Haluan 19 Februari 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 124, TAHUN KE-70

SENIN, 19 FEBRUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

3 Jumaidil Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Kasus 4,2 Ton Mie Kedaluwarsa di Tangan Jaksa PADANG, HALUAN — Kasus pengemasan ulang mie kedaluwarsa yang sempat menghebohkan Padang kini prosesnya berada di tangan kejaksaan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) telah menyerangkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Namun, walau prosesnya sudah di ujung, pengelola usaha yang sudah berstatus tersangka tidak ditahan. Kasusnya saat ini sudah masuk tahap

>> KASUS 4,2 TON hal 07

BONGKAR APK – Petugas Pamong Praja Padang membongkar Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di sejumlah lokasi, Jumat (16/2) sore. Nantinya, pemasangan dan titik lokasi pemasangan APK akan diatur oleh KPU. IRHAM

TAK KUNJUNG DISERAHKAN PEMPROV KE DPRD SUMBAR

Perda LGBT Mandek SEJUMLAH wisatawan menaiki jenjang yang sengaja dipasang untuk melompat di Pulau Saronjong Ketek, yang berada di Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh. IST

PADANG, HALUAN — Minimnya tindak lanjut Pemprov Sumbar dalam hal ini terkuak ketika Komisi V DPRD Sumbar menggelar rapat kerja dengan Provincial Project Officer HIV/ AIDSWilayah Sumbar, akhir pekan lalu. DPRD sudah ngebet ingin segera membahas dan menjadikannya Perda, namun bahan revisi tak kunjung sampai di meja para dewan itu. Apa yang mau dibahas. Jika serius, Pemprov Sumbar semestinya telah bisa merampungkan draft revisi untuk diserahkan ke parlemen. Persoalan LGBT bukan hal yang tiba-tiba muncul begitu saja,

P

ERNYATAAN-PERNYATAAN tegas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di media massa terkait upaya penangkalan Lesbian Gay Bisek dan Transgender (LGBT) ternyata belum dibarengi dengan aksi nyata dan komitmen dalam membuat aturan. Sejauh ini, bahan revisi Perda Maksiat yang nantinya akan mengakomodir pencegahan LGBT tidak kunjung diserahkan Pemprov Sumbar ke DPRD.

tapi sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun jadi polemik, yang tak kunjung ada solusi cerdasnya. Ketika jalan keluar penyelesaian terbuka lebar,

Pemprov p ula yang malah tidak sigap. “Belum ada pengajuan dari Pemprov Sumbar terkait revisi Perda Maksiat. Bahannya sampai sekarang

Berkas Wabup Pessel P-19

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. (QS Huud Ayat 15)

WIB WIB WIB WIB WIB

>> PERDA hal 07

PKB Nomor 1, Demokrat Paling Buncit

>> BERKAS hal 07

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

dilakukan,” tutur Hidayat. Hidayat mengatakan, ada kecenderungan masalah ekonomi ikut melatarbelakangi berkembangnya perilaku LGBT di Sumbar. Karena itu, LGBT harus menjadi masalah bersama, dan penangkalannya pun menjadi aksi yang harus dilakukan bersama. “Sekarang masalahnya di aksi. Seluruh pihak sudah jelas sikapnya. Untuk itu regulasinya harus ada. Kalau tidak, tidak ada penganggaran. Kita punya Perda Anti Maksiat, apakah opsinya itu yang direvisi atau

PENGUNDIAN NOMOR URUT PARPOL

PADANG, HALUAN — Berkas kasus dugaan perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh dikembalikan jaksa peneliti Kejaksaan Agung (Kejagung) ke penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berkas dianggap belum lengkap. Terlepas dari itu, nama-nama lain yang diduga terlibat perusakan terus dikejar. Pengembalian berkas dengan tersangka Rusma Yul Anwar, Wakil Bupati Pessel ke tangan penyidik dilakukan jaksa peneliti

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

tidak sampai ke DPRD,” terang Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat, Minggu (18/2). Hidayat dengan tegas menyebut, DPRD tidak mentolelir hidup tumbuh dan berkembangnya perilaku menyimpang di Sumbar. Disamping dilarang oleh agama, ulasnya, perilaku menyimpang ini juga melanggar kepatutan dan kepantasan. “Itu sebabnya kami meminta Pemprov segera merumuskan langkah hukum dalam rangka mencegah berkembangnya LGBT di Sumbar. Salah satunya adalah dengan segera mengusulkan revisi Perda Maksiat yang rencananya akan

KETUA Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang memperlihatkan nomor urut yang akan dipakai partainya pada Pemilu serentak 2019. Hanura mendapat urutan 13. IST

JAKARTA, HALUAN — Empat belas partai politik (Parpol) yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019. Pengundian nomor itu dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (18/2) malam. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan nomor urut satu, sementara Partai Demokrat paling buncit. Jika PKB nomopr satu, nomor urut dua adalah partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra. Untuk nomor tiga didapat PDI Perjuangan. Partai nomor 4 adalah Golkar. Nomor lima, Partai Nasdem, nomor urut enam Partai Garuda, nomor urut tujuh Partai Berkarya, Nomor urut delapan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

nomor urut sembilan, Partai Perindo, nomor urut 10, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk nomor urut sebelas, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), nomor urut 12, Partai Amanat Nasional (PAN), nomor urut 13, Partai Hanura dan yang terakhir, nomor urut 14 didapat Partai Demokrat. Mereka yang mewakili mengambil nomor urut ialah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua

>> PKB NOMOR 1 hal 07

Mobil Travel Terjuni Jurang 75 Meter

BELASAN warga memadati lokasi tergulingnya mobil Daihatsu Xenia BM 1622 JC di Jalan Sumbar-Riau Km 157, Jorong Simpang Tigo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (17/2). ARIE www.harianhaluan.com

LIMAPULUHKOTA, METRO — Diduga karena sopir mengantuk, mobil travel jenis Daihatsu Xenia BM 1622 JC terjun ke jurang sedalam 75 meter di Jalan Sumbar-Riau Km 157, Jorong Simpang Tigo, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (17/2) siang. Mobil itu ringsek. Sopir serta lima penumpangnya lukaluka. Awalnya, mobil yang dikemudikan Ririn Febriansyah (27), warga Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau melaju dari arah Pekanbaru menuju Payakumbuh. Sampai pada kondisi

jalan tikungan menanjak di Koto Alam, mobil hilang kendali dan melaju lurus sehingga masuk jurang sedalam lebih kurang 75 meter. “Diduga karena sopir mengantuk dan kondisi tikungan menanjak dari arah Pekanbaru. Padahal arus lalu lintas termasuk sepi,” ujar Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris Hadis. Dari keterangan Kapolres, enam korban mengalami luka. Sang sopir lecet pada kepala, hidung dan tangan serta sakit pada pinggang. Nurmaria Ulfa (22), seorang mahasiswa berdomisili di Indra Giri Hilir

>> MOBIL hal 07  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand


2

UTAMA

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

Rutan Sasaran Peredaran Narkoba PADANG, HALUAN — Petugas Rutan Klas II B Padang yang terletak di Anak Air, Koto Tangah berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu oleh pengunjung ke tahanan rutan, Sabtu (17/2). Sabu seberat 6 gram itu diantarkan oleh Ade dan Gilang ke tahanan Niko Kurniawan. In formasi yang dihimpun, awalnya petugas curiga melihat gelagat dua pria yang hendak mengunjungi rekannya di dalam Rutan yang terletak di Anak Aia, Koto Tangah itu. Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan, didapati sabu paket sabu di dalam kotak rokok yang mereka bawa. Terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar Dwi Prasetyo mengatakan saat petugas mendapati sabu yang dibawa, petugas langsung menahan dan menanyakan kepada siapa sabu tersebut ditujukan. “Setelah melakukan pemeriksaan, petugas mendapati narkoba jenis sabu, lalu menanyakan untuk siapa barang tersebut,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Minggu (18/2). Dwi menambahkan saat mengetahui Kepala Rutan Klas IIB Anak Air langsung mengkoordinasikan ke Mapolsek Koto Tangah. “Karutan langsung berkoordinasi dengan Polsek Ko to Tangah untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya. (h/mghkl)

HMI ISIP Unand Gelar LK1 PADANG, HALUAN — Sebanyak 30 orang mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu mengikuti Latihan Kader (LK) 1 yang digelar pengurus HMI Komisariat ISIP Unand di Wisma HMI di Jalan Hang Tuah No 158, Padang. LK yang digelar sejak 16-23 Februari 2018 ini diharapkan dapat menjalankan proses kaderisasi awal untuk membina dan mengelola calon anggota baru. Ketua Panitia LK1 HMI ISIP Unand, Fuji Fernanda, mengatakan, pembukaan LK 1 pada hari Jumat (16/2) di Wisma HMI Cabang Padang, Jln Hang Tuah no.158 Padang dihadiri dan dibukuka oleh Pengurus HMI Cabang Padang. “Acara LK1 ini digelar oleh kepanitiaan dari HMI Komisariat ISIP Unand yang sudah terbentuk sejak bulan November 2017. Tentunya dengan persiapan yang sudah cukup lama, kami optimis LK1 ini berjalan sesuai dengan perencanaan yang tentu juga sudah matang,” ungkapnya. Kegiatan ini, tambahnya, bertemakan Merekonstruksi Karakter Mahasiswa agar Sadar akan Nilai Keislaman dan Kekeluargaan melalui 5 Kualitas Insan Cita. Ke-30 peserta didominasi mahasiswa Fisip Unand dengan menempatkan 17 peserta di LK 1 kali ini. Sedangkan 13 orang lainnya berasal dari kampus UIN, UNP, STKIP, STMIK, UPI, dan kampus lainnya. “30 peserta yang tersisa adalah mereka yang siap berkomitmen untuk berproses selama agenda training LK1. Data akhir yang didapat, sebanyak 70 orang telah mendaftar hingga hari Rabu, namun yang berhasil melewati proses awal pentrainingan hanya 30 orang,” katanya. (h/mg-mal)

DEKLARASI DAMAI PILKADA PADANG

Cawako Unjuk Kekuatan Massa PADANG HALUAN — Ribuan masa hadiri deklarasi pilkada damai pasangan calon Emzalmi-Desri dan Mahyeldi-Hendri, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang. Dalam gelaran tahapan ini, para kandidat seperti ingin mempertunjukkan kekuatan massa yang mereka miliki

PILKADA DAMAI — Calon Walikota Padang Panjang, Fadly Amran dihampiri seorang ibu-ibu ketika berkonvoi menyuarakan Pilkada damai di Padang Panjang, Minggu (18/2) kemarin. Kegiatan yang sama juga digelar di tiga kota lainnya, yakni Kota Padang, Pariaman dan Sawahlunto. IST

Pemda Tak Peringati Hari Bahasa Ibu PADANG, HALUAN — Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Badan Bahasa) menyarankan pihak-pihak terkait untuk mengadakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada 21 Februari. Menurut Badan Bahasa, peringatan Hari Bahasa Ibu merupakan momentum yang bagus untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Namun, di Sumatra Barat, pemerintah provinsi tidak melakukan kegiatan apa pun untuk memperingati Hari Bahasa Ibu. Sekretaris Badan Bahasa, Abdul Khak, mengutarakan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) hendaknya memperingati Hari Bahasa Ibu. Cara memperingatinya adalah dengan melakukan kegiatan. “Kalau tidak ada kegiatan, bentuk peringatannya seperti apa? Cukup di batin saja? Peringatan dalam bentuk kegiatan itu fungsinya

untuk memberi tahu adanya hari itu, sekaligus mengingatkan arti pentingnya bahasa daerah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (18/2). Peringatan Hari Bahasa Ibu di Indonesia, kata Abdul Khak, diperingati sebagai hari untuk melestarikan bahasa daerah karena bahasa ibu di negara ini sering diidentikkan dengan bahasa daerah dan mayoritas bahasa ibu penduduknya merupakan bahasa daerah. “Pemerintah daerah harus mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional sebab bahasa ibu di Indonesia itu identik dengan bahasa daerah, sementara tanggung jawab pelestarian bahasa daerah itu ada pada pemerintah daerah (UU Otonomi Daerah,” tuturnya. Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi, mengatakan, pihaknya tidak memiliki kegiatan untuk memperingati Hari Bahasa Ibu. Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Balai Bahasa Sumbar, Dwi

Sutana. Ia mengatakan, untuk memperingati Hari Bahasa Ibu, pihaknya tidak mengadakan kegiatan khusus karena perencanaannya kurang pas. Hal itu sehubungan dengan pergantian kepala Balai Bahasa Sumbar pada akhir tahun lalu. “Pada Hari Bahasa Ibu tahun ini, kami hanya mengirim peserta hasil dari revitalisasi Gemat ke Badan Bahasa. Kami akan mengirim 1 siswa dan 1 pendamping (pelatih) ke Badan Bahasa pada 20 Februari untuk mengikuti Gelar Wicara dan Festival Tunas Bahasa Ibu,” katanya. Sementara itu, Prodi Sastra Daerah Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas mengadakan sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Bahasa Ibu. Ketua Jurusan Prodi Sastra Minangkabau FIB Unand, Pramono, mengatakan, ada agenda yang sudah berurutan untuk memperingati Hari Bahasa Ibu sekaligus mengisi dies natalis FIB Unand. (h/ dib)

Deklarasi pilkada damai dilaksanakan di kawasan Pantai Padang, dan kedua paslon diarak melintasi rute Jalan S. Parman menuju Jalan Prof. Hamka dan kembali ke posko masing-masing. Selama perjalanan, termasuk di lokasi acara, para pendukung tak henti-henti meneriakkan yel-yel terhadap pendukung mereka. Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan, Deklarasi Pilkada damai ini dilaksanakan secara serentak di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 di Indonesia. Dalam kegiatan deklarasi tersebut, ada tiga hal penting yang ditekanka dalam Pilkada yakni Pilkada Anti Hoak, Pilkada Anti Sara dan Pilkada Anti Money Politic. “Pilkada yang sukses itu, yang pertama ukurannya adalah tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya, tidak ada kerusuhan didaerah tersebut, masyarakat bebas memilih dan tidak ada tekanan apapun dalam memberikan hak pilih,” jelasnya. Deklarasi pilkada damai ini menandai dimulainya tahapan kampanye yang sudah berjalan sejak 15 Pebruari lalu, hingga Juni mendatang. Untuk itu, ia berharap agar Paslon, timses, para pendukung Paslon agar melakukan kampanye sesuai dengan aturan dan menggunakan startegi yang sehat untuk menggaet pemilih. Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Alwis dalam deklarasi itu menyatakan, Pemko Padang akan mendukung dan memfasilitasi penyelenggara-

an pilkada agar berjalan sukses. Pilkada merupakan perhelatan demokrasi guna melahirkan sepasang pemimpin yang akan menggerakkan roda pemerintahan lima tahun mendatang. “Pemko Padang akan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dengan sekuat tenaga agar berjalan sukses,” ujar Alwis. Dia mengatakan, Deklarasi Damai ini adalah “kegembiraan politik” dalam menentukan pimpinan favorit atau disukai oleh seluruh warganya tanpa memandang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Alwis menyebutkan, filosofi dari tujuan deklarasi ini tidak lain agar kondisi penyelenggaraan pilkada menjadi kegembiraan politik, bukan ketakutan politik karena masyarakat bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing. “Kami berharap agar masa-masa kampanye dilalui dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, penuh rasa kekeluargaan dan kondusif serta sesuai tradisi filosofi “adat basandi sarak-sarak basandi kitabullah”,” pungkasnya. Pilkada Kota Padang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu paslon nomor urut 1 Emzalmi – Desri Ayunda dan paslon nomor urut 2 Mahyeldi – Hendri Septa. Paslon nomor urut 1 diusung oleh koalisi tujuh partai politik yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP dan PKB. Sedangkan paslon nomor urut 2 diusung oleh koalisi PAN dan PKS. (h/rin)

SEMUA BEREBUT BERHATIAN PUSAT

Percepatan Pembangunan Sumbar Menuntut Data Konkrit PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tengah fokus mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan pengembangan daerah pariwisata potensial. Untuk mendorong percepatan

tersebut, diperlukan data-data potensi yang konkrit dan mudah dipahami. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, dalam Rapat Teknis Tim Percepatan Pembangunan Sumatera Barat, Sabtu (17/2), mengatakan, saat data mengenai potensi tersebut sudah jelas dan mudah dipahami, maka target dan dampak dari rencana pembangunan akan lebih mudah diwujudkan. “Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan pariwisata ini mendapat respon positif dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dalam kunjungannya ke Sumbar pada HPN lalu,” kata Wagub dalam rapat yang juga merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Menko Maritim tersebut. Wagub menyebutkan, Kementerian Ma-

ritim akan memprioritaskan kajian terhadap pembangunan kawasan potensial yang telah jelas dan terperinci data dan target yang hendak dicapai di dalamnya. Jika Sumbar kalah cepat dari daerah lain dalam pendataan ini, maka perhatian dari pemerintah pusat hanya akan jadi angan-angan. “Kalau tidak jelas aturan lahannya, investornya, amdalnya, dan lain-lain. Mana mungkin akan dapat perhatian. Sebab, bukan Sumbar saja yang butuh perhatian pusat. Daerah lain juga berebut itu,” katanya lagi. Senada dengan wagub, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin menyebutkan, pihaknya telah melihat adanya niat dan semangat mendorong percepatan pembangunan di Sumbar. Namun, hal itu mesti dibarengi dengan informasi yang lengkap dan mudah dipahami. “Ruangan di gedung lantai 19 Menko Maritim itu siap menerima data dan informasi, asalkan jelas, itu akan kita bahas. Kami harap ini lebih cepat disampaikan agar bisa segera

ditindaklanjuti, karena program percepatan ini akan berakhir pada 2019,” kata Ridwan. Di antara data yang mendesak untuk disampaikan secara jelas tersebut, lanjutnya, adalah sekaitan kejelasan status lahan, analisis dampak lingkungan, disain perencanaan, hasil, dan dampak yang mungkin dihadapi selama proses dan pascaproses pembangunan dilakukan. Usulan Percepatan di Sumbar Dalam rapat koordinasi itu wagub mengemukakan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten terkait tengah mengupayakan percepatan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Kabupaten Mentawai, dan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel, dan pengusulan pembangunan di Teluk Tapang Pasaman Barat. Selain itu juga diusulkan pengembangan wisata Negeri Seribu Rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan, pembukaan jalan Lubuk Selasih-Padang Aro, jalan Padang Aro-Dhamasraya

yang terkendala hutan lindung, pengembangan kawasan Desa Terindah Dunia di Negeri Pariangan, dan beberapa lainnya. “Untuk KEK mentawai, fokus pada memenuhi fasilitas perizinan dari Dewan Nasional KEK, fasilitas peningkatan pembangunan bandara, pengembangan dermaga Tua Pejat, pembangunan Labuahan Bajau, pembangunan Trans Mentawai, dan pembangunan kapal penyeberangan RoRo GT Lintas Antara Pulau. KEK Mentawai ini paling potensial dan menuai dukungan pusat untuk disegerakan,” jelas Nasrul. Selain Ridwan Djamaluddin selaku Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, turut hadir dalam rakor tersebut Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, Kakanwil BPN Sumbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pessel, Wakil Bupati Tanah Datar, Sekdakab Dhamasraya, dan Sekdakab Solok Selatan, bersama jajaran masing-masing. (h/isq)

Pelabuhan Teluk Tapang Rampung Tahun ini PASBAR, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) memprediksi pelabuhan Teluk Tapang bisa rampung tahun ini.Prediksi ini menyusul adanya titik terang bantuan dana pusat dari Kementerian Koordinator Kemaritiman setelah Bupati Syahiran memaparkan langsung potensi pelabuhan tersebut ke Menteri Luhut. Bak gayung bersambut, kata Syahiran ada titik terang bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Pelabuhan tersebut membutuhkan dana cu-

STNK BA 3780 AR, An. MILA. Hilang Selasa 13 Februari 2018. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

www.harianhaluan.com

kup besar. Diperkirakan menyedot dana mencapai Rp368 miliar. Namun, diperkirakan persentase penyelesaian pelabuhan tersebut sudah mencapai 50 persen. Dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumbar, Pasbar berencana mempercepat pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang tersebut. Pasalnya pelabuhan Teluk Tapang bisa mempermudah akses hasil bumi seperti CPO, biji besi dan batubara. “Teluk Tapang merupakan pelabuhan prioritas untuk dikembangkan, untuk menekan biaya transportasi angkutan barang di wilayah Sumbar bagian utara,”katanya. Dia mengatakan akses jalan raya menuju lokasi pelabuhan sudah ditingkatkan menjadi jalan nasional. Na-

mun, infrastruktur pendukung lainnya menuju pelabuhan itu masih kekurangan 6 buah jembatan penghubung. Dia mengungkapkan jika pelabuhan di bagian utara wilayah Sumbar itu dioperasikan maka akan meningkatkan mobilitas barang sekaligus menekan biaya distribusi yang selama ini cenderung tinggi. Dengan beroperasinya pelabuhan itu, maka Sumbar akan memiliki dua pelabuhan penting, yakni Teluk Tapang di bagian utara dan Teluk Bayur di bagian selatan. Kehadiran pelabuhan tersebut, imbuhnya, juga akan membantu konektivitas tol laut yang dikembangkan pemerintah pusat. Menurutnya, dalam konsep tol laut, pelabuhan Teluk Tapang akan dikoneksikan

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

dengan Pelabuhan Sibolga di Sumatra Utara, serta pelabuhan lainnya. “Pembangunan infrastruktur Teluk Tapang selama ini memang masih terkendala karena terbatasnya anggaran pembangunan dari APBD kabupaten. Kalau mengandalkan APBD Pasbar sulit. Tetapi memang sudah diajukan dan masuk rencana pembangunan nasional. Dan itu langsung mendapat jawaban oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian kemandirian,”katanya. Dia mengatakan kebutuhan untuk pembangunan jalan dan jembatan menuju pelabuhan Teluk Tapang membutuhkan biaya sekitar Rp368 miliar, dengan panjang jalan yang belum teraspal sekitar 33,9 kilometer.(h/ows)  Layouter: Luther


EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

3

PUSAT PENJUALAN AKSESORI

Stroberi Tawarkan Promo 40 Persen PADANG, HALUAN — Sebagian besar manusia tentu ingin tampil cantik dan menarik. Tak hanya pakaian dan sepatu yang menjadi fokus utama perhatian.

Penggunan aksesori yang tepat juga dapat menjadi modal utama menyempurnakan penampilan. Lalu, di mana bisa mendapatkan ber-

bagai aksesori menarik dengan harga yang terjangkau? Stroberi di Basko Grand Mall Padang bisa menjadi referensi bagi Anda yang masih bingung mencari tempat aksesori yang menarik. Di Stroberi, konsumen bisa memilih aksesori yang disukai dengan banyak pilihan. Enjel, Manager Toko Stroberi mengatakan pada Haluan, pada toko yang ia kelola konsumen dapat menemukan berbagai pernakpernik yang diinginkan, mulai dari kalung, gelang, jepit rambut, tali rambut, dompet, tas, anting, cincin, hingga aksesori handphone. “Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Aneka dompet kami banderol dengan label harga mulai dari Rp51 ribu hingga Rp59 ribu per biji. Aksesori cincin beli satu gratis satu, harga mulai dari Rp16 ribuan,” ungkap Enjel, Jumat (16/2). Pantauan Haluan, memang terlihat banyak sekali bermacam jenis aksesori yang dijual di toko tersebut. Pembeli pun terlihat antusias memilih beragam ak-

PENJUALAN AKSESORI — Karyawan Stroberi merapikan letak beragam aksesori usai melayani konsumen. Stroberi bisa menjadi pilihan bagi Anda yang butuh aksesori untuk penunjang penampilan agar tetap cantik dan menawan. RENDI

sesoris tersebut. Intan, kasir Toko Stroberi mengatakan, kalau jepit rambut (pita) dibanderol seharga Rp22 ribu hingga Rp34 ribu, dan ada diskon sebesar 40 persen. Tas mini dijual seharga Rp110 ribu

dengan diskon sebesar 40 persen. Unt uk pembelian kaca mata trend beli satu gratis satu dengan harga mulai dari Rp59 ribu hingga Rp89 ribu. Selain itu, masih banyak jenis produk yang disediakan Stroberi.

Persoalan kualitas dan gaya produk yang dijual, konsumen tak usah takut dengan tingkat eksklusifitasnya. Toko Stroberi sebagian besar barang-barang yang yang mereka jual merupakan hasil produksi sendiri. (h/mg-rei).

KERJA SAMA ERAFONE DAN PERUSAHAAN SMARTPHONE

Pemasaran di Kanal Online Makin Diminati PADANG, HALUAN —Bisnis penjualan ponsel masih optimis terhadap prospek penjualan ponsel tahun ini. Apalagi dengan hadirnya kanal penjualan online, sangat membantu pemasaran produk bagi pelaku bisnis. Tak heran, perusahan ponsel beralih pada kanal penjualan online untuk menjajakan produk. Seperti kanal online Erafone yang ditemui di Grand Basko Hotel, Jumat (16/2). Erafone dimanfaatkan oleh perusahan ponsel menjajakan produknya. Seperti Samsung,

www.harianhaluan.com

Oppo, Iphone, Vivo, Asus, Xiaomi, dan Andromax. Erafon dan perusahaan phonsel menjalin bisnis kerjasama. Salah satu perusahaan ponsel yang memanfaatkan kanal online adalah Vivo. Manager Pemasaran Vivo, Richie mengatakan, berdasarkan surveinya tentang kanal online, maka rata-rata perihal penjualan smartphone di kanal online terus menunjukan grafik peningkatan. “Di zaman sekarang, kalau saya lihat laku konsumen dalam berbelanja online sudah menjadi trend dan

ERAFONE, salah satu kanal online di Grand Basko Hotel yang menjembatani produk smartphone ke masyarakat. Konsumen tidak perlu repot ke toko karena barang langsung diantar. RENDI

fashion,” ujar Richie, Jumat (16/2). Richie menduga, tidak

 Redaktur: Afrianita

menutup kemungkinan jika dalam beberapa waktu ke depan, nilai transaksi untuk penjualan produk smartphone melalui kanal online akan terus tumbuh. Menurutnya, pemerintah saat ini sangat mendukung bertumbuhnya bisnis penjualan ponsel di tanah air dengan lebih ketat membuat regulasi bagi masuknya barang - barang impor. Lebih lanjut Richie menyebut, sejauh ini kendala penjualan ponsel melalui kanal online disebabkan oleh produk black market. Sedangkan dia hanya menjual produk original. Disisi lain, Kanal Online Erafone (ERO Erafone), Indri dan Suci ketika ditemui Haluan di Grand Basko Hotel mengatakan, pihaknya menjadi salah satu kanal online yang bekerjasama dengan produk smartphone. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Fadil, Promotor Samsung menyebut, selama ini penjualan telepon pintar melalui kanal online cukup efektif karena dimudahkan dengan berbagai layanan. Pertama, tidak perlu repot ke toko karena barang langsung diantar. Kedua, ada berbagai promo yang membuat harga menjadi lebih murah.“Jadi, kami yakin pasti akan ada recurring customer,” ungkap Fadil. (h/mg-rei).

 Layouter: Syamsul Hidayat


4

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp12.000/Kg Rp120.000/Kg Rp36.000/Kg Rp20.800/Kg Rp9.900/Ltr Rp12.000/Kg Rp20.000/Kg Rp23.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

EKONOMI

226 Juta Nomor Ponsel Prabayar Teregistrasi JAKARTA, HALUAN—Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad M Ramli menyatakan, sudah ada 226 juta nomor pelanggan prabayar seluler yang telah melakukan registrasi. Angka tersebut terekam hingga Sabtu (17/2).

Update Terakhir 18 Februari 2018

Impor Buah ke RI Mulai Berkurang JAKARTA, HALUAN — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor buah mulai berkurang. Contohnya anggur dan apel. Berdasarkan data yang diterima, Sabtu (17/ 2), impor anggur dan apel di Januari 2018 turun jika dibandingkan Desember 2017. Pada Januari 2018 total impor anggur sebanyak 1.585 ton dengan nilai US$ 4,02 juta, angka ini menurun dibandingkan dengan Desember 2017 yang sebanyak 14.013 ton dengan nilai US$ 44,1 juta. Impor anggur biasanya berasal dari sepuluh negara, seperti Australia, Chili, China, Mesir, India, Jepang, Korea Selatan, Peru, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Pada periode Januari 2018, impor hanya masuk dari China sebanyak 1.487 ton dengan nilai US$ 3,6 juta dan Peru sebanyak 98,4 ton dengan nilai US$ 404 ribu. Pada Desember tahun lalu, impor anggur dari China sebanyak 8.455 ton dengan nilai US$ 20,6 juta, Peru sebanyak 3.917 ton dengan nilai US$ 16,1 juta, Amerika Serikat sebanyak 1.624 ton dengan nilai US$ 7,2 juta, dan Afrika Selatan 16,2 ton dengan nilai US$ 58 ribu. Sementara itu, untuk apel segar impor pada Januari 2018 turun, hanya sebanyak 2.093 ton dengan nilai US$ 4,6 juta dibandingkan dengan Desember tahun lalu yang sebanyak 24.871 ton dengan nilai US$ 53,1 juta. Pada Januari 2018, apel hanya masuk dari China sebanyak 1.956 ton dengan nilai US$ 4,2 juta, dari Jepang 9,8 ton dengan nilai US$ 58,0 ribu, dari Amerika Serikat sebanyak 41,4 ton dengan nilai US$ 65 ribu, dan Afrika Selatan sebanyak 85,8 ton dengan nilai US$ 199 ribu. Sementara pada Desember 2017, apel segar impor dari China sebanyak 21.090 ton dengan nilai US$ 45,9 juta, Perancis sebanyak 42,3 ton nilainya US$ 89 ribu, Jepang sebanyak 24,1 ton dengan nilai US$ 89 ribu. Selanjutnya, dari Korea Selatan sebanyak 29,7 ton dengan nilai US$ 59,0 ribu, lalu dari Amerika Serikat sebanyak 3.613 ton dengan nilai US$ 6,7 juta, dan Afrika Selatan sebanyak 70,5 ton dengan nilai US$ 169 ribu. (h/dtc)

REGISTRASI KARTU — Pelanggan Telkomsel sedang melakukan registrasi kartu prabayar Telkomsel. Tenggat waktu registrasi kartu prabayar paling lambat pada 28 Februari 2018. NET

Harga Sembako Mulai Naik

PEDAGANG sayur lobak di Pasar Kampung Dalam membersihkan daun lobak untuk memenuhi permintaan konsumen. Harga kebutuhan pokok mulai bergerak naik. TRISNALDI

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sejumlah barang kebutuhan pokok sehari-hari, seperti cabe merah, bawang merah super dan sayur lobak mengalami kenaikan harga. Pantauan Haluan di Pasar Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (17/2), naiknya sejumlah komoditi barang harian itu dipicu panen petani yang tidak

maksimal sebagai dampak kemarau. Harga cabe merah di Pasar Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu (17/2), dijual pedagang pengecer ke konsumen seharga Rp45.000/Kg. Bagitupun dengan harga bawang merah super hari balai tersebut dijual pedagang pengencer mencapai Rp17.000/Kg. “Memang harga jual sedikit naik saat ini dan kondisi itu sudah

berlangsung dua minggu belakangan,” kata Das yang berjualan cabe, bawang merah, tomat dan lobak menjawab Haluan, Sabtu pagi tersebut. Harga cabe yang mulai naik itu awalnya Rp40.000 naik menjadi Rp45.000/Kg. Sementara bawang merah dari Rp14.000 menjadi Rp17.000/Kg. Dan bawang putih Thailand dari Rp18.000/Kg mencapai Rp27.000/Kg. Harga sayur lobak dari Rp4.000/ Kg turun menjadi Rp3.000, sedangkan tomat stabil masih pada harga Rp4.000. Sementara dari pasar yang sama, Sutan Eri, jualan PMD seperti minyak goreng, gula dan sabun, tepung terigu mengakui sejumlah komoditas harian yang dijual di tokonya mengalami kenaikan berkisar Rp500 sampai Rp1.000. Dia menyebutkan, dia menjual minyak goreng curah, minyak sawit Rp10.500/Kg. Untuk gula pasir, harganya sedikit turun Rp500 dari Rp.12.000/kg menjadi Rp11.500/Kg. “Sementara untuk harga tepung tapioka yang kita beli dari grosir biasanya Rp.170.000/karung, sekarang naik menjadi Rp.181.000/ karung. Sehingga untuk harga eceran kita jual Rp8.000/Kg,” katanya .(h/tri).

DPR: Impor Beras Cukup Sekali Saja

ILUSTRASI

JAKARTA, HALUAN — Sebanyak 6 ribu ton beras asal Vietnam sudah datang di Pelabuhan Indah Kiat Cilegon. Kalangan parlemen meminta jangan ulangi impor beras. Hal itu ditegaskan a nggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDIPerjuangan, Darmadi Durianto saat berbincang dengan INILAHCOM, Jakarta, Jumat (16/2).

Dia bilang, beras impor sebanyak 6 ribu ton, harus dijamin menjadi cadangan beras pemerintah (CBP). Jadi, tidak boleh dilepas ke pasar bebas tanpa alasan yang jelas. harus ada instruksi dari pihak yang ditunjuk pemerintah. “Kalau kurang baru digelontorkan. Makanya engga boleh dia Bulog melakukan yg gelontoran kl tdk perlu. Dia hanya tambah cadangan bulog. Cadangan bulog kan mestinya diatas 1 juta. Selama ini 700-

600ribuan,” kata Darmadi. Kalangan politisi di Senayan, kata anak buah Megawati ini, akan mengawasi distribusi beras impor tersebut. Dalam hal ini, Perum Bulog tidak boleh main-main. Apalagi, lanjut Darnadi, sejumlah daerah memasuki panen raya. Ke depan, pemerintah sudah tidak boleh lagi mengimpor beras. Apabila pemerintah tetap mengimpor beras, maka akan merusak harga beras di dalam negeri atau hasil pentani. (h/inl)

“Tepatnya sejumlah 226.444.899 kartu nomor pelanggan pada pagi hari tadi,” kata Ahmad dalam pernyataan resminya. Ahmad mengatakan, angka tersebut menunjukkan jumlah nyata pelanggan aktif saat ini yang telah teregistrasi dan tervalidasi melalui sistem database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Adapun periode registrasi nomor ponsel prabayar berakhir pada 28 Februari 2018 mendatang. Terkait hal tersebut, Ahmad mengatakan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat dan pelanggan untuk menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dengan benar dan berhak. Selain itu, dilarang menggunakan data NIK dan nomor KK orang lain karena itu adalah pelanggaran hukum. “Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan registrasi dengan NIK dan Nomor KK yang diunduh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di internet,” kata Ahmad. Ia menjelaskan, tujuan registrasi ulang adalah untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan. Selain itu, registrasi juga bertujuan meminimalisasi penipuan dan tindakan kejahatan serta memudahkan pelacakan ponsel yang hilang. “Masyarakat diimbau segera lakukan registrasi ulang tidak menunggu batas akhir 28 Februari 2018 karena pada saat itu akan terjadi traffic tinggi luar biasa yang dapat menyebabkan gagal registrasi,” ujar Ahmad. Tidak Diperpanjang Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan tidak akan memperpanjang masa registrasi prabayar menggunakan nomer Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ketika masa registrasi prabayar berakhir dan pengguna layanan seluler belum mendaftarkan kartunya, nomor akan dihapus dari sistem milik operator telekomunikasi secara bertahap. “Tidak, ini tidak akan diperpanjang. Kenapa diperpanjang kan sudah lama? Kita mesti fokus pada kualitas pelanggan, bukan jumlah pelanggan, tapi pelanggan tidur (non aktif). Sebenarnya rugi semua di industri,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Chief RA, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa saat ini belum diketahui dengan jelas jumlah pelanggan seluler di Indonesia. Penyebabnya karena banyaknya pengguna prabayar yang hanya memakai kartu SIM dalam waktu singkat dan membuangnya. Sedangkan operator telekomunikasi tetap mencatat kartu SIM tersebut di dalam sistem mereka. Situasi tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perang harga antar-operator. Sehingga segmen pengguna tertentu bisa dengan mudah berganti nomor mengikuti promo yang paling murah. Bagi operator, tipe pelanggan seperti itu justru membebani. Pasalnya perusahaan dibebani biaya untuk mencetak kartu SIM serta memeliharanya di dalam jaringan, sedangkan nomor tersebut tidak aktif dan tidak menghasilkan pendapatan. “Sekarang kan tidak ada yang tau (jumlah pelanggan yang benar). Itu klaim semua. Kalau bicara di media total 350 juta, itu (termasuk) ada sim card bodong yang jadi biaya bagi oeprator karena menduduki sistem,” terang Chief RA. (h/kcm)

Nelayan Medan Berharap Kredit Lunak MEDAN, HALUAN — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara berharap bantuan pemerintah yang akan memberikan pinjaman lunak kepada nelayan tradisional untuk keperluan mengganti alat tangkap ramah lingkungan dan tidak merusak sumber hayati di laut. Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Nazli mengatakan, dana tersebut digunakan untuk membeli alat tangkap yang dianjurkan pemerintah untuk mengganti pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine net) yang telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen) Nomor 2 Tahun 2015. Alat tangkap pukat h ela dan pukat tarik, menurut dia, tidak dibenarkan lagi beroperasi di perairan Indonesia, dan bagi nelayan yang masih mengoperasikannya akan diberikan sanksi hukum yang tegas. “Sehubungan dengan www.harianhaluan.com

itu, maka nelayan harus mematuhi peraturan tersebut dan jangan melakukan pelanggaran,” ujar Naszli , di Medan, Minggu (18/2). Ia mengatakan, HNSI Sumut sangat mendukung pinjaman lunak yang akan disalurkan BN-46 dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada nelayan kecil yang tidak memiliki dana. Selain itu, para nelayan tradisional tersebut, juga tidak memiliki rumah maupun tanah yang akan dianggunkan kepada pihak perbankan. “Nelayan tersebut, hanya memiliki kapal motor terbuat dari kayu yang berkekuatan di bawah 10 gross ton (GT), dan barang itu, tidak bisa dijadikan angunan ke Bank pemerintah,” ucapnya. Nazli mengatakan, dengan adanya pinjaman lunak tersebut, dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi nelayan kecil untuk mendapatkan alat tangkap yang baru sebagai pengganti Pukat Hela dan Pukat Tarik

NELAYAN menarik pukat ke daratan. HNSI Sumatera Utara berharap bantuan pemerintah berupa pinjaman lunak untuk nelayan tradisional. NET

dianggap “ilegal” dan dilarang digunakan. Sebab, terhitung sejak Agustus 2018, yang namanya Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak dibenarkan lagi beroperasi menangkap ikan, dan harus segera dihentikan. HNSI Sumut berharap dengan adanya pinjaman yang diberikan perbankan tersebut, maka kehidupan nelayan tradisional dapat semakin lebih meningkat.  Redaktur: Devi Diany

“Selain itu, nelayan Sumut juga semakin lebih produktif dan bergairah untuk mencari ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan,” kata Wakil Ketua HNSI Sumut. Data yang diperoleh, jumlah populasi penduduk di Provinsi Sumut sebanyak 12 juta jiwa lebih. Sedangkan, jumlah nelayan tradisional di Sumut hanya mencapai 420.000 orang. (h/rol)  Layouter: Syamsul Hidayat


OPINI CSR dan Perusahaan DPR hendak memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility (CSR). Kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Saat ini, ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Rencananya, melalui RUU Tanggung Jawab Sosial yang dibahas ini kewajiban akan dibebankan ke semua perusahaan. Besaran yang ditentukan pun akan dipatok. Dari usulan yang masuk, besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Saat ini, baru satu persen. Tujuannya, membantu sinkronkan program pengentasan kemiskinan pemerintah. Jika aturan baru kewajiban CSR perusahaan ini diberlakukan, apakah ada jaminan pengentasan kemiskinan? Karena, dari catatan kasus yang pernah terjadi, penyaluran CSR lebih kepada kepentingan perusahaan untuk ‘mengamankan’ diri dari komplain warga sekitar terhadap aktivitas perusahaan. Bahkan, nyaris seperti uang tutup mulut, tanpa melihat dampak positif pada warga setempat. Idealnya, 4 aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, sudah sangat tepat dilakukan bila dilakukan dengan pengawasan yang baik. Pertama, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, meliputi: bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam. Kedua, bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Ketiga, bagi penanaman modal asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, daalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya. Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”. Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan. Jika dilihat dari peraturan di atas, urusan terkait dengan CSR merupakan domain pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauhmana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada stakeholder dalam hal ini masyarakat setempat. Pemda tidak berkewenangan dalam mengatur CSR. ***

HALUANISME  Revisi Perda LGBT Mandek  Ntah dikerjakan ntah tidak  Cawako Unjuk Kekuatan Massa  Jangan nanti ada unjuk rasa kalau kalah

www.harianhaluan.com

SENIN, 27 19 OKTOBER FEBRUARI 2016 2018 KAMIS, 3 26 Jumaidil Akhir 1438 1439HH Muharram

5

Menjaga Khittah Konstitusional RUU Perkelapasawitan AGUNG HERMANSYAH Alumnus Fakultas Hukum Unand dan Bekerja Di Kantor Hukum LEGALITY, Padang.

INDUSTRI perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu industri unggulan di Indonesia. Pasalnya, industri ini merupakan salash satu penyumbang devisa terbesar kedalam kas negara. Kebutuhan dunia akan produk kelapa sawit sangatlah tinggi, lantaran produk kelapa sawit ini merupakan produk yang multifungsi dan merupakan bahan baku industri-industri besar di dunia. Indonesia saat ini merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan catatan Sawit Watch (2014), RI adalah negara dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yakni 14,3 juta hektar. Ditengah hantaman badai kampanye hitam Parlemen Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia melalui pengesahan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang menuduh kelapa sawit sebagai ladang korupsi, eksploitasi pekerja anak, pelanggaran HAM, dan menghilangkan hak masyarakat adat. Namun, nyatanya produk kelapa sawit tetap menjadi produk unggulan dengan ekspansi pembukaan lahan baru tiap tahunnya. Patut diakui, sawit kini menjadi produk ekspor nomor satu dari RI dengan nilai US$25 miliar pada 2015 (MediaIndonesia, 13/April/2017). Pengaturan usaha perkebunan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 (UU Perkebunan). Namun saat ini, Pemerintah bersama dengan DPR RI tengah mempersiapkan Rancangan UndangUndang Perkelapasawitan (RUU Perkelapasawitan) sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dari UU Perkebunan (lex generalis). Maksud dari RUU Perkelapasawitan ini secara tersirat adalah untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan dalam waktu yang lama dan mengakomodir keperluan industri kelapa sawit, walaupun tidak menjadi prioritas prolegnas. Dalam tulisan

ini, saya membatasi dan hanya akan membahas komparasi pengaturan kemitraan usaha perkebunan antara UU Perkebunan dengan RUU Perkelapasawitan. Disharmonisasi Pengaturan Pengaturan kemitraan usaha perkebunan dalam UU Perkebunan diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan mewajibkan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan/atau IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20%. Penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan ini berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Dalam RUU Perkelapasawitan, kemitraan usaha ini diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 RUU Perkelapasawitan. Namun, pengaturan kemitraan usaha dalam dua Pasal tersebut tidak mengatur luas minimum fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat dalam kemitraan usaha tersebut. Sehingga, dengan tidak adanya pengaturan luas minimum fasilitasi pembangunan lahan perkebunan untuk kemitraan dengan masyarakat dalam RUU Perkelapasawitan ini sangat rentan terjadi tindakan sepihak (rechtmatigh), baik itu dalam hal pembangunan kebun, maupun distribusi kebun kelapa sawit kepada masyarakat dalam pola kemitraan usaha ini dari pengusaha perkebunan. Ketiadaan pengaturan luas minimum fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat dalam kemitraan usaha perkebunan ini tentu bertolak belakang dengan pengaturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai ketentuan pokok dibidang agraria dan sumberdaya alam, yang mana mengatur luas maksimum dan/ atau minimum kepemilikan lahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 juncto Pasal 17 UUPA. Terlebih, kemitraan usaha perkebunan yang berjalan selama ini didasari atas hubungan privat dalam bentuk perjanjian kemitraan usaha, tanpa adanya proteksi dari pemerintah. Sehingga, masyarakat setempat menjadi sangat rentan dilanggar hak-haknya dalam perjanjian kemitraan usaha tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena

perusahaan sebagai pihak yang kuat dan mapansecara kepemilikan modal, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan berpendidikan tinggi serta menajemen yang rapi sangat bisa untuk melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum (onrecthmatigedaad) kepada masyarakat setempat yang pada umumnya tidak memiliki modal dan berpendidikan rendah. Hal inilah yang terjadi selama ini dalam kegiatan usaha perkebunan. Sektor perkebunan merupakan penyebab konflik agraria tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2017, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya terjadi 659 konflik agraria diberbagai wilayah dengan luasan 520.491, 87 Hektar. Dari semua sektor, perkebunan menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria sektor ini sepanjang 2017. Sebanyak 194. 453, 27 Hektare terjadi disektor perkebunan. Dari angka itu, perkebunan kelapa sawit penyumbang terbesar dengan luasan 95.565.27 Hektare. Persoalan pelik lainnya, adalah ketimpangan kepemilikan lahan, dari total 31% yang didominasi oleh perusahaan besar seperti Sinar Mas, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group dan Surya Dumai Group (Mongabay.co.id, 31/ Desember/2017).

Pada umumnya, penyebab konflik perkebunan ini tak lepas dari masalah sistem pengelolaan perkebunan yang tak berubah meskipun pemerintah mengeluarkan program revitalisasi perkebunan pada tahun 2006lalu melalui Permentan Nomor 33/OT.104/7/2006, namun nyatanya tohcorak usahanya itu-itu saja, izin bermasalah (not clean and clear), koruptif, menindas pekerja dan masyarakat sekitar. KhittahKonstitusional Harus diakui bahwa RUU Perkelapasawitan yang kembali masuk dalam prolegnas 2018 secara subtansial lebih banyak mengakomodir kepentingan pengusaha ataupun korporasi besar. Sejatinya, pengelolaan tanaman kelapa sawit secara konstitusional ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengelolaannya untuk kepentingan ekonomi negara pun jugalah harus berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Inkonstitusional bila subtansi pengaturan pengelolaan perkelapasawitan dalam RUU Perkelapasawitan timpang sebalah dan hanya menguntungkan pihak pengusaha atau korporasi, karena tidak sesuai dengan khittah konstitusi pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia

sebagaimana telah digariskan oleh Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Meskipun hukum agraria itu memiliki dua dimensi, yakni dimensi hukum administrasi negara (publik) dan perdata (privat), tapi dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam dimensi publik harus lebih ditonjolkan. Hal ini karena adanya konsekuensi ‘’hak menguasai negara’’ dalam pengelolaan sumber daya alam dalambentuk pemberian izin. Posisi negara sebagai pemberi izin lebih tinggi dan kuat daripada si penerima izin. Harus diingat pula bahwa berlakunya suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Maka dengan demikian, pengelolaan perkebunan tidak bisa hanya berdasarkan perjanjian kemitraan semata, tetap harus merujuk pada UU yang berlaku dan harus ada proteksi dari pemerintah, terutama kepada petani/masyarakat. Terakhir, Diperlukan usaha bersama dari kita semua untuk terus mengawal bola panas RUU Perkelapasawitan yang bergulir di Senayan ini agar tidak melenceng dari khittah konstitusionalnya. Dan kita berharap agar pemerintah bisa menyerap semua aspirasi dan pandangan kritis terhadap RUU Perkelapasawitan ini. Ya, semoga saja. (*)

Parkir dan Macet YANG terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, mohon kiranya parkiran di sepanjang pantai padang ditertibkan di hari libur karena masih ada kendaraan yang parkir meski ada ramburambu dilarang parkir dan akan terjadi penyempitan jalan dan kemacetan, terimaksih. Wassallam. 081363826***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Luther


6

LIPSUS PEMKO BUKITTINGGI

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

RAMLAN NURMATIAS

IRWANDI

WALIKOTA BUKITTINGGI

WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

APA KATA MEREKA

SY DT PANGHULU BASA (NINIK MAMAK PUCUAK BULEK KURAI LIMO JORONG)

KITA akui, dua tahun kepemimpinan Ramlan-Irwandi, telah banyak membawa perubahan untuk Kota Bukittinggi. Seperti wajah kota telah berubah, parkir yang telah dikelola secara baik oleh pemerintah daerah, sarana dan

prasarana infrastruktur di sejumlah sudut kota telah dibenahi, serta melakukan gebrakan cepat terhadap pemulihan pasar Atas dan Pasar Aur kuning pasca kebakaran. Begitu juga dengan penghargaan dan prestasi dibidang pemerintahan. Namun demikian, tentu banyak lagi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan kedepannya, terutama dalam penataan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Sejumlah pencapaian yang telah diraih selama dua tahun kepemimpinan itu, hendaknya dapat terus dipertahankan, sekaligus dapat mengevaluasi kinerja dan berbagai program kegiatan yang telah dilakukan selama ini. (h/tot)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RISMAIDI KETUA FRAKSI PPP DPRD BUKITTINGGI

JUJUR kita akui, dua tahun kepemimpinan RamlanIrwandi telah banyak prestasi dan penghargaan yang diraih. Begitu juga terobosan dalam percepatan pembangunan di segala bidang. Dan yang paling membanggakan adalah Bukittinggi dapat kembali me-

raih Piala Adipura secara berturut turut, sekaligus dapat menghilangkan citra buruk Bukittinggi selama ini, yakni parkir termahal di Dunia. Alhamdulilah, dibawah kepemimpinan Ramlan-Irwandi, citra buruk itu telah hilang, dan tarif parkir telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah daerah. Walaupun demikian, tentu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan, namun tidak terealisasi atau terlambat dikerjakan. Sehingga menimbulkan kesan bahwa SOPD yang bersangkutan kurang siap dalam melaksanakan program tersebut. Kedepan tentu kita berharap SOPD yang bersangkutan dapat lebih bersibergi lagi. (h/tot)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WALIKOTA menerima penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM.

WALIKOTA didampingi Wakil Walikota H/Irwandi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Supadria, ketika menerima Piala Aipura yang sempat hilang selama 20 tahun.

FOTO DED pembangunan RSUD Bukittinggi, yang direncanakan pembangunan fisiknya akan dimulai tahun ini.

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN RAMLAN-IRWANDI

Pembangunan Segala Bidang Berhasil Dicapai DED RSUD

WALIKOTA Ramlan Nurmatias, menerima penghargaan WTN di Istana Wakil Presiden

S

ABTU, 17 Februari 2018 menjadi momen yang berharga bagi masyarakat dan Pemko Bukittinggi. Karna pada tanggal tersebut, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias bersama Wakil Walikota H. Irwandi dalam memimpin Kota Bukittinggi. Sejak dilantik oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada 17 Februari 2016 lalu di Auditorium Gubernur, pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari jalur independen pada pilkada serentak tahun 2015 lalu, dinilai berhasil membangun Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2 tahun kepemimpinan tersebut. Dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinan RamlanIrwandi, beberapa pencapian sudah terlihat dan dirasakan, seperti kemajuan dan peningkatan infrastruktur kota. Begitu juga pencapaian dibidang pemerintahan, dimana sejumlah penghargaan bergengsi di tingkat propinsi dan nasional berhasil diterima dalam berbagai bidang. Hingga dua tahun kepemimpinan berjalan, Walikota Ramlan Nurmatias yang berlatar belakang pengusaha, dan wakilnya Irwandi yang berlatar belakang birokrat senior ini, dikenal sebagai pemimpin yang harmonis. Keduanya selalu terlihat

saling melengkapi dan mengisi dalam mengayuh biduk roda pemerintahan. Diakui, kepemimpinan Ramlan-Irwandi hadir dengan motivasi yang tinggi untuk mewujudkan perubahan, terutama dalam mewujudkan Bukittinggi sebagai kota wisata yang tertib, aman, nyaman dan penuh pesona. Menurut Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, sejumlah pencapaian yang telah diraih dalam kurun waktu dua tahun tersebut, tidak terlepas dari dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), SOPD dan masyarakat. Berkat dukungan yang diberikan itu hampir semua program yang telah dirancang dan disusun dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah kota juga tidak lupa memperhatikan kearifan lokal, adat dan budaya yang dimiliki Kota Bukittinggi. Dengan

demikian tidak sedikit dukungan dan bantuan dari para ninik mamak serta tokoh-tokoh masyarakat untuk mensukseskan berbagai program pembangunan yang dijalankan. Diakuinya, langkah awal dan terobosan yang dilakukan diawal kepemimpinan adalah menertipkan masalah parkir di Kota Bukittingi. Karna sebelumnya masalah pengelolaan parkir boleh dikatakan ambaradul serta tarifnya yang tidak jelas sehingga membuat kesal para wisatawan yang datang. Seiring dengan itu juga dilakukan penertiban terminal Aur Kuning serta pedagang di kawasan Auri. Untuk program kebersihan kota, sejumlah program dan kegiatan terus digalakkan oleh Pemko Bukittinggi, seperti gotong royong Jumat bersih yang diikuti oleh seluruh ASN dilingkungan Pemko Bukittinggi, Alhasil, program ini tidak hanya langsung dirasakan oleh masyarakat, namun juga berbuah manis dimata pemerintah pusat, dengan diserahkannya penghargaan Adipura untuk Kota Bukittingi. “Hampir selama 20 tahun Kota Bukittinggi tidak pernah mendapatkan penghargaan Adipura sebagai penghargaan tertinggi bidang kebersihan. Alhamdulillah diawal tahun kepemimpinan kita bersama H. Irwandi, penghargaan Adipura yang telah lama hilang itu, akhirnya kembali ke Bukittinggi,” ujar Ramlan. Setahun berjalan terang

Ramlan, sejumlah penghargaan begengsi ditingkat nasional juga berhasil diraih seperti Piala Wahana Tata Nugraha bidang tata tertib lalu lintas, penghargaan Pastika Parama bidang kesehatan, penghargaan Kota Layak Anak, Penghargaan Baznas Award, penghargaan dari Menteri Keuangan berupa Opini WTP, penghargaan kota sehat dan penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia, pe Anugerah sebagai Kota Cerdas Indonesia, serta berbagai penghargaan lainnya. Semua penghargaan yang diterima itu sebagai bukti kerja nyata untuk kemajuan dan p embangunan Bukittinggi. Sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan ungkap Ramlan, Pemko Bukittinggi dibawah kepemimpinannya ingin mewujudkan Bukittinggi sebagai kota tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya. Dengan skala prioritasnya adalah penerapan ajaran agama, adat dan budaya, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan pariwisata, ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup. “Alhamdulillah dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan itu, kini Bukittinggi semakin tacelak. Taman dan trotoar sudah ditata rapi seperti

taman kota diperbaiki dan dibuatnya bangku bangku diatas trotoar disepenjang jalan utama, yang bertujuan agar warga dan pengunjung merasa nyaman serta memiliki ruang ekpresi dan berinteraksi,” ungkapnya. Ia menambahkan, pasca terjadinya kebakaran pusat pertokoan pasar atas beberapa waktu lalu, ada dua tindakan cepat yang telah diambil oleh Pemko Bukittinggi supaya perekonomian kota dan masyarakat bisa segera pulih dan bergulir kembali. Tindakan cepat yang diambil itu yakni dengan membangun tempat penampungan sementara bagi pedagang dan merencanakan pembangunan kembali bangunan pasar atas yang terbakar. Adapun sumber dana untuk pembangunan pasar tersebut adalah Dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Bukittinggi Tahun 2017, serta bantuan dari pihak ketiga dalam bentuk barang. Artinya pihak ketiga langsung membangun tempat penampungan tersebut sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Dan setelah selesai dibangun baru diserahkan kepada Pemerintah daerah. “Beberapa donatur yang telah memberikan bantuan untuk pembangunan kios penampungan tersebut diantaranya adalah BAZNAS Propinsi dan Baznas kabupaten/ kota di Sumbar, BNI, PT Semen Padang, Bank Nagari, Yayasan Padusi Minang, BMPD, dan lainnya,” terang Ramlan. (h/tot)

TAHUN KEDUA KEPEMIMPINAN RAMLAN-IRWANDI

Program Pembangunan Strategis Mulai Dijalankan BUKITTINGGI, HALUAN — Tanpa terasa, sudah dua tahun kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias dan Wakilnya Irwandi memimpin kota wisata ini. Dalam kurun dua tahun kepemimpinannya itu, sejumlah pencapaian dari segala lini sudah terlihat dan dirasakan oleh warga kota, terutama pencapaian dalam pembenahan dan penataan kota. Ditahun kedua kepemimpinan Walikota bersama wakilnya, sejumlah pembangunan stategis mulai dijalankan, termasuk melakukan pemebenahan dan penataan kota, seperti pembenahan taman kota, pembenahan Pasar Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah, serta melakukan rehab dan renovasi semua janjang yang ada, seperti janjang yang menghubungkan kawasan pasar atas

www.harianhaluan.com

dengan daerah sekelilingnya. Hal ini tujuannya adalah agar Bukittinggi akan lebih semakin indah dan nyaman dikunjungi oleh para wisatawan, sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan ke Bukittinggi. Apabila kunjungan meningkat maka multiplier effectnya adalah perekonomian pasti akan berkembang dan masyarakat akan sejahtera. Walikota Ramlan Nurmatias mengatakan, ditahun kedua kepemimpinannya bersama Wakilnya Irwandi, ada beberapa program pembangunan startegis yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2017 lalu dan beberapa kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Seperti pembangunan RSUD Bukittingi, dimana pada tahun 2017 lalu telah selesai

penyusunan dokumen perencanaan atau DED nya. Direncanakan pada tahun 2018 ini akan dimulai pembangunan fisik yang berlokasi di Jalan By Pass depan MAN 1 Gulai Bancah. Kemudian pembangunan embung PDAM di Tabek Gadang Aur Kuning. Embung ini dibangun dalam rangka menambah sumber air baku untuk air bersih PDAM. Dan pada tahun 2017 kemarin, juga telah selesai dilakukan pembebasan lahannya dan akan dibangun pada tahun 2018 melalui dana APBN. Selanjutnya ditahun kedua, juga dilakukan peningkatan jalan-jalan kota, yang mana sebagian besar jalan kota juga telah selesai diaspal kembali termasuk jalan-jalan lingkung yang dilakukan pengecoran. Hal ini dilakukan demi kelancaran

transportasi masyarakat sehingga tidak ada lagi jalan-jalan yang berlobang dan becek. Khusus untuk jalan by pass, beberapa titik juga telah dapat diselesaikan termasuk yang berada di Kelurahan Pulai Anak Aia. Kemudian, pembangunan kantor DPRD, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Polisi Pamong Praja, Kantor Lurah Belakang Balok dan Kantor Lurah Campago Guguk Bulek. Pembangunan kantor pemerintahan itu telah ada yang dimulai, baik fisik maupun perencanaannya. Untuk pembangunan Rumah Dinas Walikota, juga telah mulai dibangun tahun 2017 lalu. Pembangunan rumah dinas baru ini dilakukan karena nantinya rumah dinas yang dibangun ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai pendopo

untuk menerima tamu-tamu pemerintah daerah. Untuk itu sangat diperlukan rumah dinas yang representatif baik dari segi fasilitas maupun kapasitas daya tampung. Untuk menciptakan keindahan kota ujar Ramlan, dilakukan pembenahan dan perbaikan taman-taman kota, seperti taman tugu pahlawan tak dikenal, taman di depan Masjid Jamik Surau Gadang, taman depan RSAM termasuk juga taman di kawasan objek wisata panorama Lobang Japang. Selanjutnya, untuk menciptakan kenyamanan belajar bagi anak-anak, juga telah dianggarkan rehab dan pembangunan ruang belajar untuk beberapa sekolah baik SD maupun SMP. Hal ini dilakukan karena beberapa gedung sekolah yang ada sudah sangat tidak layak dan telah melebihi daya

tampung. Dengan pembangunan gedung sekolah ini diharapkan suasana belajar mengajar di sekolah akan semakin nyaman dan menyenangkan. Disamping pembangunan fisik terangnya, Pemko Bukittinggi juga fokus terhadap pembangunan non fisik, salah satunya adalah dalam peningkatan pembangunan ekonomi, dengan mendirikan BPR milik Pemerintah Daerah yaitu BPR Jam Gadang yang ditingkatkan statusnya menjadi BUMD. “Pada tahun 2018 ini, telah kita anggarkan dana penyertaan modal untuk BPR Jam Gadang sebesar Rp. 5 Milyar. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan BPR ini dengan sebaik-baiknya, baik untuk simpanan maupun untuk pembiayaan,” terang Ramlan. (h/tot)

 Redaktur: Dodi Nurja  Layouter: Syamsul Hidayat


UTAMA Menuru t Irman, masyarakat tidak pernah membayangkan bahwa anggota Dewan yang mereka pilih, justru memberikan ancaman hukum kepada masyarakat. Apalagi, sebelumnya masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada partai politik. Irman mengatakan, bisa jadi sebenarnya DPR berniat baik dalam membuat undang-undang. Namun, pemilihan kata dalam bunyi pasal yang tidak tepat, berpotensi merampas hak konstitusonal. Untuk itu, UU MD3 tersebut perlu diuji melalui MK. Penilaian serupa juga dikatakan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Bahkan, menurut dia, pasal tentang penghinaan anggota DPR mirip dengan pasal subversif pada era Orde Baru. Hendri berharap, gugatan uji materi terhadap pasal tersebut dikabulkan oleh MK. “Jadi ingat diskusi tahun 80-an soal penghinaan, subversif. Saya berharap berhasil digugat,” kata Hendri. (h/ben)

Kasus 4,2 Ton ................................. Dari Halaman. 1 dua. Jaksa juga dikabarkan telah merampungkan dakwaan terhadap tersangka. Kepala BBPOM di Padang Martin Suhendri mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu sidang. “Semua bukti sudah diserahkan kepada jaksa. Kita menunggu saja kapan sidangnya,” ujar Martin. Dalam penangannya, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Ketika ditanyakan wartawan beberapa waktu lalu, Martin Suhendri beralasan, pihaknya mempermasalahkan produk pangan kedaluwarsa yang ditemukan. Padahal temuan mie kedaluwarsa cukup besar, yakni 134 dus dan 385 bungkus, serta 213 karung mi instan yang sudah dikemas ulang ke dalam karung dengan berat total sekira 4,2 ton. “Yang penting mie sudah kami amankan agar tidak beredar di masyarakat,” ujar Martin. BBPOM memastikan bahwa UU Pangan tidak memperbolehkan produk pangan apapun yang telah kedaluwarsa untuk dijual kembali. Temuan mi instan kedaluwarsa siap jual ini akhirnya memaksa BBPOM Kota Padang untuk memperkatat pengawasan di lapangan. Martin menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan awal di titik-titik bongkar muat, terutama di Pelabuhan Teluk Bungus dan pelabuhan-pelabuhan di Kepuluan Mentawai. Penggerebekan gudang mie kedaluwarsa dilakukan Polda Sumbar dan BBPOM Padang , 4 Desember lalu di gudang PT Padang Distribusindo Raya (PDR), Jalan Raya Padang Bypass Km 9 Ampalu, Kecamatan Lubeg, Padang. Sebelumnya aparat kepo-

lisian menerima laporan dari masyarakat tentang adanya mi instan kedaluwarsa yang diduga dijual kembali kepada masyarakat. Salah satu petugas PT PDR, DS (30) mengungkapkan bahwa mi instan yang nyaris kedaluwarsa, misalnya tersisa 3 bulan penggunaan, biasanya mereka kemas ulang untuk kemudian dijual kembali ke pasaran. Sedangkan mi instan yang diketahui telah kedaluwarsa mereka hancurkan untuk kemudian dikemas dengan karung. Mie instan kedaluwarsa inilah yang kemudian dijual dengan harga Rp63 ribu per karung sebagai pakan ternak. DS menambahkan, pengemasan ulang mereka lakukan hanya untuk produk mi instan yang nyaris kedaluwarsa saja. Meski begitu, pihak polisi tetap melakukan pemeriksaan detil mengenai hal ini. “Konsumen yang datang ke kami untuk membeli. Nah, mereka jual lagi ke masyarakat. Penggunaannya untuk pakan ternak,” katanya. Direktur Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Kumbul KS menjelaskan, langkah untuk melakukan pengamanan dari gudang PT PDR dilakukan untuk mencegah penyebaran produk kedaluwarsa kepada konsumen. Menurutnya, memang ada laporan dari masyarakat mengenai mie instan kedaluwarsa yang dijual kembali di pasaran. Kumbul menyebutkan, pengusutan kasus ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas

barang dimaksud. Bila terbukti melanggar, maka ancamannya adalah 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar. Selain itu, sesuai dengan pasal 143 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan/ atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, akan terancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Aktivis perlindungan konsumen, Erison AW meminta petugas kepolisian dan BBPOM Padang serius mendalami kasus kasus penyitaan 3,9 ton mie kadaluwarsa di Gudang PT PDR, Jalan Bypass Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Perkaranya sudah masuk ranah pidana, dan pelaku mesti mempertanggungjawabkannya. Dijelaskan Erison, walau tidak ada yang konsumen berani melaporkan indikasi kecurangan yang dilakukan d istributor, namun penyidik seharusnya segera mengusut unsur pidana jika sudah jelas sebuah produk makanan dipasarkan ke konsumen. “Barang kedaluwarsa jika sudah terbukti dipasarkan, jelas sebuah pelanggaran pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” terang aktivis dari Padang Consumen Crisis . Ditambahkan Erison, sesuai pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. “Kalau petugas serius, pelakunya bias dijerat dengan UU Perlindungan Konsumen,” papar Erison. (h/win)

PKB Nomor 1.................................. Dari Halaman. 1 Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ada pula Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Sementara itu dari partaipartai pendatang baru, hadir Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto, Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo, serta Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana. Dua Ketua Umum yang berhalangan hadir yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga tidak hadir, dan diwakili oleh Sekr etaris Jenderal Johnny G Plate. Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Proses itu disaksikan komisioner KPU yang dipimpin Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, dan media. KPU RI sebelumnya juga telah membacakan rekapitulasi nasional hasil verifikasi sekaligus penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dari 16 partai politik, dua partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dua partai tersebut yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dua partai tersebut umumnya memenuhi syarat domisili partai dan kepengurusan dan keterwakilan perempuan. Namun dua partai ini tidak lolos lantaran tidak bisa memenuhi syarat yakni www.harianhaluan.com

keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, untuk Partai Bulan Bintang (PBB), kepengurusan tingkat pusat dengan keterwakilan perempuan 34,37 persen dinyatakan memenuhi syarat. Status kepengurusan tingkat provinsi juga dinyatakan memenuhi syarat. Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota pun memenuhi syarat. “Namun untuk kepengurusan dan keanggotaan sekurang-kurangnya 75 persen jumlah Kabupaten kota di masing-masing 34 Provinsi tidak memenuhi syarat” kata Wahyu di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta Pusat. Hal sama terjadi di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sehingga dinyatakan tidak lolos. Komisioner KPU Hasyim menuturkan, PKPI tidak lolos di beberapa kepengurusan Kabupaten dan Kota. Yang tidak memenuhi syarat yaitu provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah. Hasyim mengatakan hasil verifikasi untuk PKPI, status kepengurusan tingkat pusat, domisili kantor tetap dan keterwakilan perempuan 41,37 persen dinyatakan memenuhi syarat. Status kepengurusan tingkat provinsi dinyatakan memenuhi syarat. Dan di tingkat Kabupaten/ Kota dinyatakan memenuhi syarat. Namun kepengurusan dan keanggotaan di sekurang-kurangnya 75 persen jumlah Kabupaten kota di masing-masing 34 Provinsi tidak memenuhi syarat. Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi beberapa syarat yaitu, domisili kantor pusat, keterwakilan perempuan di pengurus pusat sekurang-kurangnya 30 persen. Kepengurusan tingkat Provinsi dan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, serta domisili kantor. Kepengurusan tingkat Kabupaten Kota dan keterwakilan perempuan

7

Mobil .............................................. Dari Halaman. 1

UU MD3 Dianggap Rusak Konstitusi JAKARTA, HALUAN — Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) resmi diajukan uji materi ke Mahakamah Konstitusi. Oleh para penggugat, undang-undang tersebut dinilai berlawanan dengan konstitusi warga negara. Bahkan, beberapa pasal dalam UU MD3 dinilai menyerupai aturan yang dibuat pada masa Orde Baru. Hal itu dikatakan kuasa hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Irman Putra Sidin dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat. “Seperti kekuatan yang kami tentang sebelum demokrasi. Keraguan ini perlu kami verifikasi secara konstitusional,” kata Irman. Beberapa persoalan, menurut Irman, terkait pasal pemanggilan paksa, hak imunitas anggota DPR dan pasal tentang langkah hukum pada setiap orang yang dianggap menghina dan merendahkan DPR dan anggota DPR. Ahli hukum tata negara itu menilai, berlakunya pasal tersebut merugikan hak masyarakat.

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

mengalami luka lecet pada kaki kanan. Nina Afriani (21), mahasiswa tinggal di Tembilahan luka lecet pada tangan kanan. Redo Mareza (19) mengalami luka robek di kepala. Rian Dwi Saputra (22) yang juga warga Tembilahan, mengalami luka robek pada kaki dan dada. Sementara Khairullah (22) mengalami luka robek pada

wajah dan patah tulang bahu sebelah kanan. “Setelah menerima laporan, kami datangi dan olah TKP. Segera dilakukan evakuasi dengan mobil patroli. Lima korban dibawa ke Puskesmas Pangkalan, satu orang ke RSUD P ayakumbuh,” kata Kapolres Haris Hadis. Sementara itu, Kepala BPBD

Limapuluh Kota Joni Amir mengatakan, bersama pihak kepolisian, tim BPBD juga langsung ke TKP begitu informasi didapatkan. “Tadi anggota kita dari BPBD dan Basarnas perwakilan telah ke lokasi. Jumlah korb an enam orang. Agak parah satu orang. Sekarang masih dirawat di RSUD Adnaan WD,” tuturnya. (mg-ari)

Perda .............................................. Dari Halaman. 1 ada Perda baru. Jika naskah akademik revisi Perda Anti Maksiat segera masuk, 2 atau 3 bulan bisa selesai. harus melibatkan masyarakat,” kata Hidayat. Polisi Pamong Praja (Pol PP) lanjut Hidayat, juga bisa dimaksimalkan untuk bergerak melakukan pekerjaan ini, tapi tentu dengan adanya dukungan yang jelas kepada satuan tersebut. Selain itu, Hidayat juga mengusulkan agar Masjid Raya Sumbar dalam pengelolaannya juga harus menyedikan pos tempat menyampaikan kegelisahan umat. Sehingga masyarakat tidak mencari jalan lain untuk curhat. “Harus ada ahli agama yang standby mendengarkan masyarakat di Masjid raya Sumbar. Ini bentuk penangkalan juga, dan bukti pemerintah hadir untuk masyarakat,” katanya. Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Supardi meyampaikan, LGBT bukanlah lagi persoalan yang sederhana. Jika ditelusuri di dunia maya, group yang didalamnya tergabung pelaku LBGT sangat mudah ditemui. Supardi melihat kelompok LGBT ini terstruktur, teroganisir, dan berlindung atas nama HAM. Campur tangan dari sejumlah negara di dunia untuk melindungi LGBT. “Kita di Indonesia cukup dilematis karena rancangan undang-undang terkait ini belum selesai dibahas. Namun demikian, Sumbar memang butuh aturan untuk mencegah LGBT sesegera mungkin,” ucap Supardi. Sepakat dengan Hidayat Supardi menginginkan Pemprov mengambil langkah cepat mencegah tumbuh suburnya LGBT di Sumbar. “Jangan lama-lama. Kalau bisa bahan revisi itu segera diserahkan agar segera juga dibahas. Kalau berlama-lama, takutnya nanti tidak bisa dirampungkan untuk tahun ini,” papar wakil rakyat dari Dapil Payakumbuh dan Limapuluh Kota itu. Sebab selain melanggar norma adat dan agama, perilaku menyimpang LGBT dinilai membahayakan pelaku dikarenakan beresiko tinggi terkena penyakit HIV/AIDS serta juga membahayakan orang sekitar pelaku. Provincial Project Officer HIV/AIDS Wilayah Sumbar, dokter Haris saat rapat kerja dengan Komisi V DPRD menuturkan, pelaku menyimpang LGBT yang terjangkit

HIV/AIDS bisa membahayakan orang sekitarnya. Utamanya mereka yang menjalani hubungan dua jenis, yaitunya suka lelaki dan juga suka perempuan, atau yang disebut biseksual. “Saat kelompok itu terkena HIV/AIDS, ternyata dia memiliki istri, istrinya juga bisa ditularkan penyakit yang sama. Lebih mengkuatirkan lagi, saat istri dari pelaku seks menyimpang ini hamil, anak yang dilahirkan beresiko tinggi menderita penyakit yang mematikan tersebut,” paparnya. Tak hanya itu, lanjut dokter Haris, penderita HIV/AIDS juga rentan terkena penyakit tuberkulosis. Data yang ada, sembilan dari penderita HIV/ AIDS, 49 persen diantaranya terjangkit TBC. Masih Dikaji Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumbar masih melakukan kajian terhadap rencana penerbitan Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Biro Hukum Pemprov Sumbar mengaku masih menunggu rampunya pengkajian tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar Enfita Djinis kepada Haluan, M inggu (18/2). Menuru tnya, rancangan perda untuk penanggulangan penyebaran perilaku LGBT memang belum disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemprakarsa, karena masih menunggu hasil kajian dari Balitbang Setdaprov Sumbar. “Itu masih dalam kajian. Ranperdanya memang belum disiapkan karena kajian belum usai dilakukan. Nanti OPD yang memprakarsai akan menyiapkan ranperda dan diserahkan ke Biro Hukum. Setelah itu baru prosesnya berlanjut pada pengajuan,” kata Enfita. Sebelumnya, melalui Rakor Penanganan LGBT di Sumbar yang digelar bulan lalu, Asisten II Setdaprov Sumbar Syafruddin mengatakan, beberapa poin utama harus dikejar para pihak terkait untuk menangkal perluasan LGBT di Sumbar. Terutama sekali terkait data kongkrit jumlah pelaku dan model-model penyebaran perilaku tersebut. “Ada waktu sampai Maret bagi tim yang dibentuk sampai ke kabupaten/kota, untuk mengumpulkan data-data yang

kongkrit, sebelum diambil langkah selanjutnya oleh pemerintah. Bisa dengan merumuskan Perda, atau merevisi Perda Anti Maksiat yang telah ada sebagaimana saran DPRD, atau menempuh cara lain,” kata Syafruddin. Sementara itu saat ditemui di Istana Gubernur Sumbar beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyatakan selain Perda, ada wacana untuk mendirikan pusat rehabilitasi LGBT di Sumbar. Jika wacana itu terwujud, p usat rehab LGBT itu akan menjadi pusat rehab LGBT pertama di Indonesia. Hanya saja, wacana tersebut perlu dikaji lebih jauh dengan berbagai pihak terkait. “Wacana ini jadi salah satu pilihan untuk penangkalan perkembangan LGBT di Sumbar. Target kita jelas, yang sudah terpengaruh, diobati sampai sembuh, dan yang belum terpengaruh jangan sampai ikut-ikutan terjerumus dalam perilaku menyimpang ini,” kata Nasrul. Meski baru sebatas wacana, Wagub menyatakan akan mengkomunikasikannya dengan pihak terkait, terutama dengan DPRD Provinsi Sumbar, karena pendirian pusat rehab tentu akan menuntut ketersediaan anggaran. Namun yang pasti, rencana ini baginya merupakan wujud keseriusan Pemprov Sumbar menolak perkembangan LGBT di Sumbar. Terkait tindak lanjut wacana ini, Wagub Sumbar belum memberikan konfirmasi lebih lanjut, setelah Haluan mencoba menghubungi. Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Sumatera Barat Katherina Welong mengatakan, informasi estimasi keberadaan lebih dari lima ribu Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) di Sumatera Barat bukan angka yang berlebihan, karena hampir sesuai dengan data LSL yang melakukan konseling pada konselor VCT HIV di Sumbar. “Yang melakukan pemetaan LSL itu KPA. Estimasinya ada 5.000 kalau kita sinkronkan dengan data yang dikonseling konselor di kabupaten/kota, jumlahnya memang mendekati,” ungkapnya. Data memprihatinkan itu patut menjadi perhatian, apalagi hasil rembuk dari para konselor, ditemukan perubahan paradigma pada pelaku seks menyimpang LSL. (h/len)

sekurang-kurangnya 30 persen dan keanggotaan sekurangkurangnya 75 persen.

Berkas ............................................. Dari Halaman. 1

PBB dan PKPI Ajukan Gugatan Setelah mendengarkan hasil verifikasi calon penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dari KPU, Sekjen PBB Afriansyah Noor mengaku akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Namun dia enggan merinci kapan akan mengajukan gugatan tersebut. “Kami akan melakukan gugatan ke Bawaslu karena kami lebih siap sebenarnya tapi karena ini lah ujian buat PBB mungkin selalu diuji untuk selalu lakukan gugatan. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Dan kami segera yang akan gugatan,” kata Afriansyah. Dia menjelaskan ada beberapa hal yang akan digugat salah satunya yaitu terkait keanggotaan di Provinsi dan kabupaten. “Keanggotaan. Hanya 1 Kabupaten, cuma menghadirkan keanggotaanya saja sebanyak 6 orang sebenarnya di kabupaten Manokwari Selatan. Jadi kalau kepengurusan lengkap. Keterwakilan perempuan kita 30 persen di atas. Tapi keanggotaan yang kami kurang di Kabupaten Manokwari Selatan,” ungkap Afriansyah. Senada dengan pihak PBB, PKPI pun akan mengajukan gugatan. Ketua Bidang Pemberdayaan legislator, Ashari Ali Agus akan melaporkan hasil tersebut kepada pihak Bawaslu. “Kita akan laporkan ke Bawaslu,” kata Ashari. Dia belum bisa merinci kapan partainya akan melaporkan. Dia mengklaim hasil tersebut terdapat kesalahan. “Kita belum bisa berkomentar ini masih berlanjut, kan kita langsung menggugat karena kita tidak menerima hasil itu tentu ada suatu kekeliruan besar tentu kita selama ini kan tidak tidur, pasti ada sesuatu yang miss komunikasi di sini,” ungkap Ashari dilansir Republika. (h/ben)

agar nantinya, dakwaan yang akan disusun dan jadi landasan dalam penuntutan tidak memiliki celah. Proses ini merupakan hal yang lumrah dalam penanganan perkara. Kasubdit Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK, Shaifuddin Akbar mengakui adanya beberapa poin yang harus diperbaiki. Jaksa juga telah memberi petunjuk, bagian-bagian mana saja yang mesti diperdalam dan ditambahkan. “Memang pengembalian berkas dilakukan oleh jaksa peneliti Kejagung. Tujuannya agar berkas tersebut lengkap. Pengembalian itu juga dibarengi petunjuk,” terang Akbar, Minggu (18/2) sore. Ditambahkan Akbar, pihaknya sudah menerima berkas yang dikembalikan tersebut. Bahkan, tim penyidik telah bekerja untuk melengkapinya. Apa-apa yang diminta oleh jaksa sudah dilengkapi. Rencananya, Senin (hari inired) berkas kembali dikirim ke Kejagung. “Penyidik telah melakukan pemanggilan saksi dan juga ahli, s ebagaimana yang diminta oleh jaksa dalam petunjuknya. Besok atau Selasa juga akan dikirim ulang ke Kejagung,” papar Kasubdit. Shaifuddin Akbar berharap berkas yang dikirim ulang itu sudah memenuhi harapan jaksa, sehingga nantinya dinyatakan lengkap. “Kalau sudah dinyatakan lengkap, masuk tahap dua. Kami akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Progres ke depannya, itu sudah menjadi tanggung jawab jaksa, termasuk di proses penuntutan saat sidang nantinya,” tutur Akbar. Sementara, dari sembilan lokasi yang telah dipasang plang masih diproses oleh tim penyidik. Walau tidak semua lokasi tersebut berada di kawasan hutan lindung seperti

lokasi milik wakil bupati, namun, dari segi pemanfaatannya, berlaku aturan serupa lokasi yang berada di hutan lindung. “Ada sembilan lokasi lagi yang sedang kita dalami. Prosesnya berjalan. Tim juga telah mengumpulkan banyak bukti dan data,” kata Akbar lagi. Ia mengatakan, kalau hasilnya terbukti sebagaimana kasus sebelumnya, maka semua pihak juga akan ditetapkan sebagai tersangka. “Namun, semua tentu melalui proses serta prosedur yang ada. Ikuti saja dulu, nanti bagaimana hasilnya media akan tahu dengan sendiri nanti. Prosesnya akan panjang. Penyidik tidak memiliki target waktu penuntasan. Selain di Sumbar, KLHK juga banyak menemukan kasus serupa,” jawab Shaifuddin Akbar. Rusma Yul Anwar sendiri bukan tanpa perlawanan. Orang nomor dua di Pessel mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Painan, namun semua permohonannya dinyatakan ditolak oleh hakim. Rusma kembali mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Pusat. Penyidik KLHK menurut Akbar juga sudah menerima relas permohonan praperadilan tersebut. “Kita persiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi praperadilan. Relasnya telah diterima. Selasa besok sidang,” kata Akbar. Daniel HB Simorangkir, kuasa hukum Rusma mengatakan, pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan untuk menjalani praperadilan yang diajukan atas kliennya. “Permohonan sudah diterima oleh PN Jakarta, sekarang kita menunggu panggilan dari pengadilan untuk sidang,” kata Daniel. Daniel menilai penilai penetapan tersanga oleh penyidik terhadap klienya tidak sesuai.

 Redaktur: Bhenz Maharajo

Tidak hanya itu, pengambilan barang bukti juga terlihat ada kejanggalan. Hal itu yang mendasari permohonan Praperadilan. “Kita menilai dalam proses penyidikan ada juga yang tidak benar,” pungkasnya. Sementara itu, penggiat lingkungan hidup Sumbar, Desriko Malayu Putra mengatakan proses penegakan hukum oleh kementerian menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh kejahatan perusakan lingkungan yang ada di kawasan Mandeh. “Penyidik juga harus segera melakukan pendalam kasus ini, jangan sampai berhenti di satu orang saja. Karenakita ketahui di sana masih banyak pihak-pihak lain yang juga melakukan hal yang sama dengan tersangka yang sudah ditetapkan,” kata Desriko Satu sisi, penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, di sisi lain pemerintah Pesisir Selatan juga mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan kawasan Mandeh ini. “Seharusnya Pemkab Pessel memikirkan dan membuat perencanaan pengembangan dan pengelolaan Mandeh. Kalau tidak, berarti pemerintah juga lalai dan juga bisa dimintakan pertanggungjawabanya,” terang Desriko. Dikatakannya, kebijakan dalam menyusun pengelolaan dan pengembangan kawasan Mandeh merupakan salah satu acuan utama untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai aset. “Tanpa kebijakan yang jelas, sudah barang tentu dunia usaha akan takut menanamkan modal, mengingat risiko di masa yang akan datang. Ini harus segera dilakukan, agar tidak ada lagi resiko lain yang akan muncul dikemudian hari,” terangnya. (h/mg-hen)  Layouter: Irvand


8

PENDIDIKAN

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PERTENGAH FEBRUARI DANA BOP DAN BOS BELUM CAIR

SMA dan SMK Sumbar “Menjerit” PADANG, HALUAN — Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar “menjerit”, menyusul belum cairnya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Opersional Sekolah (BOS). Informasi yang diperoleh Haluan di sejumlah sekolah di daerah ini menyebutkan, dengan belum cairnya dana

dimaksud sampai pertengahan Februari 2018 ini menyebabkan kelancaran proses pembelajaran terganggu. Kebu-

tuhan sekolah yang tak bisa diundur-undur pengadaannya, seperti alat tulis untuk proses pembelajaran di kelas, dana untuk pembayaran rekening listrik, telepon, air, internet dan lainnya. Dan yang menyedihkan lagi, guru honor yang dibiayai oleh BOP juga tak bisa menerima honornya. Padahal jumlah yang ditunggu-tunggu juga tak banyak. Satu jam pelajaran dibayar hanya sekitar

Rp40.000 untuk satu bulan. Artinya, satu jam pelajaran seminggunya hanya mendapat imbalan Rp10.000. Kalau mengajar 10 jam pelajaran hanya mendapat Rp400.000 setiap bulannya. Guru honor rata-rata mendapat jam pelajaran 10 sampai 18 jam setiap bulannya. Menurut sumber Haluan, kalau untuk alat tulis, bisalah dihutang ke sana kemari, tapi untuk membayar listrik, air, telepon dan internet harus dengan dana tunai. Kalau tidak, dikhawatirkan bisa diputus pihak berkompoten. Nasib tersebut dialami semenjak SMA dan SMK dialihkan kewenangannya ke provinsi, sedangkan ketika masih berada di bawah naungan kabupaten dan kota pencairan dana sedikit agak lancar. Sebab, dana BOS yang besarnnya Rp1,4 juta pertahun setiap siswa tersebut langsung disalurkan ke sekolah oleh pemerintah pusat. Namun, sekarang harus melalui pemerintah provinsi, padahal dana tersebut tak berasal dari APBD provinsi. Hal itu salah satu yang penghambat kelancaran pencairan dana BOS, ditambah lagi tenaga yang mengurus pencairan dana tersebut pada Didik Sumbar jumlahnya juga terbatas. Begitupula s ekolah di luar Padang, jelas membutuhkan biaya untuk mengurusnya ke Padang. Mereka berharap dalam bulan Februari ini dana tersebut bisa dicairkan oleh pihak Dinas Pendidikan Sumbar. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman Bur kepada Haluan menegaskan, dalam waktu yang dekat

dana BOP dan BOS itu bisa segera cair. “Minggu depan (minggu ini) segera cair dana BOS dan BOP,” katanya sambil menambahkan sekolah bisa mempergunakan dulu dana komite sekolah atau sisa dana BOS tahun lalu. Anggota DPRD Sumbar, Achiar sangat memprihatin dengan kondisi sekolah yang belum cairnya dana BOS dan BOP. Padahal dana untuk opersional sekolah tersebut tak bisa diundur-undur pencairannya, apalagi sampai berbulan-bulan pula. “Namanya saja dana

opersional. Kalau tak cair operasional sekolah dipastikan terganggu. Apakah kita tega sampai opersional sekolah jadi terhenti. Jangan sampai terulang lagi pada masa-masa mendatang. Kasihan kita pada anak-anak di sekolah,” kata Achiar. Menurut Achiar, tak mungkin dana BOP atau BOS bisa berlebih, karena biasanya sudah dihitung per siswa setiap tahunnya. Kalau ada berlebih tentu ada yang tak beres di sekolah tersebut. Kalaupun di akhir tahun berlebih, biasanya haruslah

dikembalikan lagi ke kas negara atau daerah. Makanya pihak Disdik Sumbar mestilah melakukan pengawasan ketat penggunaan dana dimaksud, apalagi sampai ada yang berlebih kedua dana yang jumlahnya di bawah Rp2 juta tersebut belumlah cukup untuk operasional sekolah, maka pemerintah menamakannya bantuan. Ditambahkannya, setidaknya untuk SMA dan SMK minimal dibutuhkan dana operasional sekitar Rp2,5 juta per siswa setiap tahunnya. (h/aye)

ADAM DAN YOLANDA

Terpilih Jadi Duta Genre Bukittinggi BUKITTINGI, HALUAN — Pelajar SMAN 5 Bukittinggi, Adam Farid dan Mahasiswa Siker Yarsi Bukittinggi, Yolanda Sopia terpilih sebagai Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Bukittinggi tahun 2018 pada pemilihan duta genre yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Pada malam grand final Pemilihan Duta Genre Kota Bukittinggi yang berlangsung di Istana Bung Hatta, Kamis (15/2) malam, dua orang putra-putri terbaik Kota Bukittinggi Adam dan Yolanda mendapat penilaian terbaik dari dewan juri, sekaligus dinobatkan sebagai pasangan Duta Genre Bukittinggi tahun 2018. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Bukittinggi, Tati Yasmarni mengatakan, proses pemilihan duta Genre Bukittinggi telah dimulai sejak 8 Januari lalu. Peserta yang mendaftar didominasi oleh pelajar dan mahasiswa Bukittinggi, dengan ketentuan umur minimal 17 tahun dan maksimal 22 tahun. Dari 138 peserta yang mendaftar, terpilih 30 finalis yang lolos untuk tampil dalam malam grand final, sekaligus mengikuti tahapan karantina sebelum malam grand final berlangsung. Selama di karantina, mereka mendapatkan pembekalan dan pengetahuan terkait dengan GenRe. “Alahmadulillah, setelah melalui berbagai

tahapan dan penilaian dari dewan juri pada malam grand final, akhirnya terpilih dua orang putra-putri terbaik Kota Bukittinggi sebagai Duta Genrei Bukittinggi 2018, yang nantinya mereka akan mewakili Bukittinggi pada pemilihan yang sama ditingkat provinsi Sumbar,” kata Tati. Menurutnya, pemilihan duta genre merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga bagi pemko bersama forum Genre Bukittinggi dalam melaksanakan pemilihan duta genre. Peserta yang keluar sebagai pemenang dalam malam grand final, nantinya akan dipersiapkan untuk tampil di tingkat Sumbar hingga ke tingkat nasional. Oleh karena itu, peserta yang menjadi finalis harus menguasai tentang program KKBPK bidang genre, pengetahuan umum, bahasa Inggris, rasa nasionalisme dan mempunyai talenta. “Seluruh tahapan proses pemilihan Duta Genre Bukittinggi dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Tiga puluh peserta yang masuk dalam tahapan karantina menjelang grand final, juga telah diberikan pengetahuan. Dengan terpilihnya Adam dan Yolanda sebagai duta genrei Bukittingi, diharapkan mereka dapat mensosialisasikan program genre itu sendiri,” harap Tati. (h/tot)

PARIWARA PEMKAB AGAM

BUPATI Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pengelola dana nagari terbaik tingkat nasional.

BUPATI Agam, H Indra Catri Dt Malako Nan Putiah melakukan kunjungan ke stand kabupaten/kota usai menghadiri pembukaan pameran UMKM, di GOR H Agussalim, Provinsi Sumatera Barat.

BUPATI Agam terima penghargaan leadership award

INDRA CATRI SEIMBANGKAN PEMBANGUNAN FISIK DAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat

T

EPAT dua tahun silam, 17 Februari kemarin Bupati Agam, Indra Catri dan Wakil Bupati Agam dilantik. Sederet program yang menjadi perwujudan visimisi keduanya mulai membuahkan hasil. Sejak memimpin Kabupaten Agam, Indra Catri terus membangun Agam baik secara fisik, maupun masyarakatnya.

Selain itu, keberhasilan dua tahun terakhir nampak dari hasil survei yang menunjukkan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Survei dilakukan menggunakan community score card atau kartu kepuasan masyarakat dengan melibatkan perwakilan masyarakat penerima layanan dan perwakilan OPD pemberi pelayanan. Survei ditujukan untuk mengukur kepuasan masyarakat pada bidang usaha mikro kecil, penanganan pengangguran dan kemudahan berusaha. Lalu, pada bidang pelayanan pendidikan, kesehatan administrasi umum dan perizinan, serta bidang infrastruktur. Ada sembilan kelompok pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur www.harianhaluan.com

Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik. Sembilan komponen yang dimaksud meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, ketepatan waktu pelayanan. Kemudian kewajaran biaya pelayanan, kualitas dan kesesuaian produk hasil pelayanan, kompetensi petugas pelayanan, perilaku kesopanan petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, serta mekanisme penanganan pengaduan. Bidang Infrastruktur Agam sangat komitmen dalam menggenjot pembangunan. Pembangunan sarana publik ini demi membumikan visi Kabupaten

Agam 2016-2021. Mewujudkan Kabupaten Agam yang BISA (Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat). Sebelumnya, di tahun 2016, Indra Catri juga telah berkomitmen saa t mulai memasuki periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati Agam, pihaknya bertekad membangun kantor SKPD yang representatif guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pada awal tahun 2018, Bupati Agam, Indra Catri secara simbolis meresmikan 12 unit bangunan baru di Lingkungan Pemkab Agam, Rabu (31/1) di Lubuk Basung. Bangunan dimaksud adalah gedung baru dinas pertanian, dinas perikanan dan ketahanan pangan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, Kantor Camat Lubuk Basung, Kantor Camat Palupuh, Kantor Camat Tanjung Raya, ruang IGD dan OK RSUD Lubuk Basung, Puskesmas Matur, Puskesmas Biaro dan Pasar Matur. Non Fisik Prioritas pembangunan dimaksud adalah memperkuat pemahaman dan penga-

PENGHARGAAN kabupaten sehat

malan nilai-nilai keislaman pada generasi muda, melestarikan nilai adat dan budaya salingka nagari, peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta peningkatan pembangunan SDM. Selanjutnya, penguatan ekonomi inklusif yang kreatif, inovatif, unggul dan berdaya saing. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berwawasan lingkungan dan mitigasi

bencana. Pengembangan pariwis ata unggulan serta pemerataan infrastruktur. "Prioritas-prioritas itu merupakan bagian strategis Pemerintah Kabupaten Agam untuk menjawab isu-isu strategis pada periode 20162021," ujar Wakil Bupati Agam, Trinda Farham Satria. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Pemkab Agam juga sudah menorehkan prestasi cemerlang dengan meraih anugerah Kabupaten Sehat,

Swasti Saba Wiwerda yang diserahkan Menteri Kesehatan akhir November 2017 silam. Pembangunan yang dilakukan Pemkab Agam bidang pendidikan juga ditandai dengan ditabuhnya program Agam Madani. Nantinya akan diberikan reward kepada nagari yang mendukung program itu berupa pemberian bonus dan penambahan anggaran nagari. "Pemkab Agam mempunyai kekuasaan berupa pemberian anggaran, jika nagari ikut mens ukseskan Agam Madani, kita beri bonus dan tambahan anggaran," jelas Trinda Farhan Satria. Selanjutnya, untuk para pelajar yang sukses mengikuti anjuran salat berjamaah Zuhur berjemaah di sekolah dan salat wajib lainnya di masjid dan musala terdekat sesuai waktu yang telah ditentukan akan diberi bonus berupa pemberian perlengkapan sekolah yang nantinya akan diserahkan Bupati atau Wakil Bupati Agam ke sekolahnya. Bidang UMK, Penanganan Pengangguran dan Kemudahan Usaha Pada bidang usaha mikro  Redaktur: Nasrizal

kecil, penanganan pengangguran dan kemudahan berusaha umumnya masyarakat memberikan penilaian yang memuaskan. Masyaraka t menilai Pemkab Agam sudah sangat baik terutama pada sektor kategori penilaian persyaratan pelayanan, prosedur dan sarana prasarana. Sementara pada sektor waktu pelayanan, kerama han petugas dan mekanisme pengaduan masih patut ditingkatkan. Salah satunya disebabkan jarak yang cukup jauh dan luasnya wilayah. Dalam bidang ini, kepemimpinan Indra Catri dan Trinda Farhan telah meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM) dan Penghargaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah. Kepala Dinas Koperindagkop-UKM Kabupaten Agam, Aryati mengatakan, pemerintah pusat menetapkan Bupati Indra Catri sebagai kepala daerah pembangunan tingkat nasional, karena dinilai sangat berjasa meningkatkan koperasi dan berhasil memotivasi masyarakat untuk bersama-sama membangun koperasi untuk kesejahteraan masyarakat. (adv)  Layouter: Irvand


PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

9

BISA MEMBAHAYAKAN WARGA

15 Ribu Pohon Dicek Kelayakannya PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Al Amin mengatakan, pengecekan pohon-pohon di Kota Padang dilakukan secara berkala. Jika ada yang sudah tidak layak maka akan dilakukan penebangan. “Sebanyak 15 ribu pohon di Kota Padang terus kita cek kelayakannya. Pohon-pohon tersebut tidak

tergantung umurnya. Karena ada pohon muda tapi sudah keropos, demikian juga sebaliknya. Ada pohon yang

sudah tua tapi masih kuat,” terangnya pada Haluan, Minggu (18/2). Dijelaskannya, ada juga pohon yang masih kuat namun karena faktor alam seperti angin kencang bisa tumbang dengan sendirinya. Bencana alam seperti pohon yang masih layak namun tumbang bukan termasuk kecerobohan petugas.

“Kejadian pohon tumbang kemaren yang di Jalan Raden Saleh bukanlah kehendak kita. Setelah kita cek ternyata pohon tersebut masih kuat dan layak. Namun karena badai dan angin kencang pohon tersebut tumbang dan bukan keinginan kita,” ungkap Al Amin. Ia juga menyampaikan, jika ada yang hendak melakukan penggalian yang akan bisa terkena urat atau badan pohon maka dilaporkan ke DLH. Maka, yang berhak menebang pohon ataupun memberikan izin jika akan membahayakan nantinya adalah DLH. “Jika tanpa sepengetahuan kita pohon-pohon kota terancam dan tiba-tiba tumbang maka itu salah. Kita berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan DLH terkait pohon kota,” tambah Al Amin. Bagi masyarakat yang meminta penebangan pohon, Al Amin mengatakan harus memberikan ganti rugi sebanyak 25 sampai 40 batang pohon. Pohon tersebut harus sesuai tingginya 2,5 meter dan lingkarannya 15 senti meter. “Pohon yang kita tebang sesuai permintaan masyarakat

SAMPAH MENUMPUK— Sampah bertumpuk di Jalan Ratulangi. Persis di bawah papan imbauan terkait sampah yang dikeluarkan Pemko Padang. Pemko mengimbau warga untuk menempatkan sampah pada tempat yang disediakan pada pukul 05.00 – 17.00 WIB. IRHAM

tersebut benar-benar sesuai dengan syaratnya. Diantaranya membahayakan dan bisa

mengancam hal-hal lainnya disekitar pohon. Kemudian, untuk ganti rugi pohonnya

wajib supaya kita tidak kekurangan pohon di kota ini,” pungkasnya. (h/win)

Yaris Ringsek Tertimpa Pohon PADANG, HALUAN — Sebuah pohon tumbang menimpa mobil Toyota Yaris bernopol BA 1299 AJ. Mobil yang berwarna aqua blue tersebut mengalami ringsek bagian kap mesin dan kaca depan pecah. Peristiwa tersebut terjadi pada di Jalan Raden Saleh, Sabtu (17/2) sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat itu mobil terparkir di depan kantor Pengurus Daerah Sumatera Barat Partai Indonesia Kerja (PIKA). Menurut saksi mata David (25) mengatakan sebelum pohon tumbang ia mendengar suara berderak selang beberapa saat potongan pohon besar itu menimpa mobil. “Sebelum pohon menimpa mobil ada suara berderak, saya segera keluar mencari sumber suara kemudian beberapa saat potongannya menimpa mobil,” katanya.

www.harianhaluan.com

SEBUAH pohon tumbang menimpa mobil Toyota Yaris di Jalan Raden Saleh, Sabtu (17/2) sekitar pukul 17.00 WIB. IST

David yang bekerja di sebelah kantor PIKA tersebut menambahkan pertolongan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang datang ke lokasi sekitar 20 menit usai kejadian. “Sekitar 20 menit petugas evakuasi BPBD datang untuk mengevakuasi mobil yang ter-

timpa pohon dengan memotong menjadi bagian kecil,” tambahnya. Sementara itu pemilik mobil yang bernama Wilza belum bersedia dimintai keterangan oleh wartawan karena masih dalam kondisi shock. Sementara itu Kepala Seksi Kedaruratan BPBD

 Redaktur: Afrianita

Kota Padang Sutan Hendra mengatakan pohon tumbang yang menimpa mobil tersebut terjadi pada saat hujan badai. “Kejadiannya pada saat hujan dan badai, kami yang mendapat laporan segera ke lokasi,” katanya. Masih kata Sutan, pohon yang tumbang merupakan pohon cemara namun usianya belum diketahui. “Jenis pohon tersebut cemara, namun untuk usia pohon kami belum mengetahuinya,” ulasnya. Sutan menghimbau kepada warga Kota Padang untuk selalu waspada mengingat kondisi cuaca saat ini. “Kami mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada karena cuaca hujan dan badai masih berpotensi terjadi yang dapat menimbulkan dampak seperti pohon tumbang ini,” tutupnya. (h/mg-hkl)

 Layouter: Syamsul Hidayat


10

PADANG

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

TINGGALKAN SEPEDA MOTOR

Dua Begal Kabur Dikejar Warga PADANG, HALUAN — Dua orang pelaku begal meninggalkan sepeda motornya saat berusaha kabur dari kejaran warga di Komplek Cendana Koto Baru Tahap Lima, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) Kota Padang, Sabtu dinihari (17/2) pukul 02.30 WIB.

PENGURUS IFC — Penasehat IFC Chapter Padang, Fomalhaut Zamel didampingi Ketua IFC Chapter Padang, Berry Mirsha, Ketua Panitia Payakumbuh Fashion Project 2018, Feymil Chang, LTPro Ana dan pengamat mode dari Martha Siska, Chan serta desainer di Hotel Wizh Prime, Sabtu (17/2). IST

Berry Mirsha Pimpin IFC Padang UBH Kerja Sama dengan YIJ PADANG, HALUAN — Universitas Bung Hatta ( UBH) mendapat kunjungan dari Tim Working Group Vocational Education (WGVE) yang bernaung dibawah Yayasan Indonesia-Jerman (YIJ), kemarin. Dalam hal ini untuk membicarakan kerja sama untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang Perdagangan & Perindustrian, Kemaritiman dan Pariwisata. Rombongan disambut oleh Wakil Rektor II Drs. Susi Herawati, M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Diana Kartika serta dekan-dekan di lingkungan UBH dan dipandu oleh Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc. Working Group Vocational Education (WG-VE)dengan Visi dan Misi ikut berpartisipasi dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan mampu bersaing serta berkembang di dunia kerja saat ini. Salah satunya misalnya dalam menjalankan Masyarakat Ekonomi ASEAN agar lulusan Indonesia sejajar dalam mengisi lapangan pekerjaan minimal di kawasan ASEAN. Dalam kesempatan ini Working Group Vocational Education (WG-VE) hadir ke UBH untuk menawarkan program kerjasama untuk pelatihan bagi lulusan SMA atau SMK sederajat dan bidang vokasi yang sesuai. Hal ini dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang Perdagangan & Perindustrian, Kemaritiman dan Pariwisata. Sebelumnya UBH juga menjalin kerja sama dengan Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Hal ini dituangkan dalam penandatanganan MoU kedua lembaga ini di Gor H Agus Salim Padang, Selasa (7/2) lalu. Kerja sama ini berupa pertukaran Himpunan Literasi dan Publikasi Akademik antara Perpustakaan MPR RI dengan Universitas Bung Hatta yang ditandatangani oleh Rektor UBH Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A, H. Novi Candra., S.E Anggota DPD RI, Siti Fauziah., SE., MM Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR-RI dan Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom Kepala Bagian Perpustakaan MPR RI. Dalam kesempatan ini Wakil Rektor III UBH Dr. Diana Kartika menyampaikan dengan adanya kerja sama ini kedua institusi ini dapat menyelenggarakan pertukaran Naskah Pustaka Akademik terkait Sumber Daya Informasi Legislatif yang meliputi MPR RI, DPR RI dan DPD RI. Naskah Pustaka ini dapat berupa naskah konvensional maupun digital dan naskah bersama dalam bentuk Jurnal, Kajian dan Buku. “Selan itu, memberikan kesempatan magang bagi para mahasiswa-mahasiswi dari UBH di Perpustakaan MPR RI dan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Perpustakaan lainnya. Diharapkan kerja sama ini bisa saling meningkatkan kinerja dan kualitas informasi antara MPR RI dengan Universitas Bung Hatta,” tambahnya. (h/ita)

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Berry Mirsha dikukuhkan sebagai Ketua Indonesian Fashion Chamber (IFC) Chapter Padang Periode 2018-2020, Sabtu (17/2) di Hotel Wizh Prime. Berry menggantikan ketua sebelumnya Fomalhout Zamel. “Sebenarnya masih ada setahun lagi saya menjabat ketua, namun karena kesibukan saya memutuskan untuk mundur,” ujar Fomalhout Zamel, desainer yang sekarang menjadi Penasehat IFC Chapter Padang tersebut. IFC, adalah organisasi non profit baru di bidang mode yang dideklarasikan para punggawa dunia fas-hion Indonesia pada 16 De-sem-ber 2015 lalu di Jakarta. IFC Chapter Padang merupakan salah satu dari 12 chapter dan 118 orang fashion designer kawakan dari berbagai wilayah di Indonesia. Menggaet berbagai kalangan yang bergerak di bidang fesyen. Sementar itu Ketua IFC Padang Berry Mirsha mengatakan Payakumbuh Fashion Project (PFP) 2018 di Gor M Payakumbuh, pada 16 - 17 Maret

mendatang, merupakan kegiatan perdana IFC pada tahun ini. “Sebanyak 25 Fashion Desainer akan memperagakan hasil rancangannya dalam PFP 2018 . Kegiatan ini IFC Chapter Padang dengan Ikatan Penata Busana Payakumbuh (IPBP). Setelah vakum selama setahun, karena kesibukan masingmasing, akhirnya kami mulai dengan Payakumbuh Fashion Project 2018 . Akan melibatkan desainer asal Sumatera Barat, Bandung dan Aceh,” Terang Berry. Hadir juga saat itu Ketua Panitia Payakumbuh Fashion Project 2018, Feymil Chang, LTPro Ana dan pengamat mode dari Martha Siska, Chan. Diantar desainer yang ikut serta yakni De’Irma, Doni Rahman, Berry Mirsha, Feymil Chang, Rela Tulisia, Ressidona, Riko Keket, Ihsan Warna, Eko Kardio, Andika, Alvia hingga Oyonk Reza dan banyak desainer lainnya. “Akan ada kegiatan besar lainnya akan digelar di ranah Minangkabau ini. Minang Mus-

lim Fashion Festival Padang yang akan berlangsung pada Mei mendatang. Menjelang lebaran, kami menampilkan pakaian muslim yang ready to wear dipakai para pencinta mode, di hari kemenangan, lebaran,” tambah Fomal lebih jauh. Dilanjutkan pada November, yakni IFC Fashion Trend 2019. Disini, desainer menampilkan hasil karyanya akan menjadi booming pada tahun depan. Tentunya dengan tema kekayaan dari daerah masing-masing. Sementara itu, Feymil Chang selaku Ketua Panitia, mengatakan Payakumbuh Fashion Project 2018 mengambil tema ‘Basijontiak’. Artinya, berkumpulnya remaja di suatu keramaian yakni di pasar pada zamam saisuak. “Mereka bercengkrama dan berbagi satu sama lainnya dalam hal positif. Berkumpul ini menampilkan hasil karya. Kegiatan ini juga untuk mempererat rasa tali silaturahmi antara desainer di Sumbar, Bandung dan Aceh. Intinya kami berkumpul dari berbagai ragam keahlian masingmasing,” jelasnya. (h/ita)

Meski puluhan warga telah mengejar, namun kedua pelaku berhasil kabur. Namun sepeda motor pelaku tertinggal. Sebelumnya, kedua pelaku tersebut mencoba melakukan perampasan dengan senjata tajam kepada korban bernama Renzo (22 tahun). Massa yang gagal menangkap kedua pelaku, melihat sepeda motor jenis scopy tanpa plat nomor polisi milik pelaku dan menyerahkannya ke ketua Rukun Warga (RW) setempat. Sehari ditahan, ketua RW dan warga kemudian berkoordinasi dengan Polresta Padang. Minggu sore (18/2) pukul 18.00 WIB, Unit SPKT I Polresta Padang mendatangi kediaman ketua RW di lokasi kejadian. Selanjutnya, pihak kepolisian menjemput sepeda motor milik pelaku dan langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk disita. Sementara itu, korban yang tidak terima atas peristiwa itu juga m endatangi Mapolresta Padang dan melaporkan kejadian tersebut. Laporan korban kemudian diterima SPKT Unit I Polresta Padang. Kepada penyidik, Renzo mengungkapkan peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun di tempat kejadian perkara (TKP). Rencana, saat itu ingin membuang sampah ke tempat pembuangan sementara. “Diperjalanan menuju tempat pembuangan sampah saya diikuti oleh pelaku. Kemudian saya curiga dan tetap melanjutkan laju se-

peda motor milik saya, tapi pelaku tetap mengikuti,” terang Renzo. Ditengah perjalanan, pelaku kemudian mendekati sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor korban. Merasa terancam, korban kemudian menambah kecepatan sepeda motor miliknya dan pelaku tetap mengejar. “Akhirnya saya berhenti di pos ronda yang saat itu sedang banyak pemuda setempat, saya berhenti pelaku juga berhenti dan kemudian pelaku yang diboncengi mengeluarkan pisau. Saya berteriak, pemuda yang berada di pos langsung mengejar pelaku,” katanya. Merasa terancam akhirnya kedua pelaku kabur melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Massa sempat mengejar, namun pelaku berhasil lolos dan menghilang dari buruan massa. “Berhasil kabur, pelaku berpencar dan lari hingga massa gagal menangkapnya. Karena sepeda motornya tinggal, makanya kami tahan dan kemudian koordinasi dengan pihak kepolisian,” cetusnya. Terpisah, Kasat Reskrim, Kompol Daeng Rahman membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini, laporan korban telah diterima dan akan ditindak lanjuti. “Kita akan selidiki identitas pelaku. Yang jelas sepeda motor pelaku telah kita tahan di Mapolresta Padang, kemudian dalam waktu dekat semoga pelaku dapat kita tangkap,” pungkas Daeng Rahman.(h/mg-hkl)

BULAN MUTU 2018 BERAKHIR

Dirut PTSP Motivasi Karyawan Raih Proper Emas PADANG, HALUAN — PT Semen Padang bertekad meraih Proper Emas pada Penilaian Perusahaan Peduli Lingkungan tahun ini. Proper Emas merupakan nilai tertinggi yang menunjukkan sebuah perusahaan taat melaksanakan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersrbut diungkan Direktur Utama PT Semen Padang, Yosviandri saat Upacara Penutupan Bulan K3 dan Bulan Mutu PT Semen Padang 2018 di Plaza Kantor Pusat, Kamis (15/2) kemarin. “Tahun lalu Semen Padang meraih Proper Hijau. Nilai yang cukup baik. Namun demikian, kita harus tingkatkan dengan meraih Proper Emas,” ujar Yosviandri seiring memotivasi seluruh karyawan untuk terus meningkatkan kinerja. Menurutnya, berbagai kegiatan Bulan K3 digelar untuk melatih dan membudayakan K3 bagi seluruh keluarga besar Semen Padang. Tidak hanya menekan tingkat kecelakaan kerja, namun juga membangkitkan kreatifitas dan motivasi karyawan dalam

meningkatkan kinerja. ”Sesusi tema Bulan K3 tahun ini, Dengan Peningkatan Budaya K3, Kita Wujudkan Perusahaan yang Berkinerja Unggul dan Peduli Terhadap Lingkungan,” ujar Dirut yang baru sebulan dipercaya menimpin pabrik semen tertua di Asia Tenggara itu. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam memperingati Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang 2018. Yosviandri mengharapkan peringatan tersebut dapat momentum dalam memberikan pemahaman, peningkatkan kepedulian dan menyampaikan infomasi K3, mutu dan inovasi kepada seluruh karyawan dan anak perusahaan. “Mudahan bulan-bulan ke depan tidak ada lagi kasus kecelakaan kerja. Tekait aspek kesehatan kerja, saya berharap tahun ini tidak ada lagi karyawan PT Semen Padang yang tidak mengikuti medical check up. Semuanya harus menerapkan pola hidup sehat, melak-

sanakan program tindak lanjut dari hasil yang direkomendasikan dokter perusahaan. Sehingga demikian hilangnya hari atau hilangnya kesempatan berproduksi karena sakit dapat ditekan sekecil mungkin,” sebutnya saat menutup rangkaian peringatan Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang 2018, di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Kamis (15/2). Dalam peringatan Bulan K3 Nasional dan Bulan Mutu PT Semen Padang tahun 2018 beberapa kegiatan dilaksanakan. Diantaranya seminar K3 dan mutu, sosialisasi K3, lingkungan hidup dan mutu kegiatan penilaian & pemilihan teladan meliputi, pemilihan tim K3LH teladan, lomba pemilihan tempat kerja teladan berbasiskan (HKR), dan pemilihan kontraktor dan vendor teladan K3. “Selamat kepada seluruh pemenang lomba, mudah-mudahan prestasi terbaik ini dapat dipertahankan di masa yang akan datang, dan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja perusa-

DIREKTUR Utama PT Semen Padang, Yosviandri saat Upacara Penutupan Bulan K3 dan Bulan Mutu PT Semen Padang 2018 di Plaza Kantor Pusat, Kamis (15/2) kemarin. IST

haan. Kepada tim yang unit kerja yang belum mendapatkan kategori terbaik, diharapkan agar tetap berperan aktif dalam menciptakan budaya K3 di unit kerja masing-masing,” ujarnya. Ia meminta seluruh jajaran karyawan perusahaan, dan termasuk t enaga outsourcing untuk dapat meningkatkan koordinasi kerja, mematuhi prosedur keja dengan menerapkan norma-norma K3, mening-

 Redaktur: Afrianita

katkan kinerja pengelolaan K3 di unit kerjanya masing-masing, aktif melaksanakan kegiatan inspeksi K3, safety meeting, safety talk, serta dapat menjaga lingkungan kerja tetap bersih, rapi, sehat dan nyaman. “Sebagaimana kita ketahui, saat ini PT Semen Padang telah mendapatkan predikat Proper hijau, untuk itu mari kita bersama-sama mempertahankan prestasi ini. (h/rel)

 Layouter: Syamsul Hidayat


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

www.harianhaluan.com

IKLAN

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

 Redaktur: Atviarni

11

 Layouter:Rahmi


12

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Lubuak Larangan Koto Tuo Dikelola Pemuda LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Generasi muda Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, mengelola pembesaran ikan di Lubuk larangan pada empat jorong yang ada di Nagari Koto Tuo. Di jorong Tanjung Pati misalnya, lubuk ikan larangan dikelola di Batang Sinamar, sudah diisi dengan ikan jenis nila sebanyak 10 ribu ekor, bantuan dinas perikanan setempat. Walinagari Koto Tuo, Sy.Dt.Sinaro Panjang yang dhubungi Haluan di nagari setempat belum lama ini menuturkan, di jorong Koto Tuo lokasi pelepasan ikan larangan juga berada di batang Sinamar. Sedangkan untuk Jorong Pulutan lokasi pengelolaan ikan larangan berlokasi di Bandar Gadang. “Untuk Jorong Padang Rantang yang berada di seberang Batang Sinamar juga memanfaatkan sungai untuk mengelola ikan larangan. Kita mengapresiasi kegiatan generasi muda Koto Tuo, sehingga mayoritas para pemuda nagari setempat sudah terbebas dari pengangguran,” sebut Sy.Dt.Sinaro Panjang. Jika Pemkab Limapuluh Kota, mengabulkan aspirasi warga tentang reklamasi Batang Sinamar sepanjang 4 km yang melewati nagari tersebut, lanjutnya, bakal semakin banyak lokasi untuk memelihara ikan pada lubuk larangan. Disamping akan mampu membangun kincir air, juga untuk menyelamatkan keberadaan jembatan Tanjung Pati di jalan negara di perbatasan Tanjung Anau Kota Payakumbuh dan Tanjung Pati. Dikatakan walinagari, selain bertumbuhnya lubuk larangan yang dikelola pemuda, akan mempermudah untuk mendapatkan air irigasi buat mengairi sawah penduduk setempat yang pada umumnya tadah hujan, sehingga musim tanam hanya berlangsung satu kali dalam setahun. Tak hanya itu, walinagari juga menginformasikan, salah satu jorongnya berada diseberag batang Sinamar. Untuk mempermudah masyarakat Padang Rantang berurusan ke pusat pemerintahan nagari dan ke kantor bupati di Sarilamak, perlu ada jembatan memadai yang bisa dilewati mobil, ulasnya. Saat ini kata Sy.Dt.Sinaro Panjang, jembatan yang ada dari Jorong Padang Rantang ke kantor walinagari setempat dan sebaliknya hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Sedangkan warga yang memakai mobil, bila berurusan ke kantor walinagari, terlebih dahulu memutar menuju ke Kelurahan Tanjung Anau Payakumbuh, Jorong Tanjung Pati, baru ke kantor Walinagari di Koto Tuo. (h/zkf)

Sejumlah Tokoh Apresiasi Kinerja Pemerintahan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Dua tahun kepemimpinan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan mulai ada perubahan sedikit. Begitupun dengan prestasi yang berhasil disuguhkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 20192021 ini, mempersembahkan sejumlah prestasi. .Tidak bisa dipungkri, selama kepemimpinan Irfendi dan Ferizal berbagai sektor di daerah ini menunjukan perkembangan yang cukup baik, salah satunya pada sektor pertanian. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir produksi padi dan jagung di daerah ini berkontribusi menyangga ketahanan pangan nasional disamping memenuhi kebutuhan lokal. Produksi padi mencapai 226.459,31 ton dengan produktivitas rata rata 4,7 ton per hektar. Untuk jagung pada DIALOG DENGAN WARGA — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi ketika berdialog dengan warga disalah satu nagari Limapuluh Kota, belum lama ini. ZUL tahun 2017 produksinya 25.298,21 ton dengan pro- Limapuluh Kota telah terak- nan kesehatan terhadap ma- sung sekitar Rp164,4 milar dan dengan banyaknya prestasi duktivitas 6,54 ton per hektar. reditasi dan telah memiliki syarakat dengan membenahi dalam tahun 2016 sekitar tingkat nasional yang sukses Begitu pula komoditi unggu- sejumlah sekolah rujukan yang bangunan pelayanan kesehatan Rp202,8 miliar untuk penye- mereka koleksi sejak dua tahun lang lainnya, seperti Jeruk Siam memenuhi standar nasional masyarakat seperti, membuat lenggaraan urusan pekerjaan belakangan. Gunuang Omeh (Jesigo), Ka- pendidikan, serta telah melak- baru dan merehab sejumlah umum dan penataan ruang Selain itu, Irfendi mampu kao, Manggis, dan Gambir, sanakan kurikulum 2013. Poskesri, Pustu serta Puskes- serta urusan pertanahan di menyatukan tiga Ormas besar telah mampu membawa petani Dari segi fisik, sudah ba- mas. daerah ini Islam masing-masingnya Muke arah budidaya yang lebih nyak sekolah yang direhab Dengan gebrakannya di Sama halnya dengan disek- hammadiyah, Nahdatul Ulama baik. ringan hingga berat, serta bidang kesehatan itu, maka tor peternakan, perikanan, dan Tarbiyah-Perti di LimaKepala Distanhorbun pembangunan sekolah baru, Limapuluh Kota, mampu men- pelayanan, pemberdayaan ma- puluh Kota dalam satu kepaKabupaten Limapuluh Kota, serta kegiatan non fisik. Terkait dulang berbagai prestasi bi- syarakat nagari dan lainnya, nitian bersama mengangkat Ir. Eki Hari Purnama, M.Si, dengan pendidikan ini, Bupati dang kesehatan seperti peng- selama dua tahun belakangan acara pelatihan khatib dan beberapa hari yang lalu meng- Irfendi Arbi senantiasa me- hargaan Eliminasi Filariasis juga menunjukan perkemba- mubalikh, didukung Baznas, informasikan, produksi jeruk negaskan tidak boleh ada anak dari Menteri Kesehatan RI Nila ngan menggembirakan. Berba- tutur Wakil Sekretaris LKAAM tahun 2017 berkisar 12.416 miskin yang tidak sekolah Farid Moeloek tahun 2017, gai pihak mengapresiasi kebo- Sumbar itu. ton, komoditi manggis 5.454 karena alasan miskin. Bila serta meraih penghargaan Swas- lehannya dalam mendulang Terpisah, Wakil Ketua DPton, kakao 2.393,48 ton, dan berprestasi, biaya pendidikan tisaba Kabupaten Sehat tahun prestasi itu dan berharap bu- RD Limapuluh Kota Satri produksi tanaman gambir anak miskin itu akan dijamin 2017 dari Menteri Dalam Ne- pati terus memberikan yang Andiko, SH Dt. Putiah juga mencapai 9.181,95 ton. hingga perguruan tinggi, salah geri, serta penghargaan lain- terbaik ke depannya. mengapresiasi atas berbagai Begitu juga bidang pendi- satunya dengan memanfaatkan nya. Menurut salah seorang pe- penghargaan yang diraih Pemdikan, menurut Plt Kepala dana Baznas. Begitu pula di bidang Pe- muka masyarakat Z.Dt.Mang- kab Limapuluh Kota. Namun, Dinas Pendidikan dan KebuDibidang kesehatan, Pem- kerjaan Umum dan Penataan kuto, Limapuluh Kota selama untuk lebih meningkatkan dayaan Kabupaten Limapuluh kab Limapuluh Kota, selama Ruang, pada tahun 2017 Pem- kepemimpinan Irfendi dan kinerja pemerintah daerah ini, Kota, Indrawati sejak dua tahun dipimpin Irfendi Ferizal juga kab Limapuluh Kota, telah Ferizal cukup berkibar di ia berharap bupati mengebelakangan, seluruh sekolah di konsen meningkatkan pelaya- mengalokasikan belanja lang- tingkat nasional, dibuktikan valuasi tim kerjanya. (h/zkf)

MTB Adventure Kayu Kolek Berlangsung Meriah LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Ajang “Mountain Bike (MTB) Adventure” Panorama Kayukolek yang digelar Pemerintah Nagari dan Karang Taruna Tanjung Haro Sikabu-Kabu, Minggu (18/ 02), berlangsung meriah. Sekitar seribu peserta dari berbagai daerah di pulau Sumatera, Kepulauan Riau serta negara tetangga Ma-

laysia, bersorak gembira kagumi keindahan alam di Kayukolek. Para peserta MTB tampak penuh semangat menjajal kemolekan lereng gunung Sago, Nagari Sikabu-kabu. Dengan start dimulai pukul 07.30 WIB, para pesepeda gunung melewati rute bentangan sawah, lereng perb ukitan pinus nan eksotis hingga

puncaknya di puncak Panorama Kayu Kolek. Suguhan pemandangan ibarat negeri di atas awan itu dibawa peserta sebagai kenangan disamping suguhan doorprize menarik berupa motor, sepeda dan hadiah menarik lainnya yang disediakan panitia. Agusri Bodi, (33) salah seorang praktisi Sepeda Gunung Luak Limopuluah mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah nagari dan karang taruna Tanjuang Haro Sikabu-Kabu. Menurutnya, melalui ajang MTB Adventure ini, minat dan bakat para mountainbiker di Sumbar khususnya Luak Limopuluah bakal tersalurkan. “Terima kasih kita ucapkan kepada pihak panitia, sudah lama kita menantikan ajang seperti ini di Luak Limopuluah,” pungkas putera Koto Nan Gadang yang sudah malang melintang di ajang sepeda gunung tingkat nasional itu. Sementara itu Hendri, peserta asal Dumai mengaku senang dengan ajang ini karena rute dan

STAIDA Siap Lahirkan Wirausaha Qurani kawasan yang paling ideal sebagai arena petualangan sepeda gunung. “Kami berharap ini menjadi agenda rutin yang akan dikemas pemerintah desa dan daerah ini. Sebab sungguh luar biasa potensinya,” tuturnya. Pantauan Haluan, menikmati alam sambil bersepeda di kaki pergunungan Sago ditambah suguhan budaya masyarakatnya menjadi daya tarik bagi peserta. Tradisi keseharian masyarakat bertani, beternak, serta sungai kecil yang mengalir di desa, menjadi suguhan yang eksotis untuk dieksplorasi. Di sisi lain arena tidak terlalu ekstrim namun memiliki titik tantangan yang cukup menguji adrenalin sehingga cocok juga bagi pemula. Wali Nagari Sikabu-kabu Tanjuang Haro Maskar M Datuak Pobo mengaku bersyukur atas kepedulian dan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat di Luak Limopuluah serta instansi BUMN yang membantu. “Ini merupakan upaya agar pariwisata dan olahraga masyarakat bergeliat,” ujarnya. (h/mg-ari)

AJANG “Mountain Bike (MTB) Adventure” Panorama Kayukolek yang digelar Pemerintah Nagari dan Karang Taruna Tanjung Haro Sikabu-Kabu, Minggu (18/02) berlangsung meriah. ARI www.harianhaluan.com

PAYAKUMBUH, HALUAN — Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, memotivasi civitas dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Aquran (STAIDA) P ayakumbuh, untuk menjadi sebuah wirausaha. Dalam menjalankan program usaha dituntut untuk memiliki sebuah konsep matang, ulet dan tidak pantang menyerah. Selain itu menjalin komunikasi yang baik dengan semua unsur dengan tidak menghilangkan pangsa pasar yang menjadi kebutuhan umat. “Lahirkan konsep dan inovasi, walaupun di Staida Payakumbuh tidak ada jurusan wirausaha,” ujar Wawako Erwin Yunas ketika menyampaikan kuliah umum di Kampus STAIDA II di gedung eks SMA 5 Limbukan, Sabtu (17/2). Secara pribadi, sebutnya, pihaknya siap membantu berbagi pengalaman dengan STAIDA, supaya dalam berusaha kita tidak menjadi tamu di negeri sendiri, karena kekuatan umat sangat berpengaruh pada pasar, dua hal ini yang sangat berpadu. Kekuatan itu bisa kita lahirkan di Kota Payakumbuh ini. Menurut Erwin, untuk menjadi seorang wirausaha sukses, khususnya untuk Kota Payakumbuh, harus memulainya d engan niat ikhlas Lillahi ta’ala. “Bagaimana usaha yang di jalankan nantinya bisa mendatangkan manfaat bagi kita dan orang banyak. Seorang pengusaha mesti lincah membaca peluang,” ulasnya. Melalui perencanaan matang dan kesabaran yang tinggi, serta butuh waktu dan proses dalam berusaha,

mesti punya spesifikasi yang bisa ditonjolkan. “Jalin terus jaringan dan kemitraan yang mampu mendukung produk kita, sehingga dapat dipercayai,” pungkas Erwin Yunaz. Ketua Yayasan Darul Quran, Haan Basri Sy,SPd mengatakan, status yang disandang STAIDA Payakumbuh, saat ini sudah Terakreditasi, namun masih minim dari sarana prasarana (sarpras). Lagipula belum punya gedung milik sendiri, walau sempat beberapa tahun ini mengalami kemunduran, tapi kini STAIDA sudah punya dua kampus. “Selama ini kampus STAIDA masih numpang. Kampus I berada di Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Latina, sedangkan kampus II berada di eks SMAN 5 Payakumbuh, Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Minimnya sarpras tidak menjadi alasan dalam mengembangkan STAIDA,” sebutnya. Lagipula, dalam waktu dekat ini, STAIDA berencana akan membuka jurusan ekonomi Islam. “Karena itu, mari kita bangun STAIDA Payakumbuh dengan kepedulian eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat lainnya,” ujar Hasan Basri Sy, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh itu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, YB Dt Parmato Alam, menyampaikan, STAIDA dirintis sejak pemerintahan Josrizal Zain. “Kita sudah menyalurkan dana hibah sebesar Rp. 500 juta, karenanya diharapkan Pemko Paya Redaktur: Heldi Satria

kumbuh, mendukung gerak 2 sekolah tinggi kita yakni, STAIDA dan Sekolah Tinggi Alquran. Saat ini kondisi Payakumbuh memasuki banyak tantangan, untuk itu kita harus merapatkan barisan, salah satunya di dunia pendidikan,” lanjutnya. Bahkan Pendidikan di Kota Payakumbuh, sangat diminati saat ini, bahkan sampai keluar Sumatera seperti dari Jawa Tengah. Untuk membantu Staida dengan dana hibah trsebut, perlu dipertimbangankan dan dudukkan bersama termasuk keberadaan siswa SD LB yang saat ini masih di lokasi kampus STAIDA ini. Menurut Ketua STAIDA Payakumbuh, Ahmad Deski, Kuliah Umum semester genap ini dihadiri sekitar 56 orang mahasiswa baru yang telah memiliki NIM. STAIDA Payakumbuh sudah memiliki sebanyak 92 mahasiswa dan yang sedang menyusun skripsi sebanyak 12 orang untuk tahap penyelesaian perkuliahan. “Kita mesti mengambil contoh semangat belajar dan menuntut ilmunya Mantan Walikota P ayakumbuh, Fahmi Rasyad. Beliau adalah mahasiswa tertua di STAIDA. Semboyan menuntut ilmu sampai ke liang lahat itu dipakaikannya. Diharapkan para pemuda juga meniru semangat Fahmi Rasyad, sebut Ahmad Deski. Hadir Kankemenag diwakili Kasi Pendmad, Darius, Ketua Baznas Limapuluh Kota, Desembreri Chaniago, Lurah Limbukan, Pengurus Yayasan Darul Qur’an, Civitas STAIDA dan sejumlah mahasiswa. (h/zkf)      Layouter: Rahmi

`


AGAM & BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

13

KUNJUNGAN KEMENHUB KE BUKITTINGGI

Terminal Simpang Aur Jadi Prioritas BUKITTINGGI, HALUAN — Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Sugihardjo, bersama dengan Direktur Lalu Lintas Direktorat Perkeretaapian Kemenhub Zulmafendi, beserta rombongan melakukan kunjungan ke Bukittinggi.

FOTO BERSAMA — Sekjen Kemenhub RI Sugihardjo dan Direktur Lalu Lintas Direktorat Perkeretaapian Zulmafendi, foto bersama dengan Walikota Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Irwandi dan Sekdako Yuen Karnova usai pertemuan di rumah dinas Walikota, Sabtu (17/2) malam.

Palembayan Butuh Perhatian Khusus AGAM, HALUAN — Anggota DPRD Kabupaten Agam meminta perhatian terhadap palembayan harus lebih besar pada masa mendatang. Sebab kecamatan ini sangat potensial namun masih termasuk dalam daerah tertinggal di Kabupaten Agam. Anggota DPRD Agam Jondra Marjaya didampingi Rizki Abdillah, Minggu, (18/2) mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus ke Kecamatan Palembayan. Dikatakannya, persoalan jalan, guru honor juga butuh perhatian terutama soal gaji-gaji mereka, kalau bisa diusulkan untuk menjadi PNS. Kemudian ada di Palembayan saat ini irigasi perlu diperhatikan karena banyak yang jebol, sehingga banyak lahan pertanian beralih fungsi. “ Banyak hal-hal yang terus didorong dari Pelembayan, kecamatan ini memiliki banyak potensi. Hal ini juga kami tekankan saat hadiri Musrenbang untuk tahun 2019, Kecamatan Palembayan, di Aula Kantor Camat Palembayan, pekan lalu, “ katanya. Tidak hanya itu, pasar-pasar dan sarana olagraga seperti lapangan bola, basket dan lain sebagainya juga harus diperhatikan tentang kejelasan tanahnya, jangan sampai nanti terjadi masalah terkait dengan tanah. Karena sarana olahraga ini saat berguna bagi generasi muda untuk terjauh dari pengaruh narkoba dan pergaulan bebas Ia juga menyampaikan kepada Dinas Periwisata agar memberikan perhatian kedapa Kecamatan Palembayan karena masih banyak potensi-potensi wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Anggota DPRD Agam, Rizki Abdillah menyebut melalui humas Dprd Agam Hasneril pembangunan jalan dari Padang Koto Gadang ke Matur untuk diberikan dukungan bersama-sama agar dapat berjalan lancar. “ KK miskin perlu juga jafi perhatian pemerintah, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemabagian raskin. Jalan juga, jalan tersebut, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar ,” ujarnya. (h/yat)

Pasar Palembayan Terbakar AGAM, HALUAN — Pasar nagari Ampek Koto Palembayan terbakar dini hari Minggu (18/2). Api menghanguskan 28 petak toko, sekaligus barang dagangan di dalamnya, namun tidak ada korban jiwa. Salah seorang warga yang rumahnya berada di pinggir pasar itu, Eni Maizar mengatakan, api diketahui mulai berkobar sekitar pukul 04.30 WIB, namun warga tidak dapat berbuat banyak memberikan pertolongan karena sumber air cukup jauh dan minimnya peralatan. Api baru dapat dikuasai sepenuhnya sekitar pukul 06.30 WIB, setelah tim pemadam Agam dari Sungai Tanang dan Lubuk Baung datang memberikan bantuan. “Pemilik toko yang terbakar,tidak berada di tokonya, sejumlah warga coba menghubunginya melalui hand phone namun tidak ada jawaban, mungkin karena mereka sedang tidur nyenyak, sehingga barang-barang mereka ludes, kecuali barang

TINJAU PASAR TERBAKAR — Bupati Agam Indra Catri meninjau Pasar Palembayan yang terbakar, Minggu (18/2).

milik seorang tukang jahit bernama Af,” kata Eni Maizar. Sementara itu Pj Wali Nagari Ampek Koto, Junaida mengatakan, dari mana asal api masih dalam penyelidikan berwajib, begitun jumlah kerugian belum dihitung. Pasar Ampek Koto Palembayan yang diramaikan setiap hari Sabtu merupakan pasar utama di kawasan kecamatan Palembayan bagian timur.

Pasar ini memiliki 4 deretan toko dan dua los permanen. Satu deretan yang terbakar yang menjual barang kebutuhan harian dan makanan dibuka setiap hari oleh pemiliknya, isi toko mereka cukup padat. Pasar lain yang ada di kecamatan Palembayan yakni Pasar Nagari III Koto Silungkang di Gumarang, Pasa Koto Alam dan Pasar Kayu Pasak, keduanya berada di nagari Salareh Aia. (h/ks)

Wali Nagari Harus Petakan Potensi Nagari AGAM, HALUAN — Melalui dana nagari yang cukup besar, wali nagari harus punya mimpi membangun sebuah nagari yang ideal, dengan menggalang dan memetakan potensi nagari yang ada, sebagai langkah kunci sukses perencanaan nagari. Hal ini disampaikan Bupati Agam, H. Indra Catri Dt Malako Nan Putiah,Minggu (18/2). Dana yang besar bakal dialokasikan untuk pembangunan di nagari, sangat riskan bila tidak dipahami pola alokasinya. Namun, hal itu bukan berarti perangkat nagari, pemerintah kecamatan, dan kabupaten menakut-nakuti walinagari dalam penggunaan dana nagari.

Dampingi dan bina mereka dalam mengelola dana nagari, agar anggarannya tepat sasaran. Pasalnya, apabila pemahaman terbatas, walinagari maupun perangkatnya bisa berurusan dengan hukum. Untuk itu, mimpi itu penting, karena dari sebuah mimpi akan ada target yang ingin dicapai. Jika jabatan sudah habis, setidaknya ada peninggalan, bukti kerja yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. “Mari kita bersama-sama. Ciptakan kekompakan. Jangan sampai kita jalan di tempat, sementara orang lain sudah berlari jauh meninggalkan kita,” ujar bupati. (h/amc)

Buru Babi HPN di Nagari Salo BASO, HALUAN — Hampir tiga ribu orang pecandu buru babi dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi menghadiri Alek Buru Babi HPN 2018, Minggu (18/2) di Nagari Salo, Kec. Baso, Kabupaten Agam. Tepat pukul 09.00 WIB Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus didampingi Camat Baso Surya Wendri melepas tiga ekor anjing menuju bukit perburuan. Setelah itu, ratusan bahkan ribuan ekor anjing berlarian menuju arena buru babi. Suasana riuh rendah oleh bunyi salak anjing dan sorak pemburu menjadi keasyikan tersendiri sepanjang hari di Nagari Salo, yang memiliki sawah dan hutan berbukit. Menurut Ketua Panitia Munasril Sutan Nagari, jumwww.harianhaluan.com

lah anjing yang terlibat dalam buru babi mencapai 5 ribu ekor, yang mengelilingi Bukit Runciang, Salo. Penyelenggaraan Alek Buru Babi ini mengambil momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2018, karena pelaksananya adalah wartawan senior di Bukittinggi dan Agam bekerjasama dengan PORBI Nagari Salo, Kecamatan Baso. PWI Provinsi Sumbar memberi dukungan penuh terhadap Alek Baru Babi HPN ini. “Selain berguna untuk memberantas hama babi yang menyerang tanaman petani, acara buru babi ini dapat menjadi ajang silaturrahmi yang hebat,” kata Heranof Firdaus yang didampingi Pengurus PWI Ismet Fanany dan

KETUA PWI Sumbar Heranof Firdaus didampingi Pengurus PWI Ismet Fanany dan Gusfen Khairul, saat pembukaan iven Alek Buru Babi HPN 2018, Minggu (18/2) di Nagari Salo, Kec. Baso, Kabupaten Agam.

Gusfen Khairul. Karena antusias pecandu b uru b abi yang luar biasa tinggi, maka PWI

merencanakan menggelar Al ek Bur u Babi set ia p p er ingatan HPN bulan Februari. (h/rel)

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Irwandi, Sekdako Yuen Karnova dan sejumlah Kepala OPD di rumah dinas Walikota Belakang Balok, Sabtu (17/2) malam. Dalam pertemuan silaturahmi yang berlangsung itu, Walikota Ramlan Nurmatias menyampaikan kepada Sekjen Kemenhub terkait dengan pembangunan fasilitas pendukung terminal tipe A Aur Kuning yang pengelolaannya saat ini sudah menjadi kewenangan pusat. Pemko Bukittingi kata Ramlan, berharap agar pembangunan fasilitas pendukung terminal bisa melalui anggaran pemerintah pusat dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat keberadaan terminal itu saat ini memang sangat dibutuhkan. ”Meskipun luas terminal Aur Kuning kecil, namun keberadaannya menjadi barometer perdagangan di Sumbar, karena letaknya yang strategis dan didukung dengan keberadaan Bukittinggi sebagai kota Parwisata dan Perdagangan. Sebagai terminal tipe A yang dikelilingi pusat grosir, tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang representatif. Kita membutuhkan paling tidak tiga lantai tempat parkir, karena lahan perparkiran memang tidak ada di terminal ini,” ujar Ramlan. Menurut Ramlan, kondisi Bukittinggi jika sudah memasuki masa liburan akan berdampak terhadap kemacetan dan kesemrautan kota. Mengingat hal tersebut, Ramlan juga mengemukakan kembali persoalan reaktivasi kereta api yang pernah dibicarakan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno pada tahun lalu. “Kami berharap bagaimana kereta api dapat jalan kembali dan menghubungkan kabupaten / kota yang ada di Sumbar. Karena kehadiran kereta api ini akan menjadi transportasi yang aman, nya-

man dan tidak macet,” harap Ramlan. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemenhub Sugihardjo mendukung dan menyambut baik usulan dan gagasan yang disampaikan Walikota untuk peningkatan fungsi terminal dan pembangunan kembali jalur kereta api. Karena menurutnya, hal itu memang menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat. “Kami sangat memahami karena tujuannya jelas. Tetapi sekarang bagaimana mengemasnya menjadi prioritas, karena kalau kebutuhannya tidak dikemas dengan baik dan kemudian tidak jadi prioritas maka tindak lanjutnya akan sangat lambat,” ujar Sugihardjo sambil memberikan ilustrasi tentang kepiawaian Gubernur Sumsel untuk mengemas kebutuhannya menjadi prioritas. Diakuinya, sebagai kota tujuan wisata Bukittinggi memang sudah eksis sebagai kota wisata dan sudah punya pasar sehingga semua hal yang mendukung pariwisata itu harus didorong. “Termasuk disini fungsi kami dibidang transportasi,” ujarnya. Sementara itu Zulmafendi Direktur Lalu Lintas Direktorat Perkeretaapian Kemenhub menambahkan, untuk Perkeretaapian di Sumbar memang akan diperpanjang lintasannya. Untuk jalur Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh tahun depan akan disusun DED-nya. Disamping itu, kereta api di Sumatera nantinya akan terkoneksi dengan trans Sumatera dari Lampung sampai ke Banda Aceh. “Kita harapkan dengan adanya jalur Kereta Api di Bukittinggi, akan membawa mutiflier effeck yang luar biasa bagi sector pariwisata di Sumbar, kususnya di Bukittinggi. Dengan adanya kereta api ini tentu pertumbuhan perekonomian Bukittinggi akan semakin besar dan meningkat mengingat Bukittinggi daerah tujuan pariwisata,” ujarnya. (h/tot)

KETUA PSI ANGGA PRATAMA

PSI Bukittinggi Rekrut Bacaleg Muda BUKITTINGI, langan umum muda yang memiliki potensial itu untuk terjun kedunia HALUAN — lainnya. DPD Partai Soli“Sebagai Par- politik, dengan menjadikan daritas Indonesia tai pendatang ba- mereka sebagai kader dan (PSI) Kota Bukitru, kita tidak i- bacaleg dari PSI. Sebagai partai baru terang tinggi, mulai mengin buang-bulakukan perekruang waktu untuk Angga, PSI merupakan salah tan bakal calon mempersiapkan satu partai terbuka dan prolegislatif (Bacaleg) amunisi dalam gresif yang menawarkan pemuntuk Pemilu lemenghadapi pe- baruan dalam politik Indogislatif 2019 milu 2019. Oleh nesia, yang kepengurusannya ANGGA PRATAMA mendatang. Langkarena itu, mulai belum pernah menjadi angkah ini dilakukan dari sekarang PSI gota Parpol manapun sebesetelah PSI Bukittinggi di- Bukittinggi sudah mulai lumnya. PSI juga tidak ingin nyatakan lolos pada verifikasi merekrut kader yang akan dengan kader kader yang faktual oleh KPU Bukittinggi dijadikan bacaleg. Dengan didaur ulang, tapi PSI mesebagai Partai politik (Parpol) kriteria muda, jujur energik, nginginkan anak-anak muda peserta Pemilu 2019. pekerja keras serta memiliki yang potensial dan energik Ketua DPD PSI Bukit- kemampuan dan integritas,” dalam dunia politik. “Partai Solidaritas Intinggi Angga Pratama me- ujar Alumni Fakultas Hukum ngatakan, pasca diumum- UMSB Bukittinggi ini, donesia menawarkan trilogi perjuangan PSI, yakni menebar kannya hasil verifikasi faktual Minggu (18/2). terhadap Parpol peserta PeMenurutnya, untuk Kota kebajikan, merawat keragaman, milu 2019 oleh KPU Bukit- Bukittinggi sendiri banyak dan mengukuhkan solidaritas. tinggi, maka PSI Bukittinggi generasi muda yang potensial Hal inilah yang membuat PSI mulai menyusun program dan dan energik dalam memba- untuk merekrut bacaleg dari kegiatan untuk memantapkan ngun Bukittinggi kedepannya. generasi muda. “Meski sebagai persiapan menuju bursa Pileg Hanya saja potensi yang me- partai baru, namun dalam 2019. Salah satu kegiatan yang reka miliki itu belum sepe- Pemilu legislatif nanti PSI dilakukan itu yakni mela- nuhnya tersalurkan dalam Bukittinggi menargetkan bias kukan perekrutan bacaleg politik. Oleh karena itu, PSI memperoleh satu fraksi di Kota Bukittinggi mecoba DPRD Bukittinggi,” ungkap melalui PSI Bukittinggi. Dalam perekrutan bacaleg untuk merangkul genarasi Angga. (h/tot) ini kata Angga, PSI Kota Bukittinggi bakal merekrut bacaleg secara profesional. Bacaleg yang akan direkrut oleh PSI Bukittinggi lebih diutamakan dari kalangan generasi muda yang memiliki kemampuan dan integritas serta penuh kejujuran. Namun demikian, PSI Kota Bukittinggi juga tidak menutup Ilustrasi penjaringan bacaleg dari ka Redaktur: Isra Hermanto

 Layouter: Dzakia Yusmet


14

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

PARIWARA DPRD KABUPATEN AGAM

DPRD Agam Kawal Musrenbang Kecamatan AGAM, HALUAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam memastikan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2019 tingkat kecamatan di Kabupaten Agam, sudah mulai berjalan sejak beberapa waktu terakhir memihak kepada masyarakat.

Aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan umumnya masih didominasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Musrenbang berakhir Kamis (15/2) yang diselenggarakan di Kecamatan Tanjungraya, IV Koto, Palembayan dan Lubuk Basung. Anggota DPRD Kabupaten Agam m enghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2019, Kecamatan Candung, di Gedung Serbaguna Nagari Bukik Batabuah, Rabu (14/2). Juga turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Murdani, yang merupakan Putra Kecamatan Canduang. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, menyampaikan bahwa yang belum tertampung dalam Musrenbang tersebut akan masuk ke Pokir Anggota DPRD dan Rencana Kerja (Renja) OPD. “Kita berharap seluruh anggota DPRD Agam yang hadir pada Musrenbang ini dapat menjadikan ini sebagai representasi dari seluruh masyarakat. Meskipun beda partai, namun visi dan misi tetap sama yaitu untuk memajukan masyarakat Kabu-

paten Agam secara keseluruhan sesuai dengan visi misi Kabupaten Agam,” jelasnya. Ia menambahkan, seluruh perencanaan ini akan bermuara dan menjadi bahan pembahasan di DPRD Agam. Untuk Anggota DPRD Sumbar, Suharman berharap, agar bersama-sama membangun sinergitas dalam memajukan pembangunan Kabupaten Agam yang luas ini. Di Kecamatan IV Koto, anggota DPRD Dapil V juga turut hadir diantaranya Uswan Yahya, Toshelmadi, Anton, Irfawaldi, dan Aderia. Dalam sambutannya, mewakili anggota DPRD Agam Irfawaldi, memberikan apresiasi atas kehadiran seluruh unsur dan stakehol-

INDRA, S.S0S. MAP Sekwan

ders yang tiap tahun selalu menghadiri acara Musrenbang ini. “Perhatian kita dalam Musrenbang ini terfokus kepada berbagai usulan yang diajukan oleh Pemerintah Nagari, dengan harapan setelah masuk dalam prioritas kecamatan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Dia meminta usulan di tingkat kecamatan perlu lebih selektif agar benarbenar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Dalam kesempatan itu Irfawaldi juga

SUASANA Musrenbang di IV Koto.

menyinggung masalah percepatan pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat akan sangat terb antu dengan terealisasinya DOB. “Khusus Nagari Balingka yang selama ini disebut sebut sebagai salah satu calon ibukota DOB telah siap termasuk lahan/tanah sebagai lokasi pembangunan perkantoran,” katanya. Musrenbang di Lubuk Basung yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Rahman juga turut dihadiri anggota DPRD Agam, Helmon dan Yuspidar. Kemudian kepala OPD, walinagari se-Kecamatan Lubuk Basung, para wali jorong dan tokoh masyarakat. Sesuai aspirasi dari masyarakat yang ada di kecamatan, mayoritas kebutuhan pembangunan di Kecamatan Lubum Basung masih di seputaran peningkatan sarana publik. Antara lain sarana pendidikan, saluran irigasi dan drainase. Pembangunan dari bawah ke atas

harus ada benang merahnya demi percepatan pembangunan. Selain menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan, dengan pembangunan yang searah, hasilnya diharap tidak sia-sia Musrenbang yang diadakan di di Kantor Camat Baso,Tim Fasilitasi Musrenbang Kabupaten Agam yang di ketuai oleh asisten II Ir.Isman Imran serta di dampingi oleh kepala OPD, Kabag dan Pejabat Struktural lainnya. Musrenbang yang dihadiri oleh anggota DPRD Agam dari dapil IV wakil ketua DPRD Suharman ,anggota DPRD Agam Gusdanur Dt Itam,Syaflin, Ais Bakri, Arman J Piliang ,Bulqaini juga turut hadir Sekretaris DPRD Agam Indra Dt Baradai. Musrembang Palembayan, anggota DPRD Agam yang hadir dalam kegiatan Musrenbang itu mengharapkan Pemkab Agam memperhatikan irigasi dan peningkatan jalan. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Agam yang hadir yaitu Jondra Marjaya dan Rizki Abdillah.

WAKIL Ketua DPRD Agam Suharman, Anggota Dewan Syalin, Kepala Bappeda Welfizar di Musrenbang Canduang.

ANGGOATA DPRD Agam di Musrenbang IV Koto.

MUSRENBANG di Palembayan.

Jondra Marjaya, dalam sambutannya mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus ke Kecamatan Palembayan. Karena kecamatan itu menurutnya masih termasuk dalam daerah tertinggal di Kabupaten Agam. Ia juga menyampaikan kepada Dinas Periwisata agar memberikan perhatian kepada Kecamatan Palembayan karena masih banyak potensipotensi wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Sementara itu, Anggota DPRD Agam, Rizki Abdillah menekankan pembangunan jalan dari Padang Koto Gadang ke Matur untuk diberikan dukungan bersamasama agar dapat berjalan lancar. Jalan yang bagus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu KK miskin perlu juga jadi perhatian pemerintah, karena masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pemabagian raskin. (adv)

MUSRENBANG di Baso.

PARLEMENTARIA DPRD SUMBAR PAJAK BBM NON SUBSIDI NAIK 2,5 PERSEN

DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan PADANG, HALUAN — Setelah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, studi banding ke provinsi lain dan konsultasi ke kementerian, rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan atas peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan jadi Perda. Penetapan atas Ranperda ini dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung Kamis (15/2) sore. Ketua pembahasan Ranperda, Afrizal menuturkan perubahan atas Perda Nomor

1 Tahun 2012 dilakukan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dipaparkannya, ketentuan pasal 19 ayat 1 UndangUndang Nomor 8 tahun 2009 memberikan peluang

KETUA Komisi III, Afrizal saat memimpin rapat dengan mitra kerja

KOMISI III DPRD saat melakukan kunjungan kerja ke KUD Mina Sinar Laut, Sungai Limau, Padang Pariaman.jpg www.harianhaluan.com

bagi pemerintah provinsi menaikkan tarif bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) non subsidi dari 5 persen menjadi 10 persen. Hal ini menurut dia juga telah dilakukan oleh provinsi lain. “Setelah mempertimbangkan semua aspek, mulai dari kondisi ekonomi makro Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi, kemampuan masyarakat, kebutuhan tambahan PAD untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan besaran tarif, disepakati kenaikan pajak BBKB non subsidi ini adalah sebesar 2,5 persen. Dari yang sebelumnya 5 persen menjadi 7,5 persen,” papar Afrizal saat membacakan laporan pembahasan Ranperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Dikatakannya, jenis bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) non subsidi yang mengalami kenaikan harga dengan adanya kenaikan pajak ini adalah, pertalite, pertamax, dexlite. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seperti solar dan premium harga tetap. Ia melanjutkan, prediksi penambahan pendapatan daerah dengan adanya kenaikan PBBKB tadi diperkirakan berada pada angka Rp69,9 miliar setiap tahunnya. Terkait ini, besaran PAD tahun lalu yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sendiri adalah berada di kisaran Rp344,2 miliar. Menghindari kelangkaan BBM Subsidi karena adanya kenaikan pajak BBM non subsidi ini, terang Afrizal lagi, pertamina telah diminta membuat Surat Edaran (SE) pada semua SPBU tentang keharusan me-

nyediakan bensin atau premium. Surat itu diminta ditembuskan pada gubernur dan DPRD Sumbar. “Bagi SPBU yang tidak bersedia menyediakan BBM bersubsidi, atau melakukan penjualan tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Provinsi akan mencabut izin mereka sesuai hak dan wewenang yang dimiliki,” pungkas dewan dari Fraksi Partai Golkar tersebut. Sementara itu, anggota tim pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tentang PBBKB, Darman Sahladi menyampaikan dengan telah disahkan Perda ini, pertamina memang diminta menjamin ketersediaan BBM subsidi di tingkat SPBU. Jangan sampai ketersediaannya tersendat dan membuat masyarakat menengah ke bawah jadi disulitkan. Sebab, kata dia,

KOMISI III DPRD menerima masukan tentang pembahasan Ranperda pajak bahan bakar dari Pemerintahan Kabupaten Agam

logikanya adalah saat BBM non subsidi naik, BBM subsidi akan dikejar oleh semua kalangan. Kemungkinan adanya penyelewengan atau

penimbunan sangat rentan dilakukan. “Agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, kita telah minta Pertamina dan aparat kepo-

lisian mengawasi. Jika sampai terjadi penimbunan, penertiban dan tindakan tegas harus diambil,” ucap Darman. (h/adv)

MITRA kerja saat menghadiri pembahasan Ranperda pajak bahan bakar dengan Komisi III di DPRD Sumbar  Redaktur: Dodi Nurja     Layouter: Luther


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARLEMENTARIA DPRD KAB. SOLOK

Objek Wisata Sepi Pengunjung AROSUKA, HALUAN — Kabupaten Solok memiliki potensi wisata yang sangat melimpah. Namun sangat disayangkan potensi besar itu masih dikelola setengah hati. Sehingga ratusan obMULYADI jek wisata yang ada di daerah penghasil beras ini, masih sepi dari kunjungan wisatawan lokal apalagi mancanegara. Anggota Fraksi Demokrat, DPRD Kabupaten Solok, Mulyadi di Arosuka, Minggu (18/2), mengatakan, potensi besar pariwisata Kabupaten Solok itu, apabila dikelola dengan serius akan berdampak pada semakin meningkatknya kesejahteraan rakyat, paling tidak untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi objek wisata tersebut. “Pemerintah Kabupaten Solok seharusnya lebih kreatif dan bekerja sepenuh hati dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pemerintah semestinya melibatkana semua lapisan masyarakat dan maksimalkan promosi dalam bentuk iven atau lewat media massa,” ujar Mulyadi. Lebih jauh politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan setengah hati. Karena apabila dikelola setengah hati, hasilnya juga setengah bahkan bisa tanpa hasil sama sekali. Pejabat yang bekerja setengah hati tidak akan punya keberanian untuk menghadapi berbagai rintangan dan tidak ada pula inisiatif untuk mencari solusi. Selama ini, katanya, pengelolaan pariwisata dilakukan setengah hati dan tidak pernah menjadi prioritas. Alasan yang dikemukakan selalu keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Padahal, di tangan pejabat yang kreatif, keterbatasan keuangan itu bukanlah alasan. Karena keterbatasan keuangan bisa diakali dengan menggandeng pihak ke tiga seperti perusahaan. Dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, maka masalah dana akan bisa diatasi. “Kita, kan, sudah punya Perda tentang CSR dan itu bisa dimanfaatkan. Kemudian pemerintah pusat juga punya anggaran budaya dan pariwisatanya, provinsi juga punya, dana-dana hibah dari luar negeri juga banyak. Itu harus kita kejar dan untuk mengejar danadana itu perlu pemimpin yang memiliki kreativitas dan punya inisiatif tinggi serta punya jaringan yang luas. Kita jangan hanya mengandalkan APBD saja,” kata Mulyadi mengingatkan. Ditambahkannya, dalam menyusun program pembangunan kepariwisataan, Dinas Pariwisata jangan hanya mengcopy paste program tahun lalu dan jangan pula hanya sekedar untuk mengangkat citra kepala daerah. Akan tetapi buatlah program yang benarbenar untuk mengangkat citra daerah dan bisa memajukan daerah. Kemudian program yang dirancang jangan hanya sekedar program atas keinginan kepala dinas dan staf saja, melainkan program yang disusun secara bersama, berdasarkan kajian dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (h/eri)

www.harianhaluan.com

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

15

Gerakan Gemar Sedekah Segera Diluncurkan AROSUKA, HALUAN - Untuk memberdayakan kaum duafa dan anak yatim serta anak terlantar, DPRD Kabupaten Solok akan menghimpun dana umat Islam melalui Gerakan Gemar Sedekah. Agar dana yang dihimpun itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka maka dalam waktu dekat akan dilaunching Yasan Gemar Sedekah Solok. Melalui yayasan ini untuk tahap awal ditargetkan akan bisa menghimpun dana umat sebesar Rp20 juta perbulan. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Solok, Dendi SAg saat sosialisasi Gerakan Gemar Sedekah di SMP N 2 Lembang Jaya, Sabtu (17/2). “Dengan jumlah umat Islam Kabupaten Solok yang begitu banyak, s emestinya dana yang bisa dihimpun juga sangat banyak. Akan tetapi kenyataannya, karena masih rendahnya kemauan dalam bersedekah maka dana yang bisa dihimpun belum banyak dan belum bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan perekonomian umat,” ujar Dendi. Lebih jauh politisi PPP ini mengatakan, kecilnya dana umat yang bisa dihimpun lantaran umat Islam saat ini lebih suka melakukan ibadah umrah ketimbang ibadah sedekah. Padahal, katanya, pada

SOSIALISASI GGS — Anggota DPRD Kabupaten Solok, Dendi SAg melakukan sosialisasi Gerakan Gemar Sedekah (GGS) di SMP N 2 Lembang Jaya. IST

ayat ke sepuluh dari surat alMunafiqun digambarkan bahwa orang-orang yang berharap kembali ke dunia setelah meninggal akan memperbanyak ibadah sedekah, bukan umrah. Seharusnya umat Islam menyeimbangkan antara ibadah umrah dengan ibadah sedekah. Melalui Gerakan Gemar Sedekah ini, kata Dendi, umat

Islam digugah untuk membiasakan membayar zakat sebelum nisab (batas minimum jumlah harta wajib zakat). Masyarakat diajak bersedekah sekalipun hanya Rp500 saja perhari atau Rp1.000 perhari bagi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Dana yang berhasil dihimpun ini nantinya akan dikembalikan kepada umat. Dana ini

bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar. Dana ini juga bisa digunakan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, perbaikan masjid dan tempat ibadah lainnya. Bahkan dana ini juga bisa digunakan untuk biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk menghimpun dana

umat i ni, Yayasan Gemar Sedekah Solok akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Dewan pengurus dibentuk dengan melibatkan kepala jorong dan walinagari serta tokoh masyarakat. Manajemennya dikelola secara tertib dan digerakkan secara profesional tanpa me ngurangi semangat kerelawanan dan gotong-royong.(h/eri)

Prioritaskan Pembangunan Jalan Usaha Tani KUNCIA, HALUAN — Untuk meningkatkan produktivitas petani dan mengurangi tingkat kehilangan hasil panen, DPRD Kabupaten Solok mendesak Pemkab Solok memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putih di Nagari Kuncia, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Sabtu (17/2). “Kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan pembangunan prasarana pendukung pertanian. Terutama pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani. Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas petani,” kata Septrismen. Lebih jauh politisi Gerindra ini mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan

usaha tani ini akan memberikan kemudahan kepada petani dalam mendistribusikan kebutuhan pertanian termasuk hasil pertaniannya ketika panen tiba. Selama ini, katanya, petani di Nagari Kuncia sangat kesulitan dalam mambawa hasil panen karena tidak layaknya akses jalan. Jalan usaha tani masih sangat sedikit dan jalan usaha tani yang ada kondisinya banyak yang sudah rusak berat. Akibatnya, hasil panen, seperti padi, terpaksa dibawa ke rumah dengan cara memikul. Membawa hasil panen dengan cara memikul ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan memakan waktu yang sangat lama. Disamping itu, membawa hasil panen dengan cara memikul juga menyebabkan tingkat kehilangan hasil panen semakin tinggi. Kerena banyak

bulir padi yang tercecer di sepanjang pematang sawah. “Disamping mengeluarkan upah pikul yang sangat tinggi, petani juga mengalami kehilangan hasil yang tidak sedikit saat panen. Buruh tidak hanya mahal, akan tetapi juga sangat sulit untuk mendapatkannya. Buruh tani yang ada rata-rata sudah tua, sehingga untuk memanen padi dibutuhkan waktu yang lebih lama,” ujar Septrismen. Ia berharap Pemkab Solok mempercepat pembangunan jalan usaha tani di Nagari Kuncia. Kerena usulan pembangunan jalan usaha tani telah menjadi usulan utama dalam Musyawarah Pembangunan Nagari Kuncie. Menurutnya, pembangunan jalan usaha tani ini memang lebih tepat dengan menggunakan Dana Desa atau Dana Nagari. Akan tetapi karena pembangunan infrastruktur di

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putih berdialog dengan masyarakat Nagari Kuncia tentang pentingnya pembangunan jalan usaha tani di Nagari Kuncia. IST

Nagari Kuncia sedikit agak tertinggal dari nagari lainnya, maka tidak ada salahnya juga, jika pemkab mengalokasikan

dana APBD untuk ini, karena bagaimana pun juga nagari juga berhak untuk menikmati dana APBD. (h/eri)

 Redaktur: Afrianita   Layouter: Syamsul Hidayat


16

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SHIREEN SUNGKAR

Siapkan Kejutan B

intang sinetron Shireen Sungkar tengah menyiapkan kejutan untuk masyarakat Bogor. Meski sedang hamil besar, tetap mengelola bisnis Bogor Raincake dan akan meluncurkan varian baru. Istri Teuku Wisnu ini akan meluncurkan raintart premium tiramizu dari di Bogor Raincake jalan Padjajaran, No. 31, kota Bogor, Jawa Barat. “Alhamdulillah kandu-

ngan aku baik dan sehat. Doakan saja ya. Tapi aku ada kabar bahagia lainnya juga. Aku akan keluarkan raintart premium tiramizu di outlet oleh-olehku Bogor Raincake, Minggu (18/2). Ini kesibukan ak u sekarang. Dan aku yang luncurkan langsung di outletku,” kata Shireen, Sabtu (17/2). Pada kesempatan tersebut, pemain sinetron “Cinta Fitri” ini akan memberikan gimik dengan acara menarik yang variatif kepada

para pelanggan. “Konsep acaranya sih sudah disiapkan. Kita tinggal pas hari H-nya aja. Yang pasti menyapa langsung pelanggan dan warga Bogor yang akan datang ke lokasi. Kita akan mengajak donor darah langsung di outlet. Ini salah satu kegiatannya,” ujar Shireen. Seperti diketahui, selama membuka outlet oleh-oleh Bogor Raincake, Shireen semakin aktif ke Kota Bogor. Ia juga telah membuka cabang keduanya di kawasan

Cisarua, Puncak. Shireen didukung Wisnu yang lebih berpengalaman, terjun langsung dalam mengelola bisnisnya itu. “Kalau ke Cisarua biasanya hari aktif kerja aja. Kadang juga pas libur. Sesuaikan waktunya, biar enggak kena macet. Kalau di Bogor, maunya saya tiap hari kesana. Saya senang karena bisa langsung membuat, melayani dan menghibur konsumen yang datang,” demikian Shireen. (h/inl)

yang buat duet,” paparnya. Selain Teddy dan Rendy, Maudy juga menggandeng musisi dan para pegiat industri musik seperti Ari Rinaldi, Mala “Numata”, Rida Sita Dewi, Avar Victoria, Ifa Fachir serta musikus asal Malaysia Tatsuro Miller, Audi Mok & Omar K. “Yang lain-lainnya kayak Kak Ifa Fachir, Alam Urbach, Audi, Mba Dewi Lestari, banyak pokoknya,” ujarnya. Album Oxygen karya

Maudy juga didukung oleh Bank CIMB Niaga. Dukungan ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya bekerjasama lewat gerakan sosial bertajuk #KejarMimpi. Oxygen menghadirkan 11 nomor lagu yakni Kini dan Selamanya, Aku Sedang Mencintaimu, Oxygen, Home To You, Kutunggu Kabarmu, Masih, We Don’t, Alasan untuk Bahagia, Be Right Back, Satu Bintang di Langit Kelam dan Jakarta Ramai. (h/inl)

tersebut digelar dengan khusyuk di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada hari Minggu (18/2) pukul 08.00 WIB. pernikahan Tommy pun juga terlihat dihadiri dari beberapa teman dari kalangan art is. Ibnu Jamil, Sahrul Gunawan, David Khalid dan Teuku Wisnu adalah beberapa di antaranya. Sebelumnya, Tommy memang sudah melamar kekasih

hatinya t ersebut melalui proses taaruf. Tommy sendiri mengatakan jika proses dirinya bertemu dengan sang kekasih terjadi karena dikenalkan dengan seorang teman. “Dia ini seperti datang sendiri, saya juga santai saat itu, dikenalin teman, terus kita taaruf dan sejauh ini lancar dan baik-baik saja. Terjadilah pernikahan ini,” ujarnya. (h/kpl)

MAUDY AYUNDA

Curahkan Isi Hati PENYANYI Maudy Ayunda merilis album baru dengan titel Oxygen. Peluncuran Oxygen sekaligus menandai album ketiga Maudy yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Dara 23 tahun ini mengusung konsep musik baru di album ketiga ini yakni konsep storytelling atau bercerita. Hal ini berbeda dengan pertamaya Panggil Aku (2011) dan album kedua Maudy berjudul Moments (2015). “Buat aku album ini cukup otentik dan sesuatu yang memang cocok banget buat diri aku. Lagu-lagunya semua aku memang rasakan dan aku bisa menceritakan seakan-akan itu cerita aku sendiri,” kata Maudy d i kawasan Kuningan, Jakarta, pekan lalu. Sejak awal menggarap

album ini, pemain film Perahu Kertas ini memang sudah punya konsep tentang album ketiga yang akan dikemas secara unik. “Jadi, itu yang aku inginkan dari album ini. Aku pingin album ini storytelling,” ujarnya. Pada album Oxygen ini, Maudy melibatkan sejumlah musisi yang sudah menelurkan karya otentik. Terutama musisi dan pencipta lagu yang memiliki kekuatan pada lirik dan frekusensi yang sama dengan Maudy. “Aku ajak kerjasama itu juga musisi-musisi yang menurut aku memiliki kekuatan itu, yaitu mereka memiliki kekuatan bercerita dan membuat lirik dan mengemasnya dalam melodi dan juga musik dengan sangat baik. Teddy Adhitya dan Rendy Pandugo, itu kalau

TOMMY KURNIAWAN

Resmi Menikah SAH! Tommy Kurniawan akhirnya resmi melepaskan status dudanya. Aktor gan-

www.harianhaluan.com

teng ini menikah dengan seorang pramugari bernama Lisya Nurrahmi. Pernikahan

 Redaktur:Atviarni

 Layouter: Syamsul Hidayat


B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Kemenangan MU Diwarnai Kontroversi VAR HUDDERSFIELD, HALUAN - Ada sebuah keputusan kontroversial dalam kemenangan Manchester United (MU) atas Huddersfield Town di Piala FA. Keputusan itu berkaitan dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR). Namun, sempat muncul kontroversi ketika gol Juan Mata di injury time babak pertama dianulir. Mata dianggap berada pada posisi offside ketika Ashley Young mengirimkan umpan. Wasit Kevin Friend memutuskan untuk menganulir gol Mata setelah berkonsultasi dengan Neil Swarbrick yang berada di studio. Akan tetapi, karena tipisnya selisih posisi Mata dengan bek terakhir Huddersfield, keputusan itu memunculkan perdebatan. “Saya merayakan gol itu, tapi tampaknya VAR menunjukkan bahwa itu offside. Saya tak tahu, itu sangat tipis, kan? . Yang paling penting kejadian itu tak terlalu penting karena kami menang. Tapi, itulah pertama kalinya saya bertemu Mr. VAR. Saya mendukungnya. Saya pikir itu memang dibutuhkan, terutama ketika ada keputusan jelas yang bisa mengubah pertandingan, seperti gol, offside, kartu merah, tapi

semoga keputusannya lebih cepat,” ujar Mata kepada BT Sport. “Tapi, saya pikir itu bagus untuk sepakbola agar lebih adil. Saya mencetak gol, saya merayakannya, dan ketika saya masuk ruang ganti, mereka bilang bahkan di televisi pun kejadiannya tak terlalu jelas. Jika VAR tak jelas, apa yang bisa Anda lakukan,” katanya. Manajer MU, Jose Mourinho, juga berkomentar terkait dianulirnya gol Mata oleh VAR tersebut. Mourinho berharap ada penyempurnaan sebelum VAR diterapkan di Premier League. “Saya mempersiapkan diri saya di se-

karena yang saya inginkan adalah kebenaran. Kadang-kadang itu merugikan tim saya, kadang-kadang itu menguntungkan tim saya. Tapi, saya mend enga r komen-

panjang pekan untuk mengontrol emosi terkait situasi yang mirip dengan situasi yang terjadi. Anda mencetak gol, ada keraguan untuk merayakannya atau tidak. Apakah Anda gembira atau tidak? Saya tak gembira ketika melihat Kevin Friend menyentuh alat komunikasinya. Saya tahu sesuatu sedang terjadi. Keraguan bukanlah perasaan terbaik,” tutur Mourinho. “Jika keputusannya merugikan tim saya tapi merupakan keputusan yang tepat, saya sangat gembira

tiap laga. Saya cukup familiar dengan hal-hal baik dan hal-hal buruk yang dihadirkan oleh VAR. Mereka harus menghilangkan sisi buruknya dan membuatnya sempurna,” kata Mourinho. MU mengalahkan Huddersfield 2-0 pada laga babak kelima Piala FA di John Smith’s Stadium, Minggu (18/2). Dua gol Romelu Lukaku mengantarkan The Red Devils ke babak perempatfinal. MU selanjutnya akan berhadapan dengan Brighton & Hove Albion di perempatfinal Piala FA. (h/ dtc)

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

17

Inter Gagal Lanjutkan Momentum Positif GENOA, HALUAN — Inter Milan gagal melanjutkan momentum positifnya. Bertandang ke markas Genoa, Nerazzurri tumbang dengan skor 0-2 di Luigi Ferraris, Minggu (18/2). Dengan kekalahan ini, Inter kembali ke trek negatif. Kemenangan atas Bologna pekan lalu sebenarnya mengakhiri rangkaian delapan laga tanpa kemenangan (5 imbang, 3 kalah). Namun momentumnya tak berhasil dijaga. TanpaMauro Icardi dan Ivan Perisic yang cedera. Serangan Nerazzurri pun tampak kurang menggigit di babak pertama. Tim besutan Luciano Spalletti justru harus kebobolan di menit ke-45 lewat gol bunuh diri Andrea Ranocchia. Genoa unggul 1-0 di babak pertama. Di babak kedua Inter kembali kecolongan. Kali ini Goran Pandev yang mencatatkan namanya di papan skor usai mencetak gol di menit ke-59. Skor ini bertahan sampai pertandingan berakhir. Whoscored mencatat Nerazzurri melepaskan 14 tembakan dengan lima di antaranya mengarah ke target. Sementara tuan rumah punya sembilan percobaan dan hanya dua yang tepat target. Dominasi Inter tak membuahkan hasil positif. Gol bunuh diri Andrea Ranocchia di menit ke-45 pada prosesnya menjadi pukulan telak untuk psikologis tim. Genoa memanfaatkan momentum dengan mencetak gol kedua lewat Goran Pandev di menit ke-59. Spalletti menyebut gol bunuh diri mengganggu timnya, yang belakangan sedang dalam momen kurang baik. “Ini adalah pertandingan yang seimbang dan kami punya peluang bagus di babak pertama. Tapi ketika sesuatu terjadi pada Anda tepat sesaat sebelum jeda, terutama pada saat seperti itu, tidak mudah untuk mendapatkan kembali keyakinan dalam tim,” kata Spalletti seperti dikutip dari situs resmi Inter. “Tim ini belum pernah menunjukkan performa buruk, kami perlu bersabar di laga ini untuk menunggu momen yang pas demi memetik keunggulan. Tapi gol bunuh diri ini menciptakan masalah untuk kami. Saat ini kami rapuh. Kami harus bisa tumbuh secara bertahap karena tidak mudah untuk mengubah situasi pada saat seperti ini, terutama saat episode-episode tunggal seperti gol bunuh diri berjalan seperti ini,” Spalletti menegaskan. Inter tercatat baru menang satu kali dalam 10 pertandingan terakhir Serie A musim ini, dengan rincian enam imbang, tiga kalah, dan satu-satu kemenangan di dapat akhir pekan lalu atas Bologna. (h/dtc)

tar bahwa mungkin hakim garis benar dan bukan yang di studio,” lanjutnya. “Saya pikir ini adalah periode eksperimen. Di Portugal mereka sudah memakainya di

SELEBRASI GOL — Lukaku melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Huddersfield. MU berhasil meraih kemenangan 2-0. NET

PARIWARA PNP

DIREKTUR PNP dan civitas akademika PNP foto bersama dengan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.

FOTO bersama Direktur PNP, Gubernur Sumbar, Mantan Direktur PNP dan civitas akademika PNP.

MANTAN Direktur PNP, Aidil Zamri, Suhendrik Hanwar dan Alizar Hasan saat memberikan materi.

PNP Bersinergi Menuju Akreditasi A POLITEKNIK Negeri Padang (PNP) bersiap untuk lebih baik dengan meraih akreditasi A. Langkah-langkah mencapai akreditasi A tersebut disusun dalam rapat kerja (Raker) yang digelar pada, 16-18 Februari di Batusangkar. Raker dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. “Adapun tujuan raker ini adalah membangun sinergi seluruh komponen PNP menuju PNP terakreditasi A. Memformulasikan strategi menuju PNP terakreditasi A, pencapaian target kinerja jurusan atau unit yang diselaraskan dengan perjanjian kinerja direktur PNP dengan kemenristekdikti, pencapaian strategi dalam pencapaian target kinerja masing-masing unit,” ujar Direktur PNP Surfa Yondri. Selain itu tujuan dari raker ini adalah evaluasi kinerja di www.harianhaluan.com

tahun 2017 dan penanda tanganan perjanjian kinerja tahun 2018 antara unit dengan Direktur PNP. “Mudah-mudahan target kami untuk meraih akreditasi A tercapai,” sebutnya. Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang membuka raker tersebut secara resmi optimis PNP mampu meraih akreditasi A pada tahun 2019 nanti.” Hal itu dikarenakan PNP memiliki pemimpin muda yang enerjik dan berasal dari latar belakang pendidikan vokasi yang sama,” ujar Irwan Prayitno. Dalam raker tersebut menghadirkan pembicara yaitu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan tema yaitu sinergi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Direktur kelembagaan pendidikan tinggi Totok Prasetyo dengan tema membangun institusi dengan terakreditasi A, Rektor UNP Ganefri dengan tema pendidikan vokasi. Direktur PNP Surfa Yondri dengan tema membangun sinergi dalam mencapai PK dan akreditasi A. Direktur PNP sebelumnya juga m enyampaikan materi seperi Alizar Hasan dengan tema mem-

DIREKTUR PNP Surfa Yondri saat mengikuti Politeknik Bike Club.

DIREKTUR PNP, Gubernur Sumbar dan mantan Direktur PNP duduk bersama.

DIREKTUR PNP Surfa Yondri menyerahkan piagam ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

bangun SDM di perguruan tinggi, Suhendrik Anwar dengan tema membangun kerja sama dengan stake holder dan Aidil Zamri dengan tema pro-

duk unggulan PNP. Selain mengadakan diskusi, dalam rangkaian kegiatan raker tersebut juga digelar Politeknik Bike Club yang bertujuan

untuk meningkatkan kekompakan dan tali silahturahmi diantara pegawai PNP. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai PNP. (*)

PARA ibu-ibu dari PNP foto bersama.  Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther


18

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

Pedrosa Kuasai Hari Terakhir Tes MotoGP Thailand BURIRAM, HALUAN — Pembalap Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, secara mengejutkan berhasil tampil tercepat pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2018 yang berlangsung di Sirkuit Chang, Buriram, Thailand, Minggu (18/2). Pembalap berpaspor Spanyol itu berhasil naik delapan peringkat dari sesi sebelumnya untuk menuju posisi puncak. Pedrosa yang sempat tidak begitu kuat sepanjang hari terakhir tes berlangsung, tibatiba muncul dengan kecepatan yang tinggi. Rekan satu tim Marc Marquez itu berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan raihan 1 menit 29,781 detik. Sementara itu, Johann Zarco yang mendominasi jalannya tes hari ketiga ini harus puas turun satu peringkat ke posisi kedua. Pembalap Tim Yamaha Tech 3 itu mencatatkan waktu 1 menit 29,867 detik pada putaran ke-44. Memang setelah ia melakoni 47 putaran di sesi keenam, Zarco tak melakoni tes kembali dan tampaknya puas dengan catatan waktu yang didapat pada putran ke-44 itu. “Saya optimis bisa berada di kecepatan 1 menit 29 detik (pada Minggu). Jadi saya akan tetap tenang dan terimalah bahwa semuanya berjalan selangkah demi selangkah, tapi teruslah mendorong agar selalu merasa benar,” ujar Zarco. Dengan naiknya Pedrosa dari posisi sembilan ke tempat pertama, secara otomatis pula semua pembalap yang sebelumnya menempati peringkat satu hingga delapan harus turun satu tempat. Termasuk Cal Cruthclow juga harus puas menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 30,064 detik. Rekan dari Pedrosa sendiri yakni Marquez berada di posisi keempat dengan raihan waktu 1 menit 30,143 detik. Padahal pada hari tes terakhir ini ia melakukan cukup banyak putaran dengan 96 kali. Sedangkan posisi kelima berhasil ditempati pembalap Tim Suzuki yakni Alex Rins. Ia meraih waktu 1 menit 30,178 detik. Sementara duo pembalap Yamaha yakni Valentino Rossi dan Maverick Vinales masingmasing berada di posisi ke-10 dan 12. Lebih mengejutkan lagi, Jorge Lorenzo berada di urutan yang jauh yakni menempati posisi ke22. Hasil itu lebih buruk dari pembalap Malaysia yakni Hafizh Syahrin yang menduduki posisi 21. (h/okz)

OLAHRAGA

Tur Sumbar SPFC Berakhir

QATAR TERBUKA

Kvitova Hadapi Muguruza di Final DOHA, HALUAN — Petra Kvitova memenangi duel sengit melawan Caroline Wozniacki untuk lolos ke final Qatar Terbuka. Kvitova akan bertemu Garbine Muguruza di final. Pada pertandingan semifinal di Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar, Sabtu (17/2) waktu setempat, Kvitova mengalahkan Wozniacki dalam tiga set dengan skor 3-6, 7-6(3), dan 7-5. Kvitova terlihat berada dalam masalah besar setelah kehilangan set pembuka dan tertinggal 1-3 di set kedua. Tapi, petenis Republik Ceko itu bangkit dan membalikkan keadaan untuk menang dalam waktu dua jam dan 35 menit.”Saya tak tahu apa yang terjadi. Pikiran saya agak kacau dan saya bermain di mana-mana tapi tak di lapangan,” ucap Kvitova seperti dikutip Reuters. “Saya berusaha untuk sedikit menenangkan diri saya di set kedua. Meski saya ketinggalan, saya berusaha untuk kembali ke permainan entah bagaimana caranya. Ketika saya tertinggal 1-3, saya sangat marah kepada diri saya sendiri dan berusaha untuk membuat beberapa pukulan winner,” tambahnya. Lawan yang akan dihadapi Kvitova di final adalah Muguruza. Petenis Spanyol itu tak perlu bertanding di semifinal karena Simona Halep mengundurkan diri akibat cedera.”Dia (Muguruza) hari ini tak bertanding. Siapa yang tahu, apakah itu keuntungan atau bukan, tapi saya menjalani pertandingan bagus. Itu bagus buat kepercayaan diri saya karena bisa membalikkan keadaan,” kata Kvitova. Apabila dibandingkan dengan permainan melawan Wozniacki, Kvitova merasa bahwa pertempuran dengan Muguruza nanti tentu bakal berbeda. “Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dibandingkan (melawan Wozniacki) hari ini,” ujar Kvitova mengutip dari WTA Tennis. “Dia (Muguruza) pemain agresif, dan dia benar-benar akan melakukannya. Saya pikir dia akan mencoba memberi tekanan pada saya, dan itulah yang akan saya coba juga. Jadi ini akan menjadi semacam rencana permainan serupa. Dia berada di dekat baseline, menekan lawan-lawannya. Dan saya pikir saya hanya akan mencoba menjadi orang pertama yang akan menekannya,” pungkasnya. (h/sdn)

www.harianhaluan.com

TUR SUMBAR — Tur Sumbar Semen Padang resmi berakhir usai berhadapan dengan Pasaman Selection, Minggu (18/2) di Lapangan Simpang Empat Pasaman. Pada pertandingan tersebut Semen Padang menang 2-0. Terlihat pemain Semen Padang Rudi mencoba melewati pemain Pasaman Selection. IST

PADANG, HALUAN — Semen Padang FC (SPFC) resmi menutup rangkaian tur Sumbar dengan kemenangan 2-0 menghadapi Pasbar selection di Lapangan Simpang 4, Pasaman Barat, Minggu (18/2). Dua gol Semen Padang diciptakan oleh Elthon Maran dan Irsyad Maulana. Dalam waktu dekat Semen Padang FC rencananya akan berangkat ke Aceh untuk melakukan turnamen pramusim.”Saya bersyukur rangkaian uji coba tur Sumbar berjalan dengan aman dan lancar. Tapi apapun hasil dari ujicoba masih dalam tahapan

persiapan tim untuk mengarungi Liga 2 Indonesia nantinya,” ungkap Manajer Semen Padang FC, Win Bernardino, Kemarin. Ia mengatakan, masih ada beberapa yang harus dibenahi tim dalam menyongsong Liga 2 nantinya. “Kerjasama tim, individu, dan fisik pemain. Karena akan ada dua kompetisi yang akan diikuti yaitu Liga 2 dan Piala Liga. Selain itu fisik dan rotasi pemain juga harus diperhatikan,” katanya. Semen Padang FC bertekad untuk bisa kembali ke Liga 1 di tahun 2019. “Kami bertekad hanya numpang lewat di Liga 2 ini,” ungkapnya. Sehari sebelumnya Semen Padang FC bermain dengan dua tim asal Bukittinggi yaitu tim Porprov Bukittinggi dan Bukittinggi selection di Lapangan Ateh Ngarai, Bukittinggi.

Menghadapi tim Porprov Bukittinggi pertandingan hanya menggunakan waktu 1X45 dan Semen Padang FC berhasil memenangkan laga dengan skor akhir 1-0. Gol diciptakan Gugum Gumilar di akhir pertandingan. Sedangkan pada pertandingan kedua, Semen Padang berh asil menang 4-1 menghadapi Bukittinggi Selection. Gol dari Semen Padang FC sendiri diciptakan oleh, Irsyad maulana, Ronaldo Eko, Mardiono, dan Rudi. Pada babak pertama Bukittinggi FC berhasil memberikan perlawanan dan menyudahi babak pertama 1-1. “Masih banyak yang harus dibenahi. Tapi, saat ini beberapa pemain sudah mulai menampakan permainannya. Terakhir bagaimana memadukan semua pemain” ungkap Pelatih Semen Padang FC, Syafrianto

Rusli. Ia mengatakan, ada perubahan dan perbaikan permainan dari uji coba sebelumnya. “Sekarang kerjasama dan skil individu pemain semakin membaik,” ungkapnya. Untuk lebih memantapkan tim, Semen Padang FC akan mengikuti turnamen pramusim yang digelar oleh Aceh Unit ed FC. Turnemen pramusim ini juga menjadi ajang uji kekuatan tim.”Sampai saat ini kami belum mendapatkan tim yang bisa dikatakan selevel dengan kami. Jadi turnamen pramusim di Aceh bisa menjadi ajang uji kekuatan tim,” katanya. Semen Padang FC akan menghadapi PSPS Pekanbaru, Persiraja Banda Aceh, dan tuan rumah Aceh United yang kemungkinan akan saling berhadapan di Liga 2. (h/mg-mal)

TOLAK PRA PORPROV

PSSI Bukittinggi Targetkan Perbaikan Peringkat BUKITTINGGI, HALUAN — Tim Sepakbola Bukittinggi terus matangkan persiapan untuk memperbaiki peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang akan bergulir pada bulan November di Kabupaten Padang Pariaman. Tahun sebelumnya Bukittinggi tidak bisa lolos ke babak 8 besar. “Saat ini kami sudah mulai membentuk kerangka tim yang akan kami bawa ke Padang Pariaman nantinya,” Ujar Ketua PSSI Bukittinggi, Dolly Ivane kepada haluan, Sabtu (17/2). Ia mengatakan, akan terus mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk memperbaiki peringkat karena pada

sebelumnya tim sepakbola Kota Bukittinggi hanya sampai pada fase grup setelah pertandingan terakhir harus kalah dari Kota Payakumbuh 2-1. “Tim pelatih dan asisten terus meramu tim dan kami akan terus mengevaluasi tim bersama-sama. karena kami masih mempunyai waktu sekitar beberapa bulan lagi. Kami sudah mulai mempersiapkan tim ini dari beberapa bulan yang lalu dan kami menargetkan bisa menyelesaikan kerangka tim satu bulan lagi,” katanya. Tim Porprov Bukittinggi saat ini dilatih oleh Gusnedi Adang yang merupakan salah satu mantan pemain Timnas Primavera Indonesia yang

sempat berguru ke Italia. “Saya berharap tahun ini bisa mencapai babak final, walaupun kompetitor-kompetitor saat ini memang berat. Tapi itulah yang menjadi motivasi untuk kami semua,” ungkapnya. Menurutnya, saat ini tim sepakbola di Sumbar memiliki kekuatan yang cukup merata. “Kami tidak bisa mengatakan siapa yang menjadi lawan terberat kami nantinya. Yang jelas, saat ini semua tim sepakbola di Sumbar sudah mulai merata dan mereka juga sudah mulai mempersiapkan timnya dengan baik,” katanya. Sedangkan untuk pelaksanaan pra Porprov sendiri, ia mengatakan, PSSI Bukittinggi bersama dengan Askot dan

 Redaktur: Arda Sani

Askab se-Sumbar sepakat untuk tidak ada pelaksanaan pra Porprov. “Waktu itu kami sudah melakukan rapat dan sepakat untuk menolak adanya pra Porprov. Selain karena akan berkurangnya tim pada Porprov, penolakan ini juga mempertimbangkan persiapan tim yang membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya. Ia berharap, tim sepakbola Bukittinggi mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah. “Saya berharap tim sepakbola ini bisa mengharumkan nama Bukittinggi dan melahirkan bakat-bakat baru untuk sepakbola Bukittinggi dan Sumatera Barat,” tutupnya. (h/mg-mal)

 Layouter: Luther


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DHARMASRAYA

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

19

HADIRI MILAD SIJUNJUNG KE-69

Bupati dan Wakil Bupati Kompak DHARMASRAYA, HALUAN – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Bupati Amrizal Dt Rajo Medan bersama Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Masrul Ma’as, menghadiri sidang istimewa DPRD Kabupaten Sijunjung dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke69, Minggu (18/2).

Plt Sekda Pimpin Apel di Dishub DHARMASRAYA, HALUAN — Plt Sekretaris Dearah Kabupaten Dharmasraya, Leli Arni memimpin apel pagi di Dinas Perhubungan (Dishub), Kamis (15/2). Dalam kesempatan itu, dalam amanat sekda memberikan apresiasi kepada jajaran dishub atas kerjanya yang ikut mensukseskan penyambutan kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo beberapa waktu lalu, sesuai dengan bidang tugasnya. Tidak hanya itu, sekda juga menyampaikan terima kasih atas kerja dishub yang telah ikut menjaga ketaraturan lalu lintas mulai dari wilayah Pulau Punjung hingga Sungai Rumbai, terutama sekali di titik-titik rawan, seperti sekolah dan pasar. Tidak lupa, sekda juga berpesan kepada seluruh peserta apel untuk senantiasa meningkatkan disiplin dan kinerja dalam menjalankan tugas. ”Bangun terus kerja sama dan kekompakan, agar setiap tugas bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi,” pungkas sekda. (h/mg-bdr) HADIRI SIDANG — Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan menghadiri sidang istimewa DPRD Kabupaten Sijunjung. BADRI

Alumni SMPN 1 Sungai Dareh Reuni

Plt Sekda Leli Arni pimpin apel pagi di Dinas Perhubungan Dharmasraya. BADRI

Wabup Hadiri HUT Nagari Sungai Duo DHARMASRAYA, HALUAN — Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8. Sejak beberapa hari lalu, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan alek nagari tersebut. Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan pun turut menambah kemerihan ulang tahun nagari yang dipimpin oleh Ali Amran itu, dengan hadir secara langsung pada puncak peringatan hari ulang tahun Nagari Sungai Duo, yang dilaksanakan di Balai Jorong Nagari Sungai Duo, Senin (12/2). Pada kesempatan itu, wabup menyampaikan selamat ulang tahun kepada Nagari Sungai Duo. Wabup juga memuji Nagari Sungai Duo yang konsisten melaksanakan acara ulang tahun nagari setiap tahunnya. Menurutnya, peringatan ulang tahun nagari ini penting dan bermanfaat. Terutama sebagai sarana instropeksi dan evaluasi sejauhmana perkembangan nagari setiap tahunnya. Serta sebagai sarana membangun rasa kebersamaan, baik sesama warga maupun dengan unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Rasa terima kasih yang sangat tinggi kepada pemerintah nagari dan masyarakat setempat juga disampaikan oleh wabup dalam kesempatan itu. Karena, dalam kunjungan Presiden ke Kabupaten Dharmasraya beberapa waktu lalu, yang salah satunya adalah ke Nagari Sungai Duo, sambutan masyarakat sangat luar biasa hangat dan antusias. “Terima kasih Nagari Sungai Duo. Suksesnya penyambutan kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Dharmasraya tentu juga tidak terlepas dari peran dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang ada di nagari ini,” ujar wabup. Di sisi lain, wabup juga menyinggung soal Nagari Sungai Duo sebagai salah satu daerah sentral batik tanah liek di Kabupaten Dharmasraya. (h/mg-bdr)

PEMOTONGAN nasi tumpeng oleh Wabup. BADRI

www.harianhaluan.com

DHARMASRAYA, HALUAN — Alumni SMPN 1 Sungai Dareh angkatan 1991 menggelar acara reuni di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kecamatan Pulau Punjung, Sabtu (17/2). Reuni yang mengusung tema “Silaturrahmi Taragak Basuo jo Kawan-kawan Lamo” itu dihadiri oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan. Selain sebagai kepala daerah, kehadiran wakil bupati dalam kesempatan itu juga adalah sebagai bagian dari alumni SMPN 1 Sungai Dareh. Wabup bercerita, 27 tahun lalu SMPN 1 Sungai Dareh adalah tempat ia mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama. “Bahagia rasanya, hari ini dalam acara reuni ini, saya kembali dipertemukan dengan teman-teman lama yang pernah senasib s eperjuangan dengan saya ketika di SMP dulu. Saling bercengkrama, mengingat kisah-kisah lama,” ujar wakil bupati. Dalam kesempatan itu, wabup berharap, silaturahmi semacam ini agar terus terjaga ke depannya. “Silaturahmi ini jangan sampai ter putus hendaknya. Untuk itu, mari terus kita jaga,” ajak wabup. Selain acara silaturahmi, reuni alumni SMPN 1 Sungai

Dareh angkatan 1991 ini juga diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Sarkawi. Pada kesempatan itu, selain para

alumni, juga turut hadir sejumlah guru SMPN 1 Sungai Dareh yang pernah mengajar siswa angkatan 1991. (h/mg-bdr)

WABUP bersalaman dengan alumni SMPN 1 Sungai Dareh angkatan 1991. BADRI

Rapat istimewa yang merupakan acara puncak dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sijunjung itu tampak dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPR RI dan sejumlah tamu undangan lainnya. Sidang Istimewa ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Yusnidarti. Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya mengucapkan selamat untuk Kabupaten Sijunjung yang sedang memperingati Hari Jadi ke-69. ”Semoga ke depan Sijunjung semakin jaya dan terus mengalami kemajuan di berbagai bidang,” tandas bupati dan wakil bupati. Tidak hanya itu, bupati juga menyampaikan apresiasi untuk Kabupaten Sijunjung. Menurut bupati, sebagai kabupaten induk, Sijunjung telah banyak memberikan pembelajaran kepada Kabupaten Dharmasraya. (h/ mg-bdr)

BENDUNGAN BATANG PANGIAN

Wabup Desak Pembangunan Segera Diselesaikan D H A R M A S R A YA , HALUAN — Menindaklanjuti laporan masyarakat Nagari Gunung Selasih terkait pembangunan bendungan dan irigasi Batang Pangian yang sempat mandeg, Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi bendungan dan irigasi tersebut, Kamis (15/2). Dalam pengecekan lapangan itu, wabup turut membawa Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Irwansyah. Turut pula hadir dalam kesempatan itu pihak kontraktor, Hendri. Dalam pengecekan yang dilakukan wabup, memang pembangunan bendungan dan irigasi Batang Pangian yang dalam masa adendum itu mandeg sejak dua minggu terakhir dan hal ini diakui oleh pihak kontraktor. Menurut Hendri, mandegnya proses pembangunan bendungan dan irigasi tersebut disebabkan karena

ada alat yang rusak, sehingga menghalangi pengerjaan. Namun ia berjanji, dalam waktu lima belas hari, pengerjaan bendungan dan irigasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, wabup dalam kesempatan itu mendesak pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan proyek bendungan dan irigasi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Bendungan dan irigasi ini adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah pertanian di wilayah ini. Untuk itu, saya minta proyek ini segera diselesaikan, agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas wabup. Adapun, pendanaan untuk pembangunan bendungan dan irigasi Batang Pangian di Nagari Gunung Selasih ini bersumber dari Kementerian PUPR. Dalam perencanaan, bendungan ini akan mampu mengairi 400 hektare sawah. (h/mg-bdr)

Enam Fraksi Setujui Dua Ranperda DHARMASRAYA, HALUAN — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan zakat dan bantuan hukum untuk mayarakat miskin yang diinisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya kembali dirapatkan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD, Rabu (14/2). Pembahasan dua ranperda tersebut, saat ini sudah sampai

pada tahap pandangan fraksi DPRD atas tanggapan yang diberikan oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan di hari sebelumnya. Setidaknya, ada enam fraksi yang menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan itu, yakni fraksi Golkar, fraksi PDI-P, fraksi De-

mokrat, fraksi Hati Nurani Kebangsaan, fraksi Gerindra Sejahtera dan fraksi Nasdem. Dalam penyampaian pandangan fraksi tersebut, semua anggota dewan prinsipnya menyetujui rencana peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini. (h/mg-bdr)

WABUP kunjungi pembangunan bendungan Batang Pangian. BADRI

Sutan Riska: Pendidikan Penting Bagi Generasi Muda DHARMASRAYA, HALUAN — Meskipun kewenangan pengelolaan SMA sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi, namun memperhatikan sekolah menengah jenjang atas ini tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah. Atas dasar inilah, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyambangi SMAN 1 Tiumang, beberapa waktu yang lalu dalam agenda apel pagi. Dalam amanatnya, bupati menyampaikan, pelajar dan sekolah adalah i nvestasi daerah untuk masa depan. Dari sekolah lah nanti akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi agen perubahan untuk kemajuan daerah ini di masa datang. Itulah kenapa, bupati dalam kesempatan itu juga menekankan tentang pentingnya pendidikan bagi generasi. Sebab keahlian dan kompetensi, sangat dibutuhkan di tengah kian derasnya arus perkembangan zaman saat ini dan itu

hanya bisa didapatkan melalui pendidikan. “Saat ini, Tiumang telah melahirkan doktor dan profesor. Selanjutnya, pelajar yang saat ini berdiri di depan saya yang akan menjadi doktor, profesor ataupun ahli di bidang lainnya,” ujar bupati memberi motivasi dihadapan segenap pelajar SMAN 1 Tiumang. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, bupati juga berpesan kepada para pelajar untuk bersunggug-sungguh dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita. Sebab, tanpa kesungguhan, tidak akan kita raih keberhasilan. “Dan juga, jauhi pergaulan bebas dan hal-hal negatif lainnya. Karena, ini akan menghalangi kita untuk meraih cita-cita,” pesan bupati. Dalam kesempatan itu, bupati secara pribadi juga menyerahkan bantuan untuk SMAN 1 Tiumang senilai Rp10 juta. (h/mg-bdr)

PARA pelajar SMAN 1 Tiumang berfoto bersama Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. BADRI

 Redaktur: Nasrizal        Layouter: Rahmi


20

SOLOK SELATAN

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

RAKOR DENGAN MENKO KEMARITIMAN

Pemkab Usul Peningkatan Akses Jalan SOLOK SELATAN, HALUAN — Bupati Solok Selatan (Solsel) H.Muzni Zakaria, mengusulkan peningkatan dan pembangunan akses jalan pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat rapat koordinasi di ruang rapat Kemenko Kemaritiman, Kamis (15/2).

HIASAN BUSANA—Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Suriati Muzni foto bersama peserta Diklat 3 IN 1 Pembuatan Hiasan Busana dengan Alat Jahit Tangan (Sulaman Sum Timbul) Angkatan I yang digelar 15 Februari hingga 7 Maret 2018 atau setara 152 jam di Aula Kantor Camat KPGD. IST

Warga Dilatih Sulaman Sum Timbul SOLOK SELATAN HALUAN— Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Suriati Muzni berharap, akan muncul kampung sulam di Solsel seiring dengan meningkatnya kunjungan pariwisata ke daerah tersebut. Hal ini disampaikan ketika membuka secara resmi Diklat 3 IN 1 Pembuatan Hiasan Busana dengan Alat Jahit Tangan (Sulaman Sum Timbul) Angkatan I, yang digelar 15

Februari hingga 7 Maret 2018 atau setara 152 jam di Aula Kantor Camat KPGD. Diklat yang diikuti 70 orang peserta, tersebut merupakan kerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang. Suriati Muzni, menambahkan, perkembangan ilmu terkait fashion sangatlah cepat. Dalam hal ini perkembangannya harus disikapi dengan kreativitas-kreativitas baru dari segi kerajinan sulam timbul di Solsel. Pihaknya ikut mengap-

resiasi Afrilda, binaan Dekranasda, karena yang bersangkutan mau berbagi ilmu dengan yang lainnya sebagai tenaga pelatih. “Mutu harus dipertahankan dan harga jangan terlalu tinggi. Agar kita pun dapat bersaing dengan baik di pasar. Kita di Solsel terus konsen dalam pengembangan sulam timbul sekaligus berharap muncul di Solsel ini sebuah kampung dengan sebutan

kampung sulam,” tambahnya. Sementara itu, Kasi Penyelenggaraan Diklat BDI Padang, Sri Mulyati mengatakan, Balai Diklat Industri Padang akan menyelenggarakan kegiatan serupa untuk tahap berikutnya. “Kita ada beberapa angkatan melaksanakan diklat ini di Solsel, dan bisa juga nantinya dikreasikan dengan kerajinan batik,” tutupnya. (h/jef)

Pembangunan Harus Direncanakan dengan Akurat Terukur SOLOK SELATAN, HALUAN — Bupati Solok Selatan (Solsel), H. Muzni Zakaria melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Yulian Efi meresmikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan se-Solsel 2018 di gedung nasional Muara Labuh, Sungai Pagu, Rabu (14/2) lalu. Yulian Efi mengatakan, Solsel

www.harianhaluan.com

bertekad pada 2019 bisa keluar dari predikat sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat nagari sampai kabupaten butuh perencanaan yang akurat dan terukur. “Tak lupa juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diawasi mulai dari

perencanaan oleh auditor. Tanpa komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak akan berjalan secara efektif dan efisien,” sebutnya. Ia menambahkan, berdasarkan statistik tingkat kemiskinan kabupaten itu berada pada angka 7,210 atau berada di atas rata-rata provinsi dengan angka 6,870. Fenomena kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan indek pembangunan manusia itu, sangat dipengaruhi oleh permasalahan kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, serta permasalahan keterbatasan aksebilitas dan kualitas infrastruktur. Kemudian, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,110 berada di

bawah rata-rata provinsi Sumbar sebesar 5,260. Demikian juga Indek Pembangunan Manusia pada 2016 pada angka 67,47 lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi yaitu 70,73. Di samping memperhatikan pembangunan infrastruktur sarana dasar, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yatu pendidikan, kesehatan, pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya. “Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, secara umum telah banyak terjadi kemajuan dalam aspek pembangunan sumber daya manusia dan ke depan terus ditingkatkan,” ujarnya. Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan mengatakan pembangunan di daerah sangat bergantung pada APBD yang dituangkan melalui tiga hal yaitu visi misi kepala daerah, masukan dari masyarakat serta pokok pikiran DPRD. “Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pembangunan serta memberi masukan yang prioritas sesuai visi misi kepala daerah,” katanya. (h/jef)

Tiga ruas jalan yang diusulkan tersebut antara lain, ruas j al an S ol sel Dharmasraya, jalan tembus K am ba ng -M ua r al a buh (Kam bura) dan peningkatan akses jalan Nasional sampai dengan batas Provinsi Jambi. “Selain itu, saya juga mempresentasikan tentang pencanangan revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” ungkap Muzni melalui Kabag Humas Sekdakab Solsel, Firdaus Firman, Minggu (18/2). Ditambahkan, akses jalan nasional dari Kota Padang menuju kawasan SRG masih banyak yang harus dibenahi. Karena itu pihaknya mengusulkan ke Kementerian PUPR dan melalui Kemenko Kemaritiman terkait peningkatan jalan nasional dari Lubuk Selasih, Solok hingga batas dengan Provinsi Jambi. “Tak lupa, saya juga memberikan kaset yang berisi video iklan pariwisata Solsel kepada Menko Maritim, Luhut B. Panjaitan dan Menpar, Arief Yahya. Semoga dengan pencanangan oleh Presiden Jokowi akan meningkatkan pembangunan di Solsel,” harap Muzni. Pihaknya juga mengundang Menko Kemaritiman dan Menpar untuk ke Solsel guna melihat langsung kawasan SRG, sekaligus meninjau perusahaan geothermal Supreme Energy yang berada di Solsel. “Segala sesuatu sudah kita siapkan, surat menyurat sudah lengkap dan sekarang harus bergerak cepat untuk percepatan pembangunan di Solsel,” katanya. Menurut Muzni, sebagai upaya tindak lanjut dari rapat itu, tiga orang Deputi di Kemenko Kemaritiman langsung ditugaskan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meninjau ke lapangan, mulai dari kawasan Mandeh, Pessel, Solsel, Mentawai dan Pasaman Barat. “Salah satunya, Deputi Bidang Infrastruktur, Ridwan Djamaluddin. Sabtu malam setiap daerah presentasi final di auditorium Gubernuran Sumbar dihadapan tiga orang Deputi tersebut,” tambahnya. Terkait jalan tembus Kambura, Muzni mengatakan, jalan tembus Kambura mempersingkat jarak tempuh kedua daerah. Saat ini jarak tempuh SolselPessel menghabiskan waktu 7 sampai 8 jam. “Apabila tembus jalan Kambura yang berjarak se-

 Redaktur: Devi Diany

kitar 50 kilometer maka diperkirakan menghabiskan waktu hanya sekitar 45 menit. Jalan sepanjang 17 kilometer yang tersisa tersebut merupakan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Pemerintah tinggal melanjutkan pembukaan jalan tersebut,” tuturnya. Kemudian, imbuh Muzni, Pemkab Solsel akan mematuhi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak TNKS asal diberikan izin untuk bisa kembali melanjutkan pembukaan jalan Kambura. “Begitu juga ketakutan terhadap praktek ilegal logging jika jalan Kambura sudah tembus, Pemkab Solsel akan menjamin tidak akan ada ilegal logging, kita akan patuhi aturannya,” terangnya. Ia menambahkan, keuntungan lain dari tembusnya jalan Kambura adalah membaiknya perekonomian kedua daerah. Masyarakat Solsel dengan mudah mendapatkan ikan laut segar karena jarak tempuh yang sudah dekat, dan kedua masyarakat bisa sama-sama menikmati keindahan kedua daerah. “Dan yang paling bermanfaat lagi, jalan Kambura bisa menjadi jalur alternatif evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana Tsunami,” tandasnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan pada Haluan memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Pemkab Solsel untuk meningkatkan sarana dan fasilitas infrastruktur terkait pembangunan dan peningkatan akses jalan. “Saya gembira dan sangat setuju sekali. Mudahanmudahan ini tidak pemberian harapan palsu (PHP). Sebab, APBN sudah disahkan dan ketok palu, berapa dan penganggarannya kan sudah jelas. Walaupun, saya tidak begitu paham bagaimana proses penganggarannya. Apa mungkin ini dialokasikan di APBN Perubahan. Kita sambut positif, ini sesuai pengalaman saya dikabupaten selama dua periode. Semoga ini terlepas dari tahun politik terkait pilpres,” ucap Armen. Senada, Persatuan Suku Panai yang berada di Sumbar, terutama Solsel dan Pesisir Selatan (Pessel) mengapresiasi perjuangan bupati Solsel terkait pembangunan jalan itu. “Kami berharap pembuatan jalan itu tetap diperjuangkan, jalan tembus Kambura merupakan impian masyarakat Solsel dan Pessel,” tutur Sekretaris Persatuan Suku Panai Sumbar, Supratman. Ia meyakini, disamping akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat di kedua daerah, kalau ditelusuri melalui sejarah Suku Panai yang berkembang di Pesisir Selatan merupakan keturunan asli yang berasal dari Solsel dan merupakan bagian dari sejarah penting kerajaan Alam Su rambi Sungai Pagu. Maka dengan dibukanya jalan tersebut, tali silahturahmi keluarga yang selama ini terpisah akan terhubung kembali. “Sudah sangat lama impian ini kami rindukan, impian bahwa daerah rantau dan surambi itu benarbenar terhubung menjadi Sarantau Sasurambi,” tutupnya. (h/jef)  Layouter: Rahmi


POLITIK

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

21

TOLAK POLITIK UANG

Demokrat Pessel Bidik 7 Kursi Pileg Salingka ngka

PAINAN, HALUAN — Menghadapi pesta demokrasi pada ajang pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menargetkan perolehan 7 kursi di DPRD Pessel.

KPU Padang Siap Biayai APK Paslon PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang alokasikan anggaran Rp1.148.500, untuk pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon untuk pilkada 2018 nanti.”KPU memfasilitasi APK untuk sosialisasi pasangan calon, dan saat ini sedang proses,” ungkap Koordinator Divisi Logistik KPU Padang Mahyudin Ada beberapa APK yang akan difasilitasi oleh KPU untuk pasangan calon mensosialisasikan dirinya ke masyarakat yakni, baliho, spanduk, famplet, umbul-umbul, brosur dan selebaran, billboard, pemasangan iklan di media cetak dan elektronik dan yang lainnya. Selain itu, pasangan calon dan part ai pengusung juga diberikan kesempatan untuk membua APK seperti, selebaran, brosur, pamphlet, poster, dan yang lainnya seperti gantungan kunci. “Akan ada juga dari KPU nanti seperti buku pintar, imsakiah, kalender, dan beberapa yang lainnya. Selain itu, KPU juga akan mefasilitasi kampanye tatap muka bagi pasangan calon nantinya,” ulasnya. Untuk sosialisasi pilkada 2018, KPU juga sudah memasang spanduk dan baliho di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Simpang Balai Baru, dan sejumlah tempat yang diberikan fasilitas oleh Pemko Padang untuk memasang spanduk dan baliho untuk memberitahukan pada masyarakat apa saja dan kapan tahapan dilaksanakan oleh KPU. ”Sekaligus masyarakat juga berpartisipasi memberikan informasi tersebut pada lingkungannya, dan mengetahui secara jelas apa saja tahapan yang sedang berjalan,” ujarnya. Sebelumnya, Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie mengatakan, yang difasitasi KPU adalah baliho. Untuk baliho, di setiap daerah kabupaten kota dijatah KPU maksimal 5 baliho per paslon. “Kalau ada empat paslon, berarti per daerah ada 20 baliho. Sementara, spanduk, maksimal ada 2 per desa per paslon. Ada pula umbul-umbul yang dibatasi 20 per kecamatan,” ujarnya. (h/rin)

“Meski kepengurusan baru belum resmi tebentuk, namun DPC Demokrat optimis menargetkan 7 kursi di DPRD Pessel. Setidaknya perolehan kursi minimal satu Daerah Pilihan (Dapil) satu kursi. Sebab, pada periode 20092014 kita (Demokrat) sudah pernah meraih perolehan 7 kursi,” sebut Ali Tanjung, sebagai ketua DPC Demokrat terpilih periode 2018-2023, saat menggelar silaturahmi dengan sejumlah wartawan di Painan, Jumat (16/2). Dikatakannya, DPC Demokrat Pessel sudah menggelar konsolidasi ketiga kalinya bersama masing-masing Pengurus Anak Cabang (PAC), dengan slogan berbunyi” Biarkanlah Langit Tetap Membiru di Kabupaten Pesisir Selatan”. Maka diharapkan kedepan

Partai Demokrat lebih semarak dan berjaya melalui semangat kebersamaan pada Pileg 2019 dengan target penambahan perolehan kursi. “Untuk itu kami berharap kepada masyarakat Pessel, bagi yang berminat silahkan bergabung dan berpatisipasi pada Partai Demokrat ini, sehingga Demokrat akan membawa perubahan menuju arah yang lebih baik lagi. Pendaftaran kami buka seminggu dari sekarang, tak tertutup kemungkinan bagi kawan-kawan Wartawan yang berminat, silahkan bergabung,” ungkap Ali, seraya berseloroh. Terkait persiapan Pileg 2019 mendatang, pihaknya dalam waktu dekat akan segera menyusun kepengurusan baru. Sehingga bisa tertata dengan rapi dari DPC sampai PAC, ranting dan anak ranting bah-

SILTURAHMI — Ketua DPC Demokrat Pessel Ali Tanjung, Sekretaris Indra Zen, bersama sejumlah pengurus dan kader saat menggelar silaturahmi dengan sejumlah wartawan di Painan. Jumat (16/2). OKIS MARDIANSYAH

kan sampai ketingkat bawah. Kemudian setelah itu, baru menyiapkan sejumlah strategi bagaimana untuk pemenangan pada Pileg 2019 mendatang. Sementara itu, Indra Zen, selaku Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan, dalam pencapaian target tersebut, sejumlah persiapan telah dilakukan yakni dengan melakukan pembe-

nahan struktural mulai dari tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) hingga ranting. Sehingga, target 7 kursi itu diyakini bisa tercapai mengingat saat ini konsolidasi dari tingkat ranting hingga PAC sudah dibangun dan semakin solid. “Saat ini, sudah ada yang masuk sekitar 32 orang dalam kepengurusan, idealnya sebanyak 60 anggota dan 35 persen-

nya adalah perempuan. Dalam hal ini kita tetap menjalin komunikasi pada internal partai, salah satunya membahas persoalan target kursi pada pileg 2019 mendatang. Karena Demokrat memang ingin merebut kembali suara terbanyak seperti pada Pileg 2009 dulu, yang mana saat itu perolehan suaranya mencapai 10 kursi di KBB,” ungkapnya. (h/kis)

Jajaran Kosgoro Harus All Out Menangkan Pilkada PADANG, HALUAN — Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Agung Laksono meminta, agar seluruh jajaran Kosgoro 1957 di Sumbar berupaya untuk memenangkan kader Partai Golkar yang maju bertarung pada empat Pilkada di daerah ini. Lebih khusus lagi, untuk memenangkan Pilkada Padang dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki. Salah satu alasannya adalah karena Kota Padang merupakan barometer daerah ini. Selain itu calon walikota Emzalmi juga pernah menjadi Ketua Kosgoro Bukittinggi. “Jajaran Kosgoro

harus mendukung keputusan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar di daerahnya dan berupaya untuk memenangkannya,” kata Agung Laksono saat melantik dan mengukuhkan Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Sumbar periode 20172022, Sabtu (17/2) di Padang. Pelantikan dan pengukuhan PDK Kosgoro 1957 itu, dihadiri ratusan warga yang datang dari berbagai daerah di Sumbar. Sebab saat bersamaan, juga dilantik PDK Kosgoro 1957 kabupaten/ kota se Sumbar. Dikatakan Agung, permintaan itu

tak berlebihan mengingat sejarah lahirnya Partai Golkar tak terlepas dari keberadaan kino-kino, yaitu Kosgoro, Soksi dan MKGR. Dan aspirasi politik jajaran Kosgoro 1957 tentu saja disalurkan kepada Partai Golkar. Agung juga menyebut, Kosgoro merupakan satu satu sumber kader partai berlambang pohon beringin itu yang akan maju ke legislatif maupun Pilkada.”Kaderisasi efektif bagi Golkar adalah melalui Kosgoro. Dari sumber lain juga bisa diperoleh kader Golkar, seperti dari eksekutif maupun TNI, tetapi harus menunggu lama sampai mereka pensiun dulu,” katanya.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan, Golkar adalah partai yang berpengalaman dan didukung penuh oleh Ormas Kosgoro. Kiprah Kosgoro sendiri tak diragukan lagi, sudah banyak berbuat untuk bangsa dan negara, baik di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan.”Pemerintah daerah tentu tak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder, termausk Kosgoro. Untuk itu, kita harapkan Kosgoro ikut mendukung dan menyukseskan program pemerintah daerah,” katanya. (h/vie)

VARIA PADANG PANJANG

Disdukcapil Jemput Bola Rekam E-KTP Salingka ngka DPK Incar Rekor Muri PADANG PANAJNG, HALUAN — Setelah pemecahan Rekor Muri Festival Cangkuak, kini Pemerintahan Kota Padang Panjang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang akan memecahkan rekor MURI dalam menciptakan puisi di tingkat sekolah. Acara menciptakan puisi tingkat sekolah ini dilaksanakan disetiap sekolah yang ada di Padang Panjang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Alvi Sena mengatakan, Sebanyak 13.000 siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas akan memecahlan rekor MURI menciptakan puisi yang bertemakan “Bahaya Narkoba”. “Benar sekali, kita akan memecahkan rekor MURI menciptakan puisi di tingkat sekolah, selama ini rekor muri tersebut dipecahkan oleh Kota Bogor sekarang akan dipecahkan oleh Kota Padang Panjang,” ujar Alvi Sena. Seluruh siswa yang mengikuti acara tersebut akan dikumpulkan dihalaman sekolah masing - masing, dengan membentuk suatu formasi. Semua siswa akan diberi waktu selama satu jam untuk menciptakan puisi tersebut. Penulisan puisi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 mai 2018 pada saat acara puncak temu penyair se-Asia Tenggara sekaligus pencanangan Kota Literasi untuk Padang Panjang dari Perpustakaan Nasional. Lain hal dengan Ketua Forum Pegiat Literasi (FPL) Muhammad Subhan mengatakan tujuan menciptakan puisi ini tidak hanya unt uk memecahkan rekor MURI tetapi juga untuk menumbuhkan minat dan keterampilan siswa dalam menulis serta berkreasi. “Dengan tema Bahaya Narkoba ini kami ajak seluruh generasi muda mengapresiasikan diri untuk mencintai sastra,” ungkap Subhan. Dalam pembuatan puisi diharapkan seluruh siswa menciptakan puisi sesuai tema yang di sampaikan, artinya mereka tidak menulis kata-kata yang mengandung umpatan, kata kasar serta yang mengandung sara. (h/pis) www.harianhaluan.com

PADANG PANJANG, HALUAN—Dengan memegang Motto “ Melayani Dengan Sepenuh Hati” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang jemput bola langsung ke Kelurahan-Kelurahan. Kepala Dinas Dukcapil Dra. Maini, MM mengatakan, sebanyak 22 produk yang dikeluarkan oleh Dukcapil ini diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, Akta Kematian dan masih banyak lainnya. ”Kami melayani masyarakat Kota Padang Panjang tidak putus-putusnya, dulu kami

bekerja dari jam 07.30 sampai 16.00 tanpa istirahat, namun karena banyak yang mengeluh tidak ada istirahat sekarang kami memutuskan untuk istirahat jam 13.00 sampai 14.00, cuma satu jam kami istirahat disini,” kata Maini. Pada Sabtu dan Minggu Disdukcapil melakukan pere-

kaman E-KTP, sebab Kota Padang Panjang merupakan Kota yang akan mengikuti Pilkada serentak 27 Juni 2018 nanti, data terakhir per 31 Desember ada sekitar 917 penduduk yang belum melaksanakan perekaman E-KTP,” jelas Maini.”Saya menugaskan kepada tim Dukcapil agar Sabtu dan Minggu melaksanakan perekaman E-KTP langsung turun ke Kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang ini, sebab instruksi dari Menteri dalam Negeri menjelang Pilkada semua masyarakat harus memiliki E-

KTP,” ujar Maini. Secara teknis salah seorang Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil Armadiah, SE menerangkan, pada Sabtu dan Minggu sebelum tim turun kelapangan, Disdukcapil sudah mengirimkan nama-nama yang belum melakukan perekaman E-KTP kepada Lurah setempat. “Pas kami turun masyarakat sudah menunggu disana, dan jumlah masyarakat yang melakukan perekaman lebih banyak dari pada hari kerja, sebab disana jika jaringan lancar kami langsung mencetak E-KTP dan

masyarakat hanya tinggal tunggu saja” kata Armadiah. Namun jika masyarakat yang mau ke Kantor Dukcapil langsung juga boleh, dan selama perekaman cuma menunggu waktu setegah jam saja. “Kami melakukan perekaman setiap Sabtu dan Minggu ini dengan tujuan mempercepat proses perekaman, pernah suatu kejadian ada salah seorang warga yang tidak kuat lagi jalan dan belum melakukan perekaman kami langsung mengunjungi rumahnya serta melakukan perekaman disana,” terangnya. (h/pis)

Panwaslu Ajak Masyarakat Lawan Politik Uang PADANG PANJANG, HALUAN — Menghindari politik uang dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongon), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Padangpanjang gelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018, di Hotel Flaminggo Rabu (14/2)lalu. Ketua Panwaslu Kota Padangpanjang Saiful Ardi mengatakan, deklarasi ini bertujuan agar pasangan calon maupun tim sukses tidak melakukan politik uang, karena apabila melakukan politik uang penerima dan pemberi akan mendapatkan sanski yang sama.”Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 telah mengatur bahwa bagi pemberi dan penerima yang melakukan politik uang akan diberikan sanksi yang sama, dengan ancaman minimal 36 bulan penjara, maksimal 72 bulan penjara. Dan denda minimal 200 juta maksimal 1 milyar,” papar Saiful. Saiful Ardi menambahkan, bagi pasangan calon maupun tim sukses apabila ketahuan melakukan politik uang secara TSM (Terstruktur, Sistematif, dan Masiv) bisa berpengaruh terhadap pencalonan, yang bisa saja didiskualifikasi atau digugurkan. “Kita ingatkan hal ini secara keras terhadap pasangan calon, agar dapat berjaga-jaga dan tidak tersandung masalah ini yang berpengaruh terhadap pencalonan. Dan apapun kegiatan yang dilaksanakan pasangan calon, harus melapor ke KPU

DEKLARASI — Panwaslu, KPU, Forkopimda, dan empat Paslonkada Padang Panjang saat Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara di Padang Panjang. APIZ JACKSON

dan kita akan mengawasi,” lanjut Saiful. Ketua Panwaslu juga menghimbau kepada masyarakat, agar segera melaporkan apabila ada pasangan calon yang memberikan uang untuk meminta dukungan suara saat pilkada nanti. Senada dengan itu, Ketua Banwaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Surya Efitrimen yang turut hadir mengatakan,

deklarasi yang diadakan serentak di 171 daerah di Indonesia ini, ditujukan agar pilkada serentak bisa dilakukan dengan baik. “Bawaslu dan jajaran melalui deklarasi ini ingin menyampaikan pesan kemasyarakat, bagaimana kita secara bersama-sama untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam pilkada ini, dalam hal yang berkaitan dengan politik uang dan

politisasi SARA. Karena politik uang adalah racun dan hambatan bagi demokrasi kita yang semakin berkembang,” papar Surya. Surya berharap, permasalahan-permasalahan pada pilkada sebelumnya yang berkaitan dengan politik uang dan politisasi SARA tidak terjadi lagi pada pilkada serentak tahun 2018 ini, khususnya di Kota Padang Panjang.(h/pis)

 Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Irvand


22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

Harian Umum

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 / 3 Jumaidil Akhir 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KOMPENSASI SUMBER AIR BERSIH

Nagari Sungai Kamuyang Minta Kenaikan LIMAPULUHKOTA, HALUAN — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh gelar pertemuan dengan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, Limapuluh Kota terkait masalah pembayaran kompensasi sumber air Batang Tabik di Resto Ngalau, Medan Nan Bapaneh, Payakumbuh, Kamis (15/02).

KADER GIZI — Puluhan kader penuh semangat dan serius mengikuti Pelatihan Kader Gizi Nagari dalam rangka meningkatlkan peran serta masyarakat untuk pembuatan makanan tambahan pemulihan gizi balita bertempat di Hotel Sakato Jaya, Pulau Punjung. Pelatihan ini memang penting, terutama untuk mencegah sejak dini kemungkinan gizi buruk pada balita. IST

DIHADIRI BUPATI SUTAN RISKA

Nagari Ranah Palabi Peringati Hari Jadi D H A R M A S R A YA , HALUAN — Nagari Muara Timpeh VI (Ranah Palabi) memperingati Hari Jadi ke 25. Peringatan hari jadi ini dilakukan dengan menggelar kegiatan bersih desa dan turnamen bola voli, yang puncaknya dilaksanakan pada Selasa (13/2) malam. Kegiatan tasyakuran yang juga digelar sebagai rangkaian acara puncak pada malam itu turut dihadiri oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Pada kesempatan itu, bupati juga didapuk untuk membuka secara resmi turnamen bola voli yang dilaksanakan.

Dalam sambutannya, bupati mengapresiasi kegiatan bersih desa dan turnamen bola volli yang diadakan untuk peringatan hari ulang tahun Nagari Ranah Palabi. “Melalui momen ini, diharapkan kebersamaan masyarakat semakin terekat kuat,” ujar bupati. Tidak hanya itu, bupati juga mengapresiasi kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat tanpa harus memandang asal suku dan nagari. Semua terlihat saling bahu membahu. “Ini adalah modal besar untuk membangun Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai ini,” tandas bupati.(h/mg/bdr)

MASYARAKAT rebutan meminta poto bersama Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Bupati juga didapuk untuk membuka secara resmi turnamen bola voli. BADRI

BURU BABI DI SALO MERIAHKAN HPN 2018

Memberantas Hama dan Menggairahkan Ekonomi Masyakat

BERBURU hama babi di Salo dalam memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 diresmikan dengan membuka kala dan mengguting pita oleh Camat Baso Wendri Surya dan Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus, Minggu (18/2). IST

NAGARI Salo, Kec.Baso, Agam, Minggu (18/2) kemaren baralekgadang. Sedikitnya lima ribuah pencinta buru babi se-Sumatera-Jawa dan warga sekitarnya tumpah-ruah menghadiri kegiatan olahraga dan pembasmian hama tanaan tersebut. Ketua PWI Sumbar didampingi www.harianhaluan.com

camat Baso membuka acara tersebut.Alekgadang buru babi ini merupakan bagian memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018. Walau tidak masuk agenda HPN nasional yang dipusatkan di Padang, namun kegiatan yang digagas oleh sejulah wartawan di Bukittinggi dan

Agam ini tidak kalah meriah.Ketua Alekgadang buru babi, Munasril menjelaskan, memanfaatkan gebyar HPN tingkat nasional 2018, warga Salo didukung pencinta dan pengurus Persatuan Olahraga Buru Babi Indonesia (PORBBI) Kec.Baso dan Agam, terpanggil untuk ikut menyemarakan ulang tahun insan pers tersebut. “Mengingat tradisi adanya alekgadang buru babi dan semakin banyaknya bagian jenis hama tanaman warga tersebut di kawasan nagari Salo, maka tidak ada salahnya bila kegiatan yang juga pernah dilaksanakan sekitar 6 tahun silam diulang kembali”, tutur Munasril yang akrab dipanggil pak Tana itu. Gayung pun disambut. Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus beserta jajaran pengurus menyatakan dukungannya dan langsung menyatakan kesediaan untuk membuka kegiatan yang dilaksanakan Minggu (18/2) kemaren. Didampingi camat Baso, Surya Wendri, Heranof membuka alekgadang buru babi itu dengan menggunting pita di box star, sedangkan camat melepaskan kala salah seekor anjing pemburu, yang seakan tidak sabar mencari dan mengejar babi di hutan rimba bukit Inciang, Salo.Melihat antusias pencita buru

babi, pengurus PORBBI dan warga masyarakat yang datang sedikitnya mencapai 5.000-an orang, Heranof didampingi Ismet Fafany dan Gusfen Khairul terlihat sumringah, karena baru kali ini menghadiri kegiatan seperti itu. Menurut Heranof, selain sebagai penyalur hobbi para pencintanya, buru babi bermanfaat ganda bagi masyarakat. Karena selain membasmi hama tanaman juga memberikan peluang secara ekonomi. Kenyataannya, di sekitar lokasi buru babi, banyak berdiri tendatenda pedagang, mulai dari penjual nasi, makanan ringan, bahkan memanfaatkan segara potensi yang mereka miliki, walau hanya sekedar menjual es atau air mineral. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Kalau pun bisa diagendakan, buru babi merupakan kegiatan yang ternyata memiliki daya tarik serta mdapat membangkitkan adrenalin, walau sekedar menyaksikannya”, jelas Ketua PWI Sumbar. Camat Baso, Wendri Surya menyampaikan terimakasihnya atas dukungan dari para wartawan, khususnya PWI yang ikut memberikan support terhadap tradisi dan ajang untuk penyaluran hobbi pencintanya. (h/dn/*)

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Nagari Sungai Kamuyang yang hadir bersama Wali Nagari Irmaizar dan Ketua Bamus Fadli Akbar, meminta PDAM Payakumbuh agar merealisasikan pembayaran kenaikan kompensasi sumber air bersih sebesar 12%. Wali Nagari Sungai Kamuyang Irmaizar meyampaikan persoalan ini bisa di selesaikan secara musyawarah tanpa ada timbul kegaduhan di tengah masyarakat. “Tak perlu dibesar-besarkan. Tinggal komunikasi aja antara PDAM dan Nagari Sungai Kamuyang. Mari kita cari win-win solution,” ujarnya. Ia berpesan kepada PDAM Kota Payakumbuh agar segera menyelesaikan persoalan sehingga tidak menimbulkan persoalan lain. “Saya lebih senang persoalan ini, ibarat api, langsung kita tutup. Jangan kita kembangkan terus hingga akhirnya menjadi susah,” ucapnya. Sedangkan Direktur PDAM Payakumbuh Herry Iswahyudi mengatakan sangat menghormati dan menghargai permintaan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Namun pihaknya belum bisa merealisasikan permintaan tersebut secepatnya. Menurutnya hal itu baru bisa terealisasi paling cepat Juni 2018 nanti. “Karena kita sudah ada perjanjian sebelumnya dengan Nagari Sungai Kamuyang sejak Juni 2016 dan bakal berakhir Juni 2018 nanti,” ujarnya. Herry mengatakan jika realisisasi kompensasi 12% itu tetap dipaksakan dibayar Februari 2018, maka akan terjadi wanprestasi dan bermasalah hukum di kemudian hari. Di sisi lain, pihaknya tidak pernah menutup diri soal kompensasi

harga sumber air bersih tersebut, namun ini hanyalah masalah waktu. Herry menceritakan sebenarnya PDAM sudah berencana menaikkan harga kompensasi sumber air tersebut. Pada perjanjian kerja sama Juni 2016, harga kompensasi sudah dinaikkan dari 6% menjadi 8%. Setelah selesai 2 tahun perjanjian juga akan dinaikkan menjadi 12 persen yang jatuh pada Juni 2018 nanti. “Kami berharap pihak Nagari Sungai Kamuyang agar bersabar sampai April 2018 ini. Selanjutnya kita kembali duduk bersama untuk membahas kompensasi,” tuturnya. Secara terpisah, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi yang sedang berada di London untuk promosi Tenun di ajang London Fashion Week 2018, melalui pesan whatsapp mengatakan masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan mencari akar dan solusi sesuai dengan hukum dan aturan perundang undangan yang ada. “Pada awal tahun, saya didatangi oleh perwakilan Nagari Sungai Kamuyang yang meminta agar Pemko Payakumbuh bersedia menaikan harga beli air bersih mereka. Sesuai dengan perjanjian kerja sama maka evaluasi harga, termasuk permintaan menaikkan harga beli air baru bisa dilaksanakan pada Juni 2018, karena kenaikan harga air terakhir dilaksanakan pada Juni 2016 silam,” tuturnya. Pihaknya bukan tidak bersedia mengevaluasi atau bahkan menaikan harga beli air bersih dari Nagari Sungai Kamuyang, akan tetapi Pemko Payakumbuh tidak berani mengambil keputusan yang melanggar kesepakatan yang ada. (h/mg-ari)

Penyuluh Agama di IV Jurai Sangat Bermanfaat PAINAN,HALUAN — Ke- prioritas pemerintah dalam beradaan penyuluh agama di mewujudkan masyarakat kecamatan IV Jurai, Pessel yang berkhuwalitas di masa sangat dirasakan manfaatnya mendatang. “Kondisi saat ini oleh masyarakat . Saat ini para penyuluh agama harus Lembaga Didikan Subuh( mampu menggerakan berLDS) terus semakin ber- bagai kegiatan keagamaan kembang secara dratis, bah- seperti, memberdayakan kan tingginya aniLembaga Didikan mo masyarakat unSubuh pada setiap tuk mengikuti nagari serta mependidikan subuh nyel enggar akan yang diselenggapertemuan LDS rakan di masjid, tingkat kecamatan TPQ , TPSA, yang pada setiap bulan, ada pada setiap hal terserbut akan nagari. dapat meningkatKepala Kantor kan ukhuwah islaUrusan Agama ( miyah sesama H ARZEN KUA) kecamatan anak didik antar IV Jurai Pessel H nagari di kecaArzen di kantornya di Sali- matan IV Jurai Pessel,” ulasdo, Rabu ( 14/2) menga- nya. takan, tumbuh berkembangFungsi para penyuluh nya Lembaga Didikan Su- agama fungsional maupun buh ( LDS) akan dapat men- penyuluh agama non Pejadikan generasi muda yang rangkat Daerah yang ada di berkhuwalitas beriman dan kecamatan IV Jurai, juga bertaqwa, kemudian salah melakukan pelatihan pesatu upaya meminimalisir nyelenggaraan salat Jenazah berbagai bentuk dampak kepada masyarakat, pelatinegatif yang mungkin saja han terhadap guru Taman terjadi di tengah masyarakat. Pendidikan Quran ( TPQ), Menunurutnya, para pe- pelatihan Iman dan Khatib, nyuluh agama harus selalu kemudian mengadakan lomproaktif melakukan pem- ba antar majlis Ta’lim antara binaan dan memberikan lain, lomba membaca Alpembelajaran pemahanan quran( Tilawah), Hapiz, Shailmu agama kepada masya- lat Jenazah dan lainnya derakat, apalagi pembangunan ngan tujuan untuk meningpendidikan agama meru- katkan kualitas keagamaan pakan salah satu program terhadap masyarakat. (h/mjn)  Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Luther


SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

23

DI KOTA PARIAMAN

BUPATI Dharmasraya diwakili Asisten 3 H.Martoni, saat memimpin upacara pembukaan Kemah Budaya yang diprakarsai oleh BPCB Batusangkar .MARYADI

Cagar Budaya Diperkenalkan kepada Siswa DHARMASRAYA, HALUAN — Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, Sumbar, Riau, Kepri, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dharmasraya, gelar sosialisasi cagar budaya melalui kemah budaya. Sosialisasi tersebut dipusatkan di kawasan cagar budaya, tepatnya di Jorong Padang Roco, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung. Kegiatan itu dilangsungkan selama tiga hari, 17, 18 dan 19 Februari. Kegiatan yang diprakarsai BPCB Batusangkar, Sumbar, Riau, Kepri itu, mengikutsertakan Kuwarcab Pramuka 18 Dharmasraya yang terdiri dari siswa dan siswi Pramuka dari 27 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se Dharmasraya, yang bejumlah 80 orang. Masing- masing sekolah mengutus 4 orang, 2 siswa dan 2 siswi Sosialisasi ini guna memperkenalkan cagar budaya Dharmasaraya kepada masyarakat, yang mana Dharmasraya merupakan sebuah kerajaan besar pada zaman dahulu. “Sosialisasi ini adalah sebagai proses belajar peserta dalam mengenal dan menghayati kebudayaan di lingkungannya atau sebuah usaha untuk memasyarakatkan sejarah, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh khalayak umum atau masyarakat luas,” jelas Kepala BPCB Batusangkar, Sumbar, Riau, Kepri, Drs.Nurmantias kepada Haluan, di sela- sela kegiatan tersebut. Sabtu (17/02). (h/mdi)

ASN Tak Disiplin Tak Dapat Tukin PAINAN, HALUAN — Bupati Pessel Hendrajoni, terus mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, agar lebih meningkatkan disiplin dan kinerja sebagai abdi dan pengayom masyarakat. “Disiplin merupakan harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Bila kedapatan ASN keluyuran pada saat jam dinas, maka siapsiap sanksi tegas menanti. Ketegasan ini tidak saja dilakukan di tingkat kabupaten, namun juga kecamatan dan nagari,” sebut Bupati di Painan, Jumat (16/2). Menu rut Bupati, evaluasi terhadap kinerja ASN di lingkungan Pemkab Pessel terus dilakukan. Evaluasi itu lebih diutamakan pada kalangan pejabat setingkat eselon II. Sebab, pejabat tersebut sangat memiliki tanggung jawab terhadap anggota (OPD) yang mereka pimpin. “Jika OPD malas, atau jarang masuk kantor dan sering keluyuran pada saat jam dinas, maka tidak saja mendapat sanksi, namun risikonya juga tidak akan menerima tunjangan kinerja (Tukin),” jelasnya. Ia mengatakan, evaluasi kinerja dan disiplin bagi pejabat agar mereka lebih berbenah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ini sesuai dengan visi dan misi daerah yakni menciptakan Pessel yang unggul, mandiri, sejahtera dan agamais. Sementara itu, Plh pada Dinas Satpol PPDamkar Dailipal menyebutkan, penegakan diliplin ASN terus digencarkan. (h/mg-kis)

11 Perlintasan Kereta Api Rawan Kecelakaan PARIAMAN, HALUAN — Sedikitnya ada 11 titik perlintasan Kereta Api (KA) di Kota Pariaman yang berstatus rawan kecelakaan karena tidak mempunyai palang pintu perlintasan. Sebagian dari perlintasan kereta api itu hanya dipasang rambu dan jadwal lalu lintas kereta api, meski satu dua ada palangnya. Di Taratak contohnya, perlintasan kereta api disini belum ada ampang-ampang, namun ada rambu dan jadwal kereta api melintas dan disini ada petugas yang mengawasi kalau kereta lewat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Yota Balad menjawab Haluan, Jumat (15/ 2) membenarkan kondisi perlitasan jalur kereta api satu bidang banyak tidak punya palang perlintasan sebagai rambu-rambu atau pengaman. Namun katanya, untuk mengingatkan warga yang mele- RAWAN KECELAKAAN — Salah satu perlintasan kereta api yang tidak memiliki plang pengaman di Kota Pariaman. TRISNALDI wati perlintasan kereta api yang belum ada pengamananya, Lohong 1 bidang. titik perlintasan kereta api Naras dalam waktu dekat akan kecelakaan. pihaknya sudah memasang Diberitakan sebelumnya, dengan jalan umum tanpa mulai beroperasional. Hal itu Terkait usulan pembuatan rambu, agar warga ingat dan Pemko Pariaman butuhkan pintu yang semuanya ramai. akan menambah jumlah titik plang otomatis, Pemko Pariahati-hati melewatinya. tambahan personil penga- Enam (6) titik dari perlintasan perlintasan tanpa plang ampang man telah lama melakukan “Untuk palang pengaman manan di perlintasan kereta api itu dirinya mengaku telah me- di pemukiman padat penduduk. koordinasi dengan pihak PT perlintasan kereta api satu atau perlintasan sebidang nempatkan personil siaga dari “Di Desa Pauh Barat dinilai KAI. Dari pertemuan tersebut, bidang, kita tunggu keputusan tanpa plang ampang di sejum- Dinas Perhubungan. paling rawan kecelakaan kare- kata dia, pihak perkereta apian dati gubernur. Kita siap dengan lah titik. Di Kota Pariaman “Meskipun demikian na berada tidak jauh dari pusat menyatakan jika perlintasan palang perlintasan otomatis,” hanya di Simpang Apar saja enam personel tersebut ditem- keramaian yaitu masjid dan terletak di jalan nasional maka kata dia. yang sudah memiliki plang patkan di lokasi yang betul- Puskesmas,” sebutnya. tanggung jawabnya. Beberapa perlintasan yang ampang untuk lintasan kereta betul dianggap rawan kecelaPada lokasi yang rawan di Namun apabila perlintasan rawan kecelakaan t ersebut api jurusan Pariaman - Naras. kaan kereta api dengan ken- sejumlah titik yang telah dipe- tanpa pintu tersebut berada di antara lain dari Kurai Taji Kadishub Kominfo Kota daraan,” ungkap Yota Balad. takan tersebut diperlukan jalan daerah, maka plang otoKampuang Kaliang, termasuk Pariaman, Yota Balad sempat Yota menambahkan saat ini pengawasan setiap kereta api matis menjadi tanggung jawab di Cimlaruah 2 bidang dan mengatakan, sedikitnya ada 11 jalan kereta api Pariaman - melintas untuk menghindari pemerintah setempat. (h/tri/hel)

Kepengurusan Iluni SMAN 1 Solok Terbentuk

Kaum Hawa Rentan Terserang Penyakit Ganas

SOLOK, HALUAN — Ketua dewan penasehat Iluni SMANSA Solok (SMAN 1), Zul Elfian mengukuhkan kepengurusan Iluni SMANSA Solok dengan Ketua Yutriscan di halaman sekolah setempat, Sabtu (17/2). Pengukuhan Iluni masa bakti 2016-2021 itu baru pertama kali dilaksanakan kendati sebelumnya juga ada kepengurusan Iluni SMAN 1 Kota Solok. Hanya saja set elah pengurus ter pilih, kemudian berjalan begitu saja tanpa ada kegiatan yang berarti. Menurut Zul Elfian yang juga Walikota Solok itu, dirinya sedikit berbangga dengan kepengurusan Iluni 2016-2021 karena pemilihan dilakukan secara demokratis. Kalau saat dirinya menjabat ketua alumni sebelumnya hanya ditunjuktunjuk saja. Begitu juga ketua-

PAYAKUMBUH, HALUAN — Sejak sepekan terakhir ini, setidaknya sudah dua wanita muda yang meninggal dunia akibat penderita penyakit ganas. Meski keduanya sudah m elakukan perawatan secara intensif dari RSUD Adnan Wd Payakumbuh sampai ke RSUP M Djamil Padang, tetapi nyawa kedua wanita muda yang sama-sama panggilan Mega tidak tertolong. Kondisi keduanya hampir sama. Sama-sama dari keluarga kurang mampu, sama meninggal pasca melahir kan anak ketiga , anak yang dilahirkan samasama meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak. Kedua wanita muda tersebut, yakni Mega Suci Andriani (22) warga Kelurahan Tanjuang Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Mega Silviandri (28) warga Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Mega Suci Andriani terlebih dahulu meninggal dunia. Wanita 22 tahun ini, meninggal pada Selasa (12/ 2) malam. Ibu dua anak ini, merupakan penderita tumor ganas yang tumbuh di selangkang tangan dekat ketiaknya. Untuk perawatan, korban sering bolak-balik ke rumah sakit. Hingga akhir nya, kor ban hanya terbaring kaku ditempat tidur sambil menahan sakit tumor ganas yang bersarang ditubuhnya. Belum lagi, kondisi korban tengah hamil anak ke tiganya. Sehari sebelum meninggal dunia,korban sempat melahirkan anak yang dikandungnya itu. Tetapi, karena kondisi korban dalam berbahaya hingga anaknya tersebut meninggal dunia saat dilahirkan. “Korban menderita tumor ganas di bagian tangan atasnya. Korban juga tengah

ketua sebelumnya juga demikian tanpa mewariskan semangat demokrasi. Sementara itu, Ketua Iluni SMANSA Solok bterpilih, Yutriscan berterima kasih atas amanah yang diberikan padanya. Namun dirinya tidak bisa bergerak tanpa bantuan pengurus lainnya serta alumni yang tersebar di nusantara karena berdasarkan laporan, cukup banyak alumni SMAN 1 Kota Solok yang berhasil. Menurutnya, sejak diambil alihnya pengelolaan SMAN 1 Kota Solok oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, banyak menimbulkan persoalan terutama dalam memikul beban biaya. Biasanya biaya operasional sekolah tingkat SD sampai SMU/ SMK dibebankan pada APBD Kota Solok. (h/alf)

KI Sumbar Apresiasi PPID Tanah Datar

KETUA KI Sumbar, Syamsu Rizal saat menerima laporan pelaksanaan PPID Ranah Datar, Kamis (15/ 2). FERI MAULANA

TANAH DATAR, HALUAN — Keterbukaan Informasi era sekarang bukan lagi sebuah keniscayaan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan bagi badan publik untuk melaksanakannya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tanah Datar selaku elemen utama dalam melaksanakan itu dengan dibantu PPID Pembantu lainnya dari beberapa tahun terakhir bertekad dan konsen dalam melaksanakan tuntutan dari Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. www.harianhaluan.com

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tanah Datar Syahril selaku PPID Utama saat menyerahkan laporan pelaksanaan PPID Tanah Datar Tahun 2017 kepada Komisi Informasi (KI) Propinsi Sumbar dan diterima langsung Ketua, Syamsu R izal di Sekretariat Komisi Informasi Sumbar di Jalan Purus Kota Padang, Kamis (15/2). Syahril mengatakan, penyampaian laporan pelaksanaan PPID merupakan sebuah keharusan yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi. “Insya Allah, Tanah

Datar komit dalam mendukung keterbukaan informasi. Dan PPID selaku yang melaksanakan tugas, setiap tahun konsisten melapork an kepada KI Sumbar tentang pelaksanaan KIP di Tanah Datar,” ungkap Syahril. Disebutkan Syahril, kendati peringkat 1 kategori kabupaten/kota tahun 2017 lalu mampu diraih, tidak menjadikan PPID Tanah Datar puas diri. “Disamping menyerahkan laporan pelaksanaan PPID, kunjungan kita juga untuk sharing informasi dan bahkan mendengarkan arahan dari KI Sumbar,” ujarnya. Dikesempatan itu, Syahril juga menyampaikan prestasi yang diraih PPID Tanah Datar dan PPID Nagari Sungayang sebagai terbaik ditingkat Sumbar tahun 2017 dalam mendukung pelaksanaan KIP. “Prestasi yang diraih tahun 2017 lalu menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang lebih menggembirakan lagi respon positif ditunjuk

beberapa nagari lainnya di Tanah Datar untuk menjadi seperti Nagari Sungayang dalam mendukung KIP,” tukas Syahril. Dikesempatan itu, Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal menyampaikan apresiasi kepada PPID Tanah Datar. “Benar kata pak Syahril, penyampaian laporan ini memang merupakan keharusan yang telah diatur dalam Peraturan KI nomor 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana PPID kabupaten/kota diharuskan menyampaikan laporan paling lambat 3 bulan setelah tahun a nggaran selesai. Prestasi menjadi terbaik tahun lalu tidak menjadikan PPID Tanah Datar lupa kewajibannya, dan menjadi PPID pertama yang menyerahkan laporan tahun ini, semoga ini bisa menjadi contoh bagi PPID lainnya,” ungkap Syamsu. Terlepas dari itu, Syamsu Rizal menyampaikan harapannya agar PPID mendapat dukungan dari pemerintah daerah. (h/fma)

hamil tua, anak yang dikandung sempat lahir tetapi sudah meninggal dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pengobatan Mega, tetapi Allah berkehendak lain. Hingga akhirnya Mega meninggal dunia,” ucap Lili Yulianti, salah seorang keluarga alhamrummah Mega. Belum hilang duka terhadap Mega Suci Andriani, pada Minggu (18/2) pagi, Mega Silviandri meninggal dunia. Warga Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini, meninggal dunia karena menderita kanker payudara stadium IV dalam kondisi hamil tua. Benjolan besar, bersarang pada payudara sebelah kiri korban. Berbagai upaya pengobatanpun sudah dilakukan. Tetapi, hingga akhirnya ibu dua anak ini, akhirnya meninggal dunia. Sebelum menghebuskan nafas terakhir, Mega Silviandri sempat koma selama 2 pekan pasca melahirkan anak ketiganya. Tetapi, anak yang dilahirkannya itu hanya bertahan hidup selama 7 hari. Sepekan setelah anaknya lahir, akhirnya Mega ikut meninggal dunia. “Mega meninggal dunia di RSUP M Djamil Padang. Pada Minggu (18/2) siang, jenazah korban sudah dikebumikan. Korban meninggalkan dua anak yang masih kecil. Korban juga tergolong keluarga kurang mampu ,” terang David Bachri Camat Lamposi Tigo Nagori. Rentannya wanita muda terserang penyakit ganas, terutama dalam kondisi hamil, hingga akhirnya meninggal dunia. Baik ibu ataupun anak yang dikandung, bert olak belakang dengan slogan Kota Payakumbuh yang disebut sebagai kota sehat. Kurang dari sepekan ini, sudah 2 wanita muda yang meninggal dunia termasuk  Redaktur: Heldi Satria

anak yang dikandung selama menderita penyakit ganas, baik kanker payudara ataupun tumor ganas yang melekat pada tubuh. Kepada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mengakui sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya penyakit kanker payudara ataupun tumor ganas pada ibu-ibu muda. Seperti melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, penyuluhan ke ibu-ibu serta menghimbau kepada kaum wanita terhadap kanker payudara tersebut. “Kanker merupakan Penyakit Tidak Menular. Setiap manusia memiliki sel kanker. Sel ini menjadi ganas dampak dari pribadi. Karena itu, kita selalu menghimbau kepada ibu-ibu dan seluruh wanita untuk prilaku hidup sehat,” terang Elzadaswarman Kepala Dinas Kesehatan Kota payakumbuh. Menurutnya, pemicu ganasnya sel kanker dalam tubuh pengaruh dari makanan yang dikonsumsi. Seperti makanan siap saji dan berbagai bahan makanan lainnya. Faktor lainnya penyebab kanker, yaitu pengaruh rokok serta alhokol. “Dinkes sudah sosialisasikan antisipasi kanker ini melaku program Cerdik. Yaitu, Check kesehatan secara rutin, Enyahlah rokok, Rajin aktifitas fisik,Diet yang seimbang, Istirahat yang cukup dan Kendalikan stres. Ini adalah prilaku sehat yang dimulai dari diri sendiri,” katanya. Ketika ditanya, sudah berapa penderita kanker ataupun tumor yang menyerang ibu muda di Kota Payakumbuh, Elzadaswarman belum bisa memberikan data pasti. “Yang pasti ada penderitanya dari kanker. Tetapi, datanya nanti kita siapkan,”ucap Kadiskes Kota Payakumbuh. (h/ddg)  Layouter:Rahmi


24

SUMBAR

SENIN, 19 FEBRUARI 2018 3 Jumaidil Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PPNS Akan Proses Pedagang Nakal PAINAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian akan segera mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kemetrologian terkait program tera ulang timbangan pada sejumlah pasar di daerah tersebut. “Benar, pihak kita sudah menyurati Direktorat Metrologi Bandung sebagai tahapan pengoperasian UPTD

Kemetrologian,” sebut Azral, selaku Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, di

Painan, Jumat (16/2). Menurutnya, melalui surat tersebut, maka diharapkan kepada pejabat Direkto rat Metrologi Ban dung segera mengirim tim untuk mengecek apakah UPTD Kemetrologian di Pessel sudah layak beroperasi atau belum. Pengecekan tersebut, lanjut dia, akan dilahirkan dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan ke gubernur dan selanjutnya disampaikan ke bupati dan

pejabat perangkat daerah terkait. “Kalau kita berpendapat, secara garis besar UPTD Kemetrologian Pesisir Selatan sudah layak dioperasikan, sebab sudah ada gedungnya dan peralatan operasional. Dan sejumlah petugas terlatih juga sudah disiapkan,” jelasnya. Dijelaskannya, kebera-

daan UPTD Kemetrologian di Pessel, bertujuan untuk melaksanakan program tera ulang timbangan sebagai upaya melindungi dan menjamin hak bagi konsumen. Sehingga kedepan diharapkan, tak ada lagi konsumen yang merasa was-was setelah membeli barang atau makanan yang dibeli dari hasil timbangan.

“Jadi, setelah UPTD Kemetrologian dioperasikan, tera ulang timbangan tidak hanya dilakukan di pasar tradisional dan pasar semi modern. Namun, juga pada timbangan para pedagang. Seperti pedagang buah kelapa sawit, gambir, karet, juga menjadi sasaran tera ulang timbangan dan kegiatan ini

akan kita lakukan sepanjang tahun,” ungkapnya. “Jika para pedagang nekat menggunakan timbangan yang belum ditera ulang, maka sanksi tegas siap menanti mereka, karena pada UPTD Kemetrologian juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang siap memproses pedagang nakal,” tutupnya. (h/mg-kis)

LOMBA TARI MINANG — Para gadis cilik dari berbagai sanggar tari di Sumbar, unjuk kebolehan menari dalam Lomba Tari Minang yang digelar di Museum Adityawarman, Minggu (18/2). Salah satu penampilan murid Sanggar Tari Mutiara Minang memukau penonton. DEVI

Jangan Abaikan Lembaga Kearsipan PADANG, HALUAN — Hingga saat ini peran dan fungsi lembaga kearsipan di daerah belum dilihat sebagai lembaga yang penting sesuai porsinya. Namun ketika ada kasus, lembaga tersebut baru dilirik semua pihak terkait. Demikian disampaikan Kepala Arsip Nasional (ANRI), Mustari Irawan, saat menghadiri bimbingan teknis untuk pengawas arsip bagian wilayah Sumatera, di Padang beberapa waktu lalu. “Minset sejumlah pihak yang masih menganggap lembaga arsip tidak penting harus dirubah. Sebab arsip harus dikelola dengan baik. Jika tidak,

ketika ada temuan kasus akan bermasalah di kemudian hari,” ujar Mustari. Contoh, kata dia, ketika ada aset Pemda yang diklaim masyarakat sebagai milik mereka, maka dengan adanya arsip Pemda bisa mempertahankannya secara hukum. Sebab arsip adalah bukti kepemilikan atas aset-aset yang ada. Selama ini, ANRI telah melakukan pengawasan kearsipan terhadap seluruh lembaga hingga BUMN dan jajaran terkait lain di pusat. Begitu juga didaerah lembaga kearsipan diharapkan juga melakukan pengawasan pada seluruh OPD di lingkungan masing-masing.

“Pengawasan internal untuk OPD ini adalah program baru yang relatif kami lakukan, karena kami ingin perlindungan kearsipan bisa jadi bagian penting untuk membangun pengelolaan arsip yang baik,” terangnya. Pengelolaan arsip yang baik sesuai keinginan Menpan dan bisa masuk dalam salah satu komponen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). “Menpan mendorong setiap lembaga baik di pusat maupun daerah harus memasukkan pengelolaan arsip yang baik,” jelas Mustari. (h/vie)

PARIWARA PEMKAB PESSEL

HAMPARAN pulau-pulau dan laut yang membentang memberikan sejuta mempesona kawasan Mandeh.

WAGUB Sumbar, Nasrul Abit foto bersama dengan Bupati Pessel, Hendrajoni dan rombongan pejabat PD Sumbar serta sejumlah wisatawan di kawasan Panorama Objek Wisata Mandeh.

TERLIHAT wajah kawasan Pantai Carocok Painan yang indah dan mempesona.

REFLEKSI DUA TAHUN HENDRAJONI - RUSMA YUL ANWAR

Pariwisata Pessel Berkembang Pesat

B

ERBAGAI pembangunan di Pessel kini mulai berkembang pesat, terutama pembangunan dibidang pariwisata seperti potensi wisata pantai, pergunungan dan sebagainya. Artinya, Pessel bisa disebut salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata yang menjadi tujuan wisata lokal maupun manca negara. Pessel saat ini mampu bersaing dengan kawasan wisata yang ada di nusantara seperti Pantai Sanur dan Pantai Kuta di Pulau Dewata Bali.

HENDRAJONI

RUSMA YUL ANWAR

Bupati Pessel

Wakil Bupati Pessel

www.harianhaluan.com

Rugi rasanya bila tidak menyepatkan diri berkunjung ke Pesisir Selatan. Setidaknya melihat dari dekat keindahan alam di Mandeh Resort yang terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan Pessel, atau sekitar 55 km dari arah Padang menuju Painan. Tak heran daerah Pesisir Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hendrajoni dengan Wabup Rusmayul Anwar dinilai telah berhasil mengantarkan potensi wisatanya dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat dunia seperti kawasan wisata Mandeh Resort, Pantai Carocok Painan, Puncak Bukit Langkisau, Jembatan Akar, Air

Terjun Bayang Sani di Kecamatan Bayang dan Air Terjun Timbulan di Painan Timur, Batu Kalang di Kecamatan Koto XI Tarusan, Pantai Teluk Kasai dan Sungai Bungin di Kecamatan Batang Kapas, Pantai Batu Puti Indah di Api-Api Kecamatan Bayang dan masih banyak daerah wisata yang lainnya di Pessel. Kondisi ini berimbas terhadap angka kemiskinan di kabupaten ini yang mulai turun 8,6 % dan saat ini menjadi 97,92 % (data BPS). Kemudian pendapatan per kapita jua naik menjadi 9,9 % dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari

Foto bersama setelah Raker KEK Mandeh dengan Menko Maritim RI dan Menteri Pariwisata di ruang VVIP BIM bersama Wagub Sumbar, Nasrul Abit.

68,07 % menjadi 68,39 %, kemudian Pesisir Selatan berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari pemerintah antara lain, mempertahankan opini WTP BPK, meraih Piala Adipura tahun 2017 dengan Katagori Kota Kecil. Sedangkan dibidang pembangunan wisata, Pessel meraih penghargaan penilaian SAKIP dari Kemenpan RI dari C ke B, penghargaan desa pengembangan parawisata tercepat Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aie dari Kemdes PDT RI, Penghargaan Anugrah Pesona Indonesia (API) 2017 Kategori Mandeh sorga tersembunyi dan kawasan Mandeh masuk dalam rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tak hanya itu, kunjungan wisata meningkat rata-rata 1.500 .000 pengunjung dalam beberapa tahun terakhir ini . Pemkab Pessel terus berupaya mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan wisata yang mampu bersaing di kancah internasional. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menggaet investor lokal, luar daerah maupun manca negara seperti, Arab Saudi, Jepang, Singapura, Malaysia dan negara lainnya

BUPATI Pessel, Hendrajoni menerima penghargaan Anugarah Pesona Indonesia tahun 2017 kategori Surga Tersembunyi untuk Kawasan Mandeh

untuk dapat menanamkan investasinya dibidang kebutuhan wisata di daerah. Kawasan Mandeh telah menujukan jati diri sebagai kawasan wisata yang unik serta mempesona dengan keindangan alam pantai, alam pergunungan, daerah ini dikelilingan banyak pulau-pulau dimana air lautnya bersih dan tenang. Kondisi membuat minat masyarakat terus meningkat secara drastis bekunjung ke daerah ini untuk memafaatkan wak Redaktur: Heldi Satria

tu senggang. Berbagai fasilitas wisata juga tersedia di daerah ini antara lain, speedbood, kapal pesiar dengan kapasitas 20 sampai dengan 30 orang penumpampang untuk mengunjungi pulau-pulau. Bupati Hendrajoni mengatakan, pembangunan wisata Pessel tidak saja terfokus kepada pembangunan fisik saja. Namun secara bertahap dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berorentasi wisata. (*)  Layouter: Irvand


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.