Haluan 04 Januari 2018

Harian Umum

EDISI: 070, TAHUN KE-70

KAMIS, 4 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

17 Rabiul Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

MENGALAMI PENINGKATAN

Ratusan Ribu Warga Padang Miskin B ASIS Data Terpadu (BDT) Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) 2017, dari 914.908 jumlah penduduk Padang, sebanyak 237.328 tergolong miskin. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya 234.486 jiwa.

Berbagai pembangunan yang dilakukan rupanya belum menyentuh ke sisi kesejahteraan masyarakat.

PADANG, HALUAN — Data itu untuk tahun 2017. Jika dibandingkan dengan data 2016, kenaikannya mencapai 2.842 jiwa. Kepala Dinas Sosial

Kota Padang Amasrul melalui Staf data kemiskinan Frinda Lusia saat ditemui Haluan, Rabu (3/1) menyebut, data itu diperoleh dari kementerian langsung.

Dirincikan Frinda, data tersebut diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) nomor 146 tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Ada 11 indikator, orang yang dikatakan fakir miskin dan tidak mampu. “Salah satunya, tidak mempunyai sumber mata pencarian atau m empunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,” rinci Frida.

Berdasarkan data itu, dari 237.328

jiwa penduduk miskin, Kecamatan Koto Tangah yang paling banyak mencapai 47.831 jiwa. Kemudian, Kecamatan Kuranji 37.103 jiwa, disusul dengan Kecamatan Lubuk Begalung 28.204 jiwa.

Disebutkan Frinda, masyarakat miskin tersebut diberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp110 ribu setiap bulan. Selain itu juga diberikan program perlindungan sosial (PKH), dan penerima bantuan iuran

>> RATUSAN hal 07

PEMPROV DIMINTA BERSIKAP

19 IUP Tambang Tanpa IPPKH

EKSPLOITASI ALAM – Seluas 17959.59 hektare kawasan hutan Sumbar berada dalam izin usaha pertambangan. Jumlah luasan eksploitasi tersebut berada pada 19 IUP usaha pertambangan mineral dan batu bara. WALHI SUMBAR

Empat Pasien Suspect Difteri Dirawat

SEJUMLAH wartawan melongok ruang perawatan pasien suspect yang tengah menjalani penanganan intensif di Ruang Isolasi RSUP Dr M Djamil Padang, Rabu (3/1). JULI ISHAQ Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

PADANG, HALUAN — Pasien suspect (diduga) difteri asal Kabupaten Pesisir Selatan masuk ke ruang isolasi penanganan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr M Djamil Padang, Selasa 2 Januari lalu, setelah dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zein Painan. Total saat ini, RSUP M Djamil tengah memberikan pena-

nganan intensif terhadap empat pasien suspect difteri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP M Djamil Gustafianof kepada Haluan di ruang instalasi humas rumah sakit tersebut mengatakan, keempat pasien tersebut memang ditempatkan di ruang isolasi sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium guna memastikan apakah ada yang positif terkena difteri atau tidak.

“Ditambah yang baru masuk Selasa, ada empat pasien suspect .

Itu bukan positif, baru dugaan.

Namun begitu penindakan intensif telah diberikan kepada keempatnya. Obat sudah diberikan.

Swap (pengambilan sampel air liur dekat tenggorokan pasien) juga sudah dilakukan dan menunggu hasil cek lab 1 sampai 2 minggu ke depan,” katanya, Rabu (3/1).

Dari keempat pasien suspect yang dirawat saat ini, imbuhnya, dua di antaranya berasal dari Kota Payakumbuh, satu dari Kota Pariaman, dan satu lainnya yang baru

>> EMPAT hal 07

PADANG, HALUAN —Sebanyak 19 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan mineral dan batu bara di Sumatera Barat (Sumbar) berada dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sebanyak 19 IUP itu berstatus Clean and Clear (CNC).

Demikian keterangan tertulis Direktur Walhi Sumbar, Uslaini, yang diterima Haluan, Rabu (3/1). Ia mengutarakan, seluas 17959.59 hektare kawasan hutan Sumbar berada dalam izin usaha pertambangan. Jumlah luasan tersebut berada pada 19 IUP usaha pertambangan mineral dan batu bara. ”Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 perusahaan yang yang ditetapkan harus CNC dari aspek admintrasi, kewilayahan, teknis dan ling-

kungan, dan finansial. Berdasarkan empat aspek yang diverifikasi tersebut, 19 IUP diduga tidak dapat memenuhi syarat CNC,” ujarnya.

Selain itu, kata Uslaini, berdasarkan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 50/ Menlhk/setjen/kum. 1/6/ 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, setiap pemilik IUP yang berada dalam kawasan hutan wajib memiliki IPPKH. “Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil overlay kawasan hutan berdasarkan lampiran dari keputusan menteri kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/ kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Hutan di Sumbar de-

>> 19 IUP hal 07

ADVERTORIAL

KETUA DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim berbincang-bincang dengan Kepala Kanwil Kemenag Sumbar H Hendri, di ruang kerjanya, Rabu (3/1). LENI

Ketua DPRD Dorong Kemenag Atasi LGBT PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim resah dengan perkembangan perilaku seks menyimpang Lesbian, Gey, Biseksual, Transgender (LGBT). Keberadaan kelompok itu sudah berada ambang yang memprihatinkan di Sumbar. Untuk itu perlu penanganan bersama, terutama oleh lembaga adat, lembaga keagaamaan, dan

institusi lainnya yang ada di Sumbar.

“Kita sangat sedih melihat kenyataan seperti ini (berkembang pesatnya LGBT di Sumbar-red). Apalagi kami dengar ada juga orang-orang berpendidikan yang terseret. Maka dari itu DPRD berharap semua pihak, termasuk Kemenag bergan-

>> KETUA DPRD hal 07

TIDAK PERLU REVISI PROPEMPERDA

Perda LGBT Bisa Naik di Jalan PADANG, HALUAN — Desakan agar DPRD Sumbar merancang Perda LGBT terus didengungkan banyak pihak. Perda itu nantinya bisa menjadi pagar bagi pelaku LGBT agar tidak bertindak lebih jauh, sekaligus melindungi generasi muda Sumbar. Keinginan masyarakat disambut baik kalangan DPRD Sumbar.

Ketua Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Sumbar, Mockhlasin menegaskan, untuk memasukkan Ranperda terbaru dalam daftar pembahasan DPRD Tahun 2018 tidak perlu melakukan revisi atas ALIANSI Pergerakan Islam (API) menggelar unjuk rasa sebagai bentuk desakan kepada

>> PERDA hal 07 pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perilaku LGBT beberapa waktu yang lalu. IST www.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

BARU DIBANGUN, PAGAR SMK 1 BATIPUH RUNTUH

Anggota DPRD Minta Aparat Bertindak TANAHDATAR, HALUAN — Pagar beton SMK 1 Batipuh, Kabupaten Tanah Datar sepanjang yang baru saja rampung pembangunannya, runtuh. Diduga, pagar tersebut runtuh akibat terjangan banjir pada Jumat pekan lalu. Namun, anggota DPRD Sumbar Rizanto Algamar menduga hal ini ada yang janggal.

APBD Tak Banyak Dikoreksi Kemendagri PADANG,HALUAN — DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah menerima hasil evaluasi Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dari Kemendagri.

Dari evaluasi ini, APBD Sumbar tak banyak terkoreksi. Hibah Bansos boleh dijalankan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar M Nurnas menuturkan, hasil evaluasi APBD 2018 telah diterima oleh Pemprov pada tanggal 28 Desember. Selanjutnya pemprov diminta menyiapkan jawaban sebelum tanggal 15 Januari.

“Hasil evaluasi dari Kemendagri keluar dengan cukup memuaskan. Hal tersebut ditandai dengan telah diperolehnya nomor registrasi APBD Sumbar tahun 2018,” ujar Nurnas di gedung DPRD Sumbar, Rabu (3/1).

Ia menjelaskan dengan mendapatkan nomor registrasi, ini menandakan secara administratif APBD Sumbar telah memenuhi standar.

Pihaknya juga berharap Pemprov segera mengirim jawaban ke pusat.

Ditambahkan Nurnas, pada APBD Sumbar tahun 2018 tersebut, Bantuan Sosial (Bansos) di perbolehkan untuk ada.

“LKAAM dan MUI akan mendapat dana pada kisaran Rp100 sampai Rp300 juta.

Selanjutnya, untuk para veteran pemerintah daerah akan menganggarkan melalui bansos di kisaran lebih kurang Rp 100 juta,” ulas Nurnas.

Sementara itu, hal yang menjadi catatan dari Kemendagri adalah terkait pernyataan modal terhadap BUMD yang tidak berbanding lurus dengan deviden yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dimana Balairung hanya menghasilkan 0,38 persen Grafika 0,04 persen dan Bank Nagari baru menginjak angka 11,8 persen.(h/len)

WCC Enggan Pakai Rumah Aman P2TP2A PADANG, HALUAN — Relawan Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (WCC) membutuhkan rumah aman (shelter) untuk melindungi perempuan korban kekerasan, agar merasa aman dan tidak dikejar-kejar oleh pelaku.

Sempat ada tawaran dari P2TP2A, namun mereka nilai posisinya tak tepat.

“Selama masa pendampingan dan pemulihan secara psikis, korban membutuhkan rumah yang aman bagi mereka agar tidak was-was,” ungkap Direktur WCC Nurani Perempuan Yefri Heriani, Rabu (3/1).

Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh nurani perempuan selama mendampingi perempuan korban kekerasan baik anak maupun dewasa, mulai dari persoalan internal yang minimnya tenaga untuk melakukan kunjungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan maupun kekerasan seksual.

Kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak ini bukan hanya di Sumbar, namun juga terjadi di daerah Jawa, Batam dan Riau.

Artinya, kejadian terjadi di daerah luar Sumbar dan Padang namun korban melaporkan ke nurani perempuan. Untuk tahun 2017 ini saja, nurani perempuan menangani 110 orang perempuan dan anak korban kekerasan dengan 132 kasus kekerasan yang mereka alami.

“Saat ini kami ada punya tiga rumah aman, namun belum tetap. Kami maunya ada rumah yang tetap dan benar-benar aman untuk korban tempati. Rumah aman bagi korban, menjadi bagian yang penting ketika nurani memastikan memberikan perlindungan untuk korban. Sampai sekarang kita berharap rumah aman itu bukan nurani perempuan yang menyediakan, tapi negara. Karena itu sudah menjadi kewajiban negara yang menyediakan, “ ujarnya.

Yefri juga mengatakan, terakhir bertemu dengan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumbar Nevi Irwan Prayitno mengatakan, ada rumah aman yang disediakan berada di kantor P2TP2A kawasan GOR Padang. Namun menurut Yefri, rumah tersebut belum bisa dikategorikan rumah aman karena letak rumah yang tidak strategis (di tengah kota), dan diketahui banyak orang. (h/rin)

RUNTUH — Sepanjang 25 meter pagar di SMK 1 Batipuh, Kabupaten Tanah Datar runtuh tak berapa lama setelah pembangunannya rampung. Untuk pembangunan pagar selingkungan sekolah tersebut sepanjang 450 meter, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp650 juta yang berasal dari dana aspirasi anggota DPRD Sumbar Dapil Tanah Datar, Rizanto Algamar. KHAIRUDDIN

Sebutan Kapalo Nagari tak Mengikat PADANG, HALUAN — Di dalam Perda Nagari, sebutan jabatan wali nagari diubah menjadi kapalo nagari. Menurut Ketua Tim Pembahasan Perda Nagari, Aristo Munandar, perubahan sebutan jabatan wali nagari menjadi kapalo nagari itu tidak mengikat atau tidak harus dipatuhi.

“Itu hanya pedoman bagi pemda kabupaten dan kota yang akan membuat Perda Nagari nantinya. Boleh pakai nama wali nagari, boleh juga pakai nama kapalo nagari atau nama lain yang sesuai dengan adat nagari tersebut karena undang-undang tidak membolehkan keseragaman.

Adat-pun salingka nagari. Karena itu, sebutan wali nagari disesuaikan dengan adat di nagari tersebut,” ujar anggota Komisi I DPRD Sumbar itu, Rabu (3/1).

Apa pun sebutannya, kata Aristo, fungsi wali nagari ataupun kapalo nagari harus sesuai dengan Perda Nagari yang disahkan DPRD Sumbar pada Jumat (27/ 12/2017) itu.

Aristo menjelaskan, pertimbangan tim pembahas Perda Nagari mengusulkan nama kapalo nagari sebagai pengganti wali nagari adalah untuk kembali ke sejarah karena dulu nagarinagari di Minangkabau memakai sebutan kapalo nagari pada zaman Belanda.

Meski demikian, kata Aristo,

Perda Nagari tidak mengharuskan nagari-nagari di Sumbar untuk memakai sebutan kapalo nagari karena kewenangan pemakaian sebutan tersebut ada pada nagari masing-masing.

“Kami menyadari perda ini belum sempurna. Perda ini hanya payung atau pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat Perda Nagari. Pemerintah kabupaten dan kotalah yang nanti menyempurnakannya atau membuatnya menjadi lebih rinci,” tutur pria yang menjadi wali Nagari Bungo Koto Tuo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selama satu setengah tahun mulai 1978 itu.

Sejarawan dari Universitas Negeri Padang, Mestika Zed, mengatakan, sepengetahuannya, pada zaman Belanda, sebutan wali nagari adalah penghulu kepala atau yang disebut masyarakat sebagai angku palo. Penghulu kepala itulah yang disebut kapalo nagari.

“Sebutan penghulu kepala itu ada dibuat oleh Belanda. Penghulu kepala ditunjuk oleh Belanda, bukan dipilih oleh masyarakat seperti saat ini. Penghulu kepala merupakan kaki tangan Belanda pada pemerintahan tingkat terendah. Jadi, Belanda merupakan pihak yang memperkenalkan ide birokrasi kepada masyarakat Minang. Nagari yang berstruktur pemerintahan baru

ada pada zaman Belanda. Sebelum itu, Minang tidak mengenal struktur birokrasi pemerintahan seperti itu. Dulu Minang hanya ada nagar secara struktur adat,” ucapnya.

Pada Orde Lama, kata Mestika Zed, sebutan penghulu kepala diganti menjadi wali nagari.

Perubahan itu hanya perubahan sebutan, sedangkan esensinya tidak berubah.

“Kita senang mengubah-ubah sebutan atau nama, tetapi hanya namanya saja yang diubah, sedangkan isinya tidak berubah,” ujarnya.

Senada dengan Mestika Zed, Pemerhati Nagari, Emeraldy Chatra, mengatakan, setelah Belanda mengeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (I.G.O.B) pada 3 September 1938, seorang penghulu kepala yang diangkat menjadi kepala nagari merupakan pemimpin tertinggi dari kerapatan atau dewan eksekutif sekaligus legislatif dan yudikatif dalam nagari.

“Ia menjadi penguasa tunggal yang bertanggung jawab kepada pemerintah Belanda, dan karena itu dalam setiap perannya dalam nagari, seorang kepala nagari harus lebih dulu mengedepankan kepentingan Belanda,” tutur Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas itu. (h/dib)

Dari pantauan Haluan di lokasi, pagar beton tersebut dibangun sepenjang 450 meter dan mengelilingi lingkungan sekolah. Bagian yang runtuh itu berada di pinggir aliran tali banda dengan selebar 1 meter. Kepada Haluan, Kepala SMK 1 Batipuh Budi Dharmawan menjelaskan proyek pembangunan pagar beton tersebut berasal dari dana reses yang dikelola Dinas Pendidikan Sumbar .

“Kami di pihak sekolah tak mengetahui masalah pekerjaannya. Namun soal rancangan atau gambarannya pihak sekolah mengetahuinya,”kata Budi Rabu (3/1) kemarin.

Budi juga menjelaskan bahwa ada tiga tipe struktur pembangunannya, pertama dengan b atu bata, kedua menggunakan panel tapak biasa, dan yang ketiga panel pakai carucuak (pakai batuang).

“Kejadian robohnya beton tersebut, pada hari Jumat kira-kira pukul 16.30 wib.

Sementara itu, kami melaksanakan PHOnya pada tanggal 14 Desember ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, yang juga di hadiri Dinas PU Sumbar, dan Perencanaan serta pengawa,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan pagar beton tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp650 Juta. Pembangunan pagar beton tersebut dimulai dari November-Desember 2017.

“Pagar beton yang roboh tersebut sudah ditinjau ulang oleh Dinas Perencanaan pada pekan lalu,” tambah Budi.

Sementara itu, menurut Hendra salah seorang warga yang rumahnya terkena dampak robohnya pagar beton tersebut mengatakan, bahwa semenjak dari awal pembangunan pagar beton tersebut sudah terlihat ganjil.

Pasalnya setiap hujan turun air selalu meluap dari tali bada tersebut. “Selama dua hari kami satu keluarga tidak bisa menepati rumah kami,” ujarnya lagi.

Janji Memperbaiki Terkait robohnya pagar beton SMK 1 Batipuah, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar selaku instansi yang berwenang dalam pengelolaan sekolah lanjutan tingkat atas, mengaku telah menerima laporan dari sekolah terkait, yang menyampaikan bahwa “pemborong” yang mengerjakan pembangunan tembok sekolah tersebut, berjanji segera memperbaiki tembok yang roboh tersebut.

“Kami sudah menerima laporan itu, t embok atau pagar sekolah itu runtuh karena air. Dan, pem-

borongnya sudah berjanji untuk memperbaikinya. Mereka sudah berjanji. Bangunan itu sekarang ‘kan dalam masa perawatan. Jadi, mereka langsung yang menindaklanjuti,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar Bustavidia kepada Haluan, Rabu (3/1).

Ia juga menjelaskan, bahwa pemborong atau kontraktor yang mengerjakan pembangunan tembok SMK 1 Batipuah adalah pemenang tender dari lelang yang diadakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), bukan melewati mekanisme penunjukanoleh Disdik Sumbar.

“Kalau tidak salah pekerjanya adalah pengusaha lokal. Yang diharapkan untuk bekerja di daerah-daerah itu ‘kan memang pengusaha di daerah itu sendiri. Jadi, karena sudah janji memperbaiki, kami pikir tidak ada masalah,” tukasnya.

Permintaan Penyelidikan Di sisi lain, Anggota DPRD Sumbar Rizanto Algamar mengatakan, dana pembangunan pagar t embok SMK 1 Batipuah tersebut bersumber dari dana aspirasinya sebagai anggota dewan utusan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yang diserahkan untuk dikelola oleh Disdik Sumbar. Namun, dengan robohnya tembok sekolah yang belum lama usai dibangun tersebut, membuat ia curiga pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sejak awal pembangunan saya sudah minta pengawasnya untuk memastikan tembok itu dibangun sesuai dengan standar yang berlaku. Saya tidak tahu apakah dilaksanakan atau tidak. Nyatanya belum lama tembok itu selesai dibangun, malah sudah roboh karena hujan. Saya tidak mengerti kenapa bisa begitu,” kata Rizanto.

Untuk menepis kecurigaan tersebut, Rizanto berharap aparat penegak hukum (APH) dapat turun tangan untuk mengecek apakah pembangunan tembok SMK 1 Batipuah sudah sesuai dengan standar yang ada, sehingga kejadian robohnya tembok tersebut memang murni karena gejala alam biasa.

“Saya berharap aparat berwenang, apalah itu kejaksaan negeri atau kepolisian, untuk menyelidiki ini. Jika memang tidak sesuai standar, tentu ada yang bermain di sini. Memastikan ini melalui penyelidikan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di tempattempat lain,” pungkasnya. (h/ mg-rul/isq)

POLEMIK JABATAN KETUA DPRD PADANG

Gubernur Didesak Patuhi PTUN PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didesak untuk segera melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dan mengembalikan jabatan Ketua DPRD Padang kepada Erisman. Sampai sekarang, jabatan orang nomor satu di perwakilan rakyat tersebut masih dipegang Elly Thrisyanti, dan itu dianggap ilegal.

Dalam suratnya bernomor Nomor : 01/SK-AA&P/I/2018, Erisman yang diwakili kuasa hukumnya, Ardyan SH MH mendesak gubernur melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/PEN-MH/2017/PTUN-PDG tanggal 1 November 2017, ddalam hal penundaan berlakunya Keputusan Tata usaha Negara Nomor: 171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 14 Juni 2017. www.harianhaluan.com

“Penetapan itu berlaku sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap atau dicabutnya penetapan penundaan ini melalui penetapan lainnya oleh pengadilan atau putusan yang secara legal formal telah berhak untuk dikembalikan jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

Tapi itu semua sampai sekarang belum dilaksanakan oleh gubernur,” terang Ardyan, Rabu (3/1).

Menurutnya, jika alasan gubernur belum adanya putusan inkrah, itu keliru. Berdasarkan UU No.5/2004 tentang Perubahan Atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya oleh UU No.3/2009, dinyatakan antara penetapan pengadilan dan putusan pengadilan adalah dua bentuk keputusan yang berbeda.

“Faktanya dalam perkara antara klien kami dengan Gubernur Sumbar, majelis hakim telah membuat penetapan dan putusan. Itu dua hal berbeda. Jangan disamakan saja,”

papar Ardyan.

Ardyan sendiri juga mengaku telah menerima memori banding dari Gubernur Sumbar yang diserahkan ke PTTUN Medan. Dan banding, katanya lagi, yang diajukan adalah banding untuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.11/G/2017/PTUN-PDG dan bukan atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/PEN-MH/2017/PTUN-PDG. “Jadi, sudah sepatutnya kami meminta Gubernur Sumbar segara melaksanakan penetapan PTUN Padang,” desaknya.

Jika tidak melaksanakannya, gubernur dianggap sudah melanggar banyak aturan. Diantaranya, SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 115/M.PAN/4/2003 tertanggal 9 April 2003, yang meminta pejabat mentaati dan mematuhi pelaksanaan putusan PTUN. “Apabila tidak dilaksanakan,

maka gubernur dapat diberikan teguran dan perintah untuk melaksanakan putusan oleh atasan,” kata Ardyan yang juga pernah beraktivitas di LBH Padang.

Untuk mempertegas serta menindaklanjuti surat edaran tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/24/M.PAN/2004 tanggal 24 Agustus 2004. Dalam SE dinyatakan bahwa ketidakpatuhan pejabat dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara. Semua berdampak pada terkendalanya tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN terutama di aspek penegakan hukum.

“Dapat diduga tindakan tidak melaksanakan penetapan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sumbar yang berimplikasi pada timbulnya

keuntungan pada diri sendiri maupun orang lain, dalam hal ini Ketua DPRD Kota Padang yang dengan penetapan aquo telah menerima keuntungan secara finansial dari fasilitas dan hak keuangan dalam jabatan,” tutur Ardyan.

Menurut Ardyan, abainya gubernur berdampak pada keabsahan dari seluruh keputusan-keputusan yang buat dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Padang yang kini dijabat Elly Thrisyanti karena dengan penetapan aquo secara mutatis mutandis, Erisman adalah Ketua DPRD Kota Padang yang sah.

Segala keputusan terkait jabatan Ketua DPRD Padanh ada pada Erisman, bukan Elly.

Gubernur dalam beberapa kali kesempatan menyebutkan terkait putusan hakim atas gugatan Erisman tersebut, Irwan menyebutkan, ia telah memproses segala sesuatunya dalam kasus tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya  Redaktur: Rakhmatul Akbar

sebagai gubernur. Ia menilai, selama surat-surat yang ia terima legal dan memenuhi syarat, proses akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. “(Saat itu) Masuk surat dari DPRD Kota Padang ke provinsi, dilampirkan surat keputusan dari Gerindra. Kop suratnya, tanda tangannya, semua resmi. Saya teruskan ke Biro Hukum untuk diperiksa. Hasilnya benar semua.

Kopnya betul, tanda tangannya betul, kita proses. Lalu, keluar surat yang membatalkan dan sebagainya itu,” kata Irwan.

Saat surat tersebut dibawa ke PTUN, imbuhnya, dan menghasilkan putusan hakim membatalkan surat tersebut, Irwan menyatakan akan mengajukan banding. “Soal itu, kami naik banding. Kami juga sudah menghubungi Ketua Gerindra dan memersilakan mereka menyelesaikan urusan internal mereka. Itu bukan urusan kami,” pungkasnya. (h/mg-hen)  Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

3

710 Unit Motor Kawasaki Terjual PADANG, HALUAN—PT Gema Rodamas Utama berhasil menjual 710 unit motor di Sumatra Barat (Sumbar) selama 2017.

Meski capaian target penjualan pada tahun itu tidak 100 persen, namun hasil penjualan salah satu diler resmi Kawasaki tahun ini meningkat daripada hasil penjualan tahun lalu.

General Manager PT Gema Rodamas Utama, Jimmy Charles Andih, menginformasikan, pada 2017, capaian target penjualan pihaknya yang diberikan Kawasaki Motor Indonesia, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Kawasaki Indonesia, sebesar 85 persen. Capaian target tersebut naik sedikit daripada capaian target pada 2016. Pada tahun lalu, pihaknya berhasil menjual 600 motor.

TERJUAL 710 UNIT — PT Gema Rodamas Utama berhasil menjual 701 unit motor di Sumatra Barat (Sumbar) selama Dari 710 motor yang 2017. Capaian target tersebut naik sedikit daripada capaian target pada 2016. NET terjual pada 2017, kata Jimmy, 70 persennya meruHADIR DI SJS PLAZA LAPAI pakan hasil penjualan motor trail, dan 25—28 persen hasil penjualan motor sport.

“Dari 70 persen penPADANG, HALUAN—Memanjakan “Banyak sekali jenis produk yang banyak kerja sama dengan mall atau jualan trail, 80 persen merupara konsumen, SJS Plaza di Jl. Jhoni ditawarkan Panasonic, tentunya deusaha penjualan elektronik. Kali ini, pakan hasil penjualan varian Anwar, Padang menghadirkan vendor ngan harga menarik dan kualitas Panasonic ada SJS Plaza memberikan trail, sedangkan 20 persen elektronik, salah satunya Panasonic terjamin,” ucap Angga, salah satu harga murah untuk pembelian berma- lagi hasil penjualan varian yang memberikan harga jual murah promotor Panasonic pada Haluan, cam produk teranyar. super motor. Namun, sejak dengan kualitas produk yang diakui.

Rabu (3/1).

Perusahan yang didirikan oleh sebulan terakhir, anak-anak Panasonic menyediakan p rodukPanasonic adalah produsen elekKonosuke Matsushita ini melun- muda di Sumbar, mulai dari produk terbaru dengan harga tawar tronik asal Jepang yang berbasis di curkan TV Ultra HD, kulkas, kipas pelajar hingga orang yang terjangkau.

Kadoma. Produsen ini telah menjalin angin, dan berbagai elektronik lainnya. sudah bekerja, menggemari Adapun daftar harga dan tipe super motor Kawasaki. Kami berdasarkan jenisnya seperti TV Ultra HD Panasonic TH 23 inci 302G memprediksi, pada tahun dengan harga Rp2.410.000 dengan ini, penjualan super motor mendapatkan gratis Bracket. Lalu TH akan meningkat karena kon43 inci tipe 302G/305G dibanderol sumen sudah mulai menyu seharga Rp4.560.000. Untuk TH 24 inci tipe 302G/304G seharga Rp1.

590.000. TH 58 inci dengan tipe 306G dijual seharga Rp9.000.000. Sedangkan untuk TH 55 inci dengan tipe 306G seharga Rp8.495.000, dan TH 49 inci tipe 305G dibanderol seharga Rp6.240.000.

Selain TV, Panasonic juga menawarkan pembeli kulkas dua pintu dan free Maxim. Seperti NR BN 328 QS1D seharga Rp7.435.000 dan NR BN 229H SV dibanderol Rp3.210.000.

Lalu tipe NR BN 229N-RF seharga Rp3.210.000.

Sedangkan untuk kulkas satu pintu seperti NR-AF199H/SU seharga Rp1.955.000, NR-AF199N-WF ditaSEORANG promotor Panasonic, Angga, siap melayani konsumen di SJS Plaza warkan Rp1.975.000 dan NR-AF 179 Padang. Saat ini, Panasonic memberikan harga murah untuk pembelian bermacam produk teranyar. RENDI N dibanderol Rp865.000. (h/mg-rei)

Panasonic Promo Harga Murah

kai super motor. Ini karena super motor lebih sederhana, simpel,” ujarnya di Diler PT Gema Rodamas Utama, Jalan Gajah Mada No. 23, Padang, Rabu (3/1).

Pada 2018, Jimmy menargetkan dilernya bisa men jual 800 motor. Ia mengatakan, untuk kelas motor premium, seperti motormotor yang dijual oleh Kawasaki, target sebesar itu sudah cukup besar.

“Target kami tidak muluk-muluk karena kami men jual motor premium,” ucap pembina Federation of Kawasaki Elite Rider (Forki) Padang, klub pengguna motor Kawasaki itu.

Meski merek-merek lain mengeluarkan produk trail dan sport, Jimmy mengaku tidak khawatir hasil penjualan motor trail dan sport Kawasaki menurun. Untuk kelas trail, ia tidak cemas hasil penjualannya terganggu dengan merek lain karena produk trail sudah teruji kualitasnya.

“Trail Kawasaki, KLX, sejak 2008. Sudah teruji.

Karena itu, dipercayai oleh pemain motor trail,” tuturnya.

Jimmy juga tidak khawatir kalah bersaing dengan merek lain pada kelas motor sport karena Kawasaki lebih dulu bermain pada kelas tersebut daripada merek lain.

“Pada kelas sport, kami sudah star duluan. Oleh sebab itu, motor sport Ka wasaki sudah dipercaya, apalagi pada tahun ini ada produk baru, yakni Kawasaki 250 FI generasi kedua yang disebut-sebut sebagai adik Kawasaki H2. H2 adalah motor yang dikenal sebagai motor kencang. Kawasaki 250 FI generasi kedua ini lebih ringan bobotnya, lebih ramping bodinya. Selain itu, rangka dan modelnya lebih aerodinamis karena menga dopsi rangka H2. Dia full digital. Motor ini sudah diluncurkan di Ancol pada November tahun lalu. Pada akhir Januari atau awal Februari ini, motor ini sudah tersedia di diler,” ujarnya.

Pada tahun ini, kata Jimmy, pihaknya juga mengandalkan Kawasaki W175 untuk mendongkrak penjualan. W175 merupakan motor retro klasik yang diluncur kan Kawasaki di Indonesia pada November 2017, dan sudah tersedia di diler Kawa saki. Menurutnya, motor seharga Rp31—32 juta itu akan digemari pencinta motor klasik di Sumbar karena saat ini banyak penggemar motor kla sik, yang terlihat dari banyak nya pengguna dan klub motor klasik di Sumbar. (h/dib)

Harga Rush Terbaru Tidak Naik JAKARTA, HALUAN - Harga Toyota All New Rush dengan model sebelumnya, tetap sama atau tidak mengalami kenaikan. Low Sport Utility Vehicle ( LSUV) jagoan Toyota itu paling murah dijual Rp 239,9 juta, dan termahal Rp 261,3 juta on the road DKI Jakarta dan sekitarnya.

Banderol harga tersebut, seperti dijelaskan Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, sudah mengikuti tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) tahun ini.

“Jadi harganya dipastikan tidak akan naik lagi. Harga itu kejutan di awal tahun dari kami kepada konsumen,” ujar pria yang akrab disapa Soerjo, Rabu (3/1).

Setiap tahun, BBN-KB lanjut Soerjo tarifnya selalu naik. Tetapi, TAM selalu ingin memberikan produk dengan value for money tinggi kepada pelanggan.

Rush terbaru sekarang ini hanya tersedia dalam empat varian, yaitu 1.5 G M/T, 1.5 G A/T, 1.5 TRD M/T, dan 1.5 TRD A/T. Model sebelumnya 1.5 G M/T, 1.5 G A/T, 1.5 S M/T TRD Sportivo, 1.5 S A/T TRD Sportivo, 1.5

www.harianhaluan.com

S M/T TRD Sportivo Ultimo, dan 1.5 S A/T TRD Sportivo Ultimo.

“Penyederhanaan pilihan varian ini karena berdasarkan hasil dari penelitian ke konsumen,” ucap Soerjo.

Alasan Tidak Naik Soerjo melanjutkan, bandrol Rush terbaru tidak naik karena, faktor pertama sebagai bentuk apresiasi kepda pelanggan setia sejak 2006.

“Itu membuat kami selalu berusaha memberikan yang terbaik termasuk fitur baru, terkait performa maupun keamanan,” kata Soerjo.

Faktor lain, proses improvement (Kaizen) di manufaktur sampai distri busi untuk nantinya akan dapat mem berikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada penaggan, seperti halnya harga. (h/kcm)

HARGA produk terbaru Toyota, All New Rush dengan model sebelumnya, tetap sama. NET

 Redaktur: Devi Diany     Layouter: Yohanes

4

EKONOMI

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

Rokok Sumbang Kemiskinan TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi paha belakang Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp36.000/Kg Rp21.600/Kg Rp9.900/Ltr Rp12.000/Kg Rp24.000/Kg Rp23.000/Kg Rp68.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

PADANG, HALUAN Badan Pusat Statistik Sumatera Barat menyebutkan rokok masih menjadi salah satu komoditas penyumbang kemiskinan di provinsi itu dengan andil 10,81 persen di perkotaan dan 16,24 persen di perdesaan.

“Pada September 2017 komoditas yang menjadi penyumbang garis kemiskinan salah satunya rokok selain beras, cabai merah dan daging sapi,” kata Kepala BPS Sumbar, Sukardi di

Padang, Rabu (3/1).

Ia menjelaskan pada September 2017 garis kemiskinan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan dengan andil 76,44 persen.

Ia merinci penyumbang kemiskinan terbesar di perkotaan adalah beras dengan andil 17,93 persen, daging sapi 13 persen, rokok 10,81 persen, cabai merah 3,44 persen, telur ayam ras 2,65 persen, tonngkol 2,22 persen, kelapa 1,81 persen, roti 1,76 persen, gula pasir 1,69 persen, bawang merah 1,53 persen, daging ayam ras 1,45 persen, dan kue kering 1,34 persen.

Sementara di perdesaan penyumbang garis kemiskinan beras dengan

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“Dengan pendekatan ini persentase penduduk miskin dihitung terhadap total penduduk,” kata dia.

Sementara metode yang digunakan menghitung garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yaitu garis kemis kinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan.

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari.

Penduduk miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemis kinan, katanya. (h/rol)

Menkeu Bakal Uber Pajak 2018

Update Terakhir 3 Januari 2018

Oktober-September, Luas Tanam Padi Turun JAKARTA, HALUAN - Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Sumardjo Gatot Irianto menga kui kinerja pertanian sektor pertanian pada akhir 2017 lalu tidak menorehkan kinerja yang memuaskan khususnya komoditas beras.

“Luas tanam padi kita tekor, kita masih cukup besar, yang utang harus dibayar, yang surplus memang bisa,” ujar Gatot saat rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (3/1).

Gatot mengungkapkan, evaluasi upaya khusus (upsus) padi, jagung dan kedelai periode Oktober-Desember tahun ini terda pat penurunan jika dibandingkan tahun lalu.

Penurunan di tahun 2017 sebesar 413.727 hektar jika dibandingkan 2016. Dengan rincian tahun 2016 yaitu, 5.241.597 hektar dan tahun 2017 yaitu, 4.827.872 hektar.

Kemudian untuk jagung, luas tanam jagung, terdapat peningkatan dibandingkan 2016, yaitu 132.564 hektar. Untuk tahun 2016 sebesar 2.146.781 hektar dan tahun 2017 adalah 2.279.345 hektar. Selain itu, untuk luas tanam kedelai juga mengalami peningkatan sebesar 106.022 hektar dibandingkan tahun 2016.

Dengan rincian tahun 2016 sebesar 83.416 hektar dan tahun 2017 sebesar 189.438 hektar Kendati demikian, Menteri Pertanian ( Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya tidak khawatir terkait stok beras, Mentan Amran mengatakan saat ini stok beras nasional mencapai 1 juta ton.

“Hari ini stok kurang lebih 1 juta. Kalau ada yang mengatakan ini rendah, itu keliru,” kata Mentan Amran.

Sebab, lanjut Mentan Amran, pihaknya optimis pada bulan Februari 2018 ini sudah memasuki masa panen raya padi dan stok beras nasional akan kembali meningkat.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) harga rata-rata beras jenis medium di Jakarta telah mencapai Rp 13.500 per kilog ram atau melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Kemudian tertinggi di Papua Barat beras medium mencapai Rp 14.250 per kilogram atau melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp Rp 10.250 per kilogram. (h/kcm)

andil 23,97 persen, rokok 16,24 persen, cabai merah 4,77 persen, daging sapi 3,99 persen, telur ayam ras 2,90 persen, tongkol 2,87 persen, gula 2,74 persen, kelapa 2,39 persen, roti 2,37 persen, daging ayam ras 2,14 persen, bawang merah 1,96 perse dan kopi bubuk 1,16 persen.

Ia menyebutkan jumlah penduduk miskin Sumbar pada periode September 2017 mencapai 359.099 jiwa atau turun 4.052 jiwa dibandingkan periode Maret 2017.

Ia mengemukakan dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, memenuhi kebutuhan

PELUANG USAHA—Kaum ibu Nagari Taratak Tangah Kecamatan IV Jurai, Pessel memperagakan hasil karyanya membuat kue. Produk mereka ini bisa diandalkan sebagai peluang usaha baru untuk kesejahteraan keluarga. M JONI

BUKA PELUANG USAHA RUMAHAN

50 Perempuan Belajar Membuat Kue PAINAN, HALUAN—Sebanyak 50 orang kaum ibu di Nagari Taratak Tangah Kecamatan IV Jurai, Pessel ditempa dengan berbagai pelatihan keterampilan. Di antaranya, mereka mengikuti pelatihan membuat beragam jenis kue dan berbagai jenis masakan oleh pemerintahan nagari setempat.

“Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk membuka peluang kerja yang bernilai ekonomi bagi kaum ibu di daerah ini,” kata Wali Nagari Taratak Tangah, Ferinaldi Fauzi, Rabu ( 3/1).

Menurut Ferinaldi Fauzi, melalui pelatihan keterampilan ini, diharpakan akan tumbuh berbagai usaha home industri, seperti usaha catering dan usaha lainnya.

Kondisi ini setidaknya akan mampu mengatasi pengangguran. Sebab akan terbuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Taratak Tangah Kecamatan IV Jurai, Pessel yang selama ini hanya mengandalkan hasil usaha pertanian dan perkebunan.

Dengan memiliki keterampilan yang cukup, masyarakat tidak perlu lagi terfokus kepada salah satu kegiatan usaha. Namun mereka bisa mengembangkan diri dengan membuka

usaha lain yang mendatangkan hasil dalam mengatasi keterpurukan ekonomi keluarga.

“Ternyata masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan dan pembinaan ini dengan dana pendukung berasal dari dana nagari,” ulasnya.

Camat Kecamatan IV Jurai, Pessel, Salman Alfarisi Brutu mengakui, dalam menghadapi era globaliasasi saat ini, masyarakat akan dihadapi berbagai masalah ekonomi. Supaya tidak tergilas oleh perkembangan zaman, maka sudah seharusnya masyarakat siap untuk bersaing dan berkompetisi, dengan membangkitkan berbagai usaha sebagai solusi untuk membuka lapangan kerja. Upaya ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk malas bekerja. Maju mundurnya suatu pembangunan sangat tercermin dari prilaku masyarakatnya.

Untuk menuju keberhasilan, setiap elemen masyarakat dituntut untuk selalu berbenah diri dengan memperbaiki segala kelemahan agar lebih baik lagi dimasa mendatang. (h/mjn)

“Dengan ‘review’ terhadap KPP JAKARTA, HALUAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ‘database’, mereka bisa berakan mengejar penerimaan dari gerak lebih sistematis, terorganisir pajak pada 2018 dengan meman- dan tidak ngawur. Jadi tidak semua faatkan data yang telah dimiliki dikejar-kejar dengan data yang tidak ada,” ujar Sri Mulyani. oleh otoritas pajak.

Sri Mulyani juga mengharap“Ke depannya kita akan melakukan inventarisasi data perpajakan kan sistem insentif yang diberikan kita,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa pegawai otoritas pajak dapat ikut menjadi pemicu dalam peningka(2/1).

Sri Mulyani mengatakan data tan penerimaan pajak.

Terakhir, kata dia, upaya yang terse but antara lain yang diperoleh bisa dilakukan untuk dari program Amnesti mendorong peneriPajak serta kebijakan maan pajak pada 20Pertukaran Informasi 18 adalah dengan me Secara Otomatis (Aemanfaatkan sistem OI) yang berjalan muteknologi informasi. lai pertenga han 2018.

Sri Mulyani opti“Kita akan mencari mistis berbagai upaya melalui data ‘tax amtersebut serta target nesty’ yang kemarin penerimaan pajak di kita peroleh, serta Ae2018 yang lebih rea OI yang akan dimulai lis tis bisa mendupada 2018,” ujarnya. kung pencapaian pen Selain itu, tambah dapatan dari sektor dia, institusi pajak Sri Mulyani pajak. akan melakukan pe“Kita tidak mau nyelarasan data laporan keuangan para wajib pajak dalam situasi ekonomi tertekan, mengejar pajak justru makin mem dengan otoritas kepabenan.

“Kita akan melakukan pela- buat kontraksi. Jadi kita perlu berpisan informasi data Wajib Pajak hati-hati menciptakan ruang berdengan data kepabeanan agar nafas ekonomi untuk tumbuh,” terjadi konsisten si, kalau ada Wajib katanya.

Sebelumnya, pemerintah dalam Pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuang an, kita APBN 2018 telah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar rapikan,” jelasnya.

Kemudian, juga akan dilaku- Rp1.618,1 triliun.

Sementara itu, realisasi penerikan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor maan perpajakan hingga akhir pelayanan pajak agar bisa fokus 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun dalam mengamankan penerimaan atau sekitar 91 persen dari target APBNP sebesar Rp1.472,7 triliun. pajak.

Namun, penerimaan pajak nonSaat ini, beban kerja dari kantor pelayanan pajak meningkat dan migas hanya tercatat sebesar Rp1.tidak seimbang seiring dengan 097,2 triliun atau 88,4 persen dari target sebesar Rp1.241,8 triliun. (h/inl) peningkatan jumlah Wajib Pajak.

UPH Kakao Belum Miliki SNI PADANG, HALUAN—Rekapitulasi Dinas Pertanian Kota Padang, tahun 2017 triwulan 4, tercatat peningkatan grafik produksi komoditas kakao mencapai angka 302.840 kilogram. Sementara pada 2017 triwulan 3, produksi kakao hanya 164.098 kilogram.

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Sayful Bahri mengutarakan pada Haluan, Rabu (3/1), sejak dicanangkannya pengembangan kakao pada 2006 oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, program pengembangan kakao digalakkan secara besarbesaran. Baik melalui penganggaran pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Hingga 2014, luas areal kakao di Sumbar mencapai 157.578 hektare. Dengan produksi 81.044 ton. Dilihat

dari jumlah itu terjadi peningkatan 600 persen dibanding 2006, yang hanya 25 ribu hektare,” ungkapnya.

Dijelaskannya juga, selama ini pihak Dinas Pertanian telah melakukan banyak hal dalam pengembangan kakao. Selain memberikan bantuan bibit kakao, juga melakukan berbagai kegiatan lain guna mendukung program yang ada. Termasuk bantuan alat pangkas, alat UPH maupun untuk peningkatan SDM petani.

Untuk meningkatkan terus produksi kakao maka pada tahun 2015 berdirilah kelembagaan fermentasi, di antaranya melalui revitalisasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kakao di Bungus Timur.

“Dengan adanya UPH Kakao tersebut sebagai unit bisnis yang dikelola secara

terorganisir akan memberikan manfaat ekonomis, sosial, dan lingkungan secara optimal,” ungkap Sayful didampingi Yeni, Kasi Bidang Perke bunan.

Namun sangat disayangkan, jika rintisan UPH Kakao tersebut hingga detik ini belum mendapatkan lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Yeni juga menerangkan, untuk bisa bersaing dan menembus pasar, UPH tersebut harus punya Standar Nasional Indonesia. Dalam konteks itu, sebelum mendapatkan legalitas SNI tersebut, produksinya akan berpenga ruh meskipun sebenarnya kualitas atau nilainya tinggi.

Dilain hal, UPH kakao tersebut adalah satu-satunya UPH yang mempunyai mesin produksi yang kualitas namor satu dibandingkan dengan mesin di wilayah lain seperti Payakumbuh dan sebagainya.

Pihak Dinas Pertanian sangat berharap kepada Pemerintah Kota Padang agar mencarikan solusi untuk mendapatkan label SNI itu.

Pihaknya juga berharap dukungan OPD Pemko lainnya agar saling bersinergi mendukung UPH Kakao ini, sehingga UPH Kakao ini tidak hanya sebagai lahan produksi kakao, melainkan juga sebagai salah satu objek wisata. (h/mg-rei).

PETANI memanen kakao miliknya. Untuk meningkatkan produksi kakao, didirikan kelembagaan fermentasi melalui revitalisasi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kakao di Bungus Timur. Namun UPH ini belum mengantongi lisensi SNI. NET www.harianhaluan.com

 Redaktur: Devi Diany

 Layouter:Yohanes

OPINI

ISTRIK sudah menjadi kebutuhan pokok.

Sebentar saja listrik mati akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga pemerataan listrik menjadi target penting yang dikebut oleh PLN. Kebutuhan listrik bukan hanya untuk penerangan, tapi manfaatnya sangat banyak.

Barang-barang elektronik dihidupkan menggunakan listrik. Memasak nasi pakai listrik. Menggosok pakaian juga meng gunakan listrik. Nyaris semua aktivitas rumah tangga memanfaatkan listrik.

Hanya saja, proses pemerataan aliran listrik hingga pelosok daerah, seperti di Mentawai sana, Gerabak Data Kabupaten Solok dan beberapa daerah terpencil lainnya belum diiringi dengan peningkatan pasokan.

Pihak PLN, meyakini secara hitungan matematisnya Sumbar tidak pernah mengalami kekurangan daya listrik. Dua pembangkit yang selama ini aktif yaitu, Teluk Sirih dan PLTA Ombilin masing-masing menyumbang 200 MW. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumbar dengan cacatan tentunya kedua pembangkit andalan tersebut tidak rusak.

Harapan kita, tentu tidak hanya sekedar listrik setiap saat tapi bagaimana dengan ketersediaan listrik yang cukup ini nantinya bisa pula meningkatkan perekonomian Sumbar.

Listrik adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk industri. Sementara Sumbar banyak terdapat industri rumah tangga seperti pakaian, bordiran, makanan dan sebagainya yang masuk kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Setelah tol listrik 275 kV ini selesai, UMKM tidak akan terganggu lagi dengan pemadaman listrik. Masyarakat bisa dengan tenang berusaha tanpa dihantui lagi adanya pemadaman Lalu, perlu diantisipasi saat musim kemarau. Listrik padam bergilir di Sumatera Barat selama ini seakan menjadi hal yang biasa, karena menyusutnya air Danau Maninjau dan Singkarak. Padam bergilir juga ada yang diakibatkan rusaknya pembangkit listrik Ombilin dan Teluk Sirih.

Masyarakat terpaksa pasrah.

Kita bersyukur, dalam beberapa bulan belakangan ini mulai jarang terjadi pemadaman listrik begilir di Sumbar. Kalaupun listrik mati, sering diakibatkan bencana alam seperti pohon tumbang yang mengena jaringan listrik. Hal-hal seperti ini biasanya segera dapat ditangani pihak PLN. Masyarakat jelas menginginkan listrik ini bisa hidup dalam tempo 24 jam atau tidak pernah mati, kecuali pelanggan sendiri yang mematikan listrik tersebut.

Impian masyarakat Sumbar agar listrik tetap menyala setiap saat segera akan menjadi kenyataan. Artinya, tidak akan ada lagi pemadaman bergilir. Ini bisa terjadi dengan ketersediaan pasokan listrik.

Kita berharap masa mendatang akan tumbuh lagi usaha-usaha baru dari sektor industri yang dapat membuka lapangan kerja. Muaranya tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumbar.

Kita berharap masyarakat Sumbar yang sejahtera terwujud.(*)

HALUANISME  APBD Tak Banyak Dikoreksi Kemendagri  Segeralah membangun tuan  Ratusan Ribu Warga Padang Miskin  Tak berbanding lurus dengan etalase kota

www.harianhaluan.com

5

LGBT Menghancurkan Bonus Demografi

Tak Ada Lagi Pemadaman Listrik

L

KAMIS, JANUARI 2016 2018 KAMIS, 27 4OKTOBER 17 Akhir1438 1439HH 26Rabiul Muharram

OLEH MUHAMMAD HANIF BAHAR normal.

Dari deskripsi data-data diatas tergambar jelas bagaimana proyeksi SDM Indonesia kedepan apabila tidak ada aksi yang serius untuk menekan jumlah penyebaran HIV/AIDS dengan memberantas LGBT. Sangat disayang kan apabila bibit – bibit generasi pene rus dari awal sudah diracuni virus ini.

Bonus Demografi Indonesia akanmemasuki masa emas dari aspek demografi pada tahun 2020-2030. Masa dimana menurunnya angka ketergantungan dari angkatan kerja. Sederhananya, pada masa ini jumlah penduduk pada usia produktif lebih besar dari usia non produktif.Kunci utama dari bonus demografi ini tak lain adalah peningkatan kualitas modal manusia. Oleh karena itu bisa dikatakan bonus demografi ibaratkan pisau bermata dua. Apabila dominasi usia produktif tersebut diisi oleh kualitas manusia yang mumpuni, dapat dipastikan bonus demografi dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Namun berbeda dengan keadaan sebaliknya, dimana SDM yang menuju bonus demografi dominan dilakoni oleh kaum LGBT

sangat menetukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Sangat disayangkan apabila penduduk produktif Indonesia mengidap HIV/AIDS dan menyebarkannya melalui praktik penyimpangan kaum LGBT. Apalagi penderitanya adalah kebanyakan laki-laki yang harusnya bekerja untuk menutupi ketergantungan angkatan kerja. Berapa jam yang hilang kalaulah laki-laki yang harusnya bekerja malah tidak mampu melakukan apa-apa karena terbaring lemah dan bolak-balik ke dokter disebabkan HIV/AIDS. Sungguh sangat disayangkan apabila bonus demografi yang langka ini diisi oleh SDM yang tidak pantas. Harapan terhadap SDM yang produktif dan berkualias sangat besar disini.

Jangan sampai manusia yang awalnya normal menjadi terkontaminasi oleh kaum LGBT dan tertular virus HIV/ AIDS sehingga tidak mampu melakukan apapun. Ketidakmampuan usia produktif dalam bekerja karena disebabkan virus HIV/AIDS ini akan berimplikasi pada merosotnya pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka tidak akan terwujud kemajuan pembangunan bangsa yang telah dicita-citakan.

Fenomena maraknya kasus penyebaran secara massive infeksi menular seksual dalam hal ini HIV/AIDS,

maka bonus demografi malah akan menjadi ancaman serius terhadap Indonesia.

Berdasarkan proyeksi ratio ketergantungan umur Indonesia, paling rendah terjadi pada tahun 2029. Artinya puncak dari bonus demografi di Indonesia adalah tahun 2029. Dominasi struktur umur penduduk produktif

akibatnya akan dirasakan Indonesia pada masa capaian bonus demografi.

Komunitas yang selalu membela diri dengan alasan HAM ini berpotensi merusak stabilitas pembangunan dari berbagai sisi. Komitmen pembangunan yang selama ini dibangun pemerintah juga akan ikut tergerus. Ini dikarenakan LGBT dapat merusak

(Statistisi Pertama BPS Provinsi Sumatera Barat)

S

EMAKIN kuatnya komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan bersosial telah menunjukkan bukti kongkrit. Terbukti bagaimana kuatnya mereka di sidang MK (MahkamahKonstitusi) dengan putusan yang bisa dikatakan berpihak kepada mereka. MK menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan menolak kriminalisasi pelaku LGBT. Hal ini bisa diterjemahkan bahwa semua perbuatan sesama jenis tidak bisa dipidanakan baik pada usia belum dewasa maupun usia dewasa. Padahal banyak sekali elemen masyarakat melakukan permohonan ke MK dengan berbagai pertimbangan yang diajukan. Namun palu keputusan telah dibunyikan dengan kesimpulan permohonan tuntutan ditolak.Argumentasi komunitas LGBT lebih dimenangkan pada sidang tersebut.

Sangat disayangkan memang terkait putusan MK ini. Padahal dampak buruk yang ditimbulkannya luar biasa bagi SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia. Bagi kesehatan, hubu ngan sesama jenis dan LGBT secara umum sangat berbahaya. Ini ditan dai dengan tingginya resiko kaum LGBT terjangkit infeksi menular seksual yang salah satunya adalah HIV/AIDS. Diketahui dari data Kementerian Kesehatan bahwa tren kasus HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan Maret 2017 mening kat sangat pesat dibandingkan dengan triwulan I Maret 2016.

Kemudian yang paling mencengankan lagi adalah resiko penularan tertinggi HIV/AIDS adalah hubungan dari kelamin dengan anal (dubur/anus). Artinya kaum LSL (lelaki seks lelaki) memilki resiko tertinggi tertular HIV/AIDS. Diperparah lagi dengan penyimpangan oleh kaum LSL yang juga sekaligus biseksual. Artinya setelah lelaki tersebut berhubungan dengan sesame lelaki, ia juga melakukannya dengan pasangan lawan jenisnya. Maka akan semakin berkembang penularan virus HIV/AIDS. Kemenkes mencatat kelompok usia tertinggi yang menderita HIV/ AIDS di Indonesia saat ini adalah kelompok usia produktif. Parahnya lagi saat ini jumlah penderita HIV/ AIDS laki-lakidua kali lipat jumlah penderita perempuan. Pada hal laki-laki merupakan kepala dan calon kepala keluarga yang akan menentukan bagaimana istri danketurunannya.

Bisa dipastikan apabila laki-laki terjangkit virus ini, istrinya pun akan ikut tertular. Apabila istri terkena virus ini, peluang anak untuk terkena HIV/ AIDS sangat besar apalagi dilahirkan melalui kelamin sebagai persalinan

bibit-bibit sumber daya manusia Indonesia yang diharapkan akan memiliki produktifitas tinggi. LGBT sejatinya adalah sebuah penyakit yang menimbulkan penyakit. Penyakit ini menular melalui psikologis karena sifat otak yang akan berubah tergantung informasi yang diterima. Jadi salah besar klaim komunitas ini kalau rasa suka terhadap sesame jenis ini timbul secara alamiah.

Terkait akibat dari kasus LGBT ini, dari sisi kependudukan akan memburuk. Pasangan sesama jenis secara fakta yang jelas tidak akan mungkin menghasilkan keturunan. Walaupun baru baru ini komunitas ini mengakali bagaimana laki – laki dapat hamil dan memiliki keturunan. Ini sangat tidak bisa diterima. Usaha mereka dalam menormalkan keadaan yang jelas – jelas tidak normal sudah keterlaluan. Bagaimana status 2 ayah dan 1 anak akan ada dalam struktur keluarga. Kegilaan ini harus segera diakhiri bagaimanapun caranya.

Penting sekali hal ini menjadi konsen khusus oleh pemerintah dalam menekan sumber masalahnya. Ketegasan terkait kasus ini harus segera diterapkan. Apabila kekuatan pada sanksi hokum belum ada, setidaknya ada sanksi adat yang dapat membuat jera komunitas/kaum LGBT. Tidak ada peluang pembenaran yang p antas diberikan kepada kaum ini. Retorika mereka dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat yang mendengarkan. Terlebih lagi masyarakat yang menyerap retorika tersebut adalah masyarakat yang minim dari segi keilmuannya tentang opini yang diangkat kaum ini. HAM dan pengakuan sifat bawaan menjadi kekuatan paling besar dalam argumen mereka.

Namun, mereka tidak menyertakan kaidah norma dalam bahasannya.

Masyarakat harus diberikan pemahaman yang sangat banyak tentang kesalahan pandangan yang diciptakan oleh kaum LGBT. Terlebih lagi usia produktif yang bisa dikatakan belum stabil dari sisi emosi. Diusia ini pengaruhnya akan mudah masuk apa bila subjeknya kurang berpegang pada norma sebagai pegangan yang mengi kat dalam kehidupan berma syarakat.

Sekuat mungkin seluruh elemen masyar akat dan pemerintah harus saling dukung dan bersinergi dalam memecahkan masalah ini. Penyampaian edukasi secara dini kepada calon usia produktif dan usia produktif harus dilakukan secara intensif. Fokus yang harus diciptakan adalah pada generasi yang a kan memasuki area bonus demografi. Hindari penularan melalui model – model ajakan maupun perilaku menyimpang dari kaum LGBT terhadap manusia yang masih murni atau normal.

LGBT harus ditindak tegas, jangan pernah diberikan peluang untuk berkembang. Mari selamatkan generasi emas Indonesia dengan memberantas komunitas ini.(*)

Legalitas Kerja Ada sebagian masyarakat Sumbar yang bekerja di luar negeri dengan memakai visa kunjungan. Sebaiknya MUI Sumbar mengeluarkan pendapat atau larangan, bahkan fatwa bahwa bekerja di luar negeri dengan memakai visa kunjungan sebagai perbuatan yang dilarang agama karena harta yang diperoleh dari pekerjaan seperti itu tidak halal karena menipu pemerintah negara sendiri dan pemerintah negara tempat bekerja itu. 08137417xxxx

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

POLITIK

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Tahun Politik, Menteri Agar Fokus Kerja JAKARTA, HALUAN HALUAN- Presiden Joko Widodo meminta para menteri dalam Kabinet Kerja agar tetap fokus bekerja meski memasuki tahun politik 2018. “Walaupun Tahun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi saya minta fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Sidang tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian serta para pejabat negara lainnya. “Kepercayaan dunia internasional kepada kita yang semakin tinggi karena melihat apa yang sudah kita kerjakan, baik reformasi di perizinan, di regulasi maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha,” kata Presiden.

Apalagi, menurut Presiden, lembaga pemeringkat investasi Fitch Rating mendongkrat peringkat utang Indonesia menjadi BBB dari sebeulumnya BBB dengan “outlook” stabil. “Faktor utama yang memicunya adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya menghadapi goncangan terutama goncangan eksternal dan kita secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu,” ujar Presiden.

Ia pun berharap apa yang sudah dikerjakan kabinet pada 2017 harus terus diper baiki pada 2018.

Selanjutnya, Presiden juga meminta para menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional dan kesenjangan sosial. “Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September 2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016,” ungkap Presiden.

Tapi Presiden mengakui bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. “Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra, program pangan non-tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tambah Presiden.

Ia juga memerintahkan agar program cash for workbaik melalui skema Dana Desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan.

“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” kata Presiden. (h/asc)

KPU Kota Pariaman Persiapkan PPDP PARIAMAN, HALUAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman lakukan persiapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan di gelar pada tanggal 27 Juni 2018.

Alfiandri Zaharmi selaku Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa pembentukan PPDP yang direncanakan pada tanggal 17 Januari 2018 ini sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Ia juga menyampaikan bahwa direncanakan nantinya Kota Pariaman selaku salah satu kota penyelenggara Pilkada serentak tahun 2018 akan membutuhkan 183 anggota PPDP. “Terkait PPDP ini, KPU Kota Pariaman akan menerima rekomendasi calon PPDP dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) selaku petugas Ad hock di tingkat desa/ kelurahan” tutur Andi.

Selain melakukan persiapan PPDP menjelang Pilkada tahun 2018, KPU Kota Pariaman pada tanggal 8 hingga tanggal 10 Januari 2018 ini sudah memasuki tahapan penerimaan pasangan calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pariaman.

Sementara itu, Hj, Winda Nopita, SE, M.Si, Ak selaku Kepala Subbagian Program dan Data juga menyampaikan bahwa mengingat pentingnya upaya peningkatan kualitas daftar pemilih yang salah satunya ditentukan oleh kualitas proses dan hasil dari Coklit (cocokan data teliti bekerja). “Gerakan coklit serentak nanti dimaksud adalah kegiatan coklit mendatangi rumah pemilih oleh seluruh PPDP yang telah dipilih dan dilakukan secara serentak pada waktu bersamaan yaitu pada hari Sabtu 20 Januari 2018 sesuai arahan dari KPU Republik Indonesia” jelas Winda.

Ia juga menambahkan bahwa nantinya selain PPDP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS juga akan terlibat untuk mensukseskan kegiatan coklit. (h/rel) www.harianhaluan.com

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sore ini sabtu (30/12) bersama Verifikator Lapangan dan di dampingi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman lakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

MAJU DI PILKDA

Balon Partai Wajib Disetujui DPP PADANG, HALUAN— Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menyatakan bakal calon yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah melalui partai politik wajib memiliki Surat Keputusan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

KPU Padang Buka Pandaftaran Balon Pilkada PADANG, HALUAN—Lima hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang akan menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Padang. Pengumuman ini dapat dilihat di kantor dan website KPU Padang mau pun media massa cetak serta siber yang terbit di Sumbar.

“Pendaftaran bakal calon pasangan walikota dan wakil walikota Padang pada pemili han serentak 2018 ini, dibuka mulai 8-10 Januari 2018 baik itu dari jalur partai politik maupun perseorangan,” ungkap Koordinator Divisi Teknis KPU Padang, Chandra Eka Putra, Rabu (3/1).

Dijelaskan, calon mesti menandatangani tiga form terkait syarat calon. Yakni form BB.1 KWK, BB2.KWK dan BB3.KWK. Isi surat pernyataan dalam ketiga form itu di antaranya mengatur tentang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, hingga mengundurkan diri

baik itu sebagai TNI, Polri, PNS dan BUMN/BUMD terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon).

Kemudian, syarat pencalonan itu berupa Form Model B.Parpol, B1. Parpol, B2.Parpol, B.3 Parpol dan B4.Parpol.

Form ini isinya antara lain tentang pengusulan oleh gabungan partai politik hingga pernyataan kesesuaian naskah visi-misi dan program Paslon dengan RPJP daerah.

Untuk menanti Bapaslon walikota dan wakil walikota Padang yang diusulkan gabungan Parpol atau perseorangan, KPU telah menyiapkan tempat pendaftaran yang representatif di kantor KPU Padang, Jl Syekh Umar Khalil No 42 A Lapau Baanjuang, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji.

Untuk syarat pencalonan dan calon, semua form-nya telah disiapkan KPU Kota Padang. Bapaslon beserta Parpol pengusul, tinggal mengisi form yang sudah disediakan. Form itu bisa diunduh di website KPU Padang, kotapadang.kpu.go.id atau memin tanya langsung ke KPU Padang.

“Kita minta seluruh Ba-

paslon mempersiapkan semua persyaratan yang telah dit etapkan, sehingga bisa mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota Padang untuk periode lima ta hun mendatang,” ujar Chandra.

Berdasarkan Keputusan KPU Padang No: 25/HK.03.1Kpt/1371/KPU-Kota/IX/2017, partai politik atau gabungan partai politik pengusul Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Padang, harus memiliki perolehan 20 persen dari 45 kursi DPRD Kota Padang, yakni 9 kursi atau harus memiliki perolehan suara sah paling sedikit 25 persen dari total suara sah pemilihan umum (Pemilu) 2014, yakni 25 persen dari 338.056, yakni 84.514 suara.

Terkait Bapaslon perseorangan, Chandra mengatakan bahwa syarat minimal dukunganya adalah 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang. Angka ini berasal dari 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan serentak 2015 lalu. (h/rin)

KETUA Umum PPP Romahurmuziy, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Waketum PPP Arwani Thomafi, dan Sekjen PPP Arsul Sani bergandeng tangan bersama sebelum memberikan keterangan pers mengenai pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di kantor DPP PPP, Jakarta.

“Surat tersebut wajib ditandatangani dan stempel basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai disertai matrai Rp6.

000 sebagai syarat mutlak pencalonan di KPU,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Pariaman, Arnaldi Putra di Pariaman, Rabu, seperti dilansir laman antarasumbar.

Syarat mutlak tersebut tertuang dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota 2018.

Selain itu ujar dia, beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh bakal calon diantaranya dukungan 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah partai saat Pemilihan Legislatif 2014.

Apabila bakal calon yang maju pada Pilkada 2018 tidak bisa mendapatkan salah satu tanda tangan dan stempel basah tersebut maka ditunda hingga melengkapi persyaratan, ujar dia.”Jika dalam rentan waktu yang diberikan bakal calon tidak bisa melengkapi berkas maka terpaksa ditolak dan dibuatkan berita acaranya,” ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan 1 hingga 7 Januari 2018 KPU Kota Pariaman melakukan pengumuman pembukaan pendaftaran calon kepala daerah.

Kemudian lanjut dia, pada 8 hingga 10 Januari 2018 KPU membuka secara resmi pendaftaran calon kepala daerah melalui dukungan partai politik hingga pukul 24.00 WIB. “Ter-

gantung situasi, apabila sebelum masa penutupan berakhir dan seluruh partai politik sudah memiliki calon yang diusung tidak diteruskan hingga pukul 24.00 WIB,” katanya.

Selanjutnya 10 hingga 27 Januari 2018 KPU Pariaman melakukan verifikasi pasangan calon Pilkada 2018. Kemudian penetapan pasangan calon dilakukan pada 12 Februari 2018. “Pada 13 Februari 2018 KPU Pariaman mengadakan pengundian nomor urut calon kepala daerah,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat di kota itu agar ikut serta menyukseskan Pilkada Pariaman terutama saat pemungutan suara 27 Juni 2018.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Pariaman memastikan mengusung pasangan Genius Umar dan Mardison Mahyuddin untuk ikut serta bertarung dalam Pilkada 2018. “Dewan Pimpinan Pusat telah memutuskan Ketua DPD Golkar Pariaman maju sebagai kepala daerah mendampingi Genius Umar di Pilkada serentak 2018,” kata Ketua DPD Partai Golkar Pariaman, Mardison Mahyuddin.

Ia mengatakan berdasarkan keputusan petinggi partai di tingkat pusat, posisi yang akan ditempati oleh Ketua DPD Golkar Pariaman yaitu sebagai calon wakil wali kota.

“Sebagai kader saya siap maju dan menerima keputusan partai karena membangun Kota Pariaman tidak harus sebagai wali kota saja,” kata Ketua DPRD Pariaman tersebut. (h/dn/ asc)

Partai Garuda Ambil Nomor Sampel Acak PARIAMAN, HALUAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman pada hari selasa (02/02) undang Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) untuk melakukan Pengundian, Pengambilan Sampel dan Penetapan nomor awal Pencuplikan dengan metode sampel acak sederhana di Aula KPU Kota Pariaman.

Boedi Satria,SE selaku Ketua KPU Kota Pariaman dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan Parpol calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan bawaslu ini dari tang-

gal 30 Desember 2017 hingga tanggal 6 Januari 2018 mendatang.

Ia juga menyampaikan bah wa KPU Kota Pariaman sebelumnya sudah menyelesaikan verifikasi faktual terhadap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hasilnya akan di sampaikan pada tanggal 6 Januari 2018 mendatang.

“2 Parpol yang akan dilakukan verifikasi faktual ini adalah Partai Garuda dan Partai Berkarya yang m erupakan Partai calon peserta Pemilu tahun 2019 pasca putusan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)” tutur Boedi.

Kegiatan pengambilan sampel ini juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu dan Verifikator Lapangan yang akan turun langsung melakukan Verifikasi Faktual Parpol calon peserta Pemilu 2019.

Aisyah,SE.,M.AP selaku Divisi Hukum KPU Kota Pariaman juga menyampaikan bahwa Partai Garuda akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan metode sampel acak sederhana.

Ia juga menyampaikan bahwa berbeda dengan partai Garuda, partai Berkarya akan

dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus. “Metode verifikasi faktual keanggotaan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017, Partai Garuda dengan jumlah keanggotaan di tingkat Kota Pariaman melebihi 100 anggota akan dilakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana, sementara Partai Berkarya dengan keanggotaan dibawah 100 anggota akan dilakukan metode sensus” lugas Aisyah.

Pengambilan metode verifikasi faktual keanggotaan

Parpol ini sudah di atur dengan Pasal 36 Peraturan KPU RI nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapatan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain melakukan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kota Pariaman juga akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan, keberadaan kantor dan keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada kepengurusan parpol calon peserta Pemilu tahun 2019. (h/ rel)

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

7

Ketua DPRD ................................... Dari Halaman. 1 Empat ............................................. Dari Halaman. 1 dengan tangan mengatasi yang namanya LGBT,” ujar Hendra saat menerima kedatangan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumbar, H Hendri SAg MPd di ruangannya, Rabu (3/1).

Sebelumnya, dokter spesialis Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad juga menginformasikan, s ebaran gay merata disemua kalangan. Bahkan ada satu lelaki gay yang pernah berhubungan badan dengan 200 orang.

Hubungan intim sesama jenis itu melibatkan ayah dan anak, mamak dan kemenakan.

Berdasarkan realitas ini, Hendra mengimbau lembaga keagamaan dan lembaga adat seperti LKAAM, Bundo kanduang dan MUI juga bisa menyuarakan untuk mencegah perkembangan LGBT. Termasuk dari pihak Ke-

menag sendiri. “Saya berharap, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar dan jajaran mempunyai perhatian lebih terhadap isu-isu yang akan merusak moral generasi muda Sumatera Barat. Program-program di Kemenag hendaknya bisa dikemas sedemikian rupa untuk menangkal masuknya pengaruh buruk perilaku menyimpang tadi,” terang Ketua DPRD dari Fraksi Golkar itu.

Namun, lanjut dia, tak kalah pentingnya adalah keseriusan gubernur sebagai kepala daerah untuk menangani. Dituturkan Hendra, tak perlu menunggu adanya Perda, jika gubernur sungguh-sungguh mengatasi ia yakin tingginya angka LGBT di Sumbar bisa ditekan. “Ini bukan masalah Perda, ini masalah tanggungjawab gubernur. Kalau nung-

gu Perda kelamaan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H Hendri menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi Sumbar saat ini. Karena dilihat dari agama manapun LGBT tak dapat dibenarkan. Apalagi mayoritas masyarakat Sumbar memegang teguh agama Islam. “Kita punya penyuluh agama yang jumlahnya ribuan dan tersebar di kecamatankecamatan. Kita akan dorong para penyuluh agama menyampaikan pada masyarakat agar berperilaku sesuai ajaran agama. Ini merupakan upaya untuk menekan tingginya angka perilaku seks menyimpang. Jika tak bisa mengikis habis, kita akan berupaya mengurangi,” tandas Hendri. (h/ adv)

19 IUP ............................................ Dari Halaman. 1 ngan peta IUP,” tutur Uslaini.

Ia menyebutkan, jika hutanhutan tersebut tidak dibebaskan dari izin usaha pertambangan, hal itu berpotensi menghilangkan kewajiban untuk memberikan PNBP kepada negara seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68/Menhut-II/ 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009.

Manager Advokasi dan Kampaye Walhi Sumbar, Yoni Candra, mengatakan, selain persoalan di atas, ke-19 IUP tersebut sangat berpotensi mengundang konflik sosial antara pihak perusahaan dan masyarakat karena hampir semua wilayah IUP tersebut juga tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat, seperti sawah, perkebunan kar et bahkan ada yang tumpang tindih d engan pemukiman penduduk.

“Berdasarkan fakta dan data analisis dari peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah kami jelaskan dan seperti yang tertuang dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Walhi Sumbar mendesak Pemprov Sumbar segera melakukan tindakan tegas berupa (1) mencabut izin usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan jika luas izin perusahaan tersebut 50 persen dalam kawasan hutan tanpa IPPKH, (2) mengurangi luas izin usaha bagi IUP yang berada didalam kawasan hutan tanpa IPPKH kurang dari 50 persen dari total luas izin yang dimiliki perusahaan, (3) memberikan sanksi hukum kepada pemegang IUP yang telah beroperasi dalam kawasan hutan tanpa IPPKH,” katanya.

KPK Siap Bertindak Persoalan tambang saat ini memang tengah menjadi sorotan.

Komisi Pemberantasan Korupsi

bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Hukum dan HAM bahkan akan turun tangan untuk menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak CnC. “Kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Rabu.

KPK melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Rapat dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil. “Kekisruhan IUP ini juga disebabkan oleh data yang tak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownership-nya,” tambah Pahala.

Pahala menyebutkan lima kesimpulan yang akan d itindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor

impornya oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.

Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa. Kelima, akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar.

Klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama, bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya. Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya. Total IUP yang ada hingga saat ini berjumlah 9.353 IUP dengan 9.074 IUP yang masuk dalam database Ditjen Minerba. Dari jumlah itu hanya da 6.565 IUP yang dinyatakan CnC dan 2.509 IUP masuk kategori non CnC. Dari 6.565 IUP yang masuk CnC itu ada 3.078 IUP yang habis masa berlakunya sampai Desember 2016 karena dicabut selama koordinasi dan supervisi KPK sekaligus IUP yang tidak ada dalam database.

Sehingga yang aktif adalah sebanyak 3.487 IUP. Sedangkan IUP yang non CnC ada 1.845 yang masa berlakunya habis dan yang aktif ada 664 IUP. Provinsi terbanyak yang IUP-nya non CnC adalah Kalimantan Selatan yaitu 343 IUP sedangkan IUP CnC Kalimantan Selatan ada 445. (h/dib/rel)

Perda .............................................. Dari Halaman. 1 Propemperda yang telah ditetapkan. Sebab tanpa masuk daftar Propempeda pun, pembahasan untuk melahirkan sebuah Perda baru tetap bisa dilakukan.

Hal ini disampaikan Mockhlasin menanggapi adanya wacana mengusulkan Ranperda AntiLGBT masuk ke pembahasan DPRD Sumbar tahun 2018. Sementara Propemperda sendiri telah ditetapkan pada beberapa waktu lalu “Dari sisi proses pembuatannya, ranperda yang akan dibahas bisa masuk dalam daftar Propemperda yang ditetapkan bisa juga di luar itu,” tukas Mockhalasin saat berbincang dengan Haluan, Rabu (3/1).

Menyangkut adanya wacana untuk melahirkan Ranperda LGBT, menurut dia peluangnya akan besar sekali. Sebab ia melihat regulasi ini memang dibutuhkan mencegah berkembangnya penyakit seksual menyimpang LGBT di ranah minang. Mockhlasin menilai ini adalah kebutuhan mendesak dan bisa menjadi bahagian mendukung pembangunan mental dan spritual di Sumbar. “Kalau perlu lebih cepat lebih baik Perda Ant i LGBT ini lahir,” ujar Mockhlasin.

Ditambahkannya, secara pribadi ataupun sebagai anggota DPRD ia menginginkan penyakit seksual menyimpang ini diberantas. Sebab hal tersebut tidak sejalan dengan syariat islam dan kultur masyarakat Sumbar yang notabene orang Minangkabau.

Sebelumnya, Ketua KNP I Sumbar, Defika Yufiandra mengatakan, untuk mengatasi perkembangan LGBT pemerintah daerah bisa melahirkan sebuah Perda.

Dimana dalam Perda itu bisa diatur langkah-langkah pencegahan, penyadaran, dan sanksi bagi para pelaku. Untuk sanksi, ia memaparkan jenis yang diterapkan bisa beragam. Bisa dalam bentuk denda atau pidana kuruwww.harianhaluan.com

ngan ringan. Dengan demikian ke depan diharapkan ada efek jera terhadap pelaku LGBT. Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Saidal Masfiyuddin menyebut, melihat semakin banyaknya mereka yang terjangkit LGBT, ia berencana membicarakan masalah ini di tingkat Komisi V dan antar fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Ia setuju agar di Sumbar dibentuk Perda LGBT. Saidal berpandangan LGBT harus diharamkan di Sumbar. Wacana menghadirkan Perda Anti LGBT sendiri datang setelah Propemperda Tahun 2018 ditetapkan DPRD pada akhir tahun 2017 lalu.

Sementara itu, anggota DPD RI berdarah Minang, Fahira Idris yang juga Ketua Komite III DPD mengatakan, setelah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK), perjuangan melawan segala macam bentuk perzinahan, kumpul kebo, pencabulan, dan kekerasan seksual harus terus berlanjut. Ia menyatakan kali ini perjuangan beralih ke lembaga pembuat Undang-Undang (UU) yaitu DPR dan Pemerintah.

“Sudah saatnya larangan zina diberlakukan merata tidak hanya bagi mereka yang sudah terikat perkawinan, tetapi juga untuk mereka yang belum terikat perkawinan serta bagi mereka yang melakukan hubungan intim sesama jenis. Gerakan ini juga sebagai wujud menjalankan perintah agama yang mengharamkan perzinahan dan LGBT.” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (3/1/ 2018).

Menurut Fahira, membatasi pidana perzinahan hanya bagi mereka yang sudah terikat perkawinan, sama saja artinya negara mendukung seks bebas dan melegalkan hubungan intim sesama jenis. “Mereka (LGBT) hanya akan dipidana jika melakukan hubungan intim atau memperkosa

sesama jenis. Jadi jika ada anggapan perluasan ini akan mengkriminalkan LGBT, sangat tidak berdasar, karena siapa saja yang melalukan perzinahan akan kena sanksi pidana. Ini bentuk keadilan. Jangan karena mereka suka sesama jenis, mereka bebas berzinah karena hukum tidak mengatur. Sementara perzinahan yang berbeda jenis kelamin dipidana. Ini tidak adil. Kita juga harus pastikan ini bukan delik aduan, jadi penegak hukum bisa langsung memproses tanpa menunggu aduan,” ujar Fahira Idris.

Selain itu, isu lain yang juga harus dikawal dalam proses pembahasan RUU KUHP ini adalah memastikan bahwa perkosaan hendaknya ditujukan baik kepada pelaku maupun korbannya yang berasal dari laki laki maupun perempuan. Selain itu, dalam UU KUHP nantinya, larangan cabul sesama jenis hendaknya ditujukan baik dilakukan oleh sesama orang dewasa, oleh orang dewasa dengan anak, maupun dilakukan oleh sesama anak. Tentunya hal yang berkaitan dengan anak mengedepankan aspek perlindungan anak dan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang sudah ada.

Kepastian hukum larangan perzinaan, hukuman tegas kepada pelaku perkosaan, dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. “Jadi poinnya di pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual, perzinahan, hubungan intim sesama jenis, karena hukum melarangnya, bukan kriminalisasi. Saya berharap semua elemen bergerak mengawasi pembahasan RUU KUHP ini, memusatkan perhatiannya tidak hanya kepada DPR, tetapi juga kepada Pemerintah. Jangan sampai kita kecolongan,” pungkasnya. (h/len)

masuk dari Kabupaten Pesisir Selatan. Keempatnya merupakan anak-anak usia rentang 5 sampai 13 tahun. “Identitasnya hanya boleh sampai di situ. Sebab ini bukan positif difteri. Jangan nanti malah merugikan pasien. Yang jelas, intruksi dari Dinas Kesehatan masing-masing daerah harus dijalankan oleh masyarakat, seperti melengkapi imunisasi dan mengenali gejala-gejala diduga difteri,” tukuknya.

Sebelumnya, Gustafianof menjelaskan bahwa dua pekan lalu RSUP Dr M Djamil memberikan penanganan di ruang isolasi kepada enam pasien suspect difteri. Namun, tiga di antaranya sudah keluar hasil laboratorium yang menunjukkan pasien negatif terkena difteri, sehingga setelah diberikan perawatan pemulihan, ketiganya dibolehkan kembali ke rumah masing-masing.

Kepada Haluan di RSUP M Djamil, Dokter Spesialis Anak yang menangani pasien suspect difter, Rinang Mariko menga-

“Asal cepat dikenali gejalanya dan lekas diberi penanganan, potensi kondisi pasien membaik itu besar.

Biasanya, yang sulit ditangani itu yang gejalanya lama dibiarkan, ditambah riwayat imunisasinya tidak lengkap diberikan takan, untuk penetapan pemberian perawatan kepada anak diduga difteri, diawali dengan menyesuaikan kondisi calon pasien dengan gejala klinis difteri.

Setelah itu, diberikan penanganan dan monitoring dari hari ke hari selama paling tidak tujuh hari.

“Dalam pemerikasaan, nanti ada yang hasilnya konfirm (terkonfirmasi difteri atau tidak) dan ada yang probable (kemungkinan difteri atau tidak), setelah itu baru

ditindaklanjuti dengan pengobatan dan perawatan di ruang isolasi,” terangnya.

Rinang Mariko meminta agar orangtua melek terhadap gejala suspect difteri pada anak, dan lekas membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.

Gejala yang mesti dikenali tersebut di antaranya, anak mengalami demam yang tidak tinggi, nyeri saat menelan, serak saat bersuara, sesak napas, dan yang paling mengindikasikan: terdapat semacam membran pada tenggorokan berwarna putih kelabu. “Asal cepat dikenali gejalanya dan lekas diberi penanganan, potensi kondisi pasien membaik itu besar.

Biasanya, yang sulit ditangani itu yang gejalanya lama dibiarkan, ditambah riwayat imunisasinya tidak lengkap diberikan. Oleh karena itu penanganannya termasuk pelengkapan imunisasi.

Karena lebih dari 50 persen yang dirawat selama tahun ini, itu tidak lengkap imunisasinya,” jelasnya lagi. (h/isq)

Ratusan........................................... Dari Halaman. 1 jaminan kesehatan nasional (PBIJKN). “Rp110 ribu tersebut diberikan dalam bentuk beras, minyak dan sembako lain. Bukan dalam bentuk uang,” jelas Frinda.

Untuk tahun 2018 ini, menurut Frinda, bantuan yang akan diberikan oleh Dinsos untuk masyarakat miskin masih akan sama seperti tahun 2017. Diberikan BPNT, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PKH, dan bantuan dari kementrian. “Sebenarnya banyak bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat miskin. Tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk modal usaha,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas Afrizal menyebut, ada beberapa hal yang mesti dilakukan Pemko Padang untuk pengentasan kemiskinan. Pertama, perlu diteliti karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang masih tergolong miskin. Kemudian, perlu ditelaah kondisi sosial ekonomi spesifik mereka untuk menemukan penyebab kemiskinannya.

Ketiga, perlu pula diketahui dampak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan langsung kepadanya. “Setelah diketahui baru dapat dirumuskan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Padang,” kata Afrizal.

Seorang penduduk miskin Nursyamsi (67), berharap agar kembali diberikan beras miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra). Karena ini sangat membantu, setidaknya untuk makan bisa dipenuhi dengan adanya raskin. “Sejak tidak ada raskin, beras harus beli jika tidak ada diberi oleh tetangga. Sebab tak masalah hanya ada beras, cukup diberi cabai dan garam akan membuat perut menjadi kenyang,” ucap wanita renta yang tinggal di RT03 RW XI Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan. Ia sangat berharap adanya bantuan pemerintah. Setidaknya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena ia sudah tidak bisa bekerja dan juga memiliki seorang putri yang mengalami keterbelakangan mental.

Di Sumbar Malah Turun Secara umum, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tercatat mengalami penurunan dalam survei terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS merilis, penduduk miskin di Sumbar pada September 2017 sebanyak 359.990 ribu orang atau 6,75 persen dari seluruh penduduk Sumatera Barat. Angka ini turun 4.520 orang ketimbang jumlah penduduk miskin pada survei sebelumnya, Maret 2017 sebanyak 364.510 orang atau 6,87 persen dari total penduduk.

Perlu diketahui, penyebutan penduduk miskin mengacu pada ketetapan Garis Kemiskinan (GK) yang berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Untuk Sumbar, Garis Kemiskinan (September 2017) ditetapkan di angka Rp 455.797 per kapita per bulan. Artinya, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulannya di bawah angka Rp 455.

797, maka diketagorikan sebagai penduduk miskin.

Kepala BPS Perwakilan Sumbar Sukardi menjelaskan, persentase penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibanding di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2017 sebanyak 5,11 persen dari total penduduk. Sementara di

perdesaan, angkanya lebih tinggi yakni 7,94 persen. Rincian jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat, tercatat sebanyak 114.590 orang di perkotaan. Sementara jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 245.410 orang.

Angka keduanya merupakan hasil survei September 2017.

“Penduduk miskin Sumbar lebih banyak di desa. Karena di sana masih banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian terutama petani gurem (petani dengan lahan sempit),” jelas Sukardi di Kantor BPS Sumbar kepada Republika, Selasa (2/1).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, komoditas makanan masih berperan lebih besar dalam penentuan Garis Kemiskinan.

Sumbangan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan mencapai 76,44 persen. Di dalamnya termasuk komoditas seperti beras, rokok kretek filter, daging sapi, cabai merah, dan telur ayam ras.

“Sedangkan komoditas bukan makanan yang pengaruhi garis kemiskinan adalah biaya rumah, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi,” kata Sukardi.

Selain itu, Sumbar menjadi salah satu provinsi dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya tertinggi di Indonesia. Hal ini terukur dari rasio gini, yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan kelas pendapatan. Di Sumbar, angka rasio gini per September 2017 sebesar 0,312.

Angka rasio gini Sumbar menduduki posisi kedua terendah nasional, setelah Bangka Belitung yang bertengger di angka 0,276.

Di deretan sebaliknya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan pemerataan ekonomi paling timpang di level nasional. Angka rasio gini DIY sebesar 0,440. Selain DIY, provinsi dengan ketimpangan tinggi lainnya adalah Sulawesi Selatan dengan rasio gini 0,429, Jawa Timur 0,415, DKI Jakarta 0,409, Gorontalo 0,405, Sulawesi Tenggara 0,404, Papua 0,398, Sulawesi Utara 0,394, dan Jawa Barat 0,393.

Kepala BPS Perwakilan Sumbar Sukardi menjelaskan, tercatat ada tren perbaikan rasio gini di Sumbar. Data tahun 2010, rasio gini Sumbar tercatat 0,325. Pada Maret 2017 lalu, angkanya juga sedikit lebih tinggi yakni 0,318.

“Tren ketimpangan Sumbar terus menurun,” katanya.

Berdasarkan tempat tinggal, rasio gini di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada September 2017, rasio gini perkotaan sebesar 0,309 atau turun 0,009 poin dibandingkan Maret 2017 sebesar 0,318 dan turun 0,003 poin dibandingkan periode sebelumnya di angka 0,312.

Sedangkan di wilayah perdesaan, meski secara umum menunjukkan tren penurunan, namun dalam kurun waktu satu tahun belakangan terjadi kenaikan tipis. September 2017 lalu, rasio gini bertengger di angka 0,288. Angka ini naik 0,012 poin dibanding Maret 2017 dan meningkat 0,021 poin dari capaian September 2016 sebesar 0,276.

Target Nasional di Bawah 10 Persen Pemerintah pusat sendiri menargetkan angka kemiskinan akan menurun di bawah 10 persen pada 2018. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Na-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

sional Bambang Brodjonegoro optimistis target tersebut akan tercapai. Sebab, data statistik menunjukkan angka kemiskinan terus menurun sepanjang pemerintahan Joko Widodo.

Pada 2016 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen.

Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen. “10,2 persen itu kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10 persen,” kata Bambang seusai menghadiri rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1).

Bambang menjelaskan, memang pada tahun 2017 angka kemiskinan bisa diturunkan.

Tetapi, proverty rate atau tingkat kedalaman dan keparahannya juga tidak bagus. Karena itu, yang harus dilakukan, bagaimana program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat benar-benar tepat sasaran. “Kemarin rastra dan subsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran dan tepat jumlah,” katanya.

Ke depan, kata Bambang, cara-cara lama yang justru membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, tidak boleh terjadi lagi. Dengan demikian, instruksi Jokowi agar kemiskinan tahun ini berkurang bisa tercapai.

Presiden Jokowi mengaku sudah mendapat laporan dari Badan Pusat Statistik per september 2017 bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebsar 26,58 juta orang atau 10,12 persen. Angka itu turun 0,25 persen dibandingkan pada bulan maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta orang. “Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan angka inflasi, stabilitas harga bahan- bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan. Progam pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan d i awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian program cash for work baik melalui skema dana desa atau melalui program padat karya di kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dikerjakan. “Saya juga mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan seharusnya dana desa bisa segera dieskekusi untuk mendukung program-program cash for work,” kata Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya tidak terpengaruh dengan kondisi politik menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. “Saya ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan seluruh Kepala Lembaga non Kementerian atas kerja kerasnya, atas kerja bersamasamanya di tahun 2017 lalu,” kata Jokowi.

“Untuk tahun ini walaupun tahun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi, saya minta tetap fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan,” tambah kepala negara. (h/mg-mel)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Siswa Bimbel Meningkat 10 Persen PADANG, HALUAN — Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan bergulir beberapa bulan lagi, kehadiran bimbingan belajar (bimbel) akan menjadi solusi guna menunjang siswa untuk menjawab soal UN tersebut. Biasanya, menjelang pelaksanaan UN jumlah siswa terus mengalami peningkatan.

BERIKAN MOTIVASI — Alumni SMAN 1 Sitiung, Widayatmo yang juga anggota DPRD Provinsi Sumbar memberikan motivasi kepada para pelajar. MARYADI

Dewan Sumbar Motivasi Pelajar SMAN 1 Sitiung DHARMASRAYA, HALUAN — Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Widayatmo memotivasi para pelajar SMAN 1 Sitiung. Ia mengingatkan kepada adik-adiknya agar tidak bercitacita menjadi ASN dan menjadi anggota DPRD. “Adik-adik jangan bercitacita mejadi ASN atau pegawai negeri, maupun menjadi anggota dewan,” ucap alumni angkatan 91 SMAN 1 Sitiung ini, pekan lalu di halaman sekolah itu.

Dikatakan anggota fraksi PKS ini, bercita-citalah menjadi pengusaha yang baik, karena umat muslim harus berusaha dan

menjadi pengusaha. Begitu pula kalau ingin menyambung sekolah ke luar negeri, sekolah lah di negara yang banyak muslimnya.

Ia mengajak para yuniornya untuk jadi pengusaha yang baik, agar kehidupan masa datang juga lebih baik. Karena peluang untuk menjadi pengusaha lebih banyak daripada menjadi pegawai negeri, yang saat ini pemerintah tidak lagi membukanya.

Ia juga mengapresiasi berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh para yuniornya, agar hal ini terus ditingkatkan. Dan ia juga memberikan apresiasi atas kreativitas para yuniornya dalam

mengisi waktu menjelang penerimaan rapor dari sekolah dengan membuat lukisan di dinding pagar sekolah setiap lokalnya, serta memberikan dorongan terhadap para majelis guru agar selalu membimbing para pelajar agar selalu berbuat positif dalam membangun dunia pendidikan.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dua periode ini juga menceritakan bagaimana ia bersekolah dahulunya naik sepeda dan berjalan kaki, berbanding terbalik dengan anak anak zaman sekarang yang sudah punya sepeda motor untuk pergi sekolah.

Ia berharap, agar SMAN 1 Sitiung terus menorehkan prestasi demi prestasi dan terus menjadi bahan pembicaraan positif hendaknya di tengah-tengah masyarakat.

“Berkreasilah dengan positif, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama,” tutupnya.

Kepala SMAN 1 Sitiung, Israr Azis kepada Haluan mengatakan, ia selalu meminta kepada para alumni agar selalu memberikan dorongan terhadap sekolah yang ia pimpin dan bukan hanya seorang Widayatmo saja, tetapi banyak alumni sudah memberikan motivasi terhadap adik- adiknya. (h/mdi)

2018, Siswa SD Akan Ikuti USBN JAKARTA, HALUAN — Mulai tahun ini, siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) akan mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Ada delapan mata pelajaran yang akan diujikan pada siswa SD. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi mengatakan, tahun 2018 ini siswa jenjang SD secara serentak akan mengikuti USBN. Bambang menjelaskan, pada 2017 USBN sudah dimulai di jenjang SMP, SMA dan SMK, kecuali di SD. Pada tahun ini juga, kata Bambang, ada ujian nasional, USBN dan ujian sekolah, sementara US akan ditiadakan. “Tahun 2018 ini semua sekolah, mulai dari SD sampai SMA dan yang sederajat melaksanakan USBN. Tidak ada lagi ujian sekolah (US), sebab esensi USBN adalah ujian sekolah,” katanya, belum lama ini.

Bambang menjelaskan, pada 2017 USBN pada jenjang sekolah menengah dan yang sederajat hanya untuk mata pelajaran tertentu. Akan tetapi untuk tahun ini, USBN akan menguji seluruh mata pelajaran, yang pelaksanaannya dilakukan di masing-masing satuan pendidikan.

Kepala BSNP menerangkan, Prosedur Operasional Standar (POS) USBN telah ditetapkan oleh BSNP. Naskah soalnya sendiri terbagi atas dua pembuat. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menyiapkan 2025 persen naskah soal. Sementara 75-80 persen soal disiapkan oleh guru-guru yang dikoordinasikan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

“Melalui USBN diharapkan kemampuan guru-guru dalam melakukan penilaian meningkat. Selain itu, juga ketuntasan pembelajaran juga bisa dicapai melalui USBN,” kata Dosen di UIN Syarif Hidayatullah ini.

Bambang mengungkapkan, mata pelajaran yang diujikan pada USBN SD ada delapan, yakni Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Pendidikan Agama.

Psikolog pendidikan anak, Najeela Shihab berpendapat, bagi anak tingkat sekolah dasar, hasil karya, presentasi, portofolio dan

tugas kelompok lebih representatif sebagai bukti capaian siswa.

“Ujian standar secara umum hanya menggambarkan sebagian kecil dari tujuan pendidikan, apalagi untuk siswa tingkat sekolah dasar yang secara perkembangan berfokus pada keterampilan belajarnya bukan penguasaan pengetahuan,” katanya.

Dia melanjutkan, pemerintah sebaiknya tidak hanya melakukan evaluasi kepada siswa, tetapi juga fokus pada kompetensi guru, sehingga bisa membuat proses asesmen formatif di dalam kelas dan sekolah yang lebih baik.

Menurut dia, suatu ujian dari banyak mata pelajaran tidak sesuai dengan kompetensi murid yang akan dikembangkan. “Ujian bukan semata soal nilai, tapi betul-betul ada aksi nyata untuk memperbaiki cara pengajaran guru dan proses belajar siswa,” katanya.

Pemerhati pendidikan ini juga mengkritisi penetapan 25 persen soal dari kemendikbud. Menurut dia, titipan soal itu untuk mengembangkan kemampuan daerah dalam mengembangkan soal. Namun, berhasil tidaknya trik ini tidak pernah ada paparan strategis yang

jelas untuk pengembangan kapasitas tersebut. Selain itu, kata Najeela, monitoring dan evaluasi kualitas soal USBN SD tidak pernah transparan. Padahal sebagai salah satu tes yang risikonya dianggap tinggi bagi banyak sekali siswa, seharusnya dilakukan dengan jelas dan terbuka.

“Agar tidak menjadi ujian saja dari tahun ke tahun, maka perlu monev perencanaan, pemetaan dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, kesiapan USBN perlu dikaji ulang, karena untuk jenjang SD, mereka belum pernah disiapkan untuk mengikuti standar nasional. Berbeda dengan siswa SMP dan SMA yang sudah terbiasa. Selain itu, kalau delapan standar nasional pendidikan itu alat ukurnya hanya akreditasi, sedangkan hasil akreditasi itu bermacam kategori A, B, dan C bila USBN akan diterapkan kepada semua ini tidak adil. Maka dia memberi saran, USBN dilakukan untuk pertama kali hanya bagi sekolah yang akreditasinya A dan B saja lebih dahulu. (h/snc)

Seperti halnya pada bimbel GAMA. Lembaga yang berdiri sejak 1997 itu terus mengalami peningkatan jumlah siswa. Jika pada 2016 jumlah siswa GAMA 4.900 siswa, maka untuk 2017 mengalami peningkatan hingga 1020 persen.

“Jika ditotalkan, maka jumlah siswa di GAMA sampai sekarang 5.300 siswa. Jumlah tersebut tercatat dari semua gedung yang dimiliki GAMA,” kata Kepala GAMA, Fiki Pria Dinata di ruang kerjanya, Rabu (3/1).

Dikatakannya, bimbel menyediakan pelajaran tambahan di luar jam sekolah bagi tingkat SD, SMP dan SMA yang akan menawarkan program belajar satu tahun.

Yaitu, bagi siswa yang akan mengikuti UN bisa mengikuti bimbel sejak semester satu. Selain itu, ada program khusus bagi siswa yang akan menghadapi UN. Diharapkan dengan program tersebut siswa sudah biasa menjawab soal-soal UN. “Untuk menghadapi UN, diajarkan mata pelajaran yang diujikan selain mata pelajaran yang lainnya. Sementara untuk program khusus, yakni siswa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan try out,” ujarnya.

Tak hanya itu, menjelang pelaksanaan UN siswa juga akan mendapatkan kelas tambahan.

Artinya, siswa akan membahas soal UN tahun sebelumnya. Kemu-

dian siswa juga akan ditawarkan untuk menjawab soal yang akan diujikan sesuai dengan kisi-kisi.

Pria jebolan UNP tersebut menjelaskan, keunggulan di GAMA kurikulum yang diajarkan merujuk kepada kurikulum yang diajarkan oleh sekolah yang bersangkutan. Jika sekolah itu memakai kurikulum KTSP, maka di GAMA juga akan menerapkan KTSP. Begitu juga dengan kurikulum 2013.

Untuk menunjang kualitas siswa, kata Fiki, pihaknya menyediakan program khusus untuk konsultasi pelajaran. Program itu di luar jam pelajaran. Layanan itu gratis dan tidak perlu membuat janji. Setiap hari akan disediakan guru bidang studi untuk membantu siswa dalam membantu pelajarannya, kalau ada kendala selama belajar.

“Satu orang guru bidang studi akan membimbing lima orang siswa. Siswa dapat berkonsultasi jika di sekolah belum mengerti tentang materi yang diajarkan gurunya,” katanya lagi.

Fiki berharap bagi siswa yang akan mengikuti UN agar belajar dengan sungguh-sungguh. Semakin sering belajar, maka akan membantu persiapan untuk UN. Kalau kendala yang dihadapi ada beberapa pertanyaan yang belum mampu dijawab oleh siswa, karena mereka belum belajar. (h/mg-fkr)

Indonesia-Filipina Kerja Sama Pendidikan Islam JAKARTA, HALUAN — Mengawali kerja diplomasi tahun 2018, Menlu RI, Retno LP Marsudi melakukan kunjungan kerja ke Davao, Filipina Selatan, Rabu (3/ 1). Kunjungan kerja ini memiliki dua misi utama yaitu pertama, menyerahkan paspor secara simbolik kepada WNI keturunan yang telah menetap dan tinggal di Filipina Selatan selama beberapa generasi dan meluncurkan kerja sama pendidikan Islam antara Indonesia dan Filipina di Mindanao, Filipina Selatan.

KJRI Davao City bekerja sama dengan Pemerintah Filipina dan UNHCR telah berhasil mendata 8.745 warga keturunan Indonesia atau disebut Persons of Indonesian Descent (PIDs) yang tersebar di delapan provinsi di Filipina Selatan. Dari jumlah tersebut, 2.425 orang sudah diberikan Surat Penegasan Kewarganegaraan Indonesia (SPKI).

“Pendataan dan penegasan status bukan merupakan proses yang mudah. Alhamdullillah, dengan upaya keras akhirnya hal ini dapat kita lakukan,” kata Retno, menurut siaran pers dari Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (3/1).

Dalam kunjungan Menlu Retno ke Davao, Indonesia dan Filipina juga telah menandatangani kerja

sama pendidikan Islam, terutama dengan sekolah-sekolah Islam di Mindanao Selatan. Peluncuran kerja sama pendidikan Islam antara Indonesia dan Filipina dilakukan di Madrasah Al Munawwara, Davao, Filipina Selatan.

Madrasah Almunawarah adalah sekolah Islam pertama yang terakreditasi sejak 1996, saat penandatanganan Final Peace Agreement antara kelompok MNLF dan Pemerintah Filipina yang difasilitasi Indonesia. Saat ini madrasah tersebut memiliki 200 siswa, 13 guru, dan delapan imam.

Peluncuran kerja sama pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden RI dan Presiden Filipina di sela-sela KTT ASEAN di Manila, November 2017 yang menyapakati pentingnya mengembangkan pendidikan Islam yang menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan Lil-alamain.

Kerja sama pendidikan Indonesia-Filipina akan meliputi bidang-bidang pengembangan kurikulum, riset bersama dan wokshop pendidikan dan program pertukaran pelajar. Pada kesempatan tersebut, Indonesia mengumumkan akan memberikan 100 beasiswa per tahun untuk siswa madrasah asal Mindanao yang mencakup semua biaya selama di belajar di Indonesia. (h/rol)

Mengembangkan Gerakan Literasi di SD

K

egiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya (UNESCO,2003).

Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorgasisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan itu perlu dimiliki tiap individu sebaga isyarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Gerakan literasi sekolah saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah pada berbagai jenjang pendidikan, tidak www.harianhaluan.com

terkecuali pada jenjang sekolah dasar. SD merupakan awal dari pendidikan dasar 9 tahun, sehingga gerakan penumbuhan minat baca sangat strategis untuk dilakukan.

Walau demikian, sebelum masuk SD ada anak-anak yang telah cukup akrab dengan buku pada masa Pendidikan Usia Dini (PAUD). Optimalisasi gerakan literasi pada jenjang SD perlu didukung dan dioptimalkan. Kegiatannya fokus pada penumbuhan dan pembiasaan membaca.

Harapannya, ketika seorang siswa sudah terbiasa membaca sejak dini, maka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan setelah bekerja dan berkeluarga pun

Oleh:

EVI DHARMAYANTI Guru SDN 08 Kubu Tanjung

menjadi manusia yang hobi membaca. Dengan kata lain, pembiasaan membaca di SD akan menjadi pondasi pada seorang siswa. Ketika membaca telah menjadi hobi, maka hal tersebut akan dilakukan dengan penuh suka cita dan penuh cinta.

Pentingnya optimalisasi gerakan literasi pada jenjang SD didasarkan pada masih rendahnya literasi pada jenjang tersebut. Berdasarkan hasil test Indonesian National Assessment Programme (INAP), test yang mengambil sampel siswa kelas 4 di 34 provinsi menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca literasi sains dan literasi matematika siswa masih sangat rendah.

Pada literasi membaca, siswa memperoleh skor rendah pada domain kognitif (menginter pretasi dan mengintegrasikan ide dan informasi). Siswa tampak kurang menguasai teks sastra yang dibuktikan dengan rendahnya skor membaca teks ini dibandingkan dengan teks non sastra. Siswa kesulitan membaca teks panjang yang biasanya diberikan pada topic bacaan sastra dan teks terkait ranah kognitif. Namun demikian, siswa mampu menjawab pertanyaan terkait lingkungan terdekatnya dengan baik.

Siswa kesulitan menjawab pertanyaan yang menuntut penafsiran, kemampuan memparafrase teks bacaan, dan imajinasi (misalnya pertanyaan terkait perasaan tokoh cerita). Selain itu, pertanyaan mengandung istilah teknis juga sulit dipahami.

Pada literasi matematika, kemampuan penalaran matematika siswa rendah, terutama pada pemahaman konsep matematika, penerapan dan penalaran matematika. Hal ini membuktikan bahwa pengajaran matema-

tika masih belum bermakna dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Siswa juga kesulitan memahami representasi visual atau model dalam penjabaran konsep simatematika. Pada literasi sains, siswa kesulitan memahami dan menginterpretasi gambar terkait konsep sisaintifik.

Sama halnya dengan matematika, kemampuan siswa dalam penerapan dan penalaran saintifik masih lemah Meskipun siswa menunjukkan pemahaman terhadap soal yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya, siswa kurang memahami konsep secara bermakna dan masih terpaku pada penjelasan pada buku teks.

Berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka pembelajaran literasi di SD diperlukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap teks bacaan dalam semua pelajaran dan meningkatkan kemampuanberpikir tinggi siswa atau HOTS (Higher Order Thinking Skill).

Gerakan literasi pada jenjang SD dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, masih terbatasnya perpusta-

kaan. Masih banyak SD yang belum memiliki perpustakaan, walaupun ada perpustakaan kadang kurang representatif, seadanya, tidak ada ruangan khusus. Kedua, manajemen perpustakaan yang belum optimal. Sekolah-sekolah yang memiliki perpustakaan belum memiliki tenaga pustakawan yang khusus. Pengelolaan perpustakaan diserahkan kepada salah seorang guru atau tenaga administrasi dan belum tentu pula memiliki dalam keilmuan mengelola perpustakaan.

Kemudian ketiga, masih adanya anggapan bahwa urusan literasi hanya menjadi tanggungjawab guru bahasa.

Anggapan ini muncul karena seolah-olah literasi adalah urusan baca dan tulis yang identik dengan pekerjaan guru bahasa, sedangkan guru yang lain, kurang memiliki kepedulian. Keempat, masih rendahnya dukungan berbagai pihak terkait terhadap pengembangan budaya literasi. Akibatnya pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah terseok-seok dan tidak ber-

 Redaktur: Nasrizal

jalan dengan optimal.

Untuk mengatasi hal di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni Pengadaan dan melengkapi sarana dan menata lingkungan perpustakaan, menambah koleksi buku-buku perpustakaan, pelatihan bagi staf perpustakaan dan adanya sosialisasi gerakan literasi kepada semua warga sekolah.

Untuk mendukung penguatan literasi pada jenjang SD ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, secara fisik lingkungan sekolah kondusif menjadi sekolah ramah literasi. Misalnya dengan tersedianya perpustakaan, sudut baca, madding dan sebagainya. Kedua, lingkungan sosial yang mendukung implementasi literasi.

Adanya budaya suportif dan apresiatif terhadap para pelaku literasi dan prestasi yang dicapai oleh siswa. Dan ketiga, semua warga sekolah mendukung implementasi literasi. Dengan demikian, maka akan terjadi sinergi dan kerja sama yang efektif dalam mewujudkan manusia Indonesia yang literat. (*)  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

9

LANTAI 1 PASAR NANGGALO SESAK

Korban Penggelapan Baru Kenal Terdakwa PADANG, HALUAN — Terdakwa Andika Putra (31) diduga melakukan penggelapan mobil rental, dalam sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menghadirkan saksi korban yang mengaku dirugikan Rp95 juta.

Saksi Nofri Iswandi dalam keterangannya mengatakan ia baru mengenal terdakwa.

“Saya baru kenal kira-kira lima hari. Saat terdakwa menyewa mobil saya, seperti biasa saya menyewakan mobil tidak lepas kunci. Saya langsung yang jadi sopirnya dengan harga Rp400 ribu perhari,”kata Nofri di hadadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (3/1).

Dikatanya, mobil tersebut dipinjam terdakwa hanya sebentar guna menjemput istrinya di Transmart.

Karena saksi sedang makan, maka saksi memberikan kunci mobilnya dan tidak curiga sedikitpun.

“Saya curiga, setelah beberapa saat terdakwa tidak kembali. Awalnya dihubungi dibilang sudah di depan Rumah makan. Namun, setelah beberapa saat terdakwa tidak muncul. Saya telpon lagi dan hp nya tidak aktif,”kata Saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa Andika Putra putra membenarkan semua keterangan tersebut.

Sidang yang dipimpin oleh Agnes Sinaga ditunda hingga tanggal (9/1) dengan agenda tuntutan JPU. Dalam dakwaan dikatakan terdakwa Andika Putra, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Rumah Makan Lamun Ombak (LO) Jalan Khatib Sulaiman Kecamatan. Ulak Kalang Kec. Padang Barat Kota Padang.

Bahwa pada awalnya, pada hari Kamis 21 September 2017, tendakwa menelpon Nofri Iswandi untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna abuabu dengan Nomor Polisi 8A 1049 8C. Ia mengajak Nofri ke Padang Pariaman, dengan alasan mencari kelapa.

Setelah itu, terdakwa mengajak Nofri untuk makan di rumah makan LO. Saat makan tedakwa meminjam mobil Nofri untuk menjemput istrinya yang berada di Transmart. Beberapa lama setelah itu, Nofri menghubungi terdakwa, dan terdakwa bilang sudah di parkiran rumah makan.

Namun, setelah 10 menit terdakwa tidak juga datang . Dicoba menelpon lagi ternyata Hp terdakwa tidak aktif.

Merasa ditipu, Nofri langsung melaporkan ke Polisi. Berselang satu jam terdakwa ditangkap polisi di Solok.

Akibat perbuatan terdakwa, Nofri dirugikan Rp95 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP tentang penggelapan. (h/mg-hen)

www.harianhaluan.com

Banyak Los Lantai II Kosong PADANG, HALUAN — Lantai 2 Pasar Nanggalo yang sekitar dua bulan lalu direhap dan ditata tidak bertahan lama. Pasalnya, hampir seluruh pedagang yang sudah ditempatkan di lantai 2 tersebut pindah ke

dangkan di lantai 1 pedagang sesak berjualan.

Salah seorang pedagang sayuran Imah mengaku sebelumnya tidak mendapatkan tempat berjualan. Selama ini ia menjual dagangannya berpindah-pindah saja. Namun saat ada tempat yang kosong ia memanfaatkan untuk berjualan meskipun pengunjung sepi naik ke lantai 2 tersebut.

“Saya tidak setiap hari juga berjualan di lantai 2 ini. Saya biasa berjualan berpindahpindah sampai sayur-sayuran ini habis. Akan tetapi sayang sekali jika tempat yang bagus ini dibiarkan kosong begini saja.

Alangkah baiknya pemerintah memanfaatkannya untuk hal lain supaya tidak terbengkalai begitu saja,” ungkap Imah.

Saat dikonfirmasi kepada

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal mengatakan, lantai 2 tersebut hanya ada sekitar 15 pedagang yang masih bertahan. Namun, beberapa hari belakangan jumlah pedagang semakin berkurang. lantai 1 berjualan. gang sayuran, pedagang baju “Tujuan awal kita meminPantauan Haluan, Rabu (3/ dan beberapa pedagang laindahkan pedagang ke lantai atas 1) di lantai 2 Pasar Nanggalo nya. Selebihnya, los-los yang dan bawah supaya menghinterlihat hanya sekitar lima telah dibuat sangat apik dibidari kemacetan di kawasan pedagang saja. Seperti peda- arkan kosong begitu saja. Setersebut. Sampai saat ini tujuan tersebut telah tercapai tanpa ada kendala. Jika sebagian besar pedagang pindah ke bawah dan tidak mengganggu pedagang lain ya tidak masalah,” terangnya.

Meski tidak menimbulkan masalah, Endrizal menyebutkan akan tetap mengisi lantai 2 tersebut dengan pedagang yang lain untuk perencanaan yang lainnya. Misalnya membuat tempat tersebut khusus kuliner Pasar Nanggalo.

“Kita akan buatkan surat pemangilan terhadap seluruh pedagang di lantai 2 tersebut untuk musyawarah. Kita akan memberikan pilihan kepada pedagang tersebut apakah masih mau mengisi tempat di lantai 2 atau bersedia diberikan kepada yang lain,” tambahnya Ia menyebutkan, keputusan akan dibuat sesuai hasil musyawarah supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

“Yang jelas tidak ada satu pedagang pun yang merasa dirugikan. Namun tentu saja semua ada aturannya dan pedagang harus mematuhi. Saat putusan diambil maka tidak ada yang bisa menuntut dan lantai 2 bisa di fungsikan SEPI PEDAGANG — Lantai 2 Pasar Nanggalo terlihat hanya sekitar lima pedagang saja. Seperti pedagang sayuran, pedagang sebagaimana mestinya,” pungbaju dan beberapa pedagang lainnya. Selebihnya, los-los yang telah dibuat sangat apik dibiarkan kosong begitu saja.IRHAM kas Endrizal. (h/win)

14 PAKET SABU DIAMANKAN

Polresta Kembali Bekuk Pengedar Narkoba PADANG, HALUAN — Berselang 2x24 jam Satresnarkoba Polresta Padang kembali mengamankan seorang pria pengedar narkotika jenis sabu, daun ganja, dan ekstasi. Pria tersebut diamankan pada Selasa (2/1) pukul 22.15 WIB. Dari rumah di kontrakannya di Jalan Seberang Utara I No. 249, RT 03 RW 03, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan disita barang

bukti 14 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Kemudian 1 kotak Permen Xylitol berisikan narkotika jenis daun ganja, 5 butir narkotika jenis ektasi, 1 buah sendok sabu terbuat dari potongan pipet, 15 lembar kertas papir, 1 unit timbangan digital (skil), 3 lembar plastik klep bening ukuran besar, 1 buah mencis, 1 unit handpone lipat merek

Samsung warna hitam, 1 buah kotak handphone warna putih.

Pengedar tersebut berinisial HS (36), warga Jalan Seberang Utara I No. 249, RT 03 RW 03, Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan.

Pengedar tersebut ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh Satresnarkoba Polresta Padang dan ditindak secara cepat. “Ini merupakan hasil dari penyelidikan dan ditindak secara cepat oleh tim Opsnal,” kata Kasatresnarkoba Polresta Padang Ilustrasi Kompol Abriadi. merupakan target operasi (TO) Sabu sebanyak 14 selama dua tahun. “Tersangka paket besar tersebut merupakan target operasi kita setelah ditimbang oleh selama ini. Sudah dua tahun penyidik seberat 75 kami cari,” jelasnya. gram. “Kita amankan Dari rumah kontrakan tersebanyak 14 paket sangka ditemukan CCTV dan besar atau sebanyak 75 disita oleh Satresnarkoba ungram,” Lanjut Abriadi. tuk pengembangan siapa saja Abriadi menjelas- yang bertransaksi. “Di rumah kan tersangka tersebut kontrakan tersangka ada

 Redaktur: Afrianita

CCTV, dan akan dikembangkan nanti siapa saja yang bertransaksi dengannya,” jelasnya.

Jika terbukti tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2, dan pasal 111 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman penjara diatas 12 tahun.(h/mg-hkl)

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

25 BUS TRANS PADANG DIRASA KURANG

Koridor II dan III Masih Mengambang PADANG, HALUAN — Rencana pengoperasian angkutan masal Trans Padang untuk koridor II dan III masih belum jelas. Supaya bisa berjalan baik, rencana tersebut masih butuh musyawarah dengan seluruh pengusaha angkutan kota (angkot).

LPM Penggerak Semangat Pemberdayaan PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua LPM Kelurahan Teluk Kabung Tengah (TKT) Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang baru Arsyad hadir pada acara syukuran yang digelar warga menyusul terpilihnya Arsyad.

Tokoh muda ini membawa harapan baru bagi warga setempat untuk lebih meningkatkan pembangunan dan semangat keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Warga pasti berharap kepada Ketua LPM agar menjadi penggerak agar tumbuhnya semangata pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” kata Mahyeldi di Bungus, kemarin.

Disamping pembangunan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia tidak kalah penting. Pendidikan dan nilai keagamaan harus dimiliki oleh setiap warga khususnya generasi muda.

“Ciptakan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dengan mempertahankan iman dan nilai-nilai keagamaan yang dimiliki masyarakat Bungus,” ucap Mahyeldi.

Selaku Ketua LPM, Arsyad menyebut, dirinya berkomitmen untuk memberikan pengabdian sesuai fungsi dan tugasnya dengan mengerahkan kemampuan yang ia miliki. “Kami akan selalu berkoordinasi dengan camat dan pihak pemangku kepentingan lainnya dalam mengemban amanah ini,” tukas Arsyad.

Pada kesempatan ini Arsyad bersama jajaran pengurus LPM serta sejumlah tokoh masyarakat menjamu Walikota Padang makan bersama di lokasi acara. Terlihat hadir Camat Bungus Teluk Kabung dan para lurah. (h/ita/rel)

Pelebaran Jalan Berok Dipacu PADANG, HALUAN — Pelebaran akses jalan “Kampung KB Berok” Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara terus dipacu. Lurah dan perangkat kecamatan beserta tokoh masyarakat langsung turun tangan memotori pembangunan tersebut.

“Kita harus lebih responsif ketika masyarakat merespon pembangunan dengan antusias. Sesuai arahan Walikota, bila warga bergerak dengan gigi tiga kita harus tancap gas dengan gigi empat,”kata Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padang Utara, Rizki Nur Zaidan didampingi Lurah Gunung Pangilun Andi Amir saat meninjau lokasi, Selasa (2/1).

Menurut Riski, pembangunan akses jalan ini sudah didukung masyarakat dengan pembebasan lahan tanpa ganti rugi. Pembersihan lahan dan penggalian drainase didukung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan menurunkan eskavator.

“Selanjutnya untuk pembetonan drainase dan jalan ini akan diupayakan lagi melalui dinas terkait agar masuk e-planning, karena dana fasling dan infrastruktur kecamatan tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Andi Amir menyebut, pelebaran jalan guna mendukung akses ke RW 12, Berok yang ditetapkan sebagai Kampung KB. Percepatan pembangunan di kawasan ini memang ‘dikeroyok’ dan terintegrasi lintas sektor.

“Lurah dan perangkat kecamatan hanya memberikan dorongan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pembangunan yang diperlukan,” tambah Lurah.

Adapun progres pembangunan jalan tersebut saat ini sudah tahap penggalian drainase. Sebelumnya dilakukan gotong royong bersama warga untuk pembersihan lahan. Untuk penebangan tumbuhan yang berukuran besar dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup. (h/ita)

www.harianhaluan.com

SAMPAH PANTAI — Pantai Padang kembali dipenuhi sampah kiriman, Rabu (03/01).Sampah-sampah ini dibuang ke sungai lalu kemudian sampai ke laut. Jika cuaca buruk dan laut pasang sampah-sampah ini akan menumpuk di Pantai Padang. IRHAM

DIGUGAT LBH KE PTUN

Wako: Jangan Ada Motif Lain PADANG, HALUAN – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengaku tidak mempermasalahkan gugatan yang dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.

Terkait Surat Keputusan (SK) Walikota Padang Nomor 554 tahun 2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan di Kawasan Khatib Sulaiman. ”Saya baru tahu juga ada LBH Sumbar ini. Silahkan saja, justru ini akan menjadikan kita untuk lebih serius dan sungguh-sungguh dalam menghadapinya,” ujar Walikota Padang Mahyeldi usai meresmikan kampung warna-warni Tanah Ombak Purus, Rabu (3/1).

Dikatakan Wako, tidak apa-apa jika LBH Sumbar melayangkan gugatan. Sebab setiap orang atau lembaga mempunyai hak untuk itu.

Karena memang ini negara hukum, maka masyarakat pun silahkan menyampaikan pendapat, fikiran ataupun memberikan kritik dan lainnya.

”Saya berharap gugatan ini tidak didasari oleh motif-motif yang lain.

Benar-benar ikhlas untuk menciptakan suasana yang kondusif di Kota Padang,”jelas Mahyeldi.

Mahyeldi mengaku hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat terkait gugatan yang dilayangkan LBH Sumbar ke PTUN. ”Saya belum tahu persis mengenai apa gugatan yang disampaikan. Tentunya kita akan pelajari terlebih dahulu. Kita akan lihat juga bersama OPD terkait untuk mempersiapkan segala sesuatu apabila dipanggil, ”ucapnya.

Sebelumnya, LBH Sumbar melayangkan gugatan ke PTUN Padang, terkait izin lingkungan pembangunan pusat perbelanjaan di Jalan Khatib Sulaiman Padang, Selasa (2/1).

Direktur LBH Sumbar Zentoni mengatakan pihaknya telah mendaftarkan perkaranya, dan diterima oleh Panitera PTUN dengan Nomor register perkara 1/G/2018/PTUN. PDG tanggal 2 Januari 2018.

“Ya, gugatan kami telah mendaftarkan ke PTUN dan sudah di

terima Panitera,” kata Zentoni.

Dikatakannya, gugatan yang diajukan pihaknya terkait Surat Keputusan (SK)Walikota Padang Nomor 554 tahun 2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti.

“Dalam penilaian kami (LBH Sumbar) SK Walikota Padang itu telah melanggar beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” jelas Zentoni.

Menurutnya, beberapa aturan yang dilanggaran walikota tersebut yakni, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 khususnya Pasal 70 ayat 3 yakni Perkantoran Pemerintah Provinsi.

“Sesuai peraturan tersebut, jelas Walikota Padang telah melanggar.

Karena mengeluarkan izin pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan, dikawasan Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Khatib Sulaiman,”jelasnya. (h/mg-mel)

TERBUKTI KONSUMSI SABU

Dua IRT Divonis 3 Tahun PADANG, HALUAN — Neliwati (52) dan Yusnelawati (50) divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang dengan hukuman masing-masing tiga tahun penjara pidana. Pasalnya, kedua wanita yang sudah memasuki usia tua tersebut dinilai bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, seberat 0,76 gram.

Ketua majelis, Leba Max Nandoko mengatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

“Kedua terdakwa terbukti bersalah.

Hal yang memberatkan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba. Hal-hal yang meringankan kedua terdakwa menyesali perbuatannya,”kata Leba

Max Nandoko saat membacakan amar putusannya, Rabu (3/1).

Dikatakanya, perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 KUHP tentang narkotika. Untuk itu majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap kedua ibu rumah tangga ini.

“Menjatukan pidana penjara masing-masing tiga tahun dengan dikurangi masa kurunganya. Kedua terdakwa boleh pikir-pikir, banding atau menerima putusan ini,”kata Leba.

Terhadap putusan yang dibacakan oleh hakim, kedua terdakwa menjalani sidang yang didampingi Penasehat Hukum (PH) Anna Mardiah menerima putusan tersebut.

“Kami menerima putusan ini pak hakim,”kata kedua terdakwa, yang divonis sesuai dengan tuntutan JPU.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, kedua terdakwa ditangkap pada 16 Juni 2017 di kawasan Koto Tangah, Kota Padang. Penangkapan dilakukan oleh polisi berdasarkan informasi dari masayarakat, yang mengatakan di rumah terdakwa kerap melakukan pesta sabu.

Saat dilakukan penangkapan, polisi menyita barang bukti sabusabu dengan berat 0,76 gram di dalam dompet kecil yang disimpan terdakwa dibelakang Tv. Dari pengakuan terdakwa barang haram tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp600 ribu, kepada rekannya yang bernama Iklas yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO). Dari pengakuan kedua terdakwa, sabu tersebut untuk dipakai berdua. (h/mg-hen)

Kepala Dinas Perhubungan Dedi Henidal pada Haluan, Rabu (3/1) mengatakan, rencana pengoperasian tambahan koridor tersebut perlu pengusulan kembali. Selain itu, memusyawarahkan dengan pengusaha angkot juga perlu dilakukan.

“Rencana tersebut masih dalam pembicaraan lebih lanjut. Kita belum bisa memastikan kapan waktu pastinya. Namun yang jelas untuk kebutuhan tersebut pasti akan dilakukan,” ujarnya.

Saat ini, Trans Padang baru beroperasi untuk koridor I yang melayani rute Pusat Kota—Lubuk Buaya sepanjang 19 km dengan 25 unit armada bus. Jumlah itu, kata Henidal masih kurang karena sebagai jalur terpadat di Kota Padang setidaknya dibutuhkan 36 unit armada. Henidal menyebutkan, koridor II akan melayani rute Pusat KotaBungus sepanjang 15 km dan koridor III Pusat Kota-Air Pacah dengan panjang 18 km.

“Kita lihat animo masyarakat cukup bagus dengan kehadiran angkutan massal ini. Tentu saja kita akan perluas, sehingga seluruh kawasan di Padang ini t erlayani moda transportasi yang murah dan nyaman,” tambahnya. Henidal menuturkan Pemerintah Kota Padang sudah berencana mengoperasikan enam koridor dengan kebutuhan armada 250 unit. Pengadaaan ardama itu melalui anggaran daerah, bantuan pemerintah pusat, dan kerjasama dengan pihak swasta.

Selain tiga koridor di atas, Dishub Padang juga akan membuka koridor IV untuk rute sepanjang jalan raya Bypass (Bandara Internasional Minangkabau-Teluk Bayur) dengan panjang 26 km.

Kemudian koridor V melayani rute Pusat Kota-Indarung sepanjang 17 km, dan Koridor VI untuk rute Pusat Kota-Limau Manis (Kampus Unand) dengan panjang 15 km.

Sejumlah rute tersebut masih dalam proses perencanaan. Dia berharap dalam waktu dekat masterplan dan detail engineering design (DED) rute itu selesai dan pembangunan halte bisa segera dilaksanakan.

Beberapa Halte Masih Memprihatinkan Sementara itu untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna bus Trans Padang, rencananya dalam tahun 2018 ada beberapa halte yang akan direnovasi.

Pantauan Haluan, Selasa (2/1) terdapat beberapa halte yang masih memprihatinkan.

Seperti tidak ada atap, ukuran terlalu kecil dan ada yang tidak layak digunakan. Sehingga, penumpang jadi menunggu di luar halte.

Salah seorang warga Kota Padang Rina (30) penumpang trans Padang yang menuju Lubuk Buaya mengaku tak puas dengan halte yang masih belum layak dijadikan halte.

Menurutnya, pihak terkait harus segera memikirkan perehapan halte yang masih memprihatinkan.

“Saat naik Bus Trans Padang ada lihat beberapa halte yang saya rasa belum layak dan butuh perhatian. Seperti di Lubuk Buaya itu tidak ada atapnya. Jika hari hujan penumpang terpaksa kehujanan turun dari bus. Ini perlu perhatian pemerintah,” terang Rina.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan Dedi Henidal mengatakan bahwa pada tahun 2017 sudah ada tiga halte yang direhap atau diperbaiki. Namun, pada tahun 2018 belum ada perencanaan dan harus ada pengajuan terlebih dahulu.

“Untuk pengrehapan ataupun buat baru untuk halte tersebut tentu butuh dana. Dana yang dibutuhkan tentu tidak bisa turun begitu saja dan perlu pengajuan. Kita akan coba ajukan dulu untuk tahun ini,” terangnya.

Henidal menyampaikan bahwa rencana perbaikan dilakukan secara bertahap. Selain terkendala anggaran, perencanaan juga dibagi untuk yang lain seperti menbuat pintu putar yang baru-baru ini dilakukan. “Pintu putar yang baru dibuat itu di luar perencanaan.

Itulah yang kita lakukan secara bertahap mana yang dirasa genting,” pungkasnya. (h/win)

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Syamsul Hidayat

11

JURNALISME WARGA

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Ikuti Prosedur Tilang Kiriman : Narkinzo Cheesco, Padang

P

OLANTAS ditugaskan untuk pengamanan lalu lintas, mengurangi jumlah kecelakaan. polantas bukan mencari dana dari denda tilang. bukan juga untuk menerima pungli/ suap. Polantas terbebas dari pungli dan korupsi. Alhamdulillah. Mari kita dukung hal ini.

Kita sebagai pengguna Jalan raya kalau salah dan atau kesalahan itu memungkinkan akan terjadi kecelakaan, Hal itu harus ditilang, Demi kesela-

matan berlalulintas dan mengurangi keparahan dalam kecelakaan. Jangan mencoba untuk menyuap oknum atau damai di tempat. Lakukanlah hal sesuai prosedur.

Tertiplah berlalu lintas , patuhi rambu-rambu dan petunjuk lainya.

Sesuai aturan yang berlaku. Jika ada rambu-rambu yang tidak sesuai penempatanya atau sudah rusak, kita sebagai Pengguna Jalan Raya hendaknya melaporkan hal tersebut agar segera diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan berlalu lintas dan kecelakaan. ***

Pohon Tumbang Dibersihkan Kiriman : Hariza Riko, Padang

P

OHON tumbang menghambat akses jalan masyarakat di km 16 RT 01 RW 02 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Jenis Pohon Rambutan Panjang 13 m diameter 55 cm.

Tindakan yang di lakukan oleh Team Reaksi Cepat

(TRC), melakukan pembersihan pohon tumbang tersebut bersama Bapak Ucok Bungus untuk akses jalan di lakukan buka tutup yang dibantu warga setempat.

Peristiwa ini terjadi pada pukul 17.00 WIB tanggal 1 Januari 2018. ***

Taman Kota Kurang Terawat Kiriman : Irham, Padang Taman kota yang terletak di kota Padang tepatnya di jalan Raden Saleh, terkesan masih kurang terjaga kebersihannya. Perlu kepedulian pengunjung untuk ikut serta menjaganya, dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. ***

Larisnya Bunga Hias

Kuliner Malam Mulai Ramai Kiriman : Nofi Sastra, Padang

D

ASAR nasib baik. Baru pertama kali mencoba kuliner malam di Jl. Simpang Kandang Padang bersama isteri Welly Nofi Sastera yang baru pulang dari Jakarta, eh ketemu sama Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Adinda Endrizal Hen. Tak hanya itu, reporter TVRI Sumbar yang kebetulan bersama Pak Kadis juga langsung mewawancarai Kami menanyakan soal kuliner Selasa malam (2/1).

Menurut Kami terobosoan Dinas Perdagangan ini cukup bagus. Bagai-

mana pun orang Padang suka makan.

Jadi adanya Pasar Kuliner malam ini pasti cukup banyak penggemarnya.

Usai bertemu Pak Kadis Perdagangan, eh giliran Ajo Enek Teddy Aniel (presenter Padang TV) p ula yang ketemu. Akhirnya minum Kopi Kawa Daun SIDI jadi pilihan Kami, setelah sebelumnya Kami menyantap nasi sup dan capucino es.

Cukup lama memang Kami di Pasar Kuliner malam ini. Soalnya iringan musik live dari organ tunggal yang sengaja disediakan di arena itu juga cukup menghibur. Lanjutkan Pak Kadis terobosannya. ***

Kiriman : Rendi, Padang Ungkapan ‘Katakanlah Dengan Bunga’ sepertinya memang pas untuk kondisi ini. Penjual bunga bermunculan di mana-mana dan mereka bisa panen di berbagai kesempatan.

Terlihat para pembeli bunga hias sedang belanja pada acara wisuda UIN Imam Bonjol Padang di Jalan Lubuak Lintah Padang, baru-baru ini. ***

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam.

Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Y u l h e n d r i 081270040905075 FX STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

www.harianhaluan.com

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

RS SITI RESWARI,menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

BPKB R2 BA 4086 EA a/n Maraini.

Hilang disekitar Pagaruyuang Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar.

Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat STNK BA 2432 BC, An. IRMANSYAH. Hilang sekitar Kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio BA 6164 ND, a/n Nofrizal.

Hilang di sekitar Padang Panjang - Tanahdatar. Bagi yang menemukan harap melaporkan ke Pos Polisi terdekat.

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi.

Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport.

Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991

MENCARI INVESTOR / PENYANDANG DANA Kami PT. Damar Rumput mencari Investor/Penyandang Dana untuk membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS) di Pessel. Yang berminat Hub : 0823 9063 5696

MOBIL DIJUAL DIJUAL MOBIL Suzuki Escudo JLX 1.6 Tahun 1996.. Warna Ungu Metalic. Plat B. Full Original Komplit.

Low KM. Atas Nama Sendiri. Ban Wrangler. Istimewa dan Terawat.

Harga 65 Juta.Bagi yang berminat hubungi 0813 8546 1899. Bukittinggi  Redaktur: Atviarni

 Layouter Yohanes

12

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Ranperda RPJMD Segera Dibahas ASN Limapuluh Kota Diimbau Terus Berinovasi LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota harus memiliki pemikiran yang inovatif. Jangan sampai abdi negara hanya mengerjakan rutinitas dan tidak mampu melahirkan ide cemerlang dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya ingin tahun 2018 ini para ASN di Kabupaten Limapuluh Kota berpacu untuk membuat terobosan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah ini. Jangan lagi ada yang berpikir bekerja rutin dengan santai,” sebut Bupati Irfendi pada rapat evaluasi bencana alam dengan para Kepala OPD setempat, di pendopo rumah dinas bupati.

Dikatakan, saat ini ASN di tuntut untuk lebih kreatif, inovasi dan bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Selain bekerja inovatif, para pegawai tersebut juga diharapkan mampu menangkap persoalan yang timbul di tengah masyarakat serta memberikan solusinya.

“Saya meminta agar semua ASN bisa meningkatkan kreativitas dan inovasinya.

Supaya para staf tertarik untuk berinovasi dan memberikan kontribusi bagi organisasi, pimpinan OPD harus memberikan kesempatan kepada staf itu untuk menyampaikan ide atau gagasan baru,” tutur Irfendi.

Irfendi juga mengingatkan setiap OPD untuk menjaga persatuan dan kekompakan di dalam organisasi. Disamping itu, OPD juga perlu melaksanakan rapat-rapat dengan para staf minimal setiap minggunya, serta membuat target kerja dan merealisirnya sesuai harapan yang diinginkan.

“Selain itu, ASN bisa melaksanakan tugas dengan baik, setiap OPD itu harus mampu menjaga persatuan dan kekompakan di dalam organisasi. Saya minta setiap OPD melakukan rapat dengan staf setiap minggunya dan memberikan target kerja serta evaluasi secara berkala terhadap masingmasing unit kerja,” ujar Irfendi.

Pada bagian lain Irfendi juga menginginkan para ASN agar terus belajar buat meningkatkan keterampilan sesuai bidang masing-masing. Dengan begitu, aparatur tersebut tidak hanya memiliki kemampuan administrasi, namun juga kemampuan yang bersifat umum lainnya.

Tak kalah pentingnya, lanjut Irfendi, ia juga meminta para pegawai tersebut bisa mengikuti perkembangan zaman termasuk dalam penggunaaan teknologi informasi.

“Jangan sampai ASN itu tergilas kemajuan teknologi informasi. Jika ia, kita akan selalu ketertinggalan informasi,” ingat Irfendi.

Terpisah Plt Sekdakab Limapuluh Kota H Taufik Hidayat menegaskan, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, tidak akan bisa membolos atau tidak masuk kerja seenaknya. Sebab, tahun 2018 ini Pemkab setempat akan menerapkan absen elektronik kembali. “Dalam tahun ini kita akan memberlakukan absen elektronik sebagai bukti kehadiran ASN, tujuannya untuk meningkatkan disiplin kerja ASN,” ungkap Taufik. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

PAYAKUMBUH, HALUAN — Memasuki masa sidang pertama 2018, DPRD Payakumbuh bakal membahas Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2017-2022. Pembahasan Ranperda RPJMD sesuai dengan Propemperda 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Undang-undang menyebutkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Sedangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh dilantik 23 September 2017. Oleh karena itu Ranperda RPJMD bakal segera dibahas," ujar Ketua DPRD Payakumbuh, Yendri Bondra Datuak Parmato Alam, Rabu (3/1).

Datuak Parmato menambahkan, selain Ranperda RPJMD, pada Propemperda 2018 juga dibahas Ranperda tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Ranperda tentang tentang Pemberian Izin dan Gangguan beserta perubahannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh, Ridha Ananda mengatakan da-

lam pekan ini ia bakal mengajukan dokumen RPJMD untuk dibahas di DPRD. Bappeda sendiri telah mengadakan Musrenbang RPJMD akhir Desember lalu untuk mendapatkan masukan dari setiap pemangku kepentingan dan masyarakat Payakumbuh.

"Secara teknis saya serahkan ke Sekda, Sekda melalui bagian Hukum yang akan mengajukan ke DPRD. Nanti Wali Kota menjelaskan pada rapat nota penjelasan RPJMD di DPRD Payakumbuh. Untuk jadwal sidang menyusul karena sedang dibahas di Bamus," ujarnya.

Ridha menjelaskan RPJMD merupakan penjabaran dan pencapaian dari visi, misi, dan program kepala daerah. Pada RPJMD Payakumbuh 20172022 ini, ada 13 isu strategis Kota Payakumbuh meliputi

RAPAT PARIPURNA — Suasana Rapat Paripurna perdana yang digelar DRPD Payakumbuh, Selasa (2/1). ZUL

layanan kesehatan, kualitas pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu juga ada sektor unggulan daerah sebagai peng-

ungkit pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, penguatan kelembagaan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, pemenuhan infrastruktur, perumahan dan kawasan pemu-

kiman, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, peran lembaga agama dan adat, serta pemengmbangan potensi pemuda dan olahraga. (h/mgari/zkf)

yang baik. Jika ada pegawai yang mangkir tanpa alasan, Pemkab Tangerang akan memberikan peringatan keras kepada pegawai tersebut. “Jika ada ASN yang tidak masuk tanpa keterangan nanti akan ditindak dan akan diberiteguran,” sambungnya.

Irfendi, menghimbau di tahun baru ini, harus menjadi awal untuk melakukan langkah perubahan yang mendasar, guna meningkatkan kinerja dan

semangat dalam bekerja, perubahan itu harus dengan ikhlas meninggalkan kebiasaankebiasaan buruk yang dapat mengganggu produktifitas kerja.

Sebab tugas utama ASN adalah sebagai pelayan publik, jadi bekerjalah dengan benar dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, berikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita,” pungkasnya. (h/zkf)

Bupati Sidak Sejumlah OPD LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, kunjungi sejumlah OPD ke beberapa kantor di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota. Dinas yang dikunjungi bupati ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Damkar, Kantor BPBD Limapuluh Kota dan Kantor Camat Situjuah Limo Nagari.

Dalam kunjungan tersebut

didapatkan sekitar 95 persen pegawai di lingkup Pemkab Limapuluh Kota di beberapa dinas tersebut sudah masuk kerja seperti biasa. Hal ini salah satu bentuk pengecekan langsung tentang kedisiplinan pegawai dan untuk mengetahui berjalan tidaknya pelayanan publik di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Pemkab Limapuluh Kota akan memberikan pelayanan maksimal kepada warga. Al-

hamdulillah, para ASN tinggat kehadirannya diperkirakan 95 persen namun ada laporan mengatakan masih ada beberapa pegawai yang tidak hadir karena izin, sakit dan ada yang masih terhambat di jalan Pekanbaru, akibat sempat terjadi banjir dipangkalan,” ungkapnya.

Menurutnya sebagai pelayanan masyarakat tentunya harus bisa memberikan contoh

Pelajar Kurang Mampu Terima Bantuan CSR LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Puluhan pelajar kurang mampu di Kabupaten Limapuluh Kota menerima dana CSR Bank Nagari. Bantuan pendidikan itu disalurkan Bank Nagari untuk menunjang perkembangan pendidikan utamanya di Kabupaten Limapuluh Kota. Malalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Nagari memberikan bantuan beasiswa kepada 90 pelajar berprestasi dan kurang mampu.

Pemberian ini dilakukan secara simbolis di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Labuah Basilang, Payakumbuh beberapa hari yang lalu. Dihadiri Kepala Cabang Bank Nagari Payakumbuh, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Kepala Dinas Pendidikan, Indrawati Munir, beserta puluhan pelajar

penerima CSR Bank Nagari.

Kepala Cabang Bank Nagari Payakumbuh, Agus Tapria dalam kesempatan itu menjelaskan, dana CSR pendidikan kali ini berjumlah Rp90 juta yang diserahkan kepada 90 pelajar yang benar-benar berprestasi dan kurang mampu. “Kita berharap bantuan ini bisa terus bertambah untuk tahun-tahun berikutnya.

Karena Bank Nagari milik kita bersama,” tambahnya.

Ia berharap pemberian dana CSR ini kiranya bisa menunjang kesuksesan pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota, khususnya memberikan manfaat kepada siswa-siswi yang menerima bantuan di Luak nan Bungsu ini. “Meski 90 siswa yang baru mendapatkan beasiswa, kita akan terus berupaya membantu pelajar melalui program CSR Bank Nagari,”

DANA CSR Bank Nagari disalurkan untuk puluhan pelajar berprestasi tapi kurang mampu beberapa hari yang lalu. ZUL

sebutnya.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi terpisah memberikan apresiasi kepada Bank Nagari yang terus peduli terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Limapuluh Kota. “Atas nama peme-

rintah saya ucapkan terimakasih kepada Bank Nagari yang terus mendorong pendidikan di Limapuluh Kota, semoga dimanfaatkan bagi penerima,”tambahnya.

Irfendi juga berharap, pemberian CSR ini bisa memicu dan

 Redaktur: Heldi Satria

menular ke perusahaan-perusahaan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Menurutnya, beasiswa ini merupakan tunjangan pelajar agar lebih senang, lebih tenang dan lebih semangat dalam belajarnya. (h/zkf)

     Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BUKITTINGGI

Saayun Salangkah

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

13

DPRD SOROT PENGERJAAN GALIAN PDAM

Walikota Akan Surati Pemprov BUKITTINGGI, HALUAN — DPRD Kota Bukittinggi menyorot pekerjaan galian PDAM di Bukittinggi. DPRD mendesak Pemko Bukittingi untuk meminta pertanggungjawaban kepemerintah provinsi terkait pekerjaan galian pipa PDAM di Bukittinggi.

GALIAN PIPA PDAM — Pekerjaan Galian Pipa PDAM di Kota Bukittinggi, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Beny Yusrial. Terlihat pekerjaan galian PDAM di Jalan Sudirman yang ditinggalkan begitu saja. GATOT.

Pemko Serahkan Penggantian Embung Tabek Gadang BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi serahkan penggantian atas tanah dan tanaman masyarakat yang dipakai untuk pembangunan Embung PDAM di Tabek Gadang, Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB).

Kegiatan penyerahan penggantian tanah dan tanaman tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Ramlan Nurmatias, kepada delapan warga Tabek Gadang di Aula Balaikota setempat, Rabu (3/1) Adapun Warga Tabek Gadang yang menerima penggantian itu yakni Jon navil dengan luas tanah 3.436 m2, Salma dengan luas tanah 2.842 m2, Elizabet dengan luas tanah 2.066 m2, Tasnima dengan luas tanah 1.355 m2, Yanti Yulia dengan luas tanah 1.319 m2, Widiastuti dengan luas tanah 1.218 m2, Asni dengan luas tanah 1.185 m2 , dan Delfiani dengan luas tanah 672 m2.

Walikota Ramlan Nurmatias dalam kesempatan itu mengatakan, penggantian tanah dan tanaman yang dilakukan sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah daerah atas kerelaan masyarakat dalam menyerahkan tanahnya untuk pembangunan embung PDAM. Penyerahan penggantian dilakukan setelah selesainya pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan embung, dimana proses yang dilalui untuk pembebasan lahan ini cukup panjang yakni hampir enam bulan lebih. Dana yang diserahkan untuk penggantian ini dalam bentuk tabungan yang ditransfer ke dalam rekening atas nama warga yang bersangkutan.

“Ada delapan orang warga yang kita bayarkan ganti ruginya sesuai aturan.

Penggantian yang dilakukan sudah melalui kajian dan survey kelapangan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJBP) yang didampingi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ( TP4D ) Kota Bukittinggi,” kata Ramlan.

Menurutnya, dalam proses penggantian tanah masyarakat berjalan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi. Sehingga akhirnya masyarakat yakin dan bersedia menyerahkan tanahnya. Uang ganti rugi yang diserahkan juga tidak akan dikurangi “Pembangunan Embung ini ditargetkan satu tahun selesai. Pembangunan embung ini nantinya juga akan menjadi tempat wisata karna ada taman bunga sehingga menambah ruang terbuka hijau untuk masyarakat,” terang Ramlan. (h/tot)

WALIKOTA Ramlan Nurmatias menyerahkan penggantian atas tanah dan tanaman masyarakat yang dipakai untuk pembangunan Embung PDAM di Tabek Gadang. GATOT www.harianhaluan.com

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial mengatakan, DPRD Bukittinggi merasa kecewa dengan pekerjaan galian pipa PDAM di Bukittinggi. Sebab pekerjaan galian PDAM dari Balai Provinsi yang menggunakan anggaran APBN itu tidak beraturan dan merugikan pengguna jalan di Bukittinggi.

Apalagi saat ini galian PDAM yang menyebar di sejumlah ruas jalan di Bukittingi ditinggalkan dan diabaikan begitu saja, sehingga mengganggu pemandangan dan kenyamanan bagi warga dan pengunjung yang datang. Di samping pekerjaan galian PDAM yang ditinggalkan juga membahayakan pengguna kendaraan.

“Pekerjaan galian pipa PDAM dari Balai Provinsi sudah meresahkan warga.

Bahkan proyek yang telah dimulai semenjak awal tahun 2017 lalu, hingga saat ini galiannya masih belum di-

aspal dan menyisakan kerikil di tengah jalan. Sehingga berdampak pada arus lalu lintas. Untuk itu kita minta Pemko Bukittinggi agar meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi,” kata Beny Selasa (2/1) Terkait dengan hal tersebut, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, bahwa galian PDAM itu merupakan proyek balai p rovin si, sedangkan Bukittingg i hanya seb agai pengguna. Bahkan Pemko Bukittinggi sebelumnya juga sudah membicarakan persoalan ini kepada gubernur t erkait dengan pekerjaan yang ditinggalkan tersebut.

“Kita akan menyurati Gubernur Sumbar terkait dengan pekerjaan galian PDAM di Bukittinggi. Dimana saat ini pekerjaan galian tersebut meninggalkan sejumlah persoalan, seperti bekas galian yang tidak ditimbun dan ruas jalan di tempat penggalian banyak

yang berlobang dan tidak datar. Dan hal ini tentu membahayakan bagi pengguna jalan,” kata Ramlan.

Menurut Ramlan, pekerjaan galian PDAM dari Jalan Sudirman hingga depan RSAM sudah m engganggu kenyamanan kota.

Karna hingga saat ini pekerjaan galian yang sudah rampung itu ditinggalkan dan diabaikan begitu saja oleh pemborongnya tanpa menimbun kembali bekas galian tersebut secara baik.

Oleh karena itu Pemko Bukittinggi akan melaporkan kondisi ini kepada Gubernur Sumbar, karena bekas galian yang ada tersebut tidak diratakan atau ditimbun oleh pekerja sehingga berdampak terhadap pengguna kenderaan. Mirisnya kondisi galian yang ditinggalkan itu berada di pusat kota.

“Kita minta kontraktor yang melaksanakan pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan galian PDAM. Untuk itu kita akan surati pemerintah provinsi terkait pekerjaan yang ditinggalkan, karena m emang saat ini pekerjaan itu menjadi tanggung jawab provinsi yang anggarannya menggunakan dana APBN,” ungkap Ramlan. (h/tot)

PT JASA RAHARJA BUKITTINGGI

KETUA DPRD BENY YUSRIAL

Pembayaran Santunan Meningkat

Pemko Diminta Evaluasi Kinerja SOPD

NUR AKBAR BUKITTINGGI, HALUAN — Pembayaran santunan kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2017 oleh PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu.

Salah satu sebabnya adalah Peraturan Menteri Keuangan RI tentang kenaikkan jumlah santunan. Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) Bukittinggi Nur Akbar kepada Haluan di ruang kerjanya, Rabu (3/1).

Menurutnya, PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi pada tahun 2017 telah membayarkan santunan kecelakaan kepada Ahli waris korban sebanyak Rp20,6 milyar terdiri dari meninggal dunia Rp11,2 milyar, luka-luka Rp8,8 milyar, cacat tetap 259,2 juta dan penguburan Rp12 juta serta biaya ambulance dan P3K Rp262 juta.

Sedangkan tahun 2016 PT. Jasa Raharja membayarkan santunan sebesar Rp13,5 miliar terdiri dari meninggal dunia Rp8 miliar, luka-luka Rp5,3 miliar

dan cacat tetap Rp126,1 juta serta biaya penguburan Rp10 juta.

“Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu, jumlah santunan yang telah kita bayarkan mengalami kenaikan sebesar Rp7,1 miliar. Salah satu penyebab naik jumlah santunan tahun 2017 karena adanya kenaikkan santunan yang mencapai 100 persen di bulan Juni lalu. Sedangkan pembayaran preminya tetap atau tidak naik,” kata Nur Akbar.

Ia menjelaskan, korban yang berhak atas santunan yaitu, setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum. Selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Kemudian, setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan dan menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, termasuk tabrak lari.

Ia menambahkan, sumber dana untuk membayar santunan terdiri dari premi iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap penumpang angkutan umum. Kemudian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan pada saat memperpanjang STNK setiap tahun.(h/ril)

BUKITTINGGI, HALUAN — DPRD Kota Bukittinggi meminta kepada pemerintah daerah setempat, untuk dapat mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya.

Hal ini mengingat adanya sejumlah kegiatan pekerjaan proyek fisik yang telah dianggarkan melalui APBD Kota Bukittinggi, terlambat dalam penyelesaiaannya hingga berakhirnya tahun anggaran 2017.

Bahkan dari hasil evaluasi DPRD Kota Bukittinggi terhadap kinerja SOPD Pemko Bukittinggi, serta dari hasil monitoring yang dilakukan DPRD kelapangan, diketahui adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tidak selesai sesuai kontrak, seperti pembangunan kantor lurah dan proyek lainnya.

“Kita sangat menyayangkan adanya sejumlah proyek fisik yang tidak selesai ditahun 2017. Padahal untuk kegiatan pembangunan tersebut telah dianggarkan melalui dana APBD. Hal tersebut hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Bukittinggi terhadap kinerja para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan,” ujar Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, Selasa (2/1)

Menurut Beny, tidak selesainya pekerjaan tersebut disebabkan kurangnya pengawasan SOPD terkaid, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak bisa tuntas sesuai dengan kontrak yang ditetapkan. Dan kondisi yang demikian h endaknya jangan sampai terjadi lagi pada 2018 mendatang.

Diakuinya, untuk 2018 mendatang cukup banyak mega proyek besar yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi. Mega proyek besar itu diantaranya pembangunan RSUD dengan anggaran Rp113 miliar, pembangunan gedung DPRD senilai Rp76 miliar, pembangunan pendistrian Jam Gadang senilai Rp25 miliar dan pembangunan lainnya. Diperkirakan total anggaran untuk pembangunan mega proyek selama tahun 2018 ini mencapai Rp400 miliar.

Dengan banyaknya mega proyek yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 ujar Beny, diminta Pemko Bukittinggi terutama pimpinan SOPD terkaid untuk secepatnya mengurus segala sesuatunya terkait dengan proyek proyek tersebut. Di samping itu Kepala SPOD t erkaid hendaknya lebih serius lagi dalam melaksanakan pekerjaan serta memperketat pengawasan di

BENY YUSRIAL lapangan.

“Ke depan kita minta SOPD yang bersangkutan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Apalagi ditahun ini banyak mega proyek besar yang akan dikerjakan,” pungkas Beny.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengakui adanya beberapa kegiatan pembangunan yang terlambat dalam penyelesaiannya sehingga diperpanjang waktunya.

Perpanjangan waktu itu juga sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010. “Setiap pekerjaan yang terlambat dapat diperpanjang maksimal selama 2 bulan, dan kepada pelaksana kegiatan akan dikenakan denda,” terang Ramlan. (h/tot)

Kemenag Bukittinggi Peringati HAB ke-72 BUKITTINGGI, HALUAN — Memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-72, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bukittinggi menggelar upacara HAB ke-72 di MAN 2 Bukittinggi, Rabu (3/1). Bertindak selaku inspektur upacara Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

Upacara HAB Kemenag ini turut dihadiri oleh Forkopimda, jajaran SKPD di lingkungan Pemko Bukittnggi, ASN dilingkungan Kemenag, Penyuluh Agama, Perbankan, Dharma Wanita di lingkungan Kemenag, pelajar serta pensiunan Kemenag Kota Bukittinggi.

Dalam kesempatan itu Walikota Ramlan Nurmatias membacakan sambutan Menteri Agama RI, yang menyampaikan bahwa Kementetian Agama hadir untuk mengatur, membimbing , melayani serta melindungi semua pemeluk agama di dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemeneterian Agama merupakan denyut nadi kebangsaan.

Melihat amat pentingnya tugas itu, maka di setiap diri aparatur Kemenag melekat beberapa m isi yang saling terkait. Misi itu antara lain, mengayomi bangsa dengan bimbingan kehidupan beragama yang berkualitas, melebarkan akses pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, memberikan pelayanan keagamaan sesuai kebutuhan, serta menjaga kerukunan hidup antar ummat beragama “Melalui tema HAB ke-72 yakni tebarkan kedamaian, pada hakikatnya adalah agama berfungsi menyemai kebaikan dan menebar kedamaian, dimana kedamaian merupakan pesan universal semua agama kepada umat manusia, dan

kedamaian akan membawa kebahagiaan. Kedamaian merupakan jalan menuju kesejahteraan dan kemajuan,” kata Ramlan membacakan sambutan Mentri Agama.

Mentri Agama juga mengajak kepada seluruh ASN dijajaran Kemenag dan semua komponen umat beragama di tanah air, agar bersama – sama menjadi duta penebar perdamaian. Buktikan bahwa agama sesungguhnya membawa angin kesejukan yang menentramkan, karna dalam damai akan tercipta negeri yang tenteram dan sejahtera.

Dalam upacara HAB Kemenag tersebut, Walikota Ramlan Nurmatias juga menyerahkan Penghargaan Pengabdian Satya Lencana Karya Satya kepada 40 ASN dilingkungan Kemenag dengan masa kerja 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun.

Di samping itu juga diserahkan bantuan kepada ASN yang

WALIKOTA Ramlan Nurmatias serahkan Penghargaan Pengabdian Satya Lencana Karya Satya Kepada ASN di lingkungan Kemenag Kota Bukittinggi. GATOT.

mengalami tokonya kebakaran di pasar Simpang Aur pada November tahun lalu.

Memperingati HAB Kemenag tahun ini, Kemenag Kota Bukittinggi juga telah melaksanakan berbagai lomba,  Redaktur: Atviarni

diantaranya adalah Lomba Karya Tulis, Pertandingan Badminton, Tarik Tambang, Sepak Takraw, Pacu Karung, Lomba Membuat Teh Telur, Memasak Nasi Goreng dan Asah Otak. (h/tot)  Layouter:Rahmi

14

PADANG PARIAMAN

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

RAPAT EVALUASI KINERJA 2017

Masyarakat Diajak Dukung KPT PADANG PARIAMAN, HALUAN — Tokoh nasional asal Padang Pariaman, H. Jhon Kenedy Azis, mengajak seluruh masyarakat, baik yang di kampung maupun yang di perantauan untuk mendukung Bupati Padang Pariaman JHON KENEDY AZIS dalam mewujudkan Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) di Korong Tarok Nagari kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam.

Ajakan tersebut disampaikan Jhon Kenedy Azis (JKA) melalui whatsApp pada Haluan, sehubungan kinerja pasangan Bupati Ali Mukhni dengan Wakil Bupati Suhatri Bur pada tahun 2017.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, bahwa masyarakat Padang Pariaman harus bangga punya bupati seperti H. Ali Mukhni yang memiliki gagasan dan program yang sangat menyentuh dan sesuai harapan masyarakat. Seperti salah satunya, pembangunan kawasan pendidikan terpadu yang lebih dikenal dengan nama “Tarok City”.

“Sekali lagi pembangunan ini harus kita dukung bersama supaya jadi sukses,” ujar putra Sungai Geringging Padang Pariaman ini. Dukungan tersebut menurut JKA bukan saja oleh masyarakat Padang Pariaman, tetapi juga warga Sumatera Barat, karena pembangunan yang digagas Ali Mukhni tersebut untuk kebutuhan dan kemajuan Sumbar.

Dengan pembangunan KPT tersebut, kata JKA, perekonomian Sumatera Barat dan khususnya Padang Pariaman akan terangkat.

“Saya yakin Tarok City ini akan jadi kebanggaan,” katanya. Sebagai putra daerah, JKA merasa bersyukur Padang Pariaman dipimpin oleh Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Suhatri Bur. “Kepemimpinan beliau patut diapresiasi,” ungkap JKA. Dua priode memimpin Padang Pariaman, menurut tokoh yang akrab dipanggil Ajo ini, Padang Pariaman jauh lebih maju. Karena Padang Pariaman banyak dibangun melalui dana yang besumber APBN dan APBD. “Berhasilnya meraih dana pusat ini, tentu berkat kegigihan dan kepiawaian dari seorang bupati,” terang JKA. “Meraih dana dari pusat inilah salah satu kelebihan dari Bupati Ali Mukhni,” tambah JKA. Dikatakan JKA, perhatian Ali Mukhni bukan saja untuk pembangunan fisik jangka panjang tetapi juga perhatian penuh pada sektor non fisik. Seperti, perhatian pada rumah ibadah, sekolah-sekolah dan perhatian untuk tenaga honorpun tercurah. (h/ded).

Bupati Warning 10 OPD PADANG PARIAMAN, HALUAN — Mengawali hari pertama kerja tahun anggaran 2018, selepas apel gabungan, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni memimpin langsung rapat evaluasi kinerja tahun 2017 jajarannya di ruang rapat Sekretariat Daerah di IKK, Selasa (2/1).

RAPAT EVALUASI — Bupati Padang Pariaman H. Ali Mukhni memberi warning pada kepala OPD yang serapan anggaran rendah pada tahun 2017, pada rapat evaluasi kinerja 2017. DEDI SALIM

Pemkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik PADANG PARIAMAN, HALUAN — Di pengujung tahun, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menorehkan prestasi bergengsi yaitu meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Anugerah Pemeringkatan Badan Publik Sumbar 2017 ini diserahkan Wakil Gubernur Sumateta Barat kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diterima Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur pada hari Kamis kemarin di Audiotorium Gubernuran Sumbar.

Sebagaimana ungkapan Ketua KI Sumbar Syamsurizal, penghargaan diberikan kepada badan publik tersebut berdasarkan penilaian Komisi Informasi terhadap kinerja badan publik tersebut dalam mengimplementasikan amanah UU No. 14 Tahun

2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 ini, diberikan dalam beberapa kategori badan publik antara lain : kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota, kategori Nagari/Desa, ketegori SKPD Provinsi, ketegori BUMN/BUMD, kategori PTN/ PTS, kategori Parpol dan SLTA. Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur merasa bangga menerima penghargaan ini. Untuk itu dia menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut mendukung keterbukaan informasi publik di Padang Pariaman.

“Ini merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah bersama semua pihak yang terlibat dalam PPID utama dan PPID pembantu,” kata wakil bupati.

Ke depan, wakil bupati mengharapkan semua badan publik

di Padang Pariaman berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan amanah UU KIP ini, baik itu melalui media massa yang ada seperti surat kabar, televisi, radio dan media online, juga bisa dibuat dapur pelayanan informasi disetiap badan publik yang ada.

Pihaknya berharap setiap tahun akan mengalami perkembangan yang lebih pesat guna mewujudkan good governance and clean government.

Kepala Dinas Kominfo, Zahirman kepada media menyatakan bahwa anugerah ini merupakan salah satu hasil dari komitmen bupati dan wakil bupati serta OPD dalam mewujudkan transparansi di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang diamahkan UU NO.14 tahun 2008. (h/ded)

Di awal rapat, Bupati Ali Mukhni langsung menyorot sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi anggarannya terendah pada tahun 2017.

Sepuluh OPD itu adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor Kesbangpol, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM , Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan (di luar JKN), BPBD, Dinas Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di luar dana BOS).

“Saya tidak menginginkan hal ini akan terulang pada tahun 2018 ini,” tegas Bupati Ali Mukhni.

Bupati memperingatkan kesepuluh OPD tersebut bahwa hasil tersebut menjadi patokan yang esensial untuk menilai kinerja OPD. Kecuali Dinas Lingkungan Hidup yang diakui bupati mengetahui benar kenapa serapan anggarannya rendah dibanding tahun sebelumnya.

“Saya tahu persis kenapa serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup rendah karena faktor di luar kendali kita seperti penggantian lahan yang terimbas pembangunan tidak bisa kita desak sesuai jadwal dan rencana yang kita tetapkan,” jelas Ali Mukhni.

Selanjutnya Ali Mukhni menjelaskan aturan baru terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 yang berbeda dari tahun sebelumnya.

“Jika tidak terealisir sampai bulan Juli maka pem-

biayaannya dibebankan ke APBD masing-masing atau melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” ingat bupati dua periode itu.

Untuk itu, bupati menyarankan, minggu ini proyek yang dibiayai DAK segera ditenderkan melalui Bagian LPBJ. Bupati pun memerintahkan Sekda untuk mengedarkan surat tentang percepatan pelelangan proyek yang dibiayai DAK. Bupati Ali Mukhni sangat berharap pada akhir Januari, kegiatan fisik sudah bisa dilaksanakan.

Target, katanya, bulan November 2018 tidak ada lagi kegiatan fisik karena mengingat bulan November sampai Desember cuaca tidak mendukung kegiatan fisik.

“Saya harap, APBD 2018 dapat diserap 100%. Ini sesuai dengan instruksi Presiden RI yang selalu mengingatkan soal serapan ini. Karena kalau serapan anggaran itu tinggi berarti uang negara benarbenar terserap dan dirasakan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut bupati juga berharap DAU yang sifatnya lanjutan juga sudah bisa dilelang bersamaan dengan DAK contoh rumah dinas bupati, masjid raya, dan lainnya.

Sementara itu Kepala BPKD Hanibal melaporkan bahwa total serapan anggaran Pemkab Padang Pariaman tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan bupati sebesar 97%.

Rapat evaluasi dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan beberapa pejabat eselon 3 di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (h/ded)

Bupati Berkunjung ke UIN Imam Bonjol PADANG PARIAMAN, HALUAN — Libur tahun baru tidak menghentikan langkah Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni dalam merampungkan rencana pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City (KPTTC).

Memasuki awal tahun, Senin (1/1), bupati yang giat membangun Padang Pariaman itu berkunjung ke kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang di Lubuk Lintah, Padang, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Kasi Survei dan Pemetaan BPN Padang Pariaman Alferi Halyan.

www.harianhaluan.com

Di UIN, rombongan bupati disambut rektor, wakil rektor, ketua senat, ketua LPM, kabag umum dan kabag humas.

Dalam suasana akrab dan kekeluargaan, bupati menyampaikan perkembangan terakhir KPTTC di hadapan civitas akademika UIN Imam Bonjol.

“Jalan masuk sudah kita datarkan dan keraskan selebar 75 meter, sepanjang 500 meter,” kata Ali Mukhni sambil memperlihatkan foto terkini KPTTC kepada Rektor Dr. Eka Putra Wirman.

Bupati juga menceritakan kedatangan rombongan UNP dan Politeknik Negeri Padang sebanyak 150 orang serta Ketua PDIP Sumbar yang juga anggota DPR RI

Dapil Sumbar 1 ke KPTTC. Bupati kembali meyakinkan UIN Imam Bonjol bahwa KPTTC siap menjadi satu satunya kawasan pendidikan terpadu di Sumbar bahkan di Indonesia.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di KPTTC. Semua dokumen dan legalitas formalnya clear and clean,” jelas Ali Mukhni meyakinkan. “Untuk penggantian lahan masyarakat yang terkena pelebaran akses jalan masuk sudah dianggarkan Rp4,5 M di APBD 2018,” tambahnya lagi.

Bupati dua periode itu menjelaskan bahwa Pemkab Padang Pariaman tidak punya niat sedikitpun menyengsarakan masyarakatnya terkait lahan, tanaman dan

bangunan yang terkena proyek pembangunan.

“Kalau saja rumput bisa diganti rugi, akan kami ganti rugi,” kata Ali Mukhni lagi.

Terkait permintaan pihak UIN terhadap SK Peruntukkan Lahan yang belum ada, peraih Satya Lencana Pembangunan itu menjelaskan bahwa SK akan segera diserahkan.

“Ada perubahan luas peruntukkan untuk UNP dan Politeknik Negeri Padang serta UIN sendiri sehingga perlu dihitung kembali pembagian lahan. Insya Allah dalam seminggu ini sudah siap dan kami antarkan ke UIN,” jelas Ali Mukhni diamini Yuniswan.

Terkait dengan biaya pengurusan pengukuran dan

sertifikat, Alferi menjelaskan bahwa awalnya BPN akan menggratiskan namun karena ada Surat Edaran Kepala BPN RI yang baru maka biaya pengukuran di atas 5 Ha dikenai biaya.

“Menurut keputusan bupati, UIN mendapat 65 Ha. Biaya pengukuran dan pensertifikatan kurang dari Rp100 juta,” jelas Alferi.

Rektor UIN merasa senang dan bahagia dengan keseriusan dan tekad Bupati Ali Mukhni menyediakan lahan untuk UIN di KPTTC. “Ini anugerah yang sangat luar biasa. UIN akan menjadi kampus yang bertaraf internasional jika memiliki lahan seluas 65 Ha ditambah tiga kampus yang sudah ada di Kota Padang,”

TERLIHAT Bupati Padang Pariaman H. Ali Mukhni berdialog dengan rektor UIN Iman Bonjol Padang Eka Putra Wirman bersama civitas akademika lainnya, Senin (1/1), di ruang Rektor UIN. DEDI SALIM

ungkap rektor muda itu.

Eka Putra Wirman sangat berterima kasih kepada bupati dan Pemkab Padang

Pariaman yang telah mewujudkan cita-cita UIN menjadi universitas kelas Asia Tenggara. (h/ded)

 Redaktur: Nova Anggraini    Layouter:Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

15

Gubernur Perintahkan Segera Lelang TANJUNGPINANG, HALUAN — Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun memerintahkan kepada seluruh kepala OPD di Lingkungan Pemerintan Provinsi Kepri agar segera menyerahkan dokumen kegiatan yang akan dilelangkan ke Biro Unit Layanan Pengadaan.

Puskesmas Punya Taman Refleksi BATAM, HALUAN — Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Lubukbaja, memiliki Taman Refleksi sebagai sarana peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Taman yang berukuran 4 kali 12 meter tersebut, terletak di samping gedung pelayanan rawat inap, yang dapat dipergunakan masyarakat atau pasien yang harus melakukan terapi terhadap kedua kakinya, sehingga darah bisa mengalir lebih lancar ke seluruh organ tubuh.

Kepala Puskesmas (Kapus) Lubukbaja, dr Agnes mengatakan, Puskesmas ini merupakan lini terdepan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Dalam menjalankan tugas, kami terus berupaya terus meningkatkan kualitas yang lebih baik dari segi layanan kesehatan, maupun sarana dan prasanana.

Sehingga Puskesmas akan dapat bersaing dengan pihak rumah sakit swasta lainnya, termasuk dengan pemamfaatan taman refleksi ini,” kata dr Agnes.

Dijelaskan dr Agens, taman refleksi ini dapat dimanfaatkan oleh pasien-pasien yang datang berobat ke Puskesmas, terutama bagi pasien lanjut usia (lansia). Sehingga proses pengobatan, maupun penyembuhan berjalan dengan baik.

“Taman refleksi ini terdiri dari reflection track yang terbuat dari batu-batu yang dipasang sepanjang 12 meter dengan dibuatkan tempat penahan tubuh pasien. Sehingga, saat berjalan itu (terapi refleksi kaki) pasien bisa berpegangan pada railing besi yang ada,” terang dr Agnes. (h/hk)

Disdik Pangkas Birokrasi Administrasi BINTAN, HALUAN — Untuk mempersingkat dan lebih efesien dalam urusan admistrasi, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bintan, telah memangkas dan menganti nama 10 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Administrasi dan Urusan Sekolah (UPT PAUS) di 10 kecamatan menjadi 4 UPT PAUS dan dinamai menjadi Koordinator Wilayah (Korwil).

Kempat Korwil ini memiliki peran dan fungsi yang sama seperti UPT PAUS tersebut. yang ditempatkan di empat titik wilayah stategi. Korwil pertama ditempatkan di Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong dan Seri Komala Loban menjadi satu Korwil yang terletak di Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara.

Sedangkan untuk Kecamatan Papanya, Teluk Bintan dan Gunung Kijang menjadi satu Korwil yang berkantor di Kawal, Kecamatan Gunung Kijang. Sementara untuk Kecamatan Bintan Timur, Bintan Pesisir dan Menantang dijadikan satu Korwil yang kantornya didaerah Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Untuk satu Korwil lagi terletak di Kecamatan Ramelan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan Tamsir menjelaskan, kantor Korwil yang digunakan dengan tetap memberdayakan kantor UPT PAUS yang terletak dibandingmasing Korwil. Sementara untuk tenaga kerjanya, kata dia, masih mengandalkan pegawai/staff yang bekerja di UPT PAUS. “Ya sudah mulai, sekarang di setiap Korwil sedang menyusun staf-stafnya dan sarana lainnya yang dipergunakan, tetapi hari ini sudah mulai,” ujar Tamsir, Selasa (2/1). (h/hk)

www.harianhaluan.com

PULAU BAWAH — Nan jauh di barat laut Indonesia terdapat Kepulauan Anambas yang terletak dekat dengan perbatasan Singapura dan Malaysia. Di sana, banyak terdapat pulau-pulau kecil indah yang masih sepi pengunjung. Termasuk di antaranya adalah Pulau Bawah Anambas. IST

HARI PERTAMA MASUK KERJA

Ratusan ASN Karimun Mangkir KARIMUN, HALUAN — Hari pertama kerja pascalibur tahun baru tak sertamerta membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer puas. Setidaknya, ratusan pegawai tersebut di Kabupaten Karimun tak masuk kerja. Tindakan indisipliner ini bakal diganjar dengan sanksi oleh bupati setempat.

“Dari hasil rapat tadi (kemarin) ada 100 orang lebih (ASN d an tenaga honor) yang tidak masuk apel pagi. Mereka masih diverifikasi oleh Pak Sekda. Hari Senin nanti akan diumumkan berapa jumlah yang tidak hadir (mangkir). Sebab ada sebagiannya setelah apel baru datang menyusul,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjungbalai Karimun, Selasa (2/1).

Kata Rafiq, berdasarkan laporan sementara, ada sebagian yang tidak ikut apel itu sedang mengikuti dinas dalam. Seperti di Inspektorat sebanyak 20 orang yang sedang dinas di kecamatan-kecamatan u ntuk memantau dana desa. Validasi data

masih dihitung. Hasilnya, Senin pekan depan baru diketahui jumlah sesungguhnya yang tak masuk kerja.

“Soal sanksi, sudah saya katakan ada teguran secara tertulis baik itu untuk pimpinan maupun anggotanya. Kan ada yang namanya perpanjangan SK untuk tenaga kontrak itu. Nanti kita lihat tingkat kehadirannya. Tadi hasil rapat kami dengan seluruh pimpinan OPD sudah saya instruksikan dan arahkan untuk membuat laporan di masing-masing dinas tersebut,” tutur Rafiq.

Dijelaskan, selambat-lambatnya Kamis (4/1) ini seluruh pimpinan OPD membuat laporan dan Senin pekan depan akan diumumkan siapa saja ASN dan tenaga honor yang tidak masuk kerja. Mereka akan dibariskan pada saat apel nanti.

Jadi akan ketahuan siapa-siapa saja diantara mereka yang tidak masuk kerja.

Menurut dia, bagi tenaga honor yang kedapatan dua kali atau lebih

tidak masuk kerja pada apel pertama sudah diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan, sudah banyak diantara mereka yang diberhentikan atau tidak lagi memperpanjang kontraknya.

“Bagi tenaga honor yang melanggar disiplin sudah banyak yang kita berhentikan. Hasil audit ada 113 yang bermasalah, sebagian besar sudah kita proses. Data jelasnya ada di Badan Kepegawaian Daerah Sumber Daya Manusia (BKD SDM), jumlahnya sudah puluhan.

Hanya saja, data pastinya saya lupa.

Silakan tanyakan ke BKD SDM,” jelasnya.

Bukan hanya tenaga honor, Kata Rafiq, aparatur sipil negara (ASN) juga sudah banyak yang diberhentikan. Rata-rata mereka tersangkut kasus narkoba, pencurian dan tindakan pidana lainnya atau tidak masuk kerja sama sekali.

J umlahnya mencapai puluhan orang yang sudah ditandatanganinya. (h/hk)

Semakin cepat lelang maka kegiatan bisa segera kita laksanakan, dan masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pembangunan.

“Jangan sampai terlambat,” ujar Nurdin saat memimpin Rapat Perdana bersama Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, kemarin.

Nurdin didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan Kepala Barenlitbang Naharuddin.

Seluruh Asisten dan Kepala OPD serta Satf Ahli hadir pada rapat perdana di awal tahun itu. OPD yang menjadi titik perhatian Nurdin pada pelaksanaan anggaran Tahun 2018 ini diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman, Dinas pendidikan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Nurdin berharap agar pembangunan Masjid Baiturarrahim agar secepatnya diselesaikan sehingga bisa digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Demikian juga penyelesaian Gelanggang Olahraga di Kabupaten Lingga dan proyek strategis lainnya.

Begitu juga untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman agar melanjutkan pembangunan jalan Provinsi di Kabupaten/ Kota. Pada Dinas Pendidikan, Gubernur menggesa agar pembangunan sekolah dan ruang kelas baru disegerakan pada akhir Juni atau awal Juli agar bisa digunakan oleh anak didik pada tahun ajaran baru.

Sedangkan untuk Dinas Perhubungan, Nurdin menegaskan agar proses pembangunan terutama pelabuhan bongkar muat di Pelantar 2 Tanjungpinang segera selesai pada tahun ini agar bisa dioperasikan. “OPD yang saya sebutkan tadi agar bisa segera melaksanakan proyek dengan segera, dan OPD yang tidak saya sebutkan bukan berarti tidak penting, semua penting tapi ini menjadi prioritas karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Nurdin.

Gubernur menekankan agar seluruh OPD untuk saling koordnasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan.

“InsyaAllah dengan sinergitas dan kerjasama yang baik antar semua OPD maka program dan kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti sehingga kemajuan dan kesejahteraan rakyat kepri yang kita cintai ini akan segera tercapai pada tahun ini,” ujar Nurdin.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah menyampaikan bahawa pada Rabu ini (3/1) akan dilaksanakan penyerahan DPA dan launching eGovernment di Aula Wan Sri Beni, Dompak yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri PAN dan RB. “Dengan akan diserahkan DPA ini nantinya berarti semua aktivitas pembangunan sudah siap dilaksanakan atas dasar dokumen yang jelas dan terencana. Selain itu dengan Launching eGovernment, diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ucap Arif. (h/hk)

Nurdin Ajak Pegawai Berinovasi TANJUNGPINANG, HALUAN — Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengajak para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri untuk terus melakukan lompatan dan inovasi yang semakin mempermudah layanan kepada masyarakat.

Jemput semua pegawai untuk ikut berinovasi sesuai dengan

bidang dan tupoksi masingmasing.

“Ruang gerak terbuka lebar untuk kita berprestasi. Tergantung niat dan kemauan kita.

Tak ada yang aneh kalau kita semua bisa berkreasi. Ini era bukan yang besar mengalahkan yang kecil tapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” kata Nurdin saat memimpin apel perdana memasuki tahun 2018 di Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (2/1).

Kata Nurdin, masyarakat akan turut senang jika terus mempermudah aktivitas mereka. Mengawali tahun 2018 yang

penuh semangat ini, harapan masyarakat kepada abdi negara, sangat besar.

Nurdin menekankan kepada pegawai agar terus melakukan upaya-upaya t erbaik untuk masyarakat dan negara.

Perubahan-perubahan itu tergantung pada tangan dingin para pegawai untuk memenuhi harapan masyarakat.

“Semoga tahun ini semakin membawa kemajuan dan keberkahan untuk Kepri,” harap Nurdin.

Kata Nurdin, tahun 2018 ini merupakan tahun yang penuh harapan. Semua daerah terus saling membantu tumbuh semakin baik. Apalagi oleh Pemprov Kepri yang sebagian wewenang sudah diterima untuk mendorong investasi.

Dinamika saat ini, kata

Nurdin, jauh berbeda dan bergerak cepat. Dari pusat bagaimana kerja Presiden Joko Widodo, serta para menteri dengan kegiatan kerjanya. Tentu mereka yang tidak bisa berkompetisi, meningkatkan kompetensi malu dengan amanah yang diembannya.

“Semoga yang diamanahkan kepada kita dapat membuat negeri ini semakin baik, masyarakat semakin sejahtera.

Yang kurang di tahun lalu kita tingkatkan lagi. Semua untuk masyarakat,” kata Nurdin.

Nurdin berpesan agar semua bergerak cepat. Apalagi APBD sudah disahkan. Nurdin berterima kasih kepada DPRD dan jajaran pegawai Pemprov Kepri sehingga APBD selesai tepat waktu.

Evaluasi Kerja

 Redaktur: Afrianita

Meski puas dengan hasil kerja tahun lalu, bukan berarti Nurdin tak melakukan evaluasi. Evaluasi kinerja ini, kata Nurdin hal yang lumrah untuk percepatan dan penyegaran.

“Ini bukan gertak sambal. Ini harus dilakukan. Kalau Sekda siap, besok pagi bisa dilantik,” kata Nurdin memberi gambaran bahwa bakal ada perombakan kabinetnya.

Menurut Nurdin, para pegawai tersebutlah yang menentukan nasibnya dengan kualitas kerja yang sudah dilakukannya selama ini. Apalagi ada sistem yang ikut menentukan semua itu.

“Tak ada titipan dari air bumi udara, apalagi uka uka (tak jelas).

Perubahan ini tak jadi momok, akan tetapi menjadi pemicu kinerja,” kata Nurdin. (h/hk)

 Layouter: Syamsul Hidayat

16

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

PASBAR MEMBANGUN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEMARAK HUT PASBAR

Harmonisasi Pimpinan Disampaikan dalam Lagu PASBAR, HALUAN— Rangkaian lomba yang digelar untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasbar benar-benar memupuk silaturahmi. Rabu kemarin (3/1), lomba lagu antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang didahului oleh Bupati Pasbar H. Syahiran bersama Ny Yunisra Syahiran dengan membawakan lagu Mulanya Biasa Saja.

Bupati Syahiran bersama Ny Yunisra Syahiran, mendapatkan kesempatan bernyanyi pertama sekali. Sebab, nomor lot yang diperoleh oleh pimpinan Kabupaten Pasbar tersebut pertama.

Sebelum bernyanyi, de-

ngan malu-malu Bupati Syahiran memulai berkomentar bahwa bernyanyi bukan basic dia. Namun, karena lomba bernyanyi berpasangan tersebut merupakan salah satu rangkaian HUT Pasbar yang ke 14, makanya setiap SOPD wajib bernyanyi.

DUET BUPATI — Bupati Pasbar H. Syahiran duet dengan Ny Yunisra Syahiran membawakan lagu Jangan Salah Menilai. OSNIWATI

SEKDA Pasbar H Manus Handri duet mesra dengan Ketua DW Ny Harnina Manus Handri. OSNIWATI

PENONTON lomba duet nyanyi di halaman kantor bupati setempat. OSNIWATI

Lomba tersebut bukan hanya sekedar bernyanyi saja, namun menjalin silaturahmi antar SOPD. Mempererat tali silaturahmi di pemerintahan sangat perlu dilakukan. Sebab, pemerintahan dijalankan tanpa keharmonisan tidak akan berbuah apa-apa.

“Sebelum bernyanyi jantung saya sudah berdegup kencang. Artinya saya juga tidak bisa bernyanyi. Lomba ini harus kita ikuti dengan tujuan mencairkan suasana diantara kita, sebab setiap hari kita menguras pikiran

dan tenaga demi Pasbar.

Dengan adanya HUT ini, mari kita pererat tali silaturahmi,”tandas Syahiran.

Ia melanjutkan, Pasbar semakin ke depan semakin banyak tantangan. Salah satu tugas berat yang musti diselesaikan secepat mungkin adalah mengeluarkan Pasbar dari daerah tertinggal.

Sebagai daerah yang masih tertinggal diperlukan tim yang solid, tim yang kuat agar tujuan Kabupaten Pasbar tercapai.

Tidak h anya itu saja, bagurau juga perlu dila-

kukan bersama SOPD dengan tujuan kekakuan yang ada selama ini akan hilang.

Nostalgia juga bisa disampaikan oleh pasangan suami istri yang ambil bagian lomba tersebut.

“Selain mempererat tali silaturahmi di pemerintahan, juga mempererat tali silaturahmi bersama suami dan istri. Karena akurnya pasangan suami istri bisa memberikan energi positif kepada jalannya pemerintahan,”tambah Syahiran.

Nomor lot ke 2 diikuti oleh Wakil Bupati Pasbar

Yulianto bersama Ny Sifrowati Yulianto dengan membawakan lagu Demi Kau dan Sibuah Hati. Di hadapan

Bupati Syahiran dan Ketua PKK Pasbar Ny Yunisra Syahiran, Yulianto menceritakan bagaimana lagu tersebut pernah menceritakan perjalanan perkawinannya bersama istri.

“Sebagai suami saya sering meninggalkan istri dan anak.

Dua puluh tahun yang lalu, ketika anak saya masih kecil saya sering pergi pagi dan pulang sudah malam. Sehingga, lagu ini mewakili perasaan saya,”tandas Yulianto.

Dengan penuh haru, Ny Sifrowati Yulianto menyambut lirik demi lirik yang disampaikan oleh Wakil Bupati tersebut. Dengan mengenakan kostum yang senada warna biru putih, keduanya terlihat membawakan lagu dengan alunan musik yang mesra.

Sekda Pasbar Manus Handri bersama istri Ny Harnina Manus Handri mendapatkan lot nomor 9. Dengan penuh kekompakan Ketua Korpri tersebut dengan santai menyeimbangi lantunan suara ketua Dharma Wanita Pasbar tersebut.

Lagu yang dibawakan dengan judul Jangan Salah Menilai. (h/ows)

WAKIL Bupati Pasbar Yulianto duet mesra dengan Ketua GOW Ny Sifrowati Yulianto. OSNIWATI

SENGGANG SANDRA DEWI

Unggah Foto Bayinya AKTRIS cantik Sandra Dewi mendapatkan karunia luar biasa di penghujung tahun 2017.

Sandra melahirkan seorang putra tampan yang diberi nama Raphael Moeis atau yang dulu biasa disebut sang ibu dengan panggilan Baby RM. Ini adalah anak pertama Sandra dan suaminya Harvey Moeis.

www.harianhaluan.com

Sandra melahirkan bayinya pada pukul 09.28 WIB, Sabtu (31/12/2017) dengan didampingi oleh keluarga dan asistennya. Para penggemar pun s egera mengucapkan selamat kepada Sandra dan Harvey serta merasa

penasaran bagaimana paras Baby Raphael, soalnya orangtuanya cantik dan ganteng.

Seakan menjawab rasa penasaran banyak orang, Sandra akhirnya mengunggah foto Baby Raphael pertama kali lewat Insta Storynya pada hari Selasa (2/1).

Raphael terlihat begitu tenang saat tengah digendong dan seperti dugaan bayi satu

ini begitu tampan. Kalau kata tantenya Kartika Dewi, keponakan barunya ini mirip Sandra.

“My Raphae Moeis. Two days old (usia dua hari). Abis ASI ini,” tulis Sandra di foto Raphael yang diunggahnya.

Siapapun pasti merasa gemas melihat Raphael yang ganteng ini.

Sandra dan Harvey me-

nikah pada 8 November 2016 dilanjutkan dengan resepsi di Disneyland, Tokyo. Setahun kemudian, keduanya mendapatkan anugerah dengan kehadiran Raphael yang semakin menambah lengkap kebahagiaan mereka berdua.

Sekali lagi selamat kepada Sandra dan Harvey atas kelahiran putra pertamanya.

Semoga Baby Raphael tumbuh menjadi anak yang tampan, sehat, cerdas, serta

 Redaktur:Atviarni

membuat bangga orangtua, keluarga, dan negara. Grow up well, Raphael. (h/kpl)

 Layouter: Rahmi

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

17

Pemasukan Hak Siar Barca Kalahkan Madrid MADRID, HALUAN – La Liga telah mengumumkan pembagian profit hak siar untuk musim 2016/2017.

Barcelona dan Real Madrid menjadi tim yang paling banyak meraup untung. Berdasarkan laporan Marca, Barca yang musim lalu cuma finis di posisi kedua, meraup pemasukan paling besar. Blaugrana mendapat 146,2 juta euro atau setara Rp 2,3 triliun.

Pembagian ini dibuat secara proporsional sesuai jumlah share dan rating penonton di seluruh dunia.

Total keuntungan 1,2 miliar euro (Rp 19,5 triliun) ini dibagi ke-20 klub La Liga musim 2016/2017.

Sementara itu, Real Madrid yang keluar sebagai juara La Liga di periode tersebut mendapat keuntungan dari hak siar sebesar 140,1 juta euro atau setara Rp 2,2 triliun. Perbedaan kedua raksasa La Liga itu terbilang besar, yakni lebih dari lima juta euro.

Di bawah Barca dan Madrid ada Atletico Madrid yang mendapat pemasukan sebesar 99,2 juta euro.

Berikutnya ada Athletic Bilbao (71 juta euro), Valencia (67,4 juta euro), dan Sevilla (65,9 juta euro) di posisi keenam.

Dari tiga tim yang terdegradasi, Granada selaku tim juru kunci musim lalu mendapat pemasukan dari hak siar yang paling besar dengan nominal 44,6 juta euro atau setara 724 miliar. Sementara itu, Sporting Gijon yang ada di posisi ke-18 mendapat 41,7 juta euro dan Osasuna di posisi ke-19 mendapat 43 juta euro.

Untuk di Segunda Division pemasukan hak siar mencapai 140 juta euro atau setara Rp 2,2 triliun.

Rayo Vallecano menjadi tim yang paling banyak mendapat profit dari hak siar. Mereka meraup 9 juta euro atau setara Rp146 miliar. (h/dtc)

Yoga Tenangkan Antonio Conte LONDON, HALUAN — Antonio Conte dikenal sebagai peracik taktik ekspresif dengan emosi yang terkadang bisa meledak-ledak. Kini ia aktif melakukan yoga agar bisa lebih tenang.

Manajer Chelsea itu saat ini sedang menangai timnya melewati periode sibuk Inggris, yang menurutnya sangat melelahkan. Apalagi untuk sosok seperti dirinya yang tidak bisa duduk berdiam-diri di kursi saat timnya beraksi di lapangan.

"Saya pikir saya sudah terlatih dengan baik untuk menjalaninya, tapi bermain tiga hari sekali sangatlah menguras energi bukan cuma buat para pemain tapi juga buat saya," ujar Conte seperti dikutip Soccerway.

"Anda akan merasa kelelahan ketika harus menjalani laga semacam ini. Di masa depan ketika usia sudah semakin bertambah, mungkin saya bisa jadi lebih tenang dan berusaha duduk sepanjang permainan," ucapnya.

Seraya menanti masa-masa bertambahnya usia, Conte saat ini aktif melakukan yoga bersama salah satu staf Chelsea agar bisa berpembawaan lebih tenang. "Ada seseorang dan saya sangat bersyukur kepada klub yang sudah menyiapkan sosok dengan keahliannya," kata Conte menjelaskan.

"Kami melakukan peregangan dan di akhir sesi juga ada relaksasi, sekitar 10 menit. Itu menyenangkan.

Saya suka dan amat tertarik dengan yoga, saya senang membaca buku mengenai topik-topik tersebut," tuturnya. (h/dtc)

MANCHESTER, HALUAN – Raheem Sterling membuka kemenangan Manchester City atas Watford, gol tersebut dicetaknya dalam waktu 38 detik saja setelah laga dimulai. Setelah menutup tahun 2017 dengan hasil seri di markas Crystal Palace, City mengawali 2018 dengan langsung kembali ke jalur kemenangan. Di Etihad, Rabu (3/1), Citizens menang 3-1 atas Watford Skuat Pep Guardiola membuka kemenangan m elalui gol cepat Sterling. Bola dilesakkan pemain internasional Inggris berumur 23 tahun itu ke gawang Watford di detik ke-38. “Watford baru sekali menyentuh bola, ketika Richarlison dit ekel oleh David Silva, pada saat Sterling mencetak golnya,” tulis BBC. Gol Sterling menjadi yang tercepat di Premier League 2017/ 2018 sejauh ini. BBC juga mencatat bahwa itu merupakan gol tercepat ketiga dalam sejarah City di Premier League. Gol cepat City di Premier League sebelum ini dibuat oleh Jesus Navas lawan Tottenham Hotspur pada November 2013 (13 detik) dan Geovanni lawan Wigan pada Desember 2007 (29 detik).

Dalam pertandingan ini, City kembali diperkuat David Silva.

Gelandang asal Spanyol itu sebelumnya absen karena alasan pribadi. John Stones juga kembali bermain setelah sembuh dari

cedera. Sementara itu, Kevin De Bruyne di luar dugaan jadi starter meski mendapatkan cedera pada laga melawan Palace.

City sudah unggul 2-0 dalam seperempat jam pertama lewat Raheem Sterling. Gol bunuh diri Christian Kabasele di menit ke-13 memperbesar keunggulan tim tuan rumah. Hingga turun minum, City masih unggul dua gol.

Sergio Aguero membawa City memimpin 3-0 lewat golnya pada menit ke-63. Watford mampu mencetak satu gol balasan melalui

Andre Gray di menit ke-82. Di sisa waktu, City punya kans untuk memantapkan kemenangannya.

Sterling lolos ke kotak penalti usai mendapatkan umpan terobosan dari Bernardo Silva, tapi tembakannya dimentahkan oleh Gomes.

Kemenangan ini memantapkan posisi City di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 62 poin dari 22 pertandingan. Unggul 15 poin atas Manchester United yang berada di peringkat kedua.

Watford menghuni posisi kesepuluh dengan 25 poin. (h/gdc)

Karakter Keras Atalanta Hantam Napoli

Maaf Donnarumma, Juve Sudah Punya Szczesny TURIN, HALUAN — Massimiliano Allegri menegaskan Juventus tidak butuh Gianluigi Donnarumma. Sebab, Juventus sudah punya pengganti Gianluigi Buffon dalam diri Wojciech Szczesny. Pernyataan ini untuk menepis kabar bahwa Donnarumma yang sejak awal musim lalu dikaitkan dengan Juve, akan menjadi suksesor Gianluigi Boffon.

Isu Donnarumma bakal merapat ke Juve, bahkan santer setelah Buffon menilai Donnarumma tidak akan melakukan kesalahan andai bergabung dengan Bianconeri. Tapi Allegri menegaskan kalau Juve tidak membutuhkan Donnarumma.

“Szczesny adalah penerus Buffon. Saya sudah bilang itu dan saya ulangi lagi. Juventus melakukan bisnis yang bagus dalam mendapatkan www.harianhaluan.com

pemain bagus dan membawanya setahun sebelum Buffon mengakhiri kariernya di Juventus. Donnarumma pemain muda yang masih harus berkembang. Dia di Milan dan sedang meniti jalannya. Tapi Juventus sudah punya pengganti Buffon,” Allegri mengatakan seperti dilansir Football Italia.

Sebelumnya, Kiper Juventus Gianluigi Buffon menyatakan Gianluigi Donnarumma takkan membuat kekeliruan jika ia meninggalkan AC Milan untuk gabung Bianconeri. Beberapa waktu lalu Donnarumma sempat terlibat dalam episode panjang pembahasan kontrak baru, yang membuat masa depannya di Milan dispekulasikan.

Setelah akhirnya teken kontrak baru, spekulasi tidak lantas menjauhi kiper 18

tahun itu. Ini terkait hubungan buruk Donnarumma dengan sejumlah fans Milan, yang musim ini sudah mengolok-olok dirinya.

Setidaknya ada Barcelona dan Real Madrid yang sudah disebut-sebut terus memantau perkembangan Donnarumma di Milan. Tapi Buffon menyarankan agar Donnarumma melirik lebih dekat saja jika ingin pindah, ke arah Juventus.

“Saya tidak berada di dalam posisinya tapi satu hal yang pasti, takkan pernah jadi keputusan keliru jika ia datang ke Juventus. Saya tidak tahu seperti apa ikatan psikologis yang ia m iliki dengan Milan. Yang menjadi pembeda memang adalah getaran di dalam kalbu Anda,” ujar Buffon kepada Gazzetta dello Sport yang dikutip Soccerway.(hdtc)

NAPLES, HALUAN — Napoli secar a tak terduga takluk dari Atalanta lewat skor tipis 2-1 kendati bermain di San Paolo, pada babak perempat-final Coppa Italia, Rabu (3/1) dini hari WIB. Hasil ini otomatis melenyapkan kans Napoli menjuarai Coppa Italia. Tersingkirnya Napoli di coppa, ditambah hasil buruk di Liga Champions menghadirkan asumsi bahwa I Partenopei hanya fokus pada Serie A Italia pada musim kompetisi kali ini, sebab saat ini Napoli tengah jadi capolista.

Namun pelatih Napoli Maurizio Sarri, membantah tegas anggapan tersebut. Ia kemudian menambahkan bahwa Atalanta memang bermain baik dan memiliki karakteristik yang amat bertentangan dengan tim asuhannya.

“Kami melewati musim yang luar biasa, tapi harus diakui jika kami menderita di kompetisi piala karena karakteristik kami. Saya juga tegaskan bahwa kami tidak lebih berkonsentrasi di Serie A dan itu adalah sebuah kesalahan. Ketika Anda merotasi skuat, itu jadi gagasan yang bagus ketika menang, tapi jika kalah maka semua orang menyerang Anda,” kata Sarri , seperti dikutip Rai Sport.

Sarri menilai, Napoli kerap kesulitan menghadapi Atalanta, sekalipun telah menurunkan kekuatan terbaik. Hal itu dimungkinkan karena karakteristik Atalanta yang sangat berbeda lantaran mengandalkan permainan fisik.

“Lain waktu, jika kami menghadapi Atalanta, kami harus lebih fokus ketika menyerang dan bertahan. Dalam laga ini kami terkesan terlalu meremehkan dan tak fokus, padahallawan bermain begitu terorganisasi,” pungkasnya kesal.

Perjalanan Atalanta ke babak semi-final Coppa Italia adalah kali pertama dalam 22 tahun terakhir. Tak heran bila seluruh penggawa La Dea dibanjiri perasaan bahagia. Tak terkecuali kapten Alejandro Gomez, yang turut menyumbang satu gol dalam pertandingan ini. Dia tak ragu menyebut kemenangan timnya terasa luar biasa dan tak ingin membatasi potensi besar timnya.

“Sungguh kemenangan yang luar biasa, karena tidak setiap musim anda melaju ke semifinal Coppa Italia. Saya mencapainya setelah berkarier selama delapan tahun di Negeri Pizza,” ujar Gomez.

Gomez menyebutkan bahwa Napoli adalah tim top, dan berada di puncak klasemen sementara Serie A, sehingga jelas bahwa hasil ini baginya adalah hasil yang luar biasa. (h/bln)

 Redaktur: Juli Ishaq     Layouter: Syamsul Hidayat

18

OLAHRAGA

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

Gulat Sumbar Miskin Prestasi PBSI Target Juarai Tujuh Turnamen Prioritas JAKARTA, HALUAN – Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) telah menyusun prioritas untuk para pemain senior pada 2018. Sebanyak tujuh turnamen menjadi perhatian. PBSI telah mengumumkan skuat pelatnas tahun ini. Para pemain diharapkan mampu merajai tujuh turnamen prioritas PBSI. Selain itu, PBSI tertantang untuk meraih gelar dalam tiap turnamen super series, super series premier, dan premier of premier. ”Selalu ya ditanya target, tapi tidak apa-apa biar kami (PBSI) memiliki semangat dan tujuan. Kami memang sudah merancang target untuk iven iven penting; Piala Thomas Uber, untuk yang ini yang penting lolos kualifikasi lebih dahulu. Barulah kami memikirkan putaran final, fokus satu demi satu dulu,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti, Selasa (2/1).

Kualifikasi Piala Thomas Uber akan dihelat di Alor Setar, Kedah, Malaysia, mulai 6-11 Februari. Ada pun putaran final Piala Thomas Uber dilaksanakan di Bangkok mulai 20-27 Mei. “Selain itu, kami juga berfokus kepada turnamen yang Indonesia menjadi tuan rumah; Indonesia Masters bulan ini dan Indonesia Open. Tidak sapu bersih, tidak muluk-muluk tapi harus ada yang juara.

Juga Asian Games bulan Agustus di Jakarta,” Susy menjelaskan.

Pada Indonesia Masters 2018 yang akan digelar 23-28 Januari mendatang, menjadi kesempatan sebagai tuan rumah dan menjajal Istora Gelora Bung Karno (GBK) sebagai venue Asian Games, untuk meraih prestasi maksimal.

Ajang berhadiah total USD 350 ribu tersebut sekaligus digunakan untuk tes iven bulutangkis ke Asian Games 2018.

Makanya, Susy Susanti berharap agar para pemain Indonesia tak hanya mampu meraih gelar dari ajang tersebut tapi juga memanfaatkan untuk mengenal detail Istora sebagai bekal tampil di Asian Games pada Agustus nanti.

“Tes Iven Asian Games 2018 di Istora saat Indonesia Masters, itu biar para pemain adaptasi untuk venue baru setelah direnovasi. Istora yang setelah direnovasi itu seperti apa; arah angin, susunan bangku, dan sebagainya. Test event juga bagus untuk adaptasi. Kami harus memaksimalkan semua turnamen di Istora untuk menjajalnya sebelum Asian Games,” sebutnya lagi.

Sebagai gambaran, unggulan pertama di sektor ganda putra dan ganda campuran ditempati wakil Indonesia.

Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon akan tampil sebagai unggulan pertama. Adapun unggulan pertama di sektor ganda campuran ditempati Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

“Selain itu ada All England, bagaimana pun ini menjadi salah satu iven penting. Kami berharap ada gelar dari sini, kemudian Kejuaraan Dunia di Nanjing. Meskipun kami memiliki turnamen prioritas, saat ikut serta di turnamen lain agenda BWF, berharap ada gelar juara untuk menjaga konsistensi sebagai negara bulutangkis. Saya berharap agar pada 2018 ini bisa lebih baik daripada 2017. Setahun ini menjadi dominasi di ganda putra, semestinya pada 2018 sektor lain bisa lebih berprestasi,” Susy berharap. (h/dtc)

PADANG, HALUAN — Cabang olahraga (cabor) gulat adalah salah satu cabor andalan Sumatra Barat untuk meraih medali di kejuaraan tingkat nasional.

Sayangnya, pada tahun 2017 lalu, prestasi gulat Sumbar menurun karena minimnya pendanaan yang diterima.

“Prestasi menurun dari tahun sebelumnya, kami tidak dapat mencapai target yang telah dibidik sejak jauh-jauh hari sebelum 2017 dimulai.

Kurangnya dana tentu menghambat prestasi, karena latihan tidak bisa maksimal.

Persiapan atlet tentu kurang,” ungkap Pelatih Kepala Gulat Sumbar Ediswal, Rabu (3/1).

Ia mengatakan, dengan kurangnya dana yang didapat, sangat berimbas pada kurangnya jadwal uji tanding bagi atlet. “Olahraga tidak bisa langsung instan karena olahraga ada proses yang panjang untuk berprestasi. Bila atlet hanya berlatih, tanpa adanya latih tanding, itu akan berimbas kepada mental tanding atlet,” katanya.

Untuk tahun 2018, gulat sumbar belum mendapatkan jadwal resmi kejuaraan yang akan diikuti. “Kalau untuk 2018 tentu kami akan meng-

ikuti kejurnas baik di tingkat senior atau junior. Tapi, untuk jadwal resminya, kami belum dapat dan masih menunggu informasi kejuaraan yang dilaksanakan,” tuturnya.

“Untuk target, kami menyerahkan semuanya kepada atasan. Yang jelas kami siap untuk mengikuti kejuaraan karena kami mempunyai atlet di semua kelas baik senior atau junior. Jadi untuk sekarang, kami fokus dulu mempersiapkan atlet sebaik mungkin,” ungkapnya.

Ediswal berharap tahun 2018 cabor gulat Sumbar bisa meraih target dan meningkatkan prestasi. “Saya berharap cabang ini lebih diperhatikan dan uang pembinaan bisa dicukupi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan cabang. Tentunya dengan itu kami bisa meraih prestasi yang lebih baik,” tuturnya. (h/mgmal)

BANTINGAN — Tim Gulat Sumbar tengah melakukan latih tanding. Minimnya pendanaan membuat prestasi cabor andalan Sumbar itu minim selama 2017 yang lalu. IST

BERHADIAH MOBIL

MUSIM KOMPETISI 2018 DI AMBANG MATA

Polres Payakumbuh Gelar Payakumbuh Extreme 2018

Alan Martha Menunggu Tawaran Serius PADANG, HALUAN — Pemain jebolan SAD Uruguay Alan Martha belum memiliki tim untuk kompetisi sepakbola Indonesia Tahun 2018. Alan masih menunggu kepastian dari beberapa tim yang sudah menjalin komunikasi awal dengannya.

“Sudah ada beberapa tim yang menghubungi saya, tapi masih dalam tahap bertanya.

Jadi, untuk sekarang saya masih menunggu kepastian dari pihak tim,” ujarnya Rabu (3/1).

Alan mengaku tidak bisa memberi tahu tim mana saja yang telah menghubunginya.

Namun, ia memastikan beberapa tim tersebut semuanya berasal dari luar Sumatra, tepatnya dari Pulau Jawa.

Alan yang merupakan putra asli Padang Pariaman ini sempat dikaitkan namanya dengan Semen Padang FC, setelah Si Kabau Sirah hampir pasti turun kasta keLiga 2 pada musim kompetisi 2018, setelah terdegradasi pada musim kompetisi tahun lalu dari liga teratas.

“Sampai sekarang pihak Semen Padang tidak pernah menghubungi saya. Mungkin memang tidak dipantau karena di luar skema atau strategi yang akan diterapkan Semen Padang FC musim ini,” ungkapnya.

Pemain berpostur mungil ini mengaku tidak terlalu memusingkan akan bermain di liga kasta tertinggi atau bermain di liga 2. “Untuk sekarang, saya tidak mementingkan bermain di kasta mana, yang jelas saya akan memilih tim yang bisa memberi waktu bermain yang lebih banyak kepada saya,” tuturnya.

Persikad Depok merupakan tim terakhir yang dibela pemain kelahiran 22 juli 1992 ini pada musim 2017. Tim asal Depok ini mendatangkan Alan setelah meraih rentetan hasil negatif di paruh pertama Liga 2 Indonesia. Sayangnya, Alan belum bisa membawa Persikad bermain di kompetisi teringgi liga Indonesia. (h/mg-mal)

PAYAKUMBUH, HALUAN — Polres Payakumbuh bakal menggelar Trail Adventure bertajuk “Payakumbuh Extreme 2018”, Minggu 7 Januari mendatang. Iven tersebut digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kota Payakumbuh ke-47.

Kepastian berlangsungnya Payakumbuh Extreme 2018 tersebut disampaikan Kepala Polres Payakumbuh AKBP Kuswoto, Rabu (3/1). Menurutnya, iven akan digelar dengan start dan finish di kawasan Medan Nan Bapaneh, Ngalau Indah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Trail Adventure Polres Kota Payakumbuh (Popay), yang merupakan binaan Polres Payakumbuh.

“Dengan akan digelarnya kompetisi ini, kami mengundang Rider dari berbagai daerah untuk mengikuti Payakumbuh Extreme

2017,” katanya.

AKBP Kuswoto menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan keindahan alam Kota Payakumbuh. Sebab, diprediksi akan banyak rider beserta supporter yang datang dari luar daerah Payakumbuh. Sehingga, aspek promosi pariwisata menjadi agenda selipan dalam iven ini. “Selain itu tentu saja untuk menyalurkan hobi para peminat Trail Adventure,” katanya lagi.

Kegiatan Payakumbuh Extreme ini juga menuai dukungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, DPRD Payakumbuh, Telkomsel, Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan Trapay50. Dan direncanakan bakal bertabur hadiah seperti dua unit mobil Mitsubishi, dua unit sepeda motor, dan puluhan doorprize lainnya. (h/isq)

AKBP Kuswoto bersama tim Adventure Polres Kota Payakumbuh (Popay) bakal menggelar Payakumbuh Extreme 2018 7 Januari mendatang. Promosi Pariwisata juga menjadi agenda selipan dalam iven ini. IST

ALAN MARTHA

PSSI Ajak Kemenpora Bersama Rawat GBK JAKARTA, HALUAN — Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria berharap dapat menjalin kerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), untuk merawat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

www.harianhaluan.com

Sebelumnya, Kemenpora melalui Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto meminta PSSI agar mengimbau para pecinta sepak bola Indonesia untuk tidak merusak fasilitas SUGBK yang baru saja direnovasi jelang Asian Games 2018. Imbauan itu disam-

paikan Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto terkait laga Timnas Indonesia melawan Islandia yang kemungkinan besar berlangsung di SUGBK pada 14 Januari 2018.

“Sebetulnya sih kami sangat membutuhkan bantuan dari Kemenpora untuk meng-

 Redaktur: Arda Sani

atasi hal ini, karena kita tahu yang namanya kerusuhan atau tingkah laku dari masyarakat Indonesia itu bukan hanya di sepak bola. Tapi pelanggaran itu ada di setiap sudut dari masyarakat kita gitu kan?

Lampu merah jam tiga pagi diterobos, kan kira-kira begitu gambarannya?” kata Tisha kepada para awak media di Kantor PSSI, Selasa (2/1).

“Jadi sebetulnya itu areanya di tingkat kesadaran, pendidikan, dan PSSI tidak bisa sendirian. Justru malah PSSI butuh bantuan dari Kemenpora juga, sinergi untuk melaksanakan berbagai macam campaign, penyuluhan, agar menjaga fasilitas olahraga ini milik kita bersama. Karena kompleks GBK tidak cuma stadionnya, tapi ketika kita memasuki area Senayan,” katanya menambahkan.

PSSI, lanjut Tisha, selama ini terus-menerus melakukan kampanye agar para penonton berperilaku baik ketika nonton pertandingan sepak bola secara langsung. “Toh misalnya di area penjualan tiket ada disclaimer-nya juga. Mau dibaca atau tidak, pokoknya terus akan kami gaungkan begitu,” ucap Tisha. (h/cnn)  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Lingkar 23 Orang Luka Bakar di New York NEW YORK, HALUAN — Sedikitnya 23 orang mengalami luka bakar menyusul kobaran api pada sebuah gedung apartemen di Bronx, New York. Korban cedera termasuk satu petugas pemadam kebakaran, orang dewasa dan anak-anak.

“Kami langsung dihadapkan dengan api yang besar saat tiba di lokasi kejadian dan beruntung banyak orang berhasil diselamatkan keluar dari gedung oleh petugas,” kata Komisaris Departemen Pemadam Kebakaran New York Daniel Nigro, Rabu (3/1).

Nigro mengatakan, petugas langsung melakukan pertolongan pertama kepada warga. Dia melanjutkan, korban luka juga sudah dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perwatan lebih lanjut guna memulihkan kondisi mereka.

Otoritas setempat hingga kini belum mengungkapkan penyebab kebakaran tersebut. Nigro mengatakan, tim penyelidik masih melaukan investigas guna menemukan sumber api dalam peristiwa tersebut.

Meski demikian, Nigro menjelaskan, api mulai terlihat berkobar pada pukul 05.30 pagi waktu setempat. Api dengan cepat membesar di bangunan berlantai empat itu menyusul keberadaan toko furnitur di lantai dasar.

Sekitar 200 pertugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Api baru dapat dijinakan sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

Sebelumnya, kebakaran serupa juga melahap gedung berlantai lima pada sebuah blok apartemen di Bronx. Peristiwa yang terjadi pada akhir tahun lalu itu menewaskan 12 orang dan empat orang lainnya mengalami luka parah. Korban diketahui antara berusia satu hingga lima puluh tahun.

Sekitar 170 pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah dilakukan penyelidikan, kebakaran disebabkan oleh seorang anak yang bermain kompor. Api lantas menjalar ke lantai lima melalui sebuah tangga dan menutup jalan pelarian utama. (h/rol)

Cegah Teroris, New York Bikin Pembatas Trotoar NEW YORK, HALUAN — Kota New York akan memasang lebih dari 1.500 tiang penghalang baru di trotoar dan plaza, untuk melindungi pejalan kaki dari kendaraan.

Tahun lalu, terjadi dua kecelakaan yang ‘disengaja’ dan menewaskan para pejalan kaki di Amerika Serikat (AS).

“Kami mengerti apa yang terjadi di seluruh dunia dan kami bahkan melihat beberapa tragedi di sini,” kata Wali Kota New York, Bill de Blasio, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (3/1).

Sebelumnya, serangkaian serangan terhadap pejalan kaki di kota-kota Eropa dan Amerika Serikat oleh pengendara mobil atau truk, menjadi taktik yang digunakan oleh kelompok militan ISIS. Pada bulan Juli 2016, seorang sopir menggunakan sebuah truk menewaskan 86 orang sekaligus yang sedang merayakan Hari Bastille di Nice, Prancis. Insiden serupa terjadi di pasar natal di Berlin, beberapa bulan kemudian.

“Kami tahu bahwa kita harus melakukan lebih banyak hal untuk menjaga orang-orang agar tetap aman,” ujar Blasio.

Ia juga mengatakan, Kota New York City akan menghabiskan dana tambahan sebesar USD 50 juta untuk memasang tiang baru di daerah yang sibuk dan berpenduduk tinggi dan upaya lain untuk melindungi ruang publik. (h/vvc)

AS Tolak Perundingan dengan Korut WASHINGTON DC, HALUAN — Utusan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nikki Haley, menolak usulan perundingan antara Korea Utara dan Selatan. Ia mengatakan, AS tidak akan melakukan pembicaraan dengan serius, jika Pyongyang tidak menghentikan program senjata nuklirnya.

Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS juga membantah pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un telah berhasil membuat kesepakatan antara Korea Selatan dan AS. “Kami tidak akan melakukan pembicaraan dengan serius, jika mereka tidak melakukan sesuatu untuk melarang semua senjata nuklir di Korea Utara,” kata Halley, seperti dilansir the Guardian, Rabu (3/1).

Ia mengatakan, Korea Utara merupakan rezim yang sangat sembrono sehingga AS berpikir tidak perlu diadakannya solusi yang bersifat sementara. “Kami pikir, kami harus menghentikan senjata nuklir mereka dan mereka perlu menghentikannya sekarang. Jadi Korea Utara dapat berbicara dengan siapapun yang mereka inginkan, namun AS tidak akan mengetahuinya sampai mereka setuju untuk melarang senjata nuklir yang dimiliki,” katanya.

Menurut Haley ada laporan bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan peluncuran uji rudal baru dalam beberapa hari mendatang.

Ia mengancam akan melakukan tindakan yang lebih ketat terhadap rezim tersebut, jika Korut terus melakukan uji coba.

Pernyataan Haley ini sangat berbeda dengan kemauan pemerintah Seoul yang ingin mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara kapanpun, dimanapun serta dalam bentuk apapun. (h/rol) www.harianhaluan.com

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

19

JOKOWI LANTIK KEPALA BSSN

Polhukam Tak Berwenang Tangani Siber JAKARTA, HALUAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Mayjen Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Djoko Setiadi yang sebelumnya memimpin Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dikukuhkan di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

PELANTIKAN — Prosesi pelantikan Mayjen Djoko Setiadi jadi Kepala BSSN oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). IST

20 Persen Polres Dapat Rapor Merah JAKARTA, HALUAN — Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan, 20 persen Polres seluruh Indonesia masih memiliki nilai merah dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal ini berdasarkan laporan dari Ombudsman RI terhadap pelayanan publik Polri.

“Dari 171 Polres yang diperiksa Ombudsman, saya lihat 80 persen baik. Pelayanan SIM, SKCK, STNK-nya baik. Tapi, 20 persen merah nilainya,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Dengan t emuan ini, kata Tito, akan menjadi bahan evaluasi Polri untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyatakat.

Nantinya, evaluasi ini akan dipimpinan Irwasum Mabes Polri dan Irwasda setiap Polda.

“Kalau masalah leadership kita ganti. Kalau infrastruktur

kita dukung atau ticarkan dan setiap dak ada anggaran,” bulan evaluasi. Makatanya. na ada hasil atau Untuk 80 persen tidak kita akan beriPolres yang mendakan reward and pupatkan nilai yang cunisment,” ujarnya. kup baik, ia meminta Sementara itu, untuk mempertahanAmzulian Rifai mekannya bahkan mengatakan, hasil peningkatkannya. nelitian OmbudsMantan Kapolda man ini diharapkan TITO KARNAVIAN Metro Jaya ini memenjadi bahan evanambahkan, komplain luasi Kapolri untuk masyarakat kepada Polri adalah menilai jajarannya sesuai visi penanganan kasus hukum, ma- Promoter yang dicanangkan. salah KKN dan pemberantasan “Tadi sudah kami nilai baik, penyuapan. Untuk itu, pada tahun karena itu Polri dapat nilai kaini ia memerintahkan Kasatgas tegori kepatuhan sedang periode Saber Pungli untuk menggencar- sekarang. Mudah-mudahan tekan aksinya. muan-temuan ombudsman ini jadi “Tahun ini sebagai kasatgas salah satu saja bagi Kapolri untuk saber pungli gencarkan kembali memberi reward dan punishmet yang dipimpin Irwasum dan di- kepada jajarannya tentu ombudskoordinir Menkopolhukam. Tadi, man membawa perubahan Polri Kapolda saya minta segera gen- bisa tercapai,” katanya. (h/vvc)

DI FILIPINA

Dua Orang Tewas Akibat Banjir MANILA, HALUAN — Hujan disertai angin kencang yang memicu banjir kembali melanda Filipina. Banjir juga dilaporkan memicu tanah longsor dan menyebabkan sedikitnya dua orang tewas. Bencana ini terjadi tak lama setelah Filipina dihantam badai mematikan selama musim Natal atau pada Desember 2017.

Kematian dilaporkan terjadi di Pulau Cebu, di mana seorang wanita paruh baya tertimbun longsor. Korban lainnya diketahui berjenis kelamin lakilaki. Korban kedua meninggal setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat berkendara dalam kondisi listrik padam dan dihantam angin kencang.

Badan Metereologi Filipina memperingatkan bahwa cuaca buruk tersebut akan bergerak ke pulau wisata Palawan dengan kecepatan angin 65 kilometer per jam demikian sebagaimana dilansir dari AFP, Rabu (3/1).

“Para penduduk benar-benar sedih, sangat sulit bahwa kita harus menghadapi tiga badai yang datang satu demi satu.

Orang telah kehilangan mata

HUJAN disertai angin kencang memicu banjir kembali melanda Filipina. IST

pencaharian mereka dan tidak beristirahat sejak Natal,” ujar seorang petugas informasi Pulau Palawa, Gil Acosta.

Sebelumnya, Filipina dihantam dua badai mematikan yaitu Badai Tropis Kai-Tak dan Badai Tropis Tembin. Badai Tropis KaiTak yang menghantam pada pertengahan bulan lalu telah menewaskan 47 orang. Sementara Badai Tropis Tembil telah memakan korban 240 korban jiwa di selatan Pulau Mindanao.

Selain menyebabkan dua orang tewas, bencana yang datang mengawali tahun 2018 ini

juga telah membuat ribuan orang lainnya mengungsi. Sekira 4.000 orang di Filipina tengah telah pindah ke tempat yang lebih aman untuk menghindari angin kencang dan banjir.

“Ada banjir terus-menerus di beberapa kota di mana banjir dari badai sebelumnya masih belum surut,” terang juru bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Julius Regner.

Filipina memang kerap dilanda badai setiap tahunnya.

Sedikitnya terdapat 20 badai yang menghantam dan beberapa di antaranya mematikan. (h/okz)

Pelantikan itu berdasarkan Keppres nomor 173/P/ 2017 tentang Pemberhentian Kepala Lemsaneg dan Pengangkatan Kepala BSSN tahun 2017-2022. Dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Presiden Jokowi melantik sekaligus mengampil sumpah jabatan Djoko Setiadi. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Djoko merupakan Kepala BSSN pertama, sejak badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 133 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN. Perpres tersebut ditandatangani oleh Kepala Negara pada 16 Desember 2017 lalu.

Sebelum perubahan Perpres itu dilakukan, BSSN merupakan lembaga pemerintah berada di bawah kendali Menko Polhukam Wiranto. Namun, kali kini BSSN berada langsung di bawah Presiden Jokowi.

Lembaga ini bertugas mengawasi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan di dunia maya.

Kepala BSSN Mayjen TNI Djoko Setiadi mengatakan, BSSN merupakan lembaga negara yang direvitalisasi dari lemsanegý.

Transformasi kelembagaan itu, kata dia, merupakan hal yang wajar guna mengikuti perkembangan zaman. ”Kalau bahasa saya, sandi itu kan bahasa zaman dahulu, kalau bahasa zaman sekarang itu siber. Nah, kalau lembaga sandi bertaransformasi ke lembaga siber itu memang sudah sewajarnya,”ý kata Djoko usai dilantik.

Jendral bintang dua itu menuturkan, tidak ada struktur yang berubah dari BSSN yang sebelumnya bernama lemsaneg tersebut. Hanya saja, lanjut dia, BSSN memiliki Wakil Kepala BSSN dan empat orang dengan jabatan deputi yang sebelumnya hanya tiga deputi dalam lemsaneg.

“Dan kita segera beresberes menata ýorganisasi ini, sehingga saya perkirakan di pertengahan bulan ini sudah mulai bekerja,” ujarnya.

Djoko menjelaskan, tugas BSSN akan semakin berat ketimbang lemsaneg yang sebelumnya telah diubah menjadi BSSN oleh pemerintah. Presiden Jokowi pun telah meminta BSSN dapat menjangkau sampai menga-

mankan Warga Negara Indonesia (WNI) ýdi dunia siber.

“Tentunya tugas kita semakin besar, tanggungjawab kita semakin besar arahan Bapak Presiden, kita harus mampu menjangkau sampai pengamanan warga Republik Indonesia. Ini yang harus kita laksanakan,” jelasnya.

Djoko menegaskan, pihaknya akan menjangkau seluruh kegiatan siber sampai ke tingkat nasional.

Apalagi, lemsaneg juga telah bekerja dalam siber space selama 10 tahun belakangan.

“Karena itu, tidak ada perubahan signifikan dan ini sudah 10 tahun terakhir sudah bekerja di siber space dan ini bukan sesuatu hal yang baru,” tandasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, keberadaan BSSN memang sudah ditunggutunggu. “Kita sudah lama menunggu a danya peresmian BSSN. Mengapa? Karena saat ini sudah ada beberapa kerja sama dengan negara-negara lain,” ujar Wiranto di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Hadirnya BSSN, menurut Wiranto, akan melepas kewenangan pemantauan siber yang ada di Polhukam. “Dengan adanya BSSN ini, nanti apa yang ada di kita di desk siber itu, akan kita serahkan sepenuhnya ke BSSN, agar mereka melanjutkan apa yang telah dicapai oleh desk siber Polhukam ini,” jelas Wiranto.

Namun begitu, Wiranto menegaskan bahwa BSSN nantinya tetap akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, meski sudah berada di bawah koordinasi Presiden Jokowi. “Polhukam itu kan koordinator.

BNPT, BNN, segala macam itu dikoordinasikan Kemenko Polhukam. Otomatis nanti kan koordinasi juga ke sini,” papar Wiranto.

Sementara Menkominfo Rudiantara mengatakan, fungsi direktorat keamanan di Kemenkominfo kini akan dikerjakan BSSN. “Ada sebagian dari fungsi direktorat keamanan kami yang akan di-spin off aktivitasnya menjadi bagian dari BSSN. Ini kan BSSN ini merupakan peleburan dari fungsi utamanya dari Lemsaneg dan direktorat keamanan di Kominfo,” jelas Rudiantar.

Rudiantara menjelaskan, BSSN hanya akan berfokus di masalah cyber security dan tidak akan memegang permasalahan hoax dan sosmed. “Oh bukan kaitannya hoax. klo hoax lain lagi. kalau hoax masalah konten,” paparnya. (h/okz)

KASUS KORUPSI HELI AW-101

KPK Periksa Mantan KSAU Agus Supriatna JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna terkait kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)101 di lingkungan TNI AU. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Agus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” ujar Febri, Rabu (3/1).

Dalam pemanggilannya kali ini, Agus sudah tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan penyidik KPK.

Dia tiba sekira pukul 09.30 WIB dengan mengenakan kemeja biru dan kacamata hitam.

Agus tak memberikan keterangan apapun kepada awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dirinya hanya tersenyum sembari terus berjalan masuk ke lobi gedung KPK. Dalam kasus ini, Agus tak memenuhi pemanggilan KPK sebanyak dua kali pada 27 November dan 15 Desember 2017. Alasannya karena sedang menjalani ibadah Umrah.

Namun, usai menjalani pemeriksaan sekira dua jam lebih, Agus baru memberikan keterangannya. Menurutnya, dia telah menerangkan segala sesuatu yang diketahui kepada

penyidik lembaga antirasuah soal pengadaan helikopter tersebut. Oleh sebab itu, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengusutan kasus ini.

“Segala sesuatu kan ini adalah tugas dan tanggungjawab KPK. Saya sudah jelaskan apa yang bisa saya jelaskan di sana,” kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Dalam hal ini, Agus meminta untuk tidak ada pihak yang membuat gaduh atau memperkeruh suasana. Apalagi, hal ini berkaitan dengan sistem keamanan dan pertahanan Indonesia. “Karena ini semua sudah ada aturan, perundang-undang-

an, aturan ada doktrin, sumpah bagi prajurit jadi ke mana-mana tak boleh asal keluarkan statement,” jelas Agus.

Tak hanya itu, Agus juga sempat menunjukkan buku saku berwarna biru dongker dari dalam jaketnya. Dia mengaku bahwa buku kecil itu berisikan peraturan dan sumpah prajurit TNI. Oleh sebab itu, Agus menyebut dalam Korps Militer ada hal mengatur untuk menjaga seluruh kerahasiaan demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dia mengaku, meskipun telah pensiun, tetap membawa buku saku tersebut.

“Jadi saya sampai retired (pensiun,red) saya bawa ini (buku sumpah prajurit,red)

buku kecil pasti dibawa ke mana-mana, saya bawa. Harus dibawa, karena ada doktrin, sumpah prajurit,” tegasnya.

KPK sendiri dalam kasus ini telah menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dari pihak swasta terkait kasus pengadaan Heli AW-101. Irfan diduga sebagai pengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101.

Sementara itu, Puspom TNI menetapkan empat anggota TNI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI, FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (h/okz)

 Redaktur: Nasrizal        Layouter: Syamsul Hidayat

20

TANAH DATAR

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

2017, Terjadi 88 Kasus Kecelakaan Lalin BATUSANGKAR, HALUAN – Selama rentang waktu 2017, telah terjadi sebanyak 88 peristiwa kecelakaan lalu lintas (laka lantas).

Kasat Lantas Polres Tanah Datar AKB. Yulandi Rusadi kepada Haluan di Batusangkar, Sabtu (30/12) meeyebutkan, bahwa dari kejadian laka lantas tersebut telah menimbulkan kerugian material bagi korban sebesar Rp.120.500.000,-.

“Sementara pemasukan dana ke kas negara melalui bukti pelanggaran (tilang) selama tahun 2017 mencapai Rp.362.267.000.

Dibandingkan dengan kejadian tahun sebelumnya, berkas tilang sedikit menurun,” tutur AKP.Yulandi Rusadi.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kecelakaan tersebut menurut AKP. Yulandi dilakukan penyuluhan ke sekolahsekolah, memasang spanduk pesan keselamatan pada beberapa titik keramaian.

Kasat Lantas AKP.Yulandi mengatakan, bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar selalu berupaya melakukan berbagai terobosan dalam bentuk apapun, guna mem bangun budaya tertib berlalu lintas.

“Diantaranya, memberikan teguran terhadap pelanggar lalu lintas yang kesalahannya masih tergolong ringan serta terus menyampaikan pesan keselamatan melalui media massa, media elektronik seperti siaran radio,” tuturnya. (h/emz)

Syafriwal Dilantik Sebagai Wali Nagari Barulak BATUSANGKAR, HALUAN - Setelah sempat tertunda karena sakit, Wakil Bupati Zuldafri Darma akhirnya melantik secara resmi Syafriwal sebagai Wali Nagari Barulak Kecamatan Tanjuang Baru Periode 20172023, di Aula Kantor Camat Tanjuang Baru, Jumat (29/12).

Tanah Longsor Dominan Terjadi pada 2017

BATUSANGKAR, HALUAN – Peristiwa bencana alam yang terjadi di Tanah Datar sepanjang 2017 tercatat 100 kali. Peristiwa itu telah menghancurkan dan memporakporandakan harta benda masyarakat dengan kerugian mencapai sebesar Rp1.894.000.000,-.

Kepala BPBD Tanah Datar, Indra Kesuma didampingi Kasi Kedaruratan, Robert Cah neldi kepada Haluan di Batusangkar, Rabu (3/1) kemarin menyebutkan, bahwa dari 100 kali kejadian bencana tersebut, paling banyak terjadi bencana tanah longsor dan pohon tumbang.

“Bencana tanah longsor dan pohon tumbang dipicu oleh kondisi cuaca yang cukum ektrem, seperti hujan lebat dan angin yang bertiup cukup kencang melanda wilayah Kabupaten Tanah Datar sepanjang tahun 2017 lalu,” tuturnya.

Menurut Indra Kesuma, dalam kondisi bencana yang kurang bersahabat, seperti hujan turun dengan durasi cukup lama, diharapkan warga yang bermukim di sepanjang aliran anak sungai, harus waspa da.

Pada aliran anak sungai yang cenderung mengeruh pada musim hujan, sangat dikha watirkan akan membawa material dari hulu sungai yang bisa berakibat banjir bandang yang bisa merusak sepanjang aliran sungai.

Saat ini, menurut Indra Kesuma, juga telah dipasang sejumlah sabodam untuk menahan arus material yang bisa merusak lahan dan bangunan yang ada di sepanjang aliran sungai pada saat musim hujan datang.

Sementara kejadian bencana yang cukup besar dan menimbulkan kerugian juga cukup besar yaitu paristiwa tanah longsor, seperti yang melanda wilayah Nagari Gunuang Rajo menimpa irigasi, pohon tumbang akibat angin kencang menimpa bangunan sekolah di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, longsor menimpa rumah warga di Nagari Tigo Koto Rambatan, longsor pada ruas jalan raya Puncaak Pato, serta kecelakaan mobil Damkar masuk jurang yang menimbulkan kerugian material dan 1 jiwa anggota anggota Damkar. (h/emz)

LANTIK WALNAG—Wakil Bupati Zuldafri Darma melantik Wali Nagari Barulak, Syafriwal. Semoga terjadi peningkatan kemakmuran di nagari yang mempunyai banyak potensi ini. EMRIZAL

LPM Harus Aktif Kawal Pembangunan BATUSANGKAR, HALUAN Bupati Tanah Datar diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mukhlis mengharapkan, agar semua organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dapat mendukung program pemerintah, baik dari segi pembangunan dan sosial budaya.

Hal itu disampaikan Mukhlis dalam Musyawarah dan Rapat Kerja Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Kabupaten Tanah Datar, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Kamis (28/12).

“Peran aktif LPM di semua tingkatan dituntut sesuai tertuang dalam UU No. 6 tahun

2014 tentang Desa, serta PP No.43 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Desa dan PP No.22 tahun 2015 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang berskala nagari serta membangkitkan dan menggali partisipasi,” kata Mukhlis.

Mukhlis menambahkan, LPM adalah mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga menjadi satusatunya lembaga tempat masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal pembangunan.

“LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di nagari yang harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan dari segala aspek kehidupan,” ujarnya.

Mukhlis mengharapkan, agar

adanya jalinan kerjasama dari semua pihak terhadap organisasi DPC LPM Kecamatan, Camat maupun UPT Dinas yang ada serta mitra kerja lainnya.

“Harus ada kerjasama yang lengkap agar p rogram kerja organisasi DPD LPM Kabupaten dan DPC LPM Kecamatan terlaksana dengan baik,” katanya.

Sekretaris Dinas PMDPPKB, Faisal A dalam laporannya menyampaikan, fungsi dari LPM yakni tempat penam pung an aspirasi masyarakat, pening katan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana/pelaksanaan hasil-hasil pembangunan, penumbuh-kembangan swadaya gotong royong masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. (h/emz)

MEMERIAHKAN HAB KEMENAG KE 72

Ratusan Peserta Ikuti Gerak Jalan BATUSANGKAR, HALUAN – Memeriahkan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag ke 72, digelar gerak jalan sehat yang diikuti ratusan peserta. Gerak jalan sehat ini mengambil star di depan Kantor Kemenag JL. Raya Bukit Gombak, Batusangkar dengan menempuh rute sepan jang 3 kilometer, Sabtu (30/12).

Pengibaran bendera star dilakukan oleh Wakil Bupati

Tanah Datar, Zuldafri Darma didampingi Kepala Kemenag Tanah Datar, Syamsul Arifin, Kasubag TU Alinardius yang dihadiri Rektor IAIN Batusang kar, KUA, ASN Kemenag beserta keluarga dan undangan lainnya.

“Gerak jalan sehat tahun 2017 ini patut kami apresiasi, sebab selain mendapatkan animo dari para karyawan juga dihadiri Wabup serta ikut dalam

jalan sehat ini,” kata Syamsul Arifin saat berlangsungnya kegiatan itu.

Wabup Zuldafri Darma dalam arahannya mengatakan dengan menggelar jalan sehat ini selain sehat juga akan dapat menjalin silaturrahmi dan diharapkan sebagai sarana rekreasi sekaligus merajut kebersamaan bersama seluruh jajaran Kemenag Tanah Datar. (h/emz)

STUDI BANDING WARTAWAN TANAH DATAR KE JAKARTA DAN BANDUNG (3)

Kunjungi Taman Terapung dan Farmhouse Lembang Laporan:EMRIZAL

D

ARI sekian banyak objek wisata di Bandung dan sekitarnya, taman wisata Terapung dan Farmhouse (rumah petani) di Lembang ,merupakan objek yang cukup menarik bagi pengunjung dan ramai didatangi para wisatawan.

Lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan raya Lembang, Bandung, berudara sejuk dan terasa sekali suasana yang nyaman saat memasuki lokasi yang dikemas cukup apik pada areal perkampungaan yang berada di wilayah dataran tinggi itu.

Dari lokasi parkir kendaraan, kita menyusuri ruas jalan dibawah rindangnya pohon pinus, ruas jalan terlihat bersih, nyaris tak ada sampah yang berserakan, karena selalu diawasi dan dipungut oleh petugas bila melihat ada sampah di luar tong-tong sampah yang disediakan.

Di sepanjang lorong menuju lokasi wisata utama berupa bangunan petani, pengunjung disuguhi minuwww.harianhaluan.com

man berupa susu murni dan sate kelinci, sebagai penambah energi selama menyusuri lorong yang cenderung sedikit menukik.

Pengunjung menyaksikan dan bisa bercengkerama dengan ternak biri-biri dan berfoto selfi dengan hewan berbulu tebal asal Australia itu. Selanjutnya pengunjung juga bisa menikmati susu murni yang baru saja diproduksi dari ternak menyusui ini.

Selain menyuguhkan tata cara beternak, di lokasi rumah petani, pengunjung dapat menikmati produk makanan yang dihasilkan dari hamparan lahan yang ada di sekitar lokasi, seperti suguhan buah pisang khas Lembang.

Ada beraneka ragam produk makanan yang diproduksi dari bahan mentah buah pisang yang sudah dikemas dan bisa dicicipi sebelum dibeli. Inilah cara jitu bagi pedagang di Farmhouse Lembang ini tak ada pengunjung yang tak jadi membeli produknya setelah diberi kesempatan mencicipinya.

Pada lokasi taman terapung Lembang yang merupakan danau mini yang mirip sekali dengan telaga Kanang Koto Baru Kecamatan X Koto atau telaga yang ada di nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo. Begitu menginjakkan kaki di lokasi wisata terapung yang berudara cukup dingin menusuk tulang ini, kampuang tangah juga minta diisi. Tentu saja kita dapat memilih menu yang diingin-

kan, memakai alat tukar koin yang dipesan sebelum masuk lokasi.

Pada sekeliling telaga ditempatkan sejumlah perahu yang terbuat dari rakitan bambu, di atasnya memuat sejumlah produk makanan khas yang ada di Lembang dan Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

Di lokasi ini juga disuguhkan beraneka ragam produk makanan dari hasil tani warga sekitar. Makanan ini

telah dikemas dan dapat dijadikan oleh-oleh untuk di bawa pulang setelah me ngunjungi lokasi wisata terapung Lembang yang cukup terkenal ini.

Pengunjung dapat memilih produk makanan yang disukai dengan membelanjakan sejumlah koin yang harus ditukar seharga Rp. 50.000,- pada saat mema suki gerbang menuju lokasi wisata terapung Lembang ini. (bersambung)

TAMAN terapung Lembang, Bandung ini menyuguhkan produk beragam produk makanan yang merupakan hasil tani warga sekitar. EMRIZAL

Acara pelantikan dan serah terima jabatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat Imran yang menjabat Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Kepala Dinas PMDPPKB Adrion Nurdal, Camat Tanjuang Baru Dedi Triwidono, Forkopimca, Ketua Kerapatan Adat Nagari, masyarakat beserta undangan lainnya.

Wabup Zuldafri Darma dalam arahannya mengatakan, dilantiknya Wali Nagari Barulak memang diharapkan untuk dapat merangkul segala bentuk perbedaan, sehingga tidak ada lagi pengotak-kotakan di tengah masyarakat.

“Selamat bertugas bagi wali nagari yang baru, semoga terjadi peningkatan kemakmuran di daerah yang memang mempunyai banyak potensi ini,” ucap Wabup.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Zuldafri Darma juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk turut membantu percepatan pembangunan nagari.

“Kita semua mengetahui dana desa sangatlah besar.

Untuk itu, wali nagari harus selalu dapat berkoordinasi tentang penggunaan dana desa dengan baik,” ujar Wabup.

Selanjutnya, Zuldafri meng harapkan agar wali nagari terpilih dapat mengemban

amanah dan tugas dengan baik.

“Mudah-mudahan wali nagari yang baru dilantik ini dapat menjalankan amanah masyarakat dengan baik, jujur dan adil,” harap Wabup.

Selain itu harapan yang sama pun diucapkan Imran pada sambutannya, agar wali nagari yang terpilih dapat melayani masyarakatnya dengan sepenuh hati.

“Semoga wali nagari selalu dilindungi Allah Swt sesuai yang telah diamanatkan,” harap Imran.

Sementara itu Pj Wali Nagari Barulak, Syamsurizal mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat Nagari Barulak yang telah membantunya selama 3,5 bulan menjabat sebagai wali nagari.

“Beban yang cukup berat selama menjabat terasa lebih ringan dengan bantuan masyarakat yang selalu mendukung saya, terima kasih,” ucap Syamsurizal.

Hal yang mengharukan pun sempat mewarnai acara pelantikan dan serah terima jabatan tersebut, karena dilaksanakan dengan kondisi sakitnya yang bersangkutan. Namun dengan semangat yang tinggi, seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan baik dan lancar. (h/emz)

Terjadi 67 Peristiwa Kebakaran pada 2017 BATUSANGKAR, HALUAN – Sepanjang tahun 2017, terjadi sebanyak 67 kali peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan rumah masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Peristiwa ini menim bulkan kerugian sebesar Rp.6.927.150.000,-.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Datar, Nuryeddisman didamingi Kabid Damkar Sunaryo kepada Haluan, di Batusangkar, Rabu (3/1) menyebutkan, dibandingkan tahun lalu, jumlah kejadian kebakaran yang menimpa rumah warga jauh berkurang tahun 2017.

“Ini adalah berkat kesungguhan aparat kita dalam melakukan penyuluhan, terutama sekitar bahaya kebakaran yang bisa saja terjadi di lingkungan rumah tangga dan perlu setiap hari diwaspadai,” tuturnya.

Secara lebih rinci, musibah kebakaran yang telah menghanguskan bangunan rumah masyarakat tersebut, setiap bulannya mulai dari Januari hingga penghujung tahun, rata –rata 5 unit yang terbakar setiap bulannya.

Menurut Nuryeddisman, pada bulan Januari 2017 telah terjadi bencana kebakaran 7 kali, masing-masing menimpa rumah warga di Nagari Pangian, Baringin, Lubuak Jantan, Tabek, Tabek Patah dan Pariangan.

Sementara pada bulan berikutnya Februari, kejadian kebakaran sedikit turun, hanya sebanyak 4 kali kejadian, menimpa tiga unit rumah warga di wilayah Nagari Lima Kaum dan satu unit di Nagari Padang Gantiang.

Pada bulan Maret, terjadi sebanyak 8 kali kejadian kebakaran, masing-masing di wilayah Nagari Tanjuang Alam, Andaleh, Lima Kaum, Guguak Malalo dan Tanjuang Bonai Lintau Buo Utara.

Bulan April terjadi kebakaran sebanyak 4 kali, masing-masing menimpa rumah warga di Nagari Tigo Koto, Baringin, Padang Laweh dan Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan.

Berikutnya bulan Mei, terjadi 5 kali kebakaran, masing-masing di wilayah Nagari Baringin, Balimbiang, Padang Magek, Sungai Tarab dan Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuah.

Bulan Juni terjadi 7 kali kejadian bencana kebakaran, masing-masing di Nagari Paninjauan, Singgalang, Pitalah, Baringin dan dua unit di Lima Kaum. Sementara bulan Juli terjadi 6 kali kejadian, masing-masing di Nagari Pagaruyuang, Lima Kaum, Malalo, Lubuak Jantan dan Koto Baru.

Pada Agustus 2017, terjadi 4 kali kebakaran masingmasing di Nagari Sumaniak, Saruaso, Pagaruyuang dan Baringin pada September terjadi 5 kali kebakaran, masing-masing di wilayah Nagari Pangian, Simabur, Pitalah dan Koto Baru.

Sementara tiga bulan terakhir penghujung tahun Oktober hingga Desember, telah terjadi kejadian kebakaran sebanyak 17 kali, terjadi di Nagari Batipuah, Lintau Buo Utara , Rambatan, Baringin, Tigo Jangko, Balimbiang, Pagaruyuang, Padang Gantiang, Singgalang, Sungai Tarab, Tanjuang Emas.

Menurut Nuryeddisman, masyarakat terutama para kaum ibu, diharapkan selalu mewaspadai bahaya api.

Api saat kecil ternyata sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, namun bila sudah membesar bisa menimbulkan malapetaka yang sangat menyedihkan. (h/emz)  Redaktur: Devi Diany

 Layouter: Yohanes

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

21

Kampus UIN IB Akan Dibangun PARIT MALINTANG, HALUAN— Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Sumbar, Dr. Eka Putra Wirman mengatakan pihaknya mengupayakan pembangunan kampus empat di Kawasan Terpadu Tarok 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padangpariaman dilaksanakan 2019.

“Dananya kita upayakan dari berbagai sumber agar pembangunnya dapat cepat dilaksanakan,” katanya saat menerima Surat Keputusan (SK) dari bupati terkait peruntukan lahan di 2x11 Kayu Tanam, seperti dilansir laman antarasumbar, kemarin.

Sedangkan dalam tahun ini, pihaknya mengupayakan mendapatkan dana melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) untuk pembangunan 2019.

Ia mengatakan meskipun belum dibahas bersama senat tentang fakultas yang akan dibangun melalui dana SBSN namun kemungkinan Fakultas

Spikologi dan Kesehatan Masyarakat berpeluang untuk dibuka di kawasan itu.

Dipilihnya fakultas tersebut, lanjutnya karena menurut keterangan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni bahwa di kawasan terpadu itu rencananya juga akan dibangun sejumlah rumah sakit yaitu di bidang struk dan jantung. “Dan hal itu dapat mendukung fakultas yang kita bentuk,” ujarnya.

Saat ini pihaknya baru menerima SK bupati setempat tentang peruntukan lahan dan setelah ini pihaknya bersama bupati setempat akan menemui Menteri Aga-

ma terkait anggaran dan hal yang lainnya.

Luas lahan yang diterima yang tercantum pada SK tersebut yaitu 55 hektare dan 11 hektare lagi akan diterima pada tahap dua. Sambil mengupayakan dana, tahun ini pihaknya juga akan memagar lokasi lahan tersebut guna menentukan lokasi pembangunan dari perguruan tinggi tersebut.

Sementara itu, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan penyerahan SK peruntukkan lahan kepada pihak UIN Imam Bonjol Padang merupakan yang ketiga. “Sebelumnya juga kita serahkan kepada Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Politeknik Negeri Padang,” ujar dia.

Ia berharap sejumlah perguruan tinggi tersebut segera membangun fasilitas di daerah itu karena dapat mengangkat perekonomian warga setempat. (h/dn/*)

UMSB Canangkan Road Show ke Daerah SERAHKAN SKSK-Bupati Padangpariaman Ali Mukhni (kiri) menyerahkan Surat Keputusan Peruntukan Lahan di Kawasan Terpadu Tarok kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Imam Bonjol Padang Dr. Eka Putra Wirman (kanan) di 2x11 Kayu Tanam Padangpariaman, Rabu (3/1). ANT

STAI YDI Lubuk Sikaping Wisuda 44 Sarjana PASAMAN HALUAN - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mewisuda sebanyak 44 wisudawan/wisudawati dalam Wisuda Sarjana Angkatan XVIII, Sabtu.

Wisuda yang dilaksanakan di Kampus STAI YDI Lubuk Sikaping ini dihadiri oleh Bupati Pasaman, H. Yusuf Lubis bersama para undangan lainya.

Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping Nasbin Panyahatan di Lubuk Sikaping, Jumat, mengatakan pada wisuda XVIII dengan motto “Menuju Satu Sarjana Dua Keahlian” ini mewisuda sebanyak 44 wisudawan/wisudawati yang terdiri dari dua program studi.

“Kita ada dua program studi yakni program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) ada sebanyak 42 orang dan Program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) ada dua orang,” katanya.

Ia berharap kedepannya STAI YDI Lubuk Sikaping akan semakin jaya dan maju sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menuntut ilmu di STAI YDI. “Saat ini juga sedang bekerja keras untuk menambah program studi. Jadi calon mahasiswa akan lebih mudah memilih program studi yang diminatinya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Kabupaten Pasaman Maslan Nasution mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung kemajuan STAI YDI Lubuk Sikaping.

Ia berharap kepada seluruh wisudawan/ wisudawati untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya dengan baik ditengah masyarakat.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh STAI YDI Lubuk Sikaping yakni melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Kewirausahaan untuk mencetak sarjana yang memiliki keterampilan dengan program satu sarjana dua keahlian.

Kemudian juga ada program Unit Kegiatan Mahasiswa yang akan membuat mahasiswa meningkatkan kemampuannya dan mencintai kampus. “Kita juga telah berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi pada 2016,” katanya.

Menurutnya, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Baznas Pasaman yang menyalurkan bantuan beasiswa kepada 59 orang mahasiswa hingga lulus. “STAI YDI juga telah berhasil menerbitkan jurnal ISSN tiga volume,” jelasnya.

Ia mengungkapkan dari delapan STAI yang ada di Sumbar, STAI-YDI Lubuk Sikaping merupakan salah satu kampus yang semua jurusannya terakreditasi B. Kepada para wisudawan/wisudawati, ia berharap untuk betul-betul menguasai ilmunya sehingga bisa bekerja secara baik dan profesional.

Apalagi saat ini sangat ditekankan menyangkut kualitas lulusan dalam rangka menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Maka dari itu penguasaan bahasa asing dan tekhnologi informasi sangat dibutuhkan dalam era MEA ini sehingga lulusan bisa mempunyai daya saing tinggi dalam dunia kerja,” katanya. (h/ ahs) www.harianhaluan.com

Dua Jurnal UIN IB Raih Akreditasi B PADANG, HALUAN – Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang memiliki dua jurnal terakreditasi B, ini merupakan e-julnal pertama yang terakreditasi secara nasional di Sumatera Barat. Kedua jurnal tersebut yaitu Jurnal Al Ta’l im Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dam Jurnal Kafa’ah yang dikelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Peringkat Akteditasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48a/E/KPT/2017, tanggal 30 Oktober 2017.

Ketua Jurnal Al Ta’lim Martin Kustati mengatakan, akreditasi ini merupakan kerja keras bersama tim kurang lebih lima tahun terahir, yang bekerja keras demi jurnal yang sangat penting bagi penulis untuk mempubikasikan hasil penelitiannya. “Ya, berita itu kita terima melalui surat Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek Dikti Nomor 3572/E5.2/SE/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberitahuan Hasil Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik Periode II Tahun 2017” kata Martin Kustati, kepada Haluan (1/1) di Padang.

Sebagai pengelola e-jurnal yang berada di Fakultas Tarbiyah dan keguruan ini menargetkan dalam waktu dekat jurnal tersebut bisa terakreditasi Internasional.

Dikatakan juga hasil ini sekaligus undangan bagi penulis untuk mempubikasikan hasil penelitiannya. “kita mengajak para penulis yang memiliki karyanya untuk bisa mempulikasikan melalui dua jurnal kita yang telah terakreditasi ini,”ujar Martin Martin menambahkan, kedua

jurnal sudah bereputasi internasional karena sudah terindeks di lembaga pengindeks internasional seperti DOAJ, EBSCO, PROQUEST dan INDEXS COPERNICUS. Senentara Jurnal Al-TA’LIM sedang berbenah diri untuk submit ke SCOPUS. “Kita sudah perbaiki tata kelola dan mengembangkan system e-jounal kita, inilah hasilnya. Silakan, kami undang penulis artikel jurnal dari manapun untuk publikasi hasil risetnya di jurnal kita” demikian papar Martin.

Terkait hasil ini, Rektor Eka Putra Wirman, memberi apresiasi kepada Tim Pengelola jurnal.

Tidak hanya itu, kedua pengelola jurnal tersebut juga diberi penghargaan saat wisuda UIN ke 78 kemarin di Kampus II UIN Imam Bonjol. “Ini menjadi tanda bahwa pengelola e-Journal UIN Imam Bonjol makin kompetitif, bereputasi nasional menuju indeksasi internasional,” tuturnya.

Eka berharap para dosen dapat memanfaatkan momentum ini untuk aktif melahirkan karya ilmiah yg dipublikasikan secara nasional. Lebih lanjut Rektor meminta agar hasil ini juga menjadi stimulus bagi 37 jurnal lain yg ada di UIN untuk meraih akreditasi nasional. “Di tengah keterbatasan kita, perhatian terhadap pengembangan jurnal tak boleh surut. Saya berharap di samping baik dalam tata kelola jurnal kita secara substansi harus kompetitif secara nasional dan internasional.

Ini bagian dari Visi UIN Imam Bonjol Padang, kompetitif di Kawasan Asean,” kata Eka. Ia juga menegaskan, setidaktidaknya, Jurnal kita harus jadi destinasi penulis dan peneliti ASEAN untuk mempubikasi karya ilmiahnya.(h/mg-len)

PADANG, HALUAN—Universitas Muham madiyah Sumatera Barat (UMSB) mengadakan Road Show pada 3—6 Januari 2018, hal ini dilakukan untuk promosi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019 di seluruh kota dan kabupaten se-Sumatera Barat.

Rektor UMSB Dra. Novelti M.Hum mengatakan melalui Wakil Rektor (WR) II, Ir. Yuliesi Purnawati MP dalam sabutan pada acara rapat persiapan promosi UMSB yang dilaksanakan di Ruang Seminar UMSB (2/1), bahwa pihaknya mengatakan promosi tersebut akan mengirim enam tim untuk mempromosikan kampus UMSB. “Padan tahun ini target kita 5000 mahasiswa baru, maka untuk mencapai terget itu kita membentuk tim sebanyak enam tim,” ujar Yuliesi Purnawari saat memberikan sambutan.

Selain itu, Yuliesi juga menerangkan bahwa, enam tim tersebut akan tersebar di seluruh penjuru se-Sumatera Barat.

Ilham selaku konsultan dalam promosi, memberikan pembekalan kepada seluruh tim yang sudah ditunjuk, pihaknya menerangkan bahwa, mempromosikan UMSB mempunyai model tertentu. “Untuk kali ini,

kita akan mempromosikan UMSB dengan melibatkan mahasiswa yang didampingi oleh dosen,” tutur Ilham saat memberikan pembekalan.

Rizal selaku salah satu dari tim mahasiswa merasa bangga kepada pihak kampus UMSB pasalnya pada tahun ini diikut sertakan mahasiswa dalam promosi kampus UMSB. “Saya bersama rekan-rekan yang lain merasa bangga bisa ikut terlibat dalam promosi kampus UMSB, selain untuk kebaikan kampus kita kita juga mendapat pengalaman dalam promosi kampus nantinya,” terang Rizal kepada Haluan usai rapat persiapan promosi UMSB. Lanjutnya, Rizal menerangkan bahwa mempromosikan kampus UMSB tersebut melibatkan 12 dosen dan 24 mahasiswa.

“Yang akan mempromosikan terdiri dari 24 mahasiswa dan 12 dosen yang mana dosen dan mahasiswa tersebut diambila dari perwakilan seluruh fakultas,” ujar Rizal Selain itu, Rizal juga berharap agar promosi tahun-tahun selanjutnya tetap dilibatkan mahasiswa. “Kan kalau seperti ini mantap, semoga tahun-tahun selanjut nya mahasiswa tetap dilibatkan,” harap Rizal.(h/mg-ras)

Pusat Bahasa Unand Adakan Pelatihan Toefel PADANG, HALUAN - Pusat Bahasa Universitas Andalas (Unand) mengadakan Toefel Preparation and Active English bagi mahasiswa S1 dan DIII angkatan 2011-2015 secara gratis pada libur semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. Berbanding terbalik dengan pelatihan Toefel sebelumnya yang diadakan pada waktu kuliah normal.

Menurut Pimpinan Pusat Bahasa Hidrayani hal ini dikarenakan pada hari biasa banyak mahasiswa tidak serius mengikuti pelatihan Toefel, sebab banyaknya kegiatan perkuliahan. Momentum libur digunakan untuk mencari mahasiswa yang benarbenar serius dalam mengikuti pelatihan.

Keseriusan ini, kata Hidrayani, dapat dilihat dari hasil skor Toefel.”Kalau mahasiswa serius, maka Toefel mereka akan meningkat, itu yang paling penting kami lakukan saat ini,” katanya saat diwawancarai di Pusat Bahasa, Selasa.

Hidrayani mengungkapkan jumlah mahasiswa yang mendaftar sebanyak 510 orang dan yang mendaftar ulang sebanyak 347 orang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang mengundurkan

diri.

Dalam menanggapi hal ini Hidrayani mengatakan apabila mahasiswa mengundurkan diri, maka mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Toefel gratis lagi. Hidrayani mengingatkan kepada mahasiswa untuk memikirkan dengan baik sebelum mendaftar.

Pelatihan dilakukan selama kurang lebih empat minggu dengan 20 kali pertemuan, ditambah dengan satu kali ujian. Mahasiswa dapat melakukan ujian apabila menghadiri minimal 18 kali pertemuan. Ujian dilaksanakan di akhir priode dengan alur yang dapat dilihat di http://simpb.lc.unand.ac.id/ Pelatihan yang akan dilakukan selama empat minggu kedepan ini didukung oleh tenaga pengajar yang profesional. Hidrayani berharap mahasiswa yang mengikuti pelatihan Toefel dapat berbahasa inggris dengan baik dan meningkatkan nilai Toefel-nya.

“Harapannya mahasiswa bisa berbahasa inggris dan memiliki masa depan yang cemerlang,” ujarnya. (h/rel)

WUJUD PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

BEM KM Unand Pasang Plang Asmaul Husna PADANG, HALUAN- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand) laksanakan launching pemasangan secara simbolis plang bertuliskan Asmaul husna yang berlangsung di Sentral Pendidikan, Pasar Baru Kecamatan Pauh, Padang, Selasa (19/12/2017).

Kegiatan ini merupakan program kerja dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh BEM KM Unand.

Acara ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah. Menurutnya acara ini bagus dan bisa menjadi suatu pembelajaran berharga bagi BEM. Kesuksesan pemasangan plang asmaul husna merupakan suatu indikasi untuk menunjukkan suksesnya BEM dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.”

Berarti komunikasi yang dibangun oleh BEM dengan masyarakat dan pemerintah terbangun secara baik, karena pemasangan plangnya sukses,” katanya.

Pemasangan plang asmaul husna tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp 15 juta. BEM Unand telah mengumpulkan dana sebesar Rp 10 juta. Dana tersebut dikumpulkan dari uang kas, sisa uang kepanitian, serta sisa uang lainnya yang pernah dikumpulkan BEM. Kurangnya dana operasional seperti yang diungkapkan oleh pihak BEM, Mahyeldi berencana akan membantu sebanyak Rp2.500.000. Mahyeldi berharap agar pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat terus berlanjut dan lebih baik kedepannya.

Hal serupa juga dituturkan oleh Wakil Rektor III Unand Hermansah agar BEM lebih kreatif dan mempunyai kegiatan positif yang dapat meningkatkan softskill, seperti komunikasi dengan masyarakat.

Presiden BEM KM Unand Nurul Fikri menyebutkan tujuan dilakukannya acara ini untuk menjadikan mahasiswa Unand sebagai mahasiswa yang madani, layaknya pepatah adat Minangkabau yaitu adat ba-

sandi syarak, syarak basandi kitabullah (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitab Allah).

Pemasangan plang ini, kata Nurul Fikri, dimulai dari Simpang Pasar Baru hingga sampai ke gerbang Unand. “Pemasangan plang ini Insya Allah akan dipasang di sepanjang

jalan. Dimulai dari Simpang Pasar Baru hingga gerbang Unand,” tuturnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Camat Pauh, Ketua Kerapatan Adat dan Nagari (KAN) Kecamatan Pauh, Kapolsek Pauh serta Lurah seluruh Kecamatan Pauh. (h/rel)

PEMASANGAN plang secara simbolis oleh Walikota Padang Mahyeldi, WR III Hermansah dan BEM KM Unand di depan Sentral Pendidikan, Pasar Baru Kecamatan Pauh, Padang , Selasa.  Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter:Yohanes

WATI

22

SUMBAR

JUMAT,829AGUSTUS DESEMBER SELASA, 20172017 Rabiul Akhir 1439 1511 Dzulkaidah 1438 H H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

Harian Umum

KAMIS, 4 JANUARI 2018 / 17 Rabiul Akhir 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Masyarakat Antusias Sambut Nagari Dalko AGAM, HALUAN — Masyarakat Tanjung Sani menyambut baik pemekaran nagari itu menjadi Nagari Dalko. Hal itu terlihat dari tingginya animo masyarakat saat pelantikan Pj. Walinagari Persiapan Nagari Dalko, Aswirman, yang dilakukan langsung oleh Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, Rabu (3/1).

Menariknya, pada resepsi pelantikan Pj. wali nagari tersebut, para rombongan disambut dengan talenta silek, yang dimainkan oleh anak nagari, dan diarak dengan tambua tansa menuju lokasi pelantikan. Kemudian usai pelantikan dilanjutkan dengan peresmian Kantor Nagari Dalko sementara.

Turut hadir pada pelantikan Pj. Wali Nagari tersebut seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab Agam, Camat Tanjung Raya Handria Asmi, tokoh masyarakat Nagari Tanjung Sani, baik yang dirantau maupun di kampung.

Selain itu juga hadir Muspika Kecamatan Tanjung Raya, Wali Nagari dan Ketua Bamus Salingka Danau Maninjau.

Tokoh masyarakat Nagari Dalko, Kecamatan Raya, Z. Mangkuto Sati, berharap berdirinya Nagari Persiapan Dalko merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan masyarakat di Tanjung Sani, yang berada di kampung maupun dirantau. “Kami berharap nagari secepatnya di definitifkan. Untuk itu , mari kita satukan tekad dan langkah untuk mewujudkannya,” katanya dengan penuh sema-

ngat, saat memberikan sambutan, seperti dilansir amc.

Bupati Agam usai melantik Pj. Wali Nagari persiapan Nagari Dalko, Kecamatan Tanjung Raya mengatakan, dengan dilantiknya wali nagari persiapan tersebut diharapkan mampu menjadi lokomotif untuk mempersiapkan nagari definitif.

Selain itu, wali nagari persiapan harus mengemban seluruh stakeholder yang ada di nagari mapun di rantau untuk melakukan langkahlangkah cepat, karena waktu mempersiapkan nagari definitif maksimal 1 tahun.

Wali Nagari Persiapan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Salah satunya adalah mempersiapkan lokasi kantor wali nagari definitif. Di samping itu menentukan secara administratif batas-batas nagari, serta melengkapi administrasi pemerintahan nagari. “Tiga tugas utama untuk menjadikan nagari definitif tersebut itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat Dalko Tanjung Raya” tegas bupati.

Pekerjaan itu harus dilakukan dari awal, sehingga program dan tujuan d ari masyarakat Nagari Dalko mampu menjadi yang terde-

Jalan Air Masin Sungai Naning Tak Rampung LIMAPULUH KOTA, HALUAN— Pengerjaan proyek pembangunan di Bidang Binamarga seperti pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 40 paket dengan dana sekitar Rp40 miliar tersebar di sejumlah nagari dan beberapa kecamatan pada Dinas PU/PR Kabupaten Limapuluh Kota, berlangsung lancar. Realisasinya hampir mencapai hamp[ir 100 persen.

Namun cacat pada pembangunan jalan Air Masin di Nagari Sungai Naning, Kecamatan Bukik Barisan menuju ke Baruah Gunung.

Pengerjaan jalan tersebut sebagai pengganti jalan yang pernah longsor beberapa tahun lalu, sehingga Pemkab Limapuluh Kota, melalui Dinas PU/PR setempat mengalihkan jalan ke lokasi air masin.

“Pengerjaan jalan tersebut dimenangkan oleh PT.Riau Rancang Bangun, dananya sebesar Rp5,2 miliar, namun dalam kenyataannya pekerjaan hanya terealisasi 70 persen,”ungkap Kepala Dinas PU/PR Limapuluh Kota, melalui Kabid Binamarga, Rilza Hanif, ketika ditemui Haluan kemarin di ruang kerjanya kemarin.

Menurut dia, seharusnya pihak kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan jalan, karena jalan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat banyak, karena jalan lama rawan longsor. Sehingga pemakaian jalan baru Sungai Naning menuju Baruah Gunung dan sebaliknya terpaksa tertunda.

Dikatakan, untuk sekarang ini warga masih memanfaatkan untuk berlalulintas di bekas jalan yang pernah longsor itu. “Kita sangat menyayangkan tidak tuntasnya pengerjaan jalan tersebut, selaku PPTK kita selalu mengingat pihak konraktor secara tertulis maupun lisan, namun begitu pekerjaan jalan 2017 ini tidak rampung tepat waktu.

Ketika ditanyakan sekaitan dengan jalan Aie Sonsang Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh ke Nagari Simpang Kapuk, Kecamatan Mungka yang telah menjadi ngarai akibat proyek pipa dan memutus akses jalan Taeh Bukik-Simpang Kapuk, Rilza Hanif mengatakan, perbaikan jalan lama yang telah terputus nampaknya tidak memungkinkan.

“Kita tidak mengusik jalan yang telah diputus, namun solusinya kita dimungkinkan untuk membangun jalan di dekat aie sonsang melingkar dan terus ke jalan lama. Itupun kalau masyarakat sangat membutuhkan jalan ke lokasi perkebunan masyar akat serta hubungan langsung dari Taeh Bukik ke Kubang Balambak dan sekitarnya yang jauh lebih dekat,”ujar Hanisf.

Namun pembuatan jalan b aru baru sekedar solusi, perlu ada terlebih dahulu dari masyarakat akan pentingnya dibangun jalan alternatif pengganti jalan yang sudah diputus.

“Kita tidak mau menghilangkan barang bukti jalan yang diputus. Lebih baik mencari jalan alternatif untuk dikerjakan bila sngat dibutuhkan masyarakat,”jelasnya. (h/zkf) www.harianhaluan.com

ANTUSIAS — Atraksi Silek Anak Nagari ketika menyambut kedatangan rombongan Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, Rabu (3/1).

Masyarakat Tanjung Sani menyambut penuh antusias pemekaran nagari itu menjadi Nagari Dalko. IST

pan, atau yang tercepat dalam menyelasaikan semua administrasi.

Harapan dan impian masyarakat Nagari Dalko Tanjung Raya sekarang su-

dah hampir menjadi kenyataan. Untuk itu diharapkan seluruh stakeholder yang ada

di Nagari Persiapan Dalko Tanjung Raya mampu merajut kerjasama yang baik

untuk menjadikan Nagari Dalko Tanjung Raya ini menjadi nagari difinitif. (dn/amc)

Wali Nagari Gunung Bungkuk Sertijab PAINAN,HALUAN — Masa jabatan pemerintahan wali nagari difinif kenagarian Gunung Bungkuk, kecamatan IV Jurai Pessel yang sudah habis. Maka Aidil Khatib Mingkudum dilakukan serahterima jabatan ( Sertijab) kepada Pejabat wali nagari pada Legiandru oleh camat Kecamatan IV Jurai Pessel Salman Alfarisi Brutu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kantor wali Nagari Setempat,Rabu(3/1) Camat kecamatan IV Jurai Pessel Salman Alfarisi mengatakan, sertijab wali nagari ini merupakan sebagai tahap awal dilaksanakan dan akan dilanjutkan kepada 9 pemerintahan nagari lainnya, kemudian pada hari yang sama dan tempat terpisah juga dilakukan sertijab Wali Nagari Bukik Kaciak( lama) Sfari Dodi kepada Pejabat wali nagari Mardianis, kegian sertijab tersebut di laksanakan di ruang SD Negeri 18 Bukik Kaciak Menurut Salman, dengan adanya Pejabat Wali Nagari yang sudah dilantik tenytu diharapkan akan dapat menjalankan fungsinya dalam menjalankan roda kepemerintahan dengan baik,

sedangkan dalam pelaksanaanya, wali nagari harus mampu bekerjasama dengan semua element masyarakat dalam nagari, Bamus nagari, Tokoh masyarakat, Ninik mamak dan Organisasi Pemuda, ulasnya.

Dalam pelaksanakan tugas, pejabat wali nagari akan dihadapakan dengan tantangan yang cukup berat dalam menjalankan roda pemerintahan, apalagi akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat artinya, terlaksananya pembangunan perlunya kebersamaan membangunan antara pemerintahan nagari dengan masyarakat.

Segala bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengacu kepada azas musyawarah dalam nagari, terutama dengan Bamus Nagari, tanpa adanya kerjasama yang baik, hal ini tentu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dalam pembangunan nagari, kemudian pembangunan yang akan dilaksanakan juga diutamakan kepada skala prioritas yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, kata Salman.

Kepada masyarakat juga diharapkan untuk dapat mendukung program pe-

CAMAT kecamatan IV Jurai Pessel Salman Alfarisi Brutu tengah melakukan penyematan tanda jabatan Pejabat wali nagari Gunung Bukuk kecamatan IV Jurai Pessel Legiandru didamping Wali Nagari Difinif yang sudah habis masa jabatannya Aidil Khatib Mingkudum. M JONI

merintah dalam menggerakan berbagai bidang pembangunan, guna untuk kepentingan bersama bagi masyarakat, pemerintah dan pembangunan daerah.

Pejabat Wali Nagari Gunung Bungkuk Legiandru dihadapan puluhan masyarakat yang hadir dalam kegiatan

sertijab tersebut mengatakan, pihaknya mengharapkan dukungan berbagai element masyarakat agar segala program pembangunan nagari dapat terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. (h/mjn)

Diterjang Angin, Rumah Pasutri di Pessel Ambruk PENDERITAAN pasangan suami istri (pasutri) Dodo (43) dan Idas (37), warga Kampung Batu Panyawik, Kenagarian Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Saribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menjadi bertambah, dikarenakan rumah satu-satunya milik mereka rata dengan tanah setelah dihantam angin kencang. Pada Selasa (26/12) lalu, sekitar pukul 18.00 WIB. Laporan:

OKIS MARDIANSYAH Pasutri yang memiliki tiga orang anak ini, yakni Mutiara (17) yang masih duduk dibangku kelas 2 SMA, Lupi (14) kelas 2 SMP, serta Elsa (12) kelas 6 SD, mengaku sudah tinggal dirumah reot tersebut kurang lebih 10 tahun. Akibat kejadian itu, ia bersama anak-anaknya terpaksa menumpang dirumah tetangga.

Hingga kini, Rumah dengan keseluruhan dinding kayu dan atap rumbia beserta lantai tanah itu, belum diketahui nasibnya.

Sebab, reruntuhannya belum dibersihkan sampai saat ini.

Dodi (43), menyebutkan, kejadian itu terjadi menjelang adzan Magrhib, beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sebab, sebelumnya rumahnya roboh, ia bersama keluarga sudah berlarian keluar. “Sebelum ambruk,

kami sudah lari keluar rumah. Sebab, rumah kami sudah bunyi-bunyi diterpa angin kencang,” sebutnya kepada Haluan. Rabu (3/1).

Menurutnya, sebelum rumah tersebut ambruk diterpa angin, ia berkeinginan untuk memberi penyangga di sejumlah titik rumah yang lapuk. Namun, keinginan itu belum berhasil, dikarenakan tidak memiliki biaya untuk membeli kayu.

“Saya beserta istri hanya buruh tani.

Penghasilan kami hanya cukup untuk belanja sehari saja,” jelasnya.

Ia mengatakan, hingga kini belum memiliki rencana untuk memperbaiki rumah tersebut.

Sebab, pihak keluarga sama sekali tidak memiliki biaya untuk perbaikan ataupun untuk renovasi. “Jika harus dibangun kembali, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp40 sampai 50 juta,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, jika ada rezeki barulah rumah itu segera diperbaiki. Sebab, jika mengandalkan penghasilan dari

KEPALA Kampung warga Bukit Panyawik, Zulkarnatra alias Icun (53), saat melakukan pendataan rumah pasangan suami istri (pasutri) Dodo (43) dan Idas (37), beberapa waktu lalu.

buruh tani, diyakini akan sulit mengumpulkan uang banyak untuk memperbaiki rumah tersebut. ”Saya belum tahu, kapan rumah ini akan diperbaiki. Kami belum punya uang. Kalau diperbaiki, tentu butuh biaya yang sangat besar. Untuk biaya beli bahan bangunan dan gaji tukang mau dibayar pakai apa,” ulasnya.

Kepala Kampung warga Bukit Panyawik, ZulkarnatraaliasIcun(53), mengaku sudah melaporkan musibah tersebut kepihak nagari untuk segera dicarikan solusinya. “Musibahinisudah diketahui pihak nagari dan kecamatan.

Sebelumnya sudah dirapatkan untuk mencarikan solusi. Dan proposal juga sudahdikirimkanketingkatkabupaten,” terangnya kepada Haluan.

Ditempat yang sama, Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan,

Arpen mengatakan, selama 10 bulan menjabat sebagai definitif, pihaknya sudah melakukan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) di kenagarian tersebut. Menurutnya, sebanyak 50 KK di Nagari Lagan Hilir Punggasan, sekitar 40 persennya adalah warga tergolong kurang mampu. “Namun karena keterbatasan anggaran di nagari,kamibelumbisaberbuatbanyak.

Sebab, masih banyak keperluan lain yang harus kami benahi, seperti bamgunan fisik dan pemberdayaan keluarga. Kalau keseluruhan digunakan anggaran nagari, tentu tidak akan mencukupi,” jelasnya.

Sebagai Wali Nagari, ia mengaku akan memperjuangkan nasib masyarakatnya. Hingga kini penderitaan pasangan suami istri (pasutri) Dodo (43) dan Idas (37), masih menumpang dirumah tetangga.  Redaktur Dodi Nurja

“Kita berharap agar pihak keluarga bersabar dulu. Semua ini adalah ujian dari allah SWT. Proposal sudah kami kirim ke kabupaten. Mudah-mudahan segera diproses dan direalisasikan secepat mungkin,” ungkapnya.

Saat ini, Dodo bersama anak dan istrinya, hanya bisa pasrah dan berdoa, semoga segera mendapatkan bantuan dari pemerintah dan dermawan. Sudah 17 tahun, ia mengarungi bahtera rumah tangga, namun nasib belum berpihak kepadanya. Rumah yang dibangun diatas tanah ulayat kaum lebih kurang seluas 66,5 M2, hanya sekadar untuk persinggahan melepas penat dari terik matahari dan hujan. Sebab, hampir keseluruhan bangunan terbuat dari kayu, berlantai tanah, dan listrik masih menumpang kepada tetangga. Semoga. *  Layouter: Luther

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar kar Ribuan Warga Dharmasraya Ikuti Jalan Santai DHARMASRAYA, HALUAN - Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan melepas ribuan peserta jalan santai dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Dharmasraya ke-14 tahun, Rabu (3/1) pagi.

Informasi yang dihimpun Haluan, jalan santai ini juga melibatkan berbagai instansi pemerinta han setempat, pelajar se-Dharmasraya, forkopim da, sekda, para asisten, staf ahli dan Kepala SKPD serta masyarakat umum lainnya.

Jalan santai kurang labih menempuh jarak 2 kilometer, start dari halaman Kantor Bupati, kembali finis di halaman Kantor Bupati setempat.

Wabup berharap jalan santai ini bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi ASN dan masyarakat pada umumnya. “Mari kita nikmati jalan santai ini, selamat Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya ke-14,” ungkap wabup sebelum pelepasan jalan santai.

Wabup juga memberikan apresiasi terhadap seluruh peserta jalan santai. Pasalnya banyak hikmah bisa diambil dari kegiatan jalan santai itu, dimana para ASN, guru, anak didik masyarakat umum lainnya bisa bersilaturrahmi antar sesama.

Dalam jalan santai ini, para peserta juga berhak untuk memperebutkan doorprize. Selain gerak jalan santai, acara kegiatan itu juga turut dimeriahkan hiburan musik. Puncak HUT Dharmasraya nantinya akan digelar pada Minggu 7 Januari 2018 mendatang.

“Ada kupon hadiah yang akan diundi di lokasi finis,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Dharmasraya, Atrizal. (h/mg-bdr)

MDTA Al Marifah Ambruk Karena Hujan PAINAN, HALUAN - Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan beberapa hari lalu, menyebabkan pagar Sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awal (MDTA) Al Marifah di Kenaga rian Langgai, Kecamatan Sutera ambruk sepan jang lebih kurang 30 meter, Minggu, (31/12) lalu.

Kepala Sekolah MDTA Al Marifah, Roni Syaputra menjelaskan, rusaknya sebagian pagar dan halaman sekolah tersebut murni disebabkan perubahan cuaca yang tak menentu. Kondisi itu, kata dia, dikarenakan hujan yang terus berkepan jangan sejak beberapa bulan terakhir.

“Saat kejadian, hari hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa. Apalagi akses jalan kesini sangat sulit, jaringan Hp susah, akibatnya kami kesulitan berkomunikasi dengan pihak luar,” terangnya, Rabu, (3/1).

Dikatakannya, meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian itu, pihak Sekolah mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Atas kejadian itu, ia berharap kepada pemerintah agar segera melakukan pembenahan pagar demi kelancaran Proses Belajar Mengajar (PBM) para siswa/siswi.

“Kami berharap pemerintah segera melaku kan pembenahan Sekolah MDTA Al Marifah ini.

Sebab, sangat dikhawatirkan akan berpengaruh pada bangunan lain, karena posisinya sudah sangat miring akibat kikisan air hujan,” sebutnya lagi.

Lebih lanjut kata dia, meski saat ini tidak mengganggu proses belajar mengajar para siswa/ siswi, namun tetap membahayakan bagi mereka, sebab posisi Sekolah persis terletak di tepi bukit.

“Kalau tidak segera ditangani, kami dari pihak sekolah dan orangtua yang menitipkan anak mereka siswa/siswi sebanyak 70 orang merasa takut dan cemas saat melakukan proses belajar mengajar. Dan mereka tentu tidak akan kosen trasi ketika dibangku pelajaran. Semoga kondisi ini segera mendapatkan solusi terbaik dari pemerintah daerah, provinsi hingga pusat,” tutupnya. (h/mg-kis)

Warga Diminta Menahan Diri PAINAN, HALUAN - Polres Pessel mengimbau warga yang berdomisili disekitar pantai Muaro Kandis, Kecamatan Linggo Saribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) agar menahan diri terkait insiden pembakaran dua unit kapal nelayan di daerah itu.

WARGA BERKUMPUL - Sejumlah warga Kecamatan Linggo Saribaganti menyaksikan terbakarnya kapal nelayan di Muaro Kandis beberapa waktu lalu. OKIS MARDIANSYAH

PPID Padang Panjang Paparkan Program Kerja PADANG PANJANG, HALUAN - Setelah resmi dikukuhkan pada bulan Desember 2017 lalu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota P adang Panjang melakukan kunjungan ke Gedung DPRD setempat, Selasa (2/1) kemarin.

Ketua DPC PPDI Padang Panjang, Edison Amir beserta pengurus dan para penyandang disabilitas di Kota Serambi Melah itu, disambut langsung Ketua DPRD, Novi Hendri dengan perasaan yang bangga.

Pada kesempatan tersebut dikatakannya, PPDI berkesempatan menyampaikan rangkaian program kerja organisasi bagi para penyandang disabilitas yang mencapai 300-400 orang di kota tersebut.

Melalui pertemuan atas undangan khusus dari Ketua DPRD tersebut dikatakannya, bagi PPDI sangat penting. Melalui momen tersebut, PPDI mendapatkan dukungan secara moral dalam menjalankan amanah mendayagunakan para penyandang disabilitas. Meski baru dibentuk, PPDI Padang Panjang

langsung mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena selaras dengan program Padang Panjang Ramah Disabilitas.

“Kami sangat bahagia ketika diundang DPRD untuk bersilaturahmi. Pada kesempatan itu, kami menyampaikan sejumlah harapan agar pengembangan SDM penyandang disabilitas bisa terlaksana sebagai mana program yang disusun organisasi,” ujar Edison.

Berkaitan dengan program dan harapan para pengurus PPDI Padang Panjang, diantaranya seperti dukungan sarana dan prasarana serta penganggaran guna mendukung jalannya kegiatan pengembangan kreativitas penyandang disabilitas.

Ketua DPRD disebutkannya dalam hal ini juga menyampaikan keberadaan sarana dan prasarana seperti rumah kreasi, merupakan hal yang sangat mendesak untuk disikapi.

“Khususnya untuk rumah kreasi yang kami programkan bagi anak-anak penyandang disabilitas, Ketua DPRD Novi Hendri turut mengkoordinasikan

degan pihak Pemko. Alhamdulillah, rumah kreasi akhirnya ditempatkan di Rumah Dinas Camat Padangpanjang Barat yang kebetulan tidak ditempati pejabat terkait,” ucap Edison sembari berharap adanya peran banyak pihak lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Padang Panjang Novi Hendri menyebut DPC PPDI harus sesegera mungkin membentuk kesekr etariatan.

Selanjutnya organisasi tersebut harus mendaftar ke dinas terkait untuk legalitas keberadaan di daerah berhawa sejuk itu, karena pemerintah telah menyiapkan kebutuhan mobil operasional.

“Sekretariat itu sangat penting untuk suatu organisasi.

Kebutuhan biaya nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah.

Terutama DPRD dalam hal ini sangat mendukung pendampingan terhadap PPID ini. Terkait jumlah penyandang disabilitas yang mencapai 400-an tersebut, tentunya kami meminta PPID untuk segera melengkapi data,” ucap Novi kepa da wartawan. (h/pis)

KETUA DPRD, Novi Hendri bersama pengurus PPID saat mengunjungi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, Selasa (2/1). APIZ JACKSON

KUA itu, berjalan khidmat.

Membacakan sambutan Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Kementerian Agama hadir untuk mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama menyertai denyut nadi kebangsaan.

“Kementerian Agama ber tugas sebagai pengawal dasar

negara Pancasila yang didalamnya mengandung nilainilai agama dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia,” katanya.

Selanjutnya, mengiringi usia yang ke 72, Kementerian Agama sukses menorehkan sejumlah prestasi. Di bidang tata kelola, mendapat opini hasil audit BPK dengan predikat WTP dan kenaikan indeks penilaian reformasi birokrasi. Di bidang pelayanan haji, indeks

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno foto bersama dengan Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri, Walikota Padang Mahyeldi dan pejabat di jajaran Kanwil Kemenag Sumbar lainnya usai upacara HAB ke-72, Rabu (3/1). IST www.harianhaluan.com

23

PASCA PEMBAKARAN KAPAL DI PESSEL

Peringatan HAB Momen Tebar Kedamaian untuk Semua Umat PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjadi inspektur upacara peringatan Hari Amal bakti (HAB) Kemenag ke 72, di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Rabu (3/1).

Meski diguyur hujan, namun upacara yang diikuti seluruh jajaran Kanwil Kemenag Sumbar, di antaranya ASN UIN Imam Bonjol Padang, Balai Diklat Keagamaan dan Kemenag Kota Padang serta madrasah dan

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

kepuasan jemaah haji terus meningkat. lndeks kerukunan beragama berada dalam angka positif. Begitu pula dengan pelayanan nikah di KUA. Juga kenaikan pada standar mutu pendidikan agama dan keagamaan di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

“Namun, hal ini harus segera diimbangi dengan perubahan mental, cara berpikir, dan budaya kerja yang baik. Lima Nilai Budaya Kerja jangan sekadar slogan, tapi harus terus terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja. Selain itu, prinsip Bersih dan Melayani harus senantiasa dijunjung tinggi,” katanya.

Pada HAB ke-72, tema yang diusung adalah “Tebarkan Kedamaian”. Tema ini dimaksudkan karena pada hakikatnya agama berfungsi menyemai kebaikan dan menebar kedamaian. Kedamaian adalah pesan universal semua agama kepada umat manusia.

Kedamaian akan membawa kebahagiaan. Kedamaian adalah jalan menuju kesejahteraan dan kemajuan.

Kedamaian merupakan pin-

tu maslahat bersama.

“Hanya dengan hati yang damai, sanubari kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang hakiki,” katanya.

Menyambut harapan gubernur, Kakanwil Kemenag Sumbar, Hendri mengatakan, jajaran Kemenag harus melayani masyarakat dengan maksimal dan optimal berdasarkan SOP yang ada.

“Kita Berharap masyarakat hidup rukun dan damai, karena rukun dan damai sangat dibutuhkan masyarakat untuk beraktivitas. Ini juga bagian dari keinginan masyarakat Sumbar agar bisa hidup rukun, damai sehingga melahirkan kesejahteraan lahir bathin,” ujar Kakanwil didampingi Kabid dilingkungan Kanwil Kemenag.

Usai upacara, diserahkan pulapenghargaan bagi jajaran Kemenag yang t elah meraih prestasi nasional maupun tingkat Sumatera Barat.

Dan tak kalah penting Kanwil Kemenag juga memberikan piagam penghargaan serta doorprize kepada anggota paskibra yang berasal dari MAN 1 Kota Padang di Aula Kanwil Kemenag. (h/ vie)

“Terkait insiden itu, pihak kita meminta agar masyarakat bersabar dan menahan diri. Jangan gegabah mengambil tindakan, sehingga berujung kepersoalan baru yang dapat merugikan diri sendiri,” ungkap Kapolres Pessel, AKBP Fery Herlambang saat dihubungi di Painan, Selasa (2/1).

Terkait insiden tersebut, pihaknya mengingatkan agar setiap persoalan yang terjadi bisa disikapi dengan kepala dingin. Jika, ada persoalan yang muncul dan berujung kepada pelanggaran, maka harus diselesaikan secara aturan hukum yang berlaku.

“Terkait dengan aktivitas pukat harimau, sejauh ini pihak kita belum menerima laporannya. Bahkan, baru kemarin kita mengetahuinya. Namun, jika ada permasalahan, idealnya lang sung di laporkan ke Polsek atau Polres, jangan main hakim sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakan kapolres, pasca kejadian pembakaran dua unit kapal milik nelayan yang diduga beroperasi menggunakan pukat harimau (hamparan dasar), saat ini kondisi warga sudah mulai aman dan kondusif. Sebab, pihaknya bersama pemerintah nagari dan kecamatan sudah melakukan mediasi terkait persoalan tersebut.

“Kemarin, pihak kita sudah melakukan mediasi dan berkoordinasi dengan pihak nagari dan kecamatan. Insya Allah, sekarang sudah aman dan terkendali. Namun, jika ada yang merasa tidak puas, kita sarankan untuk melapor kepihak kita,” ujarnya.

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur Sumbar, Nazarwin sempat mnenyebut belum menerima laporan terkait insiden pembakaran dua unit kapal nelayan di Pantai Muaro Kandis, Kecamatan Linggo Saribaganti. Saat ini, pihaknya masih menelusuri dan melihat latar belakang penyebab kejadian tersebut.

“Kita belum bisa pastikan insidennya seperti apa.

Karena kita belum dapat informasi dan keterangan lebih lanjut,” sebutnya terpisah.

Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) setempat, Jamirus berharap, agar persoalan itu secepatnya diselesaikan oleh pihak terkait dan aparat penegak hukum.

“Kalau terjadi persoalan baru, kita tidak mampu mencegah. Sebab, masyarakat sudah sangat geram dengan aktivitas ini. Selama ini, dengan beroperasinya kapalkapal hamparan dasar (pukat harimau) sudah jelas sangat merugikan masyarakat nelayan disini,” terangnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan kapal tangkap ikan yang dibakar nelayan disekitar pantai Muara Kandis, Kecamatan Linggo Saribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggunakan hamparan dasar (pukat harimau).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri, mengatakan, kapal yang digunakan itu adalah jenis hamparan dasar yang sebenarnya tidak dilarang.

Namun, telah dimodifikasi dan alat tangkapnya diganti dengan pukat harimau.

“Tapi sekarang t elah dimodifikasi dan alat tangkapnya diganti dengan pukat harimau. Nah, itu yang membuatnya ilegal,” sebutnya saat dihubungi di Painan, Selasa (2/1).

Menurutnya, aksi pembakaran terhadap dua unit kapal milik nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap pukat harimau, adalah buntut dari kekesalan warga yang selama belasan tahun ini, seakan tidak ditanggapi oleh aparat penegak hukum.

“Masyarakat merasa dirugikan dengan keberadaan aktivitas pukat harimau tersebut. Sebab, berdampak negatif pada hasil tangkap mereka. Sementara, keluhan demi keluhan yang disampaikan pada aparat pemerintahan dan kepolisian tak kunjung direspon,” sebutnya. (h/mg-kis)

Upacara HAB ke-72 Berlangsung Khidmat SIJUNJUNG, HALUAN Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kemen terian Agama ke-72 yang dipusatkan di lapangan Prof M Yamin, Rabu (3/1) berlangsung khidmat.

Bertindak sebagai inspektur Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Drs H Mahyuda dan sekaligus membacakan pidato Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Sementara komandan upaca ra, Husrizal staf di Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.

Upacara tersebut diikuti, Wakil Ketua DPRD, Walbar di, unsur forkopimda, staf ahli bupati, asisten, Kepala OPD, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sijun jung, organisasi wanita, Kor pri, TNI, Polri dan para siswa.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama dan semua komponen umat beragama di tanah air agar bersama-sama menjadi duta penebar kedamaian.

“Mari kita buktikan bahwa agama sesungguhnya membawa angin kesejukan yang menentramkan.Dalam damai akan tercipta negeri yang tentram dan sejahtera,” ucap Menteri Agama dalam amanatnya dibacakan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Drs H Mahyuda pada peringatan HAB Kemen  Redaktur: Heldi Satria

terian Agama ke-72 di lapangan Prof M Yamin Muaro Sijunjung, Rabu (3/1).

Pesan kedamaian ini, sambung Menteri Agama, semakin terasa untuk digaungkan agar tidak terjerembab dalam kubangan perseteruan dan jebakan permainan atas nama agama.

Kata dia, kalaulah belum sanggup mengatasi pertentangan dengan seruan damai, setidaknya marilah mendamaikan diri sendiri dari nafsu angkara murka, syak wasangka, tingkah yang pandir, sifat-sifat batil ataupun tangan yang jahil.

Lukman Hakim Saifuddin juga menyampaikan uca pan terima kasih kepada semua pihak, baik sesama aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para wakil rakyat, majelis-majelis agama dan tokoh agama, pers dan media maupun selu ruh lapisan masyarakat umat bergama atas segala dukung an dan kerjasama yang telah diberikan kepada Kemen trian Agama selama ini.

Ia juga berpesan kepada jajaran Kementerian Agama memaknai bekerja sebagai ibadah, bekerja melayani masya rakat adalah sebuah kehormatan.Mari menjalankan pengabdian dengan sikap amanah dan keiklasan dan jangan sekali-kali mempermainkan jabatan. (h/azn/jef)  Layouter: Yohanes

24

SUMBAR

KAMIS, 4 JANUARI 2018 17 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

45 PENINGGALAN SAWAHLUNTO

Diusulkan Jadi Cagar Budaya SAWAHLUNTO, HALUAN — Dinas Kebudayaan Peninggalan Sejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto mengusulkan 45 peninggalan bersejarah di Kota Sawahlunto sebagai Benda Cagar Budaya (BCB).

PENINGGALAN SEJARAH — Lubang transportasi batu bara di kawasan Puncak Cemara dan merupakan salah satu peninggalan sejarah tambang Sawahlunto yang diusulkan menjadi cagar budaya. RIKI YUHERMAN

24 Tenaga Damkar Ikuti Pembekalan TANAH DATAR, HALUAN — Sebanyak 24 orang pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Tanah Datar diberikan pembekalan menjelang melaksanakan tugas.

Kadis Damkar dan Pol PP, Nuryeddisman Tanah Datar, Rabu (3/1) mengatakan, pembekalan tersebut telah dilaksanakan di lapangan Dang Tuanku Bukit Gombak.

“Tujuan pembekalan itu untuk membekali masing-masing diri anggota tersebut karena pekerjaan di Dinas Damkar membutuhkan tenaga yang terampil. Jika seandainya kita gegabah dalam menghadapi kejadian pada saat bencana akibatnya tentu akan fatal bagi anggota itu sendiri,” ujarnya.

Dikatakan, terhadap 24 orang anggota yang baru direkrut ini akan ditempatkan di kantor cabang-cabang Damkar yang tersebar di Tanah Datar, diantaranya posko Buo, Kecamatan Lintau Buo, posko Batipuh Kecamatan Batipuh dan di kantor di Batusangkar.

Kadis Nuryeddisman juga menyebutkan, seiring banyaknya terjadinya bencana kebakaran pemukiman di Tanah Datar dan terhadap perhadap perkebunan rakyat, kedepan ditargetkan akan ditempatkan pospos Damkar di tiap kecamatan.

“Untuk 2018 ini, kita rencanakan akan membangun posko Damkar di kawasan Ombilin Kecamatan Rambatan, ini mengingat penduduk di sana cukup padat, dan ini juga bisa mengkafer ke Kecamatan Batipuh Selatan. Di Damkar Tanah Datar saat ini anggota pemadam telah berjumlah sebanyak 81 orang dan sebanyak 7 unit mobil pemadam, ketersediaan mobil Damkar ini kita harap ke depan bisa ditambah karena luasnya daerah dan untuk maksimalnya dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Dari 24 orang tenaga honorer Damkar yang baru tersebut, diantaranya 21 orang laki-laki dan 3 orang wanita dengan usia maksimal 25 tahun. (h/fma)

Adapun 45 peninggalan itu terdiri lima unit berupa benda bersejarah, 24 unit berupa bangunan, delapan unit berbentuk struktur dan delapan buah situs. Selain itu juga masuk lokomotif uap E 1.060 atau yang biasa disebut mak itam dan selama ini sudah menjadi ikon wisata sejarah di kota ini.

Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Sejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, Hendri Thalib mengatakan, pengusulan cagar budaya melibatkan tim ahli cagar budaya bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, BDTBT dan tim Pemko Sawahlunto.

Saat ini seluruh bangunan tersebut tinggal menunggu penetapan oleh walikota.

“Menurut penelitian, seluruh bangunan-bangunan

yang merupakan tinggalan zaman kolonial Belanda itu masih aktif dengan kegiatan tambang batubara. Beberapa bangunan tersebut diantaranya adalah bangunan bekas gedung telekomunikasi pada zaman Belanda serta bekas bangunan rumah mandor bagi pekerja tambang,” ungkap Hendri Thalib.

Sebelumnya, sebut pria yang akrab disapa Papi itu, pada 2007, telah ditetapkan sebanyak 68 bangunan. Tahun 2014 juga ditetapkan sebanyak 6 bangunan sehingga lainnya.Saat ini, sebanyak 74 bangunan yang sudah ditetapkan sebagai benda tinggalan cagar budaya. Dan penetapan beberapa bangunan bersejarah yang ada d i Sawahlunto merupakan salah satu unsur pendukung bagi daerah

tersebut dalam pengusulannya sebagai warisan dunia.

“Seluruh bahan sudah diproses di tingkat kota dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai benda peninggalan cagar budaya melalui surat keputusan walikota. Setelah ditetapkan di tingkat kota, maka selanjutnya akan dilanjutkan pengusulannya ke tingkat ke provinsi, jika memenuhi kriteria maka akan ditetapkan sebagai tinggalan cagar budaya tingkat provinsi. Dan apabila dinilai layak di tingkat nasional setelah diusulkan, maka akan ditetapkan pula sebagai tinggalan cagar budaya tingkat nasional,” katanya.

Hendri menambahkan, beberapa bangunan bersejarah itu telah dimanfaatkan sebagai museum melanjutkan target menjadikan Sawahlunto sebagai kota seribu museum. Dan ini lanjutnya, diharapkan mampu mendukung perkembangan wisata dan menjaga bangunan ataupun peninggalan bersejarah yang ada senantiasa lestari dan tetap terawat. (h/mg-rki/hel)

OPD Solsel Diminta Segera Mulai Lelang SOLOK SELATAN, HALUAN — Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria perintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memulai persiapan lelang. Hal ini agar pengerjaan proyek tidak dikejar di ujung tahun. Dimana sebelumnya sering terbentur waktu yang kasip atau molor.

“Agar tidak terjadi, saya minta untuk mengawali lelang APBD 2018, mulai awal tahun ini.

Minimal, Rancangan Anggaran Biaya (RAB) segera, sehingga lelang terbuka bisa dimulai awal

tahun ini,” kata Muzni.

Supaya hal ini terealisasi dan untuk bertegas-tegas sehingga diiringi dengan pemanggilan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Martin Edi ke ruang kerjanya. “Segera persiapkan untuk kebutuhan lelang, agar pelaksanaan tender proyek pada 2018 ini s egera dilakukan. Apabila seluruh kegiatan bersumber APBD 2018 siap dilelangkan pada Januari, saya yakin pemerintah bakal lebih siap mengatasi masalah

saat prosesnya berjalan 12 bulan berikutnya,” ungkapnya.

Selain itu, Muzni juga menugaskan tim pemantau kegiatan ketiap OPD dengan laporan langsung di mejanya.

“Tim pemantau di OPD agar memberikan laporan langsung ke saya,” jelasnya.

Kabag PBJ, Martin Ed i Ketika di konfirmasi dirinya membenarkan, bupati telah memerintahkan untuk segera mempersiapkan percepatan pelaksanaan t ender tahun 2018. “Dalam dua hari ini, kita

akan segera panggil OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solsel untuk segera memasukan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa yang akan di lelang lewat LPSE,” kata Martin Edi. Hingga kemaren, baru satu OPD yang telah menyerahkan RUP Barang dan Jasa, yaitu Dinas PU. Sementara yang lainnya kita akan segerakan untuk menyerahkannya.

Untuk itu kita berharap, masing-masing OPD sudah harus merubah mainset (pola

pikir), terkait pelaksanaan tender proyek ini.

Selama ini, kebanyakan OPD masih suka menunggu-nunggu dengan banyak alasan. Mulai dari alasan APBD yang masih menunggu revisi dari Provinsi, hingga kebiasaan OPD menundanunda untuk beberapa kepentingan tertentu. “Jangan lagi menunggu, segera persiapkan sehingga lelang bisa dilaksanakan di awal tahun ini, sehingga dengan waktu yang panjang, pengerjaan tidak berpacu dengan waktu,” tutupnya. (h/jef)

Baznas Distribusikan Dana Sijunjung Cerdas

RATUSAN siswa madrasah terima dana program Sijunjung Cerdas dari Baznas di Aula Kemenag setempat, Rabu (3/1). AZNELDI

SIJUNJUNG, HALUAN — Baznas Kabupat en Sijunjung mulai mendistribusikan dana pr ogram Sij unjung Cerdas kepada para siswa mi skin di daerah ini.

Rabu (3/1), Wakil Ketua Baznas, Syamartizen Dt Intan Batuah menyerahkan dana program Sijunjung Cerdas untuk 116 siswa madrasah kepada Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupat en Sijunjung, Syahrul Husni, dan selanjutnya menyerahkan dana itu ke siswa penerima.

“Tahap pertama ini, kita distribusikan untuk 116 siswa madrasah.Rincianya, MTsN Palangki 42 siswa, MTsN Sijunjung 40 siswa dan MAN Palangki 34 siswa. Besaran bantuannya, siswa MTsN Rp 300 ribu per siswa dan siswa MAN Rp 350 ribu per siswa,” kata Syamartizen di Aula Kementerian Agama setempat.

Pada semester II ini, sambung

dia, Baznas Sijunjung mendistribusikan dana program Sijunjung Cerdas untuk 1.893 siswa miskin di daerah ini.

Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan, SD, SMP dan SMA sederajat.”Sisanya , akan d iserahkan pada tanggal 16-19 Januari mendatang ,” jelasnya.

Syahrul Husni s endiri m enyampaikan ucapan terima kasih kepada Baznas yang telah mendistribusikan dana pendidikan untuk siswa madrasah di jajaran Kemenag Sijunjung. “Terima kasih, semoga bantuan ini bermanfaat bagi anak-anak anak kami,” ucapnya.

Senada dengan Syahrul Husni, Wakil Ketua Baznas, Syamartizen Dt Intan Batuah mengharapkan, dana bantuan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

“Manfaatkan bantuan ini untuk kegiatan dan kebutuhan pendidikan,” harapnya. (h/azn)

Peringatan HAB ke-72 Dipusatkan di Sari Bulan PAYAKUMBUH, HALUAN — Upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) ke72 digelar di Lapangan Sari Bulan, Payakumbuh, Rabu (03/01). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku yang membacakan sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Upacara peringatan HAB dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh, Ketua DPRD , Kasat Binmas Polres, Ketua MUI, Pasi Intel Kodim, Danyon 131/BS, Kadiknas, Kadinkes, Dan Denzipur, Kepala BNNK, Camat, Lurah, Ketua Dharma Wanita Unit Agama, pimpinan ponpes, penyuluh agama Islam, Guru PAI, Guru Agama Kristen, ASN Kemenang dan ribuan siswa madrasah sekota Payakumbuh.

HAB diperingati sebagai hari berdirinya Kemenag sebagai bagian perangkat negara dan pemerintahan pada 3 Januari 1946 dulu.

Pada peringatan HAB kali ini, Kemenag memilih tema “Tebarkan Perdamawww.harianhaluan.com

WALIKOTA Payakumbuh, Riza Falepi bersama Ketua DPRD Payakumbuh YB Datuak Parmato Alam, Kepala Kemenag Asra Faber dan penerima penghargaan Irwandi Datuak Nagari Basa Nan Itam dan Monika Erdi yang mewakafkan tanah untuk pendirian KUA Payakumbuh Timur dan MIN Payakumbuh Barat. IST

ian” yang menitik beratkan bahwa agama adalah perekat kedamaian. ASN Kemenag sekaligus berperan sebagai Duta Penebar Kedamaian.

Kepala Kemenag Payakumbuh Asra Faber menyampaikan Kemenag memaknai kerja sebagai ibadah.

Bekerja melayani masyarakat adalah sebuah kehormatan dalam rangka menjalankan pengabdian. Ia berharap Kemenag bekerja semakin

semakin efektif dan produktif di masa yang akan datang.

Di sisi lain, Asra Faber juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, DPRD Payakumbuh, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung kegiatan Kemenag Payakumbuh selama ini dalam melaksanakan tupoksinya pada bidang agama di

 Redaktur: Heldi Satria

Kota Payakumbuh.

Dalam upacara tersebut, juga dilakukan penyerahan Satya Lencana Karya Satya kepada 18 ASN Kemenag Payakumbuh dan penyerahan penghargaan kepada Irwandi Datuak Nagari Basa Nan Itam dan Monika Erdi yang telah ikhlas mewakafkan tanahnya untuk pendirian KUA Payakumbuh Timur dan MIN Payakumbuh Barat. (h/mg-ari)      Layouter: Rahmi