Haluan 24 Maret 2018

Harian Umum

EDISI: 153, TAHUN KE-70

SABTU, 24 MARET 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

6 Rajab 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

BBPOM Sita Ikan Kemasan Bercacing

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

(QS An Nisaa Ayat 7)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

B

BPOM Padang merespon temuan ikan dalam kemasan yang di dalamnya terdapat cacing. Dalam inspeksi mendadak pada Jumat (23/3) di sejumlah daerah petugas memang menemukan cacing produk makanan ikan dalam kemasan.

PADANG, HALUAN — Fenomena di beberapa daerah yang diresahkan dengan adanya makanan ikan dalam kemasan, sampai juga ke Padang. BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Padang menyikapinya dengan ikut razia di sejumlah toko, minimarket dan

mall. Hasilnya, mereka menemukan satu kaleng ikan kemasan bercacing.

Dalam sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan sepanjang Jumat (23/3) kemarin, ikan kemasan bercacing itu mereka temukan di mini market “SJ” di kawasan Imam Bonjol, Pa-

dang, Jumat (23/3). Selain itu, BBPOM juga melakukan sidak di beberapa tempat lainnya di Kota Padang.

“Hari ini kami langsung turun ke lapangan dan memeriksa beberapa lokasi di Kota

>> BBPOM hal 07

SARDEN BERCACING DI SUMBAR — Balai Besar Pengawasab Obat dan Makanan (BBPOM) Padang melakukan sidak di beberapa toko, supermerket dan mall di Padang, Jum’at (23/3). Dari hasil sidak tersebut BBPOM menemukan satu kaleng sarden merek memiliki cacing pita di dalamnya. IRHAM

Miliaran “Dana Hutan” Mentawai Mengendap PADANG, HALUAN — Puluhan miliar Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi (DAK DR) Mentawai mengendap di kas daerah. Anggaran bejibun itu tak bisa digunakan untuk pembangunan disebabkan terbentur aturan pusat. Salah penggunaan, sanksi pidana me-

nanti. Padahal, Mentawai sedang butuh anggaran untuk keluar dari status tertinggal. Jika saja anggaran yang totalnya Rp75 miliar bisa digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur, Mentawai bisa lebih mandiri. Namun, anggaran sebanyak itu hanya diperuntukkan

“Bentrok” Panas Bumi Dilimpahkan ke Jaksa Setelah mendapat penolakan dari warga sekitar, kemarin, Jumat (23/3) JPU menerima berkas perkara tiga

>> “BENTROK” hal 07

bisa diubah. “Sekarang DAK DR yang jumlahnya Rp79 miliar tidak bisa digunakan sama sekali. Peruntukanya hanya di program reboisasi atau penghijauan daerah tandus. Di Mentawai mana ada daerah tandus,”

>> MILIARAN hal 07

Menag Bantah Larangan Bercadar di IAIN Bukittinggi

TIGA tersangka kasus pengrusakan PT HDE yang menolak upaya pengembangan panas bumi di Gunung Talang Solok dilimpahkan penyidik ke JPU di Solok. IST

PADANG, HALUAN — Proyek geothermal di Kabupaten Solok di salingka Gunung Talang masih memicu polemik, mulai dari persoalan sosial hingga hukum.

dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan daerah tandus dan kritis.

Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabaeleake mengaku sudah mencoba banyak cara agar anggaran tersebut bisa dipakai di luar ketentuan reboisasi. Namun, pemerintah pusat punya aturan baku yang tak

MENTERI agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan pers terkait pelarangan bercadar di IAIN Bukittinggi. GATOT

BUKITTINGGI, HALUAN — Pelarangan penggunaan cadar bagi dosen dan mahasiswi di lingkungan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, disikapi oleh Mentri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ketika melakukan kunjungan singkat ke IAIN Bukittinggi, Jumat sore (23/3).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, setelah mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari jajaran Rektorat dan semua civitas akademika yang ada di IAIN, intinya adalah sama sekali tidak benar kalau beredar anggapan adanya

pelarangan penggunaan cadar tersebut.

“Jadi sama sekali tidak ada pelarangan penggunaan cadar. Yang ada adalah upaya dari civitas akademika IAIN Bukittinggi untuk menegakkan kode etik, dengan cara membuat edaran agar semua mahasiswa, dosen dan seluruh pegawai di lingkungan IAIN dapat menegakkan kode etik yang telah disepakati itu,” kata Lukman Hakim Saifuddin ketika memberikan keterangan kepada wartawan di IAIN Bukittinggi. >> MENAG BANTAH hal 07

SEMPAT LARI

Pencuri Pakaian Tewas Dihajar Massa PADANG, HALUAN — Komplotan pencurian di toko grosir pakaian diamankan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang setelah beraksi di Pasar Raya, Kota Padang, Jumat siang (23/3) pukul 12.00 WIB. Komplotan ini berjumlah tiga orang dan nahasnya satu diantaranya tewas setelah dihajar massa.

Adapun identitas pelaku yang tewas bernama Zainal Abidin (40 tahun), sedangkan dua pelaku lainnya perempuan bernama Sri Yanti (46 tahun) dan Afni (46 tahun). Zainal Abidin tewas setelah ia dihajar massa yang

>> PENCURI hal 07 www.harianhaluan.com

SALAH satu anggota komplotan pencuri pakaian di Pasar Raya Padang, Afni (46) keluar dari mobil menuju ruang pemeriksaan Sat Reskrim Polresta Padang. RENDI  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

Maling Bobol Bank Mandiri PASAMAN, HALUAN — Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dibobol maling, Jumat (23/3). Diduga kawanan maling ini masuk ke dalam bank tersebut dari lantai dua dengan cara memanjat.

Namun, para pelaku tak berhasil membawa barang berharga yang ada di dalam bank.

Informasi pembobolan Bank Mandiri tersebut baru diketahui sekitar pukul 07.05

WIB pagi, oleh satpam. Melihat isi kantor berserakan, ia melaporkan peristiwa itu

kepimpinan bank dan pihak kepolisian. Dari olah TKP oleh pihak kepolisian setempat, maling hanya membawa kabur satu unit server CCTV milik Bank Mandiri. Maling juga membakar brangkas tempat penyimpanan uang dan surat berharga milik bank tersebut.

“Pelaku berhasil membawa kabur server CCTV. Pelaku juga membakar

brankas saat menjalankan aksinya di KCP Bank Mandiri Mitra Usaha Lubuk Sikaping. Sementara, belum ada kerugian materi dari peristiwa tersebut,” kata Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin melalui Kasat Reskrim, Iptu Zulhendri.

Ia mengatakan, untuk menjalankan aksinya pelaku diduga masuk dari lantai II Bank Mandiri itu. Hal itu

diketahui setelah petugas kepolisian melakukan olah TKP. “Kuat dugaan pelaku masuk dari lantai II, karena samping atasnya mengalami rusak dikupak pelaku. Hingga kini peristiwa ini terus kita kembangkan dan memburu pelaku,” pungkas Zulhendiri.

Hingga siang Jumat, layanan untuk nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mandiri Lubuk Sikaping ini

belum bisa dilakukan pascadibobolnya bank tersebut.

Akibatnya, nasabah tidak bisa mendapatkan pelayanan tabungan, simpan pinjam dan transfer. Bahkan transaksi ATM pun tidak berfungsi sama sekali.

Kemudian kantor Bank Mandiri yang berada di dekat pasar Lubuk Sikaping ini masih terpasang garis polisi.

Yang bisa masuk ke dalam

kantor hanya karyawan bank dan kepolisian. “Kita masih melakukan penyelidikan.

Belum diketahui apa saja yang hilang akibat dari aksi maling tersebut. Pihak bank masih memeriksa isi kantornya. Makanya kantor bank masih tutup, kalau nanti penyelidikan sudah selesai kemungkinan pelayanan kembali dibuka,” sebutnya. (h/yud)

TUJUH BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI DIRESMIKAN

Menag Minta KUA Memperluas Peran PADANG, HALUAN — Layanan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang semakin baik berdampak pada terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Secara langsung, layanan yang baik akan menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak berujung pada perceraian. Selain itu, KUA juga diminta memperluas peran dalam penyelenggaraan manasik haji.

Dua hal itu ditekankan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, dalam sambutannya pada peresmian tujuh unit Balai Nikah dan Manasik Haji pada tujuh KUA di Sumbar, Jumat (23/ 3). Peresmian tersebut menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Menag ke Sumbar. “Jadi, fokus balai nikah itu bukan sekadar tempat mengurus administrasi dan melangsungkan akad nikah. Bimbingan perkawinan juga harus diberikan sebaik mungkin. Peresmian Balai Nikah dan Manasik Haji KUA ini harus jadi wujud peningkatan kualitas pelayanan dan revitalisasio KUA di tengah masyarakat,” kata Lukman.

Di samping itu, Lukman menekankan pentingnya memberikan pengetahuan detil seputar pendidikan rumah tangga kepada calon suami dan istri. Kementerian Agama sendiri tengah merampungkan finalisasi kurikulum dan modul bimbingan perkawinan, sehingga dengan modul tersebut kapasitas penghulu perkawinan juga lebih ditingkatkan. “Calon pasangan menikah itu harus paham secara detil. Bagaimana menjadi suami, istri, dan orangtua yang baik. Bagaimana cara mendidik anak dan berbagi peran dalam kehidupan rumah tangga itu.

Calon pasangan suami istri mesti paham itu,” sambungnya.

Selain balai nikah, Menag juga meresmikan sekaligus titik manasik haji di tujuh KUA di Sumbar. Menurut Lukman, sudah saatnya KUA mengambil peran strategis memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji. Dalam artian, selain soal tata cara pelaksanaan ibadah, calon jemaah juga mesti paham makna substansi yang terkandung dalam setiap ritual ibadah tersebut.

“Pemahaman yang semakin baik, tentu akan berwujud pelaksanaan ibadah haji yang lebih berkualitas. Ke depan itu, Manasik haji jangan hanya soal mempelajari tata cara

ibadah kaifiyah dan mahdlah haji. Nilai yang ada di dalam setiap pelaksanaan itu juga mesti dipahami calon jemaah sebelum berangkat. KUA kami minta mengambil peran itu,” katanya lagi.

Adapun tujuh Balai Nikah dan Manasik Haji KUA yang diresmikan tersebut terdapat di Kecamatan Bukit Sundi Kab. Solok, Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Kecamatan Sijunjung Kab. Sijunjung, Kecamatan Sumpurkudus Kab. Sijunjung, Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pessel, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

Sejauh ini, Kemenag telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk meningkatkan kualitas infrastruktur layanan pendidikan, balai nikah, manasik haji, serta asrama haji di sejumlah daerah melalui skema pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama.

Anggaran itu di antaranya terpakai untuk pembangunan-revitalisasi dan pengembangan asrama haji sebesar Rp349,74 miliar, pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sebesar Rp355,35 miliar, peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah sebesar Rp201,43 miliar, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebesar Rp1.304 miliar.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar Hendri menyebutkan, dalam raker Kantor Wilayah Kemenag 2018 akan dilakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan selama 2017, serta menyusun program kerja wilayah 2018 dengan mematok hasil rapat kerja nasional sebagai landasan pijak.

“Tema yang diangkat dalam raker ini Bekerja Ikhlas Wujudkan Integritas Cepat dalam melayani dan Tepat dalam berinovasi. Harapan kami, tentu kinerja tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu,” kata Hendri.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pemerintah provinsi berharap dalam kunjungan ini, Menteri Agama ikut mendorong perampungan Asrama Haji Padang Pariaman. Karena pembangunan tersebut semata-mata agar jemaah semakin nyaman dalam mengikuti pelaksanaan ibadah haji. (h/isq)

MENAG RI Lukman Hakim Saifuddin, didampingi Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meresmikan tujuh balai nikah dan pusat manasik haji pada tujuh Kantor Urusan Agama di Sumbar, Jumat (23/3). IST

RAWAT BTS — Petugas BTS Telkomsel sedang melakukan perawatan unit BTS yang berada di kawasan terisolir Indonesia. Sebagai perusahaan penyedia layanan, Telkomsel saat ini sedang giat-giatnya membangun BTS di pulau-pulau terluar untuk membuka akses komunikasi di seluruh Indonesia. IST

28 BTS DIBANGUN

Mentawai Bebas Buta Internet PADANG, HALUAN — Pembangunan di Kabupaten Mentawai dilakukan di banyak sektor. Khusus untuk komunikasi, sekarang ada 28 Site Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun di Bumi Sikerei.

Sebanyak 17 titik BTS sudah tuntas. Kini tinggal 11 BTS yang dalam tahap pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk membebaskan Mentawai dari buta internet serta komunikasi.

BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut cell. Dari beberapa BTS kemudian dikontrol oleh satu Base Station Controller (BSC) yang terhubungkan dengan koneksi microwave ataupun serat optik.

“Saat ini jaringan komunikasi dan internet sangat terbatas di Mentawai. Sebagai daerah tujuan wisata yang membuka diri untuk dunia luar, kebutuhan jaringan komunikasi dan internet sangat mendesak. Pembangunan BTS ini menjawab kebutuhan tersebut,” terang Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Mentawai, Joni Anwar.

Adapun titik yang sudah siap antara lain, Kecamatan Pagai Selatan/Utara di Desa Sinaka, Km 37 dan Maguiru, untuk Kecamatan Sipora Utara dan Selatan di Beriulou, Betumonga, Nem-nem Leleu, Saureinuk, Matobe, Goiso Oinan, dan Berkat, Sementara Pulau siberut yakni Sagulubbek, Simalibbek, Labuan Bajou, Sikappona, Sotbyak, Cempungan, Siri-

logui, Saliguma, Madobak dan Desa Matotonan. “Tahap pertama tahun lalu itu ada sekitar 13 titik lokasi, kemudian awal tahun ini 7 lokasi. Sebenarnya ada 49 titik lokasi yang kita usulkan ke pusat, yang direalisasi 28 titik, 20 titik sudah siap tinggal beberapa titik lagi yang kita selesaikan sampai akhir tahun ini. Selesai ini akan kita usulkan lagi daerah mana yang belum terbangun, mudah-mudahan akan terealisasi cepatnya,” kata Joni didampingi Kepala Bidang Kominfo Mentawai, Benny Sinaga.

Hadirnya BTS di suatu daerah akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun pelayanan publik.

Akses telekomunikasi akan membuka isolasi suatu daerah dan Infrastruktur seperti halnya menara BTS bisa menjadi ikon eksisnya masyarakat di wilayah tersebut.

“Selain membangun BTS juga akan dibangun jaringan kabel optic bawah laut nantinya. Ini sedang proses,” papar Joni.

Secara umum, Telkomsel telah membangun 551 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah-wilayah perdesaan yang sebelumnya tidak memperoleh layanan komunikasi.

Dalam waktu dekat, Telkomsel akan segera mengoperasikan 17 BTS lainnya, sehingga secara total Telkomsel menggelar 568 BTS di 568 desa tanpa sinyal di tanah air.

Seluruh BTS di wilayah terisolir tersebut tersebar di 14 provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau,

Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Dari 568 BTS tersebut, 47 di antaranya merupakan BTS 4G yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan layanan data yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas.

“Kehadiran BTS di wilayahwilayah yang sebelumnya tidak memperoleh akses telekomunikasi ini semakin mempertegas komitmen Telkomsel dalam membangun dan memajukan seluruh negeri, tidak hanya di kota dan daerah yang menguntungkan secara bisnis. Kami terus berupaya menyediakan layanan komunikasi berkualitas yang merata di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan masyarakat dalam segala aspek kehidupan,” terang Direktur Network Telkomsel Bob Apriawan.

Penggelaran BTS di wilayahwilayah terisolir tersebut merupakan hasil kerjasama Telkomsel dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal penyediaan akses telekomunikasi seluler bagi masyarakat di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika atau yang lebih dikenal dengan Universal Service Obligation (USO).

Dalam membangun BTS USO di wilayah-wilayah terisolir, Telkomsel menerapkan teknologi BTS

yang memungkinkan penggunaan layanan transmisi satelit Very Small Aperture Terminal-Internet Protocol (VSAT-IP). Teknologi ini merupakan solusi komunikasi untuk melayani daerah-daerah terpencil dengan kondisi geografis yang menantang sehingga paling tepat untuk diimplementasikan di negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam program ini, Telkomsel juga menggelar perangkat antena yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal telekomunikasi serta base station controller (BSC) untuk mengontrol dan memonitor kinerja BTS. Di samping mendukung program USO, Telkomsel terus berperan aktif dan berkontribusi dalam menghadirkan akses telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Sesuai dengan komitmen kuat untuk membuka akses telekomunikasi dan informasi di daerah perbatasan, daerah terpencil, serta jalur bahari di Indonesia sekaligus mendukung percepatan Rencana Pita Lebar Indonesia periode 2014-2019, Telkomsel telah menggelar program Merah Putih (Menembus Daerah Perdesaan, Industri Terpencil, dan Bahari). Proyek Merah Putih diharapkan memberikan solusi agar masyarakat di wilayahwilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi bisa menikmati layanan telekomunikasi dengan standar kualitas yang sama dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia. (h/ben)

PASCAPENUTUPAN DUA BUMD

Hak Karyawan Harus Dipenuhi PADANG, HALUAN — Komisi III DPRD Sumbar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menginventarisir seluruh aset dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ditutup. Keduanya, PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya sudah tidak beroperasi lagi seiring dicabutnya Perda tentang pendirian kedua perusahaan tersebut.

“Kita minta Pemprov segera menindaklanjuti keputusan yang sudah ada, seluruh aset harus didata dan hak para karyawan yang bekerja untuk perusahaan tersebut harus dipenuhi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal, kemarin (23/3).

www.harianhaluan.com

Dikatakan Afrizal, persoalan hak karyawan harus menjadi fokus Pemprov pascaditutupnya dua perusahaan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hak karyawan tidak dipenuhi, maka akan menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

Ia menyampaikan, pemenuhan gaji karyawan tidak bisa diambil oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena tidak bisa diambil dari APBD, maka aset yang tidak bisa dipakai dan akan dilelang.

Hasil lelang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan hak para karyawan.

Peraturan yang menginisiasi berdirinya dua perusahaan tersebut

adalah Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya dan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang pendirian PT ATS. Pada paripurna, Rabu (28/2) lalu, dua Perda tersebut resmi dicabut. Setelah itu, langsung diiringi dengan ditutupnya dua perusahaan itu. Afrizal memaparkan, kedua BUMD ditutup karena dinilai tak lagi bisa bertahan dalam menjalankan usaha masingmasing. Selain itu juga terus merugi dan tak bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Darman Salhadi

mengatakan, setelah upaya pengembalian aset dilakukan Pemprov, maka untuk pengelolaannya merupakan wewenang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jika aset tersebut masih layak digunakan maka harus dimanfaatkan, jika tidak layak maka bisa dilakukan pelelangan, hasilnya dapat digunakan untuk pemenuhan hak pegawai.

“Kita berharap untuk pendataan, harus dilakukan dalam waktu dekat. Untuk itu, Pemprov harus melakukan rapat dengan pengurus BUMD. Upaya itu guna memperjelas berapa nilai aset yang harus dikembalikan ke Pemprov, “ tegasnya. (h/len)  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARLEMENTARIA DPRD SUMBAR

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

3

KUNJUNGAN kerja Komisi IV ke Kabupaten Sijunjung, terkait panas bumi.

ROMBONGAN Komisi IV DPRD Sumbar saat meninjau proyek normalisasi sungai.

JELANG MINANGKABAU EKSPRES BEROPERASI

DPRD Sumbar Minta Sarana Keselamatan Dilengkapi H. RAFLIS, SH,MM. SEKRETARIS DPRD SUMBAR

J

elang pengoperasian Minangkabau Ekspres yang akan dilakukan 2 April mendatang PT KAI diharapkan terlebih dahulu menuntaskan pekerjaan rumah (PR) terkait ketersediaan palang pintu.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M. Nurnas mengatakan masih banyak PR yang harus diselesaikan sebelum beroperasinya kereta api menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut.

Sebab, dari tinjauan pihaknya ke lapangan terungkap, masyarakat di sana menginginkan adanya palang pintu yang

www.harianhaluan.com

KETUA Komisi IV DPRD Sumbar M.Nurnas dan Sekretaris Komisi IV Yulfitni Djasiran saat memimpin rapat dengan mitra kerja.

ANGGOTA Komisi IV DPRD Sumbar saat hearing dengan mitra kerja.

lengkap pada titik-titik yang dilewati Minangkabau Ekpres.

“Operasi kereta api ini memang sudah lama dinanti masyarakat anak nagari mulai dari Kasang hingga Ketaping.

Tapi sebelum terlanjur beroperasi masyarakat meminta persoalan palang pintu ditun-

taskan dulu,” papar Nurnas, Selasa (20/3).

Dewan dari Fraksi Demokrat itu menambahkan, dari stasiun Kasang sampai ke BIM hanya ada satu palang perlintasan. ”Sementara di Ketaping yang akan dilewati kereta api butuh delapan palang

 Redaktur: Arda Sani

pampangan kereta,”ujarnya.

Padahal, lanjut dia, arahan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah jelas, sebelum dan saat membangun soal kenyamanan dan keselamatan warga harus diutamakan.Tapi faktanya jelang beroperasi kereta api ke BIM, masyarakat daerahnya yang dilewati merasa was-was.

Menurut Nurnas, tak hanya palang pintu yang jauh dari kata cukup. Rambu-rambu peringatan juga tidaklah ada.”Salah satu contohnya di ruas Taluak Mundam ke Batang Sarik sudah tak ada palang dan rambu, rel lebih tinggi pula dari jalan yakni satu meter tingginya, itu bisa mengundang kecelakaan dan kerusakan kendaraan,”tuturnya.

Untuk rel yang lebih tinggi dari jalan ini, lanjut dia, masalah ini sudah memakan korban.

Dimana pada Senin (19/3) malam sebuah kendaraan roda empat terbalik di kawasan yang disampaikan karena melewati rel yang terlalu tinggi.

Dijelaskan Nurnas, sesuai ketentuan, kalau yang terlebih dulu ada adalah jalan, maka menjadi kewajiban PT KAI mempersiapkan pengamanan pada rute yang dilalui kereta api. Kemudian lintasan kereta apinya harus disesuaikan dengan kondisi jalan awal supaya tidak terjadi kecelakaan.

“Saya berharap PT KAI memprioritaskan soal keluhan masyarakat yang dilewati kereta api ke BIM itu,”ucap Nurnas.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Armiati juga berharap, sejalan dengan akan dioperasikannya Kereta Api Minangkabau Ekspres, pemerintah daerah melalui dinas terkait agar menertibkan perlintasan sebidang yang ilegal atau tidak mempunyai palang pintu. ”Tutup perlintasan sebidang yang ilegal dan membahayakan masyarakat,” tukas Armiati.

Selain butuh keseriusan pemerintah daerah, lanjut Armiati, untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang yang tak punya palang pintu kesadaran masyarakat menurut dia juga dibutuhkan. Utamanya agar berhati-hati ketika akan melintas di jalur KA. Ia mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan ketika melintas di jalur KA ini. Jangan ada yang menerobos saat sirine telah berbunyi dan palang pintu mulai ditutup.

“Agar masyarakat punya kesadaran untuk mentaati tata tertib lalu lintas kereta api ini, harus ada sosialiasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dan pihak kereta api. Kalau pemerintah konsen menangani ini, kemudian kesadaran masyarakat juga tinggi, kemungkinan kecelakaan akan bisa dihindari,” ujarnya. (h/adv)  Layouter: Luther

4

POLITIK

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

PILKADA PADANG PANJANG

Debat Kandidat 27 April dan 22 Juni PADANG PANJANG, HALUAN— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), menjadwalkan dua kali debat kandidat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. “Debat kandidat dijadwalkan dua kali yaitu 27 April dan 22 Juni 2018,” kata Komisioner KPU Padang Panjang Winda Aprizona didampingi Staf Bagian Teknis, Irman Chandra seperti dilansir laman antara, Jumat.

Debat kandidat yang dilaksanakan KPU Padang Panjang itu, katanya, agar dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh para calon dalam memaparkan program yang diusung.

Selain debat kandidat, KPU juga memfasilitasi atribut kampanye kepada empat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang.

Atribut kampanye yang disediakan untuk setiap pasangan calon yaitu lima baliho, 32 spanduk, 20 banner dan 58.000 pamflet, poster, brosur dan flyer.

“Atribut kampanye itu KPU yang sediakan tetapi pemasangannya diserahkan ke pada setiap pasangan calon.

Ada titik-titik yang telah ditetapkan dilarang untuk dipasangi atribut kampa

nye,” katanya.

Beberapa titik terlarang yaitu sepanjang jalan proto kol karena dianggap mengganggu keindahan kota dan dalam radius 200 meter dari balaikota.

KPU Padang Panjang t elah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pilkada 2018 dengan rincian pemilih Model AKWK berjumlah 33.340 orang, pemilih baru sebanyak 5.

007 orang, pemilih meme nuhi syarat 2.379 dan pemi lih hasil pemutakhiran seba nyak 35.988.

Pilkada di Padang Panjang diikuti oleh empat pasangan calon yaitu Mawardi-Taufiq Idris nomor urut 1, Hendri Arnis-Eko Furqani nomor urut 2, Rafdi MeriAhmad Fadly nomor urut 3, dan Fadly-Asrul nomor urut 4. (h/dn/asc)

Cagub Ida Bagus Tolak Reklamasi Teluk Benoa KAMPANYE - Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) nomor urut 3, Sudrajat saat berkampanye di Kabupaten Sukabumi, Jumat (23/3/2018). SINDOnews

April, DPP Gerindra Umumkan Capres JAKARTA, HALUAN— Par tai Gerindra akan mendek larasikan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2019, di Jakarta pada April 2018. Pembicaraan soal Prabowo Subianto sebagai capres di internal Partai Gerindra sudah selesai. “Partai Gerindra saat ini masih mencari waktu yang tepat dan tempat yang representatif untuk penyelenggaraan deklarasi,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (23/3).

Partai Gerindra, kata dia,

sampai saat ini terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya untuk membangun penyatuan visi sebagai mitra koalisi. “Kami meyakini, ada lebih dari dua partai politik yang akan berkoalisi dengan Partai Gerindra,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menjelaskan, Partai Gerindra telah membangun komunikasi politik yang intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Gerindra, kata dia, juga membangun komunikasi politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Komunikasi dengan partai-partai politik calon mitra koalisi, juga membahas soal figur pendamping Prabowo Subianto. Ini harus dibicarakan secara hati-hati, agar semua partai politik yang menjadi mitra koalisi dapat berkenan,” katanya.

Menurut dia, calon wakil presiden dari partai-partai politik untuk mendampingi Prabowo Subianto sudah ada namanya.

Misalnya, PKS menam pilkan sembilan nama, PAN mengusulkan nama ketua umumnya Zul kifli Hasan,

PKB mengusulkan nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar, serta Partai Demokrat kemungkinan mengusulkan nama putra ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.

Sedangkan, dari luar partai politik, kata dia, juga sudah mulai disebut-sebut, seperti nama mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Pembicaraan soal nama calon wakil presiden ini, tentu akan dibicarakan dengan semua partai politik calon mitra koalisi secara hatihati,” katanya. (h/rol)

Eep: KPU Agar Awasi Survei SURABAYA, HALUAN- Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah ikut mengawasi lembaga-lembaga survei, khususnya pada masa kampanye saat ini. “Maraknya lembaga yang merilis berbagai hasil surveinya jelang Pilkada berpotensi membuat masyarakat menjadi bingung,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa malam.

Selaku tokoh yang berkecimpung di dunia konsultan politik, ia merasa risau dengan perkembangan Pilkada di sejumlah daerah yang biasanya ditandai dengan kemunculan banyak lembaga survei.

“Pada dasarnya masing-masing lembaga survei memiliki hak untuk merilis hasil penelitiannya, tapi rilis tersebut sebaiknya juga harus valid sehingga pemilih mendapatkan

informasi sesuai fakta,” ucapnya.

Menurut dia, rilis survei harus memperhatikan hak pemilih karena mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang valid, obyektif dan tidak memihak.

Apabila lembaga survei tak memerhatikan validitas, kata dia, maka yang akan dirugikan adalah pemilih sebab dampaknya jangka panjang dan jangka pendek. “Untuk jangka pendek, pemilih akan bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap informasi. Sedangkan, jangka panjang sekaligus permanennya, pemilih bisa saja kehilangan kepercayaan terhadap lembaga survei,” katanya.

Karena itulah untuk m engantisipasi dampak-dampak yang dikhawatirkan terjadi, ia mengusulkan agar KPU mengatur regulasi perihal surve agar bisa bertanggung jawab dengan mewajibkan

menyerahkan persyaratan.

Pertama, lembaga survei harus berani menjelaskan bekerja sama dengan siapa, semisal Polmark Indonesia yang merupakan konsultan dari pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Kedua, lanjut dia, lembaga survei harus menyerahkan laporan tentang informasi dasar penyelenggaraan, kemudian lembaga survei melampirkan tanda pembayaran pajak, serta wajib menyerahkan data mentah atau yang terdiri dari elektabilitas, akseptabikitas, prefensi berbasis partai, hingga beberapa aspek lain.

Sebelum ini, Eep mengaku telah mengusulkan hal ini kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, tapi belum ada perkembangan sehingga jika KPU Jatim berani membuat regulasi maka menjadi pioneer dalam mengem bangkan kualitas survei. (h/ant)

JAKARTA, HALUAN- Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra secara tegas menolak perusakan lingkungan alam, termasuk proyek reklamasi Teluk Benoa. “Saya sejak menjabat Wali Kota Denpasar tahun 2013 bersama DPRD Denpasar menolak proyek pembangunan Teluk Benoa, di Kabupaten Badung, Bali,” kata Rai Mantra di Denpasar, Jumat.

Rai Mantra mengatakan pihaknya secara tegas menolak segala kegiatan yang merugikan masyarakat, karena itu saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana melontarkan pertanyaan terkait reklamasi Teluk Benoa dalam acara debat kandidat pada Kamis (22/3) di kampus setempat pihaknya secara tegas menolak reklamasi yang ada di perairan teluk Benoa.

Cagub Rai Mantra me negaskan saat dirinya dideklarasikan menjadi pasangan

cagub, partai politik yang berkoalisi dalam KRB (Koa lisi Rakyat Bali) yang mengusungnya pun menegaskan sikap menolak reklamasi.

Penegasan itu tertuang dalam pakta integritas yang menegaskan sikap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (paket MantraKerta) dan partai koalisi menolak reklamasi Teluk Benoa. “Saat ini kepada adik-adik mahasiswa saya tegaskan lagi penolakan itu.

Nanti, begitu dilantik sebagai gubernur, besoknya kami akan cabut rekomendasi dan minta Perpres tentang reklamasi Teluk Benoa direvisi,” ujarnya.

Dalam penandatanganan fakta integritas itu kedua pasangan calon yakni Rai Mantra dan Sudikerta (Mantra-Kerta) dengan tegas menolak Reklamasi Teluk Benoa dan menolak praktek korup-

si, kolusi dan nepotisme (KKN). “Saya bersama Pak Sudikerta dalam pakta integritas yang dibacakan Pak Made Mudarta (Penasehat KRB dan Ketua DPD Partai Demokrat Bali) telah menandatangani untuk menolak Reklamasi Teluk Benoa,” ucapnya.

Peserta Pilkada Bali 2018 adalah pasangan nomor urut 1, I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace). Pasangan itu diusung oleh empat parpol peraih kursi di DPRD Provinsi Bali, yakni PDIP, Hanura, PAN, dan PKPI, serta didukung PKB dan PPP. Sedangkan pasangan no mor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) diusung oleh empat partai peraih kursi di DPRD Provinsi Bali, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Mereka juga didukung oleh PKS, PBB, dan Perindo. (h/ant)

Baznas Tidak Terlibat Politik Praktis DENPASAR, HALUAN- Badan Amil Zakat Nasional, sebagaimana hasil resolusi Rakernas Baznas 2018, berkomitmen menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis selama pemilu tahun ini. “Untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis langsung dan tidak langsung,” kata Ketua Baznas Bambang Sudibyo di sela Rakernas Baznas 2018 di Sanur, Bali, Jumat.

Rakernas Baznas 2018 melahirkan 27 r esolusi,

salah satunya soal sikap badan tersebut terkait perpolitikan nasional.

Kegiatan koordinasi secara nasional itu diikuti 700 peserta dari unsur Baznas dan lembaga a mil zakat (LAZ) seluruh Indonesia, baik dari pusat dan daerah.

Kendati demikian, Bambang mengatakan komitmen itu tetap membolehkan anggota Baznas dan LAZ untuk tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. “Itu boleh. Ikut kampanye dan jadi

tim sukses tidak boleh,” kata dia.

Baznas, kata dia, memiliki komite etik yang akan ikut mengawasi anggota.

Jika anggota Baznas terbukti terlibat langsung dalam perpolitikan maka akan dikenai sanksi oleh komite, bahkan sampai pada tingkatan pemecatan.

Jika ada calon kepala daerah yang mendekati anggota Baznas, lanjut dia, harus ditolak dengan cara yang baik.(h/ant)

Di Sumut, Edy dan Djarot Bersaing Ketat JAKARTA, HALUAN - Dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Ijek) dan Djarot Saiful Hidayat - Sihar PH. Sitorus akan bersaing ketat dalam Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Indo Barometer di Jakarta, Jumat (23/3), tingkat elektabilitas antara kedua pasang calon tersebut terpaut sangat tipis, yaitu hanya 0,2 persen.

Pasangan Djarot Saiful Hidayat - Sihar PH Sitorus memperoleh dukungan sebesar 26 persen. Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah dengan dukungan 25,8 persen, dan pasangan JR Saragih – Ance 8,4 persen. Tidak akan memilih/ rahasia/belum memutuskan/ tidak tahu/tidak jawab 39,8 persen.

Kemudian tingkat kewww.harianhaluan.com

terkenalan dari calon gubernur, Djarot Saiful Hidayat 68,4 persen, Edy Rahmayadi 62,9 persen, JR. Saragih 40 persen, Sihar PH Sitorus 34,7 persen, Musa Rajekshah 30,8 persen dan Ance 14 persen.

Dari tingkat kesukaan, Djarot Saiful Hidayat disukai 70,9%, Edy Rahmayadi 66,6%, dan JR. Saragih disukai 55,9%, Sihar PH Sitorus disukai 67,3%, Musa Rajekshah disukai 66,2% dan Ance disukai 24,1%.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menjelaskan, survei dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi 33 kabupaten/kota, tanggal 04 - 10 Februari 2018 dengan jumlah responden sebanyak 800 orang . Sedangkan margin of error sebesar ± 3,46%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Menurut Qodari, ber-

dasarkan survei yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya itu, konstelasi pilgub di Sumatera Utara masih sangat ketat dan dinamis.

“Dalam situasi seperti ini biasanya pertarungan politik di lapangan menjadi keras dan tajam,” kata Qodari.

Karena itu, kata Qodari, perlu ada upaya menahan diri dan manajemen konflik yang baik dari para calon, tim sukses, parpol pendukung, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan para pemilih.

Ketua Koordinator Bidang Lembaga DPP Partai Golkar Idrus Marham yang mewakili tim pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah mengharapkan Pilkada Sumut betul-betul berjalan demokratis.

Karena menurut mantan Sekjen DPP Partai Golkar itu, pemimpin yang berkualitas hanya dihasil dari proses

pemilihan yang berkualitas pula. “Kepemimpinan yang berkualitas hanya dihasilkan melalui pemilihan berkualitas. Karena itu saya mengharapkan Pilkada Sumut betul-betul berlangsung demokratis,” ujar Idrus Marham.

Idrus tidak ingin usai Pilkada terjadi konflik yang berkepanjangan. “Jangan sampai nanti pasangan calon yang menang hanya sibuk dengan tugas menyelesaikan konflik yang terjadi,” kata Idrus Marham.

Harapan serupa juga disampaikan Maruara Sirait yang mewakili partai pengusung Djarot Saiful Hidayat - Sihar PH Sitorus.

Dia juga tidak ingin terjadi konflik pasca pilkada. “Kalau bisa tirulah pak Jokowi dan pak Prabowo ketika Pilpres 2014 lalu. Mereka saling mengunjungi,” kata Ara, begitu dia akrab disapa. (h/sam)  Redaktur: Holy Adib

 Layouter: Yohanes

OPINI Hawa Panas Proyek Geothermal

S

ENGKARUT proyek geothermal atau panas bumi di Salingka Gunung Talang, Kabupaten Solok seolah tak kunjung sudah. Proyek panas bumi Solok, persisnya di Gunung Talang – Bukik Kili adalah bagian target proyek energi nasional dengan kapasitas 58 MW dan berdiri di lahan seluas 27 hektare. Secara nasional, targetnya adalah 35.000 MW. Tenaga panas bumi dianggap sebagai sumber energi terbarukan karena ekstraksi panasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan muatan panas bumi.

Panas bumi dianggap energi alternatif dan dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dan menjadi penopang utama penyediaan energi nasional di masa depan. Sebab itu, proyek ini dianggap penting untuk mengakomodir kebutuhan energi secara nasional. Pemanfaatan panas bumi dianggap relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya, pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Pemerintah mulai jor-joran membangun proyek panas bumi.

Namun di sisi lain, masyarakat merasa khawatir operasional panas bumi akan merusak ekosistem, dan berdampak pada pertanian yang menjadi sektor pendapatan mereka. Gas buang karbondioksida dan metan yang dihasilkan dalam proses pengeboran merusak. Selain mengancam lingkungan juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat karena gas buang mengandung zat kimia berbahaya seperti mercuri, boron dan arsenik.

Kekhawatiran ini yang mendorong ribuan masyarakat dari 12 nagari salingka Gunung Talang melakukan penolakan secara seporadis. Upaya penolakan itu berbuah miris karena berujung bentrok beberapa kali.

Beberapa mobil milik Kantor PT Hitay Daya Energy – perusahaan pengembang panas bumi – dibakar. Gelombang demo berulang kali dilaksanakan. Apa yang dilakukan masyarakat tak pula bisa disalahkan. Mereka tak ingin tanah yang mereka jaga, tiba-tiba saja rusak karena proyek yang mereka sendiri tidak diberikan pemahaman secara utuh pemanfatannya.

Bentrok ini sebenarnya bisa dihindari jika kedua pihak menahan diri. Masyarakat tidak gegabah, pemerintah dan pihak pengembang memahami kerisauan masyarakat.

Persoalannya kembali lagi ke komunikasi yang macet. Pemerintah tidak boleh serta merta memaksakan kehendaknya dalam pembangunan, sekalipun pembangunan itu penting untuk masyarakat. Ada alur yang mesti dilewati, terutama dalam pelibatan masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki semestinya digunakan untuk merangkul, bukan malah menekan masyarakat.

Bentrok yang terjadi dalam proses pembangunan proyek panas bumi mengejutkan dan mengindikasikan ada komunikasi yang macet. Seolah masyarakat dibawa lalu saja, dianggap hanya sebagai objek yang suaranya tidak terlalu perlu didengar.

Padahal, masyarakat Solok, terutama di Salinga Gunung Talang sejak dulu dikenal sebagai masyarakat yang ramah lingkungan.

Alam bagi mereka adalah sumber penghidupan. Juga kesohor sebagai kelompok yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah. Ada baiknya pemerintah kembali mengurai benang yang kusut. Tidak menekan tapi merangkul. (*)

SABTU, 24 MARET2016 2018 KAMIS, 27 OKTOBER 6 Rajab1438 1439HH 26 Muharram

5

Strategi Jitu Menghadapi UAS/UN

P

ELAKSANAAN Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari. UAS/UN tingkat SMA dilaksanakan pada April, dan tingkat SD dilaksanakan pada Mei mendatang. Semua sekolah sebenarnya telah melakukan tindakan antisipasi sejak dimulainya tahun ajaran yang klimaksnya adalah pada semester dua. Sekolah telah menyusun program belajar tambahan di luar jam wajib pembelajaran, 2 – 3 jam pada sore hari. Di luar program sekolah, ada juga siswa yang mengikuti program belajar tambahan di lembaga-lembaga yang melaksanakan program bimbingan belajar bagi siswa yang membutuhkan.

V

Program belajar di sekolah yang telah demikian bagus itu kadang-kadang masih memperlihatkan keti dakkonsistenan antara program dengan pelaksaaannya. Salah satunya adanya kegiatan nonkurikuler yang melibatkan siswa kelas 3 tersebut. Atau ada kegiatan kurikuler yang menguras perhatian dan waktu siswa kelas 3 untuk mengerjakannya, seperti pembuatan film yang memakan waktu berb ulanbulan. Di hati para orangtua atau pengamat pendidikan di sekolah muncul pertanyaan sudah optimalkah guru atau sekolah memberikan bantuan kepada siswa? Mengapa siswa kelas 3 atau kelas akhir itu masih terlibat dengan kegiatan nonkurikuler, atau kegiatan

yang tidak punya hubungan langsung dengan persiapan UAS/UN. Sesungguhnya, apakah bantuan yang perlu diberikan kepada siswa yang akan menamatkan jenjang pendidikannya di akhir tahun ajaran ini?

Secara sederhana, dalam program sekolah, selain mereview kembali semua materi ajar yang telah diberikan kepada siswa selama lebih kurang tiga tahun dan enam tahun untuk SD, guru mata pelajaran atau pelaksana pendidikan di sekolah dapat membantu siswa secara taktis, tinggalkan teknik m emberi kabar pertakut: “Hei anakanak! Jangan bermalas-malas, jangan bermain-main juga, belajar, nanti kamu tidak lulus, nanti nilai kamu jelek”, dan

H ACHIAR

sebagainya sejumlah kata bersinonim yang bersifat kabar pertakut. Sebaliknya, anak harus diberi motivasi, rasa percaya diri untuk menempuh saat-saat kritis yang memang bisa membuat anak nervus dan berdebar-debar.

Dari pihak orangtua, sering anak diberi target yang kadang-kadang memberati pikiran dan perasaan mereka.

Misalnya, orangtua menarget anaknya harus lulus dengan NEM rata-rata 9. Atau, orangtua mengharuskan anak belajar lagi di rumah selama tiga jam, melarang ini mengharuskan itu, yang secara psikologis sangat membebani mentalitas

anak. Lantas, bagaimanakah strategi jitu untuk membantu anak dalam menghadapi UN/ UAS? Sebenarnya bantuan strategis yang diberikan sekolah kepada para siswa adalah pembelajaran tambahan yang bersifat membuka cakrawala mereka tentang materi pelajaran. Pembelajaran tambahan pada prinsipnya harus dibuat sesederhana mungkin agar siswa lebih mudah mencerna materi pelajaran dan menemukan jawaban atas kesulitannya memahami materi pelajaran itu sebelumnya.

Teknik kedua, bantuan diberikan dalam bentuk trik menjawab soal. Soal yang dibuat untuk ujian selalu disertai petunjuk waktu pegerjaan. Ajarkan pada anak bahwa mereka harus membaca naskah soal sejak halaman pertama.

Ajarkan juga bahwa mereka tidak boleh berlama-lama mengerjakan satu soal, karena bisa bersifat pemborosan waktu untuk hal yang sukar dipastikan kebenaran jawabannya, karena kelompok soal itu mungkin untuk kategori relatif sulit. Karena itu perkenalan kepada anak kunci penyusunan butir soal ujian. Secara teoretis, soal-soal tes disusun dengan 3 kunci, yaitu: kelompok soal yang relatif mudah, kelompok soal yang relatif setengah mudah, dan kelompok soal

yang relatif sulit.

Ingatkan a nak untuk menyelesaikan menjawab soal yang relatif mudah terlebih dulu bila bertemu soal yang relatif sulit tinggalkan dulu dan beralih ke s oal yang relatif setengah mudah. Jika telah selesai semua soal yang relatif mudah dan relatif setengah mudah lanjutkan ke soal sulit jika waktu masih bersisa. Selain itu, siswa juga diberi tahu adanya kelompok soal yang bersifat terbuka dan tertutup.

Soal yang bersifat terbuka memiliki beberapa jawaban yang bisa dipilih salah satunya; sedangkan soal yang bersifat tertutup hanya memiliki satu jawaban yang pasti. Contoh soal terbuka: “sebutkanlah salah satu provinsi penghasil minyak bumi di Indonesia”; contoh soal tertutup: “Sebutkan ibu kota provinsi Banten”.

Jawabannya yang benar hanya satu, yaitu Serang.

Kesimpu lann ya bahwa hal yang p aling pe nting diperhatikan para guru dan pelaksana pendi dikan dan pembelajaran di sekolah, juga orang tua di rumah adalah berusaha membuat anak merasa nyaman belajar. Tinggalk an kebiasaan memb er i kabar pertakut. Berusahalah untuk tidak menjejali anakanak dengan target-target tert entu, keharusan -keharusan yang dapat membuat mereka apriori, malas, dan hilang har a pan. Bant u mereka untuk membangun rasa percaya diri, optimisme, dan keberanian menempuh situasi yang relativ sulit itu dengan mantap, tenang, dan t er kendali . Sekali l agi, jangan jejali t el inga dan pikiran mereka dengan kabar pertakut: tidak lulus, nilai jelek, mengulang ujian, atau mengikuti paket C. Khusus kepada p ara or ang tua , buatlah anak merasa nyaman menghadapi ujian, tinggal kan target -t arget yang cendrung membuat anak menjadi kurang percaya diri dan takut salah, karena o rang yang t ak u t sal ah , benar-benar akan melakukan kesalahan; orang yang takut gagal, benar-b enar akan gagal. Orang bijak mengatakan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Jadi, buatlah anak berpikir dan meyakini bahwa mereka bisa dan akan lulus uj ian. Semoga anak -anak kita lulus ujian dengan nilai t er b ai k yan g merek a usahakan dengan r asa nyaman dan penuh r asa percaya diri! (*)

HALUANISME  BBPOM Sita Ikan Kemasan Bercacing  Tapi kecek apak patang aman. Ba,a subananyo ko..

 “Bentok” Panas Bumi Dilimpahkan ke Jaksa  Kalau damai baa?

www.harianhaluan.com

Kampanye di Medsos Yth Penyelenggaraan Pemilu, saya ingin bertanya. Apakah bercerita tentang kelebihan salah satu pasangan calon untuk Pilkada di media sosial dilarang? Apa saja yang bisa membatalkan pasangan calon sebagai peserta Pilkada. Terimakasih 08238366xxxx

 Redaktur: Bhnez Maharajo

 Layouter:Sawal Marjuni.HRP

6

EKBIS

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

Jelang Ramadan, Mendag Antisipasi Harga Pangan BANDUNG, HALUAN — Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, telah melakukan berbagai antisipasi untuk mengatasi kenaikan harga pangan atau kebutuhan pokok menjelang Ramadan yang tinggal dua bulan lagi. Ia optimistis harga kebutuhan pokok akan terus stabil sampai Idulfitri tahun ini.

“Sekarang aman dan harga ini tidak lagi ada gejolak. Itu sendiri sudah hal yang positif dan sudah tren penurunan. Sekarang bersyukur penurunan tidak terjadi drastis, tetapi secara gradual,” ujar Enggar setelah rapat koordinasi kebijakan perdagangan menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini di El Royale Hotel, Jumat (23/3), seperti dilansir dari Republika.co.id.

Menurut Enggar, dengan pengaturan kebijakan perdagangan ini, pada awal April 2018 pihaknya sudah bisa memproyeksikan kebutuhan harga pokok pada awal Ramadan sehingga antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin.

Menjelang pertengahan Mei atau awal puasa, semua harga kebutuhan pokok dapat terkendali sesuai HET (harga eceran terendah).

Misalnya, untuk mengendalikan harga beras, ia sudah berkoordinasi dengan Bulog untuk melepas beras ke pasaran menjelang Ramadhan.

“Dengan stok yang ada, panen raya yang segera kita alami, dan ini semua jadi cadangan baru, jangan ada kekhawatiran,” ucapnya.

Enggar mengatakan, pengusaha dan pedagang akan melepaskan barang dengan harga rendah.

Sebentar lagi kita gelontorkan beras,” katanya.

Terkait adanya isu mengenai impor beras, ia berharap jangan sampai menjadi polemik karena pihaknya akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.

Saat ini, baru 281 ribu ton yang masuk ke Indonesia. Tugas pemerintah adalah menyediakan stok beras dengan prioritas pengadaan dari dalam negeri.

“Berapa pun panen, sesuai Inpers 5, akan terserap. Petani tidak akan rugi, yang terpotong adalah tengkulak,” tuturnya. (h/rol)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Ramadan dan Lebaran, Harga Beras Stabil di Sumbar PADANG, HALUAN — Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumatera Barat menyatakan tidak ada gangguang panen padi pada periode Januari—Mei 2018 di provinsi ini yang dapat mengganggu media.

Oleh sebab itu, produksi padi di Sumbar tetap surplus. Karena itu pula, Bulog Sumbar mengatakan bahwa harga beras di provinsi ini stabil menjelang dan saat Ramadan, serta ketika Lebaran.

AYAM POTONG — Pedagang mengambil ayam untuk dipotong di Pasar Siteba, Kota Padang, Jumat (23/3). Ia menjual ayam potong Rp35.000 per ekor. IRHAM KURNIAWAN

Promosikan Wisata, Pemda Disarankan Pakai Duta Merek PADANG, HALUAN — Saat ini, pola promosi telah berubah, dari media cetak, seperti baliho dan selebaran, beralih ke media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Chief Economist Corporate Secretary Division Bank Tabungan Negara (BTN), Winang Budoyo, menyarankan pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata melalui media sosial dengan memanfaatkan duta merek (brand ambassador) yang memiliki banyak pengikut.

www.harianhaluan.com

“Kini media sosial marak sekali. Media sosial media menawarkan efisiensi. Daripada mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan di baliho maupun leaflet, lebih baik menggunakan media sosial untuk mempromosikan pariwisata brand ambassador yang mempunyai follower yang banyak, apalagi kalau sasarannya kaum milenial.

Anak muda malas untuk baca. Mereka lebih senang melihat. Mereka lebih senang visual daripada tulisan,” ujar Winang Budoyo saat menjadi

narasumber seminar bertema “Sinergi Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekspor Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional”, yang diadakan oleh Bank Indonesia Wilayah Sumatra Barat di Padang, Kamis (23/3).

Duta merek, kata Winang Budoyo, bisa mengunggah aktivitasnya ke media sosial setelah berwisata ke sebuah objek wisata. Duta mereka bisa menceritakan sedikit keseruannya melalui media sosial ketika berpelesir ke

sebuah daerah untuk menarik pengikutnya berwisata ke objek wisata tersebut.

Menurutnya, promosi pariwisata dengan menggunakan duta merek, selain menarik, juga efisien dari segi biaya. Menurutnya, biaya promosi pariwisata dengan memanfaatkan jasa duta merek jauh lebih rendah daripada biaya promosi dengan media konvensional, seperti baliho dan selebaran.

Promosi dengan menggunakan duta merek, kata Winang Budoyo, juga bisa

digunakan oleh pengusaha swasta, terutama pengusaha yang baru merintis usaha.

“Sebagai contoh, kini lagi menjamur warung kopi. Kalau bersaing dengan perusahaan kopi yang lebih besar, warung kopi yang baru berdiri kalah biaya promosi. Mereka bisa menyiasatinya melalui promosi lewat media sosial,” tuturnya.

Menurutnya, semua media sosial bisa dipakai untuk promosi melalui duta merek, tetapi media sosial paling populer bagi kaum milenial adalah Instagram. (h/dib)

Hal itu dikatakan Kepala Bulog Sumbar, Suharto Jabar, kepada Haluan di Padang, Jumat (23/3). Ia mengutarakan, ketersediaan beras di Sumbar relatif merata sehingga harga terkendali dan inflasi kecil sekali.

Saat ini, harga beras medium di Sumbar sebesar Rp8.500— 9.000 per kg, sedangkan harga beras premium sebesar Rp10.000—11.000 per kg.

“Tidak ada daerah yang rawan kekurangan beras di Sumbar. Ketersediaan beras di Sumbar merata karena hampir tiap bulan ada panen, bergiliran di tiap daerah. Ini tidak seperti di Jawa yang panen raya pada April dan Mei sehingga beras membanjir,” ujarnya.

Saat ini, kata Suharto, pihaknya menyerap padi medium dari panen di Sumbar. Ia mengatakan, panen padi saat ini belum banyak karena merupakan panen tahap awal. Menurutnya, panen padi di provinsi ini akan banyak menjelang Ramadan, yakni pada April dan Mei—seperti diketahui, Ramadan di Indonesia pada tahun ini dimulai pada 17 April.

“Bulog Sumbar siap menyerap padi dari petani sebanyak-banyaknya. Bulog membeli padi dari petani 8.760 per kg, naik 20 persen daripada haga di pasar inpres. Harga serapan ini bisa naik atau turun, tetapi tidak banyak,” tuturnya.

Mengenai operasi pasar, Suharto mengatakan, pihaknya tetap mengadakan operasi

pasar di beberapa pasar di Sumbar walau tak terlalu masif, seperti Pasar Raya Padang, Pasar Siteba, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Atas Bukittinggi, dan Pasar Modern Solok.

“Tidak menutup kemungkinan kami mengadakan operasi pasar di iven pasar murah yang diadakan oleh instansi pemerintahan dan daerah perumahan yang membutuhkan beras medium, dengan harga Rp8.000 per kg, relatif lebih murah daripada harga panen,” ucapnya.

Perihal beras sejahtera, Suharto mengatakan, pihaknya sudah selesai menyalurkan beras sejahtera untuk jatah Maret. Kini, pihaknya akan menyerahkan beras sejahtera untuk jatah April.

“Penyaluran bansos beras sejahtera dari Bulog untuk April dimajukan untuk masyarakat yang kurang mampu di desa agar mereka memiliki persediaan beras menjelang Ramadan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Produksi Pangan Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumbar, Maswal Noor, mengatakan, mengacu pada 2017, produksi beras di Sumbar sebanyak 1.772.096 ton, sedangkan kebutuhan sebesar 628.468 ton per tahun atau 52.373 ton per bulan.

Pada tahun ini, pihaknya menargetkan produksi beras di Sumbar 1.882.203 ton. Karena itu, ia menyatakan persediaan beras di provinsi ini untuk Ramadan dan Lebaran aman. (h/dib)

 Redaktur: Holy Adib  Layouter: Luther

UTAMA

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

7

Jaksa Tahan Hakim Pengadilan Agama

BBPOM........................................... Dari Halaman. 1

AGAM, HALUAN — Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Maninjau melakukan eksekusi terhadap Hakim Pengadilan Agama Padang, Syaimri Abman, Jumat. Saat ini yang bersangkutan sudah mendekam di Rutan Maninjau.

Ia tersangkut dalam kasus korupsi dugaan mark up pengadaan tanah pembangunan kantor Pengadilan Agama di Maninjau tahun 2007. Dalam kasus tersebut dia diketahui menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya sebagai Ketua Pegadilan Agama Maninjau.

Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maninjau, membenarkan eksekusi yang dilakukan terhadap Syaimri. Putusan yang bersangkutan sudah ingkrah dan wajib dilakukan eksekusi. Syaimri dalam eksekusi tidak melalukan perlawanan. “ Benar kita sudah melakukan eksekusi terhadap Syaimri dalam kasus korupsi. Hal ini mesti dilalukan karena sudah ada ketetap hukum dalam kasus yang menjerat yang bersangkutan,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum eksekusi dilakukan

Padang untuk memeriksa sarden bercacing. Setelah mencari di beberapa mini market, kami menemukan satu kaleng sarden berisi cacing di daerah Imam Bonjol,” kata Kepala BBPOM Padang, Martin Suhendri, Jumat (23/3).

Setelah mencari di beberapa mini market, BBPOM juga memeriksa sarden yang ada di Transmart dan Foodmart Basko Grandmall.

Namun, BBPOM sendiri tidak menemukan sarden yang bercacing.

Selain mendapatkan satu kaleng sarden yang bercacing, ketika turun kelapangan, BBPOM juga mendapati korma yang kadaluwarsa di Supermarket “J”.

Sama halnya dengan transmart dan foodmart basko mal, BBPOM juga tidak mendapatkan sarden bercacing di daerah Tabing dan Lubuk Buaya. “Sepertinya untuk di Kota Padang sendiri, sarden ini tidak terlalu banyak beredar,” katanya Untuk sangsi sendiri, ia mengatakan, akan melakukan pembinaan untuk distributor yang ditemukan sarden bercacing dan korma kadaluwarsa. “Pada tahap ini, BBPOM akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Tapi, apabila tidak bisa dibina, nantinya aka nada sangsi hukum yang diberikan,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan, BBPOM Batusangkar mendapatkan 1 karton Sarden Hoki Makarel. Lainnya, ia mengatakan di Payakumbuh juga menemukan puluhan karton. “Distributor sarden ini berasal dari Payakumbuh.

Makanya di Kota Padang kita langsung turun hari ini,” ujarnya.

Namun, ia menghimbau, agar masyarakat terus berhati-hati

sudah dilakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Ketika Syaimri melapor tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB pihaknya langsung melakukan eksekusi. Namun yang bersangkutan memohon untuk pulang terlebih dahulu.

Didampingi oleh petugas, kemudian Syaimri pulang kekediamannya di Bukittinggi. Sekitar pukul 17.30 WIB tadi dia bersama petugas sampai di Maninjau dan langsung dibawa ke dalam Rutan. “ Dia cukup kooperatif serta tidak mengelak, hanya meminta izin pulang memberitahukan keluarga dan mengambil pakaian. Kita persilahkan dengan pendampingan anggota Cabjari Maninjau,” jelasnya.

Dikatakannya, Syaimri terjerat, kasus hukum menyalahgunakan wewenang, dalam pengadaan tanah. Dalam hal ini ditemukan adanya mark up serta kerugian negara sekitar 190-an juta. Syaimri mengakui hal itu namun telah dibagi-bagikan pada sejumlah oknum. (h/yat)

Pencuri ........................................... Dari Halaman. 1 geram akibat ulahnya yang nekad menabrak seorang pengendara saat berupaya kabur.

Dua pelaku bernama Zainal Abidin dan Sri Yanti itu kabur dengan satu unit mobil Daihatsu Ayla B 2272 BZI warna hitam dari Pasar Raya hingga Simpang Bypass KM 4, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg). Sedangkan pelaku Afni sebelumnya sudah diamankan massa di lokasi tempat pelaku beraksi.

Aksi kejar-kejaran antara pihak kepolisian dengan mobil pelaku tak terelakan. Tidak hanya itu saja, tembakan peringatan dari petugas juga tidak diindahkan pelaku. Bahkan ban belakang mobil sebelah kanan telah pecah terkena tembakan, dan sisi belakang hingga kiri body mobil juga terkena tembakan.

Dengan kondisi ban mobil yang telah pecah, pelaku tetap berupaya melajukan kendaraanya dan tidak menghiraukan pengguna jalan lainnya. Akibatnya, pelaku nekad menabrak beberapa pengendara.

Masyarakat yang berada di lokasi yang geram ikut melakukan pengejaran terh adap pelaku.

Hingga akhirnya, kendaraan pelaku terjebak macet persis di persimpangan lampu merah. Massa yang

geram langsung menyuruh pelaku untuk turun dari mobil.

Namun nahas, pelaku Zainal Abidin yang berperan sebagai pengemudi mobil dihajar massa.

Polisi telah berupaya mengurai ratusan massa yang geram dengan memberikan tembakan peringatan.

Namun massa yang terlanjur marah tidak hentinya menghajar pelaku.

Pihak kepolisian yang berupaya mengamankan kedua pelaku dari amukan massa, akhirnya berhasil. Kedua pelaku langsung dibawa dengan mengunakan mobil pickup, satu dibawa ke Polresta P adang dan pelaku Zainal Abidin dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

Tim medis berupaya memberikan pertolongan terhadap pelaku Zainal Abidin. Namun, luka parah di bagian kepalanya membuat pelaku tidak tertolong dan akhirnya tewas di rumah sakit.

50 kodi Pakaian Disita Sementara itu dari hasil pengembangan, pelaku Sri Yanti langsung dibawa Satreskrim Polresta Padang untuk mencari barang bukti hasil curian pelaku.

Ternyata selain ditemukan di mobil Ayla, beberapa pakaian hasil curian disimpan di kediamannya di kawasan Sungai

Sapiah, Kecamatan Kuranji.

Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edrian Wiguna mengatakan, dari hasil total keseluruhan barang bukti yang diamankan berjumlah sekitar 50 kodi pakaian baru. Jika diuangkan, total keseluruhan kerugian mencapai Rp20 Juta.

“Untuk modus pelaku saat beraksi dengan cara, satu pelaku perempuan membeli barang untuk dibungkus kado dan mengajak korban ngobrol. Kemudian pelaku perempuan satunya lagi menjadi eksekutor dengan cara mengutil pakaian dan disembunyikan ke dalam bajunya,” terangnya.

Edrian Wiguna mengungkapkan, setelah hasil curian dimasukan ke dalam baju pelaku membawanya ke dalam mobil. Untuk pelaku Zainal, menjadi pengemudi dan standby di dalam mobil.

“Aksinya ini telah berlangsung selama lima bulan, satu Minggu pelaku bisa beraksi sebanyak empat kali. Sebelumnya pelaku juga pernah beraksi di kawasan Tabing, sedangkan di Pasar Raya ini menjadi TKP yang kedua,” tegasnya sembari menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan kemana pelaku menjual hasil curian. (h/mg-rei)

Menag Bantah ................................. Dari Halaman. 1 Dikatakannya, pihak kampus tidak melarang pemakaian cadar, namun pihak kampus mengajak civitas akademik untuk menaati kode etik berbusana demi efektivitas kegiatan perkulihan. Polemik yang terjadi belakangan ini, sebetulnya adalah hanya kesalahpahaman dalam penafsirannya.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pihak kampus. Mereka memastikan tidak ada larangan.

Namun hanya dalam bentuk imbauan. Ajakan itu dikeluarkan untuk memperlancar proses belajar mengajar termasuk meningkatkan komunikasi akademik.

Bagi yang ingin menggunakan cadar silakan, tidak ada larangan,” kata Menteri Agama.

Intinya ujar Lukman Hakim, civitas akademik IAIN Bukittinggi hanya menegakkan kode etik cara berpakaian di lingkungan kampus, dengan cara membuat edaran kode etik yang berlaku pada dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademik, supaya mematuhi segala aturan yang telah disepakati.

“Selaku Mentri Agama, saya harus menghormati dan menghargai otonomi dan kemandirian Kampus IAIN Bukittinggi dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Karena hal ini merupakan wewenang mereka, tentang apa saja kebijakan yang akan diterapkan. Memakai cadar atau tidak itu diserahkan kembali pada pribadi masingmasing, karena ini merupakan persoalan khilafiah atau hukumnya tidak disepakati para ulama dalam ajaran Islam,” terangnya.

Diakuinya, yang diatur pihak kampus adalah kode etik dalam mengenakan pakaian, dan itu ketentuannya sangat rinci sebagaimana yang telah diatur. Dengan tujuan semata-mata agar proses belajar mengajar dan seluruh pelayanan akademik berjalan lancar dan baik.

“Oleh karena itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan khilafiyah. Karna kita sama sekali tidak mengatur persoalan khilafiah ini. Makanya kami serahkan kepada masing-masing pihak,” ucapnya.

Menanggapi yang disampaikan Mentri Agama tersebut, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda mengatakan, pihaknya berharap sanksi yang dijatuhkan terkait penggunaan cadar dalam kegiatan belajar mengajar dapat menciptakan suasana kondusif.

“Sesuai yang dikatakan Menteri Agama tersebut, memang itu yang kami lakukan di kampus.

Kami tidak melarang cadar, tidak ada masalah liberalisasi. Kami menginginkan kampus yang kondusif dan proses belajar mengajar terlaksana dengan baik. Kami www.harianhaluan.com

membuat kode etik itu tentunya tidak keluar dari syariat Islam sebagai kampus Islam. Salah satunya adalah kami atur cara berpakaian,” ungkapnya.

Syahrul Wirda menegaskan, terkait persoalan ini tidak ada masalah. Kegiatan belajar mengajar di kampus berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pelayanan terhadap mahasiswa yang juga berjalan dengan baik. Bahkan tanggal 5 April nanti IAIN Bukittinggi juga akan Wisuda.

“Kondisi kampus sejauh ini aman, masalah larangan memakai cadar tidak ada sama sekali. Jadi kalau kode etik itu dijalankan dengan baik semua orang akan terayomi. Sampai hari ini pihak kampus masih menunggu hasil istikharah Hayati Syafri yang memakai cadar, karna saat ini ia dinonaktifkan untuk sementara waktu,” pungkasnya.

Ombudsman Periksa IAIN Bukittinggi Sebelumnya Kamis (22/3), Tim Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, menindaklanjuti laporan Hayati Syafri, dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Bukittinggi, terkaid dugaan pelarangan pemakaian cadar di lingkungan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Tindaklanjut tersebut dilakukan tim Ombudsman Perwakilan Sumbar dengan mendatangi IAIN Bukittinggi, untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari pihak Rektor, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas FTIK, serta Kepala Biro IAIN Bukittinggi.

“Benar, kami telah meminta keterangan dari pihak IAIN Bukittinggi, terkaid adanya laporan dugaan maladministrasi. Hal ini kami lakukan untuk menindaklanjuti laporan Hayati Syafri, yang dinonaktifkan sementara waktu oleh pihak kampus karena menggunakan cadar saat mengajar,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, ketika memberikan keterangan pers usai melakukan pemeriksaan di IAIN Bukittinggi, Kamis (22/3).

Dalam pemerikasaan yang dilakukan ujar Wahidi, tim ombudsman tidak hanya meminta keterangan dari pihak rektorat, tapi juga meminta salinan dokumen terkait. Kegiatan pemeriksaan tersebut berakhir sekitar pukul 17.00 wib. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan sudah lengkap, maka tim ombudsman akan mengkaji persoalan itu terlebih dahulu. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan ada pemanggilan lanjutan jika dibutuhkan.

Hasil kajian ini ualasnya, akan dibuatkan dalam bentuk

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Nanti akan ada rekomendasi yang akan diserahkan ke pihak kampus untuk ditindaklanjuti dalam dua bulan atau 60 hari. Kalau tidak ditanggapi bisa saja Ombudsman meneruskan ke Kementerian Agama. Namun yang jelas, kita akan mengkaji dulu dari berbagai sisi, kami juga tidak mau gegabah dalam persoalan ini,” ujar Adel Wahidi.

Diakuinya, langkah yang diambil ombudsman ini supaya isu yang berkembang bisa segera diluruskan dan tidak menyebar kemana-mana. Oleh karena itu tindaklanjutnya harus diproses cepat. Karna sesuai laporan, kebijakan larangan cadar yang dijalankan IAIN Bukittinggi, berdampak terhadap Hayati Syafri salah satu dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinonaktif kan pihak kampus karena menggunakan cadar saat perkuliahan.

“Intinya kami fokus pada pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam proses penjatuhan sanksi teguran tertulis dan pelarangan sang dosen dalam melakukan tugas akademik oleh IAIN Bukittinggi,” tegas Adel.

Ia menambahkan, sebelumnya pada Rabu (14/3) kemarin, suami dari Hayati Syafri, yakni Zulferi, mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di Padang untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelarangan penggunaan cadar bagi dosen dan mahasiswi di lingkungan IAIN Bukittinggi. Penggunaan cadar itu dianggap pihak kampus melanggar kode etik berpakaian yang telah disepakati oleh civitas akademika IAIN Bukittinggi.

Terpisah, Kapolres Bukittinggi, AKBP Arly Jembar Jumhana meminta kepada segala pihak yang berkaitan dengan persoalan ini, untuk dapat menempuh jalur musyawarah. Menurutnya, perlu ada perundingan segala lini, baik itu pimpinan kampus, dosen yang bercadar, mahasiswa dan perwakilan tokoh umat Islam.

“Saya juga sudah menyampaikan kepada rektor agar menghormati yang bercadar. Namun, kalau ada aturan tersendiri dari internal kampus yang dibuat, tentu harus pula dimaklumi, dan hal ini yang harus dikombinasi. Kami berharap agar persoalan ini harus diluruskan secepatnya,” kata Kapolres.

Menurut Arly, jika isu itu dibiarkan tanpa ada kompromi saling mengalah, maka dikawatirkan dapat merusak marwah kampus Islam yang satu-satunya di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam itu. “Akan sangat disayangkan jika kampus kebanggaan urang awak ini disusupi oleh pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya. (h/tot/mg-rei)

untuk membeli produk. “Cek kemasan label izinn edar dan kadaluwarsa barang tersebut.

Tetap tenang dan waspada jangan mudah terpancing isu.

Di Payakumbuh Ikan kaleng yang diduga mengandung caci pita itu, ditemukan ketika Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang melakukan razia makanan di sejumlah pasar swalayan dan distributor makanan di Kota Payakumbuh sepanjang Jumat (23/3) kemarin.

Setidaknya, ada 9 titik lokasi yang menjadi objek razia BBPOM bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh. “Ada 9 titik yang kita razia. Yaitu 5 swalayan dan 4 distributor makanan di sekitar Kota Payakumbuh,”terang Martin Suhendra Kepala BBPOM Sumbar pada Jumat (23/3) sore.

Dari 9 titik tersebut, di dua titik ditemukan setidaknya 88 dus ikan kaleng yang diduga mengandung cacing pita. “Yang dirazia bukan ikan kaleng berdasarkan merek tetapi ikan kaleng berdasarkan kode produksi yang diduga mengandung cacing pita .

Ada dua merek yang diamankan.

Yaitu Hoki dan IO,”jelas Martin.

Terhadap 88 dus ikan kaleng yang diduga mengandung caci itu, BBPOM Sumbar meminta distributor untuk mengembalikannya ke pabrik yang bersangkutan.

“Ikan kaleng yang kita amankan, tidak boleh diedarkan atau dijual.

Kita kasih tenggang waktu 1 bulan bagi distributor untuk mengembalikannya ke pabrik,”tegas Kepala BBPOM Sumbar tersebut.

Menurutnya, apabila dalam waktu 1 bulan ikan kaleng tak kunjung dikembalikan atau masih berada di distributor, maka BBPOM Sumbar akan mengambil langkah tegas. “Kalau belum ditarik, maka ikan kaleng tersebut kita sita untuk dimusnahkan,” tegasnya.

Diterangkannya lagi, BBPOM Sumbar akan terus melakukan operasi makanan diswalayan dan distributor makanan, terutama ikan kaleng yang memiliki kode produksi khusus yang diduga mengandung cacing pita. “Tim BPOM Sumbar, tiap hari bergerak di seluruh kota dan kabupaten di Sumbar dalam razia ikan kaleng ini. Ini kita lakukan hingga sebulan kedepan,”katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan, operasi makanan oleh BBPOM Sumbar tersebut, memang fokus terhadap makanan ikan kaleng. 88 dus ikan kaleng yang diamakan tersebut, 86 dus diantaranya diamankan dari distributor berinisial MAJ yang berlokasi di Kaniang Bukit, Kecamatan Payakumbuh Utara. Dan 2 dus dari distributor bernisial BT yang berada di Kelurahan Bonai, Kecamatan Payakumbuh Barat.

“Ada banyak lokasi yang disisir BBPOM Sumbar. 88 dus ikan kaleng yang diamankan terdiri dari 86 dus di distributor MAJ yang di Kaniang Bukit dan distributor BT di Bonai. BBOM memberi waktu 1 bulan kepada kedua distributor untuk mengembalikan ikan kaleng ke perusahaan yang bersangkutan,”terang Elzadaswarman. (h/mg-mal/ddg)

“Bentrok” ........................................ Dari Halaman. 1 tersangka pembakaran mobil milik perusahaan pengembang panas bumi, Hitay Daya Energi (HDE), imbas dari aksi penolak pertama tahun lalu.

Kepala Kejari Solok Aliansyah membenarkan telah menerima berkas perkara, barang bukti dan tiga orang tersangka yang merupakan warga salingka gunung talang tersebut.

“Memang benar hari ini sudah dilakukan proses tahap II untuk kasus pengrusakan serta pembakaran mobil. Pelakunya berjumlah tiga orang dan dilakukan penahan,” kata Aliansyah, didampingi Kepala Seksi Pidana Umum Hartono.

Diketahui, tiga orang tersangka tersebut adalah adalah Yuzarwedi alias Edi Cotok, Hendra Kacak, dan Ayu Dasril. Lebih lanjut dikatakanya, para tersangka dijerat dengan pasal 160 KUHP, Juncto (Jo) 187 KUHP, Jo 170 KUHP, Jo 406 KUHP, Jo 55 KUHP. Selanjutnya, setelah tahap II dilakukan pihak kejaksaan akan segera menyusun dakwaan untuk ketiga tersangka, dan ditargetkan perkara sudah dilimpah ke pengadilan pada minggu depan.

“Jika berkas dakwaannya rampung akan segera kami limpahkan ke pengadilan untuk disidang agar didapatkan kepastian hukum.

Sedangkan untuk penahanan tersangka dilakukan 20 hari ke

depan,” katanya.

Adapun JPU yang menangani perkara tersebut adalah gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dan Kejari Solok. Beberapa di antaranya adalah Bastian Subur, Sawaluddin M, Hartono, Yandi Muspika Cs. Ketiga tersangka, nantinya akan didampingi oleh penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam proses pembuktian.

Diketahui sebelumnya, ketiga tersangka diduga sudah melakukan perusakan satu unit mobil minibus milik perusahaan pengembang panas bumi yaitu PT Hitay Daya Energi di kawasan Gunung Talang Solok.

Perbuatan itu adalah buntut dari protes ratusan massa yang mengatasnamakan sebagai masyarakat Salingka Gunung Talang yang menolak proyek geothermal di Kabupaten Solok, pada November 2017 lalu. Saat peristiwa terjadi beberapa unsur baik kepolisian, TNI serta Wakil Bupati Solok, sempat turun ke lokasi untuk memediasi dan menenangkan massa.

Hanya saja tindakan main hakim sendiri tidak dapat terelakkan, karena situasi semakin memanas dan massa mulai menggulingkan mobil ke jurang, kemudian membakarnya.

Tidak terima dengan tindakan itu pihak perusahaan akhirnya

membuat laporan ke Kepolsian Daerah (Polda) Sumbar, hingga tersangka ditangkap satu per satu.

Penyidikan di kepolisian masih terus berlanjut untuk peristiwa terkait.

Pengakuan Korban Pada aksi penolakan yang berlangsung Rabu (22/3), setidaknya memakan korban dari pihak aparat dan masyarakat. Tiga orang anggota Polri menderita cedera dan ada yang harus dilarikan ke rumah sakit.

Sementara, dari pihak masyarakat, tujuh orang jadi korban yang terdiri a 3 orang perempuan, 2 orang anak-anak, dan 2 orang laki-laki dewasa.

“Saat melakukan aksi penolakan saya ditarik dan dipukul berkali. Tak hanya saya, kawankawan yang lain juga, sehingga dua orang dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh,” kata Nasirwan (50), salah satu korban pada konferensi pers di Kantor LBH, Padang, Kamis (22/3) sambil memperlihatkan bukti luka di tubuhnya.

Pada konferensi per situ, Koordinator Tim Hukum masyarakat Gunung Talang Indira Suryani, mengungkapkan awalnya massa berhadapan dengan Kepala Bagian Kesra Pemkab Solok (Suharman Taib) bersama 5 (lima) orang perusahaan dengan maksud ingin melakukan survei lokasi. (h/mg-hen)

Miliaran.......................................... Dari Halaman. 1 terang Kortanius ketika ditemui Haluan awal pekan ini.

Dituturkan Wabup, pihaknya sudah pernah bernegoisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dana reboisasi bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Mentawai, seperti membangun perkampungan adat, atau pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan. Akan tetapi, negoisasi itu mental. “Pemerintah pusat tidak menyetujui penggunaan dana reboisasi di luar ketentuan. Akibatnya, sampai sekarang dananya mengendap saja di kas daerah,” tutur Wabup.

Pihaknya juga tidak ingin seenak hati menggunakan dana di luar alur yang sudah ditentukan pusat. “Karena peruntukannya khusus, kita berhati-hati. Jangan sampai niat baik membangun Mentawai dengan menggunakan dana tersebut, tapi ujung-ujungnya berpotensi ke ranah hukum.

Ke depan dicarikan lagi jalan keluarnya. Bagaimana agar anggaran bisa terserap dan digunakan untuk hal bermanfaat. Mentawai jelas membutuhkan dana reboisasi sebagai penambah anggaran pembangunan yang sekarang sedang gencar dilakukan,” sebut Kortanius.

Kortanius juga menyentil kebijakan pusat yang mnengeluarkan izin Hak Penggusahaan Hutan (HPH) di Mentawai yang luasnya ratusan ribu hektare.

Semestinya, ketika HPH diberikan

ke swasta, hutan dibabat untuk kepentingan pengelola, Mentawai mendapat hasil yang sebanding.

“Hutan Mentawai ini sudah dijadikan HPH sejak puluhan tahun.

Ratusan ribu hektare luasnya.

Contohnya, dua perusahaan, PT SSS dan PT MPL yang memiliki hak penguasahaan sampai puluhan ribu. PT SSS mengelola 40 ribu hektaree hutan Mentawai, PT MPL luasnya 76 ribu. Semestinya masyarakat Mentawai mendapatkan dampak yang baik karena hutan mereka sudah dikelola swasta. Tapi nyatanya sampai sekarang masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan,” papar Kortanius.

Data Mongabay, dari 601.135 hektare daratan Mentawai, 491, 925,42 hektare kawasan hutan, sudah terbagi dalam kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam 183.378,87 hektaree, hutan lindung 7.670,73 hektaree, hutan produksi 246.011,41 hektare dan hutan produksi konversi (HPK) 54.856,28 hektare. APL hanya 109.217,71 hektare, sebagian pernah ada usulan izin usaha perkebunan sawit seluas 73.500 hektare. Dilihat pemanfaatan ruang setiap pulau dapat digambarkan wilayah hidup masyarakat sangat kecil. Dari 119.045,34 hektare hutan produksi di Siberut, terbebani izin dan ditetapkan arah pemanfaatan seluas 117.175 hektare.

Pemanfaatan itu, untuk PT. SSS 47.605 hektare, arahan hutan tanaman industri 20.110 hektare

 Redaktur: Bhenz Maharajo

dan restorasi ekosistem (RE) 50.000 hektare. Luas hutan produksi tersisa 1.330 hektare. Ruang penghidupan masyarakat Siberut tersisa 83.646,13 hektare pada hutan produksi 1.330 hektare, hutan produksi konversi 48.972,69 hektare dan areal penggunaan lain 33.343,44 hektare. Di Pulau Sipora, hutan produksi dan HPK 34.789,92 hektare. Seluas 33.300 hektare ditengarai sedang pengurusan izin PT. Hutani Bhara Union Lestari.

Jika konsesi izin hutan alam disetujui, luasan hutan tak berizin tinggal 1.482,92 hektare. Jika ditambahkan dengan APL 26.

066,51 hektare, ruang dapat dimanfaatkan 20.663 jiwa di Sipora hanya 27.556,43 hektare.

Di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan dari 78.418,73 hektare hutan produksi menjadi konsesi HPH PT. MPL seluas 78.000 hektare, . hutan produksi belum berizin hanya 418,73 hektare. Jika ditambahkan dengan APL 36.850,56 hektare, ruang penghidupan 24.625 jiwa di kedua pulau ini hanya 36.850,56 hektare. “Sekarang hanya 30 persen daerah Mentawai yang tidak masuk kawasan hutan. 70 persen itu hutan.

Bagaimana caranya pembangunan bisa dilakukan maksimal kalau semuanya hutan,” ungkap Wabup.

Kembali ke dana reboisasi, menurut Wabup, dengan kondisi geografis yang demikian, mestinya dana reboisasi bisa dialihkan ke program lain. (h/ben)  Layouter: Irvand

8

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

PENDIDIKAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HADAPI UNBK

SMPN 1 Harau Siapkan 102 Komputer LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tinggal sebulan lagi. Berbagai persiapan terus dipacu oleh sekolahsekolah. Terutama di Kabupaten Limapuluh Kota, hampir seluruh SMP merampungkan persiapan menghadapi UN tersebut.

SIMULASI UNBK — SMPN 1 Harau matangkan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan melakukan simulasi berkalikali. IST

SDN 05 Goso’oinan Sipora Utara Minim Fasilitas MENTAWAI, HALUAN – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Goso’oinan di Dusun Pogari, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah berusia 47 tahun sejak berdirinya tahun 1971.

Namun, hingga sekarang masih sangat minim fasilitas sekolah ini.

Kepala SDN 05 Goso’oinan, Nikolaws mengaku, memang masih banyak kekurangan fasilitas sekolah yang perlu dilengkapi untuk proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini.

“Listrik memang sudah masuk, tetapi fasilitas peningkatan mutu pendidikan, se-

perti infokus, gloIa menyebutbe, buku, sarana kan, tidak layak olah raga belum jika dibandingada. Dan media bebandingkan delajar lainnya, sengan anak sekoperti anatomi malahan yang mennusia sudah ada, dapatkan media tapi sudah sangat pembelajaran delama sejak Menngan fasilitas letawai masih bagian ngkap, namun ia dari Kabupaten Paberupaya membeNIKOLAWS dang Pariaman,” rikan motivasi terang Nikolaws di dan semangat keruang kerjanya, kemarin. pada rekan guru dan murid.

Menurutnya, pendidikan Lebih lanjut dikatakansekolah dasar merupakan pon- nya, saat ini murid SDN 05 dasi untuk melanjutkan pen- Goso’oinan dari kelas I-VI didikan ke jenjang yang lebih berjumlah 67 orang, di antinggi. Untuk itu, harus ada taranya laki-laki 36 dan peperhatian pemerintah ter- rempuan 31 orang. Sedangkan hadap fasilitas sekolah. tenaga pengajar berjumlah 10 orang, yang terdiri dari tujuh PNS, dua tenaga kontrak dan satu tenaga honorer yang diangkat oleh sekolah.

Ia berharap, jika ada bantuan pendidikan berupa apa saja, misalnya buku, media pembelajaran dan lainnya hendaknya diberikan kepada sekolah yang fasilitasnya minim. Hal tersebut sudah pernah ia sampaikan diinstansi terkait.

“Kalau ada bantuan fasilitas pendidikan, jangan hanya diberikan ke sekolah yang ada di pusat kabupaten saja. Saya dulu pernah meminta yang bekas, asalkan masih bisa digunakan,” jelas kepsek kelahiran Desa Matobek, Kecamatan Sipora Selatan, yang baru bertugas selama 5 tahun di SDN 05 Goso’oinan ini.

Ia mengatakan, berdasarkan cerita dari sejumlah mantan guru SDN 05 Goso’oinan, awalnya sekolah tersebut berdiri tahun 1971 dengan swa-

daya masyarakat, yang kemudian baru disentuh oleh pemerintah pada tahun 1984 di bawah Kabupaten Padang Pariaman.

Kondisi seperti sekarang ini, ia katakana, jauh lebih baik dibandingkan saat baru pertama kali bertugas di Kepulauan Mentawai pada tahun 1984, di mana akses dari desa ke desa harus melewati laut dengan berdayung sampan.

“Semoga saja makin banyak perhatian pemerintah terhadap pembangunan sekolah dasar di Kepulauan Mentawai, agar semakin bermutu pula pendidikannya dan nantinya akan tercipta generasi mentawai yang hebat, biar ada pengganti kami nantinya,” ungkap kepsek yang berusia lebih setengah abad ini. (h/red)

Terlepas dari itu, dari puluhan SMP yang tersebar di 13 kecamatan, ada 12 sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dari SMP itu, satu sekolah di antaranya merupakan sekolah percontohan UNBK, yakni SMPN 1 Harau.

Menurut Kepala SMPN 1 Harau, M Yusuf Lubis, sekolahnya itu merupakan peserta UN SMP terbanyak dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota. Ada sekitar 270 pelajar di sekolah yang berada di kawasan ibukota Kabupaten Limapuluh Kota sebagai peserta UN. “Sekolah kita terbanyak peserta UN, yakni 270 orang. Pada UN kali ini, kita menerapkan sistem komputerisasi,” terang M Yusuf Lubis, kemarin.

Dalam menghadapi UNBK tersebut, katanya, SMPN 1 Harau telah m enyiapkan berbagai fasilitas, terutama peralatan komputer.

“Sebenarnya untuk UBNK, sekolah kita masih kekurangan komputer. Peserta ada 270 orang, tetapi komputer yang tersedia cuma 102 unit,” ucapnya.

Oleh Karena itu, terpaksa pelaksanaan UNBK digilir antar pelajar menjadi tiga bagian diruangan labor SMPN 1 Harau. “Nantinya ada tiga shif saat pelaksanaan UNBK,” jelasnya.

Tak hanya komputer saja yang telah disiapkan SMPN 1 Harau dalam menghadapi UNBK nantinya. Menurutnya, sekolah rujukan Kabupaten Limapuluh Kota ini juga sudah meningkatkan kapasitas listrik dan jaringan internet dalam memperlancar proses ujian nantinya.

“Daya listrik sudah dinaikkan. Kapasitas internet sekolah juga sudah di tingkat. Mudahmudahan tidak ada kendala lagi saat UN nantinya,” terang Lubis.

M Yusuf Lubis pun mengakui, untuk persiap an a nak ter hadap sistem ujian komputerisasi tersebut sekolah telah melakukan simulasi UNBK berkali-kali. “Selama simulasi, peserta sudah mulai paham dengan m etode ujian menggunakan komputer. Ini juga sudah dilakukan simulasi hingga geladi bersih UNBK,” ungkapnya. (h/ddg)

PERTAHANKAN BUDAYA MINANG

MTsN 2 Solok Praktekkan Tradisi “Alek Makan Bajamba” AROSUKA, HALUAN — Ruang kelas IX MTsN 2 Solok mendadak berubah layaknya sebuah rumah yang menggelar sebuah perhelatan. Ruangan kelas yang biasanya penuh dengan kursi dan meja belajar, disulap menjadi ruangan dengan beralaskan tikar.

Sehelai kain seprah putih membentang memanjang dan melingkari ruangan kelas. Di atasnya, sudah ter-

www.harianhaluan.com

hidang pula makanan yang disajikan oleh para pelajar berpakaian layaknya ninik mamak dan bundo kandung.

Aktifitas ini merupakan bagian dari praktek mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) di madrasah itu. Di mana para pelajar diajarkan bagaimana mempraktekkan sebuah perhelatan sederhana melalui tradisi ”makan bajamba”, lengkap dengan aturan dan proses dari awal hidangan disiapkan hingga mengatur tamu duduk dan acara dimulai.

“Kita mengenalkan tradisi budaya yang ada di Minangkabau ini sejak dini kepada para pelajar, agar

mereka paham dan bisa mewarisinya kelak,” terang Eli Suharti, Guru Mata Pelajara Budaya Alam Minangkabau MTsN 2 Solok.

Eli Suharti mengatakan, agar nuansa Minangnya lebih kental para pelajar kelas IX juga memakai pakain Minang. Semisal pelajar lakilaki memakai Baju Taluak Balango lengkap dengan sarung disandangnya, sementara yang perempuan memakai baju kurung lengkap dengan kain pakaiannya.

Dalam praktek BAM ini, setiap kelasnya akan mendapatkan tema yang berbeda, mulai dari prosesi Maminang (meminang),

PARA pelajar MTsN 2 Solok terlihat mengenakan pakaian adat Minang dalam sebuah “Alek Makan Bajamba”, sebagai bagian dari praktek mata pelajaran BAM di madrasah itu.

YUTISWANDI

Batimbang Tando, Manjalang, Babako dan prosesi lainnya. Pelajar juga dikenalkan dengan arti dan makna

 Redaktur: Nasrizal

setiap tahapan tersebut.

Untuk “Makan Bajamba” ini, selain alek dan tamu yang diperankan pelajar, para guru dan pegawai di madrasah itu juga diundang sebagai tamunya, sehingga memang terkesan sebagai sebuah alek di Rumah Gadang.

Terhadap itu, Kepala MTsN 2 Solok, Marta Rinalson mengapresiasi inovasi dari guru-guru yang untuk penguatan materi, sekaligus mempertahan budaya lokal lewat acara yang dikemas menarik minat pelajar tersebut.

“Diharapkan ini menjadi suatu langkah dari MTsN 2 Solok untuk ikut mempertahankan tradisi Minang yang syarat makna untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok yang dihubungi terpisah turut menyampaikan apresiasinya atas program MTsN 2 Solok ini.

Karena, menurutnya, sudah saatnya “Madarsah Hebat, Madrasah Bermartabat” tidak hanya mengejar prestasi ilmiah semata, akan tetapi turut melestarikan budaya lokal Minangkabau sebagai pelestarian nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi muda.

“Semoga langkah MTsN 2 Solok melalui guru BAMnya ini diikuti oleh madrasah dan sekolah lainnya,” tutup Alizar. (h/ndi)  Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

9

DPRD SESALKAN PUNGLI

Kunjungan Wisata Bisa Turun PADANG, HALUAN — DPRD Kota Padang sesalkan masih banyaknya pungutan liar (pungli) dilokasi wisata. Jika hal tersebut tidak dibenahi akan merugikan Kota Padang.

“Pungli akan sebabkan berkurangnya pemasukan dari bidang pariwisata karena kunjungan berkurang.

Ditambah, infrastruktur yang minim di jalur daerah wisata,” ujar Anggota Ko-

misi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona, Jumat (23/ 3).

Dikatakan Gustin Pramona, seluruh pihak harus turut mengawasi dan menjaga, agar tidak terjadi lagi

praktik pungli di lokasi wisata.Hal-hal yang kerap menjadi ajang untuk pungli harus dibenahi, seperti infrastruktur buruk.

“Perbaikan infrastruktur ke lokasi wisata harus dibenahi, dan juga berikan edukasi pada masyarakat. Industri pariwisata harus menyiapkan masyarakat, agar siap dengan pariwisata itu sendiri seperti keramahtama-

han, kenyamanan, keamanan, dan keindahan,” ungkapnya. “ Kalau masyarakat tidak ramah untuk menyambut tamu, wisatawan besok-besok tidak akan datang lagi.

Padahal pengujung datang untuk menikmati, kemudian dipungut yang tidak jelas,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah agar mencegah praktik pung-

li yang terjadi di lokasilokasi wisata. Hal itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat sadar, wisatawan m embutuhkan keindahan, kenyamanan, dan kesantunan dari masyarakat lokal.

Jika praktik pungli berlanjut, target kunjungan wisatawan ke daerah tidak akan terpenuhi baik tingkat nasional maupun daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Muzni Zein mengatakan, maraknya aksi pungutan liar (pungli) di berbagai objek wisata di Kota Padang sangat meresahkan.

Aksi pungli ini banyak terjadi di berbagai lokasi wisata, seperti Pantai Air Manis, Pantai Padang, dan objek wisata lainnya.

“Banyaknya aksi pungli

yang bermunculan di lokasi wisata, berpotensi mencoreng citra Kota Padang,” ujarnya.

Ia minta Dinas pari wisata lebih sigap untuk mengatasi persoalan retribusi di lokasi wisata sehingga pungutan liar bisa diatasi. Apalagi, jika penarikan retribusi tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).(h/ade)

Dilecehkan, Mahasiswi Lapor Polisi PADANG, HALUAN— Salah seorang mahasiswi perguruan negeri Islam di Kota Padang, mendapat pelecahan seksual oleh lelaki yang dikenalnya melalui media sosial (medsos). Akibatnya, korban yang diketahui berinisial DS (23 tahun), mengalami trauma dan merasa malu.

Peristiwa yang menimpa korban itu terjadi di salah satu warung di kawasan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Selasa siang kemarin (20/3), pukul 13.00 WIB. Korban yang tidak terima dengan perlakukan pelaku, pada Kamis (22/3), mendatangi Polresta Padang untuk membuat laporan.

Laporan korban diterima sentral pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) unit dua Polresta Padang dengan nomor LP/743/K/III/ 2018. Dengan telah membuat laporan itu, korban berharap pelaku segera mungkin dapat ditangkap.

Informasi yang dihimpun Haluan, awal perkenalan korban dan pelaku dimulai dari aplikasi medsos WhatsAap dan kemudian menjalin kedekatan. Bahkan, pelaku dan korban sering berkomunikasi dengan melakukan chatting setiap saat.

Hingga akhirnya, pelaku ingin bertemu dan membuat janji untuk ketemuan bersama korban. Pelaku mengajak korban untuk ketemu di salah satu warung di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Korban yang tidak curiga dan menganggap lelaki yang dikenalnya bersikap baik ternyata jauh diluar dugaannya. Di lokasi pertemuan itulah pelaku malah berbuat tidak senonoh kepada korban.

Tubuh korban diraba-raba hingga korban merasa tidak senang dan malu. Meski korban telah menolak, namun pelaku tetap bersikeras dan memaksa korban agar tidak melawan.

Kabag Ops Polresta Padang, Kompol Ediwarman membenarkan adanya laporan pelecehan seksual yang dialami oleh salah seorang mahasiswi tersebut. Untuk selanjutnya, pihaknya akan melanjutkan ke unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) reskrim untuk dilakukan penyelidikan.

“Yang jelas laporan korban telah kita terima dan akan kita teruskan untuk dilakukan penyelidikan. Korban juga telah kita periksa, semoga segera mungkin kita dapat melacak keberadaan pelaku kemudian dilakukan penangkapan,” tegasnya. (h/mgrei).

www.harianhaluan.com

PALANTA DIGITAL—- Tampak warga Kota Padang yang menggunakan fasilitas wifi id di halaman Kantor Telkom, kemarin. Pesatnya perkembangan di bidang IT semakin di butuhkan oleh masyarakat dan salah satunya fasilitas yang di sediakan Telkomsel adalah menyediakan tempat untuk akses internet gratis yaitu Palanta Digital. IRHAM

SUDAH DIBATASI PERDA

Penjualan Miras Masih Bebas PADANG, HALUAN — Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur mengunjungi DPRD Kota Padang, belajar tentang Peraturan Daerah (Perda) Minuman Beralkohol.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Gufron Ridloi dan diterima Sekwan DPRD Kota Padang Syahrul, Jumat (23/3).

Sejak 16 April 2015, minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) dilarang dijual pada minimarket-minimarket di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menur utnya , p e n g a wa s a n peredaran miras di

Kota Padang sudah dilakukan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2012, tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

Dengan Perwako, pembentukan badan pengawas juga sudah dilakukan.

“Badan Pengawas yang terbentuk, sudah melakukan pengawasan ke beberapa mal dan hotel, serta berkoordinasi dengan pihak provinsi supaya lebih memaksimalkan pengawasan dan pengendalian dari minuman beralkohol,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan intensif ini menjadi gerakan untuk pelarangan miras dijual di ritel, apalagi di warung - warung biasa sehingga gerakan ini menjadi suatu bentuk implementasi dari Permendag tersebut secara intensif dan masif.

Kemudian untuk tindak

lanjut dari Permendag Nomor 6 tahun 2015, perlu penyesuaian karena mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol 5 persen di ritel atau minimarket.

“Perda yang sudah dikeluarkan 2012 akan menyesuaikan dengan Permendag yang baru ini, sehingga apa yang menjadi ketentuan darinya dapat terakomodir,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan masih tahapan sosialisasi sambil memberikan waktu 3 bulan kepada minimart dan distributor untuk membersihkan stok - stok yang ada. Setelah itu, akan dilakukan penindakan bagi pihak - pihak yang melanggar. ”Kami sudah surati toko toko, minimarket, mal dan hotel agar mengindahkan peraturan yang sudah dikeluarkan pe-

ROMBONGAN Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo diterima Sekwan DPRD Kota Padang Syahrul, Jumat (23/3). ADE BUDI

merintah. Setelah itu jika masih melanggar, akan diberikan tindakan,” ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan berkewajiban melindungi konsumen, yaitu menjaga keamanan dan kesehatan konsumen.

Sedangkan penjualan miras saat ini dinilai terlampau bebas, sehingga menimbulkan kekhawatiran terciderainya hak konsumen karena pemerintah tidak menjalankan kewajiban

 Redaktur: Afrianita

sesuai amanat undang - undang.

“Sebelumnya, peraturan membatasi penjualan minuman beralkohohol sampai 5 persen dan minuman beralkohol tidak boleh dibeli dibawah umur 21 tahun. Tapi banyak yang melanggar,” ujarnya.

Oleh karena itu, aturan baru daripada cuma 5 persen lemah, lebih baik ditiadakan sekalian di sektor minimarket.(h/ade)

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

Pjs. Wako Ajak Sukseskan Pilkada PADANG, HALUAN—Pjs Walikota Padang Alwis mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada Padang dan menggunakan hak suaranya pada Juni 2018 yang akan datang.

Bulan Bakti Dasawisma Dicanangkan PADANG, HALUAN — Bulan Bakti Kelompok Dasawisma di tingkat Kota Padang tahun 2018 resmi dicanangkan, kemarin di halaman Kantor Kecamatan Padang Utara.

Pjs Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Afrizal Khaidir mencanangkan kegiatan yang diikuti para kader TPPKK dari 11 kecamatan dan Kelompok Dasawisma tingkat kelurahan se-Kota Padang itu.

Afrizal menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik kegiatan ini dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui penguatan Kelompok Dasawisma di Kota Padang.

“Sebagaimana Bulan Bakti Kelompok Dasawisma salah satu terobosan dan upaya TP-PKK Kota Padang untuk percepatan pelaksanaan 10 program pokok PKK,” ungkapnya.

Menurut Afrizal, keberadaan gerakan PKK dengan 10 program pokoknya sudah dirasakan manfaaatnya oleh masyarakat, selaku mitra pemerintah dalam usaha mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara, dalam menjalankan program PKK tersebut, Dasawisma merupakan salah satu pelaksana dalam menggerakan program PKK tingkat paling bawah (tingkat kelurahan), dan dapat menyentuh kepada masyarakat dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dengan dicanangkannya Bulan Bhakti Dasawisma tingkat Kota Padang tahun 2018, Afrizal berharap Kelompok Dasawisma di Kota Padang dapat meningkatkan semangat gotong-royong dari para anggota Kelompok Dasawisma.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Ny. Erlinda Alwis menjelaskan Kelompok Dasawisma merupakan salah satu wahana peran serta masyarakat dalam menggiatkan kegiatan PKK. (h/isr)

JALAN BERLUBANG — Pengendara melewati Jalan berlubang di Maransi, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang Jumat (23/3). Jalan tersebut sudah mengalami kerusakan sejak tahun lalu, jika terjadi hujan maka jalan itu digenangi air hingga membahayakan pengendara. IRHAM

Wagub : Sungai di Padang Tercemar PADANG, HALUAN — Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan bahwa sungai di Kota Padang sudah tercemar.

Hal itu bisa dilihat dari hulu hingga ke hilir sungai airnya sudah kotor dan sampah di muara sungai juga menumpuk.

“Mayoritas kondisi sungai di Sumbar sudah bagus. Meskipun juga terdapat beberapa sungai yang sudah tercemar misalnya di Kota Padang,” ujar Nasrul Abit usai peringatan hari air dunia 2018, Kamis (22/3).

Tentunya, hal ini disebutkan Nasrul Abit memerlukan perhatian seluruh lapisan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Karena air merupakan sumber kehidupan. Terutama air yang ada di sungai.

“Diperlukan kepedulian dalam melestarikan alam sebagai sebuah solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan air baik itu banjir, kekeringan maupun kelestarian alam di hulu sungai,” jelasnya di Kantor BWSS V di Jalan Khatib Sulaiman.

Di hari peringatan Hari Air Dunia itu, Nasrul Abit mengimbau masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan untuk menjaga sumber-sumber air, sehingga tidak tercemar.

“Diharapkan dengan dapat menjaga kondisi air, sehingga masyarakat tidak mengalami kekeringan ketika musim kemarau dan tidak kebanjiran ketika musim hujan,”sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota

Padang Al Amin mengatakan bahwa kondisi sungai di Kota Padang masih baik. Dari lima sungai besar yang ada di Kota Padang, hanya di muara yang mengalami pencemaran. Diakibatkan pengguna kapal yang membuang oli ke muara. Kemudian sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai.

“Tidak ada sungai kita yang tercemar dalam kategori berat,”ujar Al Amin.

Al Amin memastikan kondisi di hulu sungai Kota P adang belum ada yang tercemar. Seperti di Lubuk Minturun, dan arah ke Lubuk Kilangan.

“Sungai-sungai kita masih dalam kondisi yang bagus, “katanya. (h/mg-mel)

CDC UBH ADAKAN BURSA KERJA

43 Perusahaan Diserbu Ribuan Pelamar

RIBUAN pelamar mendatangi bursa kerja yang diadakan CDC UBH selama dua hari 21-22 Maret di Aula Kampus Proklamator III Jl. Gajah Mada Padang. UBH.IST

PADANG, HALUAN —Career Development Center (CDC) Universitas Bung Hatta kembali menyelenggarakan Job Fair yang bertajuk “Let Networking Light Up Your Career Path.

Kegiatan bertempat di Aula Kampus Proklamator III UBH Jl. Gajah Mada Pa-

www.harianhaluan.com

dang yang berlangsung selama dua hari dari 21-22 Maret 2018 mulai dari jam 09.00 hingga 17.00 WIB. Ketua Pelaksana UBH Career Job Fair 2018 Iman Satria, ST, MT pada Haluan, kemarin menyampaikan job fair ini menjadi salah satu program kerja dari CDC UBH

untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa dan mendekatkan lulusan dengan stakeholders yang sedang membuka lowongan pekerjaan.

“Job fair ini diselenggarakan tiap satu tahun sekali menjelang kegiatan wisuda di UBH. Tahun ini CDC UBH bekerja sama dengan Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Padang.

Sebanyak 43 perusahaan yang berpartisipasi baik BUMN dan Swasta. Dengan demikan dapat lebih mendekatkan lagi antara perguruan tinggi dan stakeholders yang sangat dibutuhkan di era globalisasi ini,” imbuh dosen Teknik Mesin UBH ini.

Dalam kegiatan job fair ini juga mahasiswa dilibatkan dan tampil untuk mengisi acara. Hal ini juga untuk melatih soft skillsnya

dan belajar berwirausha sehingga dapat menjadi bekal ketika telah tamat kuliah nantinya. Job fair ini memberi peluang karir bagi para pencari kerja yang pesertanya tidak hanya di lingkungan UBH saja, tapi untuk masyarakat umum juga.

Sementara itu, Presiden IMA Capter Padang Darmawi mengapresiasi kegiatan job fair CDC UBH, karena dapat membantu juga melaksanakan visi IMA untuk bidang pendidikan. Dengan kegiatan job fair ini dapat terus memperkuat kerja sama antar IMA dan UBH. Kemudian Rektor UBH Prof.Dr. Azwar Ananda, MA saat membuka acara ini sangat mengapresiasi kegiatan job fair CDC UBH ini, karena sangat penting untuk perkembangan universitas dalam mengingkatkan kualitas lulusan agar dapat cepat diserap oleh dunia

kerja serta untuk mempersingkat waktu tunggu lulusan.

“Tentunya hal ini akan berdampat bagi peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Job fair ini juga momentum yang bagus untuk terus memperluas jangkauan Universitas Bung Hatta. Kemudian untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi dan mendekatkan dengan mitra kerja UBH,” sebutnya.

Selain kegiatan job fair juga ada UBH Integrated Career Fair Days 2018 akan diadakan Sharing Session With CEO bersama CEO BNI Wilayah Sumbar, Riau, Kepri dan GM PLN Wilayah Sumbar dengan tema Let Networking Light Up Your Career Path di Aula Kampus Proklamator II UBH pada 22 Maret jam 10.00-12.00 WIB. (h/ita)

“Kebanyakan masyarakat selama ini tidak peduli dengan Pilkada dan tidak ingin terlibat dalam proses tersebut dengan berbagai alasan. Padahal Pilkada dan menggunakan hak suara akan menentukan nasib kita bersama ke depannya, “ ungkap Alwis, Jumat (23/3).

Menurutnya, pemikiran seperti itu harus diubah dan untuk mengubahnya menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu ukuran suksesnya Pilkada adalah partisipasi pemilih, dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya.

“Ukuran sukses Pilkada meningkatnya partisipasi pemilih. Masyarakat perlu diberikan edukasi, arti pentingnya memilih sehingga pesta ini benar benar dirasakan dan melahirkan pemimpin yang kompeten ke depannya,” jelas Alwis saat ditemui diruang kerjanya.

Untuk itu, Pemkot Padang bersama jajaran telah membuat jadwal khusus kunjungan ke kecamatan yang ada dalam mensosialisakan dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memilih

dan memberikan hak suara dalam Pilkada yang akan digelar.

“Kami bersama OPD atau kedinasan yang berkaitan dengan Pilkada telah membuat jadwal kunjungan ke kecamatan dalam rangka sosialisasi dan edukasi serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada nantinya,” ujar Alwis.

Tidak hanya itu, pemkot Padang juga memberikan pemahaman pada masyarakat agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat dalam pemilihan Walikota.

“Tim Sukses (Timses) pasangan calon juga harus sportif dalam mendukung calon, serta mentaati aturan yang berlaku. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik dalam mengusung atau mendukung salah satu calon,” tegasnya.

Menurutnya, Kota Padang membutuhkan pemimpin yang betul betul punya visi dan misi membangun, sebab dari beberapa bulan di pimpinannya ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan, seperti persoalan banjir, pariwisata dan masih banyak lagi persoalan lain. (h/rin)

ASISTEN Administrasi Pemko Padang Didi Aryadi, saat membuka “Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Padang Tahun 2018” di Hotel Grand Inna Muara Padang, kemarin. IST

ASN Agen Perubahan Reformasi Birokrasi PADANG, HALUAN — Sebanyak 97 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang mengikuti “Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Padang Tahun 2018” di Hotel Grand Inna Muara Padang, kemarin.

Asisten Administrasi Pemko Padang Didi Aryadi, saat membuka workshop tersebut mengatakan, salah satu agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang pada area manajemen perubahan yaitu pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi secara formal di Pemerintahan Kota Padang.

Sebagai Agent Of Change, ASN di Pemerintah Kota Padang harus mampu memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat. “Tugas kita melayani, dan berikanlah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,” ungkap Didi.

Didi berharap, workshop tersebut hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memperoleh bekal untuk mendukung Pemerintah Kota Padang da-

 Redaktur: Afrianita

lam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien serta birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota, Sandra mengatakan, workshop ini dalam rangka memberikan pembekalan bagi ASN yang telah terseleksi sesuai kriteria menjadi agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemko Padang.

Dengan tujuan, Agen Perubahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, dan sebagai mediator dalam melaksanakan birokrasi pemerintah.

Workshop Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemko Padang yang digelar selama dua hari tersebut menghadirkan pembicara Widyaiswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Imam Iskandar dan Aryo Santiko. (h/ita)

 Layouter: Syamsul Hidayat

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

11

Indahnya Alam Sumbar Kiriman :

ECHA POETRA, PADANG

Saya kagum dengan keindahan pedalaman Sumatera Barat, kehangatan rakyatnya dan kemajuan proyek eco awareness kami benar-benar memberi saya harapan untuk seorang pembersih Indonesia.

Dengan sedikit plastik di dalamnya indah pemandangan, lebih kesadaran untuk sifat berharga mereka dan lebih budaya pertukaran sehingga kita semua bisa belajar dari satu sama lain.

@Eskyvisions @Mmcproduction @Ciexardiles @ Adeenn2f @ade_ramadiansyah @rio.novianda @yudhi_fernandes @ Auto2000khatibsulaiman dan saya sedang bepergian melalui tempat-tempat di Sumatera Barat, menjelajahi

potensi wisata eco dan menangkap keindahan lanskap dan orang-orang di film.

Selama perjalanan kami, kami menemukan tempattempat yang indah, tapi sayangnya banyak yang masih dengan masalah plastik besar. Ini adalah ketika kami

memutuskan untuk meluncurkan proyek untuk rakyat.

Sebuah proyek yang berbicara bahasa mereka dan berbicara dengan hati mereka. Kami tidak ingin hanya mengeluh tentang masalah, kami ingin memberi mereka inspirasi dan mendukung

Pesona Janjang Saribu Kiriman :

mereka menjadi lebih menarik untuk eco tourism.

Terima kasih @werioliviaa yang cantik untuk menunjukkan saya sekitar di desa anda yang indah - dan menjadi duta lokal pertama dari #dadahplastik (Indonesia untuk “bye bye plastik”). ***

Pengajian BKMT di Lubuk Begalung

Erison, Bukittinggi

Janjang Saribu di Ngarai Sianok, Bukittinggi, merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

Menaiki jenjang di kawasan Ngarai Sianok ini sambil menghirup segarnya udara pegunungan dan menikmati keindahan alam sekitarnya, membuat pengunjung yang datang menjadi kembali segar setelah pulang. ***

Kiriman : Triana, Padang

Uniknya Kampung Wae Rebo Kiriman : Filan

Musala Ikhwanul Muslimin yang terletak di kaki bukit Batang Kajai kel Gates Alhamdulillah, penuh sesak dengan jamaah BKMT se Kecamatan Lubuk Begalung. Dan yang terbanyak adalah dari Permata BKMT kel Batuang Taba .

Dihadiri Ketua BKMT kota Padang Prof DR.Ir. Nurhayati Hakim dan sekaligus didaulat memberikan penga-

jian t entang pentingnya salat yang khusyuk untuk menjaga tindak tanduk dari perbuatan keji dan mungkar.

Hadir juga Pengurus musala, Babinmas. dan beberapa tokoh masyarakat, pada Rabu 22 Maret 2018. Jazakumullah khairan katsiran bu Nurhajati Hakim Hakim Netty Suryati Latifah Hanum dan bapak. ibu jamaah, se kecamatan Lubuk Begalung. ***

Travel, NTT

Wae rebo adalah sebuah kampung tradisional yang letaknya di kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, di pedalaman Flores.

Kampung ini dapat di tempuh dengan start perjalanan udara dari Bandara Ngurah Rai Denpasar menuju Bandara Labuan Bajo, yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya Anda harus menempuh perjalanan darat selama 4 jam menuju Kota Ruteng, sebuah kota kecil di Kabupaten Manggarai Tengah. Selama perjalanan Anda dapat menikmati sawah yang berbentuk sarang

www.harianhaluan.com

mereka dengan ide dan dorongan. Untuk Anti-Plastik (dan anti sampah) Revolusi dari bawah. Kami beruntung memiliki dukungan para pejabat di daerah yang benarbenar berharap mereka dapat membantu membersihkan tempat mereka, sehingga

laba-laba di Lembor atau Cancar. setelah itu perjalanan dapat dilanjutkan menuju Desa Denge yang merupakan desa terakhir sebelum trakking selama empat jam menuju Wae Rebo.

Kampung ini sangat terpencil dan berada di puncak gunung.Dengan rumah berbentuk kerucut yang merupakan rumah asli orang Manggarai yang masih ada sampai sekarang.

Kampung Wae Rebo juga merupakan kampung bersejarah di Manggarai itu terbukti dari adanya mitos yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan Wae Rebo juga merupakan situs

warisan budaya dunia yang ditetapkan UNESCO. Letaknya yang berada di tengah-tengah hutan sehingga menambah daya tarik para wisatawan untuk berada di tempat ini.

Keindahan dan keunikan kampung waerebo telah dikenal seluruh dunia,maka kami pun menyediakan alternatif buat teman teman yang ingin berwisata ke waerebo dengan budget yang terjangkau. paket wisata waerebo 3 hari 2 malam yang kami tawarkan diadakan setiap weekend dari hari Jumat sampai hari Minggu dan berlaku mulai dari tanggal 30 Maret 2018. ***

 Redaktur: Atviarni

 Layouter: Rahmi

12

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Elpito Junaidi Calonkan Diri sebagai Wali Nagari LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Guguak VIII Koto merupakan salah satu dari sembilan nagari di Limapuluh Kota yang akan menyelenggaran pemilihan wali nagari pada 25 Maret. Hingga kini, sudah lima tokoh terbaik di daerah setempat siap bertarung untuk merebutkan posisi orang nomor satu di nagari berpenduduk sekitar 13 ribu jiwa itu.

Dari lima calon wali nagari, Elpito Junaidi adalah salah satunya.

Namanya menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat di bagian utara Limapuluh ELPITO JUNAIDI Kota.

Elpito Junaidi merupakan putra asli Nagari Guguak VIII Koto, persisnya di Jorong Balai Tolang. Bapak empat anak itu merupakan pengusaha dan peternak sapi di berbagai tempat di seputaran Limapuluh Kota. Ia memercayakan pengembangbiakan sapinya kepada masyarakat.

Sudah banyak sapi yang dipelihara dan diperanakpinakan, terutama dalam membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Elpito juga menjabat sebagai Ketua Program Inovasi Desa (PID) Kecamatan Guguak. Ia selalu berbaur dengan masyarakat dalam memberikan inovasi-inovasi kepada warganya. Hal itu membuatnya bukan orang asing lagi bagi masyarakat Guguak VIII Koto atau di Kecamatan Guguak, serta di Limapuluh Kota.

Pria yang bergelar Datuak Rajo Imbang itu, kini tertarik untuk mengabdi langsung di nagari sekaligus menjawab keinginan masyarakat untuk perubahan nagari yang lebih baik.

“Sederhana saja, saya maju sebagai calon wali nagari unt uk m enjawab keinginan masyarakat akan perubahan. Ini juga adalah tantangan saya secara pribadi demi kemajuan nagari. Untuk mengabdi dan membangun nagari, saya harus ikut serta sebagai pengambil kebijakan, salah satunya sebagai wali nagari,” ujar Elpito Junaidi beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, nagari merupakan bentuk sistem kekerabatan dan pemerintahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang beradat di Minangkabau. Di nagari terdapat jorong-jorong. Ia berencana memanfaatkan dan mengelola potensi tiap jorong dengan baik, baik potensi olahraga, pertanian, pariwisata, maupun budaya. “saya ingin memberdayakan serta mencarikan solusi bagi anak muda kreatif untuk dapat berkembang juga merupakan kewajiban.

Selain itu, sinergitas ranah dan rantau terbukti berdampak baik. Hal itu perlu dibangun dan dijaga,” tuturnya.

Gambaran secara umum, Guguak VIII Koto merupakan nagari terluas kedua di Kecamatan Guguak setelah Nagari Kubang.

Guguak VIII Koto memiliki delapan jorong, yakni Guguak, Tiakar, Kubang Tungkek, Kuranji, Balai Talang, Ketinggian, Balai Mansiro, dan Pincuran Betung. Nagari tersebut dibelah oleh Jalan Tan Malaka di Kecamatan Guguak. (h/ddg)

TERTANGKAP RAZIA — Tim gabungan mengamankan 10 remaja dalam razia gabungan Jumat (23/3) dini hari. Dari 10 rejama itu, 3 orang di antaranya positif mengonsumsi narkoba. IST

Razia Gabungan, Tiga Remaja Tertangkap Positif Narkoba PAYAKUMBUH, HALUAN — Tim Gabungan Penegak Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bahaya Narkoba yang terdiri dari Satpol PP Kota Payakumbuh, Satnarkoba Polresta Payakumbuh, BNNK Payakumbuh dan Sub Denpom Payakumbuh kembali menggelar razia dengan menyisir jalan utama di Kota Payakumbuh, Jumat (23/03) dini hari. Hasilnya, dari 10 remaja yang diamankan, 3 orang di antaranya positif narkoba.

“Kami sengaja melakukan razia rutin tadi malam dalam rangka mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba,

utamanya pada generasi muda,” ujar Kasat Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Devitra, di Kantor Balaikota

bekas Lapangan Poliko, Jumat (23/3).

Ia mengutarakan, dalam razia itu, tim mengamankan 10 remaja di di depan Rumah Dinas Ketua DPRD Payakumbuh, Kelurahan Parik Muko Aia, dan kawasan Ngalau Kelurahan Pakan Sinayan.

“Setelah dites urin, tiga orang positif mengonsumsi narkoba dan sudah kami serahkan penanganan lanjutannya kepada BNNK Payakumbuh. Sementara itu, sisanya kita bolehkan pulang dengan syarat dijemput oleh orang tua masingmasing,” tutur Devitra.

Mantan Kabag Kesra Payakumbuh

itu mengatakan, razia gabungan akan terus diadakan untuk mencegah berkembangnya peredaran narkoba di Kota Payakumbuh.

“Ketika razia, jika ada aktivitas kumpul-kumpul lewat tengah malam, kami akan datangi, apalagi jika ada indikasi pemakaian narkoba, semua orang di sana akan diamankan dan dilakukan tes urin. Jika terbukti positif memakai narkoba, mereka akan diserahkan ke BNNK. Bagi yang negative, kami nasihati dan dibolehkan pulang,” ucapnya. (mg-ari)

Harga Gambir di Payakumbuh Kembali Anjlok LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Ketua Forum Peduli Nagari Luak Limopuluah, Yudilfan Habib, Jumat (23/3), mengatakan, Pemkab Limapuluh Kota tidak memiliki standar harga gambir karena harga komoditas itu ditentukan para pedagang importir. Karena itu, tidak ada

kepastian harga gambir di pasaran.

Yudilfan mengutarakan, ketika harga tinggi, petani gambir menangguk keuntungan besar, sedangkan ketika harga turun, mereka bisa tidak punya pendapatan. Untuk itu, ia meminta semua pihak t erkait mencarikan solusi atas masalah tersebut supaya harga gambir ini tidak naik turun yang terkadang anjlok sehingga petani patah semangat mengurus kebun gambir.

Wali Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Ridwan, mengatakan, harga

gambir pekan sebelumnya yang sempat mencapai Rp40 ribu per kg, pada pekan ini turun menjadi Rp35ribu per kg.

“Sejak beberapa bulan terakhir harga gambir secara bertahap terus turun. Tahun lalu sempat mencapai angka tertinggi Rp100 ribu per kg sehingga pendapatan masyarakat di nagari penghasil gambir meningkat, bahkan bisa melebihi pendapatan pejabat PNS,” tuturnya.

Menurut Ridwan, masyarakat petani gambir pada umumnya sudah mempertahankan mutu gambir dengan tidak mencampurnya dengan bahan lain. Artinya, gambir yang dihasilkan petani mayoritas gambir asli. Namun, harga

tersebut belum maksimal karena yang dijual nadalah gambir asli.

Menurutnya, saat ini, petani gambir seharusnya lebih didorong lagi untuk memproduksi komoditas yang mengandung zat katekin itu dengan mutu terbaik. Ia mengatakan, mungkin saja para petani masih menggunakan pengolahan dengan cara tradisional, yang mungkin menjadi salah satu penyebab turun naiknya harga gambir.

“Kondisi itu menimbulkan tidak adanya kepastian harga sehingga cenderung fluktuatif setiap pekan. Sebagai pemerintahan nagari Manggilang, kami sudah menghimbau petani gambir tidak mencapur gambirnya dengan bahan lain.

Itupun sudah diikuti masyarakat, namun harga jual gambir tidak menentu, terkadang naik dan turun,” tuturnya.

Sebelumnya, pada seminar bertema “Sinergi Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekspor Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional”, yang diadakan oleh Bank Indonesia Wilayah Sumatra Barat di Padang, Kamis (23/3), Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengatakan, pemerintah tidak bisa mengintervensi harga komoditas ekspor, seperti minyak sawit mentah, karet, dan gambir karena harganya ditentukan oleh pasaran atau importir di negera tujuan ekspor komoditas itu. (h/ zkf)

TP PKK Binjai Studi Banding ke Payakumbuh PAYA KU M B U H , HALUAN — Tim Penggerak PKK Payakumbuh dikunjungi TP PKK Binjai, Sumatera Utara. Rombongan yang datang untuk studi banding tersebut diterima oleh Ketua TP PKK Kota Payakumbuh, Henny Riza Falepi, dan Ketua GOW, Magdalena Erwin Yunaz, di Aula Kantor PKK Payakumbuh, Jumat (23/3).

Ketua TP PKK Binjai, Lisa Andriani Lubis Idaham, mengutarakan, pihaknya sengaja melakukan studi banding ke Kota Payakumbuh karena TP PKK Kota Payakumbuh telah banyak meraih prestasi pada tingkat nasional.

“Kami baca dan dengar PKK Payakumbuh meraih banyak penghargaan pada tingkat nasional, termasuk penghargaan sistem informasi manajemen (SIM) PKK. Ka-

BPKB Motor Yamaha Vixio Th 2015 a/n RIKO. Hilang antara Sungai Rumbai - Sitiung V. Bagi yang menemukan mohon antar ke pos polisi terdekat.

STNK BA 4109 FR a/n Asnimar. Hilang antara Kayu Tanam menuju Sicincin. Bagi yang menemukan mohon antar ke pos polisi terdekat.

www.harianhaluan.com

KETUA TP PKK Payakumbuh, Henny Yusnita, menyampaikan penerapan SIM PKK di Payakumbuh kepada TP PKK Kota Binjai di Aula Kantor PKK Payakumbuh, Kelurahan Sawahpadang Aurkuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Jumat (23/3). IST

rena itu, kami ingin belajar tentang SIM PKK ke Payakumbuh,” ujar Lisa yang didampingi oleh Wakil Ketua TP PKK Binjai, Nani Susilawati Timbas; Kepala Dinas BP4M, Medi Yusri; serta semua pengurus TP PKK Binjai.

Terkait dengan SIM PKK, Lisa mengatakan, hal tersebut merupakan ciri dari pengelolaan PKK yang sudah maju karena sudah memanfaatkan kemajuan dunia teknologi dan informatika.

“Kota Binjai sedang berusaha menerapkan konsep

smart city, termasuk para ibuibu dan anggota keluarganya juga harus dicerdaskan juga melalui PKK. Ibu yang cerdas akan bisa membantu mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Payakumbuh, Henny Yusnita, menyambut baik kedatangan rombongan studi banding dari TP PKK Kota Binjai.

“Dalam hal penerapan SIM PKK, pada tahun 2016, kami memang meraih penghargaan Pataka Madya II bidang Administrasi PKK, kita juga

 Redaktur: Holy Adib

peraih Pataka Madya II bidang KB Kes 2017,” ucapnya.

Henny mengatakan, karena merupakan dosen bidang IT di ITB, ia punya tanggung jawab moral menghadirkan SIM PKK yang berbasis IT pada seluruh kelurahan di Payakumbuh.

“Jika semua kelurahan sudah menerapkan SIM PKK berbasis IT dengan ketersediaan data yang lengkap, maka banyak kemudahan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, meskipun PKK Payakumbuh telah meraih banyak prestasi, Henny mengakui masih banyak yang perlu dibenahi dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera. TP PKK Payakumbuh terus menyempurnakan penerapan SIM PKK di semua PKK kelurahan di daerah.

Kegiatan studi banding diakhiri dengan pertukaran cendera mata d ari kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kelurahan Tiakar sebagai peraih Pakati Madya II Bidang Administrasi PKK dan Kelurahan Payobasung sebagai peraih Pataka Madya II Bidang KB Kes tingkat nasional. (h/mg-ari)  Layouter: Luther

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

75 Keltan Agam Terima Bantuan Bibit Kedelai AGAM, HALUAN — Petani Agam akan segera menanam kedelai pada lahan seluas 500 hektare pada tahun 2018 ini menggunakan bibit dan sarana produksi (Saprodi) pendukung bantuan pemerintah. Untuk itu, 75 Kelompok Tani (Keltan) yang tersebar di kecamatan yang ada telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) sebagai penerima manfaat pengembangan kedelai.

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Arief Restu di kantornya kemarin, target penanaman kedelai tahun 2018 seluas 3.200 hektare, namun dibagi dua tahap, yakni tahap pertama yang segera dilakukan baru seluas 500 hektare.

“Petani mendapatkan bantuan untuk pembelian benih dan saprodi pendukung, seperti pupuk. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dana stimulus dapat digunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya,” ujar Arief.

Dikatakannya, program pengembangan kedelai merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian RI, untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri sebagai bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe, panganan bergizi, sumber protein nabati bagi masyarakat.

Kondisi tanah dan iklim Kabupaten Agam, cocok untuk pengembangan kedelai, sehingga dapat menambah usaha tani masyarakat. Lagi pula, tanaman kedelai tidak memerlukan pasokan air banyak dan tetap, seperti halnya tanaman padi di sawah. (h/ks)

BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi mengupayakan seluruh informasi publik yang dibutuhkan masyarakat dapat dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Sebab, keterbukaan informasi publik adalah salah satu kunci menjadikan Bukittinggi sebagai Smart City.

BIMTEK PLID — Wakil Walikota Irwandi memimpin kegiatan Bimtek Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi (PLID) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bukittinggi di balaikota, Kamis (22/3). GATOT

tinggi, Sustinna mengatakan, kegiatan konseling merupakan suatu bentuk pembinaan BKPSDM Bukittinggi terhadap ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi yang akan menjalani biduk rumah tangga. Konseling untuk ASN ini sesuai dengan surat edaran walikota, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN, pekerja harian dan pekerja kontrak di lingkungan Pemko Bukittinggi.

“Konseling yang dilakukan kepada ASN tidak

saja berdasarkan surat edaran walikota, tapi juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990. PNS yang akan melangsungkan perkawinan pertama, kedua dan seterusnya wajib mengikuti konseling pra nikah dengan mengirimkan surat mengikuti konseling pra nikah sekurang–kurangnya satu bulan sebelum tanggal pernikahan yang ditetapkan,” kata Sustinna, kemarin.

Menurutnya, keharmo-

nisan rumah tangga seorang aparatur akan sangat penting dalam mendukung produktivitas aparatur. Sebaliknya, jika kondisi rumah tangga yang tidak sehat dan sering terjadi konf lik dapat dipastikan akan mengganggu ketenangan pegawai dalam bekerja.

“Kedudukan seorang ASN bagaikan dua sisi mata uang.

Di samping sebagai individu, anggota masyarakat dalam membina rumah tangga, juga sebagai pegawai negeri yang

berada dalam kedudukannya sebagai aparatur negara,” terang Sustinna.

Ia menambahkan, sebelumnya Senin (19/3), empat pasang ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi melaksanakan konseling pra nikah diruangan konseling BKPSDM. Empat pasang ASN yang melakukan konseling itu berasal dari dinas bepelitbang, dinas kominfo, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta dinas satpol PP. (h/tot)

dibanggakan, karena ini merupakan imbal balik dari pengabdian dan prestasi kerja setiap tahun, serta memberikan penyadaran bagaimana seharusnya kinerja seorang ASN dalam mengemban tugas jangan sampai pangkat naik, tapi kinerja dan kelakuan masih belum bisa diharapkan sebagaimana mestinya.

“Jumlah ASN Agam saat

ini enam ribu orang lebih.

Untuk kenaikan pangkat dan urusan kepegawaian lainnya dilayani dengan pelayanan prima pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agam,” ujarnya.

Acara penyerahan pangkat ASN tersebut ikut dihadiri Kepala BKPSDM Fauzir, dan para kepala OPD lainnya. (h/ks)

448 ASN Agam Naik Pangkat AGAM, HALUAN — Sebanyak 448 pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Agam naik pangkat pada priode April 2018. Surat Keputusan (SK) mereka diserahkan Bupati Agam, Indra Catri di GOR Rang Agam Lubuk Basung, Kamis (22/3).

ASN yang naik pangkat tersebut, di antaranya tenaga pendi dik s ebanyak

136 orang, tenaga kesehatan 86 orang dan tenaga teknis lainnya sebanyak 226 orang.

Pada acara penyerahan kenaikan pangkat, Bupati Agam mengimbau seluruh ASN melaksanakan tugas sebaik-baiknya, kreatif, inovatif dan responsif, menjadi tauladan dalam m ensukseskan program Gerakan Nagari Madani.

“Salah satu program Gerakan Nagari Madani yang harus digairahkan dan disukseskan kembali ke masjid.

Selanjutnya tahun 2018 ini adalah tahun Agam Peduli, mari kita tingkatkan kepedulian kita di semua lini kegiatan di Kabupaten Agam,” kata bupati.

Dikatakan bupati, bagi ASN kenaikan pangkat merupakan suatu yang patut

NAGARI BUKIK BATABUAH

Berikan Pelatihan Adat dan Bundo Kanduang BUKITTINGGI, HALUAN — Pemerintah Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, memberikan pelatihan bundo kanduang seNagari Bukik Batabuah, Rabu (21/2). Kegiatan pelatihan tersebut digelar di Gedung Serbaguna Kubu

www.harianhaluan.com

13

Irwandi: Informasi Publik Harus Dilakukan Secara Terbuka

BKPSDM Berikan Konseling Pra Nikah Bagi ASN BUKITTINGGI, HALUAN — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi berupaya memberikan perhatian kepada seluruh ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi. Perhatian itu tidak hanya menilai d an mengantisipasi pegawai yang bermasalah, namun juga memberikan konseling pra nikah bagi pegawai ASN yang akan melangsungkan pernikahan.

Kepala BKPSDM Bukit-

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

Apa, Nagari Bukik Batabuah.

Wali Nagari Bukik Batabuah, Masdiwar mengatakan, pelatihan bundo kanduang yang dilaksanakan mengangkat tema “Adat Salingka Nagari dan Bundo Kanduang”. Pelatihan diikuti oleh 40 bundo kanduang yang mewakili empat jorong yang ada di Nagari Bukik Batabuah, seperti Jorong Batabuah Koto Baru, Jorong Gobah, Jorong Batang Silasiah dan Jorong Kubang Duo Koto Panjang.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab dengan menghadirkan dua pemateri. Untuk materi adat salingka nagari disampaikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) M Is Dt Marajo, sementara materi tentang bundo kanduang disampaikan oleh M Khatib Marajo dan wali nagari.

Pelatihan b undo kandu ang dengan tema ad at salingka nagari ini, ujar Masdiwar, bertujuan untuk mendalami dan memberikan penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM) bundo kanduang yang ada di Nagari Bukik Batabuah. Hal ni mengingat, bundo kanduang memiliki peran yang sangat sentral, terutama bagi kalangan generasi muda dan lingkungannya.

“Bak kato papatah, Bundo kanduang di Minangkabau, Limpapeh rumah nan gadang, Pusek jalo kumpalan

tali, Umbun puruak pagangan kunci, Sumarak dalam nagari, Jadi hiasan dalam kampuang, Nan gadang basa batuah,” kata Masdiwar.

Diakuinya, keberadaan dan peranan bundo kanduang sangat besar dalam melestarikan dan mewarisi nilainilai adat dan budaya Minangkabau. Karena dalam adat dan budaya Minangkabau, bundo kanduang memiliki sifat-sifat teladan dan senantiasa memberikan contoh yang baik bagi kalangan anak-anak dan masyarakat di lingkungannya.

“Sifat kepemimpinan bundo kanduang itu, yakni bersifat benar, bersifat cadiak (tau jo pandai), fasih dan orator, bersifat malu dan bersifat jujur. Oleh sebab itu, di tengah kemajuan zaman dewasa ini, peran bundo kanduang memang sangat dibutuhkan,” ungkap Masdiwar.

Sementara itu, Ketua KAN M Is Dt Marajo dalam materinya m enyampaikan dan menguraikan panjang lebar adat salingka nagari kepada bundo kanduang.

Adat salingka nagari yang disampaikan itu bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang berlaku dalam nagari dan mempertahankan nilai-nilai budaya, agar tidak hilang ditelan zaman.

Menurutnya, di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adat istiadat yang

NAGARI Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, memberikan pelatihan adat salingka nagari kepada bundo kanduang, yang digelar di Gedung Serbaguna Kubu Apa, Nagari Bukik Batabuah, Rabu (21/3). GATOT

berlaku di nagari, serta kealpaan masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh ninik mamak pemangku adat terdahulu. Karena adat istiadat tersebut harus dilestarikan dari generasi kegenerasi.

“Saat ini teknologi semakin maju, generasi muda sudah banyak terpengaruh oleh budaya barat, sehingga berbagai persoalan sosial muncul dikalangan generasi muda.

Diharapkan keberadaan bundo kanduang akan menjadi invetaris bagi anak nagari dalam melestarikan adat istiadat untuk generasi selanjutnya,” kata Is Dt Marajo.

Dalam kesempatan itu, Is Dt Marajo menyampaikan

beberapa hal tentang adat salingka nagari seperti, sistem pengangkatan penghulu, penyelesaian sako dan pusako, adat nikah kawin, adat kematian, adat turun mandi dan adat batagak atau mendirikan rumah gadang.

“Sistem adat yang berlaku di Nagari Bukik Batabuah, menurut struktur dan penerapan adat istiadat semenjak dahulunya adalah menganut sistem Bodi Caniago. Yakni duduak samo randah tagak samo tinggi, duduak saedaran tagak sahamparan, bulek aia kapambuluah, bulek buliah digolongkan pipiah buliah dilayangkan, bulek kato jo mufakat,” terang M Is Dt Marajo. (h/tot)

Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kunci menjadikan Bukittinggi sebagai Smart City.

Karena saat ini Bukittinggi telah menyiapkan Bukittinggi Command Center dan wifi gratis untuk mempercepat arus informasi dan percepatan penyelesaian masalah di lingkungan SKPD. Bukittinggi Command Center itu, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisiensi untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

“Saat ini keterbukaan informasi publik semua SOPD memang belum berjalan maksimal. Namun, dengan berjalannya Bukittinggi Command Center nanti, semua unsur itu akan terpenuhi,” kata Irwandi, ketika memimpin kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi (PLID) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bukittinggi di Balaikota, Kamis (22/3).

Menurut Irwandi, bimtek PLID yang dila kukan sebagai langkah Pemko Bukittinggi untuk mengusahakan seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat dilakukan secara terbuka sesuai prosedur dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan visi dan misi Bukittinggi, bagaimana menjadikan kota pariwisata yang membutuhkan informasi yang cepat. Karena itu, perlu disiapkan dengan lengkap informasi dan data yang

diinput ke dalam sebuah website yang bisa diakses masyarakat.

“Bukittinggi temasuk 31 kota Smart City di Indonesia.

Salah satu kunci Smart City adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Termasuk ringkasan APBD juga ditampilkan. Kita juga mengusahakan keterbukaan informasi kepada media, karena media juga menjadi kontrol sosial. Media juga cukup profesional di Bukittinggi dalam mengkritisi kinerja pemerintah,” kata Irwandi.

Dalam bimtek tersebut menghadirkan pemeteri Kepala Sub Direktorat Layanan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Irawan Usman Harahab, serta Ketua Komisi Informasi Publik Sumbar, Syamsu Rizal.

Dalam materinya, Irawan membahas tentang PPID, tugas dan fungsi PPID, serta bagaimana tanggungjawab dan wewenang PPID sesuai Undang-undang dan peraturan yang m engaturnya.

Termasuk prosedur monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan PPID. Sedangkan Ketua Komisi Informasi Publik Sumbar, Syamsu Rizal dalam materinya menyampaikan proses hukum Undang-undang 14 tahun 2008. Menurutnya, pemerintah maupun pejabat harus memahami implementasi, mengelola dan menerapkan informasi public, seperti yang ada dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tersebut. (h/tot)

Pemko Bukittinggi Gelar Bimtek SAKIP BUKITTINGGI, HALUAN — Guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien dan berorientasi hasil untuk peningkatan layanan publik, Pemko Bukittinggi melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di aula balaikota, Kamis (22/3). Bimtek dibuka oleh Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi.

Ketua Penyelenggara Bimtek Taufiqurrahman mengatakan, kegiatan bimtek dilaksanakan bekerja sama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan Bagian Organisasi Setdako Bukittinggi. Bimtek yang berlangsung selama dua hari kerja, diikuti oleh 50 orang peserta mewakili SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi.

Bimtek yang dilaksanakan, ujarnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Dengan tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi masing-masing SKPD dan penyempurnaan pencapaian SAKIP Kota Bukittinggi.

“Melalui bimtek ini, diharapkan SAKIP Bukittinggi di tahun mendatang bisa lebih ditingkatkan,” kata Taufiqurrahman.

Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengatakan, masalah sistem akuntabilitas kinerja merupakan aspek keseluruhan kinerja, karena ini mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja itu sendiri. Apalagi evaluasi terhadap SAKIP Kota Bukittinggi tahun 2017 mengalami peningkatan nilai dari CC (50,34) menjadi B (60,21).

Menurut Irwandi, Bukittinggi harus menerapkan SAKIP secara utuh dan punya target lebih. Untuk bisa memperoleh nilai A terhadap hasil evaluasi SAKIP Bukittinggi, maka minimal skor yang harus dicapai adalah 80 lebih. Jadi masih ada 20 poin lagi yang harus dicapai.

“Kita telah melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan, terhadap seluruh unsur yang terkait dengan SAKIP, baik tingkat kota maupun SKPD. Termasuk juga fasilitasi intensif melibatkan seluruh SKPD terkait, yang terdiri dari bapelitbang, inspektorat, bagian organisasi dan badan keuangan yang tergabung dalam tim koordinasi percepatan penerapan SAKIP Kota Bukittinggi,” ujar Irwandi.

Ia mengharapkan, ke depan agar kepala SKPD betul-betul telibat dalam pelaksanaan kegiatan. Kepala SKPD harus menjadi motor penggerak. Sehingga kepala SOPD dapat mengendalikan job description masing-masing bidang. (h/tot)  Redaktur: Nasrizal

 Layouter: Syamsul Hidayat

14

RIAU DAN KEPRI

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

Pelayanan PDAM Berantakan PEKANBARU, HALUAN — Pengamat Perkotaan Mardianto Manan, menyebut, pelayanan yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak, berantakan.

Bahkan dikatakan pula 50persen lebih dari jumlah penduduk Pekanbaru belum terlayani.

Kalaupun sudah, pasti penuh dengan ketidak beresan. “Pelayanan PDAM selama ini memang berantakan, dibuktikan dengan banyaknya pemutusan yang dilakukan daripada sambungan baru. Banyak faktor

yang menyebabkan hal itu terjadi, mungkin karena biaya kurang, manajemen tidak benar dan mungkin karena aturan normatif tidak cocok atau keberpihakan dari Pemko Pekanbaru yang kurang,” kata dia, Kamis,(22/3).

Keterlambatan TPP dan BK Terkesan Disengaja PEKANBARU, HALUAN- Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk segera mengurus pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). “Silahkan urus ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dicairkan. Saya perintahkan sekarang ini segera dicairkan,” tegas Ahmad Hijazi, Kamis (22/3).

Dijelaskan Sekda, menyangkut hak pegawai tidak ada yang harus ditundatunda. Diharapkan seluruh OPD melaksa nakan pencairan TPP, sejauh ini diajukan oleh pimpinan masing-masing OPD, dan semua berkas yang disampaikan harus lengkap. Dan pekan lalu dirinya sudah mengumpulkan OPD membahas pencai ran TPP. Dalam pertemuan itu tidak ada kendala yang dihadapi untuk TPP. “Mudahmudahan Maret ini semuanya TPP sudah dibayar. Karena yang namanya TPP itu bekerja dulu baru dibayar. Jadi pekerjaan di Januari dan Februari dibayar di Maret,” jelasnya.

Sementara itu, isu belum dibayarkannya TPP dan BK di lingkungan Pemprov Riau terus berkembang. Bahkan banyak dari pegawai mengatakan keterlambatan ini dikait-kaitkan dengan suasana saat ini.

Biasanya BK mereka diterima sekali sebulan, namun ini sudah tiga bulan belum diterima. “Sepertinya ada permainan dengan keterlambatan pembayaran TPP dan BK ini. Kalau gaji itu tidak kami terima setiap bulan kami mau dapat penghasilan dari mana lagi. Tak biasanya seperti ini,” kata salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.

“Bahkan terdengar kabar kalau keterlama batan ini karena Gubernur yang tida mau.

Ada lagi kabar pak Sekda yang sengaja melambatkan, dan kami juga di lempar, katanua BPKAD yang sengaja memperlam bat. Kemana lagi kami mau mengadu,” tambah pegawai ini.

Selaim ASN tenaga honorer yang ada dilingkungan Pemprov Riau juga khawatir tidak mendapatkak gaji. Karena Pemproc Riau telah menerapkan single salary, sehingga semua pekerjaan akan dikerja kan oleh ASN. Dan pekerjaan yang selama ini biasa mereka terima akan dikerjakan oleh pegawai.”Selain masalah gaji kami yang belim diterima, kami juga khawatir akan ada pemerhentian honorer karena single salary. Apakah ini benat atau tidak, tapi kabar ini sudah mulai berkembang,” kata honorer di lingkungan Pemprov Riau.

Untuk diketahui, sampai saat ini TPP dan BK dilingkungan Pemprov Riau belum dibayarkan. Hal ini dikarena akan diterap kannya sistem single salary. Namun ternya ta tidak semua pegawai yang belum menerima anggaran tersebut. Di beberapa OPD sudah ada yang menerima, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kisruh keterlambatan pembayaran TPP dan BK disengaja. (h/nur)

www.harianhaluan.com

Ketidak beresan yang dimaksud meliputi pipapipa yang sudah menua, metetan sudah tidak layak berikut sumber air yang tidak benar. Tidak hanya itu, kata Mardianto, banyak yang menilai PDAM sebagai perusahaan yang tidak jelas. “ PDAM ini banyak yang menilai sebagai perusahaan tidak jelas. Selama ini malau dikatakan milik pemerintah, tidak, begitujuga kalaubdikatakan milik swasta, juga tidak. Posisinya ditengahtengah, jadi dengan ketidak

pastian itu sulit juga seorang Direktur PDAM untuk membuat keputusan yang lebih bagus secara profit- orientit.

Mungkin ada beban pemerintah lebih cenderung sosial mungkin juga ada beban swasta lebih cenderung profit,” cetusnya.

Namun demikian Mardianto Manan, mengapresiasi langkah yang akan dilakukan Pemko dangan pemerintah pusat yakni melaksanakan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam hal itu Pemko

harus menyiaokan anggaran pendamping sebesar Rp 5,6 miliar. “Kita dukung bantuan pemerintah pusat untuk program SPAM walaupun Pemko harus mengucurkan anggaran pendamping,” katanya.

Kalau program SPAM sudah terealisasi Mardianto Manan, menegaskan PDAM dan Pemko agar menjalankan manajen yang jelas seperti siapa berbuat apa. Sebab selama ini banyak yang menilai PDAM sebagai perusahaan yang tidak jelas. (h/her).

Ibu Pembunuh Bayi Lakukan 35 Adegan

REKONSTRUKSI-Pelaku Aluziduhu mengambil bayi dan dimasukaAn dalam ember hitam. ANT

SIAK, HALUAN- Kepolisian Sektor Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap bayi perempuan yang baru dilahirkan di Perumahan Klantan PT RAPP Estate Mandau pada 30 Januari lalu.

Kapolsek Sungai Mandau Iptu M. Alchusori mengatakan, rekontruksi pembunuhan bayi yang digelar pada Kamis (22/3) itu menampilkan 35 adegan yang dilakukan kedua tersangka SN dan AN. “Dari hasil reka ulang yang sebanyak 35

adegan itu, menampilkan bahwa kedua tersangka langsung mengubur bayi perempuan yang baru dilahirkan SN di kamar mandi kontrakan untuk menghilangkan jejak,” katanya seperti dilansir antara, Jumat.

Rekonstruksi yang digelar di

Perumahan Klantan PT RAPP Estate Mandau itu menghadirkan Sadari ibu kandung (tersangka), tersangka Aluzidhuhu kekasih SN, Kapolsek Sungai Mandau Iptu M. Alchusori, Tiyan Andesta Jaksa Fungsional, Ruslan Harahap Humas PT RAPP, dan personel Sat Reskrim Polsek Sungai Mandau.

“Adegan yang diulang dimulai dari tersangka SN merasa sakit pinggang dan masuk kamar, berjongkok dan langsung melahirkan.

Bayi tersebut ditutup dengan celananya sampai tersangka menekan bagian mulut dan muka bayi tersebut,” katanya.

Kemudian pelaku Aluziduhu mengambil bayi tersebut dan dimasukan dalam ember hitam. Tersangka pergi kearah belakang kebun Akasia membuat lubang untuk menguburkan bayi tersebut. “Seluruh adegan dalam pelaksanaan rekontsruksi tersebut sesuai dengan hasil di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kedua tersangka,” ucapnya.

Selama giat rekonstruksi berlangsung, Polsek Sungai Mandau melaksanakan pengamanan secara terbuka dan tertutup. (h/ant)

Mantan Kasat Narkoba Divonis 10 Tahun TANJUNGPINANG, HALUAN- Mantan Kasatres Narkoba Polres Bintan, AKP Dasta Analis divonis selama 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (20/3). Dasta didakwa terlibat dalam kasus pemufakatan jahat penjualan barang bukti sabu-sabu lebih kurang 0,5 gram.

Selain vonis 10 tahun penjara, hakim juga menghukum terdakwa denda Rp1 miliar atau subsider enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih ringan satu tahun penjara dari tuntutan jaksa penutut umum (JPU) Kejari Tanjungpinang sebelumnya menuntut terdakwa selama 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara.

Majelis hakim dipimpin Acep Sopian Sauri SH MH, didampingi dua hakim anggota, Guntur Kurniawan SH MH dan Santonius Tambunan SH MH menyatakan berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

pidana narkotika. Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, m enjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu berupa sabu-sabu seberat kurang lebih 0,5 Kg, sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa.

Dari pembacaan putusan oleh majelis hakim disebutkan, terdakwa Desta analis, memberikan perintah secara lisan kepada anggota untuk mengambil, dan menjual narkoba sabu hasil tangkapan kepada beberapa anggota (didakwa terpisah). Perintah dilaksanakan beberapa anggotanya dan sabu yang disimpan di dalam brankas diambil sekitar 0,5 Kg. Fakta sidang itu juga yang membuat majelis, tidak sependapat dengan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Majelis hakim menilai penyisihan atau penjualan barang bukti untuk dijual, dan membayar cepu (informan), adalah tidak dapat dibenarkan.

Dalam pertimbangan majelis ha-

kim, hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan mencegah peredaran narkotika. Terdakwa juga merupakan anggota Polri aktif dengan jabatan K asat Resnarkoba Polres Bintan yang seharusnya memberantas peredaran narkotika. Disamping itu, perbuatan terdakwa juga telah meresah kan masyarakat.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan mengakui pe rbuatannya. Disamping itu, selama melaksanakan tugas sebagai Kasat Narkoba Polres Bintan khususnya, telah berhasil melakukan pemberantasan terhadap sejumlah pelaku penyalahgunaan narkotika.

Secara terpisah, majelis hakim juga menjatukan vonis terhadap tiga terdakwa dalam kasus yang sama yakni mantan anggota Satnarkoba Polres Bintan lainnya, yakni Indra Wijaya, Joko Arifonto dan Tomy Adriadi Silitonga.

Untuk terdakwa Indr a Wijaya,

majelis hakim memvonis selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih tinggi satu tahun dari tuntutan JPU sebelumnya selama 9 tahun penjara, denda Rp1 Miliar, subsider 1 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Joko Arifon to, majelis hakim memvonis selama 7 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Vonis terse but lebih ringan dari tuntutan JPU selama 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara.

Kemudian terdakwa Tomy Adriadi Silitonga divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara, atau lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara.

Terhadap vonis tersebut, tim penasehat hukum terd akwa, Iwan Kesuma Putra SH MH didampingi Farid SH dan Nirwansyah SH menya takan pikir-pikir. Hal senada juga disampaikan JPU Riki Trianto SH dan RD Akmal SH.(h/nel)

 Redaktur: Nasrizal    Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

15

DPPKB PADANG PARIAMAN

Targetkan 12 Ribu Akseptor Baru PADANG PARIAMAN, HALUAN - DPPKB Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat percepatan kegiatan dengan seluruh koordinator balai penyuluhan KB dan staf PPKB di Kurai Taji, Jumat (23/3).

TINJAU PASAR - Bupati Hendrajoni didampingi Asisten I Sekdakab, Gunawan dan Kepala Dinas Satpol PP, Dailipal saat melakukan peninjauan lokasi pembangunan pasar Madern di Batang Kapas. M JONI

Batang Kapas Segera Miliki Pasar Semi Modern PAINAN, HALUAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menertibkan pasar pagi di Kecamatan Batang Kapas, daerah setempat dan mengalihkannya ke pasar kecamatan agar lebih tertata.

“Sebentar lagi kami akan membangun Pasar Batang Kapas menjadi pasar semi modern dengan anggaran Rp6 miliar, agar bangu-

nan yang ada digunakan maksimal maka pasar pagi yang ada akan dialihkan ke sana,” kata Bupati Hendrajoni ketika mengunjungi Pasar Batang Kapas, Kamis (22/3).

Hendrajoni mengatakan, pasar modern Batang Kapas ini nantinya akan menjadi pasar percontohan. Sebagai tahap awal akan dibangun sebanyak 32 petak yang bakal ditempati oleh

Pemko Pariaman Dirikan Pos TB Kelurahan PARIAMAN, HALUAN - Pemerintah Kota Pariaman mendirikan Pos TB di sejumlah desa dan kelurahan guna menekan kasus TB di wilayah setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Bakhtiar, menjawab Haluan, Jumat (23/3) menjelaskan, memang kasus Tober Colusis (TB) ditemukan di kota ini, namun dari jumlah yang ada tidak semuanya positif.

Dia mencontohkan, pada tahun 2017 ditemukan 224 kasus suspek TB di Kota Pa riaman. Namun yang positif hanya 113 orang, selain orang dewasa juga lebih dari 70 anak yang ditemukan berdasarkan hasil labor.

“Pengobatan sudah dilakukan, kebanyakan sudah sembuh, tapi ada juga yang masih dalam pengobatan,” sebut Bakhtiar.

Bakhtiar didampingi Kasi Pemberatasan Penyakit Menular (P2M), Siti Absah menga takan, penyakit TB sudah ada obatnya dan penyakit ini bisa disembuhkan.

“Mengenai penjaringan TB oleh para kader ditengah masyarakat dalam tahun 2018 berjalan atau Januari-Maret berjalan, belum kita dapatkan laporan. Begitupun laporan dari Puskesmas belum juga ada karena biasanya data TB ini kita himpun dari Puskesmas sekali 3 bulan,” kata Bahtiar.

Pengobatan terhadap penderita TB harus dari dalam diri sendiri, karena makan obat TB harus teratur untuk itu perlu bantuan pengawasan yang telaten.

Terkait memperingati HUT TB tahun ini, Dinkes Kota Pariaman telah dan a kan melakukan sejumlah kegiatan, untuk menekan kasus ini. Selain mendirikan Pos TB, kini sudah ada 16 Pos, juga akan melakukan sosialisasi ke Sekolah Dasar (SD) yang ada di kota ini.

Kegiatan, sudah berjalan sejak awal Maret, tahun ini Dinkes Kota Pariaman akan sosialisasi ke 15 Sekolah Dasar. “Pada kegiatan puncak HUT TB tanggal 24 Maret, dilakukan sosialisasi keliling, termasuk menggunakan mobil puskes mas keliling,” pungkasnya. (h/tri)

200 pedagang. Dana yang cukup besar ini Rp5,8 miliar diantaranya digunakan untuk pembangunan fisik. Sisanya untuk pengawasan dan administrasi.

Menurutnya, pasar merupakan sebagai tempat sentral transaksi jual beli berbagai kebutuhan masyarakat.

Kondisi bangunannya harus bagus, bahkan tidak dibolehkan ada tenda-tenda yang

menempati areal pakir dan pekarangan pasar.

Sementara 2018, pihaknya akan membangun sembilan pasar lagi, diantaranya Pasar Lunang di Kecamatan Lunang, Pasar Muara Sakai di Kecamatan Indrapura, Pasar Balai Salasa dan Pasar Labuhan di Kecamatan Ranah Pesisir, Pasar Cupak di Kecamatan Lengayang, Selanjutnya, Pasar Lum-

po di Kecamatan IV Jurai, Pasar Carocok Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pasar Batang Kapas di Kecamatan Batang Kapas serta melanjutkan pembangunan Pasar Tapan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan.

Biaya pembangunan ke kesembilan pasar tersebut bervariasi mulai dari yang terkecil Rp500 juta hingga yang paling besar Rp6 miliar. (h/mjn)

DPRD Bengkulu Kunker ke DPRD Sumbar PADANG, HALUAN - Rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dinilai penting untuk mengembangkan potensi suatu daerah. Nantinya, dari hasil penelitian lembaga tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pesatnya pembangunan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Hal disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bengkulu Utara Slamet Waluyo, saat kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Sumbar, Rabu (21/3) lalu.

“Di Bengkulu Utara kita dalam status berkembang, untuk itu penguatan Balitbang harus dilakukan agar seluruh potensi daerah dapat tergarap secara optimal,” ujar Slamet Waluyo.

Dikatakannya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), rekomendasi Balitbang sangat dibutuhkan agar arah pembangunan sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati semakin optimal. Kabupaten Bengkulu Utara sedang fokus menggarap potensi pariwisata, dengan majunya sektor tersebut, maka akan mengapungkan potensi lain.

“Balitbang harus memaksimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu salah satu tujuan kita ke Sumbar guna mengua tkan fungsi Balitbang di Kabupaten Bengkulu Utara,” katanya.

Ditambahkannya, selain memperkuat fungsi Balitbang, DPRD juga belajar dalam hal Peraturan Daerah (Perda) Prog ram Legislatif Daerah (Prolegda) yang tengah digagas Bapem perda DPRD Bengkulu Utara.

Menurutnya, Sumbar telah terle

bih dahulu memiliki Perda tersebut. “Kita sebagai daerah yang menggagas harus mencontoh ke Sumbar,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis yang menyambut rombongan tersebut mengatakan, hasil dari Balitbang memang harus menjadi acuan untuk menjalankan roda pemerintahan agar pengembangan wilayah menjadi pesat, Balitbang Sumbar diisi oleh orang-orang yang berkompeten sehingga banyak hasil penelitian menjadi acuan kinerja OPD. Hasil penelitian Balitbang menjadi acuan OPD dalam men jalankan program yang telah direncanakan. Sehingga acuan tersebut harus digunakan dalam realisasi APBD dan itu bisa dilakukan untuk tahun tahun berikutnya. (h/len)

2019, Tanah Datar Fokus Tekan Angka Penganguran TANAH DATAR, HALUAN – Tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap fokus untuk mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Fokus ini akan tercakup dalam empat aspek utama, yakni sumber daya manusia, pertanian, pariwisata dan pelayanan publik.

Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma di Batusangkar, Kamis (22/3) mengatakan, aspek sumber daya manusia terdapat beberapa pembagian, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.

Ia menjelaskan beberapa

program dalam bidang tersebut di antaranya meningkatkan layanan kesehatan dan mendirikan rumah tahfidz dalam rangka menciptakan hafidz di masa mendatang.

Aspek kedua ialah bidang pertanian, dalam hal ini pihaknya akan memberikan prioritas dalam peningkatan produktivitas pertanian sesuai dengan sumber daya lokal.

Selanjutnya aspek pariwisata, hal tersebut akan difokuskan pada pengembangan serta pembenahan potensi-potensi pariwisata yang terdapat di daerah

Tanah Datar.

Dengan upaya tersebut nantinya diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisata dengan dampak yang baik ke berbagai bidang, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan serta mengurangi angka pengangguran.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, Anton Yondra meminta agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan pem bangunan di Tanah Datar sesuai dengan skala prioritas kabu paten. (h/fma)

Wakaf Buku Hemat Rp50 Juta APBD

Marwan www.harianhaluan.com

BATUSANGKAR, HALUAN Kegiatan wakaf buku yang dilancarkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar, telah berhasil menghemat sebesar Rp50 juta dana APBD. “Pada tahun 2017 lalu, kami telah memberikan sekurangnya 1.000 eksemplar buku kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengunjungi rumah warga di

wilayah nagari,” tutur Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar, Marwan, Jumat (23/3).

Untuk pengadaan sejumlah buku yang diwakafkan kepada warga tersebut da nanya berasal dari sumbangan pejabat serta warga perantau.

Menurut Marwan, kegiatan wakaf buku yang dikelola Dinas Arsip Tanah Datar

ini memiliki dampak yang cukup baik terhadap upaya peningkatan minat baca masyarakat, terutama menyangkut upaya merubah ekonomi masyarakat.

“Gerakan wakaf buku ini juga dilaksanakan dengan modal semangat tinggi saja, dilaksanakan tanpa dukungan dana APBD,” tuturnya.

Kegiatan penyebaran buku hingga sampai ke tangan

warga di wilayah nagari ini dilaksanakan oleh karyawan Dinas Arsip Tanah Datar secara sambilan saja dengan menggandeng kegiatan lain.

Menurut Marwan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan gerakan tertib arsip, setiap OPD yang ada di derah ini diharapkan untuk melaporkan pengelolaan arsil secara berkala. (h/emz)

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Yutiardy Rivai kepada Haluan mengakui, rapat ini perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi kegiatan karena juknis kerja tahun sekarang lebih komplit dari tahun sebelumnya.

Tahun lalu tidak ada rapat percepatan kegiatan, tapi kini harus, karena itu tadi juknis pusat sebagai pedoman bekerja kini lebih komplit, sehingga kerja yang dilaksanakan mencapai target.

“Kini sudah memasuki minggu ketiga bulan Maret 2018, sementara kita ingin awal April kita sudah star kegiatan,” sebutnya.

Rapat tersebut diikuti 34 petugas terdiri dari koordinator balai penyuluh KB dan dari DPPKB sendiri dengan membahas 37 item kerja.

Dia menyebutkan, penyamaan persepsi untuk mengurai rencana kerja demi ketepatan sasaranya.

Program tetap fokus membenahi kampung KB dan menyelesaikan persoalan yang ada disana. Bagaimana bisa program terlaksana dengan baik bila banyak bengkalai.

Kampung KB di Kabupaten Padang Pariaman kini ada 18 kampung di 17 kecamatan yang ada di kabulaten tersebut.

Target kerja tahun lalu berhasil dicapai 114 persen dari target aseptor baru 17 ribu lebih. Dan angka persentase itu lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya dapat dicapai 93,2 persen.

Tahun 2018, DPPKB Kabupaten Padang Pariaman menargetkan 12 ribu lebih akseptor baru.

“Konsep kegiatan tahun ini, Sergap Kampung KB, artinya dilakukan survei, evaluasi, rencanakan, gerakan dan aksi bersama di Kampung KB yang didukung oleh mitra kerja, dengan demikian program kerja akan sukses,” lanjut Yutiardy Rivai.

Dikatakannya, keberadaan Kampung Keluarga Berencana (KB) ini dapat mendukung tercapainya bonus demografi yang diperoleh Indonesia, terutama di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dijelaskan Yutiardy Rivai, pihaknya secara bertahap akan menjadikan 103 nagari yang di Padang Pariaman menjadi Kampung KB dengan memprioritaskan daerah yang perlu diterapkan.

Program tersebut muncul berawal dari pengendalian penduduk di Indonesia pada 1999 terhenti sehingga penduduk negara ini sudah mencapai 250 juta dengan angka kelahiran rata-rata 3,4 anak.

“Sedangkan angka kelahiran rata-rata di Padangpariaman 3,2 anak,” ujarnya.

Lebih lanjut Yutiardy menambahkan, dengan dibentuknya kampung KB pihaknya mempersiapkan Padang Pariaman menghadapi bonus demografi yang diperoleh Indonesia sampai tahun 2045.

Menurutnya, diperkirakan pada 2045 penduduk Indonesia didominasi oleh pemuda usia 14 sampai 29 tahun yang merupakan masa produktif kerja.

“Kalau tidak kita tekan angka kelahiran dari sekarang maka pemuda-pemuda tersebut justru akan menjadi beban negara,” ujar dia.(h/ tri)

PJS Wali Kota Sawahlunto, Abdul Ghaffar saat melantik Kades PAW Kubang Tangah, Jumat (23/3). HUMAS

PAW Kades Kubang Tangah Dilantik SAWAHLUNTO, HALUAN - Pjs Walikota Sawahlunto, Abdul Ghaffar resmi melantik Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) Kubang Tangah, Kecamatan Lembah Segar, Davit, Jumat (23/3). Sebelumnya, kekosongan jabatan Kepala Desa Kubang Tangah pasca mundurnya Kepala Desa, Syahrial diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Khairunnis yang merupakan Sekretaris Camat Lembah Segar. Selain melantik David juga dilantik Welnita sebagai Ketua TPPKK Desa Kubang Tangah.

“Ini amanah, jalankan de ngan baik, tidak usah tergoda jabatan dan kekuasaan. Ingat, amanah ini hanya untuk mem bantu masyarakat,” pesan Pjs Walikota, Abdul Ghaffar.

Ditambahkan Pjs Walikota yang juga Kadis Sosial Provinsi Sumbar itu, Kades terlantik harus memahami berbagai regulasi yang berlaku dalam mengelola pemerinta

han desa. Terutama regulasi terkait anggaran dana desa.

Karena regulasi-regulasi inilah yang menjadi dasar dalam membuat dan menjalankan kebijakan.

“Kades harus mampu me nerjemahkan semua regulasi yang ada, jika ragu atau tidak mengerti, segera konsultasi dengan yang memiliki kompe tensi terkait hal itu,” sebutnya.

Terpilihnya David yang biasa dipanggil Dedet sebagai Kades PAW itu setelah dipilih melalui musyawarah oleh perwakilan masyarakat Desa Kubang Tangah. Dari empat orang kandidat, David yang dahulunya sempat menjadi Kepala Dusun Batu Tajam tersebut akhirnya mendapat amanah untuk memimpin Desa Kubang Tangah selama lebih kurang satu tahun mendatang. David sendiri akan mengisi jabatan Kepala Desa Kubang Tangah tersebut sampai 2019 mendatang. (h/mg-rki)

 Redaktur:Afrianita  Layouter: Yohanes

16

SUMBAR

SABTU, 24 MARET 2018 6 Rajab 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PETUGAS PISPK SAWAHLUNTO

Periksa Kesehatan Warga Kolok SAWAHLUNTO, HALUAN — Implementasi pendekatan keluarga untuk mencapai Indonesia Sehat terus dilakukan di Kota Sawahlunto.

Selain mendatangi rumah warga, petugas Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) juga mensosilisasikan 12 indikasi keluarga sehat.

Petugas PISPK juga mem-

berikan edukasi tentang pentingnya hidup sehat di wilayah kerja Puskesmas masing-masing. Salah satunya Puskesmas Kolok, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Rillazia, petugas PISPK Puskesmas Kolok menyebutkan, dengan program PISPK ini dapat mengetahui beberapa masalah kesehatan yang tak diduga sebelumnya.

Setelah diketahui nantinya akan ditindak lanjut dengan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

“Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas meningkatkan akses

keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kota, mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional,” katanya.

Menurut Rillazia, penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga didukung dengan 12 indikator utama menandakan status kesehatan

sebuah keluarga. Sebanyak 12 indikator itu yaitu keluarga mengikuti program keluarga berencana, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan serta penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar.

Indikator lainnya, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat, mempunyai akses sarana air bersih serta sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional.

“Beberapa keluhan kesehatan masyarakat didapat seperti hipertensi dan TB paru ditemukan karena tidak teraturnya minum obat dan juga masalah kesehatan yang ditemukan di antaranya TB paru, hipertensi karena tidak teratur minum obat, masalah gangguan jiwa dan tidak berobat dengan teratur, serta masalah jamban,” jelas Rillazia. (h/mg-rki)

28 Wali Nagari Pasaman Belajar ke Unand PADANG, HALUAN — Wujudkan percepatan pembangunan di nagari, sebanyak 28 wali nagari di Kabupaten Pasaman masuk kampus, tepatnya ke Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang, Jumat (23/3).

Kedatangan para walinagari ini untuk belajar dan menimba ilmu tentang inovasi nagari digital guna mewujudkan masyarakat madani dari para profesor disalah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Panitia Pelaksana, Prof Dr Eng Gunawarman menyampaikan, pihaknya sengaja mengundang para wali nagari di kabupaten itu datang ke kampus tersebut untuk berdiskusi tentang pentingnya mewujudkan nagari digital.

“Kita menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan para walinagari, fokusnya membahas Inovasi nagari digital untuk mewujudkan masyarakat madani. Ini acara perdana yang kita laksanakan. Ini inisiatif pak dekan. Beliau sangat peduli akan kemajuan nagari dengan cara mentransfer ilmu pengetahuan ke daerah,” ujarnya.

Sementara Dekan Fakultas Teknik Unand, Ir Insannul Kamil, M Eng Ph.D mengatakan, perguruan tinggi sangat peduli akan pembangunan di nagari guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kata dia, pihaknya siap sedia untuk membantu nagari menuju nagari digital.

“Perguruan Tinggi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi nagari. Kita berkumpul disini, didasari tata kelola pemerintahan kini tengah bergerak maju. Jadi, untuk mendukung itu perlu inovasi, salah satunya mewujudkan nagari digital,” ujarnya.

Kegiatan itu, kata dia, bagian dari pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat. FGD dengan walinagari, tambah Dekan ini akan bergulir diseluruh kabupaten dan kota lainnya di Sumbar dan Fakultas Teknik itu sebagai penyelenggaranya.

Dalam paparannya, Insannul Kamil meminta Pemkab Pasaman menyiapkan pembentukan nagari pintar ini. Salah satunya dengan menyediakan anggaran untuk menyiapkan seluruh data base potensi nagari berbentuk digital.

Sementara Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama menyambut baik undangan Fakultas Teknik Unand tersebut. Dikatakan, Pemkab Pasaman selalu berupaya melakukan percepatan pembangunan nagari dari segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan inovasi dan komitmen bersama. Dengan adanya inovasi sudah pasti dapat menjadikan nagari ini semakin baik, salah satunya inovasi nagari digital ini,” ujarnya. (h/mg-yud)

www.harianhaluan.com

AKSI BERSIH — Terlihat ratusan pelajar Kota Painan Pessel saat melakukan aksi bersih linkungan di sepanjang pantai Carocok Pessel, Jumat (23/3).

M JONI

Pessel Komit Pertahankan Piala Adipura PAINAN, HALUAN — Pemkab Pessel bersama masyarakat tetap komit untuk mempertahankan piala Adipura katagori kota kecil yang bersih dan tertata rapi. Apalagi daerah ini merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi wisatanya di Sumbar. Hal ini disampaikan Bupati Hendrajoni di Pantai Carocok Painan, Jumat (23/3).

“Kita sepakat untuk mempertahankan prestasi gemilang piala Adipura tersebut untuk tahun 2018 i ni. Semua ini bisa tercapai berkat adanya kepedulian semua elemen masya-

rakat yang besinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Pessel sebagai kota kecil dan bersih,” sebut Hendrajoni.

Ditegaskan bupati, seluruh kantor dinas instansi di lingkungan Pemkab Pessel harus memiliki tanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Selain itu, diharapkan kepedulian masyarakat agar tidak lagi ada daerah kumuh, terutama pada lingkungan pasar. “Sampah harus dibuang pada tempatnya, sesuai dengan jenis sampah untuk dibawa oleh petugas kebersihan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” lan-

jutnya.

Bupati juga mengimbau pihak perbankan di wilayah Pessel untuk dapat menyediakan bak sampah minimal 20 unit per bank. Tak hanya itu, perbankan juga diminta diminta untuk bisa membantu menyiapkan petugas kebersihan yang dibiayai oleh bank itu sendiri. “Kebersihan bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun menuntut kepedulian semua pihak proaktif terhadap memelihara lingkungan tetap bersih,” tegasnya.

Negeri Pesisir Selatan bisa menjadi bersih, mempesona

dan ramah lingkungan tidak terlepas adanya kebersamaan membangun dan menjaga lingkungan bebas dari keterpurukan. Termasuk ternak yang berkeliaran merupakan salah satu faktor yang dapat membuat lingkungan menjadi semberaut serta menganggu kenyamanan masyarakat lingkungan serta penguna jalan. “Hewan ternak yang mengganggu kenyamanan ini harus ditertibkan,” tegas bupati lagi.

Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda, dingatkan

supaya menindak hewan berkeliaran di fasilitas umum tersebut. Kemudian tertibkan juga hiburan orgen tunggal menampilkan artis yang hot.

Karena ini dapat memicu berbagai dampak negatif serta mengundang keributan di tengah masyarakat.

“Yang pasti, menjaga kebersihan lingkungan di Pesisir Selatan ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ingat bupati dihadapan ratusan pelajar yang proaktif melakukan aksi gotong royong disepanjang Pantai Carocok, Painan, Jumat (23/3). (h/mjn)

KSDA Lepas Kucing Emas ke Hutan Sago Malintang

SATWA langka jenis kucing emas yang sempat terperangkap di kandang ayam warga saat dalam perawatan di kantor KSDA Tanah Datar. EMRIZAL

BAT USA N G K AR , HALUAN — Kucing emas yang sempat terperangkap masuk kandang ayam warga di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan kabupaten Tanah Datar minggu lalu, telah dilepas kembali ke habitatnya.

“Kita telah mengembalikan si raja hutan jenis kucing emas tersebut ke habitatnya wilayah hutan Sago Malintang,” tutur Kepala Kantor Wilayah II KSDA Tanah Datar, Ansarul kepada Haluan Jumat (23/3).

Kawasan Sago

 Redaktur:Heldi Satria

Malintang, menurut Ansarul, merupakan lokasi hutan suaka yang cukup aman bagi kehidupan jenis satwa yang sudah langka itu.

Di dalam kawasan hutan Sago Malintang yang terletak di dataran tinggi pinggang gunung Sago dalam wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar itu, kini diketahui dihuni oleh berbagai jenis satwa liar yang cukup langka.

“Berbagai jenis satwa liar yang habitatnya sudah hampir punah, selalu mendapat pengawasan yang cukup bagus di hutan Sagi Malintang ini,” tambahnya.

Sementara dari hasil pemeriksaan terhadap satwa kucing emas yang terperangkap masuk kandang ayam warga itu, disebabkan kesulitan makanan dan menderita penyakit.

Dari hasil diagnosa tim dokter hewan Pemkab Tanah Datar setelah melakukan proses evakuasi dan proses perawatan medis, diketahui satwa yang suka makan binatang dan kewan kecil itu menderita penyakit kutu kulit (sampieh) yang hinggap di sekujur tubuhnya.

Setelah dilakukan proses rawat inap selama seminggu, satwa langka jenis kucing emas itu dari kantor KSDA Tanah Datar di jln.Syultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusanagkar di angkut menuju kawasan hutan margasatwa Sago Malintang. (h/emz)  Layouter: Rahmi