Haluan 06 Januari 2018

Harian Umum

EDISI: 072, TAHUN KE-70

SABTU, 6 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

19 Rabiul Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Temuan BPK, Delapan Proyek Bermasalah PADANG, HALUAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumbar menemukan delapan proyek yang bermasalah di lingkungan Pemprov Sumbar. Keseluruhannya merupakan proyek pembangunan gedung.

Hitungan BPK, ada ratusan juta kerugian negara akibat permasalahan tersebut.

Masalah pembangunan delapan

gedung itu masuk ke dalam laporan BPK dan BPKP yang diterima DPRD Sumbar. Permasalahannya karena adanya kelebihan pembayaran. Komisi IV DPRD Sumbar sudah melakukan peninjauan ke proyek-proyek tersebut, Jumat (5/1). “Masalahnya, pembayaran berlebih. Diantaranya pembangunan gedung UPTD Balai Pendidikan Latihan Koperasi, Dinas Ketahanan

Pangan, Gedung Pengendali Inflasi, RS HB Saanin dan RS Achmad Mochtar,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Yulfitni Djasiran.

Dijelaskan Yulfitni, total uang yang harus dikembalikan ke kas daerah karena adanya kelebihan bayar ini adalah sekitar Rp234 juta. “Kita harus menindaklanjutinya karena dana tersebut merupakan dana rakyat. Selain

itu, seharusnya tak boleh ada sepeser pun kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan manapun. Permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sesegera mungkin,” ujar Yulfitni yang berasal dari Dapil Payakumbuh – Limapuluh Kota.

Yulfitni menjelaskan, kelebihan

>> TEMUAN hal 07

Pemprov Bentuk Tim Anti LGBT K

AUM Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) mengampanyekan orientasi seksual menyimpang mereka secara masif dan terorganisasi. Perilaku sedemikian rupa tidak bisa diredam dengan pendekatan singkat semata. Butuh napas panjang dan banyak tangan yang turut serta untuk bertarung melawannya.

PADANG, HALUAN —Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengumpulkan banyak tokoh Sumbar sebagai langkah awal mengantisipasi menjalarnya LGBT. Para

tokoh itu akan menjadi tulang punggung perumusan langkah pencegahan perilaku seks menyimpang.

Ini sebagai wujud keseriusan Pemprov Sumbar.

Selain mengumpulkan banyak tokoh, Nasrul Abit juga mengajak masyarakat untuk saling mengawasi anggota keluarga dan lingkungannya agar pergerakan kelompok LGBT bisa dibatasi dan dikurangi. Selain itu, survei juga akan dilakukan.

Dijelaskan Nasrul Abit, LGBT merupakan ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng. Penangannya mesti serius. “Karena gerakan mereka (LGBT) masif, makanya gerakan kita juga

>> PEMPROV hal 07

PEKAN DEPAN SIDANG PERDANA

Aktivis Yakin Yusafni Tidak Main Sendiri BERSIHKAN JALAN – Anggota Satlantas Polres Sijunjung dibantu masyarakat memotong pohon yang tumbang ke badan jalan di Jalan Batang Kering, Kecamatan Kamang Baru, Kamis (4/1) kemarin. Aksi polisi yang turun dari kendaraannya dan melakukan pemotongan menuai simpati banyak pengguna jalan. IST

DIATUR DALAM PERDA

Wali Nagari Dipilih KAN PADANG, HALUAN — Pada Perda Nagari yang disahkan DPRD Sumbar pada Jumat (29/ 12/2017), kapalo nagari (wali nagari) dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan musyawarah mufakat. Hal itu tertera pada pasal 12 ayat 1 Perda Nagari.

Beberapa pengamat berkomentar terhadap

>> WALI NAGARI hal 07 Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

PROSES pemilihan wali nagari di Tanahdatar beberapa waktu lalu tidak akan terulang lagi karena dalam Perda Nagari yang sudah berlaku, pemilihan wali nagari nantinya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). IST

PADANG, HALUAN — Pengadilan Tipikor Padang akhirnya menetapkan jadwal persidangan kasus dugaan korupsi puluhan miliar rupiah dengan modus SPj fiktif.

Jumat (12/1) pekan depan, Yusafni Ajo yang didapuk sebagai tersangka tunggal akan disidangkan. Sejumlah pihak meyakini, ada kejutan dalam sidang nantinya.

Kepastian jadwal sidang Yusafni disampaikan Panitera Pengadilan Tipikor Padang, Rimson Situmorang.

Menurut Rimson, setelah berkas dakwaan untuk Yusafni dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pengadilan Tipikor Padang langsung menetapkan hakim dan jadwal sidang. “Majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya sudah ditunjuk dan mengagendakan jadwal persidangan. Jadwalnya pekan depan,” terang Rimson, Jumat (5/1) di Padang.

Meski sudah dijadwalkan, namun pihak Yusafni mengaku belum menerima relas panggilan dari pengadilan untuk mengikuti proses

>> AKTIVIS hal 07

YUSAFNI Ajo digelandang pihak kejaksaan menuju mobil tahanan ketika proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejari Padang beberapa waktu yang lalu. IST

Batas Kemiskinan Sumbar Rp455 Ribu PADANG, HALUAN — Batas angka untuk Garis Kemiskinan (GK) di Sumbar mengalami kenaikan 0,48 persen pada September 2017, dibanding Maret 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan angka Garis Kemiskinan terbaru untuk menghitung jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat. Per September 2017, batas garis kemiskinan di Sumbar ditetapkan sebesar Rp455.797 per kapita per bulan.

Angka Garis Kemiskinan memang terus mengalami kenaikan setiap periode survei mengikuti laju inflasi yang terjadi. Pada Maret 2017 misalnya, GK ditetapkan di angka Rp453.612.

Sementara pada September www.harianhaluan.com

2016 lalu, GK ditetapkan di level Rp438.075 per kapita per bulan. Dengan angka GK teranyar sebesar Rp455.797 per kapita per bulan, maka penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Perhitungan angka Garis Kemiskinan juga tak sembarangan.

BPS mengacu pada dua jenis Garis Kemiskinan (GK), yakni GK Makanan dan GK Nonmakanan. Untuk GK Makanan, diputuskan menggunakan batas konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 2.100 kcal.

Kepala BPS Perwakilan Sumbar Sukardi menjelas SEORANG pemulung perempuan dan dua anaknya sedang beristirahat di pinggir Jalan Khatib Sulaiman. IRHAM  Redaktur: Bhenz Maharajo

>> BATAS hal 07  Layouter: Irvand

2

UTAMA

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

IURAN DI SEKOLAH

Komite Dilarang Pungut Biaya Pendidikan PADANG, HALUAN — Komite Sekolah tidak dibenarkan melakukan aktivitas pemungutan biaya pendidikan kepada orangtua siswa.

Aktivitas tersebut hanya boleh dilakukan oleh satuan pendidikan yang dipimpin kepala sekolah. Sedangkan komite, hanya dibenarkan menggalang sumbangan dan bantuan.

Simpan Narkoba, Pasutri Diringkus PADANG PANJANG, HALUAN —Personil Satnarkoba Polres Padang Panjang, menggerebek pasangan suami istri (pasutri) berinisial “MR” (34) dan istrinya “RA” (39) di kampung Doby RT 9 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Jumat (5/1) kemarin.

Pasutri yang diringkus oleh personil Satnarkoba di rumahnya tersebut, diduga sebagai pemakai dan pengedar narkotika golongan satu jenis shabu-shabu.

Kasat Narkoba Polres Padang Panjang, AKP Hidup Mulya menuturkan, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa “MR” dan “RA” diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan satu jenis shabu-shabu. “Berdasarkan informasi tersebut, Personil Sat Resnarkoba langsung meluncur ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap “MR” dan “RA”. Saat itu juga dilakukan penggeledahan,” tutur nya.

Saat penggeledahan, lanjut Hidup Mulya, ditemukan beberapa Barang Bukti (BB) berupa satu buah plastik bening berklem merah yg di dalamnya berisikan 18 paket kecil narkoba golongan 1 jenis Shabu, satu buah paket kecil Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berklem merah, satu buah plastik bening berklem merah yang di dalam plastik berisikan 22 plastik bening yg sudah di potong – potong. Selain itu, petugas juga mengamankan BB lainnya. (h/pis)

Gojek Beroperasi di Padang Panjang ?

PADANG PANJANG, HALUAN — Operasional angkutan daring (dalam jaringan) yang biasa disebut angkutan online, Gojek kabarnya mulai beroperasi di Padang Panjang, Sabtu (6/ 1) ini. Kabar ini, menyeruak di tengah pelaku ojek pangkalan di kota Serambi Mekkah itu Salah seorang anggota persatuan ojek Pabasko, Afrizal (49) saat jumpai Haluan di Pasar Padang Panjang, membenarkan adanya informasi terkait akan segera beroperasinya ojek online di kota itu. Namun hingga saat ini, belum ada sikap dari pangkalan-pangkalan ojek, meski kehadiran ojek online tersebut merupakan ancaman serius terhadap pendapatan nantinya.

“Ojek online yang memasang tarif sangat rendah dibandingkan ojek pangkalan, tentunya ini akan berdampak buruk terhadap pendapatan kami,” ucap Afrizal.

Di sisi lain, pegiat literasi Kota Padang Panjang, Muhammad Subhan menyebut fenomena transportasi online merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihambat. Berkaca ke ibukota negera, di Jakarta semula Go-Jek juga mendapat tekanan luar biasa dari jasa transportasi lainnya. Namun seiring waktu dengan resminya GoJek beroperasi setelah Presiden RI turun tangan untuk penyelesaian, banyak jasa transportasi lainnya mulai ikut melek tekhnologi.(h/pis)

SIMPAN SABU — Pasangan Suami Istri (Pasutri) di Kota Padang Panjang diamankan polisi di kediamannya di Kampung Dobi, Pasar Usang, Padang Panjang Barat terkait narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan belasan paket sabu. APIS

Tahun 2017, ISPA dan Gastritis Dominan di Solok AROSUKA, HALUAN — Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih mendominasi dalam sebagai penyakit yang paling banyak diderita warga Kabupaten Solok sepanjang 2017 silam. Hal ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrim dan cenderung berubah-ubah yang melanda daerah penghasil beras itu sepanjang tahun lalu.

“ISPA tetap menjadi penyakit yang dominann dialami masyarakat Kabupaten Solok pada tahun 2017 kemaren. Penyebabnya lebih banyak karena factor cuaca ekstrim,” kata kepala dinas kesehatan Kabupaten Solok dr.Sri Erfianti menjawab Haluan di Arosuka, Kamis (4/1) kemaren.

Dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan setempat dari seluruh puskesmas yang ada di nagari dan kecamatan di daerah itu, selain gangguan pernafasan akut (ISPA) penyakit lainnya yang dominan diderita warga adalah penyakit gastritis atau infeksi pada lambung.

Penyakit ini lebih disebabkan oleh

faktor sanitasi yang kurang baik.

Banyak orang menyamakan penyakit ini dengan penyakit asam lambung atau magh. Karena gejala yang dialami penderitanya sama seperti perih dan nyeri pada lambung, sesak nafas bahkan hingga muntah-muntah.

Terkecuali faktor sanitasi yang kurang baik sehingga membuat bakteri berkembang biak, penyakit gastritis ini juga disebabkan oleh kondisi penderita yang mengalami perut kosong dan konsumsi makanan bercitarasa pedas, alkohol dan obat-obatan tertentu. Penyakit lain yang dominan di Kabupaten Solok berikutnya disusul oleh Rheumatik, Hipertensi, Diare tanpa Dehidrasi Penyakit Kulit Alergi, Penyakit Pulpa dan Jaringan Perapikal, Penyakit Kulit Infeksi, Kecelakaan dan Rudapaksa serta Bronkitis.

Sri Erfianti mengungkapkan, seluruh penyakit yang dialami warga tersebut, telah ditangani oleh dinas kesehatan melalui Puskesmas

yang ada di masing-masing nagari dan kecamatan. Untuk menekan resiko penyakit-penyakit tersebut di masyarakat, pihaknya juga menggandeng forum kabupaten sehat untuk mensosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat. “ Sementara untuk DBD dan rabies memang masih ada. Pada Juli lalu ada 1 kasus Rabies yang menyebabkan korbannya meninggal dunia yaitu warga nagari Kinari kec. Bukit Sundi,” bebernya. Untuk rabies, kata dia pihak dinkes juga mengajak pemerintah nagari untuk berperan aktif memberantas peredaran penyakit ini di tengah masyarakat.

Salah satu melalui pembuatan peraturan nagari (perna) yang sudah di buat di nagari Sulit Air tentang pengendalian wabah rabies di nagari tersebut. “Memberantas penyakit rabies tak hanya tugas dinas kesehatan saja.

Nagari juga harus berperan, seperti membuat regulasi tentang pengendalian anjing peliharaan agar tidak terjangkit rabies,” pungkasnya. (h/ndi)

Penegasan itu tertera dalam surat yang diedarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Didik Suhardi, kepada seluruh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi di seluruh Indonesia, tertanggal 22 Desember 2017 lalu. Kepala Disdik Sumbar Burhasman mengaku telah menerimanya dan menindaklanjuti intruksi dalam surat tersebut.

“Surat itu benar, tapi ini harus dipahami baik-baik agar tidak keliru. Pungutan itu, hanya boleh dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh kepala sekolah. Sedangkan komite boleh menggalang sumbangan dari orangtua, dan mengelola bantuan yang bersumber dari selain orangtua. Jadi ada tiga, pungutan, sumbangan, dan bantuan,” kata Burhasman kepada Haluan, Kamis (4/1).

Ia juga menegaskan, ketentuan dalam surat dari Sekjen tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, dan Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Ia pun tengah menyusun regulasi yang mempertegas tiga peraturan tersebut, sehingga bisa diterapkan sesuai ketentuan oleh setiap sekolah di Sumbar.

“Ini juga berguna untuk menjawab masukan dari Ombudsman Sumbar, yang berharap aturan jelas terkait pemungutan di sekolah dipertegas,” katanya lagi.

S ebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi berharap, agar sekolah-sekolah di Sumbar terbebas dari praktik pemungutan iuran tanpa aturan. Adel menilai, pemungutan sumbangan sekolah tanpa aturan jelas hanya akan memberatkan wali murid.

“Aturan teknis yang mengatur pemungutan iuran dari orangtua siswa ini sifatnya sudah sangat mendesak.

Sebab, meskipun pungutan atau sumbangan dibolehkan dalam aturan perundang-undangan, tetap saja memberatkan wali murid siswa jika tidak jelas peruntukannya. Pemerintah Provinsi harus merumuskan aturan baku yang jelas untuk ini. Kalau tidak bisa-bisa disikat tim saber pungli,” jelas Adel.

Terlebih, lanjutnya, sumbangan yang diminta tersebut menggunakan embel-embel yang dapat merugikan siswa dan wali murid. Seperti, jika tidak ditunaikan, akan berdampak tidak terpenuhinya hak siswa seperti mengikuti ujian atau menerima raport.

“Selama ini praktiknya ada yang seperti itu. Itu ‘kan tidak boleh dan memangkas hak siswa,” tukasnya.

Dalam surat yang diedarkan Sekjen Mendikbud RI Didik Suhardi kepada Disdik Porvinsi di seluruh Indonesia dijelaskan, pungutan atau disebut Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik dan/atau orang tua wali yang bersifat wajib, mengikat, serta dengan jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

S elanjutnya, sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa dari peserta didik dan/atau orang tua wali, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat, atau lembaga, secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Kepada orangtua disebut sumbangan, sedangkan kepada selain orangtua disebut bantuan. (h/isq)

BUKU PANDUAN BELUM ADA

Bengkalai Persiapan HPN Masih Banyak PADANG, HALUAN — Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Sumbar menyisakan waktu kurang dari sebulan. Namun, persiapan panitia dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam acara-

www.harianhaluan.com

acara yang diagendakan di dalamnya, masih menjadi sorotan. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta seluruh pihak terkait untuk mengebut bengkalai yang tersisa.

“Ini rapat kesebelas, dan

semoga ini rapat gabungan terakhir. Sejauh ini masalah administrasi belum terselesaikan, dan ini teknis sekali.

Waktu tinggal tiga minggu lagi. Pada rapat kemarin (Kamis 4 Januari) masalah keuangan sudah clear. Untuk

pengadaan, tender sudah bisa dimulai. Gubernur menyuruh ini cepat dilakukan,” kata Nasrul saat memimpin rapat gabungan di Aula Gubernuran Sumbar, Jumat (5/1).

Beberapa catatan disampaikan Nasrul pada rapat

tersebut, di antaranya terkait belum disampaikannya surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai kesiapan pelaksanaan HPN di Sumbar.

Nasrul berharap, dalam waktu dekat pihak terkait bersama Persatuan Wartawan In-

donesia (PWI) Pusat bisa menyampaikan kesiapan tersebut.

Kemudian yang paling penting, lanjut Wagub, hingga saat ini masih belum diterbitkan buku panduan HPN yang memuat kegiatankegiatan sejak Pra-HPN hingga puncak pelaksanaan HPN itu sendiri. Bahkan, masih ada OPD yang menyatakan tidak memiliki kegiatan dalam HPN. Namun, saat dilakukan pengecekan ke Litbang Setdaprov, ternyata OPD terkait memiliki agenda.

“Ini buktinya bahwa belum nyambung semua. Oleh karena itu semuanya harus menyampaikan apa kegiatannya secara cepat. Sehingga buku panduan itu ada dan bisa dilihat urutan kegiatan sejak Desember lalu hingga hari puncak. Termasuk info hotel-hotel juga harus ada di situ. Dan info tersebut harus satu pintu ke Litbang. Buku panduan itu penting,” imbuhnya.

Ada pun beberapa kegiatan yang diagendakan dalam HPN antara lain, pameran seni, Minangkabau Maraton, pasar kebudayaan, temu bisnis sumbar, pameran foto dan vidio, pertunjukan karya kolosal, membaca dan peluncuran buku puisi, konser Kotak Band dan IP Band, peresmian beberapa gedung pemerintahan, jalan santai, sepeda santai, turnamen sepakbola, seminar, dan pertunjukan seni.

Dalam daftar agenda tersebut, Wagub Sumbar mengusulkan agar panitia meng-

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

undang Upiak Isil yang merupakan artis Minang yang telah merambah pasar Asean dan pertunjukan tari dari ISI Padang Panjang. “Di Thailand, Malaysia, Jakarta, Upiak Isil ini diundang, harusnya masuk juga ke agenda kita. Untuk sepeda santai itu, kita bisa undang Wagub DKI Sandiaga Uno nanti, karena dia pegiat sepeda itu,” sambung Wagub.

Beberapa satuan kerja terkait dalam pelaksanaan HPN di Sumbar ikut mengoreksi agenda dan menyampaikan kesiapan satuan masing-masing dalam penyelenggaraan HPN di Sumbar.

Seperti Walikota Padang melalui Asisten III Setdako Padang Didi Ariyadi, yang mengingatkan agar panitia mengagendakan secara khusus kegiatan Festival Marandang dalam rangkaian acara HPN 2018.

Sementara untuk kesiapan kendaraan operasional, Kepala Dinas Perghubungan Sumbar Amran menguraikan, pihaknya telah jauh-jauh hari menggelar lelang penyediaan kendaraan, dan hingga kini sudah masuk Sembilan penawar untuk menyediakan lebih kurang 110 unit kendaraan.

“Sebelum tanggal 20 Januari ini pemenangnya diupayakan sudah ada. Namun sebelum itu, jika ada penambahan, mohon diinfokan ke kami sesegera mungkin, agar bisa masuk ke dalam kontrak, asalkan permintaan itu tidak melebihi anggaran yang disediakan,” kata Amran. (h/ isq)  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

OLAHRAGA

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

3

NORWICH VS CHELSEA

BATSHUAYI

Kesempatan Pemain Pelapis NORWICH, HALUAN — Setelah menanti cukup lama, Chelsea akan kembali bertarung di ajang FA Cup. Berada di babak ketiga, The Blues akan melakoni laga tandang ke markas klub Championship, Norwich City pada hari Minggu (7/1) pukul 00.30 WIB. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi pemain pelapis Chelsea.

Sebagai salah satu tim tersukses di EPL musim ini, Chelsea juga cukup berprestasi di ajang FA Cup dimana mereka sudah mengoleksi 7 trofi bergengsi itu semenjak klub didirikan di tahun 1905 yang lalu. Namun satu masalah yang menghinggapi Chelsea adalah mereka terakhir kali memenangkan trofi itu pada tahun 2012, yang berarti mereka sudah hampir 6 tahun tidak merasakan mengangkat trofi itu.

Mereka sendiri sejatinya berpeluang mengangkat trofi itu musim lalu, namun sayang mereka harus kalah di partai final melawan Arsenal. Untuk itu mereka bertekad melupakan kegagalan mereka musim lalu dengan memenangkan trofi itu pada musim ini.

Dalam hasil undian yang dilakukan FA beberapa waktu yang lalu, Chelsea mendapat undian yang relatif mudah.

Mereka akan menghadapi tim asal Championship alias tim kasta kedua Inggris, Norwich City.

The Cannaries sendiri sejatinya merupakan salah satu tim yang langga-

nan bermain di Premier League. Namun pada musim 2015/2016 silam mereka harus terdegradasi dari kasta tertinggi EPL setelah finish sebagai peringkat 19 klasemen akhir EPL. Performa Norwich sendiri pasca terdegradasi tidak kunjung membaik.

Musim lalu mereka hanya mampu finish di peringkat 8 klasemen akhir Championship. Musim ini prestasi mereka semakin melorot, di mana hingga pertandingan pekan ke 26 Championship mereka hanya menempati peringkat 13 klasemen dengan raihan 34 poin.

Laga ini seharusnya menjadi laga yang mudah bagi Chelsea. Pasalnya di enam pertemuan terakhir kedua tim, The Blues tidak sekalipun menelan kekalahan di mana 5 laga berakhir dengan kemenangan dan 1 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Rekor kandang The Cannaries sendiri musim ini juga kurang impresif di mana mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 10 laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi sehingga Chelsea masih diunggulkan untuk memenangkan laga ini.

Jelang laga ini kubu tuan rumah dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Louis Thompson, Steven Naismith dan Matthew Jarvis adalah 3 pemain yang tidak bisa dimainkan oleh Daniel Farke pada laga ini karena mengalami cedera.

Farke sendiri sendiri kemungkinan besar akan menurunkan skema terkuat mereka untuk meraih kemenangan di Carrow Road. Dengan skema 4-2-31 Nelson Oliviera masih menjadi andalan di pos penyerang di mana ia akan dibantu oleh tiga gelandang serang yaitu Josh Murphy, James Maddison dan Alex Pritchard. Di lini pertahanan duet Timm Klose dan Christoph Zimmermann akan bertugas mengawal Angus Gunn selaku palang pintu terakhir mereka.

Di kubu tim tamu, Antonio Conte mengunjungi Carrow Road tanpa kendala cedera yang berarti. Hanya saja Charly Musonda kondisinya dikabarkan belum cukup fit untuk bermain pada laga ini.

Setelah melalui rentetan pertandingan yang panjang, Conte diperkirakan akan melakukan rotasi besar pada timnya. Dengan Skema 3-4-3, Michy Batshuayi akan diplot sebagai penyerang utama The Blues sementara WilliandanPedro akan membantu dari sektor sayap. Di lini tengah, Danny Drinkwater akan kembali menjadi starter bersama Cesc Fabregas, sementara gawang mereka akan dijaga oleh kiper veteran Willy Caballero. (h/bln)

AS ROMA VS ATALANTA

Ancaman dari Tim Tamu ROMA, HALUAN — AS Roma akan menjamu Atalanta d i Stadio Olimpico pada giornata 20 Serie A 2017/18, Minggu (7/1) pukul 00.00 WIB. Roma harus m engawal i paruh kedua kompetisi dengan sebuah laga yang b er b ahaya .

Atalanta akan menjadi ancaman nyata bagi tuan rumah.

La Dea sedang hebathebatnya. Dalam sepuluh laga terakhirnya di semua kompetisi, pasukan Gian Piero Gasperini mengemas tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya sekali kalah.

Itu termasuk kemenangan 20 lewat gol-gol Bryan Cristante dan Josip Ilicic di kandang AC Milan.

Terakhir, Atalanta bahkan menyingkirkan Napoli berkat kemenangan 2-1 di perempat final Coppa Italia.

Gol-gol Timothy Castagne dan Alejandro Gomez yang hanya bisa dibalas sekali oleh Dries Mertens di laga tersebut membawa Atalanta berhadapan dengan Juventus di semifinal.

Atalanta punya sederet pemain yang bisa menghadirkan ancaman bagi Roma. Termasuk di antaranya adalah Ilicic dan Gomez.

Ilicic merupakan top scorer sementara Atalanta di Serie A musim ini dengan tujuh golnya, sedangkan Gomez telah menyumbang-

www.harianhaluan.com

DZEKO kan tujuh gol dan tujuh assist di semua ajang.

Roma sendiri tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhir mereka. Selain itu, top scorer Roma, Edin Dzeko, hanya mampu mencetak satu gol dalam 15 penampilan terakhirnya. Setelah ditekuk Torino 1-2 di babak 16 besar Coppa Italia, Roma dipaksa menyerah 0-1 oleh Juventus di Serie A. Roma pun cuma bisa menutup tahun dengan hasil imbang 1-1 melawan

Sassuolo di Olimpico.

Roma saat ini berada di peringkat empat klasemen sementara, lima anak tangga di atas Atalanta. Meski demikian, itu bukan berarti Roma bisa begitu saja mengalahkan Atalanta. Roma memang punya catatan bagus melawan Atalanta. Roma hanya kalah sekali dalam 12 laga kandang terakhirnya melawan Atalanta (menang sembilan kali dan seri dua kali), yakni 0-2 di Serie A

musim 2015/16.

Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, Roma menang 1-0 di markas Atalanta. Gol tunggal Roma dalam laga giornata 1 itu dicetak oleh Aleksandar Kolarov. Namun tidak bakal mudah bagi Roma untuk mengulanginya meski kali ini main kandang, terutama jika Giallorossi kembali kesulitan mencetak gol seperti di beberapa laga terakhir mereka. (h/bln)

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

4

POLITIK

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

Golkar Usung Duet Deddy-Dedi

BAKUHANTAM DI DPRD PADANG

BANDUNG, HALUAN-– Partai Golkar telah resmi menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Pilkada Jabar 2018. Komposisi pasangan yang Golkar usung adalah Deddy Mizwar menjadi calon Gubernur dan Dedi Mulyadi sebagai calon Wakil Gubernur.

Keputusan ini disampaikan dalam keterangan pers di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Jumat (5/1).

“Memang keputusan partai seperti itu. Bahwa Pak Deddy Mizwar sebagai cagubnya dan Kang Dedi sebagai cawagub,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ibnu Munzir.

Keputusan ini ditetapkan setelah melihat hasil survei. Dengan konfigurasi Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi sangat menjanjikan dan tinggal berupaya untuk memenangkan.

“Pak Demiz ini masih diatas, tentu ini jadi pertimbangan,” katanya lagi.

Sedangkan , Deddy Mizwar mengaku mendapat pesan penting dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yu dho yono dalam suksesi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Menurut Deddy, SBY telah mempersiapkan surat keputusan (SK) terkait Pilkada Jabar yang berpasangan dengan Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. “SBY bicara khusus soal Pilgub Jawa Barat di Cibinong tadi, jalani saja dengan koalisi yang ada,” ujar Deddy.

Soal surat keputusan itu, Deddy menuturkan kalau Partai Demokrat akan menunggu Partai Golkar menerbitkan terlebih dahulu. “Nunggu Golkar dulu, karena kita tidak tahu isi SK-nya seperti apa,” ujarnya.

Meski disarankan agar menjaga koalisi Partai Golkar dengan kuat, keterbukaan dengan partai lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, agar tetap dilakukan.

“PAN menunggu, karena kalau Demokrat dan PAN kursinya tidak cukup. Kalau sudah dapat, Insya Allah, PAN bisa ikut. Pidato politiknya (SBY) sangat soft dan meminta semua pihak menjaga kondusifitas pilkada serentak,” katanya. (/vvn)

Pengamat: Krisis Moral Akut PADANG, HALUAN—Kisruh yang terjadi di DPRD Kota Padang tidak memberikan dampak positif bagi rakyat, hanya mementingkan ego individu dan partai masing-masing. Akhirnya, menjadi catatan buruk bagi lembaganya.

DUET - Deddy Mizwar saat mengendong anak sempat bertemu Dedi Muyadi. Jumat kemarin Golkar resmi mengusung pemeran “Naga Bonar” ini menjadi calon Gubernur dan Dedi Mulyadi sebagai calon Wakil Gubernur. IST

PENGAWASAN PILKADA

Pengamat: Jangan Hanya di Dunia Nyata PADANG, HALUAN- - Pengamat Politik Universitas Negeri Padang (UNP), Dr Eka Vidya mengatakan panitia pengawas pemilu (panwaslu) perlu mengawasi perkembangan informasi pemilihan kepala daerah serentak 2018 di media sosial. “Di era digital ini, yang diawasi oleh panwaslu tidak hanya di dunia nyata, namun juga di dunia digital, apalagi informasi hoaks mudah tersebar melalui media sosial,” katanya di Padang, Jumat.

Menurutnya, potensi penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial saat ini bukan lagi dilakukan oleh orang per orang, namun sudah dikendalikan pihak tertentu agar menggencarkan berita bohong di kalangan masyarakat.

Contohnya, ujar dia sudah ada kelompok tertentu yang ditangkap oleh polisi di Jakarta yang merupa kan pihak yang dibayar oleh golongan tertentu untuk menyebar berita hoaks guna menjatuhkan orang lain. “Ini juga mesti diredam oleh panwaslu karena dapat menimbulkan kesenjangan dan menggiring opini publik,” kata dia.

Keberhasilan pilkada, lanjutnya tidak hanya dinilai dari partisipasi masyarakat yang ikut namun juga kejujuran dan keadilan dalam setiap proses pilkada. “Pilkada tidak berarti apa-apa tanpa ada kejujuran yang me rusak nilai-nilai demokrasi,” kata Eka. Oleh sebab itu, ia menilai Panwaslu memiliki tugas yang berat dalam mengawasi pilkada pada 2018

ini karena peredaran informasi tidak benar akan sulit dibendung kalau sudah masuk ke media sosial. “Anggota panwaslu mesti mengasah insting pengawasannya dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan undang-undang serta peraturan bawaslu serta tidak boleh gagap teknologi,” ujar dia.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar melantik sebanyak 57 orang anggota panwaslu seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.

Masing-masing kabupaten dan kota memiliki tiga orang panwaslu yang akan bertugas selama lima tahun dan akan mengawasi penyelenggaraan pemilu mulai dari pilkada 2018 hingga pemili han presiden 2019. (h/asc)

“Figur-figur wakil rakyat itu, sibuk ber debat tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan rakyat. Entah apa tujuan mereka menjadi wakil rakyat?,” ujar Pengamat Politik dari Uannd Prof. Damsar, Jumat (5/1).

Akibatnya rakyat, tidak perlu bermimpi bahwa wakil rakyatnya akan menghasilkan produk hukum yang berguna bagi rakyat.

Jika para wakil rakyat lebih suka berde bat, dan ditonton masyarakat tandanya kurang beradab. “Inilah krisis moral yang akut, karena wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh baik bagi generasi muda, merusak cita-cita bangsa,” tambahnya.

Wakil rakyat tidak memahami, tugas dan fungsi sebagai representasi rakyat. Walaupun wakil rakyat memiliki gelar pendidikan tinggi, tapi tidak berkorelasi terhadap kinerja yang seharusnya dicapai.

Pendidikan dan kedewasaan menjadi bekal wakil rakyat, karena wakil rakyat bukan anak sekolah dasar yang harus berkelahi baik fisik maupun lisan dengan cara yang tidak sopan.

Buruknya perilaku wakil rakyat, memung kinkan bersemainya benih-benih yang lebih buruk di kemudian hari.

Hanya segelintir wakil rakyat, yang menjadi panutan ratusan juta rakyat.

Semestinya wakil rakyat menjadi “motor penggerak” perubahan bangsa, tapi bukan perusak moral bangsa. “Perbaikan moral bangsa, seharusnya menjadi agenda prioritas di dalam setiap diri para wakil rakyat,” ujarnya.

Moral yang baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, di dalam setiap pengam bilan kebijaksanaan.”Wakil rakyat harus berbenah diri, mengembalikan kehormatan diri dan juga lembaga legislatif,” saranya. (h/ade)

Dampingi Syahrul, Rahma Siap Dipecat PDIP BATAM, HALUAN-Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar meminta Rahma me ngundurkan diri dari PDIP Kota Tanjungpinang, karena telah menerima pinangan sebagai calon wakil walikota mendam pingi Syahrul pada Pemilihan Walikota (pilwako) Tanjungpinang mendatang.

Sikap anggota Fraksi PDIP di DPRD Kota Tanjungpinang ini dianggap bertentangan dengan sikap politik PDIP yang mengusung sendiri kadernya Lis Darmansyah sebagai Calon Walikota Tanjungpinang. “Kan dari pada dipecat, lebih baik mengundurkan diri dengan baik-baik.

Karena kalau sudah menerima

partai lain, otomatis sudah bukan anggota kita lagi, karena PDIP tidak mengenal ada kader dengan keanggotaan dua partai.

Lagi pula itu juga hak dia (Rah ma) untuk maju di Pilwako nan ti,” ungkap Sukandar saat dihu bungi Haluan Kepri, Kamis (4/1).

Namun hingga kini, lanjut Sukandar, dirinya belum meneri ma secara resmi surat pengunduran diri Rahma sebagai anggota PDIP. Di tempat terpisah, Rahma menyampaikan secara terbuka alasannya mendamping Syahrul di Pilwako Tanjungpinang.

Diawali dengan kata “Salam Perubahan”, Rahma mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk maju sebagai calon wakil walikota bersama Ayah Syahrul.

Selain itu, kata Rahma, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PDIP yang telah membuka ruang bagi dirinya untuk berkarir sebagai wakil rakyat yang mengabdi kepada rakyat selama lebih kurang 3 tahun terakhir ini. “Jika harus dipecat dari PDIP, saya rela dan ikhlas berlapang dada. Secara etika politik saya juga sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan saya sampaikan langsung kepada Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang. Mung

kin saya orang yang jauh dari sempurna, dan pasti manusia tempatnya salah. Karena kebenaran hanya milik Allah SWT,” ungkap Rahma.

Akan tetapi, lanjut Rahma, mengucapkan Alhamdulillah karena eksistensi dirinya selama ini dalam bekerja sungguhsungguh sebagai wakil rakyat dilihat oleh partai politik lain (Demokrat, Golkar, PKPI dan PPP) yang menganggap dirinya menjadi pilihan dan pantas menjadi pendamping Syahrul.

“Sehingga musyawarah bersama partai politik itulah yang menja di awal dorongan terhadap saya untuk maju sebagai wakil waliko ta,” ujarnya.

Tentu ini menjadi keputusan dan pilihan penting dalam hidupnya. Menurut Rahma, dirinya tidak menyangka akan dilirik dan dipilih, berat bagi dirinya untuk memutuskan ini. Tetapi tentu sudah melalui berbagai proses diskusi, restu keluarga dan dorongan teman-teman terbaik dalam mempertimbangkannya. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan rendah hati saya akan mendampingi Ayah Syahrul bersama-sama untuk berkoalisi dengan rakyat, merebut hati rakyat,” ungkap Rahma.

Selain itu, Rahma juga menegaskan tujuan dirinya maju adalah murni untuk pengabdian

kepada masyarakat lebih luas yang selama ini dirinya lakukan sebagai wakil rakyat. Dan Rahma, meyakini masih banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam bidang Agama, pendidikan, ekonomi kerakyatan, kesehatan dan seba gainya. “Saya maju bukan karena syahwat kekuasaan yang ada dalam diri ini. Niat diri ini, hanyalah fokuskan untuk mengabdi membangun negeri. Hari ini saya mengajak rakyat kembali meluruskan jalan dan melakukan perubahan.

Saatnya, rakyat menempatkan amanat dengan tepat, menyusun barisan dengan rapat maka kemenangan yang akan kita dapat,” ungkapnya. (h/rco)

Pemerintah Harus Kurangi Agresivitas Berutang JAKARTA, HALUAN Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon menyarankan pemerintahan Jokowi mengurangi agresivitas dalam berutang. Karena menurut politisi Gerindra itu, ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar serta dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.”Menurut saya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita,” kata Fadli Zon menyikapi tutup buku laporan kinerja pemerintah tahun 2017, Kamis (4/1).

Dia mengutip laporan pemerintah yang menyebutkan realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016 yang mencapai Rp367,7 triliun. “Meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen.

Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB. Selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar,” kata Fadli Zon. Dia membandingkan 2014, defisit masih berada di angka Rp227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun www.harianhaluan.com

sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.”Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama,” tegasnya.

Fadli juga melihat sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. “Inilah yang harus kita waspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini,” ujarnya.

“Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB,” ulasnya.

Fadli juga menilai sikap pemerintah yang keliru yang membanding-bandingkan rasio utang yang masih lebih kecil dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. “Menurut saya, pembandingan semacam itu keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi. Setiap negara memang berbeda kasus Redaktur: Devi Diany

nya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Belgia dan Italia, misalnya, rasio utangnya terhadap PDB di atas 100 persen, namun mereka tidak menjadi pasien IMF. Sebaliknya, Irlandia dan Spanyol rasio utang nya 40 persen terhadap PDB, tapi keduanya jadi pasien IMF,” ujarnya.

Begitu juga dengan Thailand, jelas Fadli, rasio utang Thailand memang tinggi, tetapi di sisi lain rasio pajak mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia. Sehingga, kemampuan bayar mereka terhadap utang juga lebih tinggi dari kita. Begitu juga dengan Jepang. Meski rasio utang mereka sangat tinggi, namun rasio tersebut sangat aman karena lebih dari 90 persen utang tersebut berasal dari dalam negeri.

Apalagi, sebagian besar surat utang pemerintah dipegang oleh Bank Sentral Jepang s endiri.

“Situasi tersebut tentu saja berbeda dengan struktur perekonomian yang kita hadapi. Surat berharga negara kita, misalnya, 37 persen dikuasai asing. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi. Padahal, negaranegara yang rasio utangnya tinggi tadi pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor produksi dan ekspor. Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berh atihati.”Itu sebabnya, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol,” ujarnya. (h/sam)  Layouter:Yohanes

OPINI HPN 2017, Momentum dari Padang

T

AHUN ini, Pers nasional genap berusi 69 tahun. Sebuah perjalanan yang cukup panjang dan penuh liku dalam upaya menegakkan kehormatan pers. Menjadikan pers yang bermartabat, mengalami banyak benturan dari berbagai pihak yang jelas-jelas tak menginginkan pers tampil menjadi pejuang kemerdekaan berpendapat. Independensi pers seringkali terhadap oleh kebijakan penguasa, sehingga pers terbelenggu di ruang publik. Di satu sisi, pers selalu dikobarkan sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan.

Dalam catatan Dewan Pers, ada 40 ribu lebih media daring. Namun dari jumlah itu, hanya 234 perusahaan saja yang masuk dalam kategori perusahaan pers profesional. Padahal, sejak 2010 lalu, dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Palembang, yang melahirkan Deklarasi Palembang 2010, Dewan Pers telah menerbitkan empat peraturan dengan harapan untuk penguatan pers secara kelembagaan serta demi menjaga kehormatan pekerja pers. Empat peraturan itu yakni standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan.

Deklarasi Palembang inilah yang akhirnya melahirkan kebijakan standar kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan (UKW). Ada tiga tingkatan yakni muda, madya, dan utama dengan sertifikator langsung dari Dewan Pers.

Setelah periode UKW yang tersu berlangsung hingga saat ini, muncul lagi verifikasi media massa oleh Dewan Pers.

Secara khusus, seperti banyak dipublikasikan media massa, hasil verifikasi akan diumumkan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Provinsi Maluku pada 9 Februari nanti yang rencananya dihadiri Presiden Jokowi.

Jadi, media yang lolos verifikasi akan memperoleh logo yang akan disajikan pada media cetak dan online. Dan, publik siapapun yang memindai, kelak akan tersambung database Dewan Pers guna melihat penanggung jawab media itu siapa, alamatnya di mana, siapa saja wartawannya, apa bentuk perusahaannya, dst.

Dengan adanya standar praktik perusahaan pers ini, maka dengan sendirinya akan mengikis praktek-praktek penyimpangan informasi dan data secara jurnalistik yang banyak ditemukan belakangan ini terutama di media sosial hingga grup pesan instan.

Dalam hal anonimitas entitas ini saja, secara legal, jelas sudah melanggar Pasal 12 UU Pers Tahun 1999 (Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan).

Ironisnya, banyak yang kemudian berusaha menyebut dirinya bagian pers ketika kemudian terjadi sengketa kode etik jurnalisme. Memenuhi aturan tak mau, namun jika ada masalah, kemudian mengaku pers dan cenderung berlin dung di balik “ketiak” Dewan Pers.

Upaya verifikasi ini juga akan mensortir niat dan itikad baik sebuah media dalam memproduksi berita yang benar dan baik sesuai UU Pers. Sebab, semua jenis media wajib mendaftarkan diri ke Dewan Pers untuk selanjutnya diverifikasi terutama dari sisi konten.

Betul memang ada wacana verifikasi adminis trasi seperti kesiapan penggajian wartawan dst, namun prioritasnya tetap dari sisi produksi berita, apakah sesuai kaidah jurnalistik/tidak.

Undang Undang No 40/1999 tentang Pers, yang diperkuat oleh kode etik wartawan Indonesia, secara rinci dan terang benderang telah mengamanatkan pentingnya profesionalitas wartawan dan perusahaan pers.

Untuk itu, dalam persiapan menghadapi peringatan HPN di Padang yang tinggal hitungan hari ini, mestilah menjadikan momen itu sebagai perbaikan pers di Indonesia ke depan. Harus ada hal-hal yang fenomenal yang menjadi penentu perjalanan pers di republik ini agar posisi pers semakin professional yang mengacu kepada semua aturan yang mengikatnya. Soal persiapan kegiatan, tentu semua pihak harus bahu memba hu menyukseskannya.(*)

HALUANISME  Pemprov Bentuk Tim Anti LGBT  Eh, awak tunggu lacuik tangannyo  Pol PP terbitkan 5.817 Pelanggaran Perda  Apakah ada dampaknya pak?

www.harianhaluan.com

SABTU, 6 JANUARI2016 2018 KAMIS, 27 OKTOBER 19 Akhir1438 1439HH 26Rabiul Muharram

5

Koalisi Gemuk Versus Figur M

ASA pendaftaran Bakal pasangan calon (Bapaslon) Walikota/Wakil Walikota Pilkada Kota Padang 2018 persorangan dan jalur partai politik dimulai 8-10 Januari 2018.

Bapaslon yang sudah jelas posisinya mendaftar, pasangan MahyeldiHendri Septa yang didukung oleh koalisi PAN dan PKS dan EmzalmiDesri Ayunda yang klaim didukung 9 partai politik.

Sedangkan pasangan perseorangan yang juga pasangan suami istri Syamsuar Syam dan Misliza berpeluang ikut serta dalam pertarungan dua petahana (Mahyeldi dengan Emzalmi). Tapi, pasturi ini harus memenuhi syarat 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang. Angka ini berasal dari 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan serentak 2015 lalu (Kota Padang-kpu.go.id).

Rapat pleno rekapitulasi bakal pasangan perseorangan, minggu, 31 Desember 2017. Data yang dilansir KPU Kota Padang,bakal pasangan calon Syamsuar Syam dan Mislizayang memenuhi syarat (MS) sebanyak 26.

586, tersebar di 10 kecamatan se-Kota Padang. Dari 10 kecamatan tersebut, dukungan terbesar terdapat di keca matan Kuranji yakni sebanyak 23.094 dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan P adang Barat yakni 4 dukungan.Sementara, syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS)

ARIFKI CHANIAGO Pengamat Politik

sebanyak 14.530. Jadi, energi pasturi cukup besar agar bisa menjadi bagian di Pilkada Padang 2018.

Alasannya, figur dan dukungan partai politik cukup menentukan posisi tawar calon dalam pilkada. Ini lah yang menyebabkan saya berpendapat energi Syamsuar Syam-Misliza cukup besar agar bisa ikut dan menang.

Mahyeldi dan Emzalmi petahana yang didukung partai politik. Jadi, ketokohannya tak diragukan lagi di kalangan akar rumput.

Apabila pertarungan ini kita kerucutkan kepada Mahyeldi-Hendri Septa versus Emzalmi-Desri Ayunda. Koalisi gemuk versus figur lebih menarik kita ulas satu persatu.

Pertama, Figur Mahyeldi selama

menjadi Wali Kota Padang menonjol dibandingkan dengan Emzalmi (wakilnya). Panggung publik, keberhasilan pemerintah Kota Padang dengan perbaikan pantai muaro lasak, permindo dan lainnya. Publik lebih tahu itu keberhasilan Mahyeldi bukan Emzalmi.

Secara personal Mahyeldi diatas awan. Makanya, sebelum berpasangan dengan Hendri Septa, banyak tokohtokoh yang bawa perasaan (baper) dengan “seksinya” posisi tawar Mahyeldi. Mereka berlomba-lomba bukan bertarung menghadapi Mahyeldi, tapi agar bisa jadi wakil mahyeldi.

Posisi yang diambil Mahyeldi sebagai “bintang-nya” tokoh yang paling berpotensi menang telak di Pilkada Kota Padang 2018. Politik “ jual mahal telah membuat calon-calon lain terlena, sehingga mereka bukannya mengimbangi ketokohan Mahyeldi malahan semakin memperbesar posisi tawar Mahyeldi.

Salah satu contohnya, pola politik Andre Rosiade yang mengambil posisi bersebrangan dengan Mahyeldi. Namun, setelah itu berencana jadi wakil Mahyeldi. Secara sekutu politik PKSGerindra yang menasional, momentum itu malahan disia-siakan Andre Rosiade. Pada akhirnya, PKS bersebrangan dengan Gerindra di Kota Padang akibat Gerindra tidak bisa kadernya mendampingi Mahyeldi.

Kedua, koalisi gemuk yang dibentuk Emzalmi-Desri Ayunda dengan didukung 9 partai politik tidak terlalu berpengaruh terhadap figur Mahyeldi.

Pengalaman pilkada periode lalu, Mahyeldi-Emzalmi dengan dukungan partai kecil, sedangkan Desri Ayunda-

James banyak partai. Mahyeldi-Emzalmi tetap memenangi petarungan.

Bedanya, pada periode ini serangan terhadap Mahyeldi dimulai sejak awal.

Berbeda dengan periode sebelumnya, delapan calon lain menyerah pada putaran awal—pasca itu baru partainya merapat ke Desri-James. Sekarang, 9 partai langsung mengepung MahyeldiHendri Septa.

Bagi saya dengan mengepung Mahyeldi-Hendri Septa dengan sentimen merebut Kota Padang tak terlalu efektif. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi sulit dilakukan pola-pola yang mengedepankan tujuan itu.

Pemilihnya cukup rasional.

Seharusnya, dukungan 9 partai itu menunjukan kepada publik bahwa mereka partai yang kecewa dengan kebijakan Mahyeldi. Namun, kekecewakan kepada Mahyeldi juga bisa mengarah ke Emzalmi, karena mereka sama-sama petahana.

Sebenarnya dari janji politik Mahyeldi pada pilkada sebelumnya ada beberapa poin yang perlu dievaluasi tim sukses Emzalmi-Desri. Bahwa ada yang tak terlaksana dan itu pernah dijanjikan kepada masyarakat. Evaluasi itu lebih menarik digunakan sebagai ajang adu gagasan bahwa secara simbolik pasangan Emzalmi- Desri bisa menjawab kelemahan Mahyeldi.

Sama halnya, posisi Mahyeldi yang tak bisa berbuat banyak pada duet Fauzi Bahar-Mahyeldi. Tapi, perlu diapresiasi keberhasilan Mahyeldi dari program kerja yang belum menonjol di era kepemimpinan Fauzi Bahar sebagai Wali Kota.

Seharusnya, Emzalmi bisa mengambil peluang ini dengan meyakinkan publik bahwa ia bisa menjawab kekurangan Mahyeldi. Dengan wakilnya sebagai calon Wali Kota periode sebelumnya (Desri Ayunda). Modal popularitas yang perlu diperkuat adalah Emzalmi, bukan Desri.

Berbeda dengan Mahyeldi-Hendri Septa, popularitas Mahyeldi berada di atas awan. Hendri Septa berada dalam proses pengenalan ke publik, pengalamannya sebagai mantan Anggota DPRD Padang dan anak kandung Asli Chaidir. Hendra Septa punya basis massa yang kuat pada sisi lingungannya yang akan mempengaruhi elektibilitasnya. Ini peluang yang bisa dibaca pasangan Emzalmi-Desri Ketangguhan Mahyeldi bisa menurun ketika bisa mencari peluang-peluang yang elegan dalam beradu gagasan dan populeritas.

Pertarungan figur lebih meyakinkan dari pada bergantung dengan partai politik. Bukan berarti mengabaikan partai politik, tapi pada Pilkada Kota Padang 2018, partai tak berpengaruh. Partai hanya mempengaruhi psikologis elit Mahyeldi-Hendri Septa bukan akar rumput.

Ketika psikologis Mahyeldi-Hendri Septa bermasalah, isu-isu tertentu lebih mudah menggoyahkan pertahanannya.

Makanya, banyak yang bilang gerakan elit kuat dibandingkan rakyat. Meskipun sedikit elit punya jejaring yang terorganisir dan pasti. Tapi, pilkada bukan pemilihan oleh elit tapi rakyat.

Posisi ini nanti bisa menguntungkan Mahyeldi-Hendri Septa atau EmzalmiDesri. **

Merokok di Kantor Pemerintah Sesuai dengan Perda KTR yang bapak tegakkan, mohon ditindak orang-orang yang masih merokok di tempat-tempat yang tidak dibolehkan di dalam Perda tersebut. Sebab, masih banyak yang melanggarnya, seperti di rumah sakit, sekolah, dan kantor-kantor pemerintahan sendiri. Apalagi pelakunya banyak pejabat juga.

Terima kasih 0823456019**

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

www.harianhaluan.com

PARIWARA KABUPATEN DHARMASRAYA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

7

Temuan ........................................... Dari Halaman. 1 Batas............................................... Dari Halaman. 1 pembayaran terjadi karena penggunaan dana suatu proyek atau program yang melebihi dari plafon dana yang ada. Alhasil kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan lagi ke kas negara.

Menurut dia, usai laporan BPK diterima, semua PPTK sudah sepakat untuk mengembalikan kelebihan dana tersebut ke kas daerah. “Seharusnya kelebihan pembayaran tak terjadi pada proyek pembangunan atau program jika aturan dipatuhi,” jelas Yulfitni.

Terkait peninjauan pada beberapa gedung baru tersebut, Yulfitni menilai tak ada masalah serius yang perlu dikritisi terkait pembangunan struktur gedung.

Hanya saja pada gedung pengendalian inflasi yang terletak di Bypass, Padang. Ia memberi masukan agar kepadatan tanahnya diperhatikan. Di sana tanahnya masih belum memadat sehingga masih berkemungkinan terjadi penurunan ketinggian tanah.

Alhasil nantinya akan berpengaruh pada ketahanan kontruksi gedung yang sudah dibangun.

“Gedung itu nantinya akan menjadi tempat penyimpanan kendaraan-kendaraan. Beban kendaraan tentu akan membuat tanah yang memang masih belum padat akan menjadi semakin cepat turun,” imbuhnya.

Yulfitni menyebut sudah memberikan catatan tentang hal tersebut pada PPTK yang bertanggung jawab pada proyek pembangunannya. Penyempurnaan diharapkan masih bisa dilakukan karena gedung itu memang masih dalam kondisi belum selesai 100 persen. Selain gedung pengendalian inflasi, beberapa gedung baru yang ditinjau sudah ada yang selesai pembangunannya, yakni Gedung UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.

Pemanfaatan Gedung ini sudah bisa dilakukan. Sekarang tinggal hanya menunggu peraturan gubernur saja.

Gedung UPTD ini nanti bukan hanya bermanfaat untuk

kegiatan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi saja. Namun juga untuk OPD-OPD lain.

Selain itu juga bisa disewakan ke masyarakat umum. Pada gedung baru itu terdapat 30 kamar, dua ruang seminar/pelatihan dan satu aula. “Dengan adanya gedung ini kita bisa menghemat dana puluhan juta rupiah untuk setiap agenda diklat. Ini dikarenakan dulu kita menggunakan jasa hotel, sekarang kita sudah punya gedung sendiri,” tukas kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, Donny Ubany.

Yakin PAD Naik Hingga Rp4 Triliun Selain persoalan temuan BPK, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano meminta Pemprov komit untuk menggali sumber pendapatan baru di tengah menumpuknya beban anggaran pascaperalihan SMA/SMK ke provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini Rp2,4 triliun, diharapkan bisa menjadi Rp4 triliun. “Jika tidak ditingkatkan, selain akan kesulitan memenuhi tingginya kebutuhan bidang pendidikan, pemerintah daerah juga akan sulit menaikkan belanja modal hingga di atas 20 persen,” ucapnya.

Sementara, sesuai aturan pusat belanja modal sebaiknya di atas rata rata nasional, yakni berada pada angka di atas 20 persen.

Sementara untuk tahun 2018 sekarang Sumbar baru mampu menaikkan belanja modalnya hingga angka 17 persen. Dari tahun sebelumnya yang hanya dikisaran 15 persen. Ditambahkan Arkadius, Sumbar belum mampu memenuhi belanja modal di atas rata-rata nasional karena untuk peralihan SMA/SMK ke provinsi saja tersedot anggaran APBD sekitar Rp1,7 triliun. “Dengan tingginya kebutuhan untuk bidang pendidikan tadi, saya pikir memang akan sulit mencapai belanja modal di atas rata-rata nasional. Kecuali pemerintah daerah komit mengelola sumber-

sumber pendapatan yang kita miliki,” tutur Arkadius, Kamis (4/1).

Saat ini, terang dia, pemerintah daerah hanya menargetkan PAD diangka Rp2,4 triliun. Padahal jika semua sumber pendapatan digali ia yakin target PAD Sumbar bisa dinaikan hingga ke angka Rp4 triliun. Sumber-sumber pendapatan tersebut menurut dia tak harus bersumber dari pajak kendaraan. Namun bisa juga digali sumber lain seperti dari pajak air permukaan, retribusi, pengelolaan kekayaaan dan keuangan daerah, deviden BUMD, dan pemberdayaan aset daerah yang saat ini nilainya mencapai Rp14,7 triliun.

Untuk mencapai semua ini, imbuhnya, harus ada keseiramaan antara DPRD yang ingin menaikkan target PAD dengan keinginan pemerintah daerah sebagai pelaksananya. “Tapi sayangnya sampai sekarang itu yang belum ada.

Masih terjadi perdebatan-perdebatan. Satu sisi DPRD ingin menaikkan PAD di atas angka yang sekarang, di sisi lain TAPD bertahan dengan target yang mereka ajukan,” pungkas Arkadius.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP, PKB dan PBB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan banyaknya anggaran tersedot untuk kebutuhan pendidikan terjadi paska keluarnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dimana dalam aturan ini disebutkan, SMA/SMK yang sebelumnya berada di bawah tanggungjawab kabupaten/kota berpindah jadi kewenangan provinsi.

Albert menilai, mengatasi ini pemerintah daerah memang harus berfikir dari mana uang untuk membiayai semua program yang telah direncanakan. Utamanya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat atau pembangunan. “Salah satu langkahnya bisa dengan menaikkan sumbersumber pendapatan, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu harus digali,” tegas Albert. (h/len)

Pemprov .......................................... Dari Halaman. 1 harus masif. Komunitas LGBT diimbau agar bisa sadar kembali, karena perilaku itu melanggar norma, adat, dan agama,” ujar Nasrul Abit di kantornya, Jumat (5/1).

Pemprov Sumbar membentuk tim yang akan melakukan survei untuk menelisik aktivitas perilaku LGBT di Sumbar. Hasil dari survei yang direncanakan berjalan tiga bulan itu nantinya akan dibawa ke para pemangku kepentingan untuk mewujudkan wacana melahirkan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT di Sumbar.

“Sudah jelas bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan falsafah hidup yang dijunjung orang Minang selama ini. Sumbar secara umum menjunjung tinggi nilainilai adat dan agama melalui falsafah Adat Basandi SyarakSyarak Basandi Kitabullah (ABSSBK). Kami dari Pemprov komitmen menolak perilaku ini berkembang di Sumbar,” kata Nasrul.

Wagub mengaku khawatir jika Perda tidak segera dirumuskan, generasi masa depan Sumbar akan semakin terancam dan terpengaruh untuk berperilaku menyimpang secara seksual. Oleh karena itu, Pemprov bersama dinas terkait, DPRD, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), ulama, cadiak pandai, dan pihak terkait lainnya akan membahas Perda mengenai LGBT. “Nanti ada tim yang akan survei selama tiga bulan. Hasilnya akan dibahas bersama stakeholder terkait itu. Untuk sementara, pemerintah provinsi bersama pihak terkait akan memaksimalkan sosialisasi terhadap bahaya LGBT sebagai bentuk perilaku seks menyimpang. Namun, kita tetap minta masyarakat untuk awas terhadap pergerakan LGBT ini.

Awasi pergaulan anggota keluarga.

Itu yang penting,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, memerangi perilaku LGBT sebut Nasrul adalah upaya untuk menangkal penularan HIV yang berujung kepada AIDS, yang mana akhirakhir ini marak disebabkan oleh perilaku menyimpang seksual yang dipraktikkan pelaku LGBT. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Hendri mengatakan, dalam pemberantasan LGBT di Sumbar perlunya tiga langkah. Pertama, katanya, harus ditingkatkan penjagaan mulai dari keluarga, sekolah, dan organisasi-organisasi masyarakat.

Kemudian, mengobati mereka yg sudah mempraktikkan perilaku tersebut. “Jadi, perlu tim pendampingan yang profesional. Kami mohon kepada kawan-kawan yang ada basic di agama dan kesehatan, untuk dapat membantu,” katanya.

Selanjutnya, kata Hendri, perlu diberlakukan sanksi, baik secara aturan hukum, adat, dan sosial terhadap para pelaku LGBT. “Perlu tungku tigo sajarangan. www.harianhaluan.com

Libatkan lembaga adat, ninik mamak, masyarakat dan akademisi untuk merumuskannya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Sumbar, Mockhlasin menegaskan, untuk memasukkan Ranperda terbaru dalam daftar pembahasan DPRD Tahun 2018 tidak perlu melakukan revisi atas Propemperda yang telah ditetapkan. Sebab tanpa masuk daftar Propempeda pun, pembahasan untuk melahirkan sebuah Perda baru tetap bisa dilakukan.

Hal ini disampaikan Mockhlasin menanggapi adanya wacana mengusulkan Ranperda AntiLGBT masuk ke pembahasan DPRD Sumbar tahun 2018. Sementara Propemperda sendiri telah ditetapkan pada beberapa waktu lalu “Dari sisi proses pembuatannya, ranperda yang akan dibahas bisa masuk dalam daftar Propemperda yang ditetapkan bisa juga di luar itu,” tukas Mockhalasin.

Menyangkut adanya wacana untuk melahirkan Ranperda LGBT, menurut dia peluangnya akan besar sekali. Sebab ia melihat regulasi ini memang dibutuhkan mencegah berkembangnya penyakit seksual menyimpang LGBT di ranah minang. Mockhlasin menilai ini adalah kebutuhan mendesak dan bisa menjadi bahagian mendukung pembangunan mental dan spritual di Sumbar. “Kalau perlu lebih cepat lebih baik Perda Anti LGBT ini lahir,” ujar Mockhlasin.

Ditambahkannya, secara pribadi ataupun sebagai anggota DPRD ia menginginkan penyakit seksual menyimpang ini diberantas. Sebab hal tersebut tidak sejalan dengan syariat islam dan kultur masyarakat Sumbar yang notabene orang Minangkabau.

Pendidikan Dini Spesialis Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad, SpPD-KPTI FINASIM menilai, upaya penangkalan wabah LBGT tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran semua pihak untuk bergerak. Dimulai dengan pendi dikan seks yang mesti diberikan kepada anak sedini mungkin. “Ini penting dan jangan d ianggap tabu. Dari kecil, usia 3 tahun, sudah mulai disampaikan kepada anak dengan komunikasi yang sesuai dengan umurnya. Kita tidak usah menyentuh persoalan agama dulu, cukup di ruang pendidikan saja yang didudukkan di awal-awal,” kata Armen.

Pendidikan sedini mungkin itu, lanjut Armen, bisa diawali di rumah, dengan orangtua sebagai pengajar utama. Seumpama saat memandikan anak, orangtua harus menjelaskan bagian intim anak tidak boleh dipegang oleh siapa pun kecuali orangtua saat

membersihkan bekas buang air besar atau kecil. Selanjutnya, di tingkat taman kanak-kanak, seorang anak mesti pula diberi pemahaman tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat berpotensi mengarahkan anak untuk mengambil kesimpulan terkait hubungan antar manusia secara biologis. Seperti, berpegangan tangan baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mencium pipi, berpelukan, dan lain sebagainya. “Sekarang boleh kita surveI, siapa orangtua atau guru yang menjelaskan hal itu kepada anak di rumah mau pun di sekolah atau di lingkungan permainannya? Saya rasa kalau pun ada itu sangat jarang,” kata Armen lagi.

Kemudian, pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, orangtua atau guru di sekolah sudah mulai bisa menyelipkan pendidikan agama dan kesehatan dalam pendidikan mengantisipasi seks bebas dan seks menyimpang. Serupa menjelaskan risiko penyakit yang akan diderita, dan dosa besar yang akan ditanggung bila melakukan kedua perbuatan tersebut. “Namun bahasanya tetap disesuaikan dengan tingkat umur dan pendidikannya. Jangan langsung dibuka semuanya,” terangnya lagi.

Untuk itu, Armen menilai perlu pula bagi pihak berkepentingan di sektor pendidikan, untuk memberi pembekalan kepada guru dan orangtua mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak. Kemudian, bisa saja hal itu diwujudkan dalam bentuk penyisipan pendidikan tersebut ke dalam kurikulum belajar. “Kondisinya sekarang, semua bersorak anti LGBT, tapi, apa yang mereka lakukan untuk menangkalnya?

Maka, mulailah dari hal-hal kecil itu. Kalau tidak, penyebaran wabah LGBT, terutama Lelaki Seks Lelaki (LSL/Gay) tidak akan terbendung,” ujarnya khawatir.

Armen melihat gerakan kaum LGBT di dunia maya juga sangat spartan, dengan bersiliwerannya grup dan website yang dihuni oleh pecinta seks sesama jenis tersebut. Sayangnya, hal ini tidak direspon dengan upaya masyarakat bersatu untuk membuat gerakan anti-LGBT tersebut.

Armen yang juga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) sebelumnya menerangkan, dalam tiga tahun belakangan (2014-2017), dari 10 pasien HIV/AIDS yang datang kepadanya, 7 sampai 8 adalah pelaku LSL. Bahkan, satu pasien lelakinya ada yang mengaku telah berhubungan seks dengan 200 lelaki lain. AdaSelain itu, tiga lainnya mengaku sudah berhubungan seks dengan 60-an orang lelaki lain. Selebihnya, ada yang telah melakukannya dengan 5 sampai 10 lelaki lain. (h/isq)

kan, ketetapan angka Garis Kemiskinan sebesar Rp455.797 per kapita per bulan membantu perhitungan jumlah penduduk miskin. Ia memisalkan, terdapat satu keluarga yang beranggotakan lima orang. Artinya, bila setiap anggota keluarga memiliki laju pengeluaran di bawah angka GK, yakni Rp455.797 per bulan, maka masuk dalam ketagori miskin.

"Untuk lima orang tadi, maka ketemu angka (pengeluaran) Rp2,279 juta per bulan. Kalau dia di bawah itu maka masuklah rumah tangga tersebut di kategori miskin," kata Sukardi.

Berdasarkan catatan BPS, penduduk miskin di Sumbar pada September 2017 sebanyak 359.

990 ribu orang atau 6,75 persen dari seluruh penduduk Sumatra Barat. Angka ini turun 4.520 orang ketimbang jumlah penduduk miskin pada survei sebelumnya, Maret 2017 sebanyak 364.

510 orang atau 6,87 persen dari total penduduk.

Persentase penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebanyak 5,11 persen dari total penduduk.

Sementara di perdesaan, angkanya lebih tinggi yakni 7,94 persen.

Rokok masih menjadi salah satu komoditas penyumbang kemiskinan di provinsi itu dengan andil 10,81 persen di perkotaan dan 16,24 persen di perdesaan. "Pada September 2017 komoditas yang menjadi penyumbang garis kemiskinan salah satunya rokok selain beras, cabai merah dan daging sapi," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Rabu kemarin.

Ia menjelaskan pada September 2017 garis kemiskinan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan dengan andil 76,44 persen. Ia merinci penyumbang kemiskinan terbesar di perkotaan adalah beras dengan andil 17,93 persen, daging sapi 13 persen, rokok 10,81 persen, cabai merah 3,44 persen, telur ayam ras 2,65 persen, tonngkol 2,22 persen, kelapa 1,81 persen, roti 1,76 persen, gula pasir 1,69 persen, bawang merah 1,53 persen, daging ayam ras 1,45 persen, dan kue kering 1,34 persen.

Sementara di perdesaan penyumbang garis kemiskinan beras dengan andil 23,97 persen, rokok 16,24 persen, cabai merah 4,77 persen, daging sapi 3,99 persen,

telur ayam ras 2,90 persen, tongkol 2,87 persen, gula 2,74 persen, kelapa 2,39 persen, roti 2,37 persen, daging ayam ras 2,14 persen, bawang merah 1,96 perse dan kopi bubuk 1,16 persen.

Ia menyebutkan jumlah penduduk miskin Sumbar pada periode September 2017 mencapai 359.099 jiwa atau turun 4.052 jiwa dibandingkan periode Maret 2017. "Dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini persentase penduduk miskin dihitung terhadap total penduduk," kata dia seperti dikutip dari Republika.

Sementara metode yang digunakan menghitung garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan.

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. (h/ben)

Aktivis ............................................. Dari Halaman. 1 persidangan. “Kami masih belum menerima pangilan, kemarin saya menemui Yusafni ke Rutan Anak Air, Padang, ia juga belum mendapatkan dakwaan,” kata kuasa hukum Yusafni Ajo, Defika Yufiandra.

Ketika ditanyakan, apakah dirinya merasa yakin Yusafni hanya s endiri terlibat dalam perkara ini, Defika menjawab tidak mungkin. “Kami di tim kuasa hukum telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persidangan nanti. Soal keterlibatan, kami hingga saat ini masih meyakini, tidak mungkin korupsi itu dilakukan oleh satu orang saja,” terang Defika.

Sementara itu, aktivis anti korupsi, Roni Saputra menyebutkan, pihaknya sagat mencurigai ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Berbicara masalah penggunaan anggaran tentu ada pihak-pihak lain yang ikut dalam masalah ini. “Walaupun tidak ikut, setidaknya ada orang lain yang menerima uang. Artinya berkemungkinan tidak sendiri yang terlibat. Ada pihak lain yang mestinya turut bertanggungjawab,” kata Roni melalui sambungan telepon.

Selanjutnya, dilihat dari status kedudukan terdakwa dalam pemerintahan, dia tidak memiliki kuasa penuh dalam penganggaran. Ia berharap dalam persidangan terdakwa meminta untuk menjadi justice collaborator (JC) untuk menggungkapkan secara gamblang siapa saja pihak yang terlibat. “Kalau pihak penyidik tidak menarik pihak lain dalam kasus ini, kita perlu mencu-

rigainya. Ada apa dengan kasus ini? Korupsi itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tunggal. Apalagi dilihat dari kedudukan serta jumlah uang yang diduga dikorupsi oleh terdakwa, terlalu berani kalau ini dilakukan sendiri,” kata Roni.

Kasus ini harus menjadi tantangan bagi pihak penyidik dalam penuntasannya. Ia menyakini ada orang-orang lain yang terlibat, dan harusnya menjadi pusat perhatian bagi penyidik untuk bisa mengembangkannya. “Kita akan lihat nanti pasal yang didakwakan, kalau dakwaanya menggunakan dakwan tunggal dan tidak mengaitkannya dengan bersamasama, perlu dicurigai ini. Penyidik harus mengembangkanya, jangan sampai terhenti sampai di satu terdakwa saja,” harap Roni.

Berdasarkan perhitungan sementara penyidik Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI wilayah Sumbar, Yusafni telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara senilai lebih dari Rp63 miliar. Uang tersebut diselewengkan dalam kegiatan melakukan ganti rugi bangunan dan lahan pada beberapa proyek besar yang dilaksanakan instansinya di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyidikan, setidaknya polisi telah memeriksa 185 saksi untuk kasus ini, terdiri dari 150 penerima ganti rugi lahan pada empat proyek itu, dan 35 orang yang merupakan ASN di Pemkab Padang Pariaman, Pemko Padang, dan Pemprov Sumbar.

Yusafni melakukan penyim-

pangan laporan pertanggungjawaban keuangan. Ia diduga membuat laporan fiktif dan tidak membayarkan uang yang dia terima ke pemilik lahan. Perbuatan Yusafni diduga merugikan negara Rp 60 miliar dari Rp 120 miliar nilai proyek. Ia dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU nomor 21 tahun 2001.

Sewaktu diperiksa di Bareskrim Polri. Kepada penyidik, Yusafni menyebut, uang hasil dugaan korupsi yang dikelolanya dibagi ke sejumlah orang. Pernyataan Yusafni itu seakan membuka tabir baru dalam pengusutan kasus ini.

Mabes Polri sudah melakukan proses penyidikan sejak awal tahun. Awalnya, kasus ini juga ditangani Kejati Sumbar, namun akhirnya difokuskan di Bareskrim. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar jauh-jauh hari menyebutkan total kerugian negara akibat Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif diperkirakan akan terus bertambah. Bahkan jumlahnya lebih besar dari yang tercatat saat ini di angka Rp43 miliar. Setelah BPK turun melakukan cek ke lapangan dan ditemukan fakta terkait pembebasan lahan ini, masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan hanya menerima satu kali pembayaran ganti ruginya. Anehnya, untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan tapi tidak dibayarkan lagi. (h/mg-hen)

Wali Nagari .................................... Dari Halaman. 1 perubahan pemilihan wali nagari itu karena selama ini wali nagari dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilwana.

Pengamat Nagari, Dr Emeraldy Chatra, menilai, di satu sisi, pemilihan wali nagari oleh KAN merupakan sesuatu yang bagus karena pemilihan wali nagari oleh masyarakat secara langsung memecah-belah nagari. Ia melihat banyak orang bermusuhan karena pemilihan wali nagari secara langsung. “Salah satu sumber kerusakan di Minang adalah pemilihan-pemilihan langsung.

Mamak dengan kemenakan, laki dan bini bisa bermusuhan karena kandidat yang didukung berlainan. Ini sudah terjadi sejak ada partai-partai politik. Pada zaman Orde Baru, semua urang diarahkan kepada partai tertentu. Yang tidak mau ikut akan dimusuhi,” ujar ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas itu di Padang, Jumat (5/1).

Namun, Emeraldy melihat ada kelemahan pemilihan wali nagari oleh KAN karena ada unsur-unsur lain terabaikan dalam nagari. Ia memandang, tidak ada yang mewakili kaum muda, mahasiswa/ pelajar, orang dagang atau perantau jika wali nagari dipilih KAN. Artinya, KAN tidak cukup representatif untuk warga nagari yang sudah sangat beragam, baik sacara sosial maupun ekonomi.

Menurutnya, jika ingin memilih wali nagari melalui jalur musyawarah, tidak usah KAN diutakatik. Sebaiknya dibuat lembaga baru yang memungkinkan terjadinya musyawarah dengan kekuatan berimbang. Biarkan saja KAN dengan struktur yang lamo.

KAN hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya, kira-kira seperti MPR. DPR saja yang diarahkan untuk pemilihan kapalo nagari.

Ado badan musyawarah (bamus) yang lebih beragam anggotanya.

Manga bukan bamus yang melakukan musyawarah? Maksud saya,

KAN jadi semacam lembaga musyawarah pengendali bagi demokrasi permusyawaratan yang terjadi di bamus. Kalau ada ketidakpuasan dengan hasil bamus, orang bisa mangadu ke KAN, dan KAN yang menentukannya,” tuturnya.

Emeraldy memprediksi perubahan pemilihan wali nagari ini akan menuai pro dan kontra.

Menurutnya, pihaknya yang kecewa dengan pemilihan wali nagari oleh KAN ini adalah penganut demokrasi liberal. “Kalau mau konsisten dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, jalannya demokrasi perwakilan,” ucapnya.

Emeraldy menambahkan, pemilihan wali nagari oleh KAN juga akan tinggi nilai politisnya karena orang berebut jadi wali nagari sejak ada dana desa yang hampir Rp1 miliar itu. Beban KAN akan berat. Dinamika pemilihan wali nagari akan sangat tinggi karena berubah menjadi arena pertarungan kepentingan. KAN tidak berpengalaman menangani situasi seperti itu.

Pengamat Nagari, Dr Nurus Shalihin, yang juga merupakan dosen Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB), setuju wali nagari dipilih oleh KAN karena sesuai dengan konsep nagari, kerangka berpikirnya berdasarkan adat.

Secara adat Minang, wali nagari dipilih oleh KAN. “Belum ada sejarahnya wali nagari di Minang dipilih oleh masyar akat. Wali nagari dipilih oleh masyarakat secara langsung dimulai sejak zaman setelah kemerdekaan,” tutur wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN IB itu. Pria ini telah lama mengamati persoalan nagari.

Ia sudah menulis buku tentang nagari yang berjudul “Demokrasi di Nagari Para Tuan” (Imam Bonjol Press, 2014).

Ketua Tim Pembahasan Perda Nagari, Aristo Munandar, menga-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

takan, latar belakang ditetapkannya wali nagari dipilih oleh KAN dalam Perda Nagari karena dalam konsep nagari/desa adat, pemilihan kapalo nagari dilakukan di dalam forum musyawarah niniak mamak. Dalam Perda Nagari, lembaga niniak mamak yang berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi adalah KAN. “Dalam konsep nagari, kedaulatan berada pada suku.

Karena itu, yang menent ukan adat adalah niniak mamak. Oleh sebab itu pula, kapalo adat/ kapalo nagari dipilih oleh ninik mamak,” ujarnya.

Tata cara pemilihan wali nagari oleh KAN tersebut, kata Aristo, diatur nanti oleh Perda Nagari di kabupaten dan kota di Sumbar yang memakai konsep nagari/desa adat,” ucap anggota Komisi I DPRD Sumbar itu.

“Perda Nagari yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota nantinya wajib mencantumkan peraturan wali nagari dipilih oleh KAN,” ucapnya.

Selain tata cara pemilihan, di dalam Perda Nagari, sebutan jabatan wali nagari diubah menjadi kapalo nagari. Namun, perubahan sebutan jabatan wali nagari menjadi kapalo nagari itu tidak mengikat atau tidak harus dipatuhi. “Itu hanya pedoman bagi pemda kabupaten dan kota yang akan membuat Perda Nagari nantinya. Boleh pakai nama wali nagari, boleh juga pakai nama kapalo nagari atau nama lain yang sesuai dengan adat nagari tersebut karena undang-undang tidak membolehkan keseragaman,” ujar Aristo.

Aristo menjelaskan, pertimbangan tim pembahas Perda Nagari mengusulkan nama kapalo nagari sebagai pengganti wali nagari adalah untuk kembali ke sejarah karena dulu nagari-nagari di Minangkabau memakai sebutan kapalo nagari pada zaman Belanda. (h/dib)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KUNJUNGAN DEWAN KE SEKOLAH

Menristekdikti Targetkan Hanya 3.500 Perguruan Tinggi JAKARTA, HALUAN — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, akan menjalankan merger, sehingga menargetkan hanya akan ada 3.500 perguruan tinggi di Indonesia.

“Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan mahasiswa di bawah 1.000 perlu untuk merger, ini untuk efisiensi. Dari 4.570 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS yang ada nanti bisa di merger jadi sekitar 3.500 perguruan tinggi saja,” kata Menristekdikti di Jakarta, Kamis (4/1).

Hal itu disampaikan dalam temu media bertajuk bedah kinerja 2017, fokus kinerja 2018 dan anugerah jurnalis dan media Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) 2017.

Berkaca dari China dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, namun hanya memiliki jumlah perguruan tinggi separuh dari yang dimiliki Indonesia.

Maka, menurut dia, merger perguruan tinggi untuk memperbaiki kualitas sangat penting.

Nasir mengatakan, banyaknya perguruan tinggi kecil dikhawatirkan akan memproduksi lulusan yang kurang berkualitas. Namun pelaksanaan merger perguruan tinggi, menurut dia, memang tidak mudah.

Menurut dia, nantinya lima hingga enam perguruan tinggi yang berasal dari satu yayasan yang sama akan dimerger.

“Kalau prodinya kurang, maka akan dibantu ditambah agar bisa jalan”.

Bagaimanapun ia mengatakan, riset dan inovasi yang hebat berasal dari pendidikan yang baik. Maka upaya memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia salah satunya dengan menjalankan program merger tersebut.

Tidak hanya akan menjalankan merger perguruan tinggi, Nasir juga akan membubarkan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di 2018, dan menggantikannya dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) untuk mengkoordinasikan PTN dan PTS. Menurut dia, langkah tersebut merupakan salah satu rencana dari program reformasi 2018. Dengan LL DIKTI, Menristekdikti juga optimistis bahwa layanan Ditjen Kelembagaan menjadi lebih cepat dan mudah. (h/rol)

SDN 03 Payakumbuh Minta Dibangun Musala dan WC PAYAKUMBUH, HALUAN — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Payakumbuh dikunjungi anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Komisi C, Kamis (4/1). Kunjungan DPRD ke SD yang terletak di belakang Rumah Sakit Ibnu Sina Payakumbuh itu dipimpin oleh Ahmad Zifal, Adi Suryatama dan Basri Latief, serta didampingi Ketua DPRD Yendri Bondra Datuak Parmato Alam.

BERDIALOG — Komisi C DPRD Payakumbuh dipimpin Ahmad Zifal berdialog dengan kepala sekolah, majelis guru dan Komite di SDN 03 Payakumbuh, Kamis (4/1). IST

Martinus: Pelajar SMA Don Bosco Siap Bersaing PADANG, HALUAN — Sekolah Menengah Atas (SMA) Don Bosco Padang menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2017/2018. Sebanyak 287 pelajar sekolah tersebut akan mengikuti UNBK. “Kami sepenuhnya sudah siap melaksanakan UNBK, karena pada tahun sebelumnya kami juga sudah pernah melaksanakan ini dan bisa dikatakan sukses,” ujar Kepala SMA Don Bosco, Martinus Kiwan, Kamis (4/1).

Ia mengatakan, unit komputer yang ada di sekolah ini telah mencukupi untuk pelak-

sanaan UNBK. “Kami sekarang sudah mempunyai 100 komputer dari tiga buah labor komputer yang kami miliki. Semua komputer tersebut dapat menampung 287 pelajar kami,” jelasnya.

Martinus juga mengaku bahwa pelaksanaan UNBK sedikit membingungkan. “Pelaksanaan UNBK yang bertujuan untuk pemetaan sedikit membingungkan dan menurut saya ada tumpang tindih. Di satu sisi ini tidak berpengaruh untuk kelulusan siswa, tapi pada sisi lain ini menjadi sangat penting untuk pertimbangan masuk PTN,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya,

UNBK sebenarnya bisa dikatakan tidak penting, tapi dalam pelaksanaanya ini menjadi suatu yang penting dan dipentingkan oleh sekolah. Tapi”, tentunya saya berharap semua bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Martinus optimis akan banyak pelajarnya yang akan bersaing masuk perguruan tinggi. “Dengan persiapan dan fasilitas yang ada di SMA Don Bosco, saya yakin dan sangat optimis semua pelajar kami siap untuk bersaing masuk ke perguruan tinggi. Dan mudahmudahan pada tahun ini prestasi kita bisa meningkat,” tuturnya. (h/mg-mal)

PROTES NOTA DINAS MUTASI

Puluhan Guru SMP di Payakumbuh Ngadu ke Dewan

PULUHAN guru SMP Payakumbuh diterima Komisi C DPRD Payakumbuh di Ruang Sidang Utama DPRD Payakumbuh, Kamis (4/1). IST

www.harianhaluan.com

PAYAKUMBUH, HALUAN — Puluhan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Payakumbuh melayangkan protes terhadap nota dinas yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh terkait mutasi.

Para “pahlawan tanpa tanda jasa” tersebut mengadukan nasibnya kepada DPRD Payakumbuh, Kamis (4/ 1). Guru SMP yang lebih kurang berjumlah 20 orang tersebut diterima oleh Ketua Komisi C Ahmad Zipal dan Adi Suryatama.

Para guru SMP tersebut meminta, agar mutasi diundur sampai akhir semester, karena guru yang dimutasi masih terkait dengan tugastugas remedial, serta menyebabkan sertifikasinya terganggu. Ahmad Zifal menanggapi bahwa pihak DPRD akan menindaklanjuti protes puluhan guru SMP tersebut di rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada Sabtu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Agustion mengatakan, nota dinas mu-

tasi dikeluarkan setelah adanya pengkajian. Mutasi tersebut bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan, termasuk sebaran kompetensi guru sesuai amanat sisdiknas, peraturan menteri dan Perda Pendidikan Kota Payakumbuh.

“Terkait kekhawatiran tugas remedial guru yang belum selesai, akan diselesaikan oleh guru di tempat yang lama.

Sertifikasi juga tidak akan terganggu, kalau di sekolah awal 24 jam, di sekolah baru sertifikasi juga akan 24 jam,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Pada kesempatan itu, Kepala SDN 03 Payakumbuh, Sri Hetrawati mengungkapkan terima kasih kepada rombongan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh yang berkenan melakukan kunjungan ke SDN 03 Payakumbuh.

“Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari DPRD ke sekolah kami. Kami berharap, agar DPRD memperjuangkan anggaran untuk pembangunan musala dan WC di sekolah kami,” ujar Sri didampingi majelis guru dan komite sekolah.

Sri menyampaikan, dengan jumlah murid 168 orang, guru PNS delapan orang, guru honorer dan tenaga pendidkan empat orang, kompleks SDN 03 Payakumbuh terlihat sempit, karena hanya dibangun dalam areal lahan seluas 1103 m persegi.

Sementara itu, Ketua

Komisi C DPRD Payakumbuh, Ahmad Zifal menjanjikan akan memperjuangkan anggaran untuk SDN Payakumbuh pada 2019 nanti.

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana akan dianggarkan, sehingga SDN 03 tidak ketinggalan dengan SDN yang lain. Karena keterbatasan lahan, maka pembangunan akan diusahakan secara bertingkat.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bondra Datuak Parmato Alam mengharapkan adanya peningkatan pendidikan karakter yang bersumber dari kearifan lokal pada pendidikan dasar di Payakumbuh. Selain itu, tidak ada lagi satu sekolah yang diunggulkan dari sekolah yang lain, karena ia ingin semua sekolah di Payakumbuh berpredikat unggul. (h/mg-ari)

Bupati: Siswa Salat Berjemaah di Masjid Terima Reward AGAM, HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam mengawal gerakan nagari madani dan gerakan literasi sekolah madani (GLSM), melakukan sejumlah inovasi kepada sekolah. Pada prisipnya ini untuk mencapai percepatan pencapaiaan visi misi Kabupaten Agam yang bermuara kepada daerah yang agamis.

Bupati Agam Indra Catri, Kamis (4/1) mengatakan, Pemkab Agam sangat berkomitmen dalam mendidik masyarakat dalam kehidupan keberagamaan yang lebih baik. Banyak hal yang dilaksanakan, seperti gerakan nagari madani maupun GLSM. “Gerakan nagari madani dan GLSM mendapatkan sambutan, serta dukungan dari masyarakat luas. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mengawal dan meng-

 Redaktur: Nasrizal

gelorakannya. Pr ogram tidak hanya sebutan, karena sudah ada seperangkat konsep yang akan mengukurnya,” kata Indra Catri.

D ikatakannya, barubaru ini pihaknya juga memberikan edaran yang mengimbau pihak maupun sekolah. Adapun antara lain, meminta kepala sekolah untuk mengimbau kepada seluruh siswa untuk melaksanakan salat Magrib, salat Isya dan salat Subuh berjemaah di musala dan masjid di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Kemudian siswa melaksanakan salat Zuhur berjemaah yang dibimbing oleh guru sekolah masingmasing. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan antara salat Magrib dan Isya, antara lain membaca Alquran dan menghafalnya.

Selain itu, diskusi keagamaan atau ceramah adat istiadat, serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.

Menurutnya, bagi siswa yang melaksanakan subuh berjemaah diberikan reward oleh sekolah dengan ketentuan Sekolah Dasar (SD), minimal 20 kali berturut dalam sebulan.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTs) minimal 25 kali berturut-turut dalam sebulan.

“Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA), 28 kali berturutturut dalam sebelum melaksnakan salat Subuh berjemaah di masjid berhak diberikan reward. Khusus bagi siswi sekolah menengah pertama dan atas yang berhalangan menurut hukum Islam minimal 20 kali berjemaah dalam sebulan,” jelasnya. ” Kemudian sekolah diminta melalukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di atas dengan menggunakan buku kontrol untuk setiap siswa. “Saya berharap reward ini semakin memicu siswa untuk semakin rajin salat berjemaah di masjid,” ungkapnya. (h/yat)  Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

9

SERAP 7.000 LEBIH PEKERJA

Investasi Asing Masuk 2,4 Juta Dolar PADANG, HALUAN — Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Padang pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Wako Ajak Umat Jaga Persatuan PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bertindak selaku Khatib Salat Jumat di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (5/1). Salat diikuti ribuan jamaah dari kalangan ASN dan masyarakat.

Dalam khutbah yang disampaikan, Mahyeldi mengajak umat islam agar tetap menjaga persatuan. Selain perintah Allah di dalam Alquran, persatuan sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa.

“Hanya karena persatuan segala persoalan dapat dihadapi. Tanpa persatuan, mustahil mewujudkan pembangunan bangsa,” kata Mahyeldi.

Terkait isu perbedaan, kata Mahyeldi, sebaiknya jangan diperuncing apalagi menjadi sumber perpecahan. Adanya keberagaman dalam masyarakat Kota Padang adalah untuk dipahami, bukan menyikapi dengan sikap antipati, agitasi apalagi ‘mengompori’.

“Perbedaan bukan untuk dipertentangkan tapi untuk dipahami agar keharmonisan tetap terjaga dan kondisi kondusif terperpelihara dalam melanjutkan pembangunan dan cita-cita bangsa,” ujarnya.

Menutup khutbahnya, Mahyeldi kembali mengutip ayat Alquran tentang berpegang teguh kepada tali Allah, tidak bercerai berai. Jangan pula meninggalkan generasi yang lemah, karena umat Islam bangsa Indonesia harus kuat dan berkualitas dalam menyongsong “bonus demografi” yang diberikan Allah.

“Jaga persatuan jangan bercerai berai.

Takutlah kepada Allah bila meninggalkan generasi yang lemah. Indonesia harus kuat menyongsong bonus demografi menjelang seratus tahun kemerdekaan,” tutupnya. (h/rel)

BANGUN TOWER — Sejumlah pekerja membanguan tower di Masjid Raya Sumatera Barat di Padang, Jumat (5/1). Pembangunan menara setinggi 85 meter yang rencananya bisa dimanfaatkan untuk menikmati pemandangan Kota Padang dari ketinggian.IRHAM

Target yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada BPMPTSP untuk PMDN di Kota Padang tahun 2017 sebesar Rp592 miliar dan Kota Padang berhasil merealisasikan di angka Rp672 miliar. “”Alhamdulillah target dari BKPM bisa kami realisasikan bahkan bisa melebihi target itu. Realisasi ini juga jauh melebihi realisasi tahun lalu yang berkisar di angka Rp357 miliar.

Tentunya kenaikan ini menjadi langkah yang bagus untuk peluang investasi di Kota Padang. Sembari itu kita terus mempersiapkan data, perencanaan, dan informasiinformasi terkait dengan peluang investasi,” ujar Kepala Dinas Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang, Rudy Rinaldy kemarin.

Lanjutnya, Ia mengatakan, investasi tahun 2017 telah menyerap lebih dari 11 ribu tenaga kerja lokal dan 79 orang tenaga kerja asing.

Sedangkan di sektor Penanaman Modal Asing (PMA) pencapaian Kota Padang juga menyentuh angka yang cukup baik. Dari target sebesar USD 1 juta, Kota Padang berhasil merea-

lisasikan USD 2,4 juta.

“Ini diraih dari 11 perusahaan yang menarik 7.000 tenaga kerja lokal dan 120 orang tenaga kerja asing.

Alhamdulillah kenaikan tahun ini sangat luar bisa karena pada tahun 2016 Kota Padang hanya bisa merealisasikan USD 93 ribu,” ungkapnya.

Dengan capaian investasi ini, Kota Padang ditetapkan sebagai Kota Terbaik I untuk kategori Investasi Tahun 2017 dalam acara Indonesia Attractiveness Award (IAA) yang diselenggarakan oleh majalah Tempo.

“Alhamdulillah tahun 2017 kami masih bisa mendapatkan penghargaan seperti tahun lalu, tapi tentunya ini kami akan lebih memaksimalkanya tahun depan,” tuturnya.

Dari penanaman modal tersebut, sektor pariwisata,perdagangan, kesehatan, dan pendidikan menjadi sektor yang paling banyak menarik investor.

“Tahun 2018 tentunya kami masih mengincar sektor yang sama untuk meningkatkan investasi di Kota Padang. Tentunya sektor lain juga akan kami maksimalkan untuk mendapatkan investasi yang lebih besar di Kota Padang,” katanya. (h/mg-mal)

ini, Satpol PP juga akan lebih meningkatkan pengawasan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan diatas trotoar dan fasilitas umum (fasum).

Ia berharap, pemilik hiburan malam agar lebih ketat dalam pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur, yang masuk atau bekerja disana. Karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, untuk tidak melakukan pelanggaran jam tayang.

Untuk para pelajar yang masih melakukan pelanggaran, Yadrison berharap agar orang tua siswa fokus untuk melakukan b imbingan terhadap anaknya.

“Orang tua lebih harus lebih memperhatikan dan memb er ikan b imbingan kep ad a anak. Pok oknya jika terdapat pelajar yang melakukan pelanggaran, akan kita tangkap dan dibina di Mako,” katanya. (h/mg-mel)

TERBANYAK KASUS PEKAT

Pol PP Tertibkan 5.817 Pelanggaran Perda kukan di 2107, rata-rata diberikan tindakan pembinaan. Hanya sebagian kasus yang diangkat ke tindak pidana ringan (Tipiring).

Total hanya 31 kasus yang di tipiring.

Menurutnya Yadrison, tingginya kasus pelanggaran perda disebabkan karena Satpol PP lebih giat turun ke lapangan sehingga banyak ditemukan kasus pelanggaran perda.

Ditambahkan Yadrison,

untuk tahun 2018, pihak akan berupaya mengurangi pelanggaran perda. Apalagi seperti kasus hiburan malam dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat.

“Kami akan terus berusaha dalam membasmi pelanggaran Perda. Agar Kota Padang bisa bersih dari segala hal yang bersifat pelanggaran,”jelasnya di Markas Komando (Mako) Pol PP Jalan Tan Malaka.

Selain itu, di tahun 2018

ILUSTRASI kasus pekat

PADANG,HALUAN—Sepanjang tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan penertiban terhadap 5.817 kasus pelanggaran peraturan daerah (Perda). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016, yang hanya

www.harianhaluan.com

tercatat sebanyak 4.396 kasus.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan, pelanggaran terbanyak itu pada penyakit masyarakat (pekat) dan pelajar yang melanggar aturan. Seperti

bolos, main warnet ataupun berjudi saat jam pelajaran sedang berlangsung.

“Pekat tercatat 1.891 kasus dan pelajar 1.189 kasus,”ucap Yadrison saat ditemui Haluan, Jumat (5/1).

Dikatakan Yadrison, dari penertiban yang dila-

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

Realisasi PKB Capai Rp669, 877 M PADANG, HALUAN — Selama tahun 2017, pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari pembayaran pajak motor baru berjumlah 122.036 unit.

Kepala UPTD Pelayanan Pajak Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Padang

Jaya Isman saat ditemui Haluan, Jumat (5/1) mengatakan bahwa realisasi pem-

bayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru sebesar Rp58.835.327.000 dan BBNKB baru sebesar Rp384.287.213 selama tahun 2017.

“Dengan meningkatnya pengguna kendaraan baru, hendaknya meningkat juga kesadaran dengan wajib pa-

jak. Tidak hanya bagi pengguna kendaraan baru saja, bagi kendaraan lama hendaknya menyadari akan wajib pajak tersebut,” ujarnya.

Dijelaskannya, target penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun 2017 sebesar Rp616.552.745.100 meningkat realisasinya sebesar Rp669.-

877.702.150. Target tersebut terlampaui dengan persentase sebesar 108,66 persen.

Jaya Isman menerangkan, cangkupan realisasi terdiri dari jenis penerimaan PKB dan BBNKB kendaraan baru, daftar ulang, non BA dan alat berat serta PKB dan BBNKB. “Masing-masing jenis

penerimaannya meningkat dari target yang telah ditetapkan. Kita berharap dari tahun ke tahun hendaknya meningkat seperti yang diharapkan,” tuturnya.

Pada tahun 2018, Jaya Isman menyampaikan belum menerima angka pasti target realisasi pajak. Namun, be-

rapapun angka yang telah ditetapkan akan dicapai seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kesadaran masyarakat dengan wajib pajak akan membantu kita mencapai target. Kita mengimbau supaya semua pengguna kendaraan bermotor sadar akan wajib pajak,” pungkasnya. (h/win)

Istri Wako Bantu Biaya Bersalin PADANG, HALUAN— HALUAN—Menjadi ‘first lady’ Kota Padang tidak serta merta membuat Umi Harneli Bahar berjarak dengan warga, justru perhatiannya semakin banyak tercurah untuk kemanusiaan dan kegiatan sosial. Ini dilakukannya bukan sekarang-sekarang saja, namun ini sudah bagian dari karakter yang melekat pada dirinya.

Sehari ini, Umi yang kerap memberikan ceramah motivasi itu terpanggil menjenguk seorang ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Siti Hawa. Si ibu yang tengah lemas tidak berdaya usai operasi bersalin menyesali dirinya yang tidak mampu membayar biaya bersalin. Walaupun sudah terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri namun tidak digunakan karena menunggak pembayaran beberapa bulan.

Tidak menyebut berapa biaya yang dibantu untuk meringankan beban pasien bernama Nila Juita tersebut, yang jelas istri Walikota Padang ini telah melakukan sesuai panggilan hatinya. Akhirnya, Nila dan suaminya, Yandra Saputra dapat tersenyum lega.

Mengunjungi warga dan membantu mereka yang kurang mampu memang bukan sekali ini saja. Banyak kebaikan lain yang tidak pernah dikorankan dan dimediasosialkan. Baginya cukup Allah yang mencatat.

“Cukup Allah yang mencatat dan menjadi saksi dari apa yang kita perbuat. Lagi pula ini sebuah kewajiban,” ucapnya.

Disamping kewajiban sebagai Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Ketua TP PKK dan istri Walikota, hal ini adalah kewajiban saling menolong sesama manusia. (h/rel)

Ikutkan Masyarakat Kelola Objek Wisata PADANG, HALUAN— HALUAN—Pemko Padang agar melakukan pembenahan objek wisata dengan memaksimalkan kenyamanan di kawasan wisata.

“Dengan begitu, objek wisata ramai dikunjungi wisatawan serta PAD Kota Padang meningkat,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Faisal Nasir, kemarin.

Saat ini, kawasan objek wisata di Kota Padang sudah ada pembenahannya oleh pemerintah, tapi belum sempurna. Terlihat seperti penataan pedagang yang terkesan dipaksakan di beberapa lokasi. Serta persoalan lainnya, yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat daerah ini.

Ia meminta, pemerintah membuat perencanaan matang terkait pembinaan dan pengelolaan objek wisata yang ada. “Jangan membuat wacana asal jadi, serta tidak mementingkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah agar menerima saran masyarakat, terkait pengembangan kawasan wisata yang akan dibenahi supaya persoalan baru tidak muncul setelah ini, serta kekecewaan masyarakat pada pemerintah tidak muncul.

Masyarakat di kawasan objek wisata agar diikutkan, serta diberikan pemahaman terkait program yang dilakukan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Muzni Zein berharap, pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, sehingga perekonomiannya meningkat.

“Tapi pemerintah harus jelas setiap program pengelolaan wisata, arah dan sasarannya akurat. Karena anggaran yang dipakai untuk pembenahan objek wisata memakai APBD, maka harus tepat sasaran h/ade) dan tidak sembarangan,” jelasnya.(h/ade)

www.harianhaluan.com

SEMAKIN DIMINATI—-Sejumlah pemuda memanfatkan fasilitas Palanta Digital Smart City Padang di Kawasan kantor telkom, Jumat (5/1).Fasilitas di Telkom tersebut banyak dimanfaatkan untuk mengkakses internet dan untuk nongkrong kawula muda. IRHAM

ACT Bantu Nenek Nursyamsi PADANG, HALUAN—Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat menyerahkan bantuan pangan untuk Nenek Nursyamsi. ACT memberikan bantuan setelah membaca pemberitaan di Harian Haluan, mengenai nenek Nursyamsi (67) yang hidup dari belas kasih tetangga, bertahan hidup dengan memasak kembali kerak untuk dimakan yang terbit Rabu (3/1).

Team program ACT Sumbar, Aan Saputra memberikan bantuan berupa beras, minyak,

sarden, gula dan bahan pangan lainnya. Selain penyerahan paket pangan, dalam pertemuan tersebut Tim ACT juga menginisiasikan adanya pertemuan duduk perkara antara pemilik tanah dengan nenek Nursyamsi.

“Pertemuan diinisasi untuk memastikan kejelasan tanah yang telah dibangunkan rumah oleh pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pasca gempa Padang tahun 2009 yang lalu. Sebab nenek Nursyamsi masih harus membayar

Rp3,1 juta atas tanah tempat rumahnya berdiri, “ucap Aan yang datang langsung berkunjung ke rumah Nenek Nursyamsi, kemarin.

Ide ini pun disetujui oleh Sekretaris Lurah Ashari Hidayat, RT dan RW setempat. Dengan harapan setelah jelas status kepemilikan tanah tersebut, para donatur akan lebih tenang dalam membantu meringankan beban nenek nursyamsi.

Disebutkan aan, berdasarkan hasil pendataan Tim ACT, rumah Nenek Nursyamsi

tergolong tak layak huni karena tidak memiliki dapur dan WC yang terpisah. Saluran pembuangan pun hanya mengandalkan satu saluran saja dengan kondisi terbuka.

Nenek Nursyamsi berharap agar tanah tempat rumahnya berdiri tersebut bisa menjadi miliknya. Ia pun mengucapkan terimakasih kepada Haluan dan ACT yang sudah memberikan bantuan.

“Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami, “kata Nursyamsi,

Jumat (5/1).

Sementara itu, Sekretaris Lurah Ashari Hidayat, juga mengucapkan terimakasih kepada Haluan. Yang telah menginformasikan keberadaan nenek Nursyamsi kepada publik.

Sehingga ACT, esoknya langsung memberikan bantuan.

“Kalau dikelurahan sendiri kami tidak mempunyai anggaran untuk membantu. Hanya melalui media kami bisa menyampaikannya, dan berharap ada donatur yang membantu, “ucapnya. (h/mg-mel)

SAMPAH TERLALU BANYAK

250 Relawan Bersihkan Pantai Padang

RATUSAN relawan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersihkan sampah yang menumpuk di bibir Pantai Padang, Jumat (5/1) pagi. WINDA

PADANG, HALUAN — Kumuhnya tepian bibir pant ai akibat sampah sepanjang 500

meter, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung turunkan sekitar 250 petugas kebersihan.

Seluruh petugas yang tergabung dari relawan kebersihan bergotong royong membersihkan pantai mulai dari Tugu Perdamaian hingga ke Muaro Lasak.

Kepala Bidang Kebersihan DLH Deni Harzandy di lokasi pembersihan sampah, Jumat (5/1) menyampaikan bahwa sampah tepi pantai sering terjadi jika sudah hujan badai melanda. Diduga, sampah tersebut dibawa angin dari pulau seberang dan dari tengah laut.

“Jika kita melihat jenis sampahnya sebagian besar itu sampah dari seberang pulau.

Selebihnya sampah masyarakat yang dibawa dari muara atau

arus. Jika sudah badai dan hujan lebat pantai selalu jadi kumuh,” ujarnya.

Dijelaskan Deni, petugas kebersihan yang bergotong royong membersihkan pantai mulai sejak pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB. Target pengerjaan berlangsung sampai pantai benar-benar terlihat bersih dari sampah dan pemandangan kembali indah.

“Kita minta masyarakat bisa paham dengan sampah kiriman laut jika hujan lebat.

Sampah tidak dibiarkan begitu saja namun tentu perlu personil lebih banyak mengingat sampah yang lumayan banyak,” tambahnya.

 Redaktur: Afrianita

Salah seorang relawan kebersihan Ar mengatakan, membersihkan sampah pantai yang lumayan banyak tidak b isa dengan tenaga sedikit. Ia dan ratusan temannya langsung fokus pada satu titik untuk mengumpulkan sampah dan mengangkut ke dalam truk sampah.

“Hari ini (kemarin red) kita fokus di pantai supaya saat akhir pekan tidak ada lagi sampah yang menumpuk segitu banyaknya. Namun jika hari biasa tidak perlu banyak relawan karena sampahnya biasa saja.

Target kita hari ini bagaimana pantai bisa kembali indah dan bersih,” ungkapnya. (h/win)

 Layouter: Rahmi

11

JURNALISME WARGA

JUMAT, 5 JANUARI 2018 18 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Latihan Fisik Bagi

Olahragawan Kiriman : Yessy, Padang

P

ARA olahragawan bisa berprestasi karena rajin mengikuti berbagai latihan setiap hari. Termasuk latihan fisik yang akan menempa daya tahan tubuh mereka.

Seperti terlihat latihan fisik yang diikuti atlet renang sebuah klub renang, di GOR H Agus Salim, Padang, kemarin. ***

Dibimbing Polisi Kiriman : @satlantassumbar, Padang

SALAH seorang Polisi tengah menjalankan tugasnya dalam lalu lintas di Pasaman. Seorang siswa SD dibimbing untuk menyeberang ruas jalan di keramaian lalu lintas di Pasaman. ***

Menunggu Trans Padang Kiriman : Heri Menyok, Padang SEJUMLAH penumpang menunggu kedatang bus Trans Padang di halte depan UNP. Tampak sejumlah penumpang menunggu mobil trans padang yang terpkasa terhenti karena angkot yang juga menunggu penumpang. ***

Jalan Berlubang Kiriman : Irham, Padang JALAN berlubang di jalan Adinegoro, Lubuk Buaya, Padang perlu perbaikan secepatnya. Sebab, bisa membahayakan pengendara kendaraan bermotor. ***

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam.

Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Y u l h e n d r i 081270040905075 FX STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah me nyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

www.harianhaluan.com

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

RS SITI RESWARI,menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371 BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141

MENCARI INVESTOR / PENYANDANG DANA

RUMAH DIJUAL BPKB BA 1598 AY, An. H. BAGINDO RASYIDIN. Hilang dalam Kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi.

Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport.

Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991

Kami PT. Damar Rumput mencari Investor/Penyandang Dana untuk membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS) di Pessel. Yang berminat Hub : 0823 9063 5696

DIJUAL MOBIL Suzuki Escudo JLX 1.6 Tahun 1996.

Warna Ungu Metalic. Plat B. Full Original Komplit. Low KM. Atas Nama Sendiri. Ban Wrangler.

Istimewa dan Terawat. Harga 65 Juta.

Bagi yang berminat hubungi 0813 8546 1899. Bukittinggi ď Ž Redaktur: Atviarni

ď Ž Layouter Rahmi

12

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Irfendi: Pacu Serapan Anggaran 2018 Pasar Padang Kaduduak Segera Ditempati PAYAKUMBUH, HALUAN HALUAN—Paling lambat akhir bulan Februari 2018 mendatang, Pasar Rakyat II di Padang Kaduduak, Kecamatan Pa-ya-kumbuh Utara, akans egera ditempati pedagang. Pembangunan pasar tersebut telah rampung setahun lalu dan memiliki 228 tempat untuk berdagang seperti kios, los dan lapak, yang sudah rampung dibangun tahun lalu, dalam waktu dekat bakal ditempati para pedagang.

Sebanyak 228 tempat yang tersedia di lokasi bagi pedagang pasar tersebut seperti, kios, los dan lapak, ternyata diminati pedagang 800 orang lebih.

Kepala Bidang Pasar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Agus Rubiono yang dihubungi Haluan di kantornya Pasar Ibuh, Jumat kemarin mengatakan, sebelum pasar ditempati para pedagang, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan organisasi angkutan kota serta angpedes jurusan Suliki dan sekitarnya. Selain itu juga bakal dilaksanakan pertemuan dengan pedagang yang akan menempati pasar tersebut.

“Koordinasi dengan angkutan penumpang Kota Payakumbuh dan pedesaan perlu dilakukan, karena angpedes bakal menurunkan penumpang di Pasar Padang Kaduduak dan mereka naik angkutan kota Sago bila ingin ke pusat pertokoan Payakumbuh, maupun ke pasar Ibuh,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan, pa-sar tersebut juga akan ditata sebaik mungkin, sehingga menarik bagi pengunjung. Apalagi pasar itu dilengkapi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Sehingga nanti, diharapkan Pasar Rakyat II menjadi lokasi bisnis terbesar di Luak Limopuluah.

“Pasar Rakyat II ini bakal menjadi tem-pat persinggahan bagi masya-rakat maupun para perantau ketika mereka pulang ke kampung halaman,” ulas Agus Rubiono.

Untuk sarana prasarana, katanya, akses jalan sudah memadai bisa masuk ke Padang Kaduduak dari segala arah.

Sementara itu, lokasi berdagang yang akan ditempati pedagang, diberikan seca-ra gratis. Tidak ada jual beli los dan kios, yang dibayar cuma air PDAM, listrik dan uang kebersihan, supaya semua warga dapat kesem-patan berusaha. Pasar itu dibangun di atas lahan seluas 4,3 hektare, termasuk rencana pem-bangunan mesjid raya.

Di pasar rakyat dua Padang Kaduduak ini, rencananya bakal dilengkapi dengan pusat packaging produk UMKM, termasuk makanan spesifik serta berbagai jenis rendang. Karena itu, diharapkan akan banyak masyarakat daerah ini yang akan bermata pencarian tetap dan hidup dari pasar tersebut.

“Pemko Payakumbuh bakal memfasilitasi dan melengkapi pasar dengan pusat packaging produk UKM termasuk makanan ringan dan rending. Selain itu, disebelah belakang pasar bakal dilengkapi dengan kanopi, sehingga bisa dibangun lapak tambahan untuk mengantisipasi banyak peminat yang akan berjualan di lokasi itu,” h/zkf) tutur Agus Rubiono. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

LIMAPULUH KOTA, HALUAN— HALUAN—Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi terus mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk bekerja dan bekerja. Ia kembali mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak cepat melaksanakan program tahun 2018 ini.

“Saya meminta seluruh OPD dapat memacu serapan anggaran pada tahun 2018 untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Limapuluh

Kota. Untuk itu, setiap OPD sudah memulai pelaksanaan programnya pada awal tahun ini sesuai target,” ungkap Bupati Irfendi Arbi dalam percakapan-

nya dengan wartawan di kantor bupati setempat, Jumat (5/1).

“Kita tidak mau serapan anggaran tersendat, karena itu jangan ada OPD yang berlalailalai dan mengulur-ulur waktu melaksanakan pekerjaan,” tegasnya.

Ia juga menekankan, tidak mau ada pekerjaan yang tidak selesai pada waktunya. Untuk itu, para perangkat di daerah supaya bekerja secara profesional dalam upaya mempercepat serapan anggaran terse-

but. Lebih pentingnya lagi, bekerja profesional dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya yang berhubungan dengan penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan.

“Saya juga meminta kepada para pegawai di daerah ini agar merubah pola kerjanya secara profesional dan tidak ada yang coba-coba melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, agar nantinya tidak ada persoalan dan berurusan de-

ngan hukum,” ingat Irfendi.

Lebih lanjut Irfendi menegaskan, agar para anak buahnya itu bekerja dengan berorientasi pada aspek pelayanan publik yang memuaskan.

“Kita berharap para ASN itu mampu mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan seperti yang dilakukan pihak swasta, sebagai contohnya perbankan dan lainnya yang mampu mewujudkan pelayanan prima tersebut,” katanya. (h/zkf)

Bank Muamalat Tebar Voucher Haji PAYAKUMBUH, HALUAN—Bank Muamalat Cabang Pembantu Payakumbuh memberikan tiga voucher haji gratis kepada pegawai Kantor Kemenag Payakumbuh, Rabu (3/1).

Voucher berupa tabungan haji diberikan saat penyerahan rangkaian hadiah lomba HAB Kementerian Agama RI Ke 72 di Kota Payakumbuh.

Ada 3 orang penerima voucher haji tersebut, yaitu Mira Gustia sebagai staf Seksi Pendmad dan Dedi Sirwan di PAIF dan Febrianti sebagai honorer petugas kebersihan Semoga hadiah tersebut menjadi pemicu bagi jajaran Kantor Kemenag lainnya untuk terus menambah tabungan hajinya.

“Tak perlu tunggu banyak uang dulu, yang penting haji itu harus disengaja.

Selamat kepada penerima dan kepada Bank Muamalat kami ucapkan terima kasih,” ujar Kepala Kemenag Payakum buh, Asra Faber, Jumat (5/1).

Sementara itu, Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Payakum buh, Lusi mengatakan, Bank Muama

lat sengaja memberikan hadiah voucher haji gratis sebagai bentuk amal dan pengabdian kepada masyara kat di Hari Amal Bhakti Kemenag.

“Mudah-mudahan saldo awal yang diberikan menjadi motivasi bagi pene rima untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Teruslah berniat dan berikhtiar maksimal,” pungkasnya. (h/mg-ari)

SIDAK KE NAGARI—Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi melakukan sidak ke Kantor Wali Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh. Nagari diharapkan fokus terhadap pembangunan baik yang dibiayai DAUN maupun dana desa. ZUL

SIDAK BUPATI KE NAGARI TAEH BARUAH

62,5 Persen Pendapatan untuk Pembangunan LIMAPULUH KOTA, HALUAN—Demi menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di daerah itu, maka Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi terus melakukan pembinaaan dan pengawalan kegiatan di masing-masing nagari.

Selama tahun 2017, setiap ada kesempatan mengunjungi nagari-nagari, bupati yang dikenal dekat dengan rakyat ini selalu melakukan kesempatan untuk melakukan kunjungan ke kantor-kantor wali nagari setempat.

Dari catatan yang dikumpulkan wartawan, pada tahun 2017 lampau, hampir 90 per-

sen nagari di Kabupaten Limapuluh Kota sudah dikunjungi Bupati Irfendi Arbi. Kunjungan tersebut semata-mata untuk sekedar menanyakan realisasi dana desa di masing-masing nagari.

Menurut bupati, menjadi wali nagari saat ini, memiliki tugas yang cukup berat, karena masing-masing nagari kecipratan uang yang cukup besar.

“Untuk itu, kita tidak ingin ada wali nagari di Kabupaten Limapuluh Kota yang terlibat masalah hukum hanya karena hal ini,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan kunjungan ke Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, ke-

marin.

Pada kesampatan itu, Irfendi juga memuji para wali nagari yang ada di kabupatennya yang cukup peduli dengan rakyatnya. Dan diharapkan fokus terhadap pembangunan baik yang dibiayai dengan Daun maupun dana desa di setiap nagari.

“Alhamdulillah, selama ini pembangunan di setiap nagari berjalan dengan baik. Karena kita yakin, wali nagari sudah ber pengalaman semua dalam menjalankan tugas,” sebutnya.

Wali nagari Taeh Baruah, Safri Dt Rajo Pangulu, dalam sidak mendadak bupati men-

jelaskan, 62,5 persen pendapatan nagari di Kenagarian Taeh Baruah difokuskan untuk pembangunan nagari. Buktinya, dari Rp2.219.596.683 pendapatan asli nagari, sebanyak Rp 1.384.448.675 dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan nagari.

“Pada tahun 2017, 62,5 persen dana nagari telah kita keluarkan untuk pembangunan nagari, selebihnya dibangun untuk bidang penyelenggaran pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,” ulasnya.

Kegiatan pembangunan itu, ungkap Safli, diantaranya

 Redaktur: Devi Diany

pembangunan, pengelolaan dan pembinaan posyandu, kegiatan kader posyandu, pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan rabat beton untuk pemukiman, betonisasi jalan raya, rehab dam irigasi, dan kegiatan pemberian bantuan barang kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, proyek pembangunan yang dilaksanakan di nagari ini bisa bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya bagi masyarakat, sehingga ke depan Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya Nagari Taeh Baruah semakin maju dan baik,” ungkapnya. (h/ zkf)

     Layouter: Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Setahun Berdiri, BWS Raih Prestasi Gemilang BUKITTINGGI, HALUAN — Baru satu tahun berdiri, Bukittinggi Wushu Sport (BWS) telah mampu memberikan prestasi yang gemilang untuk Kota Bukittinggi dalam berbagai iven dan kejuaraan.

Pelatih Bukittinggi Wushu Sport, Abdul Rohman mengatakan, BWS berdiri tahun 2016 silam dan sudah terdaftar di KONI Bukittinggi sebagai salah satu cabang olahraga. Dalam perjalanannya selama satu tahun belakang, para atlet Wushu Sport telah berhasil menyumbangkan medali untuk Bukitinggi dalam berbagai kejuaraan.

Adapun medali yang pernah diraih itu, seperti tiga emas, dua perak dan satu perunggu pada Open Championship Wushu HBT dan HTT tingkat Sumbar pada April 2016. Dua emas, dua perak dan dua perunggu pada Kejurda Wushu Junior Sumbar di Malibo Anai, Padang Pariaman, Agustus 2016. Tiga emas, dua perak dan dua perunggu pada Porprov Sumbar di Padang 19-27 November 2016.

Kemudian enam emas, sembilan perak dan enam perunggu pada Kejurda Wushu Bupati Cup Sumbar di Kabupaten Solok.

Harapan tiga pada nomor Wushu Taolu dan 10 besar nomor Wushu Taolu pada kejuaraan nasional dan Pra PON Remaja di Bangka Belitung, 15 besar pada nomor Wushu Taolu pada kejurnas dan Eksebisi PON Remaja di Semarang 08-13 September 2017. Selanjutnya meraih tujuh emas, lima perak dan dua perunggu pada Kejurda Road to Pra Porprov di Kota Solok pada tanggal 26-29 Desember 2017.

“BWS tidak saja mengarah kepada olah raga seni bela diri, tapi juga mengarah kepada pendidikan rohani dan akhlak yang dikhususkan pada tahfidz Alquran di Pondok Pesantren H Muhammad Nadis Gulai Bancah,” kata Abdul Rohman dalam pertemuan antara pengurus dan pelatih Bukittinggi Wushu Sport dengan Walikota Bukittinggi di Balaikota setempat, Rabu (3/1).

Diakuinya, BWS sangat membutuhkan sarana dan prasarana latihan, mengingat sarana yang ada saat ini masih minim dan jauh dari memadai. Sementara dalam waktu dekat pengurus akan mempersiapkan atlet untuk mengikuti kejurnas pada Maret dan Pra Porprov pada April 2018.

“Untuk itu, kita mengharapkan bantuan dari Pemko Bukittinggi terkait dengan fasilitas tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Walikota Ramlan Nurmatias dalam kesempatan itu mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada BWS atas pencapaian prestasi yang diraih.

Karena prestasi yang diraih itu juga merupakan prestasi Bukittinggi.

“Terima kasih atas kerja keras dan prestasi yang telah ditorehkan. Ke depan bagaimana upaya kita untuk dapat terus melakukan pembinaan kepada atlet Kota Bukittinggi,” ujar Ramlan.

Pemko Bukittinggi, kata Ramlan, sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan BWS ini. Ia menilai, kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat dan pemko akan membantu demi perkembangan kegiatan tersebut.

“Kita harapkan kepada pengurus wushu untuk dapat mengadakan pertandingan di Bukittinggi. Ajukan proposal dan adakan iven pertandingan,” ungkap Ramlan.

Terpisah, salah seorang orangtua atlet Wushu Sport, Erdison Nimli mengaku bangga atas pencapaian atlet BWS yang mampu meraih berbagai medali dalam berbagai iven. Meski baru setahun berdiri, namun pengurus dan pelatih Wushu Sport mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Bukittinggi. (h/tot)

ATLET Bukittinggi Wushu Sport foto bersama dengan Walikota Bukittinggi usai pertemuan di balaikota setempat. GATOT

www.harianhaluan.com

AGAM DAN BUKITTINGGI

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

13

DPRD Dukung Monumen 66 Jadi Taman Pahlawan BUKITTINGGI, HALUAN — Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mendukung rencana dari tokoh angkatan 66 Provinsi Sumbar untuk menjadikan monumen 66 yang berada di Gulai Bancah Bukittinggi menjadi Taman Pahlawan Ampera Ahmad Karim.

ANGKATAN 66 — Ketua DPRD Beny Yusrial foto bersama dengan perwakilan eksponen 66 Provinsi Sumbar usai pertemuan di ruang kerjanya, Jumat (5/1). GATOT

CUACA BURUK

4 Jalan Provinsi di Agam Amblas AGAM, HALUAN — Sebanyak empat titik ruas jalan provinsi dan nasional di Kabupaten Agam rusak akibat curah hujan melanda daerah itu selama 2017. Jalan yang mengalami rusak ringan dan tertimbun longsor telah ditanggulangi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, sementara yang berat butuh penanganan provinsi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Agam, Yunaldi didampingi Kabid Bina Marga, Hermon Triyoga di Lubuk Basung, Jumat (5/1) mengatakan, jalan yang tertimbun longsor akibat cuaca buruk cukup banyak, empat di antaranya rusak berat atau terban.

“Adapun jalan terban itu di Kelok Lima, Kecamatan Tanjung Raya, sepanjang 50 meter.

Badan jalan itu mengalami terban sepanjang 15-50 meter dan

butuh diperbaiki secepat mungkin, karena sudah memakan badan jalan,” katanya.

Selanjutnya, Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung, dengan panjang sekitar 50 meter. Kecamatan Palembayan sebanyak dua titik dengan panjang 15 meter dan 25 meter. Pihaknya telah melaporkan ke Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar.

“Tim dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar telah meninjau lokasi pada akhir 2017. Badan jalan ini rusak akibat curah hujan melanda daerah itu selama 2017,” katanya.

Dikatakan Hermon, pihaknya tidak mengetahui, karena ini merupakan wewenang dari provinsi dan pusat. Begitu juga Terkait dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan ini. “Apakah provinsi dan

pusat membangun dinding penahan tanah berupa batu bronjong atau dinding turap di lokasi itu,” jelasnya.

Tokoh Pemuda Lubuk Basung, Yuharnel mengatakan, jalan yang terban sangat beresiko terhadap pengguna jalan yang m elewati daerah itu. “Ini harus disikapi secepat mungkin, agar tidak menelan korban jiwa saat pengendara melewati jalan itu,” ujarnya.

Yuharnel meminta pihak yang berwenang, seperti pemerintah secepatnya membangun dinding penahan tanah, agar badan jalan yang menghubungkan Kota Padang menuju Pasaman Barat tidak amblas lebih banyak lagi. “Kami mengimbau hal ini mesti ditanggulangi dengan cepat,” jelas Yuharnel, yang juga Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Agam. (h/yat)

Bamus DPRD Agam Gelar Rapat Lebih Awal AGAM, HALUAN – Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bamus DPRD) Agam menggelar rapat diawal bulan di tahun 2018.

Ini merupakan sebuah bentuk upaya keseriusan dan inovasi dewan, di mana sebelumnya rapat banmus dilakukan pada akhir bulan setiap awal tahun.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra.

Dan hadir Wakil Ketua Lazuardi Erman, Taslim dan anggota badan musyawarah, serta Sekretaris DPRD Agam, Indra Dt Baradai beserta

jajaran yang terkait dan humas DPRD Agam Hasneril.

Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, Jumat (5/12) mengatakan, rapat banmus untuk tahun 2018 ini yang pertama. Dalam rapat banmus, semua usulan dari komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya akan diakomodir untuk dimasukan jadwal.

“Rapat diadakan pada 4 Januari kemarin. Sengaja kita lakukan tahun ini lebih awal. Banmus juga menerima usulan agenda kegiatan yang berkaitan dengan DPRD dengan

pemerintah daerah,” katanya.

Dikatakan Marga Indra, secara umum kegiatan rapat dijadwalkan paripurna internal dan rapat paripurna, serta reses perorangan ke daerah pemilihan guna untuk menjemput aspirasi yang harus dilaksanakan oleh DPRD Agam.

“Pada tahun ini, kita akan meningkatkan menjemput aspirasi masyarakat. Kami sangat berkomitmen dalam hal ini. Banyak hal yang mesti mendapatkan perhatian lebih,” jelasnya. (h/yat)

Demikian disampaikan Beny Yusrial dalam pertemuan dengan eksponen atau tokoh angkatan 66 Provinsi Sumbar di ruang kerjanya, Jumat (5/1).

Pertemuan yang dilakukan tersebut dalam rangka ekspos eksponen angkatan 66 terkait rencana peringatan Hari Tritura ke-52, yang akan dilaksanakan pada 15 Januari mendatang di Bukittinggi.

Ketua Panitia Peringatan Tritura 52, H Masfar Rasyid mengatakan, tokoh angkatan 66 Provinsi Sumbar kembali bakal mengadakan serangkaian kegiatan di Bukittinggi dalam rangka memperingati gugurnya salah seorang Pahlawan Ampera Ahmad Karim, yang gugur mengusung tiga tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan sebutan Tritura.

“Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya adalah temu ramah dengan anggota DPRD setelah kegiatan utama di Gedung Triarga pada tanggal 15 Januari mendatang. Termasuk mengusulkan pemberian nama kepada monumen 66 di Gulai Bancah,” ujar Masfar Rasyid dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung, sejumlah perwakilan angkatan 66, seperti Masfar Rasyid, Syarwan Djas, Syarifuddin Djas dan Sukidi melakukan ekspos rencana kegiatan peringatan hari Tritura ke-52 yang akan dilaksanakan tanggal 15 Januari m endatang. Ekpos yang mereka sampaikan itu disambut baik oleh Ketua DPRD Beny Yusrial.

“Kita siap mendukung seluruh program dan kegiatan dari angkatan 66 sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap salah satu perjuangan Ahmad Karim. Karena sejarah Tritura dan angkatan 66 tidak tergantikan dan tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, kami DPRD Bukittinggi siap mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh angkatan 66. Termasuk Monumen 66 kita dorong untuk dijadikan Taman Pahlawan Ampera Ahmad Karim,” kata Beny.

Menurut Beny, peringatan Tritura ke-52 menjadi momentum untuk membesarkan kembali nama angkatan 66 dan sejarah Tritura itu sendiri.

Karena masih banyak generasi muda yang tidak mengetahui salah satu perjuangan nasional yang dilakukan oleh Ahmad Karim.

Dalam sejarahnya, angkatan 66 yang dikenal dengan gerakan mahasiswa mengemukakan Tritura (Tiga tuntutan rakyat), yakni bubarkan PKI, perombakan kabinet Dwikora dan turunkan harga pangan. Bagi DPRD sendiri, perjuangan para pahlawan tersebut akan dikenang melalui perda inisiatif yang akan dibahas 2018 ini.

“Ranperda inisiatif itu berisi penamaan jalan di Bukittinggi yang menggunakan nama Pahlawan Sumbar, khususnya Bukittinggi. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap perjuangan pahlawan dalam upaya mengenang dan mensosialisasikan jasa mereka terhadap negara Indonesia ini,” jelas Beny.

Menurut rencana, peringatan Tirtura ke-52 di Bukittinggi akan dihadiri gubernur dan angkatan 66 se-Sumatera Barat. DPRD juga mendorong setiap SOPD terkait untuk dapat memprogamkan kegiatan angkatan 66 di Bukittinggi, agar sejarah tidak hilang dan berkelanjutan. (h/tot)

Pemerintah Nagari Baringin Buat Perna Lindungi Bunga AGAM, HALUAN — Untuk melindungi keberadaan bunga langka Raf lesia jenis Tuan Mudae di Jorong Marambuang, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, pemerintah nagari setempat akan membuat Perna (peraturan nagari) mengenai perlindungan bunga tersebut.

Dikatakan Wali Nagari Baringin, Y Dt Nan Kodoh, kemarin, sebenarnya undangundang perlindungan sumber daya alam sudah ada, namun untuk memperkuat undangundang tersebut diperlukan perna yang memuat lebih rinci upaya masyarakat untuk memberikan perlindungan.

“Bunga Raflesia yang tumbuh di jorong ini terbesar di dunia, berdiameter 107 centi-

meter. Besarannya telah diukur oleh Dr Agus Susatya, ahli Raflesia dari Universitas Lampung beberapa waktu lalu.

Selama ini, bunga Raflesia terbesar yang ditemukan di Filipina hanya berdiamenter 100 centimeter,” ujar wali nagari.

Dikatakannya, jumlah bunganya juga banyak, selain yang telah mekar, masih ada sekitar 40-an putik yang akan mekar. Bunga langka itu ditemukan Ediwirman St Nagari warga Jorong Marambuang, secara tidak sengaja saat memeriksa pipa air bersih Pamsimas yang baru d ipasang Kamis 12 Oktober 2017.

Waktu itu tidak jauh dari pinggir jalan yang dilaluinya, Ediwirman melihat benda ber-

warna merah seperti onggokan daging, semula dia menduga daging kerbau sisa dimakan harimau, karena belum lama berselang harimau Sumatera sering mengganas di Marambuang, namun setelah dilihat dari dekat ternyata benda itu bunga Raflesia.

Keesokan harinya setelah berita penemuan viral di media social, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumat era Barat datang ke lokasi melakukan pengecekan.

Menurut BKSD, temuan itu memang bunga Raflesia, setelah diteliti jenisnya Raflesia Tuan Mudae yang juga ada di Malaysia. Lokasi bunga pada hutan cagar alam di pingggir kampung, sekitar 2 km dari jalan raya. Untuk menuju lokasi

PENGUNJUNG melihat bunga Raflesia di Jorong Marambuang, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan. IST

sudah ada jalan setapak.

Bunga Raflesia pemakan bangkai ini hidup seperti benalu, yakni pada akar-akar kayu di sekitarnya. Oleh karena itu, kayu-kayu tersebut harus dijaga agar kehidupan bunga

 Redaktur: Nasrizal

Raflesia tidak terganggu. Sejak ditemukanya bunga Rafelesia, banyak pengunjung yang datang melihat. Hal ini merupakan potenasi pariwisata nagari yang harus dikembangkan. (h/ks)

 Layouter:Syamsul Hidayat

14

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

Kakek Pelaku Pedofil Dibekuk BATAM, HALUAN- Abdul Malik alias Andak Taher (56), warga Kecamatan Buru dibekuk Satreskrim Polres Karimun, Kamis (4/1) siang. Tersangka ditangkap karena diduga telah melakukan sodomi terhadap 8 anak lelaki di bawah umur di Karimun dalam rentang waktu Oktober 2017 hingga Januari 2018. Pelaku juga mengaku, sebelumnya pernah menyodomi sekitar 5 anak-anak di Pulau Buru.

Terkuaknya perbuatan asusila yang dilakukan Andak Taher, bermula ketika orang tua Kus, salah seorang korban mengetahui perbuatan cabul pelaku terhadap anaknya yang berusia 13 tahun.

Tak terima putranya diperlakukan tak senonoh, orang tua korban lang sung melaporkan kejadian itu ke Polres Karimun. Tak butuh waktu lama, buruh di warung makan Raja Husain ini langsung dibekuk polisi. “Tadi pagi (kemarin) kami menerima laporan polisi dari orang tua korban inisial Kus umur 13 tahun. Korban sudah disodomi pelaku sejak Oktober 2017 dan baru diketahui orang tuanya hari ini.

Karena, tak terima, orang tua korban melaporkan perbuatan pelaku,” ungkap Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Kamis (4/1).

Kata Lulik, ke delapan korban yang telah disodomi pelaku diantaranya Kus (13), Bah (12), Adi (16), Bang (14), Mok (15), Sis (17), Kur (14) dan Ris (14). Lima korban merupakan warga Tanjungbalai Karimun, sementara 3 korban lagi dari Batam. Ratarata korban disodomi pelaku di rumah korban, jalan dan semak-semak.

“Hampir semua korban kenal dengan pelaku, kecuali yang 3 orang dari Batam. Perbuatan itu dilakukan pelaku di rumah korban setelah diming-imingi uang mulai dari Rp20 ribu hingga Rp35 ribu. Pelaku ini sangat ramah dengan anak-anak, termasuk juga dengan orang tua korban. Makanya, orang tua korban tidak pernah curiga kalau anaknya telah jadi korban sodomi,” terang Lulik.

Lulik menyebutkan, perbuatan yang dilakukan pelaku sudah termasuk kasus pedofilia. Pihaknya masih mendalami kasus tersebut apakah murni karena bujuk rayu dari tersangka atau karena ada motif lainnya. Walau karena motif lain, namun karena melibatkan anak-anak di bawah umur maka tersangka diancam hukuman penjara 12 tahun.

Tiga orang anak yang menjadi korban sodomi dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ketiganya memberikan keterangan di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim. Kehadiran anakanak tersebut turut didampingi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

Andak Taher kepada wartawan di Mapolres Karimun mengatakan, perbuatan sodomi yang dilakukan kepada anak-anak itu dilakukan kadangkadang pagi, siang dan malam hari. Dia mengaku, perbuatan tidak senonoh itu paling sering dilakukan di rumah Bah, salah seorang korban ketika orang tuanya sedang melaut. “Saya sering melakukan itu di rumah Bah. Bapak dan ibunya melaut. Kakaknya petang baru pulang ke rumah. Di sana, sudah banyak anak-anak mengumpul. Kami biasa sering bercanda-canda. Kalau mau main saya ajak mereka mau. Habis main saya beri uang Rp20 ribu, kadang Rp35 ribu. Saya tak pernah paksa,” tutur Taher.

Taher juga mengaku, sewaktu masih tinggal di Buru dia juga pernah melakukan sodomi kepada anak-anak di pulau itu. Hanya saja, kapan dan berapa anak yang telah menjadi korban, dia tak ingat lagi. Dia hanya menyebut sekitar tahun 2000-an dengan jumlah korban di atas 5 orang anak.

“Dulu sewaktu di Buru saya juga pernah melakukan ini sama anak-anak di sana. Tapi saya sudah lupa tahun berapa. Kalau tak salah sekitar tahun 2000-an. Anak-anaknya juga sudah tak ingat lagi. Mungkin sekitar 5 orang,” jelas Taher yang sebelumnya sempat membantah melakukan perbuatan tak senonoh itu di tanah kelahirannya.

Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin mengatakan, keberhasilan anggota Satreskrim dalam mengungkap kasus pedofilia dengan korban belasan anak-anak di bawah umur tersebut menjadi atensi pihaknya.

Kapolres menyebut, kasus tersebut termasuk yang besar karena menyangkut beberapa anak-anak yang tidak berdosa.

“Kita memberikan atensi atas keberhasilan anggota dalam mengungkap kasus ini. Kasus seperti ini merupakan kasus yang cukup besar karena menyangkut beberapa anak-anak yang tak berdosa, dan ini akan menjadi atensi nasional, baik Pemda dan juga Komnas Anak akan menyoroti hal ini,” pungkas Agus. (h/ham) www.harianhaluan.com

RIAU DAN KEPRI EKSPEDISI LITERASI, EKSPERASI 2017

Dorong Anak Pedalaman Gemar Membaca PEKANBARU, HALUAN-Dua HALUANorang siswa Indonesian Creative School (ICS) Pekanbaru lakukan ekspedisi ke Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling di Riau. Di usia belia, mereka berbagi keceriaan dan mendorong anakanak untuk gemar membaca serta mencintai alam Kegemaran membaca yang dimiliki Azzura (12) dan Arung (9) disalurkan lewat sebuah perjalanan literasi ke Desa Kotolamo, Kampar Kiri Hulu di Provinsi Riau. Keduanya menempuh perjalanan darat dari Pekanbaru selama hampir tiga jam. Dilanjutkan dengan perjalanan dengan sampan hampir dua jam menuju lokasi.”Cukup melelahkan, tapi senang,” celetuk Azzura.

Dia dan saudaranya Arung melakukan perjalanan ini di sela liburan akhir semester yang bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru pada 26-31 Desember 2017. Di

Kotolamo, keduanya terlibat melakukan kegiatan membaca bersama anak-anak setempat.

Selain membaca, mereka juga bermain sambil belajar.

Permainan edukasi seperti permainan mengenal anggota tubuh sambil bernyanyi mereka lakukan dengan riang.

Dalam ekspedisi yang mereka namakan Eksperasi 2017 ini, keduanya juga terlibat membagikan buku-buku bacaan bagi anak-anak. Menurut Azzura, buku bacaan anak penting guna membuka pemahaman anak-anak seperti dirinya akan kehidupan d unia yang lebih luas “Penting lagi

jika buku menjadikan kita paham dan bersyukurpada Sang Pencipta,” ungkapnya.

Selain berbagi buku, Eksperasi 2017 juga membagikan alat-alat tulis untuk anak-anak di Kotolamo. Jauhnya akses desa ke pusat kota membuat alat tulis sangat langka di wilayah ini.

Kotolamo merupakan salah satu desa yang berada di Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang bukit Baling. Kondisi ini tentunya membuat anak-anak belajar cepat tentang keadaan hutan. Eksperasi jugam mengagendakan pembicaraan tengan konservasi bersama anakanak.”Metodenya sederhana saja. Anak-anak dapat diajak bermain sambil memperkenalkan kekayaan alam yang dikandung kawasan konservasi. Pemahaman dasar konswervasi penting agar anak-anak tumbuh dengan menghargai alamnya,” papar Ibunda dari kedua anak

ini, Elfa Yeni.

Menurut Elfa, anak-anaknya berkeinginan agar anakanak seusia mereka mau membaca. Dengan membaca, maka imajinasi mereka akan tumbuh tanpa batas. “Ini membantu mereka menyongsong masa depannya sendiri,” tandas Elfa.

Anak Kotolamo, Ernesti (10) mengaku senang dengan kunjungan ini. Dia berharap agar buku-buku yang disumbangkan dapat menjadi bahan bacaan bagi anak di lingkungan tempat tinggalnya.

“Kini ada pustaka yang berisi buku bacaan. Kami bisa membaca setiap saat,” kata Ernesti.

Azzura dan Arung terlibat dalam sebuah ekspedisi literasi bersama kedua orang tuanya.

Kedua kakak beradik ini memang gemar melakukan kegiatan serupa. Dua tahun lalu, mereka terlibat menyambangi Suku Anak Dalam di Jambi.

BERSAMA - Azzura dan Arung memperagakan karya bersama anak-anak Desa Kotolamo, Kampar Kiri Hulu.

IST

LGBT MAKIN MARAK

Banyak Penderita HIV/AIDS di Batam BATAM, HALUAN - Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Batam selama tahun 2017 sangat banya. Tercatat 1.023 orang, dari angka tersebut 47 orang dilaporkan telah meninggal dunia.

Berdasarkan data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, ke-47 penderita HIV/AIDS yang meninggal tersebut termasuk dalam kategori usia produktif yakni umur 30 ke atas. Begitu juga dengan penderita HIV/AIDS secara keseluruhan.

Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan untuk kasus tahun 2017 dari 1.023 orang penderita terdapat 706 orang yang terjangkit virus HIV, 270 orang positif AIDS dan 47 orang lagi meninggal dunia.

Merujuk angka tersebut disimpulkan bahwa penularan HIV/AIDS di Kota Batam sangat mengkhwatirkan, bahkan dari rekapan data Dinkes Batam diketahui jumlah penderita relatif meningkat setiap tahun.

Misalnya data pada tahun 2010 terdapat 493 penderita 42 orang meninggal, tahun 2011 terdapat 607 penderita 59 orang meninggal, tahun 2012 terdapat 930 penderita 97 orang meninggal.

Lanjut tahun 2013 terdapat 829 penderita 54 orang meninggal, tahun 2014 terdapat 958 penderita 82 orang meninggal, tahun 2015 terdapat 1004 penderita, 89 orang meninggal dan tahun 2016 terdapat 1080 penderita, 82 orang meninggal. “Penularan HIV/AIDS sendiri melalui pertukaran cairan tubuh. Hal tersebut bisa dengan pergaulan seks bebas, penggunaan jarum suntik narkoba tranfusi darah,” katanya.

Sedangkan menurut faktor resiko rentan terjadi terhadap orang yang memiliki seks menyimpang seperti homosexsual dan bisexual, selain itu juga rentan pada heterosex sual, prinatal, IDU dan tranfusi darah.

Namun, peningkatan angka penderita HIV/AIDS tidak terlepas dari menjamur nya tempat lokalisasi di Kota Batam, sehingga potensi penyebaran virus melalui hubungan sex lebih besar.

Didi mengungkapkan setelah dilaku kan pemeriksaan VCT atau PITC yang ditujukan kepada masyarakat, didapati penderita HIV/AIDS mayoritas laki-laki.

Dengan perbandingan 70 persen laki-laki dan 30 persen perempuan.

Selama tahun 2017 Dinkes Batam mencatat, karyawan perusahaan atau buruh pabrik merupakan penderita HIV/ AIDS dengan jumlah tertinggi berdasar

kan kelompok kerja di tengah masyarakat Batam.

Rinciannya, karyawan pabrik terdapat 128 orang penderita, ibu rumah tangga 112 orang, WPS langsung atau tidak langsung 106 orang, pedagang atau salesman 55 orang, tidak bekerja dan anak-anak 35 orang.

Kemudian, buruh bangunan atau kuli angkut 32 orang, panti pijit 30 orang, mahasiswa 12 orang, security 11 orang, Polri/ TNI/PNS 7 orang, pelaut 5 orang, dan profesi lain dengan jumlah sedikit.

Didi menyampaikan untuk menanggulangi infeksi virus HIV/AIDS di Batam, penyuluhan akan terus digencarkan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta peran aktif masyarakat untuk rutin memeriksa kesehatan sekali enam bulan.

Ia juga menghimbau segera daftarkan diri agar dilakukan pengobatan apabila terjangkit virus HIV/AIDS, itu dapat dilakukan di berbagai rumah sakit, di antaranya RSUD Batam, RSBK Batam, RS Elisabeth Batam.”Tidak dikenakan biaya,”tutupnya.

Kepala Bidang Pengen dalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam, Sri Rupiati mengungkapkan, banyak pekerja di Batam yang merupakan pendatang, sehingga jauh dari istri.

Daerah yang sangat dekat dengan negara tetangga Singapura ini juga dikenal memiliki banyak kawasan lokalisasi. Para pekerja itu pun menjadi rentan terinfeksi HIV karena menjadi pelanggan pekerja seks dan melakukan hubungan seks yang tidak aman.

Penularan HIV/AIDS juga terjadi pada kelompok pria homoseksual meski pun kelompok tersebut memiliki pengetahuan komprehensif yang relatif tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Sri Supiati mengatakan dari survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Batam, kelompok h omoseksual memiliki prevalensi

paling tinggi untuk penularan HIV, lebih tinggi daripada penularan di kelompok perempuan pekerja seks. “Tercatat pada kelompok homoseksual Batam ditemukan 25,8 persen positif HIV sementara wanita pekerja seks hanya 7,97 persen,” kata Sri. Padahal dari survei yang sama diketahui pengetahuan komprehen sif kelompok pria homoseksual justru paling tinggi diban dingkan kelompok lain. Pengeta huan komprehensif HIV dimiliki oleh 65,58 persen kelompok pria homoseksual, sementara untuk wanita pekerja seks hanya 19,71 persen yang memiliki pengetahuan komprehensif. “Penge tahuan mereka (pria homoseksual) komprehensifnya tinggi karena rata-rata latar bela kang pendidikannya sarjana. Mereka juga kan ahli mencari-cari informasi di internet.

Sementara wanita pekerja seks langsung, yang nggak tamat SMP juga ada,” kata Sri. Namun pengetahuan komprehensif itu, disebut Sri, tetap tidak mengubah perilaku seks berisiko kelompok pria homoseksual. Sri mengakui prevalensi tinggi di kelompok homoseksual itu mungkin juga disebabkan fokus upaya pencegahan belum menyasar kelompok tersebut s edangkan untuk kelompok pekerja seks upaya pencegahan telah dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat hingga swasta. (h/cw56)

Keluarga ini turut menyuarakan pentingnya pendidikan dan literasi bagi masyarakat yang jauh dari perkotaan.

Terkendala Banjir Bandang Hujan yang tak henti mengguyur kawasan hulu pada akhir 2017 itu membuat Sungai Bio, sungai yang melewati Desa Kotolamo mengalami banjir bandang. Sungai itu meluap memuntahkan jutaan kubik air bewarna cokelat.

Selain banjir, banyak material kayu hanyut. Orangorang berusaha mengambil kayu agar masih bisa dimanfaatkan. “Untung tidak ada korban jiwa. Kami tertahan seharian di Kotolamo, terlambat pulang ke P ekanbaru,” ungkap Azzura.

Sedianya, Eksperasi berakhir pada 30 Desember 2017.

Tapi banjir yang melanda Kotolamo dan wilayah sekitarnya membuat tim ini menunda kepulangannya. “Bahaya kalau dipaksakan. Kayu-kayu besar bisa menghantam perahu dari belakang,” katanya.

Kotolamo sendiri merupakan sebah desa, beratus kilometer jaraknya dari Pekanbaru. Desa ini terletak pada lembah sempit. Sungai Batang Bio mengalir ditengah desa.

Sungai itu akan bergabung dengan Sungai Batang Subayang agak di hilir, yang lantas membesar menadi Sungai Kam par hingga di muara dekat pesisir timur Sumatra.

Desa Kotolamo berada tepat di jantung Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling, sebuah kawasan konservasi alam. Beragam satwa hidup di hutan konservasi ini, termasuk Harimau Sumatra.

Karenanya, Eksperasi juga mengagendakan obrolan tentang pentingnya hutan bersama anak-anak.

Hutan, kata Elnesti bermanfaat sebagai penjaga keseimbangan alam. D ia membayangkan Kotolamo akan terus bertahan sebagai desa yang asri di masa depan. “Kalau hutan ditebang terus, kemana harimau akan tinggal? Nanti malah kita yang diterkam,” kata Elnesti.

Kumpulkan Sumbangan Ekspedisi ini, lanjut Azzura digagas beberapa bulan yang lalu. Dia dan timnya berupaya mendapatkan sumbangan buku-buku dari berbagai pihak.”Kami dapat buku bekas dari teman-teman. Ada dari Aceh dan Jakarta,” ungkapnya.

Azzura dan Arung turut pula menyumbangkan bukubuku koleksi pribadi mereka.

Diantar anya ada novel dan majalah untuk anak.

Selain buku, timnya juga menyediakan peralatan sekolah dan melukis. “Selain uang tabungan, ada juga yang mengirim sumbangan uang. Kami kumpulkan uang sejumlah 1,5 juta rupiah,” ungkapnya.

Uang sumbangan, lanjut Azzura digunakan untuk keper luan membeli alat-alat meng gambar. Berikut dengan pera latan lain yang d igunakan dalam ekspedisi ini. (h/dn/rel)

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Polres Pasaman Tangkap Pelaku Curanmor PASAMAN, HALUAN -Tampaknya tak butuh waktu lama bagi aparat Kepolisian Resort (Polres) Pasaman mengungkap para pelaku komplotan spesialis pencurian kenderaan bermotor (curan mor) yang beberapa bulan terakhir melancarkan aksinya dan membuat masyarakat di daerah itu resah.

Seperti pada Kamis (4/1), seorang pelaku dan tiga orang penadah kenderaan curian itu dia mankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) PolresPasamantanpaperlawanansedikitpun,sekitar pukul19.30WIB.Komplotaninidicokokdaritigalokasi berbeda,disekitaranBonjoldanSimpati.

Pelaku curanmor bernama, Yulisman (36), warga Kampung Alai, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol. Sementara tiga penadah lainnya, yaitu Indra Pandi (35), warga Suka Menanti, Padang Tabing, Jorong Parik Gadang Nagari Koto Kaciak. Dan Eric Asrianto (26) dan Ilsa Mahendra (19), merupakan warga kampung Lubuk Daguang, Simpang Utara, Nagari Simpang, Kecamatan Simpati.

Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin, S.Ag mengatakan, para pelaku ini ditangkap Kamis (4/ 1) malam usai melakukan aksi pencurian di halaman parkir RSUD Lubuk Sikaping pada Rabu (3/1) sore. Korban pelapor adalah Hendra Junaidi, suami dari pegawai di RSUD Lubuk Sikaping.

“Saat ini, kita masih melakukan pengemba ngan terhadap empat orang pelaku. Dimana saja mereka melakukan aksinya,” sebut Hasanuddin.

Dijelaskan Kapolres, dari tangan tersangka Yulisman, polisi mengamankan kunci leter T, baju kaos identik dengan pakaian yang terekam oleh kamera pengawas CCTV di RSUD dan sepeda motor Yamaha Mio nopol BA 3971 DJ yang dicuri pelaku ini di Pasar Benteng Lubuk Sikaping.

“Petugas juga mengamankan sepeda motor jenis Yamaha Mio nopol BA 2670 DF yang dicuri di kantor Dinas Catatan Sipil Lubuk Sikaping serta satu unit sepeda motor jenis Honda Beat nopol BA 2450 DQ yang digunakan pelaku saat beraksi.

Sedangkan, barang bukti untuk pencurian di RSUD belum ditemukan,” ujarnya.

Kasat Reskrim Iptu Zulhendri mengatakan, bahwa pelaku curanmor itu merupakan pemain lama. Dia, kata Zulhendri, memiliki jaringan luas hingga ke berbagai daerah untuk menjual motor hasil curiannya.

“Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di Kampung Limpato, Nagari Alahan Mati Kecama tan Simpati, tak jauh dari TKP ketiga penadah itu ditangkap,” kata Zulhendri, Jumat (5/1).

Penangkapan terhadap pelaku, buah dari penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi terhadap dua tempat kejadian peristiwa (TKP), yaitu di RSUD Lubuksikaping sebanyak dua kali, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pasar Benteng. “modus pelaku dalam melancarkan aksinya adalah membobol kunci motor lewat alat-alat yang telah disediakan. Pelaku juga biasa beraksi di tempat-tempat parkir,” katanya.

Dari pengakuan tersangka, kata Zulhendri, polisi kemudian mengembangkan dan berhasil menangkap tiga penadah sekaligus dengan barang bukti berupa empat unit sepeda motor matik. Dua diantara sepeda motor itu, dicuri pelaku dari dua TKP di Lubuksikaping.

Kini, kata Zulhendri, tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Pasaman.

Pelaku, kata dia, dikenai Pasal 363 KUHP tentang Pencurian, dengan ancaman 9 tahun penjara. (h/ mg-yud)

KAPOLRES Pasaman, AKBP Hasanuddin bersama Kasat Reskrim, Iptu Zulhendri saat memperlihatkan pelaku curanmor, Yulisman (36) kepada awak wartawan di Mapolres. YUDI LUBIS

www.harianhaluan.com

SUMBAR

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

15

OPERASI MANTAP PRAJA 2018

Siap Amankan Pilkada PADANG PANJANG, HALUAN - Untuk menghadapi pengamanan pesta demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Panjang tahun 2018 ini, Polres Padang Panjang mengelar Apel operasi Mantap Praja 2018, di lapangan Gor Chatib Sulaiman Padang Panjang, Jumat (5/1) kemarin.

APEL GABUNGAN - Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Noval saat melakukan cek personil sebelum Apel Mantap Praja 2018. APIZ JACKSON

Empat Saksi Dugaan Pungli PTSL Diperiksa PAINAN, HALUAN - Polres Pessel hingga kini telah memanggil sebanyak empat orang saksi kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan alas hak tanah atau Pendaftaran Sertifikat Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tergabung di bawah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang kepada Haluan mengatakan, ke empat orang saksi itu yakni, Wali Nagari Koto Berapak Nazpi, Wali Nagari Kapelgam Darusman, Wali Nagari Koto Baru Dedi Nofrianto dan satu orang lagi dari pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan.

“Benar, saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

Pihak kami telah memanggil empat orang saksi untuk dimintai keterangan. Diantaranya, satu orang dari BPN, sementara tiganya lagi walinagari setempat,” sebut Kapolres, saat ditemui diruangannya. Kamis (4/1).

Dijelaskannya, berdasarkan hasil keterangan dari saksi (Wali Nagari) kepada penyidik, ia mengaku tidak terlibat dalam kasus dugaan pungli yang dila-

kukan oleh beberapa oknum di Kerapatan Adat Nagari Koto Berapak itu. Sebab, saat pihak KAN melakukan pungutan saksi tidak mengetahuinya.

“Dari pengakuan saksi (wali nagari) kepada penyidik tipidkor, ia tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya pungli tersebut. Jadi untuk sementara ini, dugaan pungutan itu semuanya mengarah kepada Ketua KAN Koto Berapak. Sementara dari pihak BPN sendiri, sertifikat itu tidak akan dibagikan (ditangguhkan),” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Kapolres, pihaknya optimis dalam mengungkap kasus tersebut, hingga kini masih mendalami dan akan melakukan pemanggilan ulang sejumlah saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut kepada pihak terkait. ”Untuk keterangan selanjutnya, kita akan memanggil Wali Nagari Kubang dan sejumlah pihak terkait, termasuk juga Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Berapak,” ungkapnya.

Menurutnya, terkait persoalan pungli di Pessel, sepanjang ada pengaduan dari masyarakat atau korban, maka pihak kepolisian akan memproses dan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Namun pada kasus dugaan pungli yang terjadi di Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, hingga kini belum ada korban yang melapor (delik aduan). Jadi, kita mesti bersabar dalam memproses kasus ini, dikarenakan pelakunya banyak.

Nanti akan kita gelar perkara di internal, setelah itu akan kita gelar jumpa Pers kalau memang sangat diperlukan,” sebutnya.

Ditambahkannya, dalam mengungkap kasus pidana korupsi, idealnya memang harus ada laporan dari pihak korban. Sehingga kepolisian dengan cepat mengungkap pelaku dalam kasus pungli tersebut.

“Kalau kasusnya delik aduan, maka dengan cepat pihak kepolisian menetapkan siapa tersangkanya. Kita tinggal jemput terlapornya. Namun, Ketua KAN, apakah dia sebagai PNS atau Penyelenggara Negara, ini yang masih kita selidiki,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat yang tergabung di empat Nagari, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mengaku tidak akan menerima sertikat tanah dari BPN setempat, terkait dengan persoalan Ninik Mamak dengan KAN yang tak kunjung usai. (h/mg-kis)

Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Noval mengatakan, apel gelar pasukan ini untuk memastikan kesiapan personil dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait, sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Untuk pengamanan Pilkada kami telah mempersiapkan personil dari Polres Padang Panjang sekitar 175 orang, ditambah dari Brimob satu Kompi, dari TNI satu Pleton dan Linmas kurang lebih 197 orang, ini merupakan sinergitas kami semua nanti kedepannya untuk mengamankan Pilwako di Kota Padang Panjang,” ujar Cepi Noval.

Dikatakannya, dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018 ini, jangan sampai ada masyarakat atau siapa pun yang melakukan aksi-aksi anarkis, jangan ada keributan karena semua yang ada di Kota Padang Panjang ini adalah saudara.

“Jangan ada asap, jangan ada kaca yang pecah, jangan ada darah yang menetes,” tegas AKBP Cepi Noval mem beri instruksi kepada semua personil saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja 2018.

Cepi Noval juga berharap kepada seluruh masyarakat nantinya apa pun yang terja di saat Pilkada, semua masyarakat bisa bersama-sama bergandengan tangan, bekerjasama untuk mengamankan Pilwako ini.

“Ada pun nanti masyarakat yang melakukan pencoblosan pakailah hati nurani, tidak ada lagi yang mengejek bahwa pasangan ini begini, pasangan itu begitu, karena semua calon merupakan anak terbaik dari

Kota Padang Panjang ini,” tutup Cepi Noval.

Senada dengan Kapolres Padang Panjang, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Iriansyah Tanjung mengatakan, pihak Pemko secara prinsip mendukung semua proses kegiatan Pilkada ini.

“Harapan kita ke depan pilkada berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, pemerintah akan berlaku normal dan netral dalam pelaksanaan ini, dan kita juga berharap dukungan dari masyarakat dan mari kita laksanakan pilkada ini secara serentak serta berdunsanak saja,” harap Iriansyah Tanjung.

Iriansyah Tanjung juga menambahkan, untuk PNS dan ASN jangan ada yang memihak, “Kita harus netral, tidak memihak apalagi berpolitik praktis, kan sudah ada aturannya, sebab jika kita laukan itu resikonya sangat berat,” tutur Iriansyah Tanjung.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Novi Hendri yang hadir saat itu mengatakan, di detikdetik terakhir di Padang Panjang ada 4 pasang calon yang mendaftar untuk mengikuti Pilwako, tentunya keempat pasangan yang ada saat ini merupakan pasangan yang terbaik.

“Saya minta kepada masyarakat Kota Padang Panjang mari kita mulai menilai dan mengikuti semua proses Pilkada dengan baik, sehingga nanti kita bisa menemukan pasangan calon yang terbaik dan bias memimpin Kota Padang Panjang ini lima tahun ke depan,” terang Novi Hendri. (h/ pis)

Polres Sawahlunto Petakan Daerah Rawan Konflik SAWAHLUNTO, HALUAN Polres Sawahlunto memetakan kerawan terjadinya konflik pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto 2018 adalah saat proses pencoblosan dan penghitungan hasil pemungutan suara. Hal itu diungkapkan Kapolres Sawahlunto, AKBP Zamroni Wibowo usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja pengamanan Pilkada serentak yang dihelat

27 Juni mendatang, Jumat (5/ 1) di Mapolres setempat.

Zamroni menyebutkan, operasi mantap praja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pilkada kota ini, yang melibatkan personil gabungan TNI, Polri dan stake holder lainnya.

“Sedikitnya 300 personel yang dilibatkan dalam seluruh tahapan, yaitu tahap pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 1 s/d 7 Januari 2018 sebanyak 65 personil, tahap pendaftaran pasangan calon tang gal 8 s/d 10 Januari 2018 sebanyak 65 personil, tahap pene tapan pasangan calon tanggal 12 Februari 2018 sebanyak 65 personil, tahap pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tanggal 13 Februari 2018 sebanyak 65

personil, dan tahap kampanye tanggal 15 Februari s/d 23 Juni 2018 sebanyak 85 personil, serta tahap masa tenang tanggal 24 s/d 26 Juni 2018 sebanyak 65 personil,” terang Zamroni.

Lebih jauh diterangkan Zamroni, pada tahap pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 akan menurunkan sebanyak 170 personil. Dan untuk tahap hitung dan rekap suara tanggal 28 Juni s/d 06 Juli 2018 sebanyak 65 personil, tahap perselisihan hasil pemilihan sebanyak 85 personil, penetapan calon terpilih sebanyak 85 personil, pengusulan pengesahan pengangkatan calon sebanyak 65 personil, dan tahap pelantikan wali kota yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan September sebanyak 85 personil.

Dalam pelaksanaan Pengamanan Pilkada ini, imbuh Kapolres, jajaran Polres Sawahlunto juga akan dibantu dan

KABAG Ops Polres Sawahlunto, AKP Perial saat presentasikan kesiapan pasukan pengamanan Ops Mantap Praja penga manan Pilkada 2018. RIKI YUHERMAN

didukung berbagai unsur terkait seperti dari Kodim 0310/ SSD, Satpol PP kota Sawahlunto, Dishub, Linmas, dan di back-up Polres terdekat seperti Polres Sijunjung, Tanahdatar, Solok Kota, serta back-up satuan atas Polda Sumbar oleh Dalmas Polda dan Sat Brimob.

“Selaku Kapolres Sawahlunto saya berharap agar selama

 Redaktur: Heldi Satria

berlangsungnya Pilkada, dapat berjalan dengan aman dan kondusif, tidak ada hal-hal prinsip yang dapat menganggu situasi Kamtibmas. Kondisi seperti hal ini harus dapat kita pertahankan sampai dengan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota Sawahlunto tahun 2018 dinyatakan selesai,” katanya.(h/mg-rki)

 Layouter: Luther

16

SUMBAR

SABTU, 6 JANUARI 2018 19 Rabiul Akhir 1439 H

Tenaga Honorer Ikut Pembekalan Pengantar Kerja BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 81 orang tenaga honor/pekerja kontrak dilingkungan Pemko Bukittinggi, mengikuti pembekalan pengantar kerja selama dua hari di aula Balaikota Bukittinggi, Kamis dan Jumat (4-5/1).

Mereka yang mengikuti pembekalan ini merupakan pelamar tenaga honorer/ pekerja kontrak telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai pegawai honorer di sejumlah SKPD. Dimana pada tanggal 30 Desember 2017 kemarin, Pemko Bukittinggi mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai tenaga honorer/ pekerja kontrak kegiatan dilingkungan Pemko Bukittnggi untuk berbagai bidang formasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi Sustinna mengatakan, 81 pegawai kontrak kegiatan yang diterima itu ditempatkan pada sejumlah SKPD. Seperti tenaga operasional lapangan untuk Dinas Satpol PP dan Dinas perhubungan, tenaga kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat DPRD, tenaga sopir road sweeper untuk Dinas Lingkungan Hidup, tenaga pelayanan atau front office pada Dinas Disdukcapil, Dinas PM, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Diskominfo, dan tenaga IT untuk ditempatkan pada Diskominfo.

Adapun maksud dan tujuan dari pembekalan yang dilaksanakan kata Sustinna, adalah untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada pekerja kontrak kegiatan dalam pelasanaan tugas pokok dan fungsi pada SOPD yang bersangkutan. ”Yang terpenting dalam kegiatan pembekalan ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar kedisiplinan, integritas dan loyalitas dalam rangka menjadi pekerja kontrak yang profesional,” ungkap Sustinna.

Asisten I Setdako Noverdi ketika membuka kegiatan pembekalan tersebut mengatakan, meski mereka telah dinyatakan menjadi pegawai kontrak kegiatan, bukan berarti bisa bekerja sesuka hati. Sebagai pekerja harus siap dengan suasana kerja dan siap pula dengan segala konsekuensi kerja.

Jika ada masalah dalam pelaksanaan tugas, bicarakan dan laporkan kepada atasan. “ Jangan sedikit-sedikit curhat kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi curhat di media sosial. Karna hal tersebut bukan menyelesaikan masalah namun akan memperburuk keadaan. Sebab, penyelesaian masalah yang tidak tepat bisa saja akan merugikan diri sendiri yang berujung kepada pemberhentian kerja,” ungkap Noverdi. (h/tot)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DINKES PESSEL

Terus Pantau Penyakit Difteri PAINAN, HALUAN — Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) hingga kini tetap melakukan upaya guna pencegahan terhadap penyakit difteri di daerah itu.

Kepala Dinas Kesehatan Pessel, Syahrizal Antoni melalui Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Satria Wibawa menyebutkan, pencegahan utama kasus difteri adalah dengan cara melakukan imunisasi difteri kepada bayi di bawah satu tahun hingga kelas lima SD. “Terkait suspect difteri yang diderita oleh pasien Mutia Ervi (13), warga Sago, Kecamatan IV Jurai beberapa waktu lalu, saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Dalam penanganan kasus ini, meski dikatakan baru suspect (dugaan), namun perlakuannya tetap sama dengan pasien penderita difteri,” jelasnya saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Kamis (4/1).

Dikatakannya, Dinkes Pessel bersama Dinkes Provinsi dan pihak RSUD M Zein Painan, Puskesmas Salido, sudah melakukan cek ke lapangan terhadap orang yang kontak dengan pasien. Menurutnya, sebanyak 28 orang sudah diberikan penyuluhan dan obat.

“Terhadap orang yang kon-

tak dengan pasien, 20 diantaranya berasal dari pihak keluarga lingkungan pasien.

Sementara 8 orang lagi, mereka yang bertugas di RSUD M Zein Painan. Keseluruhannya sudah kita beri obat profilaksis erythromycin 4x500 mg sebagai upaya pencegahan,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskan, keberhasilan pencegahan difteri dengan imunisasi sangat ditentukan oleh cakupan imunisasi. Sebab, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program imunisasi difteri, yaitu vaksin DPT. Sehingga dengan cakupan imunisasi yang tinggi, kata dia, benar-benar bisa melindungi masyarakat sejak lahir.

“Namun, yang terpenting adalah pola hidup PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit difteri, meskipun di Pessel sendiri belum dinyatakan pasien positif Difteri.

“Jika ada tanda-tanda dif-

LAKUKAN PEMERIKSAAN — Dinkes Pessel bersama tim saat melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang yang sempat kontak dengan pasien suspect difteri. OKIS MARDIANSYAH

teri, segera lapor ke puskemas, pustu atau posyandu, agar segera memdapat pertolongan untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.

Menyikapi terjadinya kasus difteri di Pessel, masyarakat dianjurkan untuk memeriksa status imunisasi putra-putrinya agar mengetahui status imunisasinya sudah lengkap sesuai jadwal atau tidak.

Masyarakat juga diminta

www.harianhaluan.com

Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), di RSUD M Zein Painan, dilaporkan terindikasi Difteri hingga akhirnya harus dirujuk ke RSUP M Djamil Padang pada Selasa (2/1).

Kabid Pelayanan Medis RSUD M Zein Painan, Vera Kornita saat itu mengatakan, dugaan Difteri tersebut terindikasi pada Senin malam, saat itu pasien langsung dilarikan ke RSUP M Djamil Padang. (h/mg-kis)

Program Pedang Saber Diapresiasi Warga PADANG PARIAMAN, HALUAN — Program Petugas Datang Semua Administrasi Beres (Pedang Saber) oleh Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Campago disambut hangat warga setempat.

Pasalnya, dokumen kependudukan langsung keluar hari itu juga.

Selama dua hari, tin kegiatan Pedang Saber berlangsung ratusan warga datang mengurus dokumen kependudukan, mu-

lai dari mengurus e-KTP dan Kartu Keluarga (KK), Akte Kematian, surat pindah/datang dan Akte Kelahiran.

“Kita disini selama 3 hari, tanggal 3,4 dan 5 Januari 2018, lengkap dengan petugas dan peralatan,” kata Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Fadli kepada Haluan, Kamis malam (4/1) di tempat kegiatan berlangsung di Nagari Campago.

Program ini sengaja digelar untuk memudahkan warga

dalam berurusan dokumen kependudukan di kabupaten ini.

Yang mengurus sekarang ini melalui program Pedang Saber di Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah Nagari Campago, Campago Barat dan Nagari Canpago Selatan.

Kegiatan pelayanan dimulai pukul 09.00 WIB pagi dan berakhir sampai senja hari dan bahkan pada hari kedua Kamis (4/1) sampai pukul 20.00 WIB masih belum sele-

Program GenRe Sasar Remaja dan Anak Muda PADANG, HALUAN — Membentengi dan membina generasi bangsa dari pengaruh perilaku seks menyimpang, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar optimalkan peran Genre (generasi berencana) di sekolah dan perguruan tinggi.

“Program GenRe bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi bagi remaja, khususnya remaja putri. Remaja harus mengerti bagaimana memperkuat dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dan membangun karakter remaja itu sendiri,” ungkap Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Syafruddin, Jumat (5/1).

untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker bila sedang batuk dan segera berobat ke pelayanan kesehatan terdekat jika anggota keluarganya ada yang mengalami demam disertai nyeri menelan, terutama jika didapatkan selaput putih keabuan di tenggorokan.

Sebelumnya, seorang pasien bernama Mutia (13), warga Sago, Kecamatan IV Jurai,

Menurutnya, sebanarnya wabah LGBT ini sudah menjadi perhatian sejak lama dari BKKBN namun lebih diarahkan pada pencegahan yang dimulai dari remaja di sekolah dan perguruan tinggi. “Sebenarnya kami sudah sejak lama melakukan antisipasi terhadap wabah LGBT ini, karena akan membawa dampak yang buruk bagi remaja.

Ditambah lagi Indonesia akan memasuki bonus demografi, kalau generasinya terserang virus LGBT maka bonus demografi tidak akan tercapai, malah jadi musibah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, GenRe adalah kegiatan yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan ber-

keluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarir dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Adapun tujuan dari program GenRe adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang dengan sasaran remaja (10-24 tahun) yang belum menikah keluarga yang memiliki remaja, serta masyarakat

peduli remaja.

“Penduduk remaja atau kaum muda mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan. Sebagai upaya menyiapkan generasi muda untuk mampu mengisi Bonus Demografi, menyiapkan generasi emas,” ulasnya.

BKKBN sebagai salah satu instansi yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan remaja melalui GenRe, remaja dibina dan diarahkan untuk mampu menjalani masa transisi kehidupan remaja.

Masa transisi dimaksud dibagi ke dalam Lima Transisi Kehidupan, yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga,

menjadi anggota masyarakat; dan mempratikkan hidup sehat.

Sasaran program GenRe, yaitu remaja belum menikah dengan usia 10-24 tahun, mahasiswa atau mahasiswi, keluarga serta masyarakat yang peduli remaja. GenRe memberikan informasi dan promosi tentang kesehatan reproduksi, seperti, tidak menikah dini, tidak melakukan seks pranikah, dan tidak menggunakan NAPZA, penanaman keterampilan hidup atau pengembangan konsep diri, pemberian informasi tentang perencanaan kehidupan berkeluarga dan pemberian informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga.(h/rel/rin)

sai.

Kadis Dukcapil Padang Pariaman menjelaskan, pada pengurusan gratis yang telah berlangsung dua hari tersebut sudah melebihi 500 NIK. Dan terget kita sebanyak-banyaknya.

Di Kabupaten ini lebih kurang ada 19% dari wajib KTP sebanyak 320 ribu di kabupaten ini yang belum memiliki dokumen kependudukan tersebut, “Kita kejar semua itu mela-

lui program Pedang Saber,” jelas Fadli.

Namun, lanjutnya, bagi warga yang baru merekam data, tetap menunggu beberapa waktu dan nanti setelah selesai dinas mengirim dokumenya ke nagari tempat warga itu mengurusnya.

Sementara, salah seorang warga yang mengurus e-KTP, Jamal merasa senang dengan program tersebut, cepat dan kita senang dengan pelayanan ini. (h/tri)

Kualitas Bangunan Rumah Miskin Ditingkatkan PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota Pariaman terus meningkatkan kualitas bangunan rumah penduduk tidak mampu dengan dana APBN dan APBD. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Pariaman, Rismen menjawab Haluan, Selasa (4/1) menjelaskan, peningkatan kualitas bangunan rumah penduduk tersebut dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan DAK. “Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau lebih dikenal dengan BSPS, dari Kemenpera. Tujuannya untuk peningkatan kualitas bangunan rumah,” sebutnya.

Tahun 2018 ini, lanjutnya, Penko Pariaman akan mengupayakan untuk mendapat bantuan untuk 250 unit rumah dari BSPS dan DAK 200 unit rumah.

Peningkatan kualitas rumah penduduk yang dilakukan pemko Pariaman sejalan dengan target RPJM Nasional tahun 2019, tak ada lagi rumahnyang tak layak huni didiami warga.

Rismen mengakui, dalam menjalankan program

 Redaktur:Heldi Satria

RISMEN untuk peningkatan kualitas rah bangunan sering terkendala soal lahan yang tidak bebas.

Contoh terhadap bantuan APBN untuk pembangunan rumah khusus nelayan, dari target 250 unit rumah yang kita ajukan, hanya dapat 50 unit rumah, jumlah tersebut tersangkut lahan yangbtak bebas.

Kemudian untuk pembangunan rusunawa belum bisa dilaksanakan karena juga persoalan lahan yang tak bebas.

Kendala seperti itu, seperti tahun kemarin tersebut menjadi cermin bagi kita, semoga tidak demikian di tahun ini.

Rismen menyebutkan masing-masing program bantuan itu punya syarat tersendiri. (h/tri)

 Layouter:Rahmi