Haluan 12 Januari 2018 by Harian Haluan

Harian Umum

EDISI: 078, TAHUN KE-70

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

25 Rabiul Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.28 15.53 18.30 19.44

PILKADA PADANG DIKAWAL KETAT

Polda Bentuk Satgas Cyber Troop

WIB WIB WIB WIB WIB

PADANG, HALUAN — Polda Sumbar membentuk Satgas Cyber Troop untuk melakukan monitoring kejahahatan di media sosial jelang Pilkada serentak empat kota di Sumbar. Tim ini khusus memantau media sosial dan mencegah terjadinya provokasi yang berlanjut ke kisruh. >> POLDA hal 07

Sumbar Rumuskan Aksi Nyata Tangkal LGBT PADANG, HALUAN — Upaya penangkalan berkembangnya perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat mulai mengerucut. Stakeholder terkait sepakat menolak perilaku LGBT karena bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Selanjutnya, tinggal bagaimana aksi nyata atas penolakan itu terwujud. Bisa dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), merevisi Perda Anti Maksiat, atau instrumen hukum lainnya. Wacana itu menjadi kesimpulan usai digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan LGBT di Sumbar yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/1). Seluruh stakeholder terkait mulai dari Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Sumbar, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, Dinas Kesehatan, konselor HIV/ AIDS, perwakilan LSM, akademikus, insan pendidikan, dan perwakilan organisasi lainnya ikut terlibat dalam pertemuan tersebut. Mewakili Pemprov Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Syafruddin menjelaskan, Pemprov sepakat untuk menentang perluasan perilaku LGBT di Sumbar, karena berdampak buruk terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, terutama mengingat salah satu dampak yang disebabkan perilaku ini adalah penularan HIV/AIDS. “Sebagaiman disampaikan Ketua MUI Sumbar Ustad Gusrizal tadi, kami sepakat menentang perluasan itu. Sekarang tinggal bagaimana semangat menentang itu ditularkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar. Sebab, LGBT boleh dianggap sama dengan narkoba, keduanya sama-sama penyakit perilaku. Upaya penangkalannya, adalah upaya membangun ketahanan keluarga,” kata Syafruddin. Setidaknya, lanjut Syafruddin, hingga Maret nanti sudah didapatkan kerangka jelas di provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kesepakatan penangkalan perluasan LGBT di Sumbar. Oleh karena itu tim yang dibentuk melalui Balitbang untuk melakukan survei LGBT di Sumbar, serta pihak terkait lainnya, dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk mengumpulkan data dan membahas langkah selanjutnya yang akan diambil. “Ada usulan membuat Perdanya, ada usulan merevisi Perda Anti Maksiat (Perda Nomor 11 Tahun 2010) dan memasukkan penangkalan LGBT di dalamnya, tapi itu perlu pengkajian lagi. Bappeda juga harus mengkaji ini, karena tentu ada penganggarannya. Setidaknya sampai Maret nanti kita sudah dapat informasi data yang akurat, sehingga lekas mengambil langkah meminimalisir keadaan yang terjadi,” katanya lagi. Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat dalam paparannya men

>> SUMBAR hal 07

SIMULASI PENGAMANAN – Seorang personil Polrestas Padang berusaha menangkap pelaku kerusuhan saat Pilkada Padang, dalam simulasi pengamanan Pilkada yang digelar di Pangkalan Udara Sutan Sjahrir Padang, Kamis (11/1). Simulasi merupakan tahapan awal bagi polisi untuk memetakan potensi konflik ketika terjadinya kisruh. IRHAM

DPRD Akan Panggil KAI olemik kepemilikan lahan antara Basrizal Koto dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dianggap sudah keluar dari konteks hukum. Basko sebagai pemilik lahan yang sah sesuai sertifikat, terus “diserang” PT KAI dengan cara-cara tak elok. Salah satunya, adanya permintaan pemutusan segala akses ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall oleh PT KAI ke PT PLN, Telkom dan PDAM. Polemik ini menjadi perhatian serius DPRD Sumbar.

PADANG, HALUAN – Sebagai investor yang juga putera daerah, Basko semestinya mendapat dukungan dari kalangan yang berkompeten. Selain sudah membuka peluang kerja dan dunia usaha, Basko juga turut serta memberi sumbangsih dalam pembangunan. Namun, hal itu nyaris tidak didapatkan. Hal

inilah yang menjadi landasan DPRD Sumbar untuk turut campur menjembatani persoalan antara Basko dan PT KAI. Sebab, jika terus dibiarkan menggelinding, persoalan yang terjadi akan membuat buruk iklim investasi di Sumbar. Rencananya, DPRD Sumbar memanggil PT KAI untuk mem-

bahas polemik. Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano menyebutkan, rencana pemanggilan PT KAI akan segera dilakukan, dan akan dikomunikasikan dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar nantinya juga dilibatkan. “Masalah yang dihadapi kedua belah pihak, antara PT KAI dan Basko kami lihat berpotensi mengganggu iklim investasi di Sumbar. Bahkan perseteruan ini telah nyata merugikan kedua belah pihak. Kami berharap jika memang masalah ini ditempuh lewat jalur hukum sebelumnya, maka keduanya

OWNER Basko Group, Basrizal Koto menyampaikan kronologis polemiknya dengan PT KAI kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano dalam pertemuan yang digelar di DPRD Sumbar, Kamis (11/1) siang. LENI

>> DPRD hal 07

Kronologis Perkara PT BMP, Basrizal Koto dengan PT KAI

TERJADI DI KOTA PAYAKUMBUH

Perbudakan Seks Gay Terkuak

TIGA anak jalanan yang menjadi korban dugaan perbudakan seks oleh seorang pelaku LGBT dimintai keterangan oleh personel Pol PP Payakumbuh, Rabu (10/1). Ketiganya mengaku disuruh melayani nafsu sesame jenis dua orang gay. ARIE

PADANG, HALUAN — Fakta mengejutkan tersiar dari Payakumbuh. Berawal dari penangkapan tiga anak jalanan oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP), terkuak adanya kasus yang me-

ngarah pada perbudakan seks. Pelakunya, seorang gay. Sejumlah anak jalanan yang masih berusia remaja yang jadi korban. Mereka dipaksa melayani nafsu sejenis kaum LGBT tersebut.

Pengakuan ketiganya sontak membuat heboh. Apalagi perbuatan menyimpang itu sudah berbulan-bulan dilakukan. Pelaku berinisial AS yang dikenal luas sebagai seorang waria, menjadikan dua anak jalanan sebagai pelampiasan nafsu, dan diiming-imingi tempat tinggal serta uang. Salah satunya bahkan sudah tinggal serumah selama tiga bulan. Semuanya berawal sewaktu Pol PP menjaring beberapa anak jalanan yang sedang menghisap lem, Rabu (10/1) malam. Ketiganya lalu digelandang ke Mako Pol PP Payakumbuh untuk didata. Setelah pendataan selesai, mereka ditanyai seputar prilakunya setiap hari. Termasuk dimana mereka tinggal, dan dengan siapa menggantungkan hidupnya. Usai pertanyaan diluncurkan, seorang anak jalanan berinisial IP (17) akhirnya bercerita. Dia

Tahun 90-an, saya diundang ke Padang bersama sejumlah pengusaha nasional asal Minang antara lain; Abdul Latief, Fachmi Idris, Is Anwar dan kawan-kawan. Gubernur Sumbar waktu itu, Hasan Basri Durin mengajak para perantau untuk membangun kampung dengan berinvestasi dan membuka lapangan kerja di kampung sendiri. Dari undangan gubernur itu, lahirlah Nagari De velopment Center (NDC), tapi tidak jalan sesuai harapan. Akhirnya saya dengan dorongan Gubernur Sumbar Pak Hasan Basri Durin, tergerak untuk buka usaha mall di Kota Padang. Untuk mendukung rencana investasi itu, Pak Gubernur memperkenalkan saya dengan Djohan Makmur, pemilik tanah HGB Nomor 04 seluas 11.750 M2 di Air Tawar Timur atas nama PT Pembangunan Padang. Kemudian setelah saya berkenalan dan atas kecocokan harga tanah tersebut dilakukan jual beli di hadapan Notaris Hajjah Deetje Farida Djanas, SH dengan akta No. 4/6/Pu/JB/1992 tanggal 12 Juni 1992, dan terbitlah sertifikat HGB 72 atas nama H Basrizal Koto seluas 8585 M2 dengan masa berlaku sampai tahun 1993. Pada 23 Agustus 1994, sertifikat HGB 72 berubah menjadi sertifikat HM 160 atas nama H Basrizal Koto dengan luas tetap 8585 M2.

>> KRONOLOGIS hal 07

>> PERBUDAKAN hal 02

PLN Targetkan RE Sumbar 100 Persen PADANG, HALUAN —Rasio Elektrifikasi (RE) Sumatera Barat (Sumbar) pada 2017 meningkat hampir 3 persen daripada RE pada 2016. Pada 2017, RE Sumbar 88,04 persen dari 1,2 juta lebih rumah tangga di provinsi ini. Sementara itu, pada 2016, RE Sumbar 85,20 persen. Hal itu disampaikan General Manager PLN Wilayah Sumbar, Bambang Yusuf, kepada tim Haluan dalam kunjungan silaturahmi di Kantor PLN Sumbar, Jalan Wahidin, Padang, Kamis (11/1). Ia mengatakan, pada 2018, pihaknya menargetkan RE Sumbar 90,86 persen. “Kami berupaya meningkatkan RE di Sumbar secara bertahap. Dari tahun www.harianhaluan.com

GENERAL Manager PLN Wilayah Sumbar, Bambang Yusuf dan jajaran berfoto bersama dengan Pemred Harian Haluan serta Pimpinan Perusahaan usai kunjungan silaturahmi ke Kantor PLN Sumbar, Jalan Wahidin, Padang, Kamis (11/1). ADIB

ke tahun, kami akan berusaha melayani semua rumah tangga d i Sumbar. Pada 2019, kami menargetkan,

C M Y K

93,77 persen RE hingga 100 persen dari total rumah tangga di Sumbar. Tidak mudah meningkatkan RE. Satu per-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

sen RE di Sumbar butuh 12.640 pelanggan,” ujar Bambang. Di Sumbar, kata Bambang, daerah dengan RE terendah adalah Mentawai, yakni 30 persen. Ia menjelaskan, RE Mentawai rendah karena 23 desa dari 43 desa di kepulauan itu belum dialiri listrik PLN. Berdasarkan data PLN, di Pulau Siberut, pulau paling besar di Mentawai, 8 desa sudah terlistriki, sedangkan 12 desa lainnya belum terlistriki PLN. Sementara itu, di Pulau Sipora, 9 desa sudah dimasuki listrik, sementara 4 desa lagi belum dimasuki listrik PLN. Adapun di Pulau

>> PLN hal 02  Layouter: Syamsul Hidayat

C M Y K

UTAMA

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

MAYORITAS IRIGASI RUSAK

Target 3 Juta Ton Padi Sulit Tercapai PADANG, HALUAN — Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas mengatakan 60 persen irigasi di Sumbar berada dalam keadaaan rusak. Sementara sekitar 230 ribu hektar sawah di Sumbar membutuhkan saluran irigasi.

52 Tahun Tritura Diperingati di Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN — Memperingati Hari Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) ke-52, angkatan 66 Provinsi Sumbar bakal menggelar peringatan Tritura ke-52 tahun 2018 tingkat Provinsi Sumbar di Kota Bukittinggi. Panitia Pelaksana Peringatan Tritura ke 52 tingkat Sumbar Masfar Rasyid mengatakan, dalam rangka memperingati Tritura ke 52, angkatan 66 Provinsi Sumbar akan memperingatinya di Kota Bukittinggi, dengan melaksanakan acara resepsi Istana Bung Hatta Bukittinggi, pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 09.00 WIB. Kegiatan resepsi ini, akan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, angkatan 66 se-Sumbar, DPRD, Forkopimda, Kepala OPD, ninik mamak, bundo kanduang, pelajar, mahasiswa dan kepala sekolah SD,SLTP dan SLTA. Usai resepsi, angkatan 66 Provinsi Sumbar selanjutnya akan melakukan audiensi dengan DPRD Bukittinggi. Peringatan Tritura ke 52 tahun 2018 kata Masfar Rasyid mengangkatan tema “Dengan jiwa dan semangat Tritura, kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak munculnya paham komonis gaya baru demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur”. “Peringatan Tritura diperingati pada tanggal 10 Januari tiap tahunnya. Untuk itu peringatan Tritura ke 52 tahun 2018 tingkat Propinsi Sumbar akan kita laksanakan Senin (15/1) besok,” ujar Masfar Rasyid didampingi sejumlah tokoh angkatan 66 lainnya seperti, Makmur Hendrik, Syarwan Djas, Syarifuddin Djas dan Sukidi, dikediaman tokoh angkatan 66 Syarwan Djas, di Bukittinggi, Kamis (11/1). Sementara itu Makmur Hendrik menambahkan, melalui perintan Tritura ke 52, diharapkan generasi dapat melanjutkan perjuangan Tritura tersebut. Peringatan gugurnya Ahmad Karim kata Makmur Hendrik, bukan hanya sekedar mengingat tapi sebagai momen untuk merenung tanggung jawab generasi muda kedepan yang cukup berat, yaitu menjaga keutuhan NKRI dari komunisme. (h/tot)

ADVOKAT BARU — Pemberian sumpah kepada 57 advokat baru yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Husni Rizal di Pangeran Beach Hotel, Kamis (11/1). AKMAL

Peradi Sumbar Lantik 57 Advokat Baru PADANG, HALUAN — Perhimpunan Advokasi Indonesia (Peradi) cabang Sumatera Barat (Sumbar) mengangkat dan memberikan sumpah kepada 57 advokat baru di Hotel Pangeran Beach padang, Kamis, (11/1). Pengangkatan dan pengambilan sumpah dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar dan wakil ketua umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi. Pengangkatan advokat baru dipimpin langsung Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Adi Warman S.H, M.H, M.Bh. Sedangkan pengambilan sumpah langsung dibacakan oleh Ketua pengadilan Tinggi Sumbar, Husni Rizal, SH. Adi Warman mengatakan, sangat kagum dengan acara pengangkatan yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Sumbar. “Sudah sering saya berkeliling Indonesia untuk melaksanakan acara pengangkatan dan pe-

ngambilan sumpah, tapi baru kali ini terjadi ketua dan wakil ketua perguruan tinggi langsung menghadiri secara bersamaan,” ujarnya, Kamis (11/1). “Saya berharap semuanya bisa menjalankan tugas profesi advokat dengan baik. Tentunya saya berharap semua yang dilantik kali ini bisa sukses dalam menjalankan profesi ini,” katanya. Ketua Peradi Sumbar Amiruddin menjelaskan advokat merupakan salah satu catur wangsa yang termasuk dalam empat pilar penegakan hukum. Sehingga advokat kedudukannya sama dengan penegak hukum lain. “Profesi advokat diperkuat dengan lahirnya undang-undang advokat No 18 Tahun 2003. Dalam pasal 5 dijelaskan advokat merupakan penagak hukum,” ucapnya. Ia berharap para advokat baru harus dapat menjaga marwahnya, karena menyandang

profesi terhormatdan mengingatkan kepada para advokat jangan sampai terlibat dengan kasus yang menghalangi penyelidikan kasus. “Seperti saat ini ada advokat yang menjadi tersangka karena menghalangi dalam penyelidikan kasus korupsi. Advokat tidak boleh menghalangi penindakan hukum,” ungkapnya. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Sumbar H Husni Rizal mengharapkan penegakkan hukum di Padang lebih baik dengan dibantu advokat baru ini dengan memberikan solusi. “Bekerja dengan baik bisa membantu solusi dan keputusan yang baik sehingga membantu masyarakat mencari keadilan,” katanya. ”Syarat mutlak advokat harus memiliki integritas tinggi dan bermartabat. Untuk para advokat baru ini supaya dapat menjalankan profesinya di seluruh wilayah Sumbardengan maksimal,” tutupnya. (h/mg-mal)

Pemprov: Maksimalkan Slogan Taste of Padang PADANG, HALUAN — Pelaku pariwisata dan masyarakat yang berusaha di sektor pariwisata diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan slogan Taste of Padang dalam setiap kegiatan kepariwisataan yang dilakukan. Sebab, perumusan slogan tersebut dinilai telah melewati proses panjang pembahasan dan menuai kesepatakan penggunaan di seluruh kota/kabupaten di Sumbar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sumbar Oni Yulfian kepada wartawan, Selasa (9/ 1). Menurutnya, meski pun

masih menyisakan pro-kontra, tapi patut diakui bahwa slogan yang perumusannya dibiayai oleh Kementerian Pariwisata itu telah mewakili kepariwisataan Sumbar dalam berbagai aspek. “Baik dari kuliner atau seni budayanya. Namun slogan itu sudah melewati proses panjang perumusan, dan beberapa kali diskusi dalam grup (FGD) yang melibatkan perwakilan 19 kabupaten/kota di Sumbar, ASITA, akademikus, media massa, dan perwakilan masyarakat. Jadi, menurut kami sudah dapat diadopsi untuk kepentingan kepariwisataan,” kata Oni.

Lebih lanjut dijelaskannya, legitimasi (pengakuan) atas slogan Taste of Padang dirasa telah cukup kuat setelah melewati beberapa kali survey yang dilakukan oleh konsultan branding pariwisata Sumbar. Saat ini, slogan tersebut tengah diurai ke dalam materi persentasi yang akan disampaikan Kemenpar dalam berbagai kesempatan. “Taste of Padang ini slogan, dan branding tidak berhenti sampai di situ saja. Slogan baru tahap awal dari pem-branding-an. Selanjutnya, proses branding akan dilanjutkan. Sehingga, sementara itu slogan itu sudah

bisa dimaksimalkan penggunaannya, baik di papan reklame dan kop surat untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan,” tukuknya. Oleh karena itu, Oni pun berharap agar masyarakat dan pelaku pariwisata juga dapat memaksimalkan slogan Taste of Padang tersebut, agar aumannya makin terdengar dan dikenal luas. “Beberapa kegiatan dalam waktu dekat yang kami gelar juga akan menggunakan slogan itu,” pungkasnya. Sebelumnya, Wagub Sumbar Nasrul Abit menjelaskan, polemik yang dihasilkan atas penetapan Taste of

Padang sebagai slogan pariwisata Sumbar adalah hal yang wajar terjadi. Namun, hal itu masih bisa dievaluasi selama hasrat memajukan pariwisata di Sumbar oleh berbagai pihak tetap berlanjut. “Polemik itu wajar. Slogan itu masih bisa dievaluasi. Silakan saja kalau ada usulan lain. Namun, Taster of Padang tentu akan tetap dipakai karena ini sudah dari kementerian. Tidak mungkin dikembalaikan. Yang penting, jangan sampai masalah ini malah memudarkan keinginan memajukan pariwisata di Sumbar,” sebut Wagub. (h/ isq)

SPS Sebut Standardisasi Jadi Momen Kebangkitan Media Cetak PADANG, HALUAN —Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Asmono Wikan beserta rombongan melakukan kunjungan ke kantor Haluan di kawasan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kamis (11/1). Kunjungan ini membahas tentang kondisi media cetak dan bagaimana kelanjutan dan pasar ke depannya media cetak. “Tentunya kedatangan ini akan menjadi diskusi yang bagus untuk membahas bagaimana ke depannya nasib dari media cetak dan bagaimana nasib media cetak di kemudian hari,” ujar Asmono, Kamis (11/1). Agar bisa menjadi ukuran kepercayaan publik dan pasar ke depan terhadap sebuah perusahaan pers harus ada standarisasi untuk perusahaan pers cetak. ”Melalui standarisasi ini momentum kebangkitan industri media cetak pada tahun 2018 diharapkan dapat terwujud, termasuk peningkatan kualitas karya-karya sampul muka media cetak di seluruh Indonesia,” ungkapnya. Selain dari diskusi dan tukar pikiran, kedatangan SPS Pusat juga membahas tentang penyelenggaraan acara puncak tahunan bagi para kreator Sampul Wajah industri media cetak nasional (IPMA), majalahinggriya (INMA), pers mahasiswa www.harianhaluan.com

DIREKTUR Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Asmono Wikan beserta rombongan melakukan kunjungan ke kantor Haluan di kawasan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kamis (11/1). Kunjungan ini membahas tentang kondisi, kelanjutan nasib serta pasar media cetak ke depan. RIVO SEPTI ANDRIES

(ISPRIMA), serta desain rubrik anak muda suratkabar se-Indonesia (IYRA). PenyerahanAwards yang akan dilaksanakan di Padang, 7 Februari ini nantinya akan menjadi destinasi paling bergengsi bagi Industri Media Cetak nasional untuk tahun 2018. Sekaligus pencapaian paripurna bagikorporasidanlembaga negara di bidang publikasi internal. Tahun ini, IPMA memasuki tahun kesembilan, kemudian INMA untuk ketujuh kalinya. Sementara IYRA kelima kali dan ISPRIMA memasuki tahun ketujuh. Mengusung tema besar “Kreativitas Tanpa Batas di Era yang Terus Berubah”, pagelaran IPMA 2018 yang akan diba-

rengi dengan penyelenggaraan INMA, IYRA, dan ISPRIMA dalam satu rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) itu, mengisyaratkan sebuah pesan mendalam, bahwa meski industri media cetak sedang berada dalam kondisi kurang bagus, namun kepercayaan publik terhadap media cetak harus terus dijaga dan ditingkatkan. Penyelenggaraan IPMA, INMA, IYRA, dan ISPRIMA dari tahun ke tahun terus menyedot perhatian penerbit media cetak maupun korporasi dan organisasi non media cetak. Tahun ini IPMA bakal diikuti oleh 363 cover suratkabar, tabloid, dan majalah komersial. Sementara IYRA mendatangkan

118 entri rubrik anak muda suratkabar harian. Selanjutnya INMA menarik minat 189 entri cover majalahinternal perusahaan, lembaga negara, dan kementerian. Adapun ISPRIMA diikuti oleh sekitar 70 entri cover pers mahasiswa dari seluruh Indonesia. Sebelum pelaksanaan penjurian pekan depan, diharapkan entri bisa mencapai angka 800. “Fakta masih tingginya peminat kompetisi ini menegaskan, bahwa penerbit media cetak terus konsisten melakukan perubahan untuk mengakomodasi pasar yang terus berubah. Setidaknya menjadikan cover media mereka menarik perhatian pembaca,” imbuh Asmono. Tak kurang dari 400 pim-

pinan perusahaan pers seIndonesia, tokoh-tokoh pers nasional, dan pimpinan humas korporasi dan lembaga pemerintah, akan menghadiri malam penghargaan IPMA, INMA, IYRA, dan ISPRIMA ini. “Bahkan insya Allah Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah akan turut hadir, memberi sambutan, sekaligus menyerahkan sejumlah trophy bagi pemenang bersama Ketua Umum SPS Pusat Dahlan Iskan,” lanjut Asmono. Pemimpin Redaksi Haluan, Ismet Fanany MD saat menyambut kedatangan Direktur Eksekutif SPS, mengatakan, pelu kerja keras untuk bisa terus mempertahankan media cetak di zaman yang serba canggih sekarang ini. “Tantangan ini memang berat dan harus segera dicarikan solusinya. Selain itu yang paling saya takutkan itu turunya minat baca dari semua unsur masyarakat,” katanya. Ditambahkan, Pemimpin Perusahaan Haluan, David Ramadian mengatakan, tantangan dan kesulitan dari media cetak ini juga terdapat pada mahalnya bahan baku untuk cetak. “Banyak tantangan dan kesulitan untuk media cetak, tapi saya melihat prospek media cetak di Sumatera Barat masih sangat bagus,” tutupnya. (h/mg-mal)

Jika persoalan irigasi tak mendapat perhatian, menurut M Nurnas ini akan membuat target 3 juta ton padi yang dicanangkan pemerintah daerah akan sulit tercapai. Dipaparkannya, beberapa permasalahan yang terjadi pada irigasi-irigasi di Sumbar adalah, banyaknya pintu air yang sudah rusak, saluran yang sudah bocor dan lainlain. “Salah satu contohnya bisa kita lihat pada irigasi Batang Anai I di Padang Pariaman. Umumnya sekunder tersier pada irigasi di sana sudah rusak, di satu sisi sekitar 2.650 hektar sawah di Padang Pariaman bergantung dengan irigasi. Dari 2.650 hektar tersebut, 1.770 hektar diantaranya berada di daerah Katapiang Padang Pariaman yang mengandalkan irigasi Batang Anai I,” ujar Nurnas saat berbincang dengan Haluan, Kamis (11/1). Kondisi seperti pada irigasi di Padang Pariaman ini, lanjut Nurnas, umumnya juga terjadi pada irigasi-irigasi di kabupaten/kota lain di Sumbar. Disebut Nurnas berangkat dari fakta yang ada di lapangan, gubernur mesti melakukan pendekatan ke pusat agar saluran irigasi yang menjadi kewenangan APBN bisa dibantu diperbaiki. Sebab sesuai ketentuan peraturan, perbaikan dan penyediaan irigasi hanya bisa dilakukan sesuai kewenangan. Jika irigasi akan mengairi sawah seluas 1.000 hektar ke bawah tanggungjawabnya ada di kabupaten/kota. Sementara untuk 1.000 hektar

sampai 3.000 hektar tanggungjawabnya ada di provinsi. Selanjutnya, jika akan mengairi sawah seluas 3.000 hektar ke atas tanggungjawab menyediakan anggarannya adalah dari APBN. “Khusus dari APBD provinsi, tahun 2018 sekarang kita anggarkan sekitar Rp30 miliar untuk kebutuhan irigasi. Ini untuk seluruh Sumbar, karena APBD terbatas tahun sekarang kita hanya bisa menganggarkan sebanyak itu,” imbuh Nurnas. Menurut dia, selain pendekatan ke pusat pemerintah provinsi juga harus fokus memperbaiki dan membangun irigasi yang menjadi kewenangan provinsi setiap tahunnya. Nurnas juga berharap, dalam melaksanakan program pembangunan irigasi di daerah Balai Sungai Wilayah V juga berkordinasi dengan pemerintah provinsi. Sehingga program yang dijalankan memang benar-benar sesuai kebutuhan Sumbar. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menyampaikan, saat ini Sumbar sudah berada dalam kondisi swasembada pangan, dan pemerintah daerah sedang mendorong Sumbar untuk menuju mandiri pangan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah Sumbar sampai pada posisi kedaulatan pangan. “Agar Sumbar bisa sampai pada fase kedaulatan pangan, dibutuhkan sarana irigasi yang memadai. Tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah bisa menyediakan hal tersebut, dengan dukungan pusat juga tentunya,” tukas Arkadius. (h/len)

Penjambret HP Ditembak Usai Rampas Mobil PADANG, HALUAN — Pelarian seorang penjambret di Padang, Dedi Saputra alias Dedi Tatto berakhir bak seorang bandit layaknya cerita film di Amerika sana. Usai menjambret di Pasar Raya Padang, Kamis (11/1) kemarin, Dedi berkelit dari seorang polisi lalu, kabur setelah merampas satu unit mobil minibus. Pelariannya berakhir di kawasan Alang Laweh, diiringi tembakan petugas ke kakinya. Dalam penjelasan petugas kepada Haluan, Dedi Tatto itu awalnya beraksi di Simpang Air Mancur Pasar Raya Padang. Namun, gelagatnya terawasi oleh seorang anggota Polda Sumbar yang berpakaian preman, yakni Brigadir Gita. “Dari gelagat pelaku, saya sudah curiga bahwa ia akan melakukan penjambretan,” ujar salah satu anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Sumbar, Brigadir Gita. Intuisinya sebagai polisi ternyata tak meleset. Orang yang dicurigainya untuk menjambret satu unit HP penumpang angkutan kota (angkot) di lokasi tersebut. “Saat itu saya langsung coba menghentikannya begitu ia berhasil mengambil HP tersebut dan mencoba mengamankannya,” lanjutnya. Karena pelaku melakukan perlawanan, Gita gagal mengamankannya. Pelaku lolos dan kemudian merampas satu unit mobil Karimun Wagon warna silver dengan nomor plat BA 1864 QW yang kebetulan lewat lokasi. “Saat mobil itu lewat, ia langsung masuk dari pintu sebelah kiri dan menyuruh pemilik mobil untuk keluar dari pintu depan sebelah kanan,” ujarnya. Pengendara mobil tersebut, tak berani melawan dan memilih keluar dari mobilnya. Pelaku langsung melarikan diri ke ar ah Alang Laweh. “Melihat ia ia melarikan diri saya langsung membe-

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

ritahu rekan-rekan di Polresta Padang,” lanjutnya. Informasi itu segera direspon anggota Polresta Padang. Mereka bahu membahu melakukan pengejaran hingga di TKP pelaku dihentikan. Saat dihentikan, pelaku masih melakukan perlawanan terhadap petugas. Hasilnya, petugas menghadiahi Dedi dengan timah panas. Peluru tersebut bersarang di kaki sebelah kiri pelaku. Setelah itu, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar untuk dirawat. Dijelaskan Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz, ia langsung memerintahkan jajaran Sat Reskrim untuk merespon informasi tersebut. Kemudian pihaknya mengintruksikan s eluruh jajaran dan ditindaklanjuti personel lalulintas. “Anggota langsung melakukan penyisiran di jalan yang dilakukan jajaran lalulintas dan polsek-polsek. Alhasil hasil penyisiran ditemukan mobil berada di belakang Hotel Grand Zuri. Kemudian saya hubungi Kasat Reskrim untuk mengirimkan tim hidden, sedangkan anggota Unit BM Sat Lantas yang sudah di lokasi saya perintahkan untuk tidak menyentuh mobil tersebut sebelum tim hidden datang,” terangnya. Chairul Aziz menjelaskan, saat diketahui keberadaan mobil para personel memantau dari jauh. Kemudian tim Hidden yang juga berada di lokasi mobil melihat tersangka menuju mobil kemudian langsung dilakukan penangkapan. “Tersangka ini merupakan daftar pencarian orang (DPO) kita, kemarin juga ada jambret dan pelakunya adalah dia. Tersangka ini merupakan spesialis jambret di Kota Padang,” katanya sembari menyebutkan tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas sepuluh tahun penjara.(h/mg-hkl)  Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

GOJEK MENDAPAT TEMPAT DI HATI MASYARAKAT

Penghasilan Driver Rp300.000/Hari

DRIVER Gojek sedang menikmati waktu istirahat sambil berkumpul bersama rekannya di Komplek Gor Agus Salim, Padang, Rabu (10/1). Mereka siap melayani jemput antar masyarakat yang membutuhkan jasanya. RENDI

PADANG, HALUAN— Driver yang mengenakan jaket berwarna hijau hitam itu, dikenal dengan sebutan Gojek, salah satu jasa layanan jemput antar. Jasa transportasi ini saat ini sedang trend an diminati banyak orang. Pantauan Haluan di salah satu pangkalan Gojek di Komplek Gor Agus Salim, Padang, tepatnya di depan Enhaii, terlihat driver Gojek sedang menikmati kopi dan sarapan pagi, Rabu (10/1). Di tempat itu, sedikitnya terdapat 10 pengendara yang siap melayani pelanggan jemput antar ke berbagai tujuan. “Biasanya kami mang-

www.harianhaluan.com

kal di sini, menunggu panggilan dari konsumen yang menggunakan jasa kami,” ungkap Marcel, salah satu driver Gojek yang dulunya bekerja sebagai sales. Berpindah profesi dari sales menjadi driver online merupakan langkah yang sudah diperhitungkan Marcel dengan matang. Rupiah yang ia raup dari Gojek lebih dirasakannya melegakan dari pada pekerjaan sebelumnya. “Untuk tarif dasar pelanggan dikenakan sebesar Rp3.000. Sedangkan dari pihak kantor tarif dasar senilai Rp6.000, jadi untung kita ambil dari situ,”

katanya. Dikatakannya juga, secara umum tarif cendrung relatif, berdasarkan jarak tempuh. Selanjutnya, ia menerangkan juga kalau hal yang menjadikan pekerjaan tersebut menarik adalah sistem poin. Dimana poin Gofood (pesan makanan) berjumlah 2 poin, namun kalau pemesanan diatas angka Rp200.000 bernilai 3 poin. Goride (layanan antar orang) poinnya 1 dan Goshop poinnya 1 dan jika angka belanja di atas Rp200.000 maka poinnya menjadi 2. Marcel dan kawan-kawannya sepakat, selain rupiah yang didapat dari kerja mereka tersebut, kerja menjadi driver Gojek tidak mengikat sama sekali. Pengakuan mereka, dari pekerjaan itu rata-rata sehari bisa memberikan rupiah senilai Rp300.000 bahkan lebih. Selain itu, untuk menjadi driver Gojek tidaklah serumit memasuki pekerjaan lainnya. Cukul dengan KTP, SIM dan punya suratsurat kendaraan lengkap. Marcel juga mengatakan, semenjak Maret tahun 2017, dalam sehari saja Gojek menerima 25 driver. Ketika dikalkulasikan hingga sekarang kemung-

kinan jumlah driver Gojek lebih seribu orang. Latar belakang driver Gojek ternyata beragam profesi, ada yang mahasiswa, pedagang, bahkan pegawai negeri dari salah satu dinas di Kota Padang juga bekerja sebagai driver Gojek. “Iya, ada juga pegawai dinas yang menjadi salah satu driver Gojek yang bekerja pada malam hari,” katanya. Bagi Marcel dan kawankawannya, saat berbincang dengan Haluan, berharap pada pemerintah lebih menaungi profesi mereka. Selain dari naungan pihak Gojek sendiri seperti Droncom yang menjadi pelindung Gojek atas dasar Permenhub 108. Dilain sisi keberadaan Gojek sangat dirasakan perlu bagi masyarakat. Seperti info yang didapat dari salah satu warga yang merasakan keberadaan Gojek sangat membantu. “Pada waktu itu saya pulang kerja, namun hujan menahan saya sampai pukul 23.00 WIB. Karena sudah larut malam dan saya perempuan, maka terlintas di pikiran saya untuk menggunakan Gojek. Alhamdulillah, berkat jasa Gojek saya sampai juga ke rumah dengan aman,” ungkap Rina, salah satu pegawai Mall. (h/mg-rei)

ANDROMAX PRIME—Karyawan Smartfren melayani konsumen setianya. Smartfren barus aja merilis Andromax Prime untuk masyarakat yang terbiasa menggunakan keypad T9 (numerik), tanpa layar sentuh dan baterai tahan lama. RENDI

TEKNOLOGI 4G TANPA LAYAR SENTUH

Smartfren Rilis Andromax Prime PADANG, HALUAN — Operator seluler Smartfren menambah satu anggota baru di keluarga Andromax. Produk tersebut bukanlah smartphone seperti yang telah dirilis selama ini, melainkan fitur phone alias

ponsel dengan kemampuan dasar saja. Dari pantauan Haluan di Galeri Smartfren Jl. Veteran, Padang, perangkat yang dinamakan Andromax Prime ini, cukup unik. Meski masuk ke kelas fitur phone, namun ponsel tersebut sudah mendukung jaringan 4G LTE. Menurut Budi, karyawan Smartfren, Andromax Prime ini ditujukan bagi pengguna yang belum bisa beralih dari desain fitur phone. Dalam arti, pengguna masih terbiasa menggunakan keypad T9 (numerik), sederhana pemakaiannya, layar tanpa kemampuan sentuh dan ba-

terai tahan lama. “Selain itu, Andromax Prime ditujukan untuk menggaet para pengguna fitur phone agar memakai jaringan 4G LTE Smartfren. Sebab ada masyarakat yang butuh ponsel seperti ini, tetapi teknologi sudah mutakhir, yakni 4G,” kata Budi pada Haluan, Kamis (11/1). Andromax Prime ini, lanjutnya, diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat menuju 4G dan bisa membantu penyebaran 4G. Meski hadir dengan desain fitur phone, Andromax Prime berfungsi tidak hanya untuk menelepon dan SMS saja. Andromax Prime memiliki beberapa kemampuan layaknya smartphone, seperti aplikasi YouTube (streaming video), WhatsApp (chatting), dan Facebook (sosial media). Pengguna juga bisa browsing menggunakan peramban Opera yang sudah hadir secara preinstalled. Spesifikasinya, Andromax Prime dibekali RAM 512 MB, ROM 4 GB, radio FM, kamera belakang 2 megapiksel, dan kamera depan resolusi VGA. Menariknya, perangkat ini juga dilengkapi konektivit as WiFi untuk mengakses internet. Andromax Prime menjalankan sistem operasi yang disebut Launchdroid. OS ini dikatakan sebagai versi ringan dari Android. Untuk harga, Andr omax Prime dijual dengan harga relatif terjangkau, yakni Rp349.000. Bahkan, jika pelanggan selalu mengisi ulang pulsa minimal Rp 30.000 setiap bulan, mereka akan langsung mendapat cashback dalam bentuk pulsa sebesar Rp 10.000, berlaku selama 35 kali. Sehingga, total cashback yang diperoleh pelanggan senilai Rp 350.000 atau seharga perangkat itu sendiri. (h/mg-rei).

 Redaktur: Devi diani     Layouter: Rahmi

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Lingkar kar

Industri Manufaktur Harus Sigap Hadapi Disruption JAKARTA, HALUAN — Disruption atau gangguan pada industri manufaktur dapat berakibat negatif bila ada tidak sigap dihadapi, namun sebaliknya mempunyai kesempatan untuk berinovasi dan berevolusi jika melihatnya secara positif. Menurut Managing Director Proven Force Indonesia (PFI) Suwandi Ardibrata, industri manufaktur saat ini tidak terlepas dari pengaruh tekanan- tekanan teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan tren pasar yang mulai saling berhubungan satu dengan lainnya dan saling keterkaitan. “Tidak mudah bagi industri manufaktur untuk mendikte pasar menerima produk yang tergolong usang dan tidak dikemas dengan inovasi,” ujar Suwandi Ardibrata dalam CEO Gathering 2018 “15 Tahun PFI Membangun Daya Saing” di Jakarta, Kamis (11/1). Suwandi menilai perlunya inovasi pada industri manufaktur.Disruption industri manufaktur ini menjadi suatu momentum dan kesempatan untuk berinovasi dan berevolusi, seperti halnya peluang untuk menarik pelanggan baru, pasar baru, sumber material baru dan teknologi baru yang terbuka luas untuk dieksplorasi yang menyediakan kesempatan tanpa batas untuk ekspansi dan berkembang. Ia menambahkan, ada beberapa kekuatan yang menyebabkan terjadinya disruption pada industri manufaktur, antara lain: pertama, customized demand yaitu perubahan pada permintaan pelanggan yang menginginkan lebih banyak penyesuaian dan personalisasi. Kedua, produk. Dengan semakin bermunculan manufaktur yang smart dengan konektivitas yang baik, produknya sendiri akan lebih bergeser dari sebelumnya yang ‘bodoh menjadi pintar’ . Ketiga, produk yang ekonomis. Metoda manufakturyangcanggihtelahmengubahnilaiekonomis dalam berproduksi. Keempat, value chain yang ekonomis, inteligensi dan masukan- masukan yang didukungolehdigitalisasimanufakturtelahmerevolusikan nilai ekonomis dari value chain. (h/rol)

EKONOMI

2017, Produksi Batu Bara Tak Capai Target JAKARTA, HALUAN — Direktur Jendral (Dirjen) Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan, sepanjang 2017 lalu produksi batu bara tidak mencapai target.

EKSPOR MEBEL — Pekerja toko sedang merapikan produk mebel yang akan diekspor. Pengusaha mebel optimis bisa mencapai target ekspor senilai US$5 miliar hingga akhir 2019. NET

2019, Target Ekspor Mebel 5 Miliar Dollar AS JAKARTA, HALUAN — Pengusaha mebel yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) optimis bisa mencapai target ekspor senilai US$5 miliar hingga akhir 2019. “Kalau kami masih optimis bisa tercapai. Melihat deregulasi yang terus dilakukan, kemudian dukungan dari pemerintah saya kira bisa,” kata Sekjen HIMKI, Abdul Sobur di Jakarta, Rabu (10/1). Beberapa di antara dukungan pemerintah tersebut antara lain subsidi pembelian alat untuk industri mebel dan kerajinan sebesar 25 persen tahun ini, meskipun besaran nilainya belum disampaikan. Hal tersebut, lanjut Sobur, mampu mendongkrak pere-

www.harianhaluan.com

majaan mesin sehingga lebih hemat dan produktif dalam menghasilkan produk-produk mebel dan kerajinan. Selanjutnya, pembangunan sekolah vokasi jurusan mebel di Kendal, Jawa Tengah, diyakini mampu mendukung produktivitas industri ini, meskipun baru dapat dirasakan beberapa tahun mendatang. “Itu sekolah mebel pertama dan menelan biaya yang lumayan besar. Sumber Daya Manusia akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Memang butuh tiga atau empat tahun untuk bisa menerapkannya,” ungkap Sobur. Selain itu, Sobur menambahkan, anggota HIMKI juga aktif mengikuti pameran industri mebel dan kerajinan di luar negeri. Di mana tahun ini, beberapa pameran di negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat dan China dibidik untuk dihadiri. “Mengikuti pameran juga menunjukkan eksistensi industri mebel Indonesia di pasar global, yang mampu mendatangkan buyer. Hal ini penting dilakukan,” tukasnya. Hingga 2016, nilai eks-

por mebel mencapai US$1,6 miliar dan nilai ekspor kerajinan mencapai US$820 juta. HIMKI memrediksi, tahun ini terjadi peningkatan 6%-7% untuk nilai ekspor mebel dan kerajinan. “Yang terpenting memang bukan nilai saja, tapi bagaimana industri mebel dan kerajinan nasional semakin berdaya saing di dunia internasional,” pungkas Sobur. Sementara itu, sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian berupaya terus memacu pengembangan industri mebel karena sebagai sektor padat karya berorientasi ekspor. Menurut Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto, industri mebel harus menjadi sektor kebanggaan nasional karena memiliki kekuatan untuk kompetitif di tingkat global. Apalagi, mayoritas atau hampir 85% bahan bakunya seperti rotan dipasok dari dalam negeri. “Oleh karena itu, agar industri ini maju, tidak perlu melakukan ekspor bahan baku. Kami fokus untuk meningkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi,” tuturnya. (h/inl)

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batu bara ditargetkan mencapai 477 juta ton. Namun, realisasi produksinya hanya mencapai 461 juta ton. Menurut Bambang, ada berbagai faktor yang menyebabkan produksi batu bara tidak melampaui target yang dicanangkan. Mulai dari persoalan perizinan, pengurusan analisis dampak lingkungan (amdal) yang belum diselesaikan oleh perusahaan tambang, hingga persoalan cuaca. “Macam-macam, tapi yang utama itu tadi, karena perizinan, lalu juga masalah cuaca. Dan beberapa perusahaan memang kesulitan mendapatkan alat berat sehingga tidak bisa melakukan penambangan,” ungkap Bambang saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis

(11/1). Namun demikian, Bambang mengatakan, pihaknya menargetkan produksi pada 2018 akan meningkat seiring dengan membaiknya harga batu bara. Kemudian, ada beberapa perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) telah merampungkan perizinan dan amandemen kontrak. Pada tahun 2018, pemerintah menargetkan produksi batu bara nasional mencapai 425 juta ton. Semetara dari sisi penyerapan ditargetkan mencapai 114 juta ton. “Harapannya bisa menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku dalam negeri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang,” papar Bambang. (h/kcm)

JAJARAN BRI dan Angkasa Pura II foto bersama usai penandatanganan kerja sama pembayaran nontunai di lingkungan bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura II. NET

BRI Dukung AP II Fasilitasi Pembayaran Nontunai JAKARTA, HALUAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memfasilitasi pembayaran secara nontunai di lingkungan bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero). Kerjasama tersebut ditandatangani langsung Direktur K redit Menengah,

 Redaktur: Devi Diany

Korporasi, dan BUMN Bank BRI Kuswiyoto bersama Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Angkasa Pura II Daan Achmad di Gedung Bank BRI, Jakarta, Kamis (11/1/2018). Dengan adanya kerja sama tersebut, nantinya tenant-tenant yang sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura II akan melayani transaksi secara daring. “Kami mendorong masyarakat menerapkan transasksi notunai, saat ini sudah familiar dengan sistem kartu dan ke depannya akan menggunakan sistem QR Code,” kata Direktur Kredit Menengah, Korporasi, dan BUMN Bank BRI Kuswiyoto. Kuswiyoto menambahkan, dengan adanya kerjasama ini akan memberi kemudahan perbankan melalui layanan E-Payment System BRI yang meliputi transaksi penerimaan dan juga monitoring data transaksi yang terjadi di setiap tenant yang telah bekerja sama dengan Angkasa Pura II. Tercatat, hingga September 2017, BRI telah memiliki 10.639 unit kerja dan 357.679 jaringan kerja echannel yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Angkasa Pura II Daan Achmad mengatakan, dengan transaksi nontunai, setiap transaksi dapat tercatat dan mudah diawasi sehingga lebih efisien. “Sinergi ini bisa bermakna, karena bisa memberi nilai tambah untu BRI maupun Angkasa Pura II,” pungkasnya. (h/trn)  Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI Eksponen 66, Ayo

ejarah bangsa ini tak akan bisa dilepaskan dari tragedy berdarah 30 September 1965. Enam perwira tinggi TNI AD dibunuh dan sasaran kelompok militer bersenjata yang disebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Luka itu, hingga ini terasa masih “basah” ditambah dengan prokontra yang belakangan kian mengkristal di dalam berbagai bentuk ruang diskusi di republik ini. Selepas tragedi berdarah itu, berbagai bentuk perlawanan terhadap PKI menggelora di penjuru negeri. Salah satu dari mereka dikenal dengan eksponen 66 yang dimotori oleh mahasiswa dan pelajar republik. Namun, seiring waktu berjalan, eksponen 66 seperti terlindas oleh waktu seiring uzurnya usia mereka. Usia para tokoh yang beringsut senja. Tritura 10 Januari 1966 telah tercatat sebagai salah satu mata rantai sejarah perjuangan generasi muda bangsa Indonesia untuk terwujudnya kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dilahirkan oleh generasi angkatan 1908, angkatan 1912 dan dilanjutkan generasi era reformasi 1997 Refleksi tersebut juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) serta pemerintahan yang efesien dan efektif sesuai dengan harapan rakyat agar dilaksana kan secara sungguh-sunguh. Oleh karena itu berbagai kebijakan yang menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat agar dihindarkan. Di Sumatera Barat, gerakan ini juga bergelora layaknya daerah lain di Indonesia. Sejumlah tokoh lahir dari sana dan ikut mewarnai perjalanan sejarah daerah ini, mulai dari nama Bakhtiar Kahar, lalu Masfar Rasyid serta Makmur Hendrik serta bebera pa nama lainnya kembali menggelorakan semangat ini. Mereka berencana akan menggelar Hari Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) ke-52, angkatan 66 Provinsi Sumbar bakal mengge lar peringatan Tritura ke-52 tahun 2018. Mereka, bersama pihak terkait di Sumbar memperingati kegiatan tersebut untuk tingkat Provinsi Sumbar di Kota Bukittinggi. Generasi zaman now, mungkin menganggap Tritura itu sebagai bagian masa lalu saja. Padahal, ini adalah komponen penting dalam pergerakan sejarah bangsa. Selain peringatan momen Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, peringatan hari lahirnya Tritura itu pada 15 Januari juga perlu terus digelorakan. Peringatan Tritura ini menekankan perlunya bagi eksponen 66 untuk waspada terhadap ancaman terbesar Pancasila, yang justeru datang dari diri masing-masing.Dan mereka, para senior itu, perlu terus menanamkan nilai-nilai yang mereka pahami di zamannya itu pada generasi kekinian. Ancaman perlu ditekankan mengingat para pencetus Tritura kini banyak yang menduduki posisi penting di masyarakat, sementara masyarakat dan generasi muda dewasa ini dapat menilai secara kritis apakah perkataan dan perbuatan mereka tetap konsisten dengan yang diperjuangkan setengah abad silam itu(*)

JUMAT, JANUARI2016 2018 KAMIS, 2712 OKTOBER 25 Akhir1438 1439HH 26Rabiul Muharram

KPK Vs Organisasi Advokat B

aru-baru ini kabar mengejutkan datang dari seorang Advokat bernama Frederich Yunadi terkait dengan pembelaannya ketika itu sebagai kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP Setya Novanto. Kabar dimaksud bukan lagi persoalan yang menyangkut kekayaan ataupun “prestasi” sang Advokat dalam menangani perkara. Tetapi kali ini Frederich ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka atas dugaan merintangi/menghalangi proses penyidikan yang selama ini dilakukan oleh KPK kepada Setya Novanto sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 joncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kebenaran ini lebih lanjut dikonfirmasi oleh KPK melalui Wakil Ketuanya Basaria Panjaitan dalam sebuah konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018). Harus Menghormati Dengan ditetapkannya Frederich Yunadi sebagai tersangka, kiranya menimbulkan spekulasi kuat di masyarakat, ada yang “bahagia” dan ada pula sebaliknya. Namun setidaknya ini dianggap wajar, karena tidak sedikit dari semua tindakan yang dilakukan oleh Frederich selaku kuasa hukum Setya Novanto kala itu dianggap melindungi koruptor dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi bahkan jelas merintangi penyidik KPK untuk melakukan penyidikan, sehingga membuat masyarakat geram dibuatnya. Misalnya ketika KPK berkunjung kerumah S etya Novanto dan saat bersamaan Setya Novanto tidak diketahui keberadaannya, namun selang

ALUNGSYAH (Penulis merupakan Advokat/ Pengamat Hukum)

waktu beberapa menit muncul kabar yang bersangkutan mengalami kecelakaan, hingga harus dirawat di rumah sakit saat itu juga dan bahkan Frederich mengatakan terdapat benjolan sebesar bakpao di kepala Setya Novanto. Merespon soal itu, begitu banyak dugaan yang “berkeliaran” mulai dari disembunyikan, sengaja di setting atau bahkan ini hanyalah a kal-akalan Frederich semata. Dugaan seperti ini tentu tidaklah semua salah, namun tidak juga demikian semua benar, karena sejatinya tugas seorang Advokat itu salah satunya melakukan pembelaan guna kepentingan kepada kliennya. Artinya tindakan yang dilakukan oleh Frederich dimaksud, pada prinsipnya sah-sah saja selama ia masih dalam konteks menjalankan tugasnya sebagai Advokat yang diberi kuasa. Pertanyaan sederhananya ialah apakah tindakan yang dilakukan oleh Frederich merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori pasal 21 Undang-undang No 31 Tahun 1999

Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?. menurut saya terkait dengan pasal yang disangkakan oleh KPK kepada Frederich sangatlah multitafsir, bagaimana mungkin tindakan yang dilakukan oleh Frederich sebagai kuasa hukum dari kliennya yang didsasarkan hubungan kontrak dianggap sebagai tindakan yang merintangi atau menghalangi penyidikan. Menariknya seolah hanya KPK yang bisa menilai pasal itu jika dikaitkan dengan tindakan Frederich. Ini sesuatu yang aneh, namu n pada kenyataannya inilah hukum. Namun poin penting yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini ialah terkait dengan “pamit” atau tidaknya KPK kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menetapkan Frederich sebagai tersangka yang kala itu menjalankan tugasnya terlebih ia sebagai Advokat memiliki hak imunitas yang dijamin oleh Undang-undang Advokat itu sendiri. Sehingga terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Frederich, mau sifatnya etik atau dugaan pidana sekalipun, menurut hemat saya secara fatsun kelembagaan mestinya KPK harus “pamit” terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Mengapa harus “pamit”, karena antara KPK dan Organisasi Advokat kedua lembaga tersebut sama-sama lembaga penegak hukum yang diakui oleh Undangundang terlebih Advokat memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak asasi klien dari Negara yang mencoba untuk “memperkosanya”, maka sekali lagi demi hukum mestinya KPK harus menunggu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bekerja terlebih dahulu. Dengan kata lain pula, bahwa KPK berkirim surat kepada Organisasi Advokat dalam hal ini Dewan Kehormatan tempat dimana Frederich seba-

gai anggota didalamnya, untuk meminta telaah dan penilaian kepada Dewan Kehormatan. Kalupun nantinya menurut Dewan Kehormatan Advokat ia bersalah dan benar melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka pada saat itu juga mestinya Advokat bersangkutan tetap mendapatkan sanksi etik, namun tidak menghapuskan pidananya, sehingga lebih lanjut KPK berhak untuk menindaklanjuti dan memproses Frederich sebagaimana mestinya. Akan tetapi kalau tindakan “pamit” ini tidak dilakukan oleh KPK dan langsung menetapkan Frederich sebagai tersangka, maka itu sama halnya KPK tidak menghormati Organisasi Advokat dan bahkan bisa jadi dianggap sebagai tindakan mengkriminalisasi profesi Advokat itu sendiri. Karena lagi-lagi ini bukan hanya hubungan personal antara KPK dan Frederich semata, tetapi sudah menyangkut urusan kelembagaan kedua institusi penegak hukum. Dengan demikian, bukan tidak mungkin proses persidangan nantinya akan terganggu dan keluar dari asas-asas peradilan yang sesuang guhnya. Sebaliknya, seandainyapun KPK sudah melakukan tindakan “pamit” dimaksud kepada Organisasi Advokat dan Organisasi Advokat tidak melaku kan apa-apa, maka tindakan yang dilakukan oleh KPK sudah tepat dan tidak menjadi persoalan. **

RALAT: Terdapat kesalahan teknis pada nama penulis opini berjudul Jalan Politik Andre Rosiade edisi Kamis, 11 Januari 2018. Tertulis nama Abdullah Khusaini, seharus nya Abdullah Khusairi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

HALUANISME  Sumbar Rumuskan Aksi Nyata Tangkal LGBT  Kenapa kemarin sibuk membantah ya  Polda Bentuk Satgas Cyber Troop  Kejahatan kini tak sekedar benda tajam

www.harianhaluan.com

Dana Pokok Pikiran Soal dana Pokir anggota DPRD, selain untuk infrastruktur, mohon dana itu juga diperbanyak disalurkan untuk mendorong ekonomi masyarakat agar bisa lebih hidup. Misal dalam bentuk mengadakan pelatihan, memberi bantuan bibit dan lain-lain. Terimakasih 082387110***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

POLITIK

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

12 Balon Kepala Daerah Cek Kesehatan PADANG, HALUAN—12 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) walikota dan wakil yang akan maju pada pilkada serentak 2018, mengikuti tes kesehatan di poliklinik eksekutif RSUD M Djamil Padang. 12 Bapaslon yang melakukan pemeriksaan dianta-

ranya, dari Pilkada Padang, ada p asangan Mahyeldi-

Parpol di Payakumbuh Mulai Jaring Bacaleg PAYAKUMBUH, HALUANMenuju Pemilihan Legislatif (Pileg 2019), sejumlah partai politik di Payakumbuh mulai menjaring bakal calon legislatif (Bacaleg). Penjaringan dilakukan mulai dari kalangan kader dan simpatisan partai, bahkan tokoh masyarakat yang berpotensi mendulang suara. Bahkan ada parpol yang membuka pendaftaran secara terbuka. Salah satunya a dalah Partai Demokrat Kota Payakumbuh yang telah secara resmi membuka pendaftaran bacaleg tingkat Kota Payakumbuh selama satu bulan ke depan. “Kita sudah membentuk Panitia Penjaringan Bacaleg 2019. Proses pendaf taran dan pengembalian formulir bacaleg ini berakhir sampai tanggal 7 Februari 2018. Kita akan memastikan penjaringan berlangsung tran sparan, dan terbuka,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Paya kumbuh Eka Putra kepada wartawan, Kamis (11/01). Sama dengan Demokrat, Partai Hanura Payakumbuh juga telah membuka pendaftaran untuk menjaring Bacaleg. “Bahkan sudah ada bebereapa yang mengembalikan formulirnya. Besok kami ke Padang untuk berkoordinasi tentang Bacaleg ini dengan pengurus Hanura Sumbar,” ujar Sekr etaris Hanura Payakumbuh, Edwar. Sementara itu Ketua Par tai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Payakumbuh, Hamdi Agus mengatakan secara khusus PKS Payakumbuh tidak membuka pendaftaran

Bacaleg, hanya saja kalau ado tokoh masyarakat yang datang tentu diterima secara terbuka dan pencalegannya ditentukan oleh mekanisme partai. (mg-ari)

Hendri dan Emzalmi-Desri. Pasangan calon dari Pikada Pariaman Kota, pasangan Genius Umar - Mardison, Mahyuddin - M Ridwan, dan Dewi Fitri Deswati Pabrizal. Empat pasang dari Pilkada Kota Padang Panjang, diantaranya, Mawardi-Taufik Idris, Rafdimeri Syarif-Ahmad Fadly, Fadli AmranAsrul, dan Hendri Arnis-Eko Furqoni. Serta tiga pasang calon dari Pilkada Kota Sawahlunto, diantaranya, Ali Yusuf-Ismed, Fauzi HasanDasrial Ery, dan Deri AsraZohirin Sayuti. Anggota KPU Kota Padang Divisi Teknis Chandra

Eka Putra mengatakan, diwajibkan untuk Paslon yang sudah dinyatakan lulus pendaftaran dan sudah menerima surat tanda terima dari KPU untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. “Pemeriksaan kesehatan dari pagi, dimulai dari tes fisik medik, kedua psikologi, ketiga bebas penyalahgunaan narkoba dan tes urine. Hari ini sampai sore tes fisik medik, sore tes psikologi, tes tertulis untuk psikologi dan besok wawancara,” ujarnya, Kamis (11/1). Terkait hasil tes kesehatan, ia mengatakan serangkaian tes sudah diatur dan dijadwalkan oleh tim

pemeriksa yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, HIMPSI, dan yang pihak berwenang lainnya. “Item yang diperiksa sudah ada dalam penilaian yang sudah disusun oleh tim, nanti hasil tes diplenokan oleh tim kesehatan. Setelah itu, baru dikirim ke KPU untuk membuat keputusan. Hasil tes ini final (mutlak) tidak bisa dilakukan banding oleh Bapaslon,” jelasnya. Dasi pntauan Haluan di lapangan, tampak semua Bapaslon sibuk silih berganti memasuki ruangan yang sudah ditentukan untuk

tahap pemeriksaan kesehatan selanjutnya. Sesekali, tampak sejumlah dokter keluar dan masuk ruangan pemeriksaan. Di ruangan Embun Pagi Poliklinik eksekutif M Djamil Padang tampak duduk berjejeran para pendamping Bapaslon, dan sejumlah staf KPU dari empat daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2018. Sebagian besar calon mengenakan pakaian olahraga dengan sepatu kets. Satu orang calon didampingi satu petugas, yang membantu mengarahkan jalannya pemeriksaan. Ditemui usai pemeriksaan, Emzalmi mengatakan,

pemeriksaan berjalan dengan mulus, seperti pemeriksaan jantung, THT, mata, dan lainnya. Katanya, hasil dari pemeriksaan akan dilaporkan ke KPU. “Kalau untuk pemeriksaan fisik sudah lengkap. Tinggal lagi psikotes, siang nanti. Kita hanya mengikuti sesuai aturan, hasilnya dilaporkan ke KPU,” ujar Emzalmi. Hal senada disampaikan Mahyeldi, semua pemeriksaan telah dijalani sesuai mekanisme dan menunggu proses tes psikologi. “Insya Allah sudah selesai. Semua dicek. Fisik, termasuk memori dan lainnya,” ujarnya.

PARIWARA PEMKO PADANG PANJANG 2017 JADI TAHUN PEMBUKTIAN

Berbagai Prestasi & Penghargaan Disabet, Event Besarpun Sukses B ERBAGAI Prestasi dan Peng hargaan mulai dari tingkat Provinsi hingga Internasional, berhasil di torehkan oleh Kota Padang Panjang selama tahun 2017 kemarin. Hal tersebut tentu saja menjadi bukti adanya kordinasi dan kerjasama yang sangat baik terjadi di berba gai Dinas serta Instansi di bawah Kepemimpinan H. Hendri Arnis, BSBA dan dr. Mawardi Samah, M.Kes itu.

WALIKOTA H. Hendri Arnis, BSBA menerima penghargaan WTP.

Walikota H. Hendri Arnis, BSBA menerima penghargaan Kota Layak Anak. www.harianhaluan.com

Diawal tahun 2017 tepatnya di bulan Januari, dunia Pendidikan Kota Padang Panjang yang di wakili oleh MA-KMM Kauman dibawah kepemimpinan Derlina, MA, berhasil membawa peserta didiknya untuk meraih peng hargaan yakninya dalam Olimpiade Internasional Qur’an atau yang disebut lomba Oliq yang diselenggarakan di Bandug Jawa Barat. Selain itu, MA-KMM Kauman juga berhasil mengharumkan nama Kota Padang Panjang di perlombaan Robotik tingkat Nasional. Selain dunia pendidikan, juga ada penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang juga mengawali 2017 sebagai tahun perolehan prestasi dan penghargaan di Kota berjuluk “Serambi Mekkah” itu. Pengahargaan tersebut langsung diterima oleh Walikota Padang Panjang H. Hendri Arnis, BSBA. Pengahargaan WTN tersebut menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan Hendri Arnis dalam memimpin Kota Padang Panjang hingga terciptanya tatanan transportasi publik yang baik. Selain itu berbagai deretan prestasi yang berhasil di sabet oleh Padang Panjang dibawah Kepemimpinan Wa likota H. Hendri Arnis, dengan gelar BSBA (Bachelor of Science in Bisnis Administration) di Univertas di Amerika tersebut diantaranya, Wajar Tanpa Penge-

cualian (WTP), Prastika Prama, Kota Layak Anak, Piala Adipura, Pemuda Pelopor Bidang Seni Budaya dan Pariwisata Tingkat Nasional, BKKBN Pusat, Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah tingkat Sumbar, Putri Gendre Jalur Masyarakat, Rumah sakit Paripurna, Daerah Tertib Ukur, Kihajar, Rekor Muri Canguak dan Swastisaba Wistara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Marwilis di dampingi Sekretaris Kominfo Ampera salim menuturkan, semua prestasi yang berhasil di Raih oleh Kota Padang Panjang itu, berkat tangan dingin kepemimpinan Hendri Arnis sebagai Walikota Padang Panjang. Semua Instruksi tegas beliau membuat segala program berjalan lancar yang bermuara kepada sebuah penghargaan yang di Raih demi mengharumkan nama Kota Pdang panjang. “Ide-Ide kreatif dan sangat jitu yang diluncurkan oleh bapak Walikota Hendri Arnis, mampu mengantarkan dan mengharumkan nama Kota padang Panjang ke tingkat Nasional hingga Internasional. Serta ketegasan dari Bapak Walikota yang t erbilang Muda itu mampu mensukseskan semua program yang ada di berbagai dinas dan OPD yang ada di Kota Padag Panjang,” terang Marwilis. Sementara itu, Walikota

WALIKOTA H. Hendri Arnis, BSBA menerima Piala Adipura.

Padang Panjang, Hendri Arnis, BSBA menuturkan, sebagai kepala daerah, dirinya berusaha keras untuk memenuhi berbagai harapan masyarakat, meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan ia sangat serius untuk mengwujudkan harapan masyarakat menjadi kenyataan. “Semua prestasi tersebut berkat kerjasama dan kerja keras kita bersama, dan semua ini kita persembahkan untuk Kota Pdang Panjang kita cintai ini, meskipun masih banyak keterbatasan namun saya tetap bertekan untuk mewujudkan mimpimimpi masyarakat yang mendambakan Kota kecil

yang sejahtera untuk tempat tinggal maupun Kota Tuju an,” tutur Walikota Padang Panjang Hendri Arnis. Sukses Selenggarakan Bebagai Event Selain berhasil meraih berbagai prestasi, Kota Padang Panjang di Bawah Kepemimpinan Hendri Arnis, BSBA juga mampu mensukseskan berbagi Event yang dapat menghidupkan serta mendatangkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang. Diantara Event yang sukses di gelar di Padang Panjang yakninya, Festival Budaya daerah, Semarak Ramadhan, Pemilihan Uda-Uni, launching Wi-fi Gratis, Silek

Lanyah, Launching Shuttle Bus, Festival Serambi Mekkah, ADU JAK GenRe, Pendidikan Islam di Bumi Serambi Mekkah, Tour de Singkarak, Festival Cangkuak dan Festifal Nasional. Memegang amanah jabatan sebagai Walikota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, dengan gelar BSBA (Bachelor of Science in Bisnis Administration) di Univertas luar negeri itu, telah mewujudkan mimpi masyarakat Padang Panjang dengan berhasil membangun pusat perekonomian Pasar yang representative, yang sebentar lagi akan dinikmati masyarakat di Kota Dingin itu. (h/pis/ adv)

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Kronologis ..................................... Dari Halaman. 1 DPRD ............................................ Dari Halaman. 1 5. Pada 10 Agustus 1996, tanah sertifikat HM 160 dimasukkan sebagai penambahan setoran saham H Basrizal Koto pada PT Basko Minang Plaza (BMP). Maka SHM 160 pun berganti menjadi sertifikat HGB 141 atas nama PT BMP dengan luas tetap 8585 M2. Di atas lahan inilah pertama kali berdirinya mall Minang Plaza yang kemudian berkembang menjadi Basko Grand Mall dan Basko Hotel. 6. Sedangkan sisa tanah seluas 3165 M2 (tanah asal 11.750 M2-8585 M2) belum diterbitkan sertifikat oleh pihak BPN dikarenakan ada masyarakat yang tinggal diatasnya atas nama Kasim cs. Sampai tahun 1994 dilakukan pembebasan tanah yg dihuni Kasim cs, dengan cara membayar ganti rugi kepada masyarakat antara lain Kasim, M Yunus, Ahmad Sarkawi, Norma, dll. Melalui panitia yang dibentuk Pemko Padang bersama Camat Padang Utara waktu itu, Fabian dan Lurah Air Tawar Timur, saya memberikan ganti rugi atas delapan rumah warga yang ada di sana. Ditambah pembelian baru seluas 2679 M2 melalui Tim Pemko yang diketuai Camat Fabian tanah negara eks. Verponding 1650 lainnya. 7. Pada tahun 2010 sisa tanah pembelian melalui PT Pembangunan Padang ditambah tanah pembelian baru (3165 M2 + 2679 M2=5.844 M2) diajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Padang dan terbitlah sertifikat HGB masing-masing yang 3165 M2: HGB 200, 201 dan HGB 205. Sedangkan pembelian baru 2679 M2 terbit sertifikat HGB 203 dan 204. Tanah seluas 5.844 M2 dengan sertifikat HGB atas nama H Basrizal Koto ini disewa oleh PT BMP dan digunakan sebagai lahan parkir. Kontrak sewa lahan parkir ini tercatat atas nama H Basrizal Koto dengan PT BMP Nomor 169/PSM/BGM-PDG/ VII/2012 tanggal 1 Juli 2012 dengan perpanjangan No.201/ PSM/BGM/VII/2017. 8. Sejak tanah itu saya beli tahun 1992 sampai pembebasan tanah yang ditempati Kasim Cs sampai terbitnya sertifikat HBG 200, 201 dan 205 tahun 2010 lalu, tidak ada satu orang/pihak pun yang menyanggah dan keberatan. Apalagi tanah itu, sejak 1994 telah saya timbun dan pagar dengan cara melanjutkan pagar sebelumnya semasa ditempati Kasim Cs. Masalah baru muncul pada 1 November 2011. Pimpinan dan ratusan karyawan PT KAI, merusak dan memancang areal PT BMP dengan alasan, tanah saya sertifikat 200, 201 dan 205 itu, adalah milik PT KAI dengan bukti Grondkaart 1888. Tindakan pengrusakan dan pemancangan besi oleh PT KAI, terjadi kembali untuk kedua kalinya pada 6 Juni 2015. 9. Dari dua kali peristiwa pengrusakan dan pemancangan yang dilakukan PT KAI di areal Basko Hotel dan Mall itu, saya dan pimpinan PT BMP telah empat kali membuat laporan polisi ke Polresta Padang dan Polda Sumbar. Pengaduan itu tercatat dengan Laporan Polisi Nomor 1797/K/XI/2011-Resta tentang pengrusakan secara bersama-sama oleh pimpinan dan karyawan PT KAI, LP/34/ II/2012/SPKT Sbr tentang pemalsuan surat dan tanda tangan. Berikutnya LP/886/K/ VI/2015/Spkt Unit II tentang pengrusakan oleh PT KAI dan LP STTL/186.A/VI/2015/ SPKT-SBR tentang penghinaan yang dilakukan Vice Presiden PT KAI Divre Sumbar Arie Soepriadi terhadap saya. 10. Namun dari empat pengaduan kami ke Polresta Padang dan Polda Sumbar itu, sampai hari ini, tidak ada satu pun yang tuntas. Kami merasa diperlakukan tidak fair dan adil. Sebab, sampai sekarang Laporan Pengaduan itu belum jelas penanganan perkaranya. Jangankan menaikkan perkaranya ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan, tersangkanya saja hingga kini, belum pernah ditetapkan oleh polisi. 11. Sedang dua laporan polisi yang diajukan PT KAI ke Polda Sumbar, semuanya www.harianhaluan.com

ditindaklanjuti. PT KAI melaporkan satpam Basko Hotel atas tuduhan merusak asset PT KAI. Padahal satpam kami hanya membuka pagar besi yang dipancang PT KAI di tanah kami yang nyatanyata memiliki sertifikat HGB 141. Pagar besi itu dibuka, karena hari itu banyak kendaraan pengunjung hotel dan mall yang tidak bisa keluar karena terhalang pancang besi rel itu. Satpam kami itu, dijatuhi hukuman dan dipenjara sampai akhirnya dia meninggal dunia. 12. Apa bedanya laporan pengaduan PT BMP dengan PT KAI yang peristiwanya sama dan sama-sama dilaporkan ke polisi? Mengapa dalam penangannya berbeda? Satu diproses dan naik ke kejaksaan. Yang satunya lagi, tidak jelas tindak lanjutnya. 13. Apalagi PT KAI menyerobot dan merusak di lahan Basko Hotel dan Mall yang nyatanyata ada bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) (terlampir). Sedang tindak pengrusakan yang dituduhkan terhadap karyawan Basko Hotel dan Mall dengan membongkar portal yang dipancang menghalangi jalan masuk hotel dan mall, sampai sekarang PT KAI tidak bisa membuktikan bahwa lahan itu hak mereka. PT KAI tidak pernah punya bukti hak atas lahan yang diklaimnya itu. 14. Sedang satu pengaduan PT KAI dengan pelapor Tri Septa Riza dengan Laporan Polisi No.LP/194/XI/2011-SPKT Sbr tanggal 2 November 2011 tentang Penyerobotan, Pengrusakan dan Membangun Tanpa Izin di jalur Kereta Api, tapi dalam proses pemeriksaan lanjutan sudah berubah saja menjadi membuat surat palsu dalam proses penerbitan sertifikat HGB 200, 201 dan 205. Berkas perkara ini, lima tahun lebih lamanya dan sempat lima kali bolak-balik dari polisi ke kejaksaan karena tidak cukupnya bukti yang dituduhkan terhadap saya. Tapi, entah kekuatan apa yang menekan, akhirnya perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan dan disidang di PN Padang mulai 24 Mai 2017 lalu. 15. Terkait klaim PT KAI bahwa tanah sertifikat HGB 200, 201 dan 205 adalah tanah PT KAI dengan dasar Grondkaart 1888 yang pernah disewakan kepada PT BMP, saya pada tanggal 1 Februari 2012 pernah membuat laporan Pemalsuan Surat dan Tandatangan ke Polda Sumbar. Pihak PT KAI, katanya punya Surat Perjanjian Sewa dengan BMP. Pihak BMP yang menandatangani dalam surat itu tercantum H Basrizal Koto sebagai Direktur Utama PT BMP. Padahal, saya tidak pernah menandatangani surat tersebut dan juga dari dulu sampai kini saya tidak pernah jadi Direktur Utama di PT BMP. Laporan ini, bertahuntahun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Polda Sumbar. Akhirnya, tahun 2017, setelah dipertanyakan oleh H Basrizal Koto dan Kuasa Hukumnya Dr H Fachmi, SH,MH, laporan pemalsuan surat dan tandatangan yang diduga dilakukan pihak PT KAI, diproses kembali. Pada 1 Agustus 2017, Polda Sumbar menyampaikan surat kepada saya. Dalam surat yang ditandatangani Kasubdit I Direskrimum Polda Sumbar AKBP Ali Dison itu, secara tegas dinyatakan, bahwa Labkrim Polri Medan sudah melakukan uji laboratoris terhadap surat perjanjian yang dijadikan dasar PT KAI itu untuk berperkara dengan PT BMP dan saya itu. Pada poin khusus surat tersebut dinyatakan,”surat perjanjian sewa tanah nomor Surat: 1762/ D.19/1 KD/1994 tanggal 2 Juni 1997 yang ditandatangani oleh Basrizal Koto dan Amrin Purnomo, non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H Basrizal Koto pembanding.” 16. Seiring dengan sejumlah perkara ini, PT KAI Divre 2 Sumbar juga menggugat BPN Padang untuk membatalkan sertifikat HGB Nomor 200, 201 dan 205 yang sudah dikeluarkan atas nama H Basrizal Koto ke PTUN. Saya yang punya kepentingan dengan perkara ini, melalui

Kuasa Hukum saya, lalu memasukkan diri sebagai tergugat intervensi. Pada tanggal 6 Desember 2013, kuasa hukum saya, menerima pemberitahuan putusan MA Nomor 39 K/TUN/2013 yang menyatakan menolak permohonan kasasi PT KAI dalam gugatan pembatalan sertifikat ke PTUN. Sehingga dengan demikian, lahan parkir engan sertifikat HGB 200, 201 dan 205 atas nama Basrizal Koto secara hukum sah dan tidak ada alasan kepada siapapun, termasuk PT KAI memasuki dan melakukan penyerobotan dan pengrusakan di atas lahan yang sudah memiliki alas hak yang pasti tersebut. 17. Sedang satu pengaduan PT KAI dengan pelapor Tri Septa Riza dengan Laporan Polisi No.LP/194/XI/2011-SPKT Sbr tanggal 2 November 2011 tentang Penyerobotan, Pengrusakan dan Membangun Tanpa Izin di jalur Kereta Api, tapi dalam proses pemeriksaan lanjutan sudah berubah saja menjadi membuat surat palsu dalam proses penerbitan sertifikat HGB 200, 201 dan 205. Kepada penyidik dari Direskrimum Polda Sumbar waktu itu, saya sudah menjelaskan bahwa sertifikat itu terbit sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang. Basko membebaskan lahan eks eigendom verponding di belakang bangunan Basko Hotel dan Mall dan membayar uang kewajiban kepada Negara, sesuai ketentuan yang berlaku. 18. Dalam perkara laporan membuat surat palsu ini, Basrizal Koto pada tahun 2012 ditetapkan sebagai tersangka. Perkara ini sudah lima kali bolak-balik dari penyidik dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Akhirnya, pada 6 Oktober 2016, Polda Sumbar melimpahkan berkas (P21) ke Kejaksaan Negeri Padang. 19. Perkara itu sempat digelar perkara ulang di Kejaksaan Agung, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang pada 9 Mai 2017. Perkara ini mulai 24 Mai 2017 disidang di PN Padang. 20. Hampir enam bulan lamanya, Basrizal Koto bolak-balik Jakarta-Padang menjalani persidangan itu. Akhirnya, pada tanggal 22 November 2017, Hakim PN Padang memutuskan H Basrizal Koto lepas dari tuntutan hukum, karena tidak ada unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan PT KAI itu. 21. Belum selesai di situ, pada tanggal 6 Desember 2017, PT KAI mengerahkan enam ratus personil aparat polisi, TNI, TNI AL dan TNI AU serta ratusan karyawan PT KAI melaksanakan eksekusi ke lahan yang sudah ada sertifikatnya di areal belakang Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Eksekusi ini akhirnya ditunda PN Padang karena tidak jelasnya objek yang akan dieksekusi. Tapi, tindakan mengerahkan ratusan personil aparat ini membuat tamu Hotel Basko dan pengunjung Basko Grand Mall ketakutan. 22. Terkait rencana eksekusi putusan perdata yang tidak jelas objeknya itu, PT KAI juga meminta agar PLN, Telkom dan PDAM memutuskan jaringan listrik, telepon dan air ke Basko Hotel dan Mall. Ini jelas-jelas tindakan arogan yang sudah melampaui batas dan terkesan adanya iktikad buruk untuk menghancurkan investasi Basko Group di Kota Padang. 23. Terakhir, PN Padang menyurati Kementrian Agraria untuk meminta bantuan tenaga dan juru ukur guna pelaksanaan eksekusi yang direncanakan tanggal 18 Januari 2018. Bagaimana mungkin eksekusi bisa dilaksanakan di atas lahan yang sudah bersertifikat atas nama H Basrizal Koto, karena saya sama sekali bukanlah pihak yang berperkara dengan PT KAI. PN melaksanakan eksekusi atas putusan MA dalam perkara antara PT KAI dengan PT BMP, bukan dengan saya pribadi H Basrizal Koto. Demikian kronologis perkara PT BMP-PT KAI. H. Basrizal Koto

harus mematuhi keputusan hukum yang berlaku. Jangan ada upaya-upaya tindakan di luar hukum,” kata Arkadius saat menerima kedatangan Basrizal Koto di ruangan kerjanya, Kamis (11/1). Lebih tegas Arkadius menyampaikan, siapapun yang bersengketa di Sumbar, tidak elok jika sampai memperburuk iklim investasi. Oleh karena itu, ia berharap agar objek-objek yang tidak termasuk dalam objek perkara, untuk tidak diusik. Sebab akan amat mempengaruhi perekonomian masyarakat secara umum. “Utamanya tempat dimana invetasi ditanamkan. Saat

banyak pekerja yang menggantungkan hidup di sana, terganggunya tempat mereka bekerja akan berpengaruh pada ekonomi keluarga masing-masing. Itu buruk untuk Sumbar,” lanjutnya. Dijelaskan Arkadius, upaya PT KAI yang menyurati PT PLN, PT Telkom, dan PDAM untuk memutus segala akses ke Basko Grand Mall dan Basko Hotel tidaklah elok. “Walau dalam proses hukum antara PT KAI dan PT BMP ini banyak dinamika yang dilewati, ujung-ujungnya lahan itu belum bisa dieksekusi. Harusnya putusan hukum itu dipatuhi dulu dan jangan ada

upaya di luar itu,” ujarnya lagi. Maka dari itu, lanjut dia, DPRD akan mencoba mengambil langkah bijak dengan melihat persoalan ini secara utuh. PT KAI rencananya akan dipanggil. Masalah ini juga akan dibicarakan dengan pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah turut terlibat menengahi. “Pemerintah memang harus hadir di sini. Harus ikut terlibat menyelesaikan permasalahan,” ulas Arkadius. Dalam pertemuan, Basrizal Kot o menjelaskan kronologis perselisihan pihaknya d engan PT KAI. (Selengkapnya lihat boks). (h/isq/len)

Sumbar .......................................... Dari Halaman. 1 yampaikan, ada kecenderungan masalah ekonomi ikut melatarbelakangi berkembangnya perilaku LGBT di Sumbar. Sebab itu, LGBT mesti menjadi masalah bersama, dan penangkalannya pun menjadi aksi yang harus dilakukan bersama. “Sekarang masalahnya di action. Seluruh pihak sudah jelas sikapnya. Untuk itu regulasinya harus ada. Kalau tidak, tidak ada penganggaran. Kita punya Perda Anti Maksiat, apakah opsinya itu yang direvisi atau ada Perda baru. Dalam kondisi mendesak, boleh Program Pembentukan Perda (Propemperda) direvisi, sehingga tidak perlu menunggu tahun depan. Jika naskah akademik revisi Perda Anti Maksiat segera masuk, 2 atau 3 bulan bisa clear. Dan harus melibatkan masyarakat,” kata Hidayat. Polisi Pamong Praja (Pol PP), lanjut Hidayat, juga bisa dimaksimalkan untuk bergerak melakukan pekerjaan ini, tapi tentu dengan adanya support yang jelas kepada satuan tersebut. Selain itu, Hidayat juga mengusulkan agar Masjid Raya Sumbar dalam pengelolaannya juga harus menyedikan pos tempat menyampaikan kegelisahan umat. Sehingga masyarakat tidak mencari jalan lain untuk curhat. “Harus ada ahli agama yang standby mendengarkan masyarakat di Masjid Raya Sumbar. Ini bentuk penangkalan juga, dan bukti pemerintah hadir untuk masyarakat. Meski pun tidak Perda, deklarasi anti LGBT

seluruh pihak secara bersamasama juga bisa jadi opsi. Kami akan komunikasikan dengan kawan-kawan lain di DPRD,” tukuknya. Selain itu, beragam masukan juga disampaikan peserta rapat dalam Rakor Penanganan LGBT di Sumbar tersebut. Di antaranya, dalam aspek pendidikan, mengingat di mana saat ini 75 persen bobot pelajaran di sekolah adalah pelajaran ilmu pengetahuan umum, sedangkan pelajaran agama dan akhlak hanya mendapatkan bobot kurang dari 25 persen. Selain itu, pendidikan seks sejak usia dini juga harus diberikan. Dalam kesempatan itu, Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Sumatera Barat Katherina Welong juga mengatakan, informasi estimasi keberadaan lebih dari lima ribu Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) di Sumatera Barat bukan angka yang berlebihan, karena hampir sesuai dengan data LSL yang melakukan konseling pada konselor VCT HIV di Sumatera Barat. “Yang melakukan pemetaan LSL itu KPA. Estimasinya ada 5.000 kalau kita sinkronkan dengan data yang dikonseling konselor di kabupaten/kota, jumlahnya memang mendekati,” ungkapnya. Data memprihatinkan itu patut menjadi perhatian, apalagi hasil rembuk dari para konselor, ditemukan perubahan paradigma pada pelaku seks menyimpang LSL. Banyak pelaku LSL yang berperan sebagai laki-laki dalam hubungan seks, kini berubah

posisi menjadi perempuan. “Melihat perubahan ini, bisa jadi sedang terjadi pengkaderan LSL. Mereka mencari anak-anak usia sekolah yang mengalami disorientasi seks agar mengisi peran sebagai top atau laki-laki dalam hubungan seks. Kalau anak-anak di posisi top, mereka tidak akan merasakan sakit. Ini yang meresahkan, dan patut dicegah agar anak-anak kita tidak masuk ranah itu,” ulasnya. Bahkan, Kepala Poliklinik HIV RSUP M Jamil Padang, dr Armen Ahmad, SpPD, KPTI dengan terang benderang membeberkan, hampir di seluruh perguruan tinggi di Sumatera Barat terdapat mahasiswa LSL. Ketegasan itu dikemukakan karena perilaku seks menyimpang merupakan penyakit yang bisa diidap siapa saja tanpa membedakan kelas sosial atau tingkat pendidikan. “Ada pasien konseling saya mengaku sudah berhubungan badan dengan 200 laki-laki. Itu dilakukan sejak masih kuliah sampai bekerja. Sekarang dia sudah meninggal,” tuturnya. Menurut dr Armen, untuk pencegahan dini agar tidak terpapar perilaku LGBT, orang tua harus berperan aktif memberikan penjelasan terhadap anak. “Dari kecil anak-anak harus diberi tahu. Caranya bukan dengan menjelaskan definisi LGBT, tapi memberikan pengertian bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Kalau sudah SMP baru dijelaskan apa itu LGBT,” ulasnya. (h/isq)

Polda ............................................. Dari Halaman. 1 Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Bayu Wisnumurti mengatakan, pembentukan satgas Satgas Cyber Troop sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. “Saat momentum Pilkada ini akan ditugaskan untuk memonitor informasi di media sosial. Satgas Cyber Troop juga ditugaskan untuk mencegah munculnya provokasi melalui dunia maya dan mengidentifikasi pelakunya,” terang Bayu saat digelarnya simulasi sistem pengamanan Pilkada Padang yang digelar Polresta Padang, Selasa (11/1) di Lanud Sutan Sjahrir. Dalam simulasi, Satgas Cyber Troop menggerebek rumah pelaku ujaran kebencian terhadap Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah dengan menuduh melakukan politik uang. Pelaku ujaran kebencian tersebut dapat ditangkap dan dijerat Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE. “Tugas Satgas Cyber Troop seperti yang saya sebut tadi, bukan sekadar menangkap pelaku, tapi juga melakukan pencegahan,” papar Wakapolda. Polresta Padang sendiri sudah bersiap untuk melakukan antisipasi dalam dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2018. Simulasi pengendalian massa pun digelar. Skenario lainnya, adanya pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Massa yang tak puas menyerbu KPU, polisi melakukan pengamanan. Saat simulasi, massa yang datang sambil berorasi ditemui tim negosiator untuk berdiskusi. Namun diskusi menemui jalan buntu yang membuat massa emosi dan kehilangan kesabaran. Massa mulai melakukan pelemparan batu dan air mineral. Anggota dalmas dengan tameng terus menghalangi massa yang berusaha membuat kerusuhan lain, yakni membakar Kantor KPU. Tindakan tegas dilakukan. Personil Dalmas dibantu mobil water canon mendesak agar massa mundur. Personil pengurai massa (Raimas) dengan motor trailnya juga berusaha membubarkan massa dengan tembakan .

Brigjen Pol Bayu Wisnumurti mengatakan, dengan diadakannya simulasi tersebut dapat mempersiapkan para personil untuk menghadapi Pilkada serentak mendatang. Dengan demikian, apabila hal tersebut benar terjadi mental dan fisik tim gabungan sudah terlatih dan siap siaga. “Dengan adanya simulasi ini tentu adanya gambaran apa saja yang akan nanti terjadi saat pilkada serentak berlangsung. Persiapan lebih bersungguh lagi, kita persiapan mental dan fisik jika betul terjadi,” katanya. Sementara untuk tim Cyber Troop, dijelaskannya, pihaknya telah mempersiapkan personil yang terlatih jika hal ujaran kebencian yang menyudutkan salah satu pasangan di media sosial benar terjadi. “Langkah ini, merupakan instruksi dan di Mabes Polri,” tambah Wakapolda usai simulasi yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang . Brigjen Pol Bayu Wisnu Murti mengungkapkan, untuk keempat daerah yang melaksanakan Pilkada serentak di Sumbar pihaknya tidak memetakan mana yang rawan. Namun, imbuhnya, kewaspadaan selalu ditingkatkan, terutama bagi setiap kesatuan wilayah di empat daerah tersebut. “Tidak hanya satu daerah difokuskan, tapi semua daerah ini kita tingkatkan pengamanan. Karena nanti jika satu-satu malah yang tidak difokuskan itu yang terjadi masalah, makanya kita fokuskan semuanya,” ulasnya. Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz membeberkan, dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan di Kota Padang dinyatakan tidak ada yang rawan. Tetapi pihaknya akan terus waspada dan menempatkan personil di setiap TPS yang ada. “Saya mengimbau kepada seluruh pendukung pasangan calon agar tidak melakukan tindakan yang akan berpengaruh terhadap keamanan. Seluruh pendukung pasangan calon agar bisa saling menghargai, sehingga dalam pelaksanaan Pilkada kali ini bisa selalu aman,” pesannya.

 Redaktur: Bhenz Maharajo

12 Bapaslon Tes Kesehatan Sebanyak 12 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang akan maju pada pilkada serentak 2018, mengikuti tes kesehatan di Poliklinik Eksekutif RSUD M Djamil Padang. Pesertanya, dari Pilkada Padang, ada pasangan MahyeldiHendri dan Emzalmi-Desri. Dari Kota Pariaman pasangan Genius Umar - Mardison, Mahyuddin M Ridwan, dan Dewi Fitri Deswati - Pabrizal. Empat pasang dari Pilkada Kota Padang Panjang, diantaranya, Mawardi-Taufik Idris, Rafdimeri Syarif-Ahmad Fadly, Fadly Amran-Asrul, dan Hendri Arnis-Eko Furqoni. Serta tiga pasang calon dari Pilkada Kota Sawahlunto, diantaranya, Ali Yusuf-Ismed, Fauzi HasanDasrial Ery, dan Deri Asra-Zohirin Sayuti. Anggota KPU Kota Padang Divisi Teknis Chandra Eka Putra mengatakan, diwajibkan untuk Paslon yang sudah dinyatakan lulus pendaftaran dan sudah menerima surat tanda terima dari KPU untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. “Pemeriksaan kesehatan dari pagi dimulai dari tes fisik medik, kedua psikologi, ketiga bebas penyalahgunaan narkoba dan tes urine. Hari ini sampai sore tes fisik medik, sore tes psikologi, tes tertulis untuk psikologi dan besok wawancara,” ujarnya, Kamis (11/1). Terkait hasil tes kesehatan, ia mengatakan serangkaian tes sudah diatur dan dijadwalkan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, HIMPSI, dan yang pihak berwenang lainnya.”Item yang diperiksa sudah ada dalam penilaian yang sudah disusun oleh tim, nanti hasil tes diplenokan oleh tim kesehatan. Setelah itu baru dikirim ke KPU untuk membuat keputusan. Hasil t es ini mutlak tidak bisa dilakukan banding oleh Bapaslon,” jelasnya. Pantauan Haluan, semua Bapaslon sibuk silih berganti memasuki ruangan yang sudah ditentukan untuk tahap pemeriksaan kesehatan. Sesekali, tampak sejumlah dokter keluar dan masuk ruangan pemeriksaan. (h/rin/mg-hkl)

 Layouter: Syamsul Hidayat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

PENDIDIKAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PERLU PERHATIAN PEMERINTAH

Lahan Sekolah Bersengketa Tak Dapat Bantuan PADANG, HALUAN — Pasca pemblokiran yang dilakukan oleh kaum Guci terhadap SMAN 12 Padang, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar melalui Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA), Nasmeri menegaskan bahwa bagi sekolah yang bersengketa tidak akan mendapatkan bantuan. Langkah tersebut diambil guna memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Sengketa itu bisa saja timbul dari sekolah swasta maupun negeri. Mengingat, persoalan lahan di Sumbar begitu rentan. Apalagi sekolah yang berdiri di atas lahan yang sudah puluhan tahun. “Masalah itu bisa saja sudah lama dan diungkit hari ini,” ujar Nasmeri kepada Haluan, Selasa (9/1). Disebutkannya, masalah yang terjadi di SMAN 12 Padang tersebut sebetulnya masalah klasik. Tidak siapnya para pedagang yang berjualan di area sekolah tersebut menjadi penyebab utama, setelah itu baru berimbas terhadap lahan. “Lahan tersebut sudah dibeli seharga Rp75 juta, jadi bukan dihibahkan,” ucap Nasmeri. Nasmeri mengharapkan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah yang akan membuka lahan baru. Terutama para sekolah-sekolah yang memiliki yayasan. Karena sekolah swasta tersebut sangat rawan sengketa. “Jika ingin membangun sekolah harus jelas sertifikatnya dulu, apakah lahan tersebut dihibahkan atau sudah dibeli,” jelasnya. Masalah yang hampir sama juga melanda SMAN 1 Kinali. Nasmeri menerangkan, dahulu sekolah tersebut memiliki lahan seluas 4,2 ha. Seiring berjalan waktu, hari ini sekolah tersebut hanya memiliki lahan dua ha. Ditambahkannnya, halaman sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan olahraga tersebut. Sekarang sudah menjadi lahan jagung. Peristiwa yang terjadi dua tahun yang lalu itu, dikarenakan ada pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah hak mereka. “Kami harapkan pihak pemerintah kabupaten/kota tegas menyelesaikan masalah itu. Jangan biarkan berlarut-larut,” pungkasnya. (h/mg-fkr)

Nagari Campago Anggarkan Insentif Guru PADANG PARIAMAN, HALUAN — Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, tahun ini tetap menganggarkan dana insentif untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tahun 2018 ini, nagari anggarkan dana insentif itu Rp350 ribu perbulan. Besar insentif itu, sama dengan tahun lalu. Bidang Kesra Nagari Campago, Gusriadi kepada Haluan , kemarin mengatakan, jumlah guru PAUD yang dapat tiga orang. Masing-masing dari PAUD Dahlia, dua orang dan satu orang dari guru PAUD Cika Harapan di Korong Padang Manih. “Terkait insentif guru PAUD, nagari menganggarkan untuk satu orang guru PAUD Rp4.200.000 kalau untuk tiga orang tentu dikalikan tiga saja,” katanya. Di nagari ini, kata Gusriadi, hanya ada dua pendidikan PAUD yang terdaftar dan satu aktif dan itulah kondisinya sekarang. Bidang kesra nagari itu menjelaskan, pembayaran insentif untuk guru tersebut sekali enam bulan atau dua kali dalam setahun. (h/tri)

SDN 16 Simpang Haru Butuh Penunjang Pendidikan PADANG, HALUAN — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 16 Simpang Haru, Padang, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dinas pendidikan (Disdik). Sekolah tersebut berdampingan dengan empat sekolah lainnya, yakni SDN 03, SDN 06, SDN 13 dan SDN 34 Simpang Haru.

GEDUNG SEKOLAH — Sekolah Dasar Negeri 16 Simpang Haru, salah satu sekolah yang tergabung dengan empat sekolah lainnya dalam satu kompleks. DAVID REFALON

Hendrajoni: Orangtua Lebih Proaktif Awasi Anak PAINAN, HALUAN — Peran para orangtua lebih proaktif melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap anak. Jika generasi memiliki wawasan pengatahuan yang cukup, diharapkan mereka bisa berkembang dan siap untuk berhadapan dengan perkembangan zaman di era globaliasasi dan teknologi saat ini. Hal tersebut dikatakan Bupati Pessel, Hendrajoni di Painan, kemarin. Dikatakannya, untuk kemajuan anak bangsa sebagai pewaris pembangunan di masa mendatang, peran orangtua sangat menentukan maju dan mundurnya pembangunan, terutama pembangunan pendidikan. Sudah seharusnya masalah pendidikan jangan sampai diabaikan, karena akan dapat

menimbulkan masalah bagi generasi muda di masa mendatang. Menurutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap anak harus dilakukan secara dini. Jika pengawasan dan pendidikan anak usia sekolah diabaikan, dikhawatirkan mereka sangat mudah terpengaruh dengan berbagai perbuatan negatif yang melanggar hukum. Ironisnya, dalam kondisi saat ini masih ada anak yang tidak mengecap pendidikan yang cukup. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya masalah ekonomi, namun di sisi lain akibat kurangnya kepedulian orangtua terhadap pendidikan anak, bahkan ada juga orangtua menilai pendidikan itu tidak penting, karena akan menambah beban keluarga.

Jangan jadi anak usia sekolah ikut membantu orangtua berusaha mencari nafkah, perilaku ini sangat keliru. Pasalnya, secara otomatis orangtua sengaja membuat masa depan anak semakin suram, hal tersebut akan dapat merugikan terhadap anak, orangtua, pemerintah dan pembangunan daerah. Para orangtua memiliki tanggung jawab moral dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan harapan, agar generasi muda memiliki kemampuan untuk hidup dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Hal tersebut salah salah satu upaya dalam mewujudkan anak bisa mandiri, bahkan diharapkan menjadi seorang pejabat di masa mendatang. (h/mjn)

Endawinarti, Kepala SDN 16 Simpang Haru mengatakan, dengan keadaan lingkungan sekolah yang seperti ini dan memiliki ruang yang sempit harus berbagi dengan sekolah lainnya. Namun, keharmonisan setiap sekolah tetap terjaga. “Saya tetap bersyukur dengan lingkungan sekolah yang harus berbagi dengan sekolah lain, tetap menjaga keharmonisan dan ketertiban bersama,” ujarnya saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Selasa (9/1). Sekolah yang hanya memiliki 98 peserta didik dan sembilan orang pegawai. Di mana kelas I memiliki 22 murid, kelas II memiliki 18 murid, kelas III memiliki tiga murid, kelas IV memiliki 19 murid, kelas V memiliki 15 murid dan kelas VI memiliki 17 murid. Jumlah siswa untuk tahun 2017 ini meningkat 10 persen dari tahun lalu. Sekitar tahun 2015 ada wacana grouping. Tetapi, sampai saat ini wacana itu tidak terlaksana dan surat dari Dinas Pendidikan Kota Padang juga tidak ada. “Saya juga mendengar soal wacana itu, tapi sampai saat ini tidak terjadi dan surat dari dinas pendidikan juga tidak ada. Maka dari itu, informasi yang diterima perlu kita sikapi dengan cermat,” imbuhnya. Ia juga menambahkan, untuk sarana dan prasarana masih banyak yang harus dibenahi, di mana sekolah ini hanya memiliki lima ruangan belajar. Satu ruang

terpaksa dibagi menjadi dua kelas, karena siswa kelas III hanya memiliki tiga orang dan bergabung satu ruang dengan kelas II. Sarana lainnya, yakni tidak memiliki ruang pustaka, ruang UKS dan toilet. Toilet yang ada hanya dua dan berfungsi hanya satu dan toilet yang lainnya dijadikan gudang, karena tidak berfungsi. “Semoga ada bantuan dari pemerintah dan instansi yang peduli pendidikan untuk mengulurkan bantuan guna penunjang pendidikan di sekolah ini. Kita juga telah mengajukan proposal ke instansi lainnya. Alhamdulillah, dapat bantuan berupa paving blok untuk halaman sekolah dan pagar sekolah,” katanya. Dari berbagai latar belakang keluarga murid yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dan perlunya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) guru guna menunjang pendidikan dan karakter murid. Kepala sekolah yang telah mengabdi selama 33 tahun di dunia pendidikan ini menyampaikan, pertama penting sekali tanamkan nilai-nilai religi kepada anak didik, mengadakan Salat Duha, setor surat pendek dan tahfiz Alquran. “Untuk menumbuhkan karakter religi dalam diri anak didik, perlu kita tanamkan konsep dasar, laksanakan Salat Zuhur berjamaah, hafalan ayat-ayat Alquran,” tutupnya. (h/mg-vln)

Jokowi Bagikan 1.015 KIP di Rote Ndao JAKARTA, HALUAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendistribusikan langsung bantuan sosial dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi para pelajar dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) bagi para keluarga prasejahteraý dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendistribusian dua bantuan pemerintah itu dilakukan di SMPN 4 Rote Barat Daya, Desa Lantera, Kelurahan Meoain, Kabupaten Rote Ndao, Selasa (9/1). Sebanyak 1.015 KIP

dibagikan kepada para pelajar mulai dari SD hingga SMA/ SMK pada kesempatan tersebut. Melalui kebijakan KIP, Kepala Negara berharap seluruh anak Indonesia mendapatkan akses kepada pendidikan yang layak. Terdapat tiga skema pembiayaan bagi para pelajar melalui KIP itu. Kepada para pelajar tingkat SD, diberikan dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun. Untuk pelajar SMP, diberikan Rp750 ribu. Sedangkan untuk tingkat SMA maupun SMK, diberikan dana bantuan sebesar Rp1 juta. “Saya perlu ingatkan kepada a nakanakku semuanya, agar anggaran yang ada di sini itu dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk beli seragam sekolah boleh, beli

sepatu boleh, beli topi sekolah boleh, beli buku boleh, untuk bayar sekolah boleh. Beli pulsa boleh tidak? Tidak boleh,” ucap Jokowi ýdari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudiný. Adapun Kartu PKH diberikan kepada 500 keluarga prasejahtera. Jokowi membagikan kartu PKH sebagai program perlindungan sosial yang menyediakan bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kemudian untuk ibu-ibu, tadi sudah mendapatkan kartu PKH. Ada dana berapa di dalamnya? Rp1.890.000. Saya titip uang itu betul-betul digunakan yang berkaitan dengan pendidikan dan gizi anak,” kata Presiden. Perlu diketahui, dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

PRESIDEN saat bagikan KIP bagi para pelajar di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). IST

Pemerintahan menjadikan sistem perbankan sebagai media penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dengan diterapkannya sistem tersebut, penyalahgunaan dana bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat semakin diminimalisir. Selain menyerahkan KIP dan PKH, Presiden Jokowi juga meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 4 Rote Barat

Daya di hari kedunya berada di NTT. Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan P er umahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya. (h/okz)

SISWA SMP IT ADZKIA

Zahy Bercita-cita Jadi TNI AD Laporan: Rasihan Anwar ZAHY, siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Adzkia adalah salah seorang dari delapan siswa yang mewakili Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengharumkan nama Indonesia pada Perkemahan Internasional tahun 2017 (PRINT17) yang diadakan di Malaysia 10-15 Desember lalu. Wajar saja, siswa yang berumur 13 tahun tersebut mendapat sanjungan dari semua pihak. Semakain hari, Zahy s emakin semangat mengikuti pelajaran sekolah. Pasalnya, ia mendapat www.harianhaluan.com

pujian dari lingkungan sekitarnya. Tidak hanya sekedar mengikuti perkemahan internasional saja, Zahy juga mendapat penghargaan dari prestasinya untuk live di Radio Sahabat Pramuka. Selain itu, Zahy juga terpilih dari 450-an peserta dari Indonesia untuk menampilkan bakat dan minat di panggung Perkemahan Internasional 2017 di Malaysia. Anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan suami-isteri Dian Syaiful Rahman dan Yanne Fitria Ilmi tersebut mempunyai bakat di bidang olahraga. Ia juga pernah menjadi peserta utusan SMP IT Adzkia pada perkemahan ranting di Padang Besi pada

bulan November 2017 yang lalu. Zahy kelahiran Padang yang tinggal di Kompleks Pesona Filano, tepatnya di Blok E/E5 No. 5 tersebut semasa Sekolah Dasar (SD) kelas enam ia terpilih salah seorang murid untuk mengharumkan sekolahnya pada pertandingan bola kaki antar Sekolah Dasar (SD) se-Kota Padang yang diselenggarakan oleh Danone. Wajar saja, Zahy mepunyai hobi olah raga. Ia begitu aktif dalam bidang olahraga, anak baik tersebut bercita-cita menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Suatu saat nanti, saya akan menjadi TNI Angkatan Darat (AD) yang gagah berani

 Redaktur: Nasrizal

memperjuangkan pertahanan dan keamanan Indonesia,” ujar Zahy kepada Haluan, saat dikunjungi ke SMP IT Adzkia Padang, Rabu (10/1). (*)  Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Kecanduan Ngelem, Remaja Curi HP PADANG, HALUAN — Seorang remaja nekat mencuri sebuah handphone, modus pelaku yang diketahui bernama Gilang (18 tahun), berpura-pura membeli jus mangga ke tempat korban. Parahnya lagi, uang bayaran jus seharga Rp10.000 ditinggal, akan tetapi handphone milik penjual jus malah dibawa lari. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Profesor Doktor Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (11/1) pukul 14.00 WIB. Meski sempat berhasil membawa kabur handphone, namun aksi pelaku yang terbilang nekad itu diketahui korban bernama Dewi Purnama (31 tahun) yang langsung bersorak maling. Sorakan korban terdengar oleh warga lain hingga pelaku dikejar dan berhasil ditangkap. Massa yang geram, langsung menghajar pelaku hingga nyaris babak belur. Mujur nyawa pelaku dapat ditolong setelah pihak kepolisian datang ke tempat kejadian peristiwa (TKP) dan mengamankannya. Pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Padang. Dihadapan penyidik, pelaku mengaku khilaf melakukan pencurian karena kecanduan ngelem. Bahkan sebelum melakukan aksinya, pelaku telah menghirup lem hingga menghabiskan dua botol. “Saya baru dua Minggu ini di Padang dan sebelumnya tinggal di Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan. Di Padang ini saya sebelumnya jual sate pak tapi udah berhenti dan rencana mau pulang kampung,” kata Gilang di hadapan penyidik. Selain itu, tambah pengakuan Gilang, rencananya hasil penjualan handphone tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya pulang kampung dan membeli lem kembali. Bahkan, saat pelaku membeli jus juga meminta sebuah plastik kepada pemilik jus yang digunakan untuk membungkus lem. “Baru pertama sekali ini saya lakukan pak, memang saya kecanduan ngelem. Karena melihat handphone korban lagi di cas, ada kesempatan, makanya saya ambil,” tambahnya. Sementara suami korban, David (36 tahun) mengaku sangat kesal dengan ulah pelaku yang sangat berani mengambil handphone milik istrinya. Kekesalannya, disebabkan karena handphone Samsung Galaxy A7 yang dicuri belum lunas. “Handphone ini kredit dia malah seenaknya mengambilnya, bahkan parahnya lagi jus dibayar Rp 10.000 handphone malah dibawa kabur. Ya saya tidak terima, untung ketahuan dan berhasil diamankan,” cetusnya. Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz, melalui Kasat Reskrim, Kompol Daeng Rahman, membenarkan adanya pelaku pencurian yang diamankan massa tersebut. Saat ini, laporan korban telah diterima dan pelaku telah diproses. “Surat tanda terima laporan (STTL) dengan nomor 86/K/I/2018 SPKT Unit III telah kita terima. Sedang pelaku telah kita menekam di sel tahanan Mapolresta guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Jika terbukti pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP ancaman lima tahun,” tegasnya. (h/mg-hkl)

www.harianhaluan.com

SEGERA DIBENAHI — Seorang pengendara melewati sejumlah toko di Pasar Ulak Karang, Kamis (11/1) .Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perdagangan akan melakukan pembenahan pasar tersebut dalam waktu dekat ini. IRHAM

MARAK KAMPANYE HITAM

Awasi Medsos Selama Pilkada PADANG, HALUAN — Poses Pilkada 2018 baru memasuki tahap pendaftaran, tapi aktivitas kampanye hitam melalui dunia maya sudah mulai meningkat. “Walaupun belum masuk tahapan (Pilkada) tapi sudah mulai (kampanye hitam), sudah banyak. Baik itu secara langsung atau tidak langsung,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang Faisal Nasir, Kamis (11/1). Intensitas pertumbuhan

aktivitas kampanye hitam, relatif sama di daerah yang akan mengadakan pilkada. “Provinsi yang melakukan pilkada hingga kabupaten/ Kota, sudah jelas ada kampanye hitam, “ jelasnya. Untuk itu, pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan

terhadap konten-konten kampanye hitam t ersebut. Mengingat, kampanye hitam dapat masuk dalam delik aduan atau pidana murni. Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Zaharman memperkirakan, penyebaran berita “hoaks” melalui media sosial akan semakin massif menjelang penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu 2019. Menurutnya, mengantisipasi kemungkinan massifnya berita “hoaks” harus dilakukan

langkah-langkah antisipasi agar kondisi masyarakat tetap kondusif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengimbau, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan lembaga terkait lainnya dapat melakukan sosialisasi anti “hoaks” ke masyarakat, terutama ke kampus-kampus, sekolah-sekolah dan ke kelompok-kelompok masyarakat, seperti diamanahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik (ITE). Ia menjelaskan, dalam UU ITE menyebutkan, berita “hoaks” yang isinya pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. “Khawatir boleh, tapi tidak perlu takut dengan banyaknya berita ‘hoaks’,” katanya. Ia mengingatkan, masyarakat untuk kritis dan cermat dalam menerima informasi-informasi terutama melalui media sosial dengan memfilter berita positif dan negatif serta berita valid dan tidak valid.(h/ade)

ALAT SUDAH DIPASANG

Parkir Meter Permindo Belum Aktif PADANG, HALUAN — Meski tiang parkir meter telah dipasangkan kembali, namun hingga saat ini belum berfungsi. Parkir di sepanjang Jalan Permindo masih saja dipungut oleh petugas parkir. Pantauan Haluan, Kamis (11/1) parkir meter tersebut seperti pajangan saja. Setiap

pengunjung yang parkir di sepanjang Jalan Permindo tetap saja membayar kepada petugas parkir yang setiap beberapa meter di jaga. Kepala Dinas Perhubungan Dedi Henidal menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada umpan balik dari pihak ketiga. PT Mas Arya Tunggal

Abadi (MATA) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan parkir meter seperti tidak sanggup mengemban tugasnya. “Kita khawatir pihak ketiga tersebut tidak sanggup mengelolanya. Namun, s ecara resmi kita sudah melakukan pemanggilan dan hingga saat ini belum ada mereka datang ataupun memberikan isyaratnya,” ujar Henidal. Meski demikian, dishub dalam hal ini tidak melakukan penegasan atas kelalaian pihak ketiga. Padahal, proyek pengelolaan menelan biaya yang lumayan besar dari pihak ketiga. “Mereka memang lumayan rugi karena

ILUSTRASI sebelum siap menjadi pihak ketiga dalam pengelolaan mereka harus investasi kepada pemko. Itu yang sedang kita tunggu apakah mereka mau rugi begitu saja atau punya rencana yang lain,” tambahnya. Ia juga menyebutkan, jika dalam tahun ini tidak ada itikad

 Redaktur: Afrianita

baik dari pihak ketiga maka akan dicairkan jalan keluarnya. Apakah pengelolaan diambil alih pemko atau diserahkan ke pihak ketiga lain yang sanggup. “Kita akan berikan tenggang waktu. Karena, sayang juga jika investasi mereka hilang begitu saja,” pungkasnya. (h/win)

 Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Setahun, 53 Koperasi Tak Aktif PADANG,HALUAN —Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang mencatat ada 53 koperasi yang tidak aktif atau mati di tahun 2017. Dengan jumlah koperasi yang masih aktif tersisa sebanyak 677 unit.

Warga Pagang Minta Pengaspalan Jalan PADANG, HALUAN — Sejumlah tokoh masyarakat mewakili warga Pagang Dalam, Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo menghadap Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di kediaman, kemarin. Kedatangan warga guna menyampaikan kemajuan program pembangunan terkait “Kampung KB” dan “Kotaku” sekaligus menyampaikan terimakasih atas perhatian Pemko untuk wilayah yang dulunya tergolong marginal. Walikota mengapresiasi semangat warga Pagang Dalam untuk membangun lingkungannya. Menurutnya, respon warga yang baik adalah kunci. Semua karena adanya kesadaran untuk kompak meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan. “Respon warga yang baik terhadap pembangunan karena semangat dan kekompakan warga. Ini menjadi kunci dalam keberhasilan,” kata Mahyeldi. Walikota menanggapi rasa terimakasih warga atas pembangunan tersebut. Dia menyebut semua itu sudah merupakan tugas pemerintah. “Memang itu tugas pemerintah, memotivasi, merespon dan melayani untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi. Sebaliknya Walikota Mahyeldi gembira dengan respon masyarakat yang merelakan melepaskan tanah dan tanaman untuk pembangunan drainase dan jalan. “Pemerintah harus merespon dengan cepat. Bila warga sudah kecepatan ‘gigi dua’ pemerintah harus ‘gigi tiga’ sehingga semangat warga semakin tinggi,” ujarnya. Camat Nanggalo, Teddy Antonius yang hadir mendampingi warga mengatakan, berawal dari pembangunan pelebaran jalan dengan dibantu alat berat dari Pemko Padang, warga terus melanjutkan beberapa pembangunan dengan swadaya. Diantaranya pembuatan plat deuiker untuk rumah warga dengan menggalang dana dari donatur dan dikerjakan melalui gotong royong warga. “Pembangunan platdeuiker tersebut sudah hampir rampung seluruhnya,” kata Teddy. Melalui anggaran dari Pemko Padang untuk pembangunan pagar warna-warni di kampung KB juga sedang dikerjakan warga. “Pengerjaan pagar warna-warni dikerjakan warga secara gotong royong,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPC LPM Nanggalo Zurman mengungkapkan, pembangunan drainase melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah selesai. Selanjutnya warga menginginkan secepatnya dilaksanakan pengaspalan jalan karena jalan yang sudah diperlebar masih merupakan jalan tanah. “Warga minta pelaksanaan pengaspalan karena kondisi jalan masih tanah,” kata Zurman. (h/rel)

“Jumlah koperasi kita itu ada 730 unit, yang mati sekitar 53 koperasi,”ucap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Yunisman saat jumpa pers di Media Center Balaikota Padang, kemarin. Dikatakan Yunisman, 53 koperasi yang mati itu karena disebabkan berbagai persoalan. Seperti, pengurus yang sudah tidak menjalankan tugasnya, pengawas yang tidak mengontrol lagi, serta anggota koperasi banyak pindah. “Kalau untuk yang tak aktif ini, ketika ditemui di lapangan, tidakk diketahui keberadaan koperasi tersebut. Selain itu, ada terjadi pembubaran karena tidak ada dukungan anggota kepada koperasi,”jelasnya, Kamis kepada Haluan (11/1). Menurutnya, Dinas Koperasi dan UKM terus mengupayakan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat berkoperasi. Selain itu, juga menfasilitasi terkait cara berkoperasi. “Kami bekali masyarakat dan imbau untuk memahami bagaimana berkoperasi yang baik. Saat ini program kami meningkatkan kesaMENJAGA PERLINTASAN — Seorang anak tampak berdiri di tengah-tengah rel kereta api banjir kanal Parak Kopi. Anak tersebut berdiri agar pengendara mengetahui kalau ada kereta api yang mau melintas, sambil mengais rezeki yang diberi oleh pengendara yang lewat. IRHAM

MULAI 1-9 FEBRUARI

Padang Siap Jadi Tuan Rumah HPN PADANG,HALUAN—Pemerintah Kota Padang mengaku sudah siap menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN), pada bulan Februari nanti. Meskipun, untuk segala urusan persiapan dan penyelenggaraan HPN diurus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat. “Hanya t inggal beberapa minggu lagi, akan digelar di Kota Padang HPN dari tanggal 1 hingga 9 Februari,”ucap Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, kepada Haluan, Kamis (11/1). Dikatakan Mahyeldi, pihak Pemko Padang sifatnya hanya

membantu Pemprov. Meskipun demikian, ia bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tetap melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov. Hadir dalam rapat-rapat pembahasan terkait pelaksanaan HPN, yang biasanya pihak Pemko dikoordinir dibawah asisten III. “Pada prinsipnya kita mesti memberikan dukungan untuk kelancaran HPN ini. Untuk itu, Pemko Padang sudah siap menjadi tuan rumah dalam perhelatan nasional ini,”jelas Mahyeldi. Wako berharap agar Pemprov bisa mematangkan seluruh agen-

da dan kegiatan yang dilakukan pada HPN. Sebab, akan banyak tamu penting yang hadir, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk datang. Jika persiapan tidak segera dimatangkan, waktu yang tersisa pun sudah tidak banyak, dikhawatirkan ti dak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. “Harus segera jelas apa-apa saja yang akan dilakukan pada HPN itu. Begitu juga dengan keamanan dan kenyamanan peserta HPN harus pula diperhatikan. Sebab nama Kota Padang sebagai tuan rumah dipertaruhkan,”sebutnya. (h/mg-mel)

Kelurahan UKS Dibantu 6 Betor

ANGGOTA DPRD Kota Padang Yulisman memberikan sambutan pada acara penyerahan becak motor secara simbolis di aula Kantor Lurak Kelurahan Ulak Karang Selatan Kamis (11/1). RASIHAN ANWAR

PADANG, HALUAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Yulisman SH salurkan enam unit becak motor

www.harianhaluan.com

untuk membantu kebersihan di Kelurahan Ulak Karang Selatan. Penyerahan becak motor tersebut dihadiri seluruh RT,

RW dan pemuka masyarakat se-Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kamis (11/1). Yulisman mengatakan bahwa, becak motor tersebut berjumlah 10 unit, pihaknya mengatakan, enam diantara sepuluh tersebut untuk kelurahan Ulak Karang Selatan. “Kita menyalurkan 10 unit becak motor, enam diantaranya untuk Ulak Karang Selatan, tidak hanya Kelurahan Ulak Karang Selatan saja yang kita bantu, kelurahan Alai Parak Kopi dan Nanggalo juga kita bantu,” ujar Yulisman saat memberikan sambutan di depan seluruh RT RW. Selain itu, Yulisman juga mengatakan bahwa becak motor tersebut adalah hasil

pokok pikiran dari anggota DPR RI yang ditompangkan kepadanya. “Becak motor ini hasil dari pokir bapak Ir. H. Mulyadi selaku DPR RI yang di tompangkan kepada kami, oleh sebab itu kami salurkan enam unit kepada UKS,” jelasnya. Yulisman berharap, semoga becak motor tersebut dapat di manfaatkan oleh masyarakat. “Semoga becak motor ini dapat dimanfaatkan demi keperluan segala hal yang bersangkut paut dengan masyarakat khususnya dengan kebersihan,” harapnya. tidak hanya itu, Lurah Ulak Karang Selatan, Irnovriadi mengatakan dalam

sambutannya pada acara penyerahan secara simbolis, bahwa pihaknya berterimakasih kepada Anggota DPRD Kota Padang tersebut. “Saya selaku Lurah UKS mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Yulisman SH yang selalu memberikan bantuan kepada kelurahan UKS,” ujar Irnovriadi saat memberikan sambutan. selain itu, Irnovriadi juga berharap bahwa masyarakat bisa menimmati manfaat dari becak motor tersebut. “Semoga RT, RW dan masyarakat menerima manfaat dari becak motor ini dan bisa merawatnya agar selalu bisa di manfaatkan,” harap Irnovriadi.(h/mg-ras)

daran masyarakat dalam berkoperasi,” ucapnya. Selain banyaknya koperasi yang tidak aktif. Yunisman juga menyayangkan tidak semua koperasi ikut Rapat Akhir Tahun (RAT). Hanya 346 koperasi yang ikut, sisanya 331 koperasi yang tidak ikut RAT. “Masih banyak yang tidak k ikut RAT padahal sudah di sosialisasikan terkait pentingnya laporan RAT bagi setiap pengurus koperasi,”katanya. Sambung Yunisman, koperasi yang tidak mengikuti RAT, m aka diberi surat peringatan tertulis. Kalau tidak juga ikut RAT, dua tahun berturut-turut langsung diberikan surat pemberitahuaan pembubaran. Ia jelaskan, terkait Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terdiri dari dua bentuk program, yakni program pemerintah dan non pemerintah. Untuk program pemerintah disediakan dana Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp300 juta per KJKS. “Tentunya KMK ini berlaku hanya untuk yang program pemerintah saja, untuk non pemerintah biasanya tumbuh sendiri,” ujarnya. (h/mg-mel)

Camat Padang Utara Tertibkan Rumah Kos PADANG, HALUAN — Camat Padang Utara Editiawarman didampingi Sekcamnya Nasdwiyelli memaparkan informasi seputar program, layanan dan inovasi yang telah dilakukan di Kecamatan Padang Utara sejauh ini. Editiawarman menjelaskan, Kecamatan Padang Utara termasuk kecamatan yang berada di pusat perkotaan, memiliki 7 kelurahan dengan jumlah 272 RT dan 70 RW. Sementara untuk jumlah penduduk lebih kurang 70 ribu jiwa yang terdaftar di kartu keluarga (KK) online, belum lagi penduduk musiman yang juga cukup banyak umumnya berdomisili di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah. “Mungkin untuk visi dan misi setiap kecamatan itu mungkin sama atau mirip-mirip satu sama lainnya. Namun fokusnya tetap kepada pelayanan masyarakat,” sebutnya. Dari visi dan misi tersebut kata Edi, terdapat kegiatan yang hampir sama di setiap kecamatan. Diantaranya mulai pembangunan infrastruktur, manunggal dan fasilitas lingkungan (fasling) yang berbasis partisipatif dengan dukungan dana stimulan dari pemerintah. “Namun yang menggembirakan bagi kita di Padang Utara adalah, dari dana yang disediakan oleh pemerintah seperti manunggal dan fasling bisa dilipatgandakan hasilnya. Dan ini berkat kerjasama dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat,” cetusnya mengapresiasi. Terkait beberapa inovasi yang dilakukan di Keca-

 Redaktur: Afrianita

matan Padang Utara, Edi menyebutkan, diantaranya seperti mulai akhir 2016 lalu t elah melaksanakan mekanisme pengaduan langsung dari masyarakat. “Jadi, kami membuka diri terkait apa saja bentuk pengaduan dan laporan masyarakat akan diterima selagi di bawah koridor atau kewenangan lurah dan camat. Dengan hari itu langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah, sudah masuk beberapa pengaduan apakah berkaitan pelayanan dan hal lainnya. Baik melalui SMS, telfon langsung ataupun di media sosial,” ungkapnya. Selain itu tambahnya lagi, pihaknya juga bekerjasama dengan elemen terkait demi senantiasa menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Termasuk penertiban rumah kos agar tidak menyalahi aturan, mengatasi kemacetan dan hal-hal yang tak diinginkan lainnya. Lebih dari itu, inovasi lainnya juga dilakukan di tiap-tiap kelurahan. Misalnya, di Kelurahan Ulak Karang Selatan yang tengah menggagas pembuatan Kampung Nelayan dan Warnawarni. Kemudian dari 7 kelurahan terdapat 3 kelurahan yang sudah punya model pelayanan menyerupai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). “Ini telah dimulai oleh Kelurahan Lolong Belanti, diikuti Ulak Karang Selatan dan terlebih Gunung Pangilun yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan atau disebut PATUH menyerupai PATEN. (h/ita)

 Layouter: Syamsul Hidayat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H Harian Umum

JURNALISME WARGA

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

KECAMATAN LIMA KAUM

Fokus Lanjutkan Kampung Religi TANAH DATAR, HALUAN—Memasuki tahun 2018 Masehi, pemerintahan Kecamatan Lima Kaum, langsung tancap gas dalam menjalankan program-program unggulannya. Salah satu programnya adalah Kamoung Religi yang sudah berjalan dalam beberapa bulan ini. Tidak mau dikatakan programnya jalan ditempat,

dinasi dengan tokoh-tokoh yang Berkopeten dalam bidangnya, Kamis lalu di kantor Camat Lima Kaum. Dalam rapat koordinasi ini, Afrizal bersama Ketua KUA Kecamatan Lima Kaum, membahas trobosan dan kegiatan yamg akan dilakAfrizal Camat Lima Kaum sanakan pada tahun 2018 mengadakan rapat Koor- ini, guna mengisi program

kampung religi tersebut. “Pertemuan kali ini merupakan rapat awal dalam membahas perkampungan religi kedepannya,” ujar Afrizal. Selain itu, rapat awal ini tidak hanya membahas tentang perkampungan religi saja, namum juga membahas mengenai kegiatan-kegiatan

KAMPUNG RELIGI — Teks Foto Camat Lima Kaum, bersama Kepala KUA Lima Kaum, mengadakan rapat awal mengenai Kampung Religi, Kamis lalu. KHAIRUl

keagamaan yang lainya. Ia juga menyampaikan impian dan cita-citanya selaku Camat Lima Kaum, yang ingin menciptakan masyarakat religi dengan menjadikan kampung religi, bahkan nantinya juga tercipta wisata religi. “Saya pribadi sangat memimpikan masyarakat Lima Kaum bisa kembali kepada ajara Adat dan Agamanya dalam hal ini Budaya Minangkabu, dan Islam,” tambah Afrizal. Afrizal juga mengatakan impian ini tidak akan bisa terlaksa tanpa bantuan semua unsur dan semua golongan masyarakat Lima Kaum. “Itu alasannya saya mengadakan rapat awal ini, guna merancang nantinya apa-apa saja program yang akan dikerjakan tahun ini. Nantinya akan a da rapar bersama seluruh Wali Nagari yang ada di Kecamatan Lima Kaum guna membahas bersama,” tambahnya lagi. Tidak hanya itu, Afrizal juga menambahkan raoat bersama yang akan digelar pada tanggal 10 nanti juga membahas bagaimana persiapan khafilah Kecamatan dalam menghadapi MTQ di tahun ini. “Selain membahas kamoung religi, kami juga akan membahas bagaimana kesiapan Khafilah kami dalam mengahadapi

Modernitas Mulai Gerus Adat Minangkabau Laporan : ARIE ALFIKRI

meliputi Cupak Tiruan dan Cupak huruf arab,” ujarnya. Piawai. Kemajuan ilmu teknologi Datuak Manti menjelaskan PAYAKUMBUH, HALUAN — Modernitas dinilai mulai menggerus bahkan bagian dari cupak piawai pemahaman tentang bahasa meruadat Minangkabau. Nilai-nilai ideal pada adat dan budaya sehingga kehidupan modern tidak pakan kunci untuk memperjelas Minangkabau menjadi tantangan tersendiri untuk diterapkan pada bertentangan dengan kehidupan keadaan yang sebenarnya. Ditamzaman now yang terus berubah. Adat Minangkabau yang masa lalu Minangkabau di masa lalu. bah berpikir sebagai pelita hati tumbuh pada era agraris, menghadapi benturan terhadap realitas Selanjutnya pembicara ketiga, dengan landasan pengetahuan yang terus berkembang pada era urban. Seperti apa relevansi nilai- Koordinator Forum Peduli Luak yang disandarkan kepada alam agar nilai ideal Minangkabau terhadap tantangan zaman? Limopuluah Yudilfan Habib Da- menjadi orang yang alim dalam tuak Manti mengatakan kekaburan memahami Minangkabau. Pembicara yang terakhir, Heru Ketika modernitas muncul, itu sendiri. Padahal surau adalah Minangkabau dimulai dari aspek adat Minangkabau lembaga pendidikan terbaik di bahasa karena melalui bahasa Joni Putra, penyair yang belajar di termasuk b udi pekerti dunia saat itu dan hal itu terbukti sebuah bangsa dihancurkan. Apa- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, yang ada di dalamnya, menjadi ketika Minangkabau menjadi lagi bahasa itu menunjukkan bang- Universitas Indonesia in I terimbas,” ujar Irmansyah sebagai pusat kaderisasi ulama terdahulu. sa. Pengaburan adat lewat bahasa membedah kekaburan Minangpemateri pertama dalam diskusi Selain itu, Yulfian Azrial me- misalnya kata Minangkabau ber- kabau dari segi lirik yang dipakai yang digelar Komunitas Tanahrawa nekankan agar mengetahui dan asal dari dongeng menang adu oleh lagu-lagu minang saat ini. Heru menilai pemakaian bahasa pada dengan tema “Minangkabau, Mi- mempelajari Minangkabau dari kerbau yang dianggap ada. Jika Sultan Pagaruyung, Mu- lirik lagu-lagu minang saat ini tidak nangkabau” di Kafe Sarikayo, sumber-sumber asli. Karena banyak Payakumbuh, Kamis malam lalu. juga literatur tentang adat minang hammmad Taufik mengatakan kata lagi metaforis sesuai adat minang Menurut Irmansyah yang juga saat ini kurang valid dan tidak Minangkabau berasal dari kata namun sudah terlalu dangkal. bahasa arab “Mukminan Kanabau Di sisi lain, Heru menilai pembiseorang seniman itu, budaya Mi- sesuai dengan yang seharusnya. nangkabau secara ideal sejalan “Minangkabau harus dilihat Iya” yang lama-lama berubah men- caraan tentang Minangkabau medengan misi rasul untuk mem- dari kaca mata Minangkabau itu jadi Minangkabau, maka Datuak mang merupakan pembicaraan yang perbaiki akhlak manusia. Namun sendiri. Kalau dilihat dari kaca Manti mengatakan Minangkabau rumit. Di satu sisi pemaknaan terhamodernitas menggerus hal itu mata yang lain, maka tidak akan berasal dari kata “Minal Ka’bah” dap bahasa minang yang memang “liar dan bersayap” ditambah menjadi sehingga terjadi kekaburan dalam sampai kepada makna yang dikan- yang berarti dari ka’bah. “Jadi keliru Minangkabau erat pembenaran bagi banyak “tukang bahasa maupun kiasan dalam dung. Oleh karena itu penting penerapan nilai-nilai Minang- mengetahui Minangkabau dari kaitannya dengan bahasa sans- kaba”. Di sisi lain belum adanya kabau. Ditambah keberadaan me- sumber-sumber asli. Sejak 2001, kerta. Ia malah dekat dengan “Tampek Pacik Basamo” ataupun dia sosial yang menihilkan jarak saya berjalan ke nagari-nagari baru bahasa arab. Minangkabau baru referensi yang disepakati bersama berbahasa antara mamak dan ke- dipahami bahwa tidak semua lite- mengenal hutuf latin pada tahun tentang sejarah dan adat Minangmenakan. Bahkan saat ini niniak ratur tentang Minangkabau sesuai 1920. Sebelumnya memakai ba- kabau sehingga setiap “tukang kaba” mamak sudah banyak dinilai hanya dengan yang sebenarnya,” katanya. hasa yang ditulis dari kanan ke kiri. bebas mengatakan Minangkabau dari segi materi alias uang saja. Yulfian memberi contoh sela- Bahkan ranji saat itu ditulis dengan sesuai dengan versinya sendiri. Sementara itu, pemateri kedua, ma ini dikenal Koto Piliang dan Yulfian Azrial sebagai pakar yang Bodi Chaniago sebagai suku yang banyak menulis buku tentang adat paling tua di Minangkabau. PadaMinangkabau, tidak memungkiri hal tidak, ia malah adalah suku fenomena sekarang ini bahwa yang paling muda di Minangpenerapan adat Minangkabau kabau. Koto Piliang dan Bodi menjadi kabur sehingga dipleset- Chaniago awalnya bukan suku, kan menjadi Minangkabua. Ia tapi merupakan keselarasan ataumelihat masalah tersebut terjadi pun sistem kemasyarakatan. Sekarena cara pandang yang salah belum sistem kemasyarakatan ini dalam melihat Minangkabau. ada, sudah ada sebelumnya sukuKekaburan cara pandang ter- suku maupun kaum-kaum. sebut salah satunya disebabkan Di sisi lain, terkait dengan karena faktor penjajahan. Orang pengaruh modern itas, Yulfian minang tercuci otaknya karena mengatakan adat Minangkabau sistem pendidikan sekuler yang sangat akomodatif dengan moderdibuat penjajah Belanda dan ber- nitas. Dalam adat Minangkabau PAKAR Adat Minangkabau Yulfian Azrial sebagai pembicara dalam langsung sampai hari ini sehingga dikenal adanya Cupak Babuhua diskusi yang digelar Komunitas Tanahrawa dengan tema “Minangkabau, membuat “kabua” Minangkabau Mati dan Cupak Buatan yang Minangkabua” di Kafe Sarikayo, Payakumbuh, Kamis lalu.

“

MTQ tahun ini,” tambahnya lagi. Hal senada juga diutarakan Kepala KUA Kecamatan Lima Kaum, Syafrizal yang m engatakan bahwa kegiatan keagamaan sangat perlu di utamakan dalam kindisi apapun. Pasalnya, agama merupakan togak dalam pembentukan karakter suatu masyarakat. Selain agama adat juga merupak tiang berdirinya karakter di Tanah Minangkabau ini. “Saya sangat mendukung semua program ke agama Sementara itu, Kapolsek Lima Kaum IPTU Fetrizal mengatakan, bahwa kali ini dirinya banyak terlibat langsung dalam program-program kemasyarakatan. Hal ini membuatnya sangat senang dengan bisa menambah pengalaman dalam mengabdi kemasyarakat, sebagaimana yang sudah tertera dalam tugas seorang polisi, sebagai pelindung, pelayan masyarakat. “Saya sangat senang bisa terlibat langsung dalam kegiatan kemsyarakatan,” ujarnya. Ditambahkannya lagi, dengan selalu diikut sertakan oleh pihak kecamatan dalam semua kegiatannya, juga bisa memudahkan pekerjaanya sebagai petugas kepolisian yang kini diembanya. “Dengan lebih dekat bersama masyarakat, ini sa-

ngat mempermudah pekerjaan saya. Contohnya sosialisasi bahaya narkoba, dan kenalakan remaja lainnya,” tambahnya. Senada yang disebutkan Danramil Kapten Inf.Imam, kegiatan keagamaan apabila digalakan tentu akan menekan angka kejahatan dan dalam hal ini dirinya selaku salah satu Forkopinca di Lima Kaum sangat mendukung program yang dijalankan dan diprakarsai oleh Camat Lima Kaum. Menurutnya, gebrakan dan terobosan yang dilakukan oleh jajaran Kecamatan Lima kaum telah hampir sepenuhnya diaplikasi dengan baik oleh walinagari dan masyarakatnya seperti pencanangan kampung religi di Jorong Koto Gadih yang hingga saat ini berjalan dengan baik. “Selain itu kebangkitan dan kebersamaan masyarakat mulai hidup dan ini dibuktikan dengan ratusan warga turut serta bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, kemudian imbas dari kunjungan Forkopinca ke sekolah-sekolah dalam menggalakan tadarus di sekolahsekolah berjalan dengan efektif, hal ini menjadi tolak ukur dari peluncuran program religisu di Lima Kaum mulai menampakan hasil,” Sebutnya. (h/rul)

HAFIZ MINIMAL 25 SURAH PENDEK

ASN Tanah Datar Dihadiahi Umrah TANAH DATAR, HALUAN — Pemerintah Tanah Datar, akan memberikan hadiah umrah kepada Aparatul Sipil Negara (ASN) yang telah hafal Al, quran Setengah Juz, dan minimal 25 surat pendek. Kebijakan tersebut, di dukung dengan bekerja sama PT. Rizkia Amanah dari Kota Bukittinggi, Kamis (11/1). Dari data yang diterima Haluan, Kabupaten Tanah Datar, sebelumnya sudah mengirim sebanyak 25 orang Hafiz, ke Tanah Suci Mekah, dalam rangka hadiah umrah. Tidak hanya itu, untuk memotifasi, anak-anak dan generasi muda di Tanah Datar, pemerintah daerah menyediakan program-program seperti magrib mengaji dan shubuh berjamaah. Kepada Haluan Sekretaris Daerah Tanah Datar, melalui Kabag Kesra Afrizon, jelaskan kegiatan ini juga dalam rangka mendukung program pemerintah daerah, menjadikan Kabupaten Tanah Datar kabupaten tahfiz dan menciptakan masyarakat yang gemar membaca Al qur’an. Sebelumnya pemerintah daerah juga telah memberangkatkan para pelajar yang sudah hafidz hingga 25 juz melalui kerjasama perantau dan salah satu biro perjalanan umrah dan haji dari Kota Batusangkar. "Hal ini kabar gembira bagi ASN dilingkungan Pemkab. Tanah Datar, pasalnya pemerintah daerah bekerja sama dengan PT. Rizkia Amanah dari Kota Bukittinggi akan berikan hadiah

Umrah gratis untuk satu orang bagi ASN di Luhak Nan Tuo tersebut, namun ada syaratnya. Bagi ASN yang inginkan hadiah umrah itu harus hafal Al qur’an minimal hafal 25 surah pendek atau 0,5 juz," Ujarnya. Afrizon juga mengatakan, pada tahun ini, pemerintah daerah memberikan kesempatan pada ASN yang berkeinginan melaksanakan ibadah umroh, namun harus hafal dulu Al qur’an minimal 25 surah pendek. Pendaftaran saat ini sudah dibuka dan berlangsung hingga 12 Februari mendatang dan proses seleksi nanti pada tanggal 15 Maret pukul 09.00 WIB di Gedung Islamic Center Pagaruyung yang akan dilaksanakan oleh Lajnah Tahfizul Qur’an Tanah Datar, untuk peserta seleksi tidak dibatasi. Bagi ANS yang ingin melaksanakan ibadah umroh namun belum ada rezeki ini kesempatan baik untuk beribadah ke tanah suci. Afrizon mengajak kepada ANS untuk ikuti seleksi calon peserta umroh gratis ini. Beribadah ke Tanah Suci Mekkah impian setiap umat muslim dibelahan dunia, tak terkecuali Ibadah Haji dan Umrah. Haji dan umrah merupakan suatu kegiatan rohani yang di dalamnya terdapat pengorbanan, ungkapan rasa syukur, berbuat kebajikan dengan kerelaan hati, melaksanakan perintah Allah, serta mewujudkan pertemuan besar dengan umat Islam lainnya di seluruh dunia. (h/mg-rul)

Kanduang tidak saja sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pendidik anak dan juga penopang kehidupan rumah tangga dengan segala profesi yang ada. Oleh karena itu ungkap Irwandi, peran perempuan di Minangkabau sangat perlu diapresiasi. Karena mayoritas penggerak ekonomi adalah kaum perempuan, dan peran perempuan di Minangkabau juga sudah mendapat tempat dilingkungan pemerintahan. Disam-

ping itu juga banyak perempuan minang yang bergerak dibidang sektor sosial dan juga ekonomi. “Kita juga merasa bangga karena saat ini anak kemenakan kita yang perempuan sudah berbaju muslim dan berjilbab. Disamping itu seluruh kaum wanita dan pengusaha wanita kita juga sudah berbaju muslim. Dengan demikian anak kemenakan kita sudah mulai menjaga adat, tradisi dan agama yang dianutnya. (h/tot)

IKAPRI GELAR SEMINAR NASIONAL

Padusi Minang Perempuan Terkuat di Dunia BUKITTINGGI, HALUAN — Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Kartini Profesional Indonesia (Ikapri) yang pertama, Ikapri Bukittinggi menggelar seminar nasional budaya, dengan tema Padusi Minangkabau di Mata Dunia, Rabu (10/1). Seminar nasional yang dilaksanakan di Gedung Tri Arga Bukittinggi, di buka oleh Wakil Walikota Bukittinggi H Irwandi. Dalam seminar menghadirkan pemateri Prof. Eje Kim, PhD www.harianhaluan.com

dari Seoul University Korea, Ketua Bundo Kanduang Propinsi Sumbar Hj. Puti Reno Raudhah Thaib, dan Ketua Ikatan Wanita Kurai Bukittinggi Zulzetri. Ketua Ikapri DPC Kota Bukittinggi Emalinda Chaidir mengatakan, s eminar yang dilaksanakan sengaja mengangkat tema Padusi Minangkabau Dimata Dunia, dengan tujuan sebagai bakti kepada anak nagari sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas peran

dan posisi padusi minang. Seminar yang dilaksanakan kata Emalinda, berangkat dari penelitian yang dilakukan Prof. Eje Kim, bahwa padusi Minangkabau merupakan perempuan terkuat di Dunia, bahkan lebih kuat dibandingkan perempuan Inggris. Oleh karena itu Ikapri ingin mempertemukan hasil penelitian tersebut dengan budaya asli Minangkabau sebagai pusako anak nagari guna memperkokoh budaya. “Puncak peringatan HUT

Ikapri akan dilaksanakan pada April mendatang. Menjelang kegiatan puncak sejumlah kegiatan akan digelar oleh Ikapri, seperti lomba mewarnai tingkat PAUD pada Februari, Jalan santai dan senam tobelo pada Maret. Seminar yang dilaksanakan hari ini merupakan seminar kedua yang dilakukan Ikapri,” ujarnya. Melalui seminar yang dilaksakan ulasnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan memberikan perubahan

bagi semua. Sehingga kedepan padusi minang lebih profesional dalam berbagai hal dan tidak melanggar aturan adat dan tradisi. Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi yang turut hadir dalam seminar tersebut, meyampaikan apresiasi kepada Ikapri yang telah menggelar seminar nasional dengan tema Padusi Minangkabau Dimaata Dunia. Menurutnya, semua tahu persis bahwa di Minangkabau peran seorang Bundo

 Redaktur: Atviarni

 Layouter Rahmi

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA KOTA PAYAKUMBUH

Ingin Punya Program Sanitasi PAYAKUMBUH, HALUAN — Kota Payakumbuh tahun 2018 diharapkan memperoleh dana pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi yang meliputi berbagai aspek seperti, sub bidang air limbah, sub bidang persampahan dan sub bidang drainase. Ketua Apeksi Walyah I Sumatera Josrizal Zain, sudah berkunjung ke Dinas PU/PR kota ini. Mantan Walikota Payakumbuh dua priode ini di-

sambut Kepala Dinas PU/PR Payakumbuh, Muslim di-

dampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jhon Kenedi di ruang kerjanya. Setelah berbincang bincang sekitar satu jam dengan pimpinan OPD itu, kemudian Muslim dan Jhon Kenedi, ikut mendampingi Josrizal Zain ke lapangan, Kamis (11/ 1). Diperkirakan masih banyak penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang

layak di Sumbar utamanya Kota Payakumbuh. Karena itu diperlukan upaya khusus dari seluruh stakeholder pembangunan sanitasi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk mengejar ketertinggalan di bidang sanitasi. Kadis Lingkungan Hidup, Jhon Kenedi sebelum kelapangan Kamis kemarin menuturkan, Pemko Paya-

kumbuh terus berkomitmen dalam pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi, baik dikelurahan, kecamatan maupun di pasar pasar yang ada. Babarapa tahun lalu berbagai program sanitasi sudah dilakukan di kota ini. Dikatakan, walikota sebelumnya josrizal Zain menyebut, program Payakumbuh dibidang pengelolaan sanitasi dilakukan secara

panjang lebar. Mulai dari cakupan pelayanan air minum, sarana dan prasarana air limbah, sarana dan prasarana persampahan sampai pada program-program strategis di bidang sanitasi. Tahun ini atau selambatnya tahun anggaran 2019 program sanitasi kembali diperoleh Kota Payakumbuh. Namun sebelumnya Pemko Payakumbuh, tentu

berusaha untuk membuat profosal terlebih dahulu untuk disampaikan ke pemerintah pusat. “Mudah mudahan Kota Payakumbuh memperoleh lagi program sanitasi sepert i yang dilaksanakan semasa pemerintahan Josrizal Zain. Sehingga sanitansi Payakumbuh terus membaik,” ulas Jhon Kenedi. (h/zkf)

Politeknik Bakal Pilih Direktur Baru TANJUNG PATI, HALUAN — Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, di Tanjung Pati, Kecamatan Harau, segera memilih Direktur yang baru. Karena masa jabatan Direktur yang sekarang dijabat Gusmalini, bakal berakhir Februari mendatang. Ia sudah dipastikan tidak dapat dipilih lagi karena faktor usia. Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Partanian Negeri Payakumbuh, Roni Afrizal dalam percakapan dengan Haluan di kampus Politeknik setempat, Kamis (11/1) menuturkan, proses kegiatan tersebut, sudah berlangsung sejak pertengahan Nopember 2017 lalu. Balon direktur sebelumnya akan disurati panitia guna mempersiapkan diri untuk mendaftar. Dikatakan Roni, sebanyak 20 orang dari internal kampus diberi keempatan untuk mengikuti pemilihan direktur, karena dinilai sudah memenuhi syarat dan pantas menjadi Direktur Politeknik yang baru. Selain itu para pegawai eselon II di jajaran Pemk dan Pemkab juga diberi kesempatan untuk ikut mnjadi balon direktur. Mereka berpotensi untuk mengikuti pemilihan termasuk calon perempuan satu orang, tutur Roni, minimal pendaftar sesuai syarat pemilihan direktur sebanyak 4 orang. Sedangkan pengumuman dan sosialisasi pemilihan bakal calon direktur sudah berlangsung sejak 27 Nopember 2017 hingga 14 Januari 2018 Menurut Roni, proses pemilihan Direktur Politeknik tersebut, diilanjutkan dengan pendaftaran calon dan administratif pengisian formulir berlangsung 15 hingga 22 Januari 2018. “Jika para pendaftar belum memenuhi syara, maka kita akan memperpanjang pendaftaran mulai 23 hingga 31 Januari 2018, jadi masih ada waktu tambahan pendaftaran selama seminggu,” jelasnya. Kemudian penetapan nama nama balon direktur hasil penjaringan 1 Februari menjadi calon, dilanjutkan dengan pengumuman hasil penetapan penjaringan balon 2 Februari. Sedangkan pengantaran berkas balon ke kemetrian berlangsung 5 Februari, dilanjutkan dengan rapat senat terbuka penyampaian visi dan misi calon direktur serta program kerja 7 Februari 2018. Lebih jauh diinfformasikannya, rapat senat terutup penilaian dan penetapan 3 calon direktur dan penetapan hasil penjaringan oleh senat 7 Februari di gedung serbaguna Politeknik setempat. Kemudian pengantaran/pengiriman berkas 3 calon direktur ke kementriani 8 Februari. Kemudian pemilihan direkur dari 3 nama dalam rapat senat tertutup bersama mentri dan penetapan hasil pemilihan calon direktur terpilih 7 Maret 2018. Sementara itu, Direktur Politeknik Pertanian Patakumbuh, Gusmalini yang hendak dihubungi Haluan , belum berhasil ditemui, karena sedang melangsungkan rapat di ruang rapat direktur. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

LEPAS JEMAAH — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi foto bersama usai melepas puluhan anggota tarekat Limapuluh Kota ke Jateng, Kamsi (11/1). ZUL

Jemaah Tarekat Limapuluh Kota ke Jateng LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Jemaah peserta Muktamar ke XII Tarekat Kabupaten Limapuluh Kota, bakal menuju Pekalongan, Jawa Tengah, guna mengikuti Muktamar ke XII. Mereka berjumlah 42 orang dilepas Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota di Labuah Basilang Payakumbuh, Kamis (11/1). Ketua rombongan, H Riswandi, Dt Siri Marajo, me-

ngatakan, rencana di Pekalongan akan mengikuti Muktamar dari 50 negara. “Mudahmudahan perjalanan ini membawa berkah bagi kita semua. Keberangkatan Muktamar Limapuluh Kota selama 10 hari, dengan tujuan bertukar pengalaman sesama syekh demi pendalaman pembinaan rohani. “Dikatakan Riswandi, Tarekat adalah belajar melakukan pembenahan jiwa, sehingga hati kita benar-benar bersih.

Untuk itu, kita mohon doa semoga selamat pulang pergi melakukan muktamar ini, “sebutnya. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten Limapuluh Kota khususnya Bupati Irfendi Arbi yang senantiasa telah peduli dengan ulama-ulama selama ini. “Semoga perhatian beliau (Irfendi Arbi,red) ini menjadi amal saleh dan beroleh pahala disisiNya,” tutur Riswandi lagi.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi sebelum melepas rombongan Tarekat ke Jateng menyatakan, Muhktamar Tarekat XII, senantiasa selalu menyebarkan ilmu agama di kabupaten itu. “Lagipula ulama adalah pemersatu bagi umat, banyak ilmu yang diberikan kepada umat dalam menjalankan kehidupan ini, saya sangat mendukung kegiatan ini dilaksanakan,” ujarnya. Diharapkan bupati, Muktamar ini bisa menjadi penam-

bahan ilmu dalam menyebarkan syariat Islam ke tengahtengah masyarakat. Semoga apa ilmu yang di dapat di Pekalongan nanti, bisa menyebar di Kabupaten Limapuluh Kota, demi kemajuan kabupaten ini. “Kita berdoa, semoga seluruh peserta Muktamar selamat sampai tujuan. Pada kesempatan itu, Irfendi juga memberikan bantuan kepada peserta Muktamar XII Tarekat sebagai bekal dalam perjalanan menuju Pekalongan,” ujarnya. (h/zkf)

Nagari Akan Memperoleh Dana Hasil Pasar PAYAKUMBUH, HALUAN — Angin segar bagi nagari-nagari yang ada di Kota Payakumbuh. Pasalnya, nagari akan memperoleh pembagian dana hasil pasar Payakumbuh. Walikota setempat Riza Falepi, sudah mensosialisasikan kepada ninik mamak utusan nagari seKota Payakumbuh, Rabu (10/ 1) “Selain sosialisasi tentang pembagian pendapatan pasar, juga meningkatkan tali silaturrahmi antara walikota dengan puluhan ninik mamak di aula balaikota Bukik Sibaluik,” ungkap salah seorang ninik

mamak Koto nan Godang, Dt Patiah Baringek kepada Haluan di Payakumbuh, Kamis (11/1). Menurut dia, semoga pembangian dana pasar ini dapat dijadikan untuk pembangunan nagari dan kemasayarakat. Bila perlu dana tersebut, dijadikan untuk pengembangan usaha UMKM serta memberdayakan usaha kecil yang sudah ada, tak sedikit jumlah usaha yang kekurangan modal usaha di Koto nan Godang. Dikatakan, pasar tersebut merupakan pasar serikat yang dimiliki nagari, dalam perjalanannya setalah menjadi Kota

Payakumbuh, pasar dikelola Pemko dan nagari utamanya Koto nan Ompek dan Koto nan Godang tidak memiliki akses pendapatan pasar. Tapi periode ke dua pemerintahan Riza Falepi, angin segar berembus lagi. “Mudah mudahan pembagian pendapatan pasar kita harapkan benar benar terrealisasi, sehingga setiap nagari akan menikmati dana hasil pasar. Intinya bisa digunakan demi kesejahteraan rakayat di nagari, serta pembangunan nagari,” ulas Dt Patiah Baringek. Pertemuan sosialisasi itu

dihadir wawako Erwin Yunas, para Asisten dan puluhan utusan ninik mamak nagari. Sementara itu, Walikota Riza Falepi didamping para asisiten dan sejumlah kepala OPD, bersilaturahmi dengan Ninik mamak, pengurus KAN Nagari Koto Nan Ampek, bertempat di Balai Adat Tuah Dek Sakato Cilako dek Batupang, Padang Tangah, Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat. Pertemuan Silaturrahmi ini dimoderatori langsung oleh Ketua KAN, A.K. Dt. Asa Dirajo, dalam kesempatan itu, Walikota Riza, menyampaikan

 Redaktur: Heldi Satria

berbagai kegiatan pembangunan di Kota Payakumbuh, yang sedang dan akan dilaksanakan Pemko Payakumbuh ke depannya. “Alhamdulillah, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan Pemko Payakumbuh, berkat dukungan semua pihak, khususnya niniak mamak Koto Nan Ampek, telah berjalan dengan baik d an lancar. “Jika ada persoalan-persoalan di lapangan, dapat kita selesaikan dengan musyawarah untuk mencap ai mufakat,” ujar Riza. (h/zkf)

     Layouter: Rahmi

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Agam Akan Bangun 28 Dam Parit AGAM,HALUAN — Untuk menjaga ketersediaan air bagi petani, Pemkab Agam melalui Dinas Pertanian akan membangun 28 unit dam parit yang tersebar di 16 kecamatan, pembangunanya menggunakan dana alokasi khusus(DAK) tahun 2018. Dam parit tersebut akan mengairi 770 hektare sawah. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Agam Ir. Arief Restu, M.Si, dam parit merupakan teknologi sederhana yang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat menampung air dalam volume besar, dapat mengairi lahan cukup luas, dapat menurunkan kecepatan aliran permukaan dan berfungsi

DAM PARIT — Pembangunan dam parit untuk menjaga ketersediaan air bagi petani

Pengembangan Wisata Air Sangat Menjanjikan AGAM, HALUAN — Wilayah Agam Barat sangat bepotensi dijadikan wilayah wisata air. Sebab sumber air di Tanjung Raya Lubuk Basung Sangat melimpah. Namun potensi yang besar itu belum tergarap secara optimal. Pemda Agam bisa mengadopsi dari daerah yang memiliki objek wisata air maju seperti sawahlunto. Hal tersebut diungkapkannoleh Irfan Amran ketua Komisi IV, Kamis (11/1) di Lubuk Basung. Dikatakannya, ia menilai walaupun pada 2017 target tercapai tetapi ada bebera objek pariwisata belum maksimal dalam pemugutan retribusi. Pada tahun 2018 diharapkan pendapatan daerah dari objek wisata terus meningkat. Salah satu objek wisata yang cukup banyak menarik pengunjungbadalah wisata air. Objek wisata pemandian untuk anak dan remaja sangat menjanjikan bila dikembangkan apalagi untuk daerah linggai Manunjau, Lubuk Basung. Menurutnya, Dinas pariwisata Kabupaten Agam harus mencoba untuk menjaki. Di Linggai dan Lubuk Basung keberadaan air sangat berlimpah. Pihaknya yakin dengan pengembangkan wisata tersebut di Linggai. Asalkan Dinas Pariwisata didrong oleh dewan komitmen. "Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Agam telah melakukan Rapat kerja komisi IV Rabu (10/1) bersama dengan Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga di aula III gedung DPRD Agam setempat. Hadir anggota komisi Noveri Edios, Ar Yutinof dan Fauzi dan kepala dinas Jetson. Mudah mudahan apa yang kita tuju bisa tercapai," Jelasnya. Kepala Dinas Pariwisata Ir. Jetson mengatakan,untuk tahun 2018 target kinerja kepariwisataan dapat tercapai. Untuk tahun 2018 ada beberapa pembagunan objek wisata lanjutan Pembangunan objek wisata, Juta Janjang, Pembangunan objek wisata Lingai dengan dana DAK penyempurnaan pembanguan dermaga. " Dinas Pariwisata mengucapkan terima kasih atas informasi dan masukan masukan dan saran dari Komisi IV DPRD. Mana yang bisa ditindaklanjuti akan dieksekusi, " jelasnya. (h/yat)

buangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Menurut camat, goro ini dilakukan secara berkala untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan serta sebagi olahraga bagi para ASN yang hari-harinya banyak dihabiskan dengan kerja duduk di kantor. Sementara itu Pejabat Wali Nagari Ampek Koto, Junaida mengatakan, sebelumnya aparat kantor wali nagari bersama masyarakat juga melakukan pembersihan jalan dan pasar Palembayan. (h/ks)

kegiatan-kegiatan, terutama di Kopinkra ini yang banyak bordir kerancang. Saya ber harap kedepannya Kopinkra bisa lebih berkembang,” katanya. “Di kopinkra itu tidak hanya simpan pinjam saja, tetapi ada juga menjual bahan-bahan baku yang dibutuhkan anggota dan bahkan ada pengrajin-pengrajin dari luar daerah, seperti dari Kota Sawahlunto yang membutuhkan benang untuk tenun, dan pengrajin dari Kota P ayakumbuh yang membuat tenun dan bordir, serta dari seputaran Kabupaten Agam,” ujarnya. “Di Kota Bukittinggi banyak koperasi-koperasi yang ada, Hj.Yesi Endriani Ramlan berharap koperasikoperasi di Kota Bukittinggi ini berkembang dengan baik untuk memperhatikan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi bisa terwujud dengan misi visi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, disamping itu juga diharapkan kepada pembina selalu melakukan pendampingan kepada pengurus koperasi,” harap Yesi Endriani Ramlan.

Sementara itu ketua Kopinkra Pusako Minang, Novita menjelaskan, “kopinkra yang berdiri bulan April 2011 yaitu koperasi simpan pinjam dan penyediaan bahan baku dan bergerak dibidang bordir dan sulaman, kini beranggotakan sebanyak 80 orang. Untuk simpan pinjam di tahun 2017 sebanyak 12 orang dengan total jumlah pinjaman sebanyak Rp208 juta. Sedangkan bahan baku peredaran uangnya dari Rp100 juta kini meningkat menjadi Rp148 juta,” jelasnya. Di samping diperuntukan untuk anggota, kini juga diperuntukan untuk umum, seperti halnya bahan baku, beberapa kota di Sumatera Barat sudah berbelanja ke kopinkra Pusako Minang. “Kopinkra dibantu untuk modal awalnya dari Pemerintah Kota Bukittinggi dan juga dari Kementrian Koperasi RI. Kedepannya kopinkra m enginginkan mempunyai ruang pamer sendiri untuk memasarkan hasil produk anggota dan juga dapat menerima tamu seandainya mengunjungi kopinkra Pusako Minang,” pungkas Novita. (h/rel)

Bukittinggi Lestarikan Bahasa Ibu Lewat Jenjang BUKITTINGGI,HALUAN — Sekarang kalau kita berjalan dari daerah perkotaan sampai ke pelosok pendesaan, akan menemui bermacam tulisan pada spanduk, baliho, merek toko, papan pengumuman maupun pada tugu batas nagari menggunakan ragam bahasa, dominan memang masih bahasa indonesia, namun makin ramai yang menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti khalayak ramai. “Say no tu drug, culture an education festival, tour de singkarak, open ceremony, launching acara… dst” katakata yang menjadi kebanggaan sebagian kecil orang seperti ini sering ditemui. Pembuat tulisanya tak terkecuali pejabat di lembaga pemerintah, pengusaha, maupun kaum intelektual.

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

Apalagi pada media dan pidato-pidatoan pejabat dan tokoh, penggunaan kata-kata asing juga tidak kalah marak. Kondisi seperti itu tentu saja mencemaskan keberadaan bahasa indonesia yang dikumandangkan oleh pemuda pada sumpahnya 28 Oktober 1928. Yang lebih mencemaskan keberadaan bahasa ibu di nagari Minangkabau yang cendrung beralih ke bahasa nasional, sebagai indikasi sebutan nama nama nagari, lokasi maupun nama benda-benda asli yang ada dalam nagari telah banyak ditulis dengan bahasa nasional. Sementara nama nagari, lokasi dan nama benda khas produk nagari merupakan milik dan hak paten masyarakat nagari, tidak boleh ditukar dengan nama lain.

Menjawab kecemasan kehilangan akan bahasa ibu, pemerintah kota Bukiktinggi memulai pelestarianya dengan memberi nama seluruh jenjang yang ada di kota ini dengan bahasa aslinya. Hal itu dapat dilihat pada setiap jenjang di kota jam gadang yang namanya telah ditulis menurut aslinya sesuai sebutan masyarakat setempat, seperti Janjang Ampek Puluah, Janjang Gudang, Janjang Pasanggrahan, Janjang Syaikh Bantam, Janjang Gantuang, Janjang Tigo Baleh dan lainya. Siapa tahu besok-besok, nama Taman Marga Satwa Kinantan dikembalikan ke nama aslinya Kabun Binatang Taman Bundo Kanduang. Terobosan pemerintah kota Bukittinggi ini perlu diacungi jempol, diharapkan dapat dii-

NAMA Jenjang Empat Puluh kembali ditulis dengan Janjang Ampek Puluah

kuti daerah lain. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemko Bukitinggi,Erwin Umar, penulisan kembalali namanama jenjang itu dilakukan melalu proyek revitalisasi

jenjang, taman dan tugu tahun 2017. Selain jenjang, taman-taman di kota ini juga t elah direvitalisasi, sehingga semakin indah dan bersih. (Kasra Scorpi)

RS SITI RESWARI,menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371 BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141

MENCARI INVESTOR / PENYANDANG DANA

RUMAH DIJUAL

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Y u l h e n d r i 081270040905075 FX

Kehilangan 2 BPKB BA 8237 NU dan BA 1261 RW a/n Saprianto. Hilang di Kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah me nyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

BPKB Yamaha Vixion BA 5826 BK a/n Yoan De Nanda Herru. Hilang dari Padang menuju Palembang. Bai yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

www.harianhaluan.com

BUKITTIN GGI, HALUAN — Bapak koperasi Muhammad Hatta berasal dari Kota Bukittinggi. Karena itu, itu kita perl ihatkan kepada masyarakat, bahwa koperasi kini s angat dibutuhkan warga kot a Bukitt inggi, yang mana dasarnya koperasi untuk sosial dan bukanlah untuk kepentingan bisnis pribadipribadi, sehingga akan menjadikan falsafah Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Hal ini disampaikan ketua dekranasda Kota Bukittinggi, Yesi Endriani Ramlan ketika meninjau dua koperasi, yaitu koperasi Lumbung Pusako Embun Suri di jembatan besi dan koperasi industri kerajinan rakyat (Kopinkra) Pusako Minang di dalam Pasar Banto, Selasa (9/1). S elanjutnya Yesi En driani Ramlan menjelaskan, “memang sengaja mengunjungi pengrajin-pengrajin kita yang ada di kota Bukitti nggi, tentunya pengrajin itu telah mendirikan koperasi yang gunanya bagaimana anggota mereka bisa melakukan

APARAT Sipil Negara (ASN) kantor Camat Palembayan Goro membersihkan lingkungan

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL CEPAT

Peran Koperasi Harus Ditingkatkan

ASN Palembayan Gelar Goro AGAM,HALUAN — Aparat Sipil Negara(ASN) kantor Camat Palembayan dan ASN kantor yang ada di sekitarnya melakukan gotong royong Goro) membersihkan lingkungan sekitar jorong Pasar nagari Ampek Koto Rabu (10/). Peserta Goro dipimpin camat setempat Ade Harlien melakukan pembersihan trotoar, got, dan pembenahan taman-taman serta melakukan pemangkasan batang pohon lansano besar di pinggir jalan simpang ke kantor camat. Disamping itu juga dilakukan pembersihan dan pem-

menyimpan air di dalam tubuh tanah, sehingga mengurangi resiko kekeringan pada musim kemarau. Pembangunan dam parit merupakan program berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya melalui Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) reguler. Di Kabipaten Agam pembangunanya telah dimulai sejak tahun 2011 dan hingga kini telah dibangun sebanyak 102 unit. “Bagi petani terutama petani sawah yang sangat membutuhkan air cukup banyak dan rutin untuk tanaman padi, dam ini sangat membantu mencukupi air dimusim kemarau”kata Ir. Arief Restu. Namun selain keberadaan dam parit kelestarian lingkungan dan hutan juga menentukan ketersediaan air bagi petani, oleh karena itu para petani harus turut serta menjaga lingkungan sekitarnya. (h/ks)

DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi. Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport. Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991

Kami PT. Damar Rumput mencari Investor/Penyandang Dana untuk membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS) di Pessel. Yang berminat Hub : 0823 9063 5696

Satu lembar sertifikat no. 05051822101693 a/ n AGUSSON. Hilang hari Jumat, 5 Januari 2018 di sekitar kota Bukittinggi. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat  Redaktur: Atviarni

 Layouter:Rahmi

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

PENDIDIKAN PADANG PARIAMAN

UPTD Sungai Limau Raih Penghargaan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Sungai Limau mendapatkan penghargaan penggerak dan peduli pendidikan agama di Kabupaten Padang Pariaman. Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman pada saat upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Hari Amal Bakti (HAB) ke- 72 di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman di Parikmalintang beberapa hari yang lalu. Hal itu dikatakan oleh Kepala

UPTD Sungai Limau, Latifah kepada Haluan, Rabu (10/1), di ruang kerjanya. Katanya, dari tujuh belas kecamatan yang ada di daerah ini. hanya tiga UPTD yang mendapatkan penghargaan ini, termasuk Kecamatan Sungai Limau ini. “Dari tujuh belas UPTD yang ada di Kabupaten Pa-

dang Pariaman, satu diantaranya UPTD Sungai Limau mendapatkan penghargaan. Tentu dengan penghargaan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, betapa tidak karena semua ini adalah berkat kerja kita bersama dan tidak terlepas dari guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ada,” ujar Latifah. Dia menjelaskan, selain UPTD Sungai Limau ini, juga ada dua UPTD yang lain mendapatkan penghargaan bidang pendidikan agama Islam ini, yaitu UPTD Kecamatan VII Koto Sungai

LATIFAH Sariak dan UPTD Kecamatan Enam Lingkuang. “Jadi, untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman ini, hanya tiga UPTD itu yang mendapatkan penghargaan untuk tahun 2017 yang lalu,” jelasnya.

Katanya, Kecamatan Sungai Limau termasuk yang terbanyak diadakan kegiatan keagamaan, baik untuk tingkat kabupaten sebagai tuan rumah maupun mengadakan kegiatan sendiri. “Beberapa waktu lalu, Sungai Limau sebagai tuan rumah acara galak tawa guru PAI tingkat Kabupaten Padang Pariaman, serta pembentukan Asosiasi Guru Agama se Padang Pariaman,” katanya. Untuk tahun 2018 ini, katanya, akan diadakan wirid bulanan yang akan di-

tempat di setiap masjid nagari yang ada di kecamatan, setiap wirid bulanan itu juga mendatangkan ustaz untuk memberikan tausiah. “Jadi, setiap masjid yang ada di nagari dalam kecamatan akan mendapatkan giliran untuk mengadakan tausiah. Dan kegiatan ini akan berlangsung pada hari Sabtu setelah habis jam belajar, dengan wirid bulanan ini tentu bisa juga untuk menjalin silaturahmi sesama guru,” tambahnya. Selain itu, katanya, juga akan diadakan penilaian

guru berprestasi pada bidangnya masing-masing, terutama sekali pada bidang agama. “Pada guru bidang agama ini yang akan selalu diadakan penilaian, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), baca surat Yasin, hafiz, khusus untuk guru agama yang laki-laki tentu akan ada lomba azan dan khutbah Jumat. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kerja sama kepada semua guru agar bisa terlaksana dengan baik nantinya,” harap Latifah. (h/bus)

Guru Harus Punya Karakter Baik PADANG PARIAMAN, HALUAN — Seorang guru harus memiliki karakter yang bagus, karena penting nilai-nilai karakter itu tertanam dalam jiwa dan sanubari para guru. “Dan sebelum kita menanamkan karakter pada murid, harus kita lebih dahulu menanamkan karakter dalam diri,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Helmi, di TK/SD Model Limpato, Kecamatan VII Sungai Sariak pada acara lomba guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berprestasi, Jumat pekan lalu. Katanya, peran guru PAI di tengah masyarakat lumayan besar. Memang, dalam konsep dakwah, sebelum diajarkan ke orang lain, yang mengajarkannya harus lebih dulu mengamalkannya. Jadi, dengan adanya lomba guru berprestasi ini tentu bisa menciptakan anak-anak yang berkarakter pula. Dan lagi guru PAI sudah banyak berbuat untuk daerah ini, terutama sekali dalam mendidikan anak-anak. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Rahmang menyebutkan, bahwa guru adalah orang terdepan dalam perubahan masa depan bangsa ini. Untuk itu, guru agama punya peran strategis dalam menyuarakan sekolah anti kekerasan, pergaulan bebas, menjauhi paham radikalisme dan jauh dari narkoba. Bagaimana pendidikan agama sesuai dengan harapan bersama yaitu cerdas dan religius. Katanya, sekarang ini Bupati Ali Mukhni punya mimpi besar dalam soal pendidikan. Tahun ini, tiga lembaga pendidikan perguruan tinggi siap memulai pembangunan fisiknya di Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang. Dan secara berangsur-angsur, mimpi besar tersebut mulai dan akan terwujud. Tentu kepada semua guru agama yang tergabung dalam Asosiasi Guru PAI Padang Pariaman dapat memberikan dukungan moril, agar mimpi besar itu terlaksana dengan baik. Panitia lomba Nasrul Ilyas menyebutkan, kegiatan lomba ini diikuti oleh utusan Asosiasi Guru PAI 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, acara tersebut melombakan hafiz Quran, pidato, khutbah Jumat, dan diakhiri dengan debat persoalan kilafiyah yang terjadi di tengah masyarakat. Lomba ini merupakan yang pertama kali diadakan dalam rangka memeriahkan momen Hari Amal Bakti (HAB) ke-72 Kementerian Agama. “Debat masalah kilafiyah bukanlah untuk mencari benar atau salahnya amalan seseorang di tengah masyarakat. Melainkan untuk menambah dan meningkatkan wawasan para guru agama, yang akan diperdebatkan itu adalah persoalan qunut pada salat Subuh, mengaji di rumah orang yang sudah meninggal dunia. “Kita ingin, para guru PAI cerdas, dan bisa dilihat oleh anak didiknya dalam soal pengembangan wawasan keagamaan,” ulasnya. (h/bus)

MANCABIAK SIRIAH — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Rahmang sedang mancabiak siriah dalam carano pada acara lomba guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berprestasi, Jumat pekan lalu, di TK/SD Model Limpato, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. BUSTANUL ARIFIN

Asosiasi Guru PAI Adakan Lomba Antar Guru Agama PADANG PARIAMAN, HALUAN — Untuk meningkatkan kualitas guru agama, berbagai cara yang dilakukan tidak dengan pelatihan dan seminar. Akan tetapi, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Padang Pariaman mengadakan lomba antar guru agama. Selama ini, lomba diadakan untuk kalangan pelajar saja dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Akan tetapi, lomba antar guru akan menjadi luar biasa. Hal itu terkesan sepanjang Jumat dan Sabtu (6-7/1) lalu di TK/SD Model Limpato, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Ketua panitia lomba Nasrul Ilyas mengatakan, lomba guru berprestasi memperlombakan di antaranya hafiz Quran, pidato, khutbah Jumat, debat dan semua ini khusus untuk guru PAI yang tergabung dalam Asosiasi Guru PAI di 17 kecamatan yang ada di Padang Pariaman. Nasrul Ilyas bersama Suardi Aminsyah Koto, panitia lainnya menjelaskan, keasyikan acara terlihat saat debat berlangsung, Sabtu. “Kita bentuk kelompok yang pro dan kelompok yang kontra, sehingga perdebatan

yang menyangkut masalah problematika masyarakat dalam kesehariannya beragama menjadi suguhan yang hangat, antara tahlil dan tahlillan juga menjadi ajang yang menghangatkan,” ungkapnya. Tentu ini akan terlihat nanti saat guru agama dalam menjabarkan hal ini di tengah anak asuhannya di sekolah. Suardi menjelaskan, inti dari debat itu mengasah nalar pemikiran guru dalam menghadapi berbagai persoalan di kalangan anak didiknya. “Berbekalkan moderator oleh Suhendrizal, Kasi PAI Kemenag Padang Pariaman yang pintar meramaikan acara tersebut, debatpun bertambah panas,” jelas Suardi, yang juga seorang juri dalam lomba berprestasi tersebut. Dengan acara debat ini, katanya, semua peserta antara guru itu tidak boleh merasa sakit hati dan menyimpan dendam setelah lomba debat ini, dan bergaulah bergaul seperti biasanya. Semua lomba yang telah dilakukan, hasilnya akan diumumkan beberapa hari lagi, bersamaan dengan pelantikan pengurus Asosiasi Guru PAI Kabupaten Padang

Pariaman. “Debat yang kita lakukan bukan untuk memecah belah masyarakat yang pro dan yang kontra,” ungkapnya. Masalah kilafiyah, tidak akan pernah selesainya sampai akhir zaman. Intinya, jangan mudah mengkafirkan orang lain, meng-

www.harianhaluan.com

sisanya dilaksanakan oleh guru yang ada di sekolah. Bentuk kerja sama dengan lembaga kursus tersebut dengan sistem kemasan Matematik Cepat atau yang lebih dikenal dengan Metode King. Pembahasan yang dilakukan sesuai dengan kisikisi dan silabus UNBK. Tentang sumber bahan atau modul, disusun oleh lembaga pendidikan tersebut sartu siswa diberi satu modul secara gratis. Dalam modul itu berisikan bahanbahan latihan 4 mata pelajaran yang di UNBK-kan. Siswa selama mengikuti persiapan UNBK tidak dipungut bayaran sepersen pun. “Yang kita minta siswa fokus belajar dan duku-

ngan or ang tua untuk mendukung anaknya dalam mencapai kebe rhasilan. Semua sekolah yang menyiapkan untuk pelatihan ini, orang tua tidak perlu memikirkan biaya tambahan untuk pelatihan anak-anaknya, semua gratis,” kata Syaiful Hendra. Kegiatan persiapan siswa u ntuk UNBK yang gratis itu, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan sekolah. “Mudah-mudahan, anakanak jebolan SMAN 2 Sungai Limau di Sungai Sirah lebih banyak dari tahun kemarin diterima di perguruan tinggi di Indonesia dalam melanjutkan pendidikannya,” harap Syaiful.(h/tri).

Padang Pariaman. Namun, sebagian masyarakat juga tidak mentradisikan hal demikian. “Yang jelas, bagi guru PAI hal ini harus dijadikan cambuk dan pelecut semangat dalam ber hadap an dengan anak didik dan masyarakat,” ulasnya. (h/bus)

SISWA-siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Patamuan bersemangat bermain bola meski cuaca panas. BUSTANUL ARIFIN

Sekolah Siapkan Siswa Hadapi UNBK PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sungai Limau di Sungai Sirah, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman sejak 1 Januari 2018 sudah mulai mempersiapkan siswanya untuk mengikuti UNBK tahun ini. Kepala SMAN 2 Sungai Limau, Syaiful Hendra kepada Haluan, Kamis (11/ 1), mengatakan, siswanya yang ikut UNBK tahun ini sebanyak 196 siswa. Persiapan sudah dilakukan sejak awal Januari ini dengan menggandeng salah satu lembaga kursus pendidikan yang ada di daerah ini. Kerja sama dengan lembaga ini 2 kali pertemuan dalam seminggu sementara

hujat atau menyalahkan paham dan tradisi yang berjalan, sepanjang itu tidak ada larangannya. Ditambahkan Suardi Aminsyah, tradisi tahlil saat beribadah dan tahlilan saat acara dalam rumah masyarakat cukup berkembang di tengah masyarakat

Empat Murid SDN 03 Perkuat Klub Limkoty

SISWI Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Patamuan sedang memindahkan barang-barang labor dari gedung lama ke gedung baru, belum lama ini. BUSTANUL ARIFIN

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Empat orang anak-anak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Kecamatan V Koto Timur ikut memperkuat tim Kecamatan V Koto Timur dalam pertandingan piala Danone di Payakumbuah. Dan klub kesebelasan Kecamatan V Koto Timur ini juga telah dilepas oleh camat setempat, Selasa kemarin. Kepala SDN 03 V Koto Timur, Syamsul Mardan kepada Haluan, Kamis (11/ 1), menyebutkan, dalam pertandingan ke Payakumbuah itu tim kesebelasan Limkoty diperk uat oleh anak kami. “Ada empat orang siswa SDN 03 V Koto Timur yang ikut memperkuat tim sepak bola ini pada piala Danone,”

ujar Syamsul Mardan. Katanya, ke empat anakanak itu memang sangat berbakat dalam olah raga sepak bola, tentu menjadi kebanggaan bagi sekolah karena telah bisa bergabung untuk membela tim kecamatan ini. “Kami bersama guruguru sangat mendukung agar klub sepak bola ini bisa menjadi juara pada pertandingan itu,” harap Syamul Mardan. Dengan ini, katanya, diharapkan juga kepada siswasiswa sekolah ini agar bisa mengikuti jejak teman-temannnya yang bisa tampil membela tim sepak bola kecamatan. “Kepada semua anak-anak kami agar serius belajar, baik itu olah raga maupun pelajaran lainnya,” pintanya. (h/bus)

 Redaktur:Nova Anggraini    Layouter:Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

RIAU DAN KEPRI

UPAYA ATASI BANJIR

Pemko Batam Anggarkan Rp11,2 Miliar BATAM, HALUAN— HALUAN—Pemerintah Kota (Pem ko) Batam menggelontorkan anggaran sebesar Rp11,2 miliar untuk pembelian tiga unit alat berat di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBM SDA) tahun 2018. Sebagai salah satu upaya mengatasi banjir di Kota Batam.

TEPIAN BANDAR—Salah satu destinasi wisata di Siak adalah tepian Bandar Sungai Jantan yang terletak di depan Istana Siak. Tempat wisata ini ramai dikunjungi setiap hari terutama pada sore menjelang malam hari. Tepian Bandar Sungai Jantan lebih ramai lagi pada hari libur akhir pekan atau hari Sabtu dan Minggu.Saat ini tepian Bandar Sungai Jantan sudah menjadi ikon wisata baru bagi Kabupaten Siak. Tempat ini sering dijadikan spot untuk berfoto bagi pengunjung yang datang ke sini. Sampai saat ini tepian Bandar Sungai Jantan yang terletak depan Istana Siak menjadi salah satu tempat wisata yang populer di sosial media.IST

Perbaikan Jalan Padang Angus Diusulkan NATUNA HALUAN - Camat Bunguran Selatan (Bungsel), Erwinadi mengusulkan perbaikan jalan Padang Angus karena jalan ini termasuk jalan strategis. Camat Erwin menuturkan, sejak beberapa tahun belakangan ini kondisi jalan padang angus mengalami kerusakan yang sangat parah di hampir seluruh ruasnya. Panjang jalan itu sekitar 10 kilo meter. Jenis kerusakan jalan beranekaragam se perti berlubang, amblas dan bahkan ada seba gian ruas yang sudah tidak memiliki aspal lagi. “Jalan ini merupakan jalan raya nasional, dan dia memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena jalan itu menjadi satu-satunya penghubung yang paling dekat dengan Desa Binjai dan sejumlah desa di Bunguran selatan. Dan jalan itu juga merupakan akses utama bagi pendidikan SLTA di Bunguran Selatan,” jelas Erwandi di tempat kerjanya, Selasa (9/1). Selain itu, jalan ini juga menghubungkan sejumlah kecamatan dan desa dengan pelabuhan terbesar di Natuna, Selat Lampa. Dengan begitu, ia mencoba mengusulkan perbaikan jalan itu ke Provinsi Kepri agar dapat memperhatikan kondisi jalan itu. “Karena ini jalan nasional, tugas pemerliha raanya di Provinsi. Maka kita usulkan ke sana, mudah-mudahan tahun depan bisa terpenuhi,” harapnya. Selama ini jalan itu hanya diperbaiki secara swadaya oleh warga dengan kemam puan seadanya. Akan tetapi karena kondisi kerusakab jalannya sangat parah, upaya itu tidak bisa maksimal. “Kami juga terima kasih banyak kepada warga dan pengguna jalan yang selama ini telah berulangkali mengini siasi perbaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan perhatian provinsi,” pungkas nya. (h/hk)

Korban Penipuan Biro Perjalanan Umrah Didata PEKANBARU, HALUAN-Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus mendata korban penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah, Joe Pentha Wisata (JPW). Selain di Polda, pendataan itu juga dilakukan di seluruh Polres yang ada di Riau. Diketahui terdapat setidaknya 708 calon jemaah yang ?mendaftar melalui biro perjalanan itu. Angka tersebut terhitung sejak tahun 2015 lalu. M Yusuf Johansyah (MYJ) selaku pemilik travel disebut calon jemaah sudah berulang kali menjanjikan pemberangkatan hingga pengembalian uang, namun hingga kini hal itu tidak pernah terealisasi. Dari banyaknya korban tersebut, baru seratusan orang yang melaporkan ke pihak kepolisian. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo memaparkan, Polda Riau saat ini masih terus mendata siapa saja pihak yang menjadi korban JPW. “Kita masih menunggu dan menjemput laporan yang ada di wilayah Polda Riau,” ungkap Guntur, Rabu (10/1). Diperkirakannya, di seluruh Riau saat ini masih ada masyarakat yang menjadi korban namun belum melapor. “Di 12 Satuan Wilayah (Satwil) kita kumpulkan laporan polisi terkait kasus tersangka (MYJ,red) ini. Mana tahu bertambah lagi korban yang belum melapor,”

sebut Guntur. Lebih lanjut dikatakannya, dari penyidikan yang sudah dilakukan, Polda Riau sudah menetapkan MYJ sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Diperkirakan, timbul kerugian Rp3,5 miliar dari penipuan keberangkatan calon jemaah umrah ini. “Saksi sudah ada penambahan sampai 19 orang yang diperiksa. Untuk kerugian korban saat ini Rp3,5 miliar,” imbuh Guntur. Sementara itu, pada Rabu pagi, terdapat 15 orang korban dari Kabupaten Kampar mendatangi Polda Riau. Mereka mengaku telah sejak tahun 2016 dijanjikan berangkat namun belum dipenuhi. Padahal mereka sudah membayar biaya sebagaimana yang telah ditetapkan. 15 orang korban JPW tersebut datang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau. Diantara korban, ada yang harus menjual aset tanah agar bisa memenuhi biaya perjalanan sekitar Rp23 juta per orang. Hal ini seperti diungkapkan Widyawati, salah s eorang di korban yang membuat laporan. Warga Desa Tarantang, Kabupaten Kampar tersebut dijanjikan akan berangkat Januari 2017. “Kebun sudah habis dijual (untuk berangkat). Hasilnya nihil, banyak janji-janji yang diumbarnya dari tahun 2016 lalu, akan diberang kat kan Januari 2017,” ka tanya kepada awak media di Mapolda Riau.

Dia mewakili para korban berharap jemaah umroh Joe Pentha Wisata Travel agar uang yang sudah disetorkan bisa kembali. “Kami ingin uang kami kembali utuh. Kami berharap dengan laporan ini pihak kepolisian dapat memberikan keadilan dan kepastian,” harapnya. Dalam perjalanan perkara ini, selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, Penyidik Polda Riau juga telah menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan perlengkapan umrah dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor JPW di Jalan P anda Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru, Kamis (4/1) kemarin. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Riau, Kombes Hadi Poerwanto mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Dia memberi sinyal akan ada penambahan tersangka baru dalam perkara yang merugikan calon jemaah umrah dengan total ditaksir mencapai Rp3,9 m iliar tersebut. “Ada penambahan tersangka baru. Banti kita sampaikan,” tukas Hadi beberapa hari lalu. Sinyalemen penambahan tersangka baru ini, sebut Hadi dilakukan berdasarkan buktibukti yang ditemukan Penyidik dalam proses penanganan perkara. Calon tersangka itu, sebutnya, diduga berperan aktif dalam operasional biro perjalanan JPW itu. “Ini sudah dilakukan penyidikan. Memang ada beberapa yang akan ditetapkan (sebagai tersangka),” tegas Hadi.(h/dod)

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam, Bustamin Hasibuan mengatakan pengentasan banjir merupakan fokus utama pemerintah, untuk itu perlu ada dorongan dari legislatif. Hal ini dibuktikan dengan menyetujui anggaran sebesar Rp11,2 miliar pada tahun 2018. “Nanti anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembelian tiga unit alat berat. Untuk satu unit excavator amfibi dan dua unit long arm excavator,” katanya Selasa (9/1). Menurutnya, banjir merupakan permasalahan rutin di tengah masyarakat sehingga perlu menjadi prior it as dal am p enangan annya. Meskipun selama i ni kiner ja DBM SDA sudah baik, namun perlu ditingkakan lagi. “Ketika RDP, DBM SDA mengaku sudah mengurangi titik banjir dari yang telah dipetakan, namun dilapangan ada beberapa titik lagi yang muncul. Maka itu kita minta kinerja lebih ditingkatkan lagi,” ucap Bustamin. Dia menambahkan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Batam perlu ada sinergi selu-

ruh stake holder, agar dalam penangannya lebih tepat sasaran. Misalnya ketika BP Batam mengalokasikan lahan perlu terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan Pemko Batam. Sebab permasalahan ban jir di tengah masyarakat dipicu akibat sempitnya saluran drainase atau tidak ada sama sekali. “Disinilah perlu ada kordinasi untuk menentukan space drainase ketika dilakukan pengalokasian lahan,” kata Politisi Hanura ini. Selain itu, peran serta masyarakat juga dibutuhkan, misalnya jangan membuang sampah sembarangan sehingga menyumbat saluran air. Juga aktif melaporkan kepada Dinas terkait bila ditemukan tiik banjir. Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam lain, Nono Hadisiswanto juga mengungkapkan hal senada dirinya menilai pihak developer juga turut berperan serta terhadap permasalahan banjir di Kota Batam. “Developer jangan hanya mengambil keuntungan tanpa memikirkan lingkungan sekitar, kalau memang diperuntukkan bagi drainase jangan dilakukan pembangunan,” katanya.(h/hk)

Realisasi Proyek APBN 94,29 Persen TANJUNGPINANG HALUAN - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa realisasi pencapaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 khususnya pada Proyek Strategis di Provinsi Kepri mencapai 94,29 persen. Hal ini disampaikan Heru saat memaparkan Konferensi Pers terkait Capaian Kineja pelaksanaan APBN 2017 di Provinsi Kepri di Kantor Kanwil Pembendaharaan Kepri, kemarin. Dikatakan Heru, dari 22 Proyek strategis yang berjalan di tahun 2017 dengan total nilai anggaran Rp 791. 279.564.000 hanya tereali sasi sebesar Rp 746.072. 369.883 hingga akhir 2017. “Atau jika di presentasikan sekitar 94,29 persen yang terealiasasi,” sebutnya. Heru juga melanjutkan perealisasian APBN tahun 2017 ini tak hanya dipero leh dari Pendapatan Negara dari Perpajakan juga dari Pendapatan Daerah Bukan

Pajak. “Yangmana realisasi pen dapatan dari pajak sebesar Rp 5,6 Triliun atau 72,62 persen dari APBN-P, realisasi pendapatan dari bea cukai sebesar Rp 448,8 miliar yang meningkat 100 persen dari APBN P 2017,” ungkap Heru. Sementara itu, Heru me nuturkan untuk realisais pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2017 mencapai Rp1,3 Triliun atau 87,59 persen dari APBN-P 2017. “Pencapaian ini dinilai cukup baik karena berasal dari PNBP lainnya sebesar Rp428 miliar dari aset dan piutan serta dari Pendapatan BLU BP Batam sebesar Rp896,5 miliar yang dida lamnya termasuk pengelolaan ka wasan laut Kepri,” tegasnya. Dan untuk realisasi be lanja APBN 2017, Heru mengatakan terealisasi Rp12,8 Triliun atau sebesar 91,83 persen. Baik itu dari belanja pemerintah atau dana transfer ke Daerah senilai Rp5,3 Triliun. Juga dana desa sebesar Rp7,49 Triliun. (h/hk)

Guru Honer Diupayakan Bersertifikasi BINTAN, HALUAN—Ketua Ko misi III DPRD Bintan, Fiven Sumanti mengatakan, guru honor yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan

www.harianhaluan.com

(Disdik) Bintan diupayakan bisa memiliki sertifikasi. Hal ini akan tertuang dalam rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang

penyelenggaraan pendidikan, agar para guru honor juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan gur u PNS, yakni mendapat kan

 Redaktur: Afrianita

insentif dari pemerintah pusat. “Nanti SK itu yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi,” ujar Fiven, kemarin. Saat ini DPRD Bintan masih menggodok rancangan Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bintan. Dijelaskan Fiven, dalam raperda tersebut ada beberapa perubahan yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini dunia pendidikan di Bintan. Seperti alokasi pemberian beasiswa bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. “Di Ranperda yang akan kita sahkan ini ada dialokasikan untuk itu (beasiswa). Tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tuturnya. Ia menambahkan, selain pemberian beasiswa ke perguruan tinggi, dalam perubahan perda tentang penyelenggaraan pendidikan juga menuangkan tentang prosedur penjualan buku di sekolah-sekolah. (h/hk)  Layouter:Yohanes

SENGGANG

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

LADY BIRD

FIVE VI

Ingin Hijrah S

empat lekat dengan image vulgar, artis cantik Five Vi kini justru kedapatan tengah bergabung dalam suatu program religi. Meski mengaku bukan kali pertama, artis berusia 38 tahun ini tak menampik bahwa kerap mendengar acara tausyiah membuat dirinya senang. Bahkan, tak jarang ia merasa tersentuh setiap mendengar ceramah dari Ustadzah kondang, Oki Setiana Dewi. “S eneng, malah yang tiap dengerin ceramah Ustadzah Oki aku jadi berkacakaca nangis gitu. Mendengarkan beliau ceramah hati jadi tersentuh. Jadi ya Alhamdulillah,” ungkap Five Vi, saat ditemui di Gedung Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, kemarin. Bukan hal baru, Five Vi dulunya kerap mengikuti program pengajian setiap minggu. Namun karena ada suatu permasalahan, ia memutuskan untuk berhenti. Kini, di tengah kesibukannya, Five Vi masih menyempatkan diri untuk mendengarkan ceramah melalui media sosial. “Kalau dulu memang ada pengajian rutin tiap Minggu. Dulu ikut pengajian Din Syamsudin, tapi udah lama ini ada problem apalah gitu aku jadi kaya terpisah dari mereka yaudah

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

FIVE VI

masing-masing aja jadinya. Paling sekarang kalau mendengarkan suatu ceramah itu kayak di Instagram kan ada. Kalau ada yang bagus aku suka simpan terus juga ada yang aku suka repost,” tambah Five Vi. Lebih lanjut, nyatanya Five Vi sempat mengutarakan keinginannya untuk menutup aurat. Saat ini dirinya tengah mempersiapkan hati dan mental agar bisa

menjadi pribadi yang lebih baik lagi. “Iya Insya Allah, ada sih keinginan (berhijab), kalau setiap muslim pasti pengen. Nanti kalau udah siap baru, daripada kita harus buka tutup jadi harus bener-bener mantap. Ya memang itu suatu kewajiban memang, tapi gimana ya, memang harus dari hati, tidak boleh disuruh atau terpaksa,” pung kasnya. (h/kpl)

Kisah Gadis Puber F

ilm LADY BIRD menang dalam ajang penghargaan perfilman untuk kategori Best Motion Picture. Film karya Greta Gerwig ini memang patut untuk mendapat penghargaan tersebut. Pasalnya, Gerwig yang berperan sebagai sutradara sekaligus penulis skenario ini menciptakan kisah remaja putri yang identik dengan kehidupan seorang remaja kebanyakan. Kisah LADY BIRD merupakan kisah coming-of-age seorang remaja putri bernama Christine (Saoirse Ronan) yang juga memiliki nama panggilan yaitu Lady Bird. Christine dan ibunya Marion (Laurie Metcalf) memiliki hubungan yang tidak harmonis layaknya ibu dan anak. Christine tengah bersekolah di sebuah sekolah Katolik di Sacramento. Ia juga bersahabat baik dengan Julie. Suatu hari Christine bertemu dengan seorang musisi bernama Kyle Scheible (Timothee Chalamet). Saat ia dan Kyle se makin dekat, Christine malah menjauh dari Julie untuk bersahabat dengan gadis populer bernama Jenna Walton. Hubungan dengan ibunya pun semakin memburuk ketika ibunya mengetahui bahwa Christine telah mendaftar ke universitas di luar kota tanpa sepengetahuan Marion. Hal ini membuat Marion tidak lagi berempati terhadap Christine. Meski ini merupakan film pertama bagi Gerwig,

namun ia bisa mengemasnya sangat realistis. Film ini juga mendapatkan review yang positif dari para kritikus film. Tak heran jika film ini juga meraih penghargaan. Film ini dirilis di Amerika Serikat

secara serentak pada 24 November 2017. Nama panggilan Lady Bird pun juga didapat dari Ibu Negara Amerika Serikat di tahun 1963 sampai 1969, yang merupakan istri dari Presiden Lyndon B. John

son. Bagaimana akhir dari hubungan Christine dengan sang ibu? Bisakah remaja putri yang sedang dalam masa pendewasaan ini bakal memiliki hubungan baik dengan ibunya? (h/kpl)

PARIWARA DPRD KOTA PADANG

SEKWAN, yahrul, menyalami Walikota Padang usai menyerahkan draf keputusan dewan.

ELLY THRISYANTI KETUA DPRD KOTA PADANG

ASRIZAL WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAHYU IRAMANA P WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

MUHIDI WAKIL KETUA DPRD KOTAPADANG

SYAHRUL SEKWAN DPRD KOTA PADANG

2018, DPRD Padang Targetkan 26 Ranperda Tuntas SEKWAN, Syahrul, menyerahkan draf keputusan dewan dalam Paripurna DPRD Padang.

KETUA DPRD Padang, Elly Trisyanti, pimpin sidang paripurna pembukaan masa sidang I 2018 dihadiri Walikota Padang Mahyeldi.

ahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang akan membahas 26 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dimana dari 26 Ranperda itu, delapan diantaranya Ranperda inisiatif dan 18 lainnya usulan eksekutif.

“Tugas berat menanti di 2018 ini. Target 26 Ranper-

www.harianhaluan.com

da sebagai tugas legislasi, harus d ituntaskan,” ujar

Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti, kepada media kemarin di Gedung DPRD Kota Padang. Selama masa sidang III 2017, Anggota DPRD Padang sudah melakukan berbagai kegiatan, termasuk agenda reses ke daerah pemilihan. Reses ini guna menampung aspirasi masyarakat. Laporan hasil reses itu diharapkan, menjadi masukan bagi pemerintah kota untuk direalisasikan. Terkait penutupan masa sidang III yang telah berlangsung September - Desember 2017, ia mengatakan laporan yang disampaikan itu diharapkan menjadi kajian dan evaluasi bagi pelaksana tugas pemerintahan ke depan. Menurutnya, ada delapan Ranperda inisiatif DPRD Kota Padang dan 18 Ranperda usulan Pemko Padang menjadi tugas prio-

ritas yang harus dijalani dengan baik agar bisa mengakomodir agenda penting lewat pengaturan jadwal kedewanan. Diharapkannya, tahun 2018 ini DPRD Kota Padang dan Pemko Padang terus melanjutkan sinergisitas, ko munikasi dan transparansi kinerja berjalan dengan baik. Ia menilai, kinerja kedua lembaga ini pada tahun 20 17 sudah berjalan dengan baik. Elly juga meminta ang gota dewan serius menjalan kan fungsinya karena tugas di bidang legislasi bertam bah berat. “DPRD telah mak KETUA DPRD Padang, Elly Thrisyanti, menyerahkan laporan hasil reses anggota dewan simal, tapi belum sempurna masa sidang III 2017. termasuk di bidang pariwi wan serta hubungan dengan dang dan DPRD Kota Pa- pembangunan Kota Padang. sata, pasar, dan infrastruktur. seluruh pemangku kepen- dang. Ia mengatakan, lapo“Sama-sama diketahui, Perlu dicarikan solusi,” ujar tingan terkait. ran hasil kerja DPRD selama masyarakat lebih memilih nya. Sementara itu, Walikota masa sidang III itu ialah menyampaikan aspirasi pada Ia menilai, untuk mewu Padang, Mahyeldi Ansha cerminan kinerja anggota wakil rakyat. Ini bukti mere ka judkannya perlu komuni rullah, mengatakan, penun- dewan yang telah melaksa- menaruh harapan besar, jadi kasi yang baik serta tran- tasan Ranperda ini jadi nakan dan menyusun prog- harapan rakyat tersebut harus sparansi antar anggota de- pekerjaan berat Pemko Pa ram kerja untuk percepatan diperjuangkan,” ujarnya. (h/*)

 Redaktur: Atviarni

 Layouter:Yohanes

PARIWARA PEMKAB PADANG PARIAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

ANGGOTA DPR RI, JHON KENEDY AZIS

Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan

KETUA DPRD, H. faisal Arifin membuka sidang Paripurna Istimewa DPRD Padang Pariaman, dalam rangka memperingati HUT Padang Pariaman ke185.

TOKOH Nasional asal Padang Pariaman yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI, H. Jhon Kenedy Azis, menyampaikan selamat HUT Padang pariaman ke185. “Dengan umur 185 tahun, adalah umur yang sangat panjang. Dengan umur yang panjang tersebut, tentu telah banyak pengalaman yang dijalani oleh pemerintahan, baik pengalaman baik maupun pengalaman buruk”, kata Putra Padang Pariaman ini. Dengan pengalaman pemerintah yang cukup panjang tersebut, tentunya Pemerintah saat ini dan jajaranya mampu merumuskan program kerja yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat. “Kini bagaimana pemerintah tersebut menjalankan program tersebut dengan baik dan memiliki realisasi yang baik juga”, ungkap politisi yang akrab dipanggil Ajo ini. “Sebagai putra daerah yang diberi amanah duduk di DPR RI, saya sangat m e n d u k un g secara penuh kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan Tupoksi saya”, ungkap Polisi Golkar ini. Pada kesempatan itu JKA, mengajak seluruh masyarakat Padang Pariaman, baik ranah dan rantau untuk samasama mendukung pembangunan daerah. Sehingga masyarakat Padang Pariaman semakin sejahtera. ***

H. Ali Mukhni Bupati ke-22 yang Memiliki Pandangan Cerdas ke Depan G

AGASAN Pembangunan “Tarok City” sebagai Kawasan Pendidikan Teradu ( KPT ), merupakan bentuk kecerdasan seorang pemimpin yang melihat jauh kedepan.”Memang daerahdaerah di Sumbar harus mengutamakan peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ) ketimbang peningkatan Sumber Daya Alam ( SDA )”, ujar tokoh Sumbar, Prof. DR. Duski Samad, Kamis (11/ 1) pada Paripurna Istimewa DPRD Padang Pariaman dalam rangka HUT ke-185. ALI MUKHNI

NASRUL ABIT

DUSKI SAMAD

Hal tersebutpun dikuatkan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.Dikatakan Duski Samad, bahwa dampak pembangunan KPT tidak akan dalam waktu yang dekat. Tapi hasilnya, akan terlihat sekitar 15 tahun kedepan. Adanya riak dalam pembangunan Tarok City kata Duski Samad adalah hal yang biasa. “Ibarat menebang kayu besar, tentunya akan ada akar dan ranting kecil yang akan kita bersihkan”, katanya. Duski Samad yakin, pembangunan KPT Tarok ini akan mendapat apresiasi oleh seluruh masyarakat Sumbar. Menurut Duski Samad, dalam era kepemimpinan Ali Mukhni-Suhatri Bur, Padang Pariaman memiliki beberapa kelebihan dibanding daerah lain. Kelebihan itu dapat dilihat dari segi pembangunan jalan, pembangunan

dengan menggunakan dana pusat, serta kekuatan masyarakat rantau dalam membangun daerah. “Kalau ingin melihat jalan yang mulus, lihat jalan di Padang Pariaman”, ajaknya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan rasa salutnya terhadap pemerintah dan stakeholder yang ada di Padang Pariaman dalam mensukseskan pembangunan. “Saya melihat, hubungan eksekutif dengan legeslatif, bupati dengan wakil bupati, bupati dengan masyarakat serta hubungan ranah dan rantau di Padang Pariaman merupakan hubungan yang terbaik di Sumatera Barat ini”, puji Nasrul Abit. Disamping memuji hubungan yang baik antara bupati dengan wakil bupati. Wagub juga memuji pembagian kerja yang baik antara kepala daerah

dan wakil kepala daerah tersebut. “Memang bupati tersebut harus kuat keluar, sementara wakilnya membenahi yang di dalam”, katanya. Pada kesempatan tersebut, Wagub juga mengakui bahwa dia selalu kalah bersaing dengan BUpati Ali Mukhni dalam mengaet dana pusat untuk daerah. “Saat saya menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan dulu, saya selalu kalah dalam mengaet dana pusat untuk daerah oleh Pak Ali mukhni”, aku Nasrul Abit. Nasrul Abit menyampaikan kenangannya, saat sama-sama melobi kementrian Agama RI dalam mengaet dana pembangunan MAN IC. “Setelah saling bersaing akhirnya Bupati Ali Mukhni berhasil mengaet MAN IC tersebut untuk Padang Pariaman”, kenangnya. Pada ulang tahun Padang Pariaman ke-185 ini, Wagub mengingatkan, bahwa hal ini harus dijadikan evaluasi kinerja dalam memberikan pelayanan terhadapmasyarakat. Sejauh mana telah memberikan layanan pada masyarakat, apa yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan serta apa yang sedang dilaukan. “Hal inilah yang harus kita evaluasi”, saran Wagub. Pada umur yang ke-185 ini Wagub juga mengingatkan, harus fokus dalam menangani

kemiskinan di tengah tengah masyarakat. “Penanganan kemiskinan, harus menjadi prioritas”, katanya. Pada kesempatan itu Wagub juga mengakui, bahwa daerah tidak akan maju kalau hanya dibangun dengan dana APBD. Untuk itu kepala daerah harus, gigih melobi dana pusat dan provinsi untuk daerahnya. Hal ini telah dibuktikan oleh Kepemimpinan Ali Mukhni - Suhatri Bur. Wagub Sumbar pada saat itu juga menyatakan dukungannya untuk pengembangan Tarok City sebagai Kawasan Pendidikan Terpadu ( KPT ). “Pengembangan Tarok City, merupakan kota harapan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat”, akunya, seraya mengajak seluruh stakeholders untuk mendukung program tersebut. Duski Samad juga memuji pembangunan Padang pariaman pada umur yang ke-185. “Pada umur yang telah cukup tua ini, Padang Pariaman semakin memperlihatkan jatidirinya sebagai daerah yang cukup maju dibanding daerah lain di Sumbar,” akunya. Apalgi kalau pembangunan Tarok City dimulai, tentu Padang Pariaman akan mampu mewujudkan visi dan misinya menjadi Padang Pariaman baru, religius, maju dan sejahtera. Saat membuka Paripurna

HUT ke-185 Padang Pariaman dihadiri anggota DPD RI, H. Leonardi dan tokoh rantau serta tokoh Sumatera Barat.

SALAM kompak Bupati Ali Mukhni dengan Wagub Sumbar.

MAKAN bajamba warnai HUT Padang Pariaman ke-185.

Istimewa DPRD, Ketua DPRD, H. Faisal Arifin memberikan, apresiasi atas prestasi yang diraih oleh daerah dalam memberikan layanan pada masyarakat dan meningkatkan pembangunan. “Kita jadikan, HUT ke-185 ini menjadi intropeksi diri dalam memberikan layanan pada masyarakat,” ajak Ketua DPRD. Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni pada HUT tersebut menyampaikan, bahwa apa saja hasil pembangunan yang telah dicapai merupakan buah dari kerjasama dengan DPRD, Pemerintah Provinsi, Pusat serta hubungan yang baik

ranah dan rantau. Seterusnya Bupati Ali Mukhni, memaparkan sejarah Padang Pariaman secara singkat. “Kalau kita lihat sejarah, dulunya daerah Padang Pariaman sampai pada Kabupaten Pasaman, Agam, Kota Padang”, ungkap Ali Mukhni. Usai paripurna istimewa, seluruh undangan melakukan makan bajamba, yang telah disediakan oleh masyarakat Padang Pariaman. Makanan bajamba tersebut merupakan partisipasi masyarakat yang ada di 103 nagari di Padang p Pariaman. (h/ded)

Penjelasan Singkat Penetapan Tanggal Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman Oleh: H. ALI MUKHNI Bupati Padang Pariaman

TANGGAL lahir Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman yaitu tanggal 11 Januari 1833. Tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan melalui proses panjang yang dimulai sejak tahun 2009 melalui pembentukan Tim Perumus dan Penyusun Naskah Akademisi Penulusuran Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman. Tim ini terdiri dari Prof. DR. Taufik Abdullah, Prof. DR. Gusti Asnan, Prof. DR. Duski Samad, Syafrizal, M.Hum, dan Drs. H. Bgd. M. Letter. Tim ini telah bekerja keras dengan melibatkan banyak orang, banyak pihak dan banyak tahapan baik melalui seminar, diskusi, penelusuran ke berbagai tempat dan tokoh. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2009 bertempat di Gedung Saiyo Sakato Pariaman diadakan seminar Penelusuran Hari Jadi Kabupaten www.harianhaluan.com

Padang Pariaman yang dibuka oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, dihadiri oleh 250 orang dari unsur anggota DPR RI, DPRD Propinsi Sumatera Barat, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, seluruh SKPD seKabupaten Padang Pariaman, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, Ketua KAN, LKAAM, PKDP, Pusat dan seSumatera Barat, Perguruan Tinggi, IMAPAR, GEMPAR serta menampilkan empat narasumber yang terdiri dari Prof. Dr. Taufik Abdullah, Drs. H. Chairul Darwis, Prof. Dr. Gusti Asnan, dan Prof. Dr. Duski Samad. Dari seminar itu dirumuskan hasilnya menjadi Hasil Rumusan Seminar Penelusuran Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman yang intinya mengatakan hal berikut, Pencarian Hari Jadi suatu wilayah dimaksudkan untuk mendapatkan kearifan dari masa lalu dan menghadapi tantangan masa kini dalam merintis masa depan yang lebih cerdas, adil dan bermartabat. Pencarian Hari Jadi berarti berusaha menemukan peristiwa sejarah yang sesuai dengan kearifan sejarah yang ingin dibina. Tetapi mencari Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman

menghadapkan kita kepada masalahmasalah akademis dan simbolis. Secara historis Hari Jadi Kabupaten lebih mudah didapatkan karena berdasarkan keputusan-keputusan politik, administratif pemerintah, tetapi menimbulkan masalah dari segi makna, simbolik dan inspiratif. Hari Jadi Simbolik harus bertolak dari pengalaman sejarah yang dapat memberikan inspirasi dan meningkatkan harkat diri serta muruah masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan administratif terdapat tiga pilihan tahun yaitu tahun 1833 ketika Belanda membentuk Afdeeling (Kabupaten) Pariaman melalui besluit reorganisasi pemerintahan Residentie Padang en Onderhoorigheden tahun 1949 ketika keluar Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah mengenai pembentukan Kabupaten Padang Pariaman dan tahun 1956 ketika keluarnya UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di Sumatera Tengah, satu di antaranya Kabupaten Padang Pariaman. Dari tiga pilihan di atas, peserta seminar merekomendasikan hari jadi Kabupaten Padang Pariaman jatuh

pada saat ditandatanganinya surat reorganisasi pemerintahan Residentie Padang en Onderhoorigheden tahun 1833. Alasan peserta seminar merekomendasikan hal itu karena Reorganisasi pemerintahan itu menjadi dasar pembentukan daerah administratif setingkat Afdeeling (Kabupaten). Penggunaan nama Pariaman sebagai nama unit administratif (Afdeeling) dan mencakup daerah-daerah yang sebagian di antaranya tetap menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman dan ditambah dengan beberapa daerah lain yang dewasa ini menjadi bagian dari Kabupaten Agam dan Pasaman (Pariaman, Tiku, XII Koto, Darek, Bonjol, Lubuk Sikaping dan Rao). Tahun sudah disepakati, tinggal mencari tanggal dan bulan yang pasti guna melengkapi tanggal bulan dan tahun terbentuknya Kabupaten Padang Pariaman.Menurut Prof. Dr. phil. Gusti Asnan, dosen Sejarah Unand, Untuk melengkapi naskah akademik tersebut dimintalah bantuan Dr. Harto Juwono (dosen Sejarah UI). Dalam penelitian Dr. Harto ditemukan data lain tentang daerah administratif Pariaman (yang lebih tua dari tahun 1833) yaitu surat Komandan Sipil

Militer W.G. Waterloo kepada Residen dan Komandan Militer Padang en Onderhoorigheden (18 Januari 1825) mengenai daerah Pariaman. Dari temuan Dr. Harto diperoleh informasi antara lain bahwa apa yang disajikan dalam surat tersebut memang tentang Pariaman sebagai unit administratif untuk pemerintahan bumiputera atau Inlandsche Bestuur Kabupaten Padang Pariaman yang dimaksud dalam terjemahan identik dengan Keregenan (Regentschap), dan penyebutan “bupati” identik dengan “regen”. Unit administratif ini hanya ada di atas kertas dan nyaris tidak ada implementasinya di lapangan (sama dengan keregenan dan regen regen yang lain). Dalam struktur pemerintahan Binnenlandsch Bestuur, Pariaman hanya setingkat Onderdistrict (1823-1825) dan Onderafdeeling (1826-1833). Menurut Dr. Harto, kedua sumber yang ada menyebut tanggal 11 Januari 1833 sebagai tanggal perlawanan serentak orang Minang Kabau (Sumatera Barat) terhadap Belanda dan menurutnya ada hubungan dengan pembentukan Af-

deeling Pariaman. Menurut Gusti Asnan, tanggal 11 Januari 1833 cocok dipilih sebagai hari jadi Kabupaten Padang Pariaman karena semangatnya yang diambil, spirit persatuan dan perlawanan terhadap kolonialisme serta bentuknya unit administratif Afdeeling Pariaman serta ada daerah/kota lain yang melakukan hal yang sama seperti hari jadi Kota Bukittinggi. Dari tahun 1833 ini muncul tanda tanya pada masyarakat, kenapa hari jadi Kabupaten Padang Pariaman Lebih “muda” dari Kota Padang? Pertanyaan ini terlontar oleh sebagain besar masyarakat Padang Pariaman. Menurut Gusti Asnan, adalah bahwa tahun 1833 merupakan penetapan Padang Pariaman sebagai unit adminsitratif (afdeeling atau kabupaten) yang dibentuk dan keberadaannya berdasarkan keputusan politik. Gusti membandingkan bahwa Padang dan Bukittinggi, walaupun sekarang menjadi unit administratif yang keberadaannya ditentukan oleh keputusan politik, tetapi pertumbuhannya lebih didasarkan oleh adanya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat sementara aspek politik atau administratif datang kemudian. ***

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

OLAHRAGA

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Pertina Sumbar Berikan Wild Card Khusus PADANG, HALUAN — Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sumatera Barat akan memberikan beberapa wild card khusus selain untuk petinju tuan rumah pada pergelara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2018 di Padang Pariaman. Porprov akan digelar pada akhir tahun ini.

THAILAND MASTER — Pebulutangkis ganda putri Indonesia Della/Rizki lolos ke babak perempat final Thailand Master. Della/Rizki menumbangkan wakil tuan rumah Reuthaichanok dengan straight game, 21-9 dan 21-5 dalam waktu 23 menit. NET

Empat Wakil Indonesia ke Perempat Final Thailand Masters BANGKOK, HALUAN — Empat wakil Indonesia, yakni Ihsan Maulana Mustofa (tunggal putra), Berry Angriawan/Hardianto (ganda putra) dan Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipt a (ganda putri) dan Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow (ganda campuran) memastikan langkah ke perempatfinal Thailand Masters 2018. Mereka berhasil mengatasi lawan-lawannya di babak kedua, pada Kamis (11/1). Tunggal putra Indonesia, Ihsan Maulana Mustofa menaklukkan wakil Vietnam, Cao Cuong Pham dengan skor 21-17 dan 21-14. Di delapan besar, Ihsan bakal bertemu wakil tuan rumah, Kantaphon Wangcharoen. Berry/Hardianto yang ditempatkan sebagai unggulan pertama mengalahkan wakil

tuan rumah, Inkarat Apisuk/ Tanupat Viriyangkura melalui pertarungan tiga set. Berry/ Hardianto menang dengan skor ketat 21-23, 21-13, dan 23-21 dalam waktu 59 menit. Sejak awal pertandingan, Berry Hardianto mendapat perlawan sengit dari Inkarat/ Tanupat. Kedua pasangan saling berkejaran angka hingga menyentuh deuce 20-20 dan 21-21. Namun, ganda putra tuan rumah mampu merebut set pertama dengan skor 21-23. Memasuki set kedua, Berry/ Hardianto mengubah pola permainan dengan menerapkan permainan taktis. Sejumlah pukulan smash keras dan saling adu drive menghasilkan poin dan menjauhi jarak dengan Inkarat/ Tanupat dengan skor 21-13. Di set penentuan, Berry/ Hardianto kembali mendapatkan

perlawanan dari Inkarat/Tanupat. Kejar-kejaran angka menghiasai set ketiga hingga akhirnya dimenangkan ganda putra peringkat 16 dunia dengan skor 23-21. Sementara itu, Della/Rizki menumbangkan wakil tuan rumah lainnya, Reuthaichanok Laisuan/Supamart Mingchua di babak kedua. Della/Rizki menang mudah dengan straight game, 21-9 dan 21-5 dalam waktu 23 menit. Di babak delapan besar, Berry/Hardianto akan berjumpa pemenang antara Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang) melawan Jason Anthony HoShue/Nyl Yakura (Kanada). Sedangkan Della/Rizki bakal menghadapi pemenang dari duel dua wakil tuan rumah, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai dengan Kittipak

Dubthuk/Natcha Saengchote. Di babak kedua, Akbar/ Winny menang atas rekan senegaranya, Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti dengan skor 21-17 dan 21-14. Bermain selama 29 menit, Akbar/Winny tampil dominan di sepanjang pertandingan berlangsung. Pada set pertama, mereka sempat mendapat perlawanan sengit dari Rehan/Siti dan saling berkejaran angka. Namun di set kedua, peraih medali perak Kejuaraan Asia Junior 2017 justru takluk dengan straight game. Di perempatfinal, Akbar/Winny bakal berjumpa ganda campuran Malaysia, Tang Jie Chen/Yen Wei Peck. Sebelumnya, Tang/ Yen mengalahkan wakil Prancis, Bastian Kersaudy/Lea Palermo dengan skor 21-7 dan 21-11. (h/ okz)

Percasi Sumbar Hanya Pertandingkan Dua Nomor PADANG, HALUAN — Dari 15 nomor yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2018 Sumatera Barat yang akan digelar di Padang Pariaman, Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sumatera Barat hanya mempertandingkan dua nomor saja di pra Porprov. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Percasi Sumbar Azraf Zawir. “Jadi untuk Porprov ada 15 nomor, tapi di pra Porprov ini hanya dipertandingkan dua nomor saja yaitu standar perorangan putera dan puteri saja. Pelak-

sanaannya kami rencanakan pada bulan Mei di Padang Pariaman,” kata Azraf, kemarin (11/1). Ajang pra Porprov ini wajib diikuti oleh seluruh pengcab Percasi yang berada di Sumatera Barat.”Kecuali tuan rumah tentunya. Karena sebagai tuan rumah pastinya ada wild card seperti iveniven lain,” ulasnya. Menurutnya persaingan catur di Sumatera Barat cukup ketat dan sengit. Hal ini disebabkan karena perkembangan catur di Sumbar cukup bagus. Pada Porprov sebelumnya Kota Padang keluar

sebagai juara umum. Namun menurut Azraf, Padang tidak akan mudah mempertahankan gelar juara tersebut. Pada Porprov d i Padang Pariaman nanti, Percasi Sumbar akan mengubah sistem pertandingan dari pertandingan Porprov tahun lalu. “Apalagi pada Porprov di Padang Pariaman nanti akan ada perubahan sistem pertandingan. Saat ini kami tengah mematangkan terkait perubahan itu,” katanya. Selain menggelar pra Porprov yang menjadi agenda tahun ini,

Percasi Sumbar juga berencana akan menggelar kejuaraan tingkat nasional. Pesertanya tidak hanya berasal dari Sumbar saja. Turnamen sendiri akan digelar di Sijunjung pada 16-17 Februari mendatang dengan tajuk Open Turnamen Bupati Cup Sijunjung IV. “Jadi peserta juga berasal dari Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Ini juga bagus untuk meningkatkan kemampuan pecatur Sumbar karena akan berhadapan dengan lawan-lawan berlabel nasional,” terang Azraf. (h/san)

“Semua petinju tuan rumah sudah pasti lolos ke Porprov. Selain itu kami dari Pertina Sumbar juga memberikan beberapawild cardkepada petinju. Wild card yang akan kami berikan tidak akan banyak palingan dua atau tiga saja,” ujar Ketua Pertina Sumbar Togi P. Tobing, kemarin. Menurut Togi, petinju yang akan menerima wild card ini ada beberapa kriteria. “Pertama adalah petinju tersebut sangat potensial, namun tidak lolos. Bisa saja petinju yang potensial ini saat babak pra Porprov bertemu lawan yang berat dan langsung gugur. Namun pastinya kami dari Pertina Sumbar akan melakukan pemantauan terhadap petinju yang akan menerima wild card ini,” jelasnya. Sementara itu bagi petinju yang sudah pernah tampil ditingkat nasional seperti PON dan Kejurnas juga harus mengikutipra Porprov. “Tidak ada keistimewaan yang kami berikan kepada petinju yang sudah berlaga di tingkat nasional di Porprov ini,” urainya. Pertina Sumbar sendiri sudah menggelar pra Porprov pertama yaitu saat Kapolda Cup kemarin. “Saat itu baru yang terjaring sebanyak 56 petinju. Kami masih akan mencari 46 petinju lagi melalui pra Porprov yang akan digelar di Lubuk Sikaping pada bulan April besok,” katanya. Total kelas yang akan di pertan-

dingan di Porprov nanti adalah sebanyak 16 kelas. “96 petinju dari Pra Porprov, 16 petinju tuan rumah dan ditambah beberapa petinju dari wild card khusus, mereka akan berlaga di Porprov nanti,” bebernya. Lebih jauh dijelaskan oleh Togi, masing-masing kelasnya nanti akan berbeda jumlah pesertanya. “Itu tergantung banyak petinju yang mengikuti saat pra Porprov. Jadi saat ini tidak bisa kami tetapkan berapa pesertanya di masing-masing kelas,” tuturnya. Pertina Sumbar sendiri memberi batasan usia bagi petinju yang mengingkuti Porprov yaitu usia 18 sampai 25 tahun. “Selain itu mereka harus warga Sumatera Barat yang dibuktikan dengan KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Sementara itu untuk petinju Sumbar bebas untuk memperkuat daerah mana yang mau diperkuat. Namun mereka harus lolos adminitrasi. Lolos adminitrasi ini maksudnya mereka harus memiliki surat keluar dari Pertina asalnya dan mendapat rekomendasi dari Pertina yang mereka tuju,” ungkapnya. Mengenai peta persaingan sendiri, Togi menilai kekuatan hampir merata. “Meski Padang kemarin juara umum, belum tentu Padang juara di Padang Pariaman nanti. Berdasarkan pengamatan saya di beberapa kejuaraan, daerah yang keluar sebagai juara selalu berbeda-beda,” paparnya. (h/san)

PBVSI Agendakan Uji Coba ke Amerika JAKARTA, HALUAN — Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) mengincar negara-negara di Benua Asia hingga Amerika untuk lokasi uji coba skuat pelatnas Asian Games 2018. Dengan adanya uji coba ini diharapkan tim voli Indonesia mendapatkan pengalaman yang berharga. “Untuk voli, baik itu dalam ruangan atau pantai, kami akan melakukan uji coba mulai dari negara-negara di benua Asia hingga ke Amerika dengan rentang waktu dari bulan Mei hingga Agustus,” kata Ketua Bidang Pertandingan dan Kompetensi Pengurus Pusat PBVSI Hanny Sukarti di Jakarta, kemarin Untuk voli dalam ruangan, federasi akan mengirimkan skuat pemusatan latihan nasional (Pelatnas) ke Kazakhstan, Hong Kong, Myanmar dan negara lainnya. Sedangkan untuk voli pantai akan dikirim ke tujuh negara termasuk yang berada di Benua Asia, Eropa dan Amerika. “Kami sudah mengajukan uji coba tersebut, tinggal menungu persetujuan saja. Tapi uji coba tersebut harus ada, karena itu penting sekali untuk menguji kemampuan tim,” ujar Hanny. Pertimbangan pentingnya uji coba tersebut, kata Hanny, tidak lepas dari target Indonesia di Asian Games 2018. Dalam pesta olahraga

multi cabang negara-negara Asia tersebut, Indonesia menargetkan minimal medali perunggu voli pantai baik putra maupun putri dengan kans besar mencapai emas untuk nomor putra. Sedangkan untuk voli dalam ruangan, Indonesia menargetkan delapan besar untuk putri dan empat besar untuk putra. Untuk voli dalam ruangan, kata Hanny, di Asian Games 2018 mendatang, ditargetkan cukup tinggi karena melihat perkembangan voli di tahun 2017. ”Di tahun 2017 putri berhasil melaju ke final SEA Games dan mencetak sejarah baru bagi mereka, sementara tim putra menembus semifinal Kejuaraan Asia pertama kalinya setelah 42 tahun dengan mengalahkan Katar, Iran, Arab Saudi dan hampir mengalahkan Jepang di semifinal. Karenanya mental tim sekarang memiliki kepercayaan diri besar,” kata Hanny. Tim nasional sendiri, lanjut Hanny, saat ini sudah terbentuk dan mulai latihan sejak November 2017 lalu dengan terdiri dari 18 pemain dengan komposisi 60 persen pemain muda dan sisanya adalah pemain senior.Delapan belas pemain tersebut, sekitar 85 persennya terdiri dari tim SEA Games 2018 dengan perubahan 2-3 orang. Dari 18 pemain itu, 14 akan dipilih untuk berkompetisi dalam Asian Games 2018 Agustus mendatang. (h/okz)

Serena Wiliams Incar Banyak Gelar Juara Grand Slam MIAMI, HALUAN — Serena Williams mengaku sempat berpikir untuk jadi ibu rumah tangga saja setelah melahirkan. Akan tetapi, Serena tak akan melakukannya dalam waktu dekat karena dia masih punya ambisi di dunia tenis yaitu mengincar banyak juara grand slam. Serena melahirkan sang putri, Alexis Olympia Ohanian, pada 1 September 2017 lalu. Berselang dua bulan, petenis Amerika Serikat itu melangsungkan pernikahan dengan ayah Olympia, Alexis Ohanian. Hamil dan melahirkan Olympia membuat Serena menepi dari dunia tenis profesional selama sekitar satu tahun. Serena tak menjalani pertandingan kompetitif sejak menjuarai Australia Terbuka pada tahun lalu. Usai melahirkan, Serena berupaya untuk mendapatkan lagi kebugarannya dan kembali ke lapangan tenis. Tapi, dia tak akan mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka karena merasa belum cukup siap comeback. Setelah comeback nanti, Serena akan tetap mengurus www.harianhaluan.com

SERENA WILIAMS

putrinya. Petenis berusia 36 tahun itu berencana membagi waktunya untuk tenis dan untuk Olympia.”Kami tak akan terpisah sehari pun sampai dia 18 tahun,” kata Serena sambil setengah bercanda. “Sekarang saya 36 tahun dan saya memandang bayi saya, saya ingat ini juga merupakan salah satu tujuan saya ketika saya masih kecil, sebelum tenis mengambil alih,

ketika saya masih jadi gadis normal yang bermain boneka,” ujarnya dalam wawancara dengan majalah Vogue. Menurut Serena, pensiun dari tenis dan menghabiskan waktu sepenuhnya bersama Olympia adalah ide menarik. Namun, untuk saat ini dia masih ingin mengejar sesuatu di dunia tenis.”Sejujurnya, ada sesuatu yang sangat menarik dengan ide pindah ke San Francisco dan jadi ibu saja.

Tapi bukan sekarang. Saya ingin lebih banyak gelar Grand Slam. Sayangnya, saya sangat sadar soal buku rekor. Bukan rahasia lagi saya mengincar 25,” kata Serena. Serena sampai saat ini mengoleksi 23 gelar grand slam di nomor tunggal putri. Dia butuh satu gelar lagi untuk menyamai rekor gelar grand slam terbanyak sepanjang masa milik Margaret Court. (h/dtc)  Redaktur: Arda Sani

 Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

KPK Geledah Kantor Fredrich Yunadi JAKARTA, HALUAN — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pengacara Fredrich Yunadi di Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/10). Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah tambahan alat bukti.

Luas Daratan Pulau Tikus Terus Menyusut BENGKULU, HALUAN — Daratan Pulau Tikus, pulau kecil berjarak delapan mil laut dari Kota Bengkulu terus menyusut akibat abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Hal tersebut dikatakan Petugas Menara Suar Pulau Tikus, Kusnadi. “Daratan pulau terus menyusut akibat gerusan ombak, terutama di sisi timur,” kata Kusnadi di Pulau Tikus, Kamis (11/1). Ia mengatakan, abrasi atau penyusutan daratan pulau terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga daratan pulau hanya tersisa 0,6 hektare. Sementara luas daratan pulau tersebut awalnya diketahui mencapai dua hektare dan ditopang terumbu karang seluas 200 hektare. “Sudah banyak pihak yang melakukan penghijauan di pulau ini, tapi pohon-pohon yang ada tak mampu menahan terjangan ombak,” kata dia. Penyusutan daratan pulau tersebut juga membuat sejumlah fasilitas yang ada terpaksa dipindahkan ke lokasi lain, seperti menara suar yang sudah dua kali berpindah lokasi. Sementara Koordinator Komunitas Mangrove Bengkulu, Riki Rahmansyah mengatakan, abrasi yang terus-menerus menggerus pulau itu dapat ditahan dengan menumbuhkan mangrove. Karena itu, sejak Mei 2017, komunitas menanam 380 batang bibit mangrove jenis Rhizophora stylosa dan saat ini hampir 50 persen tumbuh dengan jumlah daun berkisar enam hingga delapan helai. “Kami menanam mangrove dalam paralon sehingga bibit tidak hanyut dibawa ombak,” kata Riki. Bila mangrove yang ditanam tersebut tumbuh dan mampu membentuk ekosistem baru di Pulau Tikus, besar kemungkinan keberadaan pulau tersebut dapat dipertahankan. (h/rol)

Pemukim Israel Rusak Tanah Pertanian Palestina NABLUS, HALUAN — Pemukim Israel merusak beberapa lahan pertanian milik keluarga Palestina di Distrik Madjid, Nablus, di Tepi Barat, yang diduduki dengan menggunakan buldoser. Seperti dilansir Anadolu, Kamis (11/1), tentara Israel melakukan intervensi terhadap warga Palestina yang memprotes karena perusakan tanah mereka. Lima jurnalis Palestina, termasuk seorang wartawan Anadolu , yang mencoba memotret kejadian tersebut juga sempat ditahan oleh tentara Israel. Tentara menyita kartu pers wartawan dan mencegah mereka untuk memotret kejadian tersebut. Wali Kota Madama, Ehab Al Qad mengatakan, tentara Israel menyerang penduduk setempat dengan peluru karet dan gas air mata. “Pemukim Yahudi mencoba untuk merebut tanah-tanah ini, merusaknya dengan buldozer. Kami menyerukan kepada semua institusi hukum, media dan pihak berwenang untuk berpihak kepada orang-orang Palestina melawan pemukim Yahudi yang datang ke sini dan merusak tanah, kami,” kata Al Qad. Insiden tersebut terjadi setelah seorang pemukim Israel ditembak mati pada Selasa malam oleh orang-orang bersenjata tak dikenal, di selatan kota Nablus, Tepi Barat. Ketegangan meningkat di wilayah Palestina sejak 6 Desember. (h/rol)

www.harianhaluan.com

BENTUK BADAN KHUSUS — Bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Rohingya. Kini pemerintah RI resmi membentuk Indonesia Aid, agar bantuan tersalurkan dengan benar. IST

Indonesia Bentuk Badan Khusus Salurkan Bantuan JAKARTA, HALUAN — Pemerintah Indonesia membentuk badan khusus atau single agency bernama Indonesian Aid, untuk menyalurkan dana bantuan internasional ke berbagai negara. Indonesian Aid dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia mengenai peran Indonesia di dunia internasional. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan mengatakan, kerja sama teknis soal pemberian bantuan internasional pada dasarnya telah ada sejak lama. Namun, selama ini pelaksanaannya tersebar di berbagai lembaga dan kementerian. Padahal, semangat bantuan ini adalah bagian dari politik luar negeri Indonesia. “Jadi ada kebutuhan sinergi untuk menyatukan bantuan ini secara lebih tertata. Kerja sama teknis ini meskipun masing-

masing kementerian sudah berjalan, tapi kita coba sinergikan. Sehingga ada benang merah semua kegiatan dengan politik luar negeri,” kata Cecep, Kamis (11/1). Nantinya, kata Cecep, semua kegiatan terkait dengan kerja sama teknis bantuan internasional akan dimasukkan dalam badan Indonesian Aid ini. Sementara dalam koridor keputusan, Menteri Luar Negeri yang akan menentukan ke arah mana bantuan ini akan disalurkan. “Ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia punya peran lebih dalam rangka kerja sama internasional, di mana selama ini kita dikenal sebagai negara berkembang yang cenderung menerima bantuan,” kata mantan Wakil Duta Besar RI untuk Korea Selatan itu. Ia juga tak memungkiri, beberapa badan bantuan lainnya seperti ACT, Save Palestina, Dom-

pet Dhuafa dan berbagai lembaga bantuan dana lainnya untuk samasama bersinergi dalam badan Indonesian Aid tersebut. Rencananya dana bantuan tersebut tidak hanya ditujukkan untuk negara berkembang. Namun jika secara politik luar negeri dipandang perlu, misalnya saja terkait bencana alam di negara maju, maka pemberian dana pun bisa diberikan. “Bantuan kita nanti lebih ke bantuan teknis yang sifatnya long term atau jangka panjang. Misal memberi pelatihan. Jadi mereka punya attachement yang kuat terhadap Indonesia dan menjadi seorang Indonesianis,” ujar Cecep. Meski payung hukum dari badan tersebut masih terus digodok oleh pihak terkait, namun dana Rp1 triliun yang nantinya akan dialokasikan, diharapkan dapat menjadi mesin diplomasi Indonesia. (h/vvc)

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan bahwa ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di kantor Fredrich Yunadi. Penggeledahan sendiri sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan masih berlangsung hingga siang ini. “Ada tim di lapangan terkait penyidikan terhadap FY (Fredrich Yunadi) sebagai tersangka. Masih berlangsung,” kata Febri saat dikonfirmasi awak media, Kamis (11/1). Belum diketahui, ap a saja yang disita tim penyidik dari kantor Fredrich Yunadi. Sebab, penyidik saat ini masih berada di lapangan untuk mencari kecukupan alat bukti. Selain itu, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap pengacara Fredrich Yunadi pada hari ini (Jumat,red). “Saya cek, direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kita harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukumý,” kata Febri. Bisa Timbulkan Fitnah Terpisah, kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya mendukung pernyataan Fredrich Yunadi yang menuding KPK melakukan kriminalisasi advokat. Ia menyatakan, seharusnya ada imunitas terhadap profesi advokat. Sebagaimana hal itu ditanggapi Firmaný setelah Fredrich ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana dengan sengaja merintangi, menghalangi dan mengga-

galkan penyidikan perkara korupsi e-KTP, yang menjerat Setya Novanto. “Kalau soal itu sebagai profesi semestinya imunitas profesi. Seharusnya KPK menganggap advokat mitra lah karena itu jauh akan tumbuh fitnah,” kata Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Namun, Firman enggan menanggapi lebih jauh permasalahan lainnya atas penetapan tersangka Fredrich Yunadi. Dia hanya mau angkat bicara terkait perbuatan Fredrich yang dianggap sebagai dasar pekerjaan advokat. Sekedar diketahui, KPK menetapkan pengacara Fredrich Yunadi dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Setnov. Diduga ada skenario jahat yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov pada saat mantan Ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi eKTP yang menyeretnya. Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimaesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (h/okz)

Dua Sipil di Pakistan Tewas Saat Unjuk Rasa LAHORE, HALUAN — Dua warga sipil terbunuh saat petugas keamanan Pakistan menembakkan peluru untuk membubarkan kerumunan orang yang menyerang sebuah kantor polisi dalam sebuah unjuk rasa memprotes kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis berusia 7 tahun. Beberapa waktu lalu, polisi menemukan jasad Zainab Ansari di tempat pembuangan sampah di Kota Kasur, Pakistan Timur, empat hari setelah dia dilaporkan hilang. Kasus tersebut merupakan kejadian ke-12 yang melibatkan penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis di distrik Kasur sejak 2017. Warga sangat marah pada pihak berwenang atas apa yang mereka lihat

sebagai kegagalan untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Juru Bicara Provinsi Punjab Pakistan, Malik Muhammad Ahmad Khan mengatakan, unjuk rasa tersebut berubah menjadi tindak kekerasan dan penyerangan sebuah kantor polisi setempat. “Mereka mulai melempar batu ke kantor dan beberapa pengunjuk rasa yang bersenjata menembakkan peluru ke polisi. Untuk menghentikan mereka, polisi menggunakan tembakan udara,” kata Khan dilansir dari reuters, Kamis (11/1). Penduduk setempat mengatakan bahwa polisi menanggapi pengunjuk rasa dengan tidak semestinya. Bahkan akibat penanganan polisi yang tidak tepat menyebabkan dua pengunjuk rasa tewas dan

seorang lainnya cedera. “Sebuah demonstrasi damai sedang berlangsung, beberapa siswa melemparkan batu dan polisi menanggapi dengan menembaki kerumunan. Situasi hukum dan ketertiban di sini benar-benar buruk dan ada banyak insiden semacam itu. Itulah yang menimbulkan sebuah protes,” kata salah seorang pengunjuk rasa, Saleem ur Rehman. Polisi menyangkal mereka telah longgar dalam menyelidiki penculikan anak-anak. Petugas polisi setempat, Zulfiqar Hameed mengatakan bahwa empat penculik telah ditangkap dan satu lagi tewas dalam usaha penangkapan. “Investigasi mengungkapkan bahwa dalam setiap kasus seorang paedofil menculik gadis

PARA pengunjuk rasa memprotes kasus penculikan seorang anak perempuan di Pakistan. IST

kecil, memperkosa mereka, dan membunuh mereka,” katanya. Orangtua Ansari, yang tidak berada di negara tersebut saat anak perempuan mereka diculik, kembali pada Rabu 10 Januari. “Saya ingin keadilan! Saya ingin keadilan!” teriak ibu korban sambil menangis, di-

kelilingi oleh wartawan di bandara internasional di ibu kota Islamabad. Kasus Ansari telah menarik perhatian pemimpin sipil dan militer negara tersebut. Kepala Menteri Punjab, Shahbaz Sharif meminta tindakan segera. (h/okz)

 Redaktur: Nasrizal        Layouter: Syamsul Hidayat

KOTA SOLOK

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Tingkat Konsumsi Sayuran Warga Masih Rendah SOLOK, HALUAN — Tingkat konsumsi sayuran bagi masyarakat di Kota Solok masih rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan dengan melakukan wawancara pada responden, baru 10 persen dari jumlah penduduk yang makan sayur dari total jumlah penduduk. Selain itu keanekaragaman makanan juga masih rendah dan masyarakat masih dominan mengkonsumsi nasi. Kepala Dinas Pangan Kota Solok, Ihkvan Marosa menjawab Haluan di Kota Solok, Senin (8/1) mengatakan, masih rendahnya tingkat konsumsi sayuran dan keanekaragaman makanan masyarakat ini, disebabkan rendahnya pengetahuan tentang gizi. Bahkan jauh dari itu, ketersediaan sayuran untuk dikonsumsi juga sangat kurang. Untuk memenuhi tingkat konsumsi sayuran itu, Dinas Pangan Kota Solok tahun 2018 melakukan demplot-demplot di setiap kelurahan. Demplot tersebut dipelopori oleh kelompok-kelompok Dasawisma yang ada di kelurahan. “Kelompok Dasawisma itu kita anjurkan menanam sayuran pada lahan pekarangan yang dia miliki,” katanya. Berdasarkan pengamatan di lapagan, kata Ihkvan Marosa, masih banyak lahan pekarangan yang kosong dan belum diproduktifkan. Pada hal jika diproduktifkan dengan menanam komoditi sayuran bisa mengurangi pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan dapur. Kecendrungan membeli sayuran ke pasar sudah perlu dihentikan dan cukup memetik sayuran di lahan pekarangan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, sebanyak 16 kelompok Dasawisma yang ada di kelurahan siap mensukseskan demplotdemplot dengan menanam komoditi sayuran itu. Dinas Pangan sendiri membantu melakukan pengadaan bibit, pupuk dan tanah humus. “Setiap kelompok dasawisma itu menerima bantuan dana sesuai dengan jumlah anggota dan luas lahan pekarangan yang dimiliki. Total dana yang disediakan mencapai Rp 300 juta untuk seluruh kelompok,” jelas Ihkvan Marosa Komoditi sayuran yang diusahakan meliputi kacang-kacangan, terong, cabai, tomat dan komoditi sayuran lainnya. Dengan demikian ketersediaan sayuran bagi anggota kelompok Dasawisma bisa terjamin apalagi sayuran yang diusahakan bebas pestisida. Kelompok Dasawisma bisa mendorong kaum ibu lainnya dalam menanaman komoditi sayuran di rumah masing-masing sehingga tingkat konsumsi sayuran bagi masyarakat bisa lebih baik lagi. Selain tingkat konsumsi sayuran yang masih rendah, keanekaragaman makanan juga masih kurang. Kecendrungan memakan nasi masih dominan. Pada hal karbohidrat itu bukan hanya ada pada beras, melainkan juga umbi-umbian, seperti talas, ubi kayu, jagung dan sagu. “Kebiasaan masyarakat makan nasi 3 kali sehari butuh waktu untuk merubahnya. Karena sesuai anjuran Dinas Kesehatan, makan nasi itu cukup 2 kali sehari, siang dan malam. Sedangkan pagi hanya sarapan saja,” h/alf) katanya. (h/alf)

Pemko Galakkan Budidaya Jagung dan Kedelai SOLOK, HALUAN — Dinas Pertanian Kota Solok siap mendukung program pemerintah pusat dengan menggalakkan budidaya padi, jagung, kedele (pajale). Upaya ini sekaligus untuk mengurangi impor produk tersebut. “Untuk menyukseskan program tersebut, Dinas Pertanian Kota Solok diberi target oleh Dinas Pertanian Horti-

kultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat seluas 30 hektare untuk jagung dan 5 hektare untuk kedele,” jelas

Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Solok, Yurmiati, Senin (8/1). Berbicara dihadapan penyuluh pertanian, Yurmiati menyebutkan, untuk menggarak lahan seluas tersebut, Kota Solok dinilai cukup mampu. Karena berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak lahan yang

kosong dan belum diproduktifkan oleh pemiliknya. “Selama ini petani di Kota Solok masih berorientasi pada tanaman padi dan tanaman buah. Kemudian hanya sedikit sekali yang bergerak pada tanaman sayuran apalagi komoditi jagung dan kedele,” katanya. Masih rendahnya minat petani melaksanakan budidaya

PUNGUT PARKIR — Puluhan kendaraan parkir di depan Lapangan Merdeka, Kota Solok dan selalu ada yang memungut uang parkirnya. Namun lokasi ini belum termasuk kawasan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Solok, sehingga aktivitas pemungutan uang parkir di jalan milik Pemda Kota Solok itu tidak masuk ke kas daerah. Hal ini perlu dilakukan penertiban. ALFIAN

jagung dan kedele karena terkendala dengan pemasaran. Jaminan pasar sangat minim sekali karena petani saat ini sudah berpikir pada orientasi pasar. Beda dengan komoditi padi, tanaman pangan itu memiliki pangsa pasar yang baik karena permintaan beras dari luar daerah sangat tinggi, apalagi beras solok kualitas A. Karena selama ini terkendala masalah pasar, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian bersama stakeholder terkait siap menampung produksi jagung dan kedele yang diproduksi petani di Kota Solok maupun Sumatera Barat pada umumnya. “Pada gerakan padi, jagung dan kedele yang dilaksanakan tahun 2018 ini, pemerintah pusat membantu pengadaan bibit dan pupuk,” terang Yurmiati. Mengingat pentingnya program budidaya pajale itu, penyuluh pertanian yang berada pada garda terdepan dan melakukan bimbingan dan penyuluhan diminta melakukan inventarisasi lahan dan pelaku di lapangan. Jangan hanya lahan saja yang terlihat namun harus ada petani selaku penggerak dalam pelaksanaan. Untuk kelancaran budidaya pajale di Kota Solok, Dinas Pertanian juga siap memasok mesin pengolah tanah (big traktor) disamping adanya hand traktor yang sudah dipasok ke kelompok tani-kelompok tani. Setidaknya sudah ada 20 hand traktor yang disalurkan ke kelompoktani untuk membantu pengolahan lahan. (h/alf)

Perwako Koordinator Penyuluh Sedang Disusun SOLOK, HALUAN — Pemerintah Kota Solok segera menindaklanjuti peraturan Kementerian Pertanian RI tentang penghapusan jabatan struktural di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan Pertanian (UPTD BPP). Saat ini sedang diajukan Peraturan Walikota (Perwako) untuk pembentukan unit organisasi baru mengganti yang lama. Asisten I Bidang Pemerintahan Setdako Solok, Nova Elvino yang dihubungi Haluan, Kamis (11/1), membenarkan tentang penghapusan UPTD BPP yang ada di Kota Solok dan nantinya hanya ada

satu UPTD yang bermarkas di Dinas Pertanian. Bukan hanya UPTD pada Dinas Pertanian, melainkan juga pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag). Ada 4 jabatan fungsional yang dibentuk yakni di UPTD BPP Dinas Pertanian, UPTD Laboratorium dan UPTD Metreologi, ke 4 UPTD itu nantinya dipimpin oleh jabatan fungsional dan bukan lagi jabatan struktural, seperti halnya Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional. Petunjuk tentang peraturan Kementerian Pertanian me-

mang seperti itu, dimana para penyuluh pertanian yang sapbingkalnya berada di BPP untuk setiap kecamatan dengan atasan langsung Kepala UPTD BPP. Kepala UPTD BPP itu merupakan jabatan struktural namun yang dikelolanya orang fungsional sehingga kurang tepat. Untuk menjawab persoalan itu, Kementerian Pertanian melahirkan keputusan baru dimana UPTD BPP yang ada di Indonesia yang kepalanya dari jabatan struktural dihapus dan nantinya diganti oleh orang fungsional. Di UPTD BPP tidak lagi ada jabatan struktural

melainkan Koordinator Penyuluh Pertanian. Untuk pembentukan koordinator maupun UPTD, lanjut Nova Elfino, sedang diajukan Perwako. Bagian Hukum Setdako sudah menelitinya, dalam waktu dekat segera dituntaskan apalagi daerah lain sudah membentuk koordinator penyuluh yang ada di BPP. Di Kota Solok ada 2 BPP yakni di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Ke 2 UPTD BPP itu segera dihapus sekaligus jabatan srukturalnya. Nantinya hanya dikenal koordinator bukan lagi kepala UPTD BPP. Dengan

demikian penyuluh pertanian yang merupakan jabataan fungsional akan diurus oleh orangorang fungsional. Kooordinator penyuluh itu berasal dari orang funfsional sehingga dia bisa memahami sistim kerja penyuluh. Dalam kegiatan sehari-hari, penyuluh pertanian bertanggung jawab pada koordinator sebagai perpanjangan tangan ke Dinas Pertanian. Koordinator tersebut melakukan pembinaan maupun bimbingan serta mengkordinasikan tugastugas kepenyuluhan pada penyuluh yang ada diwilayah kerjanya. (h/alf)

2017, PEKERJAAN REKANAN TIDAK TUNTAS

TERTIBKAN TEMPAT HIBURAN MALAM DAN KAFE

Penimbunan Lokasi RSUD Berlanjut

MUI: Satpol PP Harus Tegas

PEKERJAAN pematangan lahan pembangunan RSUD Kota Solok di Bandar Panduang Tanah Garam, terlambat selesai. PT KAJI selaku rekanan siap menyelesaikan pekerjaannya sesuai tenggang waktu yang diberikan. ALFIAN

SOLOK, HALUAN — Hingga kini kegiatan pembangunan proyek fisik di Kota Solok untuk tahun anggaran 2018, belum satupun dimulai, dalam artian masih 0 Km. Meski demikian, pekerjaan pemadatan tanah lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok di Jalan Raya Solok - Singkarak Bandar Panduang Tanah Garam tetap berjalan. Hanya 3 hari setelah tutup tahun 2017, aktifitas kegiatan penimbunan tanah untuk lokasi rumah sakit umum daerah itu kembali dilanjutkan. PT KAJI selaku rekanan mengerahkan alat berat dan www.harianhaluan.com

kendaraan pengangkut tanah untuk menimbun lokasi tanah untuk rumah sakit tersebut. Puluhan kendaraan pengangkut tanah sibuk membawa tanah untuk menimbun lokasi bangunan. Setelah ditelusuri, ternyata PT KAJI tidak mampu menuntaskan pekerjaan sesuai kalender kerja yang diberikan. Kegiatan penyiapan lokasi untuk bangunan RSUD di eks Dinas Pertanian Kota Solok itu dimulai 15 November 2017 dengan tenggang waktu 45 hari. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penimbunan tanah Rp2,9 miliar dari APBD Kota Solok.

Pengawas PT KAJI, Hendri yang ditanya Haluan di lokasi, Selasa (9/1) membenarkan, kalau pekerjaan penyiapan lokasi bangunan rumah sakit umum daerah Kota Solok molor sesuai kalender kerja yang diberikan Pemda Kota Solok. “Terjadinya kemoloran dan tidak sesuai target karena ada permasalahan tanah di bagian timur yang dihantam banjir Desember lalu. Air sungai Batang Lembang sampai ke bibir tanah untuk pembuatan pondasi sehingga pekerjaan terganggu,” katanya. Atas Kelalaian itu, PT KAJI siap menerima sanksi denda dari Pemda Kota

Solok sesuai peraturan daerah yang ada. Namun sampai saat ini memang belum dihitung berapa denda yang harus dia keluarkan. Sedangkan menyangkut pekerjaan sesuai peraturan daerah, diberi tenggang waktu 50 hari. Namun bagi PT KAJI tidak akan menghabiskan waktu 50 hari. Dalam 10 hari saja sudah bisa dituntaskan pekerjaan yang tersisa tersebut. Sementara itu Kepala Bagian Pengendalian Administerasi Program (PAP) Setda Kota Solok, Jufri Suardi yang ditanya Haluan di Balaikota Solok, Kamis (11/1) mengatakan, pelaksanaan pematangan lahan untuk lokasi rumah sakit umum daerah Kota Solok itu mengalami keterlambatan. “Menurut keterangan dari rekanan, keterlambatan terjadi karena pengaruh cuaca. Namun demikian PT KAJI tetap diberi sanksi sesuai peraturan pemerintah,” katanya. Sampai saat ini, berdasarkan rapat koordinasi belum dihitung berapa denda yang harus dibayarnya karena setiap rekanan sudah diberi jangka waktu kegiatan. Jika tidak mampu diselesaikan sesuai kalender kerja maka harus membayar denda, walau sudah diberi tenggang waktu 50 hari sesuai peraturan pemerintah dimaksud. (h/alf)

SOLOK, HALUAN — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solok, Afrizal Thaib meminta pada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Kota Solok untuk bertindak tegas dalam menertibkan tempat hiburan malam dan kafe yang ada di Kota Solok. Pasalnya, tempat hiburan malam dan kafe tersebut tidak punya izin sama sekali. “Dinas Sapol PP dan Damkar selaku penegak Peraturan daerah (Perda), haruslah konsisten dan punya komitmen yang kuat tanpa mau diajak kompromi oleh siapapun. Apalagi kafe dan tempat hiburan malam sudah disegel, tapi dibuka lagi oleh pemilik kafe,” jelas Afrizal Thaib kepada Haluan di kantornya, Selasa (9/1). Menurut ustad kondang itu, tindakan Satpol PP bersama tim melakukan penyegelan pada seluruh kafe dan hiburan malam di Kota Solok minggu terakhir Desember lalu, patut diacungkan jempol oleh semua pihak, karena keberadaan kafe dan hiburan malam sangat berpotensi berkembangnya maksiat. Apalagi Kota Solok menuju Solok Kota Beras Serambi Medinah yang merupakan sebuah kota Islami. Hanya saja sangat disayangkan, Dinas Satpol PP yang didukung dengan tim SK4 tidak melakukan pengawalan sama sekali sehingga segel yang dipasang

dicopot kembali dan aktifitas kafe dan hiburan malam berjalan seperti biasa. “Perilaku pemilik kafe yang mencopot segel sudah menginjak-nginjak harga diri Pemerintah Kota Solok. Ini tidak bisa dibiarkan sama sekali dan Dinas Satpol PP harus bergerak dan melaporkan pada polisi karena sudah masuk ranah pidana,” katanya. Dinas Satpol PP dan Damkar jangan sampai takut pada pemilik kafe maupun tempat hiburan malam yang sudah menginjak-nginjak harga diri Pemerintah Kota Solok. Selain melaporkan pada polisi juga melakukan pengawasan di lapangan pada malam hari. Turunkan tim dari polisi, Kodim dan

POM TNI AD untuk menutup kafe dan tempat hiburan malam karena keberadaannya tidak diterima masyarakat, apalagi melanggar Peraturan Daerah No 8 tahun 2016. Sebelumnya, diakui Afrizal Thaib, Pemda Kota Solok melalui Dinas Satpol PP terkendala dengan payung hukumnya. Namun setelah DPRD Kota Solok mengesahkan Perda No 8 tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat dan Tempat Hiburan Malam, hendaknya disikapi dengan baik. Walikota Solok sudah memerikan kewenangan pada Dinas Satpol PP dan Damkar untuk menetibkan dan jangan sampai goyah lagi. (h/alf)

JALAN lingkar di tepi Sungai Batang Lembang Kota Solok yang juga disiapkan sebagai kawasan wisata, dipasang lampu hias. Pengunjung yang memanfaatkan kawasan itu untuk bersantai akan merasa lebih nyaman karena ada penerangan. ALFIAN  Redaktur: Devi Diany

 Layouter: Rahmi

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

Rektor IAIN Batusangkar Resmikan Gedung SSC Mahasiswa Inilah Kiat Menjadi Mahasiswa PLK PADANG, HALUAN- Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, Drs. Syofrizal, M.Pd., hadir sebagai pemateri pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan dan penilaian Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) atauCoachingMahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) Periode Januari-Juni 2018 di Auditorium UNP, Senin (8/1). Syofrizal menyampaikan, menjadi seorang guru tidaklah mudah. Guru akan menjadi contoh oleh siswanya. “Guru akan diteladani, ditiru, dan dipedomani oleh siswa,” ujarnya. Lebih lanjut, Syofrizal mengatakan menjadi seorang guru PLK ada tahapan yang harus dikuasai. Di antaranya memahami karakter sekolah serta visi dan misi sekolah. Setelah masuk ke sekolah tempat PLK, kata Syofrizal, mahasiswa PLK tidak bisa seenaknya dan semaunya berpenampilan, karena hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi guru PLK tersebut. Selain itu, mahasiswa PLK harus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan warga sekolah dan warga di luar sekolah. Membangun komunikasi dan silaturahmi dengan pihak sekolah, baik ibu dan bapak guru, khususnya dengan siswa harus menggunakan bahasa yang santun. “Jangan hanya kenal dengan guru pamong saja, berbaurlah supaya tidak canggung,” jelasnya. Kemudian, seorang mahasiswa PLK harus siap dalam pembelajaran dan mengenali setiap prilaku siswa, menguasai materi-materi yang akan diajarkan, dan menguasi kelas secara keseluru han. Mahasiswa PLK tidak semata-mata untuk mengajarkan siswa, namun ada tugas tambahan dari sekolah seperti ditempatkan di perpustakaan, bagian administrasi, bagian piket, dan sebagainya. Hal ini bertujuan supaya mahasiswa PLK mengenali sekolah secar utuh dan meninggalkan sesuatu untuk sekolah tersebut. “Ada masukan yang diberikan untuk sekolah serta harus terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan sekolah,” jelasnya seperti dilasir ganto. (h/dn/gt)

PPIPM UNP Helat Mubes Ke-31 PADANG, HALUAN - Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa (PPIPM) Universitas Negeri Padang (UNP) mengadakan Musyawarah Besar (MUBES) ke-31 di Ruang Standard Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNP, Sabtu (6/1). Mubes yang bertemakan “Melalui MUBES PPIPM XXXI Kita Wujudkan Generasi yang Solid, Cerdas dan Siap Mengabdi” ini merupakan suatu bentuk komitmen PPIPM untuk menciptakan kader-kader yang tidak hanya berkecimpung dibidang penelitian. “Bagaimana nantinya PPIPM menciptakan kader-kader yang secara penelitian bagus indeks bagus, secara berpikir konsepnya mantap, sehingga tidak terkejut nantinya untuk terjun dalam masyarakat,” harap Roni Eka Rahmat selaku Ketua Pelaksana. Ketua Umum PPIPM, Iim Abdul Rohim, mengungkapkan, untuk ketua umum yang akan terpilih nantinya supaya bisa membangkitkan marwah dari PPIPM sendiri. “Bukan malah membuat marwah kita itu semakin melemah dan menurun,” ujar Iim. Lebihlanjut,PembinaBidangIlmiah,AnandaPutra, S.Si, M.Si, Ph.D., menuturkan bahwa dalam berorga nisasisangatdiperlukankerjasamauntuksalingmem bantu satu sama lain nantinya, sehingga dapat ber kolaborasidenganbaik,ujarnyadilansirganto.(h/*)

TANAH DATAR, HALUAN - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar meresmikan gedung Student Skill Center (SSC) mahasiswa, Rabu, (10/1) di kampus tersebut.

DIRESMIKAN- Rektor IAIN Batusangkar, Kasmuri menggunting pita tanda diresmikannya penggunaan gedung student skill center tersebut. FERI MAULANA

Ketua Majelis Dikti Lantik H Mubarak Sebagai Rektor UMRI PEKANBARU, HALUAN- Ke tua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Prof Lincolyn Arsyad secara resmi melantik H Mubarak, MSi sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, periode 2018 - 2022. Pelantikan periode kedua tersebut langsung disaksikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, Rabu (10/1) di Gedung KH Ahmad Dahlan UMRI Pekanbaru. Hadir dalam acara pelantikan ini sejumlah tamu istimewa diantaranya Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru, Bupati Siak dan Kuansing, Danrem 031 Wira Bima, Ketua dan Sekjen DPP Muhammadiyah, Ketua DPW Muhammadiyah Riau dan Koordinator koperties XII. Selain itu, juga hadir Rektor Muhammadiyah Sumbar, Sumut, Palembang dan Rektor Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam pelantikan ini merupakan pelantikan periode kedua, setelah dipercaya dalam pemilihan rektor pada November 2017 lalu. Sebelum pelantikan, Mubarak turut membacakan sumpah dan janji sebagai rektor dihadapan Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan seluruh undangan. Ketua PP Muhammadiyah H Haedar Nasir dalam sambutanya mengatakan, berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dilakukan PP Muhammadiyah dalam upaya terus mengembangkan perguruan tinggi Muhamamdiyah diberbagai daerah khususnya Umri. Agar Umri ini menjadi Universitas kebanggaan, Haedar berpesan kepada Rektor Mubarak untuk menjadikan karakter Muhammadiyah baik dari sisi gerakannya yakni dahwah, mene-

gakkan nilai-nilai Islam dan sebagainya dalam memimpin Umri. Selanjutnya disampaikan Haedar adalah tegakkan sistem sebagaimana yang telah berlaku di organisasi Muhammadiyah, sistem itu telah berjalan reguler yang berlaku dimana saja organisai dan badan usaha Muhammadiyah. “Berikutnya lakukan siner gitas dengan berbagai pihak, karena ini menjadi bagian penting bagi kita agar bisa terus membawa kebaikan bagi organisasi kita ini,” katanya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kaderisasi, baik di universitas maupun di organisasi Muhamamdiyah. “Yang tak kalah pentinga adalah bagaimana rektor bisa menjadikan Umri menjadi pusat kemaslahatan ummat,” pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PW Muhamamdiyah Riau H Wan Abubakar MSi menyebut pelantikan Mubarak sebagai Rektor Umri untuk periode kedua kalinya ini terasa sangat istimewa, selain dihadiri Ketua umum PP Muhammadiyah, dan Ketua Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah, acara ini juga dihadiri gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Danrem 031/WB H Natar Nasution, Walikota Pekanbaru Firdaus, Bupati Siak H Syamsuar, Bupati Kuansing Mursini dan para Rektor Universitas Muhamamdiyah se Sumatera. “Ini pertanda baik bagi Umri, artinya Umri saat ini semakin dicintai dan diakui sebagai Universitas yang cukup berkembang,” kata Wan. Wan berharap dibawah kepemimpinan Mubarak untuk perio

Mahasiswa Unair Juara Desain Logo ASEAN+3 JAKARTA, HALUAN — Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya Adi Wisnu Nugroho menjuarai kompetisi lomba desain logo ASEAN+3 University Network (ASEAN+3 UNet). Adi di Surabaya, Kamis mengatakan pada saat menerima pengumaman, Rabu (10/1), dirinya tidak menyangka bisa juara. Sebab, kompetisi desain kelas internasional itu sudah berlangsung cukup lama dan ia nyaris lupa pernah mengikutinya. “Pada awalnya, saya kira sudah nggak akan menang. Apalagi, jarak pengumpulan dan pengumuman menang cukup jauh, dari Juni 2017-Januari 2018. Kayak hampir terlupakan. Lalu, tiba-tiba dapat info menang itu,” kata Adi. Adi mengaku, awalnya keikutsertaan dia dalam lomba ini hanya iseng belaka. Dia mendapatkan informasi lomba dari kampus dan mulai berpikir desain logo yang akan dia ajukan. Dengan dibantu beberapa teman untuk memberi masukan, akhirnya Adi mengirim 10 logo sekaligus untuk ikut dalam lomba tersebut. Dari 10 desain logo itu, memang ada satu yang menurutnya paling dijagokan. www.harianhaluan.com

“Pada awalnya cuma mau ngirim satu logo. Ternyata dari panitia terserah ngirim berapa. Saya sengaja kirim 10 logo untuk memperbesar peluang menang,” ujar Adi. Adi mengungkapkan, pada waktu itu, dia tak banyak mendapatkan inspirasi terkait logo yang akan dia kirim. Sebelum pembuatan desain logo, ia melakukan riset tentang logo-logo ngetren yang banyak dipakai institusi pendidikan. Ia lantas menggabungkan warna bendera tiga negara yang tergabung dalam ASEAN+3 Unet, yakni China, Jepang, dan Korea. “Saya mengambil warna dari masingmasing bendera negara, kuning untuk China, biru untuk Korea, dan merah untuk Jepang,” ucap Adi. Sebelumnya, Adi mengaku belum pernah mengikuti kompetisi serupa. Namun, ia memang memiliki skill desain yang hanya ia pakai dalam keikutsertaan kepanitiaan atau kegiatan organisasi di kampus. Atas prestasinya itu, Adi mendapatkan menghargaan berupa uang tunai senilai USD800 atau setara dengan Rp10,8 juta dan sertifikat dari ASEAN+3 Unet. (h/dn/*)

de kedua ini Umri bisa terus berkembang, menjadi Universitas kebanggaan masyarakat Riau. “Kemajuan yang sudah diraih saat ini hendaknya bisa terus dipertahankan, dan harus ditingkatkan lagi, saya yakin pak Mubarak mampu untuk melakukab hal itu,” ungkapnya Sementara usai dilantik, Mubarak mengatakan proses yang dilalui sampai dirinya kembali dilantik menjadi Rektor adalah bagian proses demokrasi di Universitas, dimana pelaksanaan pemilihan telah selesai. “Alhamdulillah saya telah dilantik hari ini. Sekarang mari kita tinggalkan perbedaan, pandangan dan pilihan saat proses pemilihan, sekarang saat nya kita kembali bersatu, bersama membangun Umri ini agar lebih baik kedepannya,” ajak Mubarak. Disinggung mengenai program selama kepemimpinannya diperiode kedua tersebut, dirinya dalam waktu dekat akan membetuk tim rencana kerja yang akan bekerjasama menyu sun rencana kerja yang akan dilaksanakan 4 tahun kedepan. “Nanti baru kita cari tenaga dan SDM yang bisa bekerja, dan tentunya tidak hanya bekerja tetapi ikhlas dalam tugas dan tanggung jawab yang dijalaninya, baik doaen maupu mahasiswa,”ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya juga akan melakukan konsolidasi dengan seluruh daerah yakni melalui cabang organisasi Muhammadiyah, dalam rangka memajukan Umri kedepannya. Serta memacu prestasi khususnya dalam peningkatan akreditasi bagi lingkungan kampus,”pungkasny.(h/ nie)

Peresmian itu dihadiri Rektor, Wakil Rektor I, II dan III. Ka BIRO. Dekan, Wakil Dekan, Kabag, Kasubag, Pembina Lembaga, Dema dan Sema Institut. Rektor IAIN Batusang kar, Kasmuri, sebelum meres mikannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh keluarga besar IAIN Batusangkar, dengan peresmian gedung SSC mahasiswa yang ditujukan sebagai pusat kreatifitas bagi seluruh mahasiswa IAIN Batusangkar nantinya. “Gedung SSC Center ini dipelopori oleh Unit Kegiatan Mahsiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa Al-Iqtishaad gedung pertama yang kita miliki pada awal tahun 2018, nanti kedepannya gedung ini menjadi pusat menampung seluruh kreatifitas dan juga tempat melatih jiwa berdagang mahasiswa,” harap Kasmuri. Kedepan, lulusan IAIN Batusangkar memiliki sarjana yang mempunyai jiwa kreatifitas tinggi dibandingkan dengan sarajana lulusan perguruan tinggi yang lain, ujarnya. Dalam waktu yang sama Wakil Rektor II, Marjoni Imamora, menyebutkan bah-

wa pada tahun 2019 nanti, gedung SSC ini akan dipusatkan pada satu gedung, nantinya selurus pusat kreatifitas mahasiswa IAIN Batusangkar bisa terpusat satu gedung, ini anggaran nya sudah kita usulkan insa’ Allah ini akan terkabul, ucapnya. Sebagai pembina UKM Kopma Al-Iqtishaad, Sri Adella Fitri menyebutkan pada kesempatan ini, Kopma sudah akuntabel dan transparan dalam pelaporan keuangan selalu diekspose kepublic. “Ini sudah kita buktikan pada tahun-tahun sebelumnya, nantinya generasi Kopma kedepan bisa melahirkan generagi yang tatap menciptakan kreatifitas yang unggul,” ujarnya. Sementara, Ketua Dema IAIN Batusangkar, Zal Aidi, saat itu menyampaikan Apresiasi bagi UKM Kopma AlIqtishaad dan kita semua, “Kita telah memiliki gedung SSC mahasiswa untuk menampung semua kreatifitas mahasiswa, harapan saya Dema dengan adanya gedung ini dapat menyalurkan, ide-ide kreatifitas mahasis wa, tidak terlepas dari itu kemajuan kampus terletak pada seluruh mahasiswa,” sebutnya. (h/fma)

Aktivis Mahasiswa dan Politisi Peringati Malari JAKARTA, HALUAN- Peristiwa Malari, berupa demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974. Malari yang dimotori aktivis Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar, dengan gagah berani melakukan kritik terbuka atas kesalahan strategi pembangunan Orde Baru. Tak terasa, sudah lebih 4 dekade Peristiwa Malari, tetapi masih tertanam kuat di memori publik, khususnya kalangan a ktivis dan politisi. Dalam beberapa hari ke depan, rencananya ratusan aktivis dan politisi lintas generasi, sektoral dan ideologi akan berkumpul di Yogyakarta guna memperingati Malari.”Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian termasuk para tokoh Yogyakarta, untuk berkenan hadir dalam Peringatan 44 Tahun Peristiwa Malari yang akan digelar hari Senin mendatang. Selain temu kangen dan diskusi publik, kita juga akan mendengarkan orasi kebangsaan dari tokoh Malari Hariman Siregar,” ujar Ketua Pelaksana Peringatan Malari, Isti

Nugroho melalui pesan elektronik kepada media, Rabu (10/1/2018). Isti menerangkan, Peringatan 44 Tahun Malari itu sekaligus juga merayakan 18 Tahun Indonesian Democracy Monitor (InDEMO), sebuah lembaga kajian yang didirikan Hariman Siregar dkk. Acara terbuka untuk umum pada hari Senin (15/ 1/2018) pukul 09-13 WIB di University Club Universitas Gajah Mada (UGM), Boulevard, Jalan Pancasila Nomor 2, Bulaksumur, Yogyakarta. Bertema “Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau”, Peringatan Malari akan diisi dengan analisa kekinian dan orasi kebangsaan Hariman Siregar, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik menghadirkan narasumber handal, antara lain Ari Sujito (akademisi UGM), Max Lane (Indonesianis dari Australia), Daniel Dhakidae (jurnalis s enior), Bhima Yu dhistira (ekonom Indef), Cak Nun (budayawan), juga pan dangan berbagai tokoh se nior lainnya. (h/dn/rel)

Pembaca Sastra Indonesia Capai 6,2 Persen

ILUSTRASI JAKARTA, HALUAN — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan peminat yang membaca karya sastra Indonesia mencapai 6,2 persen berdasarkan penelitian pada Desember 2017. “Kurikulum sekolah sebaliknya lebih banyak mendorong siswa membaca sastra,” kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA di Jakarta Kamis. Denny mengatakan pembaca sastra cenderung terlibat kegiatan sosial sebesar 65,7 persen dan kelompok tidak membaca sastra mencapai 48,5 persen. Pembaca sastra yang cenderung berderma untuk lingkungan mencapai

86,5 persen dibanding yang tidak membaca sebanyak 67,7 persen. Denny mengungkapkan survei tentang minat membaca sastra itu dilakukan terhadap 1.200 responden dengan populasi publik dewasa berusia di atas 17 tahun. “Yang dipilih berdasarkan metode multi stage random sampling melalui eksplorasi wawancara tatap muka,” ujar Denny. LSI mensurvei di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 34 provinsi dari Aceh hingga Papua dengan tingkat kesalahan sebesar kurang lebih 2,8  Redaktur: Dodi Nurja

persen. Denny menjelaskan temuan LSI itu sama dengan riset yang dilakukan lembaga survei internasional seperti New School of New York City pada 2013 yang menghasilkan kesimpulan sejenis. “Mereka yang membaca sasta cenderung lebih bisa berempati merasakan pikiran dan perasaan orang lain,” tutur Denny. Namun di Indonesia dari Aceh hingga Papua, peminat yang ingat judul dan nama pengarang mencapai 46,8 persen. Hasil riset juga menunjukkan tingkat pendidikan sangat signifikan menentukan pernah atau tidak membaca sastra dengan data pendidikan tertinggi mahasiswa hingga SD pernah membaca sastra berbeda dari angka 21,1 persen-dua persen. Variable lainnya yang berpengaruh yaitu tingkat pendapatan dengan perincian penghasilan di atas Rp2 juta per bulan cenderung membaca sastra sebesar 8,2 persen, penghasilan di atas Rp1 juta per bulan (tujuh persen membaca sastra) dan penghasilannya di bawah Rp1 juta sebulan (3,3 persen membaca sastra).”Lebih besar penghasilan seseorang, cenderung ia lebih leluasa untuk membaca sastra,” ungkap Denny. (h/dn/*)  Layouter:Yohanes

SUMBAR

JUMAT,829AGUSTUS DESEMBER SELASA, 20172017 Rabiul Akhir 1439 1511 Dzulkaidah 1438 H H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian Umum

JUMAT, 12 JANUARI 2018 / 25 Rabiul Akhir 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Puluhan Ninik Mamak Datangi Mapolres Pessel PAINAN, HALUAN - Puluhan Ninik Mamak beserta korban penipuan pengurusan Alashak tanah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tergabung di empat kenagarian, yakni Nagari Koto Berapak, Nagari Kapelgam, Nagari Kubang dan Nagari Koto Baru, mendatangai kantor Polisi Resort Pesisir Selatan, untuk meminta ketegasan aparat hukum terkait kasus dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum KAN di Kecamatan Bayang. Kamis (11/1). Salah seorang Ninik Mamak nagari setempat, Dt.Mandaro Kayo mengatakan, pungutan yang dilakukan oleh perangkat KAN Koto Berapak saat itu, tidak pernah melibatkan Ninik Mamak setempat. Menurutnya, dalam mengambil sebuah keputusan tentunya harus ada keputusan secara bersama dan mufakat.”Sebab, dalam mendudukan sebuah persoalan di nagari, bukanlah sebuah persoalan yang sangat gampang. Apalagi terkait pungutan yang dilakukan terhadap anak kemenakan kami. Uangnya untuk apa,” sebutnya di Mapolres Pessel. Kamis (11/1). Dikatakannya, lembaga KAN di Kenagarian Koto Berapak, Bayang sudah ternodai akibat tangan-tangan jahil oknum KAN yang tidak bertanggung jawab. Dari itu, Ninik Mamak yang tergabung dalam empat nagari di Kecamatan Bayang, meminta aparat kepolisian bersikap tegas dan mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, dinilai telah mencerdai perasaan Ninik Mamak di daerah itu.”Padahal KAN adalah lembaga tinggi dan sangat terhormat di mata Ninik Mamak. Namun, mereka sendiri yang telah menodai lembaga tersebut dengan memanfaatkan kepentingan diri pribadi,” ungkapnya. Dikatakannya, selaku Ninik Mamak, ia meminta kepada pihak BPN agar diganti keputusan KAN menjadi surat penguasaan fisik yang ketahui oleh seluruh Ninik Mamak yang tergabung dalam empat nagari, kemudian disetujui oleh yang bersangkutan, masyarakat, penghulu dan datuk.”Terkait persoalan ini, kami berharap kepada penegak hukum untuk menindak tegas ulah beberapa oknum KAN Koto Berapak. Agar memberikan efek jera dikemudian hari,” harapnya. Sementara itu, seorang korban atas nama Deni Esi (47), warga Ujung Pandan, Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, mengaku sudah di tipu oleh beberapa perangkat KAN Koto Berapak, saat pengurusan PTSL tersebut. Sebab, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 1 juta saat pengurusan sertifikat alas hak tanah.”Benar, dalam pengurusan sertifikat PTSL ini, saya harus membayar Rp 1 juta kepada perangkat KAN. Dan itu tidak boleh kurang pak,” ungkapnya saat ditemui Haluan, di Mapolres Pessel. Menurutnya, pada saat pengurusan sertifikat miliknya, pihak KAN menyebutkan, sertifikat itu nantinya akan di serahkan secara langsung oleh Presiden RI Jokowi. Namun, hingga kini sertifikat tersebut tak pernah diterimanya. “Saya sebagai masyarakat awam, tentu menganggap hal itu tidak bohong. KAN mengatakan, saat menerima sertifikat akan di serahkan langsung oleh presiden Jokowi. Namun kenyataanya tidak ada sampai saat ini,” ungkapnya. Hal senada dikatakan, Rahman (65) Warga Koto Baru, menurut dia untuk pengurusan alashak tanah dirinya juga harus mengeluarkan uang sebesar Rp1 juta serta harus menyerahkan poto copy KTP, padahal ia telah memiliki Akta tanah. “Saya sudah punya surat Akta tanah. Namun pihak KAN masih meminta poto copy KTP. Dan untuk pengurusan sertifikat PTSL itu, saya juga sudah bayar Rp1 juta, namun sampai saat ini sertifikatnya belum juga saya terima,” ungkapnya. (h/kis)

MUSRENBANGDES - Desa Kolok Nan Tuo gelar Musrenbangdes, usulkan berbagai pembangunan untuk tahun 2019, Kamis (11/1).

RIKI YUHERMAN

SELAIN PEMBANGUNAN FISIK

Kolok Nan Tuo Fakus Pemberdayaan Masyarakat SAWAHLUNTO,HALUAN-Selain pembangunan fisik dalam bentuk infrastruktur, Desa Kolok Nan Tuo, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto juga memfokuskan pembangunan pemberdayaan masyarakat menggunai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun dana APBDes Kolok Nan Tuo tahun 2018 sebesar Rp2,24 miliar lebih yang terdiri.dari Dana Desa Rp772 juta lebih, Bagi hasil pajak Rp18 juta lebih, retribusi daerah Rp13 juta lebih, ADD Rp1,4 miliar lebih.

Kepala Desa Kolok Nan Tuo, Supriadi Mukri mengatakan, setidaknya Rp138 juta lebih dialokasikan untuk dua kegiatan pemberdayaan masyarakat yakni seni budaya dan pondok Alquran.”Rp85 juta lebih kita pergunakan untuk

membeli alat musik tradisional, ditambah pembayan jasa untuk guru atau tenaga pengajar seni budaya sebesar Rp28 juta lebih. Sedangkan untuk pondok Alquran kita alokasikan dana sebesar Rp25 juta lebih,” terangnya kepada Haluan, Kamis (11/1). Intinya sebut pria yang akran disapa.Adeks Rossye Mukri itu, selain pembangunan fisik, pembangunan sosial kemasyarakatan j uga terus dilakukan seperti pengembangan dan pelestarian adat, kesenian dan budaya serta keagamaan, sehingga masyara-

kat dana APBDes BBS tidak saja mampu memakmurkan warganya secara ekonomi tapi juga seimbang dengan nilai milai adat serta agama. Pembangunan infrastruktur lanjutnya, setidaknya ada tujuk proyek fisik diantaranya, pbuatan badan jalam, pembukaan jalan sentra produksi, pembuatan riol irigasi kelompok tani, bangunan pelengkap industri jeruk nipis, lanjutan pembuatan riol sianik indah, rehab jalan, dan rehab pangkalan ojek dialolasikan dana sebesar Rp531 juta lebih. Selanjutnya sebut Kades

Supriadi Mukri, ditahun ini Kolok. Nan Tuo juga mendapatkan tiga proyek embung yang berasal dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dan pembangunan empat jem batan dari dana APBD kota. “ Adapunkegiatan tersebut diawali dari aspirasi masyarakat melalui Muyawarah pembangunan dusun, pada 5 dusun yang ada di desa Kolok Nan Tuo, dan dilanjutkan dengan Musrenbangdes, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan azaz manfaat dan benar-benar tepat sasaran,” katanya.(h/rki)

Senator DPD RI Nofi Candra Dukung Pessel Sosialisasikan Penetapan Batas Nagari Pembentukan BUMNag Cupak AROSUKA, HALUAN—Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Nagari Cupak, pemerintah nagari setempat akan segera mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) pada tahun 2018 ini. Hal ini terungkap saat diskusi antara tokoh masyarakat nagari Cupak kec. Gunung Talang dengan Senator DPD RI Nofi Candra di Cupak, kemaren. Rencana pendirian BUMNag yang digagas oleh pemerintah nagari bersama tokoh masyarakat nagari Cupak itupun mendapat respon positif dari anggota DPDRI H. Nofi Candra yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum akhirnya tercatat sebagai senator RI asal pemilihan Sumatera Barat. Nofi yang hadir memanfaatkan masa reses-

nya di dapil Sumbar tersebut sekaligus memberikan motivasi bagi generasi muda setempat untuk menggerakkan perekonomian melalui sektor UMKM di daerah itu. Nofi Candra sendiri mengaku tidak meragukan potensi yang dimiliki para pemuda dan warga nagari Cupak yang disebutnya sangat mandiri. Nofi mengatakan itu bukan sekedar basa-basi, karena ia tahu sejak kecil sudah menjadi bagian dari masyarakat Cupak. “Menggerakkan sektor UMKM bukan perkara baru bagi pemuda Cupak, apalagi jika ditunjang dengan pendirian BUMNag sebagai wadah untuk menampung hasil usaha yang digerakkan oleh pemuda,” ujar Nofi. Searah dengan itu, Wali nagari Cupak Dasril mengung-

kapkan, sebelumnya, pihaknya juga telah menggelar pelatihan kewirausahawan bagi pemuda untuk mendorong tumbuhnya sentra ekonomi baru dari kalangan pemuda di daerah itu. Pelatihan itu sendiri dipandang penting ketika banyak pemuda dan masyarakat memiliki waktu dan keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Keinginan dan hasrat berusaha itu adalah potensi diri. Sedangkan terkait pembentukan BUM Nag itu sendiri, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran awal untuk pendirian BUMNag ini sebesar Rp.200 Juta yang bersumber dari alokasi dana desa/nagari setempat. “Alokasi awalnya kita topang dari dana desa. Semoga ini b isa berkembang di tangan pengurus yang akan dibentuk nanti,” pungkasnya. (h/ndi)

PAINAN,HALUAN- Pemda Pessel bekerjasama dengan Yayasan Puter melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat dalam rangka proses penetapan dan penegasan batas nagari(desa), sesuai dengan Permendagri No 45 tahun 2016 dan Perbub No 5 tahun 2017 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang SKB Pessel di Pasar Baru kecamatan Bayang ,Kamis (11/1) Koordinator tim teknis kecamatan yayasan Puter Jatmoko mengatakan,pertemuan ini di ikuti oleh unsur perwakilan pemerintahan kecamatan,Kerapatan Adat Nagari ( KAN), Wali Nagari, Bamus,tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memas tikan batas administrasi dan kepastian wilayah secara

yuridis maupun secara teknis. Menurutnya, batas nagari sangat penting untuk penentuan wilayah, melalui pertemuan ini para peserta akan dapat memahaminya sebagai perwakilan dari masyarakat nagari, kemudian batas wilayah nagari perl u dilakukan agar masyakara kat merasa nyaman dan aman. Salah seorang peserta Hen Arif Boy wali nagari Sago Salido mengakui, batas wilayah nagari ( desa) sangat penting dengan tujuan untuk memperjelas batas wilayah, kemudian tidak ada keraguan masyarakat tentang batas wilayah nagari, sedangkan penetuan batas wilayah ini patut didukung, apalagi sudah menjadi program pemerintah untuk kepentingan masyarakatnya.(h/ mjn)

Bocah Malang “Sifa” Akhirnya Dibantu Pemda Daerah Tanah Datar TANAH DATAR, HALUAN — Kebutaan mendadak yang dialami bocah berusia delapan tahun “Sifa”, keluarga miskin dari Nagari Simawang Kecamatan Rambatan itu akhirnya ditangani serius Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Gadis cilik berparas cantik bernama lengkap Syaidah Fajriah warga Jorong Darek tersebut beberapa hari ini firal dimedia sosial dan menjadi perhatian publik. Berbagai pihak baik dari tetangga maupun perantau secara bersama-sama memberikan bantuan untuknya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, juga turut ambil andil. Hal ini terlihat saat Rombongan Pemkab. Tanah Datar yang dipimpin Wakil Bupati Zuldafri Darma, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BAZNAS Tanah Datar, sambangi rumahnya Kamis, (11/1) sore sekira pukul www.harianhaluan.com

15.30 wib, di Jorong Darek Nagari Simawang. Rombongan yang disambut dalam kondisi seadanya tersebut terh aru melihat kondisi Sifa yang diduga mengalami tumor otak, hasil pemeriksaan dokter beberapa waktu sebelumnya. Dalam kesempatan itulah, Pemda Tanah Datar menyampaikan dan berjanji akan ikut secara bersama-sama membantu meringankan be ban pengobatan untuk Sifa. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Zuldafri Darma mengatakan, persoalan yang dialami keluarga Sifa butuh bantuan semua pihak. Karena itu untuk menyelesaikannya Pemda juga akan duduk bersama membicarakan persoalan Sifa ini.” Saat ini kita dalam proses pengurusan biaya pengo batan Sifa melalui Jamkesda.

Kita juga akan berusaha mencarikan biaya tambahan

diluar tanggungan BPJS, jika nanti dilakukan operasi

untuk penyembuhan anak kita ini,” ujar Wabup.

WABUP Zuldafri Darma saat memberikan santunan kepada keluarga Sifa, Kamis (11/1). KHAIRUL

Intinya jelas Wabup, Pem da Tanah Datar akan mela kukan usaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyembuhan Sifa. “Setidaknya untuk pengobatan anak kita ini akan membutuhkan biaya sebesar Rp 150 juta mungkin juga lebih, tentulah biaya itu tidak akan ditanggung penuh oleh BPJS, untuk itu kita dari Pemda juga akan mencarikan solusi yang terbaik bagi kesembuhan anak kita ini,” ucap Zuldafri. Sementara itu, Kadis Kesehatan Tanah Datar Dr. Ermon mengatakan, pihaknya kembali akan melakukan perujukan terhadap Sifa. “Yang kita tahu untuk saat ini Sifa mengalami tu mor pada otaknya sehingga menimbulkan kebutaan men dadak. Namun, ini juga perlu kita cari tahu, apa penye babnya,” jelas Ermon. Ia menambahkan, “Jika  Redaktur Dodi Nurja

nanti penyebab pasti penya kit yang diderita Sifa ini jelas terang mantan Kepala RSUD Hanafiah Batusangkar tersebut, Sifa akan dirujuk ke RS M Djamil Padang untuk dioperasi. “Jadi sementara BPJS Sifa diurus, untuk biaya pengobatan akan dibantu oleh BAZNAS Tanah Datar, baik biaya pengobatan alternatif, maupun pengobatan secara medis, serta seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak keluarga selama pengo batan,” sebut Ermon. Pada kesempatan tersebut Pemer int ah Naga r i dan Kecamatan serta tokoh Masyarakat setempat yang turut hadir, sambut gembira dan senang dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berharap serta be rdoa untuk kepulihan penglihatan Sifa kembali. (h/mg-rul)  Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Dukung Pengembangan Tarok City Sebagai KPT

Dermaga Apung Kota Pariaman Tuntas Dikerjakan PARIAMAN, HALUAN - Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tangah di Pantai Kota Pariaman telah selesai 100 persen. Kegiatan pembangunan itu untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata. Pembangunan Dermaga Apung memanfaatkan dana pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Besar dana tersebut Rp1,7 miliar dan dermaga yang sudah selesai dikerjakan itu, Kamis (11/ 1) serta langsung diujicoba penggu naan. Tender pembangunan Dermaga Apung itu dilakukan langsung oleh pihak KKP RI di Jakarta dan Pemko Pariaman hanya menerima pengerjaan hingga selesai saja. “Saya mendapat laporan bahwa pembangunan dermaga apung di pulau tangah telah selesai dikerjakan, maka nya kita mengecek langsung ke lokasi, dan sekaligus kita uji coba kelayakan dermaga apung ini,” kata Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman. Selain mengecek keberadaan Dermaga Apung, Mukhlis Rahman juga mengecek pembangunan pendes triannya. “Pendestrian jalan setapak tersebut baru selesai 7 persen dan diakhir bulan ini rampung 100 persen. Tentang pembangunan rumah panggung, tinggal pemasangan atap dan finising saja. Pulau tangah rencananya jadi destinasi wisata keluarga,” kata Mukhlis Rahman. Dalam peninjauan itu walikota menelusuri pendestrian jalan setapak yang dibangun melalui APBD Kota Pariaman, dan rumah panggung sebanyak 15 unit, yang nantinya bisa sebagai tempat beristirahat dan ber cengkrama bersama anggota keluar ganya yang berkunjung ke pulau ini. Walikota mengimbau pembangunan berkelanjutan hendaknya sesuai master plan yang telah dibuat untuk pulau tangah ini, kalau berpijak ke master plan butuh waktu 3 tahun lagi baru tuntas. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pariaman, Zamzamil mengatakan, beberapa sarana dan prasarana pendu kung masih dalam tahap pembangunan. “Untuk pembangunan di pulau tangah ini, menghabiskan biaya sebesar Rp780 juta untuk pendestrian dan Rp330 juta untuk 15 unit gazebo,” tuturnya. (h/tri)

PADANG PARIAMAN, HALUAN Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-185, Kamis (11/1) di komplek IKK Parit malin tang. Perayaan HUT tersebut dimulai dengan Paripurna Istimewa DPRD Padang Pariaman yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Faisal Arifin dan dihadiri oleh seluruh anggota.

HUT PADANG PARIAMAN - Pemotongan kue HUT Padang Pariaman ke-185 oleh Bupati Ali Mukhni disaksikan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit serta tokoh masyarakat, Kamis (11/1). DEDI SALIM

Humas Tanah Datar Bahas Kerja Sama dengan Haluan PADANG, HALUAN - Humas Kabupaten Tanah Datar dan rombongan lakukan kunjungan kerja ke kantor Haluan di kawasan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kamis (11/1). Kedatangan disambut langsung petinggipetingi Haluan. Kunjungan ini membahas tentang kerjasama haluan dengan pemerintah kabupaten Tanah Datar di tahun 2018. Kabag Humas dan Protokol Tanah Datar, Syahril mengatakan, kunjungan ini untuk mempererat silaturrahmi dari kedua belah pihak. “Saya berharap kerja sama ini bisa terus berlanjut dan bahkan lebih mesra dikemudian harinya,” ujarnya, Kamis (11/1).

Yang pasti, lanjutnya, pihak Pemkab Tanah Datar juga siap menunggu kedatangan Haluan di Tanah Datar nantinya. “Kita tunggu juga kedatangan Haluan nanti ke Tanah Datar,” ungkapnya. Jajaran Haluan yang menerima kedatangan rombongan Humas Tanah Datar kedatangan antara lain Pimpinan Perusahaan (PP) Haluan, David Ramadian, Pemimpin Redaksi, Ismet Fanany beserta karyawan dan redaktur Haluan lainnya. Pemimpin Perusahaan, David Ramadian sangat mengapresiasi kedatangan dari Humas dan rombongan Pemkab Tanah Datar ke Haluan. “Kita berterima kasih atas kedatangan rom-

bongan Humas Pemkab Tanah Datar ke Haluan. Kita berharap kerja sama antara Haluan dengan Pemkab Tanah Datar bisa terus berlanjut,” kata David Ramadian. David juga berjanji akan melakukan kunjungan balik ke Pemkab Tanah Datar, sesuai permintaan Humas Pemkab Tanah Datar. “Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan melakukan kunjungan balik,” pungkas David. Senada dengan itu, Pemimpin Redaksi Haluan, Ismet Fanany menyebut, dengan kunjungan Humas Tanah Datar kali ini bisa lebih memperlancar memperlancar komunikasi dari kedua belah pihak. (h/mg-mal)

Polres Tanah Datar Bantu Anak Penderita Hydrocephalus “Dengan membawa Andin akan membuat trauma dia sampai besarnya nanti. Saya harap ibu tidak lagi membawa Andin ke pasar untuk minta sedekah. Rawat Andin di rumah. Saya akan carikan ibu pekerjaan dari pada mengemis di pasar. Apa lagi membawa a nak-anak minta sedekah melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Orang yang melakukan bisa dihukum,” ujar Kapolres Bayu. Saat itu, Kapolres Bayuaji menyerahkan bantuan ‘Program Jumat Sedekah’ kepada ibu Ermawti di ruangannya di Pagaruyung

Sementara, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra bersama kapolres akan mem beritahu Kapolresta Bukittinggi agar bayi Andin diurus dan d iobati dengan mendaftarkan BPJS di Bukittinggi, sehingga Andin mudah diobati dan dikontrol para medis. “Kapolresta diharapkan bisa bekerjsama dengan Pemko Bukittinggi mengurus Andin,” sebut Anton. Dengan ada perhatian dan bantuan Kapolres Bayu, ibu bayi malang Ermiwati mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kapolres Bayu dan

Ketua DPRD Anton Yondra. “Nasehat dan saran bapak Kapolres dan Ketua DPRD saya ucapkan terima kasih, semoga bayi saya semakin sehat, Insya Allah saya akan turuti nasehat Bapak Kapolres dan Bapak Ketua DPRD,” tutur Ermiwati. Ia juga mengatakan jika dirinya melakukan mintaminta sedekah ke pasar, ratarata hasil minta sedekah setiap hari bisa mencapai Rp150 ribu setiap harinya. Ermiwati (40) warga Kota Bukittingi asal Pesisir Selatan itu bersuamikan Busril (45), selama pernikahannya mempunyai lima orang anak

dan anak terakhir Andinita Kayla Azahra, yang saat ini menderita penyakit Hydro Cephalus. Anak tersebut dibawa Ermiwati minta sedekah ke beberapa pasar seperti di Pasar Payakumbuh, Bukit tinggi dan Batusangkar. Hal itu diketahui Kapolres Bayuaji Yudha Prajas minggu lalu, saat hari pasar Batusangkar Kamis lalu. melalui Kapolsek Limo Kaum, Iptu Fetrizal, mengundang Ermiwati dan memberikan sumbang saran dan sekaligus menyerahkan bantuan Program Jumat Sedekah (PJS) Polres Tanah Datar. (h/fma)

BUTUH RP400 MILIAR LAGI

Untuk Infrastruktur Teluk Tapang PASBAR,HALUAN - Infrastruktur fisik di Pelabuhan Teluk Tapang, Pasaman Barat yang sudah siap tak sebanding dengan akses jalan yang masih minim. Hal ini menjadi pengganjal bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumatera Barat, terutama di Pasaman Barat. Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, sebetulnya rampung sejak Mei 2017. Fasilitas yang ada di dalamnya siap digunakan untuk melayani bongkar muat kapal, khususnya ekspedisi produk minyak sawit dan komoditas pertambangan seperti biji besi. Namun, infrastruktur jalan menuju lokasi pelabuhan belum siap. Imbasnya, hingga hari ini pelabuhan yang disebut-sebut bakal menyaingi Pelabuhan Teluk Bayar di Kota Padang tersebut belum bisa beroperasi. Bupati Pasbar, Syahiran kepada Haluan mengungkapkan, masih butuh anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk mewww.harianhaluan.com

WAGUB NASRUL ABIT

Lingkar kar

TANAH DATAR, HALUAN - Penderitaan salah seorang anak berusia dua tahun mendapat perhatian Kapolres Tanah Datar. Awalnya anak penderita Hydrocephalus tersebut dijumpai Kapolres, AKBP Bayuaji Yudha Prajas di Pasar Batusangkar yang dibawa ibu kandungnya dengan memohonkan bantuan kepada masyarakat pengunjung di pasar tersebut. Dengan melihat kondisi itu, kapolres mengharapkan kepada ibu Ermawati tidak lagi membawa putrinya Anindita Kayla Azahra yang dipanggil Andin untuk minta sedekah di pasar.

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

rampungkan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan. Syahiran menyebutkan, pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang telah menyedot anggaran hingga Rp200 miliar sejak proyek mulai berjalan pada 2006 lalu. Tapi, ternyata pekerjaan masih banyak. Pembangunan jalan sepanjang 42 km menuju pelabuhan masih harus menyerap anggaran hingga Rp400 miliar. Pemkab Pasbar sebetulnya tak lantas pasrah. Syahiran mengaku, kekurangan dana pembangunan jalan dan urungnya operasional Pelabuhan Teluk Tapang sudah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun respons tegas belum bisa didapat. Catatan Pemkab Pasbar, sebanyak 37 kilometer jalan raya harus dibangun, ditambah 8 unit jembatan yang harus dituntaskan. Total ada 42 km jalan yang harus dibangun demi mengakses Pelabuhan Teluk Tapang. “Untuk melanjutkan pembangunan ini tentu tidak bisa dengan APBD Kabupaten maupun provinsi karena biayanya

terlalu besar,” tutur Syahiran yang selalu gigih berusaha untuk mendapatkan bantuan dari permerintah pusat. Syahiran menilai, operasi onal Pelabuhan Teluk t apang bakal menggenjot ekonomi Pasaman Barat, bahkan S umbar. Tak hanya itu, beroperasinya Pelabauhan Teluk P at ang na nti nya juga a kan memecah beban operasi Pelabu han Teluk Bayur selama ini. Harapannya, kerusakan jalan nasional menuju Teluk Bayur juga bakal berkurang, seiring dengan mulai beralihnya truk-truk pengangkut komoditas perdagangan melalui Teluk Tapang. Pengiriman barang tak perlu jauhjauh ke Padang, cukup ke Pasaman Barat. Sejak dibangun 2006, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pasaman Barat sudah membantu pembangunan jalan. Sebuah perusahaan tambang biji besi misalnya, selain menanamkan investasi hingga Rp10 miliar, juga membantu pembangunan jalan sepanjang 9 km.

“Jika akses ini cepat beroperasi, diyakini geliat investor akan lebih cepat di Pasaman Barat,” jelas Syahiran. Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Air Bangis, Datuak Lizar menginginkan Pelabuhan Teluk Tapang ini segera beroperasi. Sebab menur utn ya , sudah ter lalu lama pelabuhan berskala Inter nasional ini terbengkalai. “Pelabuhan ini sangat strategis untuk menunjang intensitas perdagangan. Tidak saja soal bijih besi, dari pelabuhan ini nanti juga memudahkan aktivitas pengangkutan CPO yang selama ini harus di antar ke pelabuhan teluk Bayur,” katanya Senada yang disampaikan salah seorang aktifis Aliansi Masyar aka t Pasaman Bar at D evi Irawan, menyampaikan p elabuhan t el uk t a pang i ni sangat penting bagi pasaman barat selain menjaga keutuhan infrastruktur jalan lintas provinsi juga bermaanfaat penting bagi per tumbuhan ekonomi masyarakat Pasbar. (h/mg-idn)

Perayaan HUT tersebut juga dengan menggelar panggung hiburan di halaman kantor bupati, makan bajamba serta penggelaran kesenian tradisional Minangkabau. Hadir dalam HUT ini, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, angota DPD RI, Leonardi, tokoh masyarakat Sumbar asal Padang Pariaman, Duski Samad, M Letter, serta para perantau yang tergabung dalam wadah PKDP. Dalam sambutannya, Wa kil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengungkapkan rasa salutnya terhadap pemerintah dan stakeholder yang ada di Padang Pariaman dalam mensukseskan pembangunan. “Saya melihat, hubungan eksekutif dengan legeslatif, Bupati dengan Wakil Bupati, bupati dengan masyarakat serta hubungan ranah dan rantau di Padang Pariaman merupakan hubungan yang terbaik di Sumatera Barat ini,” puji Nasrul Abit. Wagub juga memuji pem bagian kerja yang baik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. “Me mang bupati tersebut harus kuat keluar, sementara wakilnya membenahi yang di dalam,” katanya. Pada kesempatan tersebut, wagub juga mengakui bahwa dia selalu kalah bersaing dengan Bupati Ali Mukhni dalam menggaet dana pusat untuk daerah. “Saat saya menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan dulu, saya selalu kalah dalam mengaet dana pusat untuk daerah oleh Pak Ali mukhni,” aku Nasrul Abit. HUT Padang Pariaman ke-185 ini, wagub mengingatkan, bahwa hal ini harus dijadikan evaluasi kinerja

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sejauh mana kita telah mem berikan layanan pada ma syarakat, apa apa saja yang telah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan serta apa yang sedang kita laukan. “Hal inilah yang harus kita evaluasi”, saran Wagub. Wagub Sumbar pada saat itu juga menyatakan dukungannya untuk pengembangan Tarok City sebagai Kawasan Pendidikan Terpadu ( KPT ). “Pengembangan Torok City, merupakan kota harapan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat,” akunya, seraya mengajak seluruh stakeholders untuk mendukung program tersebut. Sementara itu tokoh ma syarakat Sumbar, Prof DR Duski Samad juga memuji pembangunan Padang Pariaman. “Pada umur yang telah cukup tua ini, Padang Pariaman semakin memperlihatkan jatidirinya sebagai daerah yang cukup maju dibanding daerah lain di Sumbar,” akunya. Saat membuka Paripurna Istimewa DPRD, Ketua DPRD, Faisal Arifin memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh daerah dalam memberikan layanan pada masyarakat dan meningkatkan pembangunan. “Kita jadikan, HUT ke-185 ini menjadi introfeksi diri dalam memberikan layanan pada masyarakat,” ajak Ketua DPRD. Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni pada HUT tersebut menyebut apa saja hasil pembangunan yang telah d icapai merupakan buah dari kerja sama dengan DPRD, pemerintah provinsi, pusat serta hubungan yang baik ranah dan rantau. (h/ ded)

Yusuf Lubis Tinjau MCK Pondok Suluk Rao PASAMAN, HALUAN - Naiki bus milik DPRD Pasaman, Bupati Yusuf Lubis bersama dua staf ahlinya dan sejumlah Kepala OPD tiba di pondok persulukan Ahmad Naqosabandiyah di Hutarimbaru, Nagari Tarungtarung, Kecamatan Rao, Kamis (11/1). Selain menjalin silaturrahmi, kedatangan orang nomor satu itu dalam rangka meninjau kondisi tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) serta fasilitas air bersih yang dibutuhkan para jemaah tarekat tersebut. Pasalnya, para pengurus dan jemaah tarekat mengeluhkan kondisi MCK di pondok tersebut tidak dapat dimanfaatkan, karena ketidak tersediaan pasokan air. Padahal, MCK tersebut baru rampung pembangunannya di tahun 2017 lalu. “Yang kami butuhkan sumber air, bisa mengairi MCK persulukan. Solusinya, MCK harus dirombak, sumber air baku dicarikan yang baru biar air bisa naik ke bak,” ujar Alipah Hasan. Selama ini, kata dia, jemaah kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan mandi, cuci, kakus. Sementara, bangunan MCK yang baru dibangun belum  Redaktur: Heldi Satria

dapat dimanfaatkan. “Atas dasar itu kami mengundang bapak datang kesini. Biar lihat apa yang kami keluhkan,” katanya. Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, kedatangannya bersama sejumlah kepala OPD lainnya ke persulukan (tarekat) itu untuk melihat langsung kondisi persulukan asuhan Syekh Ahmad tersebut, sekaligus bersilaturrahmi dengan para jemaah di pondok itu. “Kita sudah lihat apa yang dibutuhkan oleh jamaah di pondok ini. MCK sudah ada, tapi airnya tidak ada. Ini yang harus kita carikan solusinya, kita carikan sumber air baru untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus jemaah,” ujarnya. Bupati pun menyerahkan, pengerjaan sarana air bersih dan MCK itu kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Ia memin ta, PU segera membuat design dan perencanaan pembangunan fasilitas di perpondokan itu. “Biar PU yang mengerjakan. Membuat designnya, serta fasilitas penunjang lain yang d ibutuhkan untuk mempermudah jemaah beribadah,” tukasnya. (h/ mg-yud)  Layouter: Yohanes

JUMAT, 12 JANUARI 2018 25 Rabiul Akhir 1439 H

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Persoalan Listrik di Pasaman Segera Teratasi PASAMAN PASAMAN, HALUAN — Sepertinya tidak butuh waktu lama lagi, persoalan listrik yang menahun di Kabupaten Pasaman akan segera teratasi. Itu seiring dengan rencana perusahaan listrik negara (PLN) membangun satu unit Gardu Induk (GI) di wilayah itu. Setidaknya, empat titik lokasi pembangunan Gardu Induk ini sudah disurvei tim PLN bersama Pemkab Pasaman. Keempat lokasi itu, berada disekitaran wilayah Lubuksikaping, yakni Dalik, Paraman Dareh dan Padang Sarai. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Pasaman, Anwir Salam mengatakan, bahwa pihak PLN bersama Pemkab Pasaman sudah terjun meninjau keempat lokasi yang dimaksud, guna melihat kondisi geografis dan akses ketiap lokasi tersebut. “Sudah ditinjau tim survei dari PLN. Satu titik di Dalik, Paraman Dareh dan dua titik di Padang Sarai. Jumat (12/1) besok, (Hari ini,red) manajemen PLN pusat akan tiba dan menemui pak Bupati secara langsung,” kata Anwir, Kamis (11/1). Bupati, kata dia, sudah memerintahkan sejumlah OPD, Camat dan para walinagari setempat untuk ikut mendampingi tim PLN dalam melakukan survei lokasi pembangunan GI itu. “Pak Bupati memerintahkan Kepala Dinas PMPTSP, pak Holan, Kabag Perekonomian Hamdy, Camat Lubuksikaping Mardianto, para Walinagari, Kepala Jorong dan juga Ninik Mamak untuk mendampingi,” tambah Anwir. Dikatakan Anwir, bahwa rencana pembangunan GI oleh PLN di wilayah itu sudah digadang-gadang sejak lama, namun baru akan terealisasi pada tahun ini. Itu, kata dia, tak lepas dari upaya gigih pemda setempat agar daerah itu terlepas dari darurat listrik selama ini. “Seperti yang kita ketahui, listrik ke Pasaman disuplay dari dua unit GI, yaitu di Jirek, Bukittinggi dan Simpangampek, Pasbar. Jika suplay dari kedua GI ini rendah, maka pemadaman pun terjadi. Itu pun dengan rentan waktu yang lama,” kata Anwir. (h/mg-yud)

Jajar Legowo Tingkatkan Produksi Padi Petani SAWAHLUNTO, HALUAN — Sistem tanam satu batang atau biasa disebut jajar legowo mampu meningkatkan produksi panen padi petani Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Sawahlunto. Jika biasanya satu hektare menghasilkan gabah kering panen di bawah 6 ton, kini naik hingga 7,4 ton. “Hasil ubinannya mencapai 7,4 ton per hektare, meningkat dari sebelumnya,” ujar Gusmawati (45) salah seorang anggota Kelompok Tani Buah Palo Padang Sarai Kolok Mudik, disela-sela panen perdana, Rabu (10/1). Gusmawati mengatakan jumlah produksi tersebut meningkat dibandingkan dengan panen sebelumnya. Sehingga dapat membantu perekonomian petani dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Sawahlunto, Nofrizal mengatakan, kelompok tani Buah Palo Padang Sarai yang memiliki lahan seluas 16 hektar, menggunakan sistem tanam 2 – 1. Dengan sistem jajar legowo 2 - 1, menurut Nofrizal, mampu meningkatkan populasi padi hingga 30 persen dari pola tanam biasa, yang ikut berdampak peningkatan pendapatan petani sendiri. Panen perdana kelompok tani Buah Palo Padang Sarai Kolok Mudik, dihadiri langsung Walikota Ali Yusuf bersama Wakil Walikota Ismed dan

JAJAR LEGOWO — Panen perdana padi dengan sistem jajar legowo Keltan Buah Palo Padang Sarai Kolok Mudik, Rabu (10/1). NTO

Dinas Pertanian dan Penyuluh Lapangan. Ali Yusuf mengungkapkan, mulai 1 Februari mendatang, lahan sawah masyarakat Sawahlunto secara bertahap akan ditanami dengan varietas lokal padi gadang rumpun, yang telah memiliki sertifikat dari Kementerian Pertanian. Produksi padi varietas gadang rumpun sendiri selain untuk konsumsi juga ditujukan untuk masuk ke pasaran. Saat ini terang Ali Yusuf, sudah ada pihak swasta yang siap menampung seluruh hasil produksi padi gadang rumpun.

Varietas padi gadang rumpun sendiri, men-da-pat rekomendasi dari Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Badan Benih Nasional Kementerian Pertanian, setelah menjalani Sidang Pelepasan Varietas Padi Gadang Rumpun Kumbayau Sawahlunto. Varietas padi Gadang Rumpun Kumbayau memiliki keunggulan ketahanan di lahan yang tidak lembab, tahan akan hama, p roduksi padi yang mele-bihi rata-rata varietas lain, serta sangat cocok untuk lahan sawah tadah hujan.

Selain dengan sertifikat yang dimiliki, benih varietas Gadang Rumpun Kumbayau bisa diguna-kan secara nasional, harga beras yang dihasilkan petani pun ter-bilang tinggi. Produksi varietas Gadang Rum-pun Kumbayau untuk Gabah Kering Panen berkisar antara 6,8 ton hingga 8 ton per hektarnya. Sementara itu, penemu varietas Gadang Rumpun Kumbayau, Syai’i Ma mengatakan, varietas padi Gadang Rumpun Kumbayau yang dikembangkannya, telah menjalani pemurnian sejak 13 tahun lalu,

di atas lahan sawah seluas setengah hektar. Semangat Syafi’i melakukan pemurnian, mendapatkan apresiasi pemerintah terutama Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf yang mendorong agar varietas yang dimurnikan, dilegalisasi untuk mendapatkan sertifikat benih nasional. Syafi’i mengaku s angat bangga dengan diraihnya sertifikat benih nasional atas varietas Gadang Rumpun Kumbayau. Ia me-ngatakan, hal itu merupakan pengabdiannya terh adap Kota Sawahlunto tanah kelahirannya.(h/nto)

APBD 2018 Pasbar Naik 5,98 Persen PASBAR, HALUAN — Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pasaman Barat menandatangani Pakta Integritas dengan Bupati Pasbar, Syahiran di halaman kantor bupati setempat beberapa waktu lalu. Kepala OPD juga membuat Pakta Integritas dengan bawahannya di unit kerja masing-masing. Pakta Integritas adalah iktiar bersama dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran keuangan atau korupsi, meningkatkan kredibilitas. Lalu menghilangkan saling curiga, meningkatkan kinerja dan menciptakan iklim kinerja yang sehat dan kondusif di pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat.

www.harianhaluan.com

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD, nilai APBD tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp1.309.356.848.375. Jumlah ini meningkat 5,98 persen dibanding dengan APBD-P tahun 2017. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pasbar, Teguh S menyampaikan, target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2016 adalah sebesar Rp1.187.356.848.379, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp102.623.195.677 atau 8,64 persen dari target pendapatan, dana perimbangan sebesar Rp899.896.900.000, atau 75,79 persen dari target pendapatan dan lainnya. Pendapatan daerah yang

sah sebesar Rp184.836.752.702 atau 15,57 persen dari target pendapatan. Distribusi dari nilai belanja daerah dalam APBD tersebut, masing-masing adalah untuk belanja tidak langsung sebesar Rp599.305.729.790 atau setara dengan 45,77 persen dari pagu belanja. “Dana ini akan dipergunakan untuk belanja gaji pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada nagari. Lalu belanja bantuan keuangan kepada nagari dan bantuan keuangan kepada partai politik serta belanja tidak terduga,”kata Teguh. Dikatakan, untuk Belanja Langsung sebesar Rp710.051.118.589 atau

setara dengan 54,23 persen dari pagu belanja. Dana ini akan dipergunakan untuk belanja operasional pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Alokasi belanja tersebut bersifat baseline. Artinya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pendanaan untuk berbagai kegiatan. Selanjutnya, program dibidang kesehatan, seperti peningkatan kapasitas RSUD Pasaman Barat, Rumah Sakit Pratama di Ujung Gading, puskesmas dan pustu, serta alokasi untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan daerah. Lalu ada pogram/kegiatan dibidang pendidikan seperti

dana sertifikasi dan tambahan pennghasilan bagi guru, pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, pagar sekolah, dan WC sekolah. Dalam rangka memenuhi target pemenuhan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penyusunan APBD, maka dalam APBD tahun 2018 telah dilaokasikan anggaran untuk fungsi pendi dikan sebesar Rp366.916.755.349 atau 28,02 persen dari APBD. Hal ini sudah sesuai dengan amanat PP No.48 Tahun 2018 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah. Kemudian alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar

Rp251.419.221.929 atau 25,56 persen dari total belanja daerah. Lalu bantuan keuangan kepada nagari disamping memperoleh Dana Desa sebesar Rp36.711.427.000 dari APBN, Pemkab Pasbar juga mengalokasikan Alokasi Dana Nagari dari APBD sebesar Rp66.772.867.892. Selanjutnya yang juga signifikan kenaikannya alokasi anggarannya adalah untuk belanja modal sebesar Rp381.698.534.452 atau

 Redaktur: Heldi Satria

29,15 persen dari belanja daerah. Alokasi jenis belanja modal di Pasbar diatas ratarata belanja modal nasional yaitu sebesar 21,11 persen. Syahiran mengatakan, alokasi dana tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan, kesehatan. Kemudian memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (h/ows)

 Layouter: Yohanes