan anggin kencang, kerja tim selesai menjelang sore.

Di lokasi sunatan, terasa sekali betapa kegiatan bakti kemanusian ini sangat mereka butuhkan. Karena berkhitan ini tidak ditanggung BPJS, mereka berada di daerah terpencil jauh dari fasili-

tas penyunatan. Anak-anak yang sudah waktunya disunat (khitan) sudah banyak, tetapi karena masalah ekonomi lah yang membuat sunatan belum prioritas bagi mereka.

“Karena itulah, TPK IASMA 1 Landbow Bukittinggi berkeinginan untuk istiqamah melaksanakan khitanan gratis tiap semester di daerah terpencil yang membutuhkan, dengan terlebih dahulu dilaksanakan survey dan verifikasi sehingga inshaAllah selalu tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam tugas kemanusiaan kemarin, sepulang dari syukuran di Mushalla Babussalam Mudiak Angge yang pembangunannya juga dibantu oleh IASMA 1 Landbouw Bukittinggi, musibah dialami Awie bersama Mira W Ode, Rizal, Romi dan Yogi.

Kendaraan off road mereka tumpangi, jatuh berguling ke dalam jurang. Meski terjun ke kejurang yang cukup dalam, Allah SWT melindungi mereka. “Alhamdulillah, kami semua sela mat. Hanya ada yang luka ringan,” jelas Awie. (h/dn/*)

PEMBINA PENGELOLAAN DANA DESA TERBAIK

Bupati Irfendi Dinilai Tim Sumbar LIMAPULUH KOTA, HALUAN— Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, dinobatkan sebagai salah satu kepala daerah pembina terbaik pengelolaan dana desa/nagari di Sumatera Barat. Tim penilai Kepala Daerah Pembina Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa/Nagari Tingkat Sumbar tahun 2017, diketuai Pamong Senior, Basril Taher, di pendopo rumah dinas bupati, Rabu (27/12).

Ikut hadir, mantan Ketua PWI Basril Basyar, Heranof Firdaus Ketua PWI Sumbar, Wartawan Zulnadi, Gusfen Khairul dan Jayusdi Effendi, Ketua Perwanaliko, Irmaizar Dt Rajo Bandaro, kepalakepala OPD Limapuluh Kota, beserta walinagari se Kabupaten Limapuluh Kota.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam eksposnya mengatakan, perekonomian nagari-nagari di Limapuluh Kota, secara umum berbasiskan agraris. Diantaranya, berbasis pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, sektor jasa, perdagangan, komunikasi dan nagari berbasis UMKM. “Berdasarkan analisis gini ratio, ipm, dan karakteristik nagari-nagari di Limapuluh Kota, dalam pemberdayaan dan pembangunan nagari di kabupaten ini, kami mengagas inovasi mana jemen alokasi dana Nagari berdasarkan tranparansi, akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.

Deskripsi inovasi itu, menurut Irfendi dimaknai dengan manajemen pengelolaan dana nagari, yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertangung jawabkan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku, serta dilaksanakan dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan pem berdayaan pembangunan nagari. “Perumusan dan penyusunan kebijakan ini tercantum pada perbup-perbup yang ada,”sebutnya.

Sedangkan, untuk peningkatan kapasitas SDM, Irfendi menuturkan, telah melakukan pelatihan- pelatihan kepada perangkat nagari. Diantaranya, pelatihan pengelolaan keuangan nagari, melakukan pelatihan perangkat nagari, bamus, jinih nan ampek, KAN, Bum  Redaktur Dodi Nurja

IRFENDI ARBI

nag dan sosialisasi sinkro nisasi dana desa dengan tim penggerak PKK. “Untuk peninjauan dan pembinaan, disetiap kesempatan kita terus melakukan kunjungan dan sidak ke kantor-kantor walinagari.

Tujuannya, untuk terus mengawal pengunaan dana desa di ini, “sebutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Basril Basyar mengatakan, saat ini masing-masing nagari mendapatkan anggaran dana desa/ nagari yang cukup besar.

Untuk itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan agar pengelolaan dana desa ini tepat sasaran. “Kita hadir disini, untuk melihat kecermatan bupati Limapuluh Kota, memanfaatkan kepalakepala OPD dalam melakukan pembinaan pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, dirinya tidak ingin kedepan terjadi penyalahgunaan pengunaan dana desa/nagari di kabupaten ini, apalagi ada walinagari yang terjerat masalah hukum karena persoalan dana tersebut. “Jangan biarkan walinagari bekerja sendiri, mari kita bersama mewujudkan keterbukaan dan tranparansi dana desa/nagari ini, guna menghilangkan stigma kekhawatiran dengan anggaran dana yang be sar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Basril Taher menyampaikan, penilaian Kepala Daerah Pembina Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa/Nagari Tingkat Sumatera Barat Tahun 2017 ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam memeriahkan peringa tan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang dipusatkan di Sumater Barat mendatang, ulasnya. (h/zkf)  Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

23

Kasus Narkoba di Solsel Meningkat SOLOK SELATAN, HALUAN - Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Solok Selatan, AKBP M Nurdin mengatakan, laporan kasus tindak pidana terkait Kamtibmas di wilayah hukum Polres Solsel sepanjang 2017 mengalami penurunan dibandingkan 2016. Hal itu dikatakan M.Nurdin ketika konferensi pers dengan awak media, Rabu (27/12) di Makopolres setempat.

PELANTIKAN PENGURUS - Ketua KNPI Dodo Fernando, Sekretaris KNPI Nafizatul Hamdi, Bendahara KNPI Sri Wulandari dan puluhan kepengurusan KNPI Kota Padang Panjang saat pelantikan Kepengurusan KNPI Kota PAdang Panjang, Rabu (27/12) kemarin. IST

DPD KNPI Padang Panjang Siap Bangkit PADANG PANJANG, HALUAN - Setelah keluarnya hasil Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang Panjang, pengurus DPD KNPI Sumatera Barat resmi melantik kepengurusan baru Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang Panjang masa bakti 2017-2020, di Gedung Pertemuan M Syafei, Rabu (27/12).

Dengan telah terbentuknya kepengurusan KNPI Kota Padang Panjang ini, pengurus DPD KNPI Sumbar berharap pemerintah daerah membantu KNPI sebagai salah satu wadah organisasi kepemudaan, apalagi sampai saat ini KNPI Kota Padang Panjang memiliki tu-

gas yang cukup besar untuk membangkitkan semangat kepemudaan di Kota Bertajuk “Serambi Mekkah” itu.

“Kita berharap Pemko melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga bisa untuk membantu anggarannya. KNPI kota Padang Panjang harus memiliki sekretariat,” ungkap Wakil Ketua I DPD KNPI Sumbar, Marta Suhendra usai melantik pengurus baru KNPI Kota Padang Panjang.

Ditambahkan Marta Suhendra, Kepengurusan baru KNPI Kota Paadang Panjang memiliki tantangan berat, salah satunya adalah masalah LGBT yang diberitakan beberapa media t ernyata cukup besar di Sumbar. ” Kita di Sumbar adat bersandi

Lingkar kar DITINGGAL BELI OBAT

Uang Rp90 Juta Dalam Mobil Raib

LIMAPULUH KOTA, HALUAN Nasib naas menimpa Misron Hadi (33), warga Maek, Kabupaten Limapuluh Kota. Pasalnya, Rabu (27/12), Misron harus kehilangan uang sebesar Rp90 juta yang ia letakkan di dalam mobil nya, usai mengambil uang dari Bank BRI di pusat Kota Payakumbuh.

Kejadian berawal pada hari Rabu (27/12) sekitar pukul 15.00 WIB, Mis ron yang merupakan seorang peda gang gambir memarkir mobilnya disebuah toko HP di Kelurahan Balai Tangah Koto untuk membeli obat herbal. Saat kembali, ternyata uang yang ia simpan dalam tas ransel sudah raib.

“Waktu kembali ke mobil, pintu kanannya sudah terbuka. Ternyata uang saya sudah dicuri. Sepertinya sudah ada yang mengikuti saya dari bank,” ujar Misron.

Menyikapi hal ini, Kapolsekta Payakumbuh, Kompol Russirwan me ngaku kalau saat ini kasus pencurian ini sudah ditangani oleh Polres Paya kumbuh. “Pelaporannya ke Polres Payakumbuh. Saat ini sedang dila kukan penyelidikan,” pungkas nya. (h/mg-ari)

TIM dari Satreskrim Polres Payakumbuh turun untuk menyelidiki kasus pencurian terhadap nasabah bank di Kelurahan Balai Tangah Koto, Payakumbuh. ARI www.harianhaluan.com

syara’, syara’ bersandi kita bullah, tentunya kita harus membentengi generasi muda kita dengan pendidikan dan iman,” ujar Marta Suhendra.

Terpisah, Ketua KNPI Kota Padang Panjang, Dodo Fernando bersama Sekretaris KNPI, Nafizatul Hamdi beserta seluruh Kepengurusan KPNI Padang Panjang berkomitmen untuk menyatukan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Padang Panjang dan saling meningkatkan silaturahmi sebagai salah satu upaya untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Untuk tahap awal, kita akan lalukan Rapat Kerja

(Raker) untuk menyiapkan program-program kerja selama periode kepengurusan ini, semoga kita bersamasama dengan pihak terkait dapat bekerjasama demi kemajuan Kota Padang Panjang ini,” tutur Dodo.

Untuk kepengurusan baru KNPI Kota Padang Panjang yang dilantik tersebut diantaranya Ketua Dodo Fernando, Sekretaris Nafizatul Hamdi dan Bendahara Sri Wulandari dan puluhan pengurus lainnya sesuai bid an g -bidang yang dal a m K N P I K o t a P adang Panjang.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota padang Panjang, Desmon berharap dengan telah dilantiknya pengurus KNPI

Kota Padang Panjang dapat menyukseskan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Pan jang pada 2018 mendatang.

“KNPI Kota Padang Pan jang sudah memiliki kepengurusan yang sah, kami berharap dengan pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang, KNPI dapat menyukseskan Pilkada dengan menciptakan suasana aman dan nyaman melalui peran generasi muda,” ujar Desmon.

Desmon juga menyarankan agar pengurus KNPI Kota Padang Panjang segera melakukan konsolidasi dan menyusun program kerja kedepan, karena pemerintah daerah akan sulit memfa silitasi tanpa adanya rencana kerja yang jelas. (h/pis)

150 Personel Dikerahkan Amankan Tahun Baru PAINAN, HALUAN - Menyam but malam pergantian tahun baru 2018, dua objek kawasan wisata Pessel yakni pantai Carocok dan Puncak Bukit Langkisau diperediksi akan diserbu ribuan masyarakat yang datang dari berbagai daerah.

Seperti tahun sebelumnya, dua kawasan strategis ini, selalu menjadi tempat berkumpulnya para pengunjung dari berbagai kalangan. Kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi agenda tahunan ini, akan memeriahkan penyambutan tahun baru dengan cara meniup terompet, membakar petasan dan kembang api yang berwarna warni.

Kapolres Pessel, AKBP Fery Herlambang mengatakan, untuk pengamanan, pihaknya akan menurunkan sebanyak 150 orang personil yang dibantu oleh jajaran TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinkes. Terkait kondisi itu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat yang ingin memeriahkan perayaan tahun baru, tetap waspada dan berhati-hati terhadap bahaya petasan dan kembang api

AKBP Fery Herlambang

yang memiliki daya ledak tinggi.

Pasalnya sangat berbahaya terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

“Kepada pedagang musiman tetap diminta untuk tidak menjual petasan yang memiliki daya ledak tinggi tanpa izin. Selanjutnya dalam menyambut perayaan tahun baru, diminta kepada masyarakat atau pengunjung jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau halhal negatif, yakni mengkonsumsi narkoba, miras atau membawa senjata tajam. Jika kedapatan

ada oknum yang melakukan hal demikian, maka akan kita tindak tegas dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” t egas Kapolres, Jumat (22/12).

Lebih lanjut dikatakan, untuk pengamanan di lapangan, pihaknya juga akan menertibkan aksi ugal-ugalan kendaraan di jalanan.

Dalam menyambut tahun baru, lanjut dia, tidak ada aksi kebut-kebutan, sebab akan mengancam keselamatan pengguna jalan serta bahaya terhadap diri sendiri. Disisi lain, kondisi itu juga akan menggangu serta meresahkan masyarakat lingkungan sekitar.

“Demi terwujudnya perayaan tahun baru yang aman dan tertib, serta terbebas dari segala ancaman dan gangguan kamtibmas, kita juga meminta pengawasan orangtua agar anak-anak kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang melanggar hukum.

Sebab, generasi muda sangat peka dan sangat mudah terpengaruh akan budaya lingkungan yang kurang sehat,” ajak Kapolres. (h/mg-kis)

Pariaman Kekurangan Petugas PKB PADANG PARIAMAN, HALUAN - Jumlah Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Padang Pariaman sampai saat bisa dikatakan jauh dari cukup.

Kebutuhan petugas tersebut paling tidak satu petugas penyuluh tetapi sekaran, satu petugas membawahi lima nagari.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, Yutiardy Rivai menjawab Haluan, Rabu (27/

12).

Dia menyebutkan, jumlah petugas penyuluh keluarga berencana yang ada kini hanya 19 orang petugas. “Idealnya ada satu petugas untuk satu nagari. Dan di kabupaten ini ada 103 nagari,” sebutnya.

Kekurangan tenaga tersebut pernah kita ajukan ke pemerintah kabupaten tahun 2016, tapi kemampuan keuangan yang tidak mendukung, sampai kini jumlah petugas penyuluh keluarga berencana masih sebanyak

itu.

“Dengan jumlah petugas yang demikian, program tetap jalan, numun terasa kurang maksimal,” lanjutnya.

Dan dalam merealisasikan progran di lapangan, saat ini masih diperlukan bantuan kader sebanyak 1.029 orang dan ditambah lagi petugas struktural.

“Kita ingin kerja itu hasilnya maksimal, makanya para kader dan petugas struktural selalu dilibatkan dalam merealisasikan program,” jelas Yuriardy Rivai. (h/tri)

“Tahun 2015 terdapat 647 laporan, 2016 sebanyak 518 kasus dan di 2017 turun menjadi 479 kasus tindak pidana,” katanya.

Menurutnya, tindak pidana paling banyak masih yang konvensional, yaitu lebih banyak didominasi oleh kejadian-kejadian seperti pengerusakan, penganiyaan yang tidak disengaja dikarenakan kesalahpahaman. Bukan tindak pidana yang terstruktur atau sudah direncanakan terlebih dahulu.

“Dalam kasus ini, peran lembaga adat, ninik mamak dan Pemerintahan Nagari cukup diharapkan. Untuk penyelesaian laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 221 tindak pidana atau 46 persen dari total laporan. Penyelesaian lebih pada pendekatan kekeluargaan,” lanjutnya.

Kemudian, terkait narkoba di Solsel saat ini sudah

mengkhawatirkan. Sebab, jumlah yang masuk sudah semakin besar. “Terungkap atas tertangkapnya sebagian pelaku atau pengedar barang haram itu. Kita sudah punya target di 2018 untuk pengungkapan gembong kasus narkoba. Perlu adanya pemahaman orang tua dan keluarga sebab, tren pelaku lebih mengincar anak di bawah umur dikarenakan lebih mudah diperdaya untuk mengkomsumsi barang haram yang dapat merusak generasi daerah ini,” tandasnya.

Sementara, Ketua PWI Solsel, Hendrivon berharap sinergi dan kerjasama antara lembaga kepolisian dan awak media semakin meningkat di Solsel. “Semoga menjadi berkelanjutan dalam sinergi pemberitaan yang berimbang, terpercaya dan sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat,” ujarnya. (h/jef)

TP-PKK Pessel Gelar Sunatan Massal PAINAN, HALUAN - Sebanyak 70 anak dari keluarga kurang mampu mengisi liburan sekolah dengan mengikuti kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan gabungan oleh Ketua TP-PKK Pessel bersama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dinkes dan Puskesmas, Sabtu (23/2) di Kantor Wali Nagari Barungbarung Balantai.

Ketua TP-PKK Pessel Lisda Rawdha mengatakan, sunat massal yang diselenggarakan ini merupakan wujud dari kepedulian pemerintah daerah bersama pihak terkait, khususnya terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ada sekitar 70 anak yang mengikuti khitanan massal ini. Kegiatan ini gratis tanpa dipungut biaya.

Tujuannya untuk meringankan beban para orangtua yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Mereka yang ingin mengkhitankan anaknya, namun masih terkendala dengan biaya, maka saat ini adalah kesempatannya,” ungkap Lisda di Painan, Rabu (27/12).

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan khitanan massal itu merupakan program tahunan PKK untuk menyambut musim liburan bagi kalangan pelajar.

Sementara itu, koordinator pelaksana, Irwando mengatakan, target awal peserta adalah sebanyak 60 anak dari kalangan kurang mampu. Namun, yang mengikuti kegiatan khitanan massal adalah sebanyak 70 orang. (h/mg-kis)

KETUA TP-PKK Pessel, Lisda Rawdha didampingi Kepala Dinkes Syahrizal Antoni beserta sejumlah pihak terkait saat memberikan bingkisan kepada peserta sunatan massal. OKIS MARDIANSYAH

Peringatan Hari Ibu Diwarnai Aksi Drama PARIAMAN, HALUAN Peringatan Hari Ibu ke-89 tingkat Kota Pariaman dimeriahkan dengan pementasan drama oleh siswa SMAN 1 Pariaman dan MAN 1 Kota Pariaman, di Aula kantor Balaikota, Rabu (27/12) pagi.

Pementasan drama oleh siswa dua sekolah tersebut bermakna betapa penting nya menghormati ibu dan menghargai jasanya karena perjuangan seorang ibu. Dan drama itu menghadirkan keharuan bagi undangan yang hadir menyaksikan selama pertunjukan berlangsung.

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman yang menghadiri acara tersebut turut terharu menyaksikannya.

Kegiatan tersebut digagas GOW Kota Pariaman yang diketuai Ny Lucyanel Arlym.

Dia menyebutkan, memeriahkan peringatan hari ibu ini, GOW Kota Pariaman menggelar lomba.  Redaktur: Heldi Satria

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise.

Pidato itu mencerminkan sebuah tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur s ebagaimana dideklarasikan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desemb er 1928 d i Yogya karta.

“Mari kita hormati kaum ibu, tidak hanya untuk bapak-bapak saja namun kaum ibu juga hormati kaum ibu,” pesan wako.

Peringatan Hari Ibu itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dekranasda Kota Pariaman Ny. Reni Mukhlis. (h/tri)  Layouter: Yohanes

24

SUMBAR

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 10 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

FAKTOR GEOGRAFIS

Kendala Pembangunan Fisik Mentawai JALAN BERLUBANG — Terlihat tumpukan sampah menutupi lubang menganga pada badan jalan nasional di jalan H Ilyas Yaqub Painan. M JONI

Jalan Nasional Pessel Rusak Parah PAINAN, HALUAN — Kota Painan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Sumbar. Daerah ini diserbu oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah.

Namun sayang, masyarakat terpaksa menumpuk sampah pada badan jalan nasional di depan Bank Nagari Painan, akibat lubang yang menganga serta membahayakan pengguna jalan.

Pantauan Haluan di lapangan, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama naum sampai saat ini belum ada perbiakannya.

Tak heran masyarakat merasa risih dengan menimbun sampah pada lubang yang menganga tersebut. Setidaknya ini bisa menghindari kecelakaan yang dapat menjebak lalu lintas di jalan H Ilyas Yaqub tersebut.

Anton (47), salah seorang pengendara, Rabu (27/12) mempertanyakan tentang perbaikannya. “Seharus jalan d alam kota mulus. Namun sebaliknya, ini masih ada lubang menganga di jalan utama H Ilyas Yaqub yang terletak dekat persimpangan menuju Kantor Bupati Pessel.

Tak hanya itu, kerusakan jalan nasional juga masih terjadi disimpang empat Pasar Inpres Painan di lampu merah,” sebutnya.

Hal ini, sebutnya, perlu menjadi perhatian serius pemerintah atau dinas terkait agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengundang bahaya kecelakaan bagi penguna jalan.

Hal yang sama juga disampaikan Masrial (53),

warga Painan. Ia menyebut, jalan utama ini selalu dilewati oleh para pejabat teras di lingkungan Pemkab Pessel. Namun masalah perbaikannya pejabat tersebut sepertinya tutup mata. Padahal kerusakan jalan ini disorot oleh wisatawan dari berbagai daerah. “Bila hal tersebut terjadi, tentu yang rugi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri,” ulasnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat membuang sampah di bak penampung sampah. Kini beralih ke badan jalan. dikhawatirkan sampah yang menumpuh dibadan jalan tersebut akan berserakan dan menambah kotor dan buruknya wajah kota Painan yang merupakan kota wisata di Sumbar. (h/mjn)

MENTAWAI, HALUAN — Faktor geografis masih menjadi kendala utama dalam pembangunan fisik di Kepulauan Mentawai.

Seperti halnya pembangunan jembatan dan jalan trans Mentawai pada tahun 2017 masih banyak yang belum tuntas seratus persen.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Asril kepada Haluan, baru-baru ini.

Ia menyebutkan, pada tahun 2017 ini, Pemkab Mentawai mengalokasikan pembangunan trans Mentawai sebesar Rp130 miliar termasuk jembatan dan jalan yang bersumber dari APBD. “Memang saat ini ada beberapa rekanan yang terkena adendum atau denda pengerjaan karena telah melewati waktu pengerjaan.

Namun secara keseluruhan,

rata-rata pengerjaan jembatan sudah mencapai 90 persen, selanjutnya mendapatkan penambahan waktu 50 hari kalender,” ungkap Asril.

Adapun beberapa bangunan jembatan, kata Asril, yakni pembangunan jembatan Barambang di Kecamatan Siberut Utara yang baru mencapai 79 persen dengan nilai kontrak Rp2,7 miliar.

Kemudian pembangunan jembatan Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya yang baru mencapai 92 persen dengan nilai kontrak Rp6 miliar.

Kemudian jembatan Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara yang juga belum selesai dengan nilai kontrak Rp3 miliar. Dari tiga jembatan tersebut, hanya ada satu unit yang sudah PHO dan mencapai 100 persen yakni jembatan Baleraksok, Kecamatan Pagai Selatan dengan nilai kontrak Rp3 miliar.

Disamping pembangunan jembatan tersebut, lanjut Asril, pembangunan jalan poros trans Mentawai menghubungkan lima kecamatan di Pulau Siberut masih terus dilakukan. Selanjutnya, untuk trans Mentawai di Pulau Sipora, yakni, jalan Tuapejat-Sioban-Katiet dengan kategori jalan nasional.

Lalu, di Kecamatan Pagai Utara, yakni jalan Map in an g -Sauman ganyak Matobe-Sikakap. Kemudian,

di Kecamatan Pagai Selatan, yakni dari Polaga-Surat Aban. Selain itu, lanjut Asril, pada tahun 2017 ini juga ada pembangunan jalan trans Mentawai yang dialokasikan melalui Alokasi Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

“Untuk tahun ini, dari APBN, yakni pembangunan jalan Sagitsi-Katiet, Kecamatan Sipora Selatan. Kemudian, juga ada beberapa jalan kolektor, yakni jalan Silaoinan-Betumonga dan jalan Tuapejat-Sioban-Kati et,” ujarnya.

Meski realisasi pembangunan trans Mentawai pada tahun 2017 tersebut, belum seratus persen selesai. Diakui Asril, pihak rekanan sudah berupaya maksimal.

Dia mengharapkan, pada masa mendatang komitmen yang telah dibangun selama ini dapat lebih ditingkatkan. (h/mg-red/hel)

120 Anak Sawahlunto Ikuti Sunat Massal

GM PTBA UPO, UPO Nan Budiman bersama Kadis Kesehatan Sawahlunto, Yasril saat memantau kegiatan sunat massal di Puskesmas Silungkang, Rabu (27/12). RIKI YUHERMAN

SAWAHLUNTO, HALUAN — Sebanyak 120 anak dari kurang mampu mengikuti sunatan massal yang diselenggarakan oleh PT BA

UPO bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto.

“Kegiatan ini merupakan

program bina lingkungan Coorporate Social Responbility (CSR) PTBA yang rutin digelar setiap tahunnya, khususnya saat musim libur sekolah,” kata Nan Budiman, selaku GM PTBA UPO kepada Haluan, Rabu (27/12).

Nan Budiman menyebutkan, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat kurang mampu dengan mengambil momen libur sekolah untuk melaksanakan khitanan massal. Melalui program bina lingkungan CSR PTBA, ke pada anak yang dikhitan pihaknya juga memberikan uang transpor beserta peci, kain sarung dan celana batok Khitanan massal ini diikuti oleh 120 anak dari keluarga yang kurang mam-

pu di empat kecamatan di kota ini. “Kita melibatkan enam puskesmas diempat kecamatan sehingga peserta khitan lebih mudah menjangkau lokasi sunat massal,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, Yasril sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh PT BA sebagai bentuk kepedulian perusahan terhadap lingkungan sekitarnya dan hal ini tentu sinergi dengan program Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membantu masyarakat.

“Kita mendukung kegiatan positif yang dilaksanakan ini.

Kita siap menurunkan personil untuk membantu pelaksanaannya kapanpun diminta,” pungkasnya. (h/mg-rki)

Konsultasi Publik Jangan Asal-asalan SIJUNJUNG, HALUAN — Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Kabupaten Sijunjung menggelar konsultasi publik terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung 2011-2031.

Konsultasi publik ini yang merupakan kegiatan akhir dari seluruh rangkaian revisi RTRW Kabupaten Sijunjung dibuka secara resmi oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifim, di aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (27/12).

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan, kegiatan konsultasi publik revisi RTRW ini sangat penting.

Pasalnya, dengan kondisi Kabupaten Sijunjung saat ini sudah saatnya dilakukan revisi Perda Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung 2011- 2031.

“Konsultasi publik ini

www.harianhaluan.com

sangat penting, karena ada beberapa agenda Pemkab Sijunjung yang terganggu oleh RTRW.Jadi sudah saatnya kita merevisi Perda RTRW tersebut,” ucap orang nomor satu di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih.

Seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) regional gagal lantaran tidak masuk dalam RTRW. “Jadi sudah saatnya kita merevisi Perda RTRW sesuai dengan kondisi sekarang,” jelas Bupati Yuswir Arifin lagi.

Justru itu, bupati penerima penghargaan “Leadership Award” 2017 dari Kemendagri ini berharap, stakeholder yang mengikuti kegiatan konsultasi publik memberikan masukan kepada konsultan atau tim penyusun RTRW sehingga menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Sijunjung kedepan.

“Jangan asal-asalan, karena setelah ini hasil revisi

BUPATI Sijunjung, Yuswir Arifin membuka konsultasi publik revisi RTRW Kabupaten Sijunjung di Aula Dinas PUPR, Rabu (27/22). AZNELDI

RTRW tersebut akan dibahas di DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung, Febrizal Ansori menyebutkan, kegiatan konsultasi publik sehari ini diikuti 150 perserta.Mereka berasal dari unsur forkopimda, OPD di lIngkup Pemkab Sijunjung, Walinagari, instansi vertical, organisasi kemasyarakatan dan LSM. ‘Kegiatan konsultasi

 Redaktur: Heldi Satria

publik ini merupakan kegiatan akhir dari beberapa tahapan revisi RTRW. Sebelumnya telah dilaksanakan beberapa tahapan, mulai dari laporan pendahuluan, focus grup diskusi, asisten ke Badan Informasi Geospasial di Cibinong hingga konsultasi serta bimbingan teknis penyusunan peta daya dukung dan daya tampung lahan guna mendukung pemetaan revisi RTRW,” katanya. (h/azn)

     Layouter: Rahmi