Edisi Selasa 8 September 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 8 SEPTEMBER 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 149 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bobot Nilai SKB 60 Persen

Pelamar Punya Sertifikat Pendidik Berpeluang Lolos CPNS 2019

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov NTB telah berlangsung selama lima hari. Tercatat 611 peserta telah mengikuti ujian dari total 940 orang yang berhak ikut SKB. Nilai SKB memiliki bobot 60 persen, sedangkan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) memiliki bobot 40 persen untuk menentukan peserta lulus menjadi CPNS 2019.

Dalam SKB, pelamar untuk formasi guru yang memiliki

sertifikat pendidik berpeluang besar lulus menjadi CPNS. “Kalau punya sertifikat pendidik, nilainya akan bertambah. Misalnya ada dua orang melamar jadi guru. Satu orang punya sertifikat pendidik, dan satu tidak punya sertifikat pen-

didik. Yang bisa unggul adalah yang punya sertifikat pendidik,” kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. Syamsul Bukhari, M. Kes., P.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/9).

Dijelaskan, nantinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengolah hasil nilai SKD dan SKB CPNS. Karena bobot nilai SKB sebesar 60 persen dalam penentuan kelulusan CPNS, Syamsul mengingatkan seluruh peserta yang belum ikut SKB untuk terus berjuang agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Ia mengatakan, pelamar yang mendapatkan rangking pertama pada saat SKD be-

berapa waktu lalu, belum tentu sudah aman. Pasalnya, jika nilai SKB rendah, maka integrasi nilai SKD dan SKB juga akan ikut turun. “Karena bobot nilai SKB 60 persen, kemudian nilai yang diperoleh kecil. Maka kecil integrasi nilainya nanti,” terangnya.

Dalam tes SKB, kata Syamsul, tidak menggunakan passing grade seperti pelaksanaan tes SKD. Bersambung ke hal 11

”

Kalau punya sertifikat pendidik, nilainya akan bertambah. Misalnya ada dua orang melamar jadi guru. Satu orang punya sertifikat pendidik, dan satu tidak punya sertifikat pendidik. Yang bisa unggul adalah yang punya sertifikat pendidik, Syamsul Bukhari

Pelaku UKM di NTB Diminta Manfaatkan Teknologi Informasi Praya (Suara NTB) Deputi Pengembangan SDM Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengajak semua peserta untuk memanfaatkan informasi dan pelatihan serta pendampingan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan dinas terkait.

Hal itu disampaikan Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Pakoso Budi Prasetyo, SE, MM dalam sambutan pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasi-

masyarakat umum. Kedua adalah Pelatihan Vocational Berbasis Potensi Lokal. Menurutnya, generasi sekarang harus bisa memanfaatkan seoptimal mungkin sumbersumber informasi untuk belajar berwirausaha.

Namun, kata Budi jika hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan saja dirasa kurang optimal. Perlu juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkop dan UKM. Menurutnya, generasi muda yang sekarang adalah generasi yang beruntung karena banyaknya layanan-layanan dan akses untuk menjadi wirausaha. Dimaksudkan untuk lebih mengenalkan dan membentuk wirausaha baru dalam memperkuat wirausaha yang sudah ada.

Kemudian, ia menuturkan dengan menjadi seorang wirausaha maka bisa semakin berperan lebih banyak.

Bersambung ke hal 11

tas dan Kualitas SDM UKM, di Hotel D-max Lombok Tengah, Senin (7/9). Pelatihan mengusung tema “UKM Eksis Mampu Beradaptasi pada Masa Pandemi dan New Normal Covid-19”. Hadir juga di acara ini, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. Kegiatan ini juga terdiri dari dua bentuk pelatihan.

Pertama adalah kegiatan Pemasyarakatan Kewirausahaan yang bemaksud untuk mengenalkan wirausaha kepada para pelaku UKM dan

TO K O H

Semua Bapaslon Kepala Daerah Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

Pulihkan Ekonomi di Tatanan Baru KEMENTERIAN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) bersinergi dalam memulihkan ekonomi pada tatanan kehidupan baru untuk para pelaku koperasi dan UKM, khususnya di sektor pariwisata.

Provinsi NTB dipilih sebagai salah satu provinsi dari beberapa provinsi yang mendapatkan fasilitas pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pelatihan dipusatkan di dua Hj. Niken Saptarini Widyawati kabupaten, Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta semua bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang akan bertarung di tujuh kabupaten/kota dalam pilkada serentak, 9 Desember mendatang, benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Pemprov mengaku cukup khawatir akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat kerumunan massa yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak dalam tahapan Pilkada 2020.

“Sangat berpeluang terjadi penyebaran kalau tak diterapkan protokol kesehatan.

Kita terus mengimbau,” kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (7/9) siang.

Yiyit – sapaan akrabnya,

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Siapkan Sembilan Nama Pejabat

Perluasan Terminal BIZAM Ditarget Tuntas Februari 2021 Praya (Suara NTB) Proyek perluasan terminal Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) terus dikebut, guna mengejar target tuntas bulan Februari tahun 2021 mendatang. Saat ini, capaian proyek sudah mencapai 34,5 persen.

Demikian diungkapkan Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I LIA,

Arif Harianto, kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Pihaknya terus berupaya mempercepat pengerjaan perluasan terminal bandara, karena pekerjaan harus tuntas tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan. “Secara target pekerjaan, saat ini sudah di atas target. Dari 30,7 persen sudah tercapai 34,5 persen,” jelasnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Tri Budiprayitno mengatakan dalam pendaftaran bapaslon kepala daerah, 4 - 6 September lalu, hampir semua melanggar protokol kesehatan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/kir)

PERLUASAN - Kondisi proyek perluasan terminal BIZAM sejauh ini sudah mencapai 34,5 persen dan ditargetkan tuntas bulan Februari 2021 mendatang.

Pulihkan Ekonomi NTB

Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Percepat Belanja APBD

(Suara NTB/dok)

Lalu Abdul Wahid

(Suara NTB/dok)

JABATAN tiga kepala daerah di NTB akan terjadi kekosongan mulai 26 September-5 Desember mendatang, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Karena kepala daerah pada tiga daerah tersebut, baik bupati maupun wakil bupati kembali maju dalam Pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Mengantisipasi agar tak terjadi kekosongan kepala daerah, Pemprov NTB sudah menyiapkan usulan pejabat untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SERAHKAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan secara simbolis pada anggota UKM yang menerima bantuan dari perbankan di salah satu hotel di Praya, Senin (7/9).

Mataram (Suara NTB) Pemprov mendorong Pemda Kabupaten/Kota mempercepat belanja APBD untuk memulihkan ekonomi NTB di tengah pandemi Covid-19. Percepatan belanja pemerintah dinilai salah satu aspek yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi dalam kondisi saat ini.

“Pemerintah sekarang sedang melakukan pemulihan ekonomi nasional. Salah H. Ridwan Syah satu aspek mempercepat

pemulihan ekonomi nasional itu adalah mempercepat serapan APBD. Karena belanja modal, atau pembangunan yang ada di APBD itu bagian dari upaya memulihkan ekonomi kita,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M, M.TP., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (7/9).

Ridwan mengatakan perce-

patan belanja perlu dilakukan saat ini. Apalagi, APBD Perubahan 2020 sudah ditetapkan. Ia menambahkan, ketika investasi pemerintah atau belanja pemerintah terdistribusi dengan cepat, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kita terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota memaksimalkan dana yang direalokasi dan refocusing un-

tuk penanganan Covid-19 yang kemarin. Supaya segara dibelanjakan,” katanya.

Apalagi, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, aktivitas ekonomi mulai stabil meskipun masih terbatas.

Artinya, masyarakat sudah mulai bekerja di lapangan.

Aktivitas tender proyekproyek pemerintah juga sudah banyak yang selesai.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 8 September 2020

Halaman 2

Produksi Ikan Pindang Menurun 50 Persen Salurkan Bertahap KEBIJAKAN Pemkot Mataram menambah bantuan jaring pengaman sosial (JPS) menjadi empat tahap diapresiasi.

Secara ekonomi bantuan paket sembako mengurangi beban warga di tengah pandemi.

Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum dikonfirmasi lewat sambungan telepone, Senin (7/9) menyampaikan, tidak ada perubahan data kuota penerima JPS di wilayahnya yakni 264 kepala keluarga (KK).

Kebijakan melanjutkan penyaluran diapresiasi oleh masyarakat. Di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19, kondisi ekonomi warga belum stabil. “Masyarakat bersyukur sekali. Malah mere(Suara NTB/dok) ka berharap ini terus ada,” Mahnum kata Mahnum.

Diketahui, penyedia telah mendistribusikan paket sembako ke beberapa kelurahan. Pihaknya kata Mahnum, mendapatkan jadwal penerimaan paket pada Rabu (9/ 9). Biasanya, sembako langsung didistribusikan ke warga terdampak. Pola pendistribusian memprioritaskan lingkungan terdekat. Hal ini menghindari kerumuman agar tidak muncul klaster baru. “Lingkungan paling dekat dulu kita berikan. Baru setelah itu lingkungan lain. Jadi kita buatkan jadwal,” ucapnya.

Meski kasus Covid-19 melandai di Kota Mataram. Hal ini tidak dibarengi dengan pulihnya perekonomian di masyarakat. Salah satu contohnya adalah karyawan hotel maupun pariwisata yang dirumahkan belum dipanggil bekerja. Diakui, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mulai beraktivitas. Antara produksi dan penjualan tidak sebanding sebelum Corona. “Mulai normal tapi belum pulih sepenuhnya,” ucapnya.

Kebijakan tatanan kehidupan baru tambahnya, menjadi tantangan. Masyarakat menganggap bahwa virus sudah tidak ada,sehingga lalai terhadap protokol kesehatan. Ketidakdisiplin warga menimbulkan kasus baru. Mahnum menyebutkan, rilis dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, satu warga terkonfirmasi positif. Kasus ini harus dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak lalai.

Untuk menekan kasus penularan, pihaknya bersama petugas kesehatan melakukan tracking ke keluarga pasien. “ Alhamdulillah hasil negative,” ucapnya. (cem)

Dukung Penertiban Parkir ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., setuju dengan langkah Pemkot Mataram yang akan melakukan penertiban lokasi parkir dengan melibatkan tim saber pungli. Menurut dia, banyak tempat parkir di Mataram tergolong parkir liar. ‘’Saya setuju itu, supaya ada rasa jera bagi yang memungut uang parkir tanpa izin,’’ ungkapnya dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di DPRD Kota Mataram, Senin (7/9) kemarin.

Bila perlu, lanjut Misban, semua ruas jalan yang ada tempat parkir agar ditertibkan. Dia juga menyoroti (Suara NTB/fit) setoran parkir yang diteriMisban Ratmaji ma Pemkot Mataram dari para jukir (juru parkir), tidak sesuai dengan Perda Kota Mataram nomor 7 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. ‘’Dari tahun 2015, penerimaan parkir kita (Kota Mataram, red) seharusnya bruto. Tapi faktanya yang diterima netto sampai sekarang,’’ sesalnya.

Kalau memang Pemkot Mataram ingin mengembalikan penerimaan parkir dengan sistem netto, Perda yang ada, tentu harus diubah terlebih dahulu. Pada bagian lain, Politisi PKPI ini menyoroti kelemahan penarikan retribusi parkir dengan aplikasi Qris dari Bank Indonesia. ‘’Karena nanti, ini masih masuk ke rekening pribadi juru parkir dulu. Jadi seperti belum non tunai jadinya,’’ ujar Misban.

Seperti diketahui, berdasarkan surat sekretaris daerah Kota Mataram nomor 973/1397/HUM/XI/2019 tanggal 21 november 2019, perihal evaluasi tariff pajak dan retribusi, Bagian Hukum bersama dengan Badan Keuangan daerah Kota Mataram sedang melakukan inventarisir materi tariff pajak dan retribusi yang akan diubah. Termasuk materi retribusi parkir dan retribusi pasar.

Terhadap hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Mataram saat ini sedang melakukan penyusunan revisi Perda Parkir bersama akademisi. Proses tersebut mencakup penyusunan naskah akademis dan dfar perda. Diharapkan, akhir tahun 2020 ini, draf dan naskah akademik tersebut dapat diajukan dalam prolegda untuk dibahas.

Dalam penalaahaan awal oleh tim akademis, Perda parkir saat ini memerlukan beberapa perbaikan untuk mengakomodir perubahan. Termasuk di dalamnya tentang perubahan kelembagaan pengelola parkir dan kewajiban pembayaran non tunai. (fit)

Pengusaha ikan pindang di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan mengalami penurunan produksi. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung sejak Maret lalu.

SALAH seorang pengusaha ikan pindang di Pondok Perasi, Sumiati, mengaku produksi pindangnya menurun hingga 50 persen. “Menurun karena corona ini. Kadang ramai, kadang sepi,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Alasan utama penurunan produksi tersebut adalah karena pembeli di pasar juga menurun. Dengan demikian, permintaan untuk ikan pindang juga mengalami penurunan. “Kalau ke pasar orang periksa corona, jadi sepi pasar. Orang takut,” ujarnya.

Sebelum pandemi, dia dapat memproduksi hingga 150200 keranjang ikan pindang per hari. Namun dalam situasi saat ini dirinya hanya memproduksi 50-100 keranjang per hari yang dijual dengan harga Rp45

ribu. “Itu sejak corona ini. Berapa bulan corona, itu sudah (jumlah produksinya),” jelasnya.

Senada dengan itu pedagang ikan lainnnya, Maknah, menyebut hasil tangkapan nelayan saat ini terbilang melimpah.

Namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah permintaan di pasar. “Banyak kalau ikan sekarang ini, tapi yang beli kurang,” ujarnya.

Terkait harga ikan sebagai bahan baku pindang, menurunya masih setabil yaitu Rp3 ribu per ekor. “Dari nelayan kalau surut mahal ikannya. Kalau sedang banjir itu, ya murah,” ujar perempuan yang telah menggeluti usaha ikan pindang selama tiga tahun terakhir tersebut.

Menurutnya, satu-satunya harapan bagi pihaknya adalah adanya bantuan berupa dana

(Suara NTB/bay)

MENURUN - Pengusaha ikan pindang di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan tengah membersihkan ikan sebelum memulai pemindangan, Senin (7/9). Produksi rumahan para ibu nelayan ini menurun drastic sejak pandemic covid-19. langsung. Selain itu, upaya pe- jadi harapan lainnya agar usaha ini selesai. Di pasar supaya ramerintah untuk segera memutus tersebut dapat kembali mengun- mai lagi, karena sekarang ini rantai penyebaran Covid-19 men- tungkan. “Harapan kita corona sepi,” tandas Maknah. (bay)

Komisioner KPU Ajukan Gugatan Dugaan Pemalsuan Dokumen Mataram (Suara NTB) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Edy Putrawan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pemalsuan dokumen oleh bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan.

Gugatan pelanggaran pemilu dilaporkan pada Jumat (4/ 9) ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Edy menyampaikan, gugatan itu diajukan karena identitasnya masuk dalam dukungan B1.KWK bakal pasangan calon perseorangan H. Dianul Hayezi dan H. Badrun Nadianto.

Identitas kependudukan seperti nama dan nomor induk kependudukan (NIK) sama.

Dia mempersoalkan bahwa

dirinya disebut menyatakan mendukung dan menandatangani berkas dukungan. “Padahal saya tidak pernah mendukung dan menandatangani apapun,” ungkapnya.

Tindakan tersebut menjadi salah satu indikasi kecurangan terhadap dokumen. Oleh karena itu, ia melaporkan kasus pelanggaran pemilu itu ke Gakkumdu untuk proses lebih lanjut. “Nanti kita lihat bagaimana proses selanjutnya,” ucapnya.

Diakui, belum ada pemanggilan dari Bawaslu terkait klarifikasi laporan tersebut.

Dia menyerahkan sepenuhnya ke Gakkumdu untuk memproses laporan tersebut.

Ketua Bawaslu, Hasan Basri membenarkan telah menerima laporan atas dugaan pemalsuaan dokumen kependudukan. Kartu tanda penduduknya digunakan sebagai dukungan bakal pasangan calon tanpa seizin yang

bersangkutan. “Laporan itu sedang diproses,” kata Hasan.

Menurutnya, secara formil dan materil laporan itu telah terpenuhi. Hasil kajiannya akan dilihat dan akan dibawa ke Gakkumdu. Jika terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu kata Hasan, terlapor akan dikenakan sanksi. Namun demikian, pihaknya belum berani memastikan apakah itu berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu karena tahap proses pengkajian.

Bakal Calon Walikota melalui jalur Perseorangan, H. Dianul Hayezi mempersilakan komisioner KPU melaporkan

kasus tersebut. Tetapi, ia menyesalkan B1.KWK menjadi arsip negara bisa keluar tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dan, dijadikan alat bukti melapor ke Gakkumdu. “Itu arsip negara tidak boleh siapapun mengambil,” sesalnya.

Menurutnya, tahapan pilkada melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Seharusnya, dokumen kependudukan yang diklaim tidak mendukung disampaikan saat verifikasi faktual, sehingga PPK maupun PPS menganggap syarat dukungan itu tidak memenuhi syarat.

“Jangan mengada-ada dan bikin gaduh,” ucapnya. (cem)

Perkada Sanksi Pelanggar Protokol Dewan Minta Pemasangan Kesehatan Covid-19 Belum Rampung Internet Gratis Dipercepat Mataram (Suara NTB) – Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular akan dimulai tanggal 14 September pekan depan.

Warga yang tidak mentaati protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan denda. Namun di Kota Mataram eksekusi peraturan itu bisa terhambat. Pasalnya, peraturan kepala daerah (Perkada) secara teknis untuk pelaksanaan di lapangan belum rampung.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Swandiasa menjelaskan, proses penyusunan Perkada sudah berjalan dan draf perdanya sudah rampung.

Informasi dari Bagian Hukum Setda Kota

Mataram bahwa draf itu akan ajukan ke legislatif setelah menunggu perda yang dievaluasi oleh Pemprov NTB. Dari hasil evaluasi itu akan mewajibkan kabupaten/kota menindaklanjuti dengan regulasi di bawah atau sebaliknya atau cukup dengan perda tersebut. “Ini yang kemarin menjadi persoalan kita. Terus terang saya belum tahu juga legal standing Perda kota terkait perda provinsi yang sudah dievaluasi dan diketok,” kata Nyoman ditemui Senin (7/9).

Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular baru disahkan pekan kemarin.

Pemkot Mataram kata Nyoman, pasti akan menindaklanjuti.

Karena komitmen antara legislatif dan

I Nyoman Swandiasa

eksekutif untuk mempercepat regulasi tersebut.

Sanksi berupa denda Rp100 ribu bagi warga ditemukan tidak menggunakan masker di area publik akan diberlakukan juga di Mataram. Penerapan sanksi akan dimulai tanggal 14 September pekan depan.

“Sanksinya sama karena tidak boleh aturan di bawah melebihi aturan di atasnya,” jelasnya.

Di satu sisi, draf raperda pengenaan sanksi belum diusulkan ke Dewan. Nyoman akan menelusuri sejauhmana perkembangan aturan tersebut.

Menurutnya, Raperda itu akan menjadi prioritas eksekutif dan legislatif untuk segera disahkan.

Pola penegakan disiplin protokol Covid-19 dengan razia terpadu dan mengaktifkan cek poin di pintu masuk Kota Mataram.

Namun demikian, petugas tidak lantas akan mengenakan sanksi, tetapi perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Nyoman juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menambahkan, tim gugus tugas akan membagikan 150 ribu masker. Hal ini untuk menunjang pendisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan.

“Nanti BPBD yang akan bagikan,” sebutnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemkot Mataram untuk memasang fasilitas internet gratis di setiap lingkungan diminta agar segera terealisasi. Pasalnya, fasilitas tersebut dinilai sangat mendesak dipenuhi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar peserta didik yang masih menggunakan sistem dalam jaringan (daring).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati, menerangkan hingga September ini kegiatan belajarmengajar dengan tatap muka masih belum bisa dilaksanakan. Sehingga program internet gratis di setiap lingkungan menjadi sangat krusial dan dinantikan oleh peserta didik.

“Kami meminta supaya itu disegerakan. Karena ini masih belum jelas kapan anak-anak kita bisa masuk sekolah. Sedangkan anak-anak kita tentunya membutuhkan bantuan untuk kuota dan sebagainya,” ujar Nyanyu, Senin (7/9).

Menurutnya, Tim Badan Anggaran DPRD Kota Mataram telah menyetujui program tersebut. “Kita sudah menyampaikan itu ke TAPD, dan TAPD sudah mengiyakan,” jelasnya.

Secara teknis, eksekutif diminta untuk menyegerakan eksekusi program tersebut.

Pemkot Mulai Distribusikan JPS Tahap IV Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mulai mendistribusikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap IV ke masyarakat.

Tidak ada perubahan data penerima. Kecuali, penambahan bagi yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pendistribusian bantuan dimulai hari ini (kemarin, red) dari rekanan menuju kelurahan. Selanjutnya, kelurahan langsung menyerahkan bantuan JPS tahap IV ke masyarakat. Penyerahan bantuan paket sembako ditargetkan tuntas sampai Kamis (10/9). Tetapi kelurahan diberikan kelonggaran. “Sebenarnya baru hari ini diantar oleh rekanan ke kelurahan. Kalau lurahnya bersedia bisa diserahkan langsung ke

warga,” kata Mahmuddin ditemui, Senin (7/9).

Sebelumnya, paket bantuan diperiksa ke penyedia. Dari hasil monitoring masih ditemukan kekurangan takaran.

Tim asistensi langsung meminta diganti. Dari segi kualitas cukup bagus. Item produk tidak ada perubahan dari pendistribusian tahap sebelumnya. Seperti beras, kerupuk kulit, kue kering, ikan kering dan susu kedelai. “Alhamdulillah, ndak ada yang kedaluwarsa,” ucapnya.

Jumlah penerima JPS 32.584 orang. Mahmuddin memastikan tidak ada perubahan. Kecuali, tambahan bagi warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Khusus warga terpapar virus Corona telah disediakan ratusan paket bantuan.

Program stimulus ekonomi untuk pengadaan JPS menghabiskan anggaran Rp8,4 miliar. Diketahui, Pemkot Mat-

aram memiliki kebijakan penyaluran empat tahap. Diprediksi anggaran dihabiskan sekitar Rp33,6 miliar lebih.

Mahmuddin menegaskan, penyaluran tahap keempat adalah yang terakhir. Dikatakan, tidak ada lagi pemberian bantuan karena keterbatasan anggaran. “Ini yang terakhir. Karena keterbatasan anggaran,” ucapnya.

Untuk penerima JPS di Kota Mataram berdasarkan basis data terpadu (BDT) sebanyak 41.589 kepala keluarga (KK). Dengan rincian intervensi dari pemerintah pusat melalui bantuan pangan non tunai 22.115 KK. Kemudian, Kota Mataram mendapatkan kouta tambahan sebesar 7.440 KK, sehingga total penerima BPNT sebanyak 29.555.

Bantuan diberikan senilai Rp250 ribu selama sebulan.

Selain itu, Kota Mataram juga mendapatkan kuota ban-

(Suara NTB/cem)

H. Mahmuddin Tura tuan langsung tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan untuk 12.041 KK. Pemprov NTB juga memberikan 1.868 KK paket JPS Gemilang. (cem)

“Intinya kami meminta (pemasangan internet lingkungan) segera direalisasikan untuk mempermudah anak-anak di Kota Mataram, terutama yang tidak bisa mengakses internet karena keterbatasan orang tua,” ujar Nyanyu.

Menurutnya, dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini telah berdampak besar pada ekonomi masyarkat. Sehingga pemenuhan kuota internet untuk pembelajaran daring menjadi beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat jika tidak segera difasilitasi pemerintah.

Pihaknya juga meminta agar program pemasangan internet gratis tersebut bisa direalisasikan di 325 lingkungan yang ada di Kota Mataram.

Mengingat anggaran yang dibutuhkan program tersebut sekitar Rp700 juta untuk jangka waktu empat bulan.

Di sisi lain, realisasi program tersebut juga diharapkan mendapat dukungan dari orang tua dan masyarakat di masing-masing lingkungan.

Terutama untuk pengawasan pemanfaatannya agar tidak disalahgunakan. “Ketika internet ini dipasang, kami minta ke pihak lingkungan dan orang tua juga bantu mengawasi. Jangan sampai internet yang kita niatkan untuk membanu siswa ini dipakai untuk yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa, menerangkan pemasangan internet gratis akan difokuskan bagi lingkungan dengan kategori padat, kumuh dan miskin. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran, sembari melihat sinergitas antara program yang diusung pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Usulan kita hanya 250 lingkungan yang kita intervensi jaringannya. Prioritas lingkungan padat, kumuh, dan miskin. Kalau yang di perumahan, mereka sudah mandiri dengan indihome dan lainlain,” ujar Nyoman.

Untuk realisasi program tersebut pihaknya telah mengajukan penganggaran melalui dua skema. Antara lain melalui APBD Perubahan dan Belanja Tidak Terduga (BTT). “Ini semua sudah berproses. Yang jelas kami sebagai dinas (pelaksana) teknis sudah memberikan usulan baik lewat APBD ataupun BTT,” jelasnya. (bay)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 8 September 2020

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota/Wakil Walikota Mataram H. Baihaqi - Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi (BARU) ke KPU Minggu (6/9) diiringi pendukungnya. Pekik gelora kemenangan pasangan BARU menuju era BARU Mataram membahana dilontarkan pendukung dan simpatisan.

Sebelum mendaftar ke KPU, paket BARU terlebih dahulu menggelar acara deklarasi di Gelanggang Pemuda. Dalam kesempatan itu Ketua Tim Pemenangan BARU, Zainul Aidi membakar semangat para pendukung BARU yang sebagian besar kalangan milenial. “Era BARU, Pemimpin BARU, Harapan BARU, BARU: Menang!,” pekiknya disambut para pendukung dan simpatisan.

Penghujung tahun 2020, akan jadi tahun bersejarah bagi Kota Mataram. Warga kota dengan pikiran jernih, akan menentukan ke mana Mataram dibawa. “Saatnya untuk tarung narasi, tarung gagasan, siapa yang dapat membawa Mataram ke arah lebih baik,” tegas Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB itu.

Demokrat menjatuhkan pilihannya kepada Baihaqi sebagai Calon Walikota, karena merupakan representasi dari politik anak muda Mataram. Baihaqi dianggap paling mengerti keinginan kaum milenial.

Pernah memimpin Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) NTB, dan Wakil Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) NTB. Karenanya sekalipun baru tampil dalam politik ibu kota, tetapi Aqi tidak kosong dan miskin pengalaman organsisasi ataupun birokrasi. “(Baihaqi) putra asli Mentaram (Mataram, red),” kata Ketua DPD Partai Demorkat NTB TGH Mahalli Fikri.

Sementara pendampingnya, Calon Wakil Walikota, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi merupakan sosok Srikandi yang sudah tidak diragukan kematangan dalam politik. Kehad-

(Suara NTB/ist)

Saatnya Pemimpin BARU untuk Era BARU Kota Mataram

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyerahkan tanda terima penerimaan pendaftaran kepada pasangan BARU setelah berkas dinyatakan lengkap. irannya diharapkan penyeimbang kekayaan imajinasi Baihaqi dalam membangun ibukota yang lebih progresif. “Era BARU, pemimpin BARU, harapan BARU, BARU: Menang!,” kembali dipekikkan, yang kemudian diikuti para pendukung dan simpatisan.

Baiq Diyah Ratu Ganefi menuturkan awalnya tidak tertarik masuk politik ibukota. Sekalipun beberapa tawaran silih berganti datang dari beberapa tokoh, termasuk yang tampil saat ini. Tetapi keputusannya berubah saat bertemu Aqi. Beberapa kali diskusi — sebelum memutuskan mendampinginya — nu-

H. Baihaqi – Hj. Diyah Ratu Ganefi saat berorasi di depan pendukungnya usai pendaftarannya diterima KPU Kota Mataram.

ansanya sangat kaya gagasan dan optimisme. Pemuda asal Dasan Agung itu tidak cuma membangun kepentingan politik belaka.

Tetapi lebih mulia dari itu, Ganefi melihat semangat membara dari anak muda Mataram yang ingin tanah kelahirannya maju tidak tertinggal dari daerah lain. “Jadi kalau ada yang bertanya, kok mau saya mendampingi bang Aqi, kok mau padahal karir politik saya lebih tinggi, padahal saya lebih tua, maka itulah alasannya,” terangnya.

Sementara itu, Bakal Calon Wali (Bacawali) Kota Mataram H. Baihaqi dalam orasi politiknya

menyampaikan gagasan-gagasan besarnya. Gagasan itu nantinya akan menjadi alasan warga kota pergi ke TPS memilih pasangan BARU. Alasan pertama, Aqi berencana memperbaiki nasib Bemo Kuning. Saat ini dunia telah memasuki era industri 4.0. Keniscayaan semua lini beradaptasi dengan perkembangan tekonologi, termasuk moda transporatasi.

“Jika taksi saja bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman menggunakan platform berbasis aplikasi, kenapa tidak dengan bemo kuning, kita melakukan hal serupa. Saya ingat masa jaya bemo kuning di mana

kalau ke sekolah selalu menunggu kedatangannya,” tuturnya.

Alasan kedua, BARU ingin pembangunan di Kota Mataram progresif.

“Lihat daerah tetangga kita, semua serba internasional, ada bandara internasional, tempat wisatanya juga internasional, sementara kita di kancah nasional masih belum begitu menggema,” ulasnya. Dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) Mataram memang kalah dari daerah lain. “Tetapi kita punya SDM yang lebih unggul, mengapa tidak kita maksimalkan itu. Kota Mataram daerah jasa dan perdagangan dan kita punya SDM unggul, kita akan maksimalkan

potensi itu,” tegasnya.

Alasan ketiga, komitmen menuntaskan persoalan sampah ibukota.

Tidak hanya sekadar janji, Aqi menyampaikan gagasan tangani sampah. “Kita bangun TPS-TPS di depan kantor-kantor pemerintahan,” katanya. Penyelesaian persoalan sampah tidak hanya membutuhkan kesiapan anggaran dan kelengkapan fasilitas. “Tetapi harus menggunakan pendekatan budaya. Nanti kita siapkan konsep TPS yang indah, teman-teman arstiek saya rasa akan sangat siap berbagi ide bila itu disayembarakan,” ulasnya.

Alasan keempat, kepemimpinan BARU ingin mencetak entrepreneur muda. Untuk lebih mengakarkan simbolisasi Mataram sebagai daerah Jasa dan Perdagangan. BARU akan menggandeng anak muda lulus kuliah. “Mataram harus jadi tempat usahanya anak muda,” harapnya. Tetapi geliat usaha muda harus dibarengi dengan pelayanan perizinan yang mudah dan berbasis teknologi. “Kita siapkan pelayanan-pelayanan satu pintu yang mudah dan dapat didekatkan ke masyarakat,” ulasnya.

Keragaman ibu kota harus dipelihara dengan baik. Dalam pemerintahannya nanti, akan dibangun tempat-tempat khusus yang menjadi simbol keragaman suku, ras, etnis, dan agama. “Semacam sekretariat bersama, agar keragaman di Kota Mataram tetap terpelihara dengan baik,” ulasnya.

Aqi menegaskan kemenangan Pilkada bukanlah tujuan politiknya.

Tetapi memperbaiki kota kelahiran, agar masyarakat sejahtera dan tidak tertinggal daerah lain. Tetapi karena salah satu jalan terbaik, mencapai mimpi itu dengan menjadi pemimpin ibu kota, maka mau tidak mau kemenangan di pilkada harus diraih. “Saya anak Mataram, lahir dan besar di kota ini. Ingin menorehkan tinta emas di kota kelahiran saya!,” serunya. (ndi/*)

H. Baihaqi – Hj. Diyah Ratu Ganefi memberikan keterangan pers usai menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU.

(Suara NTB/ist)

H. Baihaqi dan Hj. Diyah Ratu Ganefi saat menyampaikan orasi politik kepada pendukung saat deklarasi di Gelanggang Pemuda Kota Mataram.

Orasi politik dari masing-masing petinggi partai pengusung (Demokrat, PAN dan Hanura) dan partai pengusung (Partai Gelora) pasangan BARU.

SUARA PULAU LOMBOK

Perjuangkan Pelaku UMKM DINAS Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Lombok Timur (Lotim) mengajukan sekitar 10 ribu pelaku UMKM untuk bisa medapatkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 2,4 juta. Sangat diharapkan, semua pelaku usaha, khususnya ultra mikro dan mikro ini dapat bagian.

“Kita sih berharap semua pelaku usaha mikro ini dapat,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lotim, Hj. Rasmiah kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Diketahui, pemerintah pusat menargetkan 15 juta pel(Suara NTB/rus) aku usaha mikro yang akan Hj. Rasmiyah dapat BLT. Penyaluran BLT ini menjadi salah satu cara memulihkan perekonomian.

Salah satu syarat dapat BLT, UMKM tidak memiliki utang di perbankan. Hasil verifikasi di lapangan, tidak sedikit yang memiliki utang di bank. Meski demikian, sangat diharap syarat utang ini bisa ditolelir. Dalam menjalankan usaha banyak yang mengakses pinjaman di bank.

Tergambar dari hasil kegiatan pembinaan kepada para pelaku UMKM sendiri di Lotim tahun 2019 lalu terdapat 255 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Total dana KUR terealisasi mencapai Rp 5 miliar. Tahun 2020 ini pun terlapor sudah 200 pelaku usaha kecil dengan akumulasi pinjaman Rp 4 miliar.

Melihat dari adta yang dibina Diskop UKM Lotim, sebenarnya sangat kecil jumlah pelaku usaha kecil ini yang mengakses perbankan. Diakui, di luar data yang dibina Diskop, banyak juga catatan pihak perbankan. “Ada yang setelah dicek melalui BI Check In baru ditemukan ada pinjaman, bagi kita di Koperasi dan UKM saat verifikasi kan tidak bisa mengetahui detail apakah pelaku usaha ini punya pinjaman atau tidak,” terang Rasmiyah.

Disadari, mengacu pada aturan pinjaman ini maka ratusan warga Lotim yang memiliki akses pinjaman di bank jelas tidak akan dapat bantuan pusat tersebut. Akan tetapi, mengenai ketentuan lebih lanjut diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. “Itu menjadi urusan pemerintah pusat, kita di Lotim kan sekadar mengajukan,” demikian paparnya.

Aturan awalnya juga bahkan pernah menyebut tidak diberikan bagi yang punya saldo di atas Rp 2 juta di bank pada bulan Juni 2020. Syarat ini pun diharapkan juga tidak memberatkan pelaku usaha kecil di Lotim yang notabenenya sangat menantikan bantuan dari pemerintah. Bagi Lotim terpenting katanya sudah melakukan pendataan dan verifikasi. Selebihnya menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. (rus)

Rp 7 Miliar Bantuan Covid untuk IKM dan UKM Belum Dieksekusi Giri Menang (Suara NTB) – Hingga kini anggaran bantuan Covid-19 untuk pemulihan ekonomi bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum dieksekusi. Pemda masih melakukan persiapan terkait program ini. Sementara itu, kalangan dewan meminta agar program ini dikaji secara matang agar tepat mekanisme, tepat sasaran dan tepat guna.

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, menegaskan, program ini harus diarahkan untuk (Suara NTB/her) kemandirian ekonomi warga.

Hj. Nurul Adha “Kita berharap anggaran ini bisa cepat terserap untuk pengembangan UKM, IKM agar bagaimana ekonomi mandiri mereka bangkit,” terang dia.

Bentuknya, jelas dia, bisa berupa bantuan langsung atau peralatan, pembinaan, pelatihan serta pemasaran. Kalaupun bantuan langsung tidak dibolehkan, karena aturan, maka dicari alternatif lain. Di sini harus ada inovasi OPD untuk menghubungkan masyarakat dengan perbankan, “sehingga mereka mudah mengakses modal,” terang dia.

Bisa juga membangkitkan usaha bersama masyarakat melalui gerakan PKK melalui dasa wisma. Warga bisa memanfaatkan pekarangan untuk usaha sayuran dan lain-lain atau bisa juga mereka diberikan pelatihan tentang ekonomi dan usaha kreatif.

Tidak sampai di situ, pemda harus memfasilitasi mereka apa yang diperlukan setelah pelatihan, seperti pemasarannya.

Untuk pemasaran ini bisa diarahkan ke gerai modern yang sudah ada MoU dengan pemda. Peluang-peluang ini jelas dia harus diadvokasi. Kalau warga mengeluh menitip barang di gerai modern, karena pembayarannya lama, maka harusnya kendala-kendala ini harus dijembatani oleh pemda agar bisa dipercepat. Lalu bagaimana dengan warga yang sudah memiliki usaha, apa bentuk dukungan pemda terhadap mereka?

Tentu pemda harus membantu bagaimana mengurus izin usaha, sehingga mereka bisa terfasilitasi dengan cepat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Fauzan Husniadi menerangkan dari total BTT Rp 72 miliar, Rp 7 miliar di antaranya untuk pemulihan ekonomi bagi UKM. Sedangkan sisanya diperuntukan untuk pengunaan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bidang kesehatan.”Kalau untuk pemulihan ekonomi sampai saat ini belum ada pengajuan untuk UKM-UKM itu. Dana masih utuh Rp 7 miliar,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Diakuinya memang dari regulasi Permendagri yang terakhir meminta untuk mempercepat penyaluranya. Sebab saat ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi.”Itu yang didorong untuk segera dilakukan. Termasuk realokasi dana untuk UMK pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Berbeda dengan bantuan JPS, Fauzan mengatakan sudah mencapai tahap III. Bahkan baru saja ia menandatangani mengajuan usulan untuk pencairan JPT tahap III itu. Nilai mencapai sekitar Rp 9,7 miliar. Meski demikian hingga sejauh ini realisasi anggaran BTT Covid itu baru mencapai sekitar 60 persen.”Karena baru masuk tadi pengusulannya dan saya tanda tangani untuk JPS III. Jadi belum terhitung,” ungkapnya. (her)

Satu Peserta SKB di Lobar Dinyatakan Gugur Giri Menang (Suara NTB) – Hari kedua pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Lombok Barat (Lobar) berjalan lancar, tanpa hambatan. Pada tes hari kedua ini, seorang peserta terpaksa digugurkan lantaran terlambat datang sesuai jadwalkan yang ditetapkan.

Karena ketentuannya, peserta hadir 90 menit lebih awal sebelum pelaksanaan.

“Pada sesi kedua hari ini, (Kemarin, red) dia terlambat. Dia salah dapat informasi, dia kira pelaksaannya serentak dengan daerah lain,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., yang dikonfir-

masi, Senin (7/9).

Selain itu, terdapat satu peserta yang terpaksa mengikuti tes pada ruangan khusus. Lantaran saat pengecekan suhu tubuh, mencapai di atas 37 derajat celcius.”Satu yang diisolasi tetapi tetap ikut tes. Dipisah-

kan tempatnya tes tersendiri,” bebernya.

Berbeda halnya dengan salah seorang peserta yang sakit biasa. Seperti salah satu peserta SKB yang terkonfirmasi mengalami kecelakan dan datang mengunakan kursi roda. Dia diperbolehkan ikut

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Ketua KPU KLU Juraidin memberikan keterangan terkait netralitas KPU di pilkada, Senin (7/9).

KPU KLU Tegaskan Tetap Netral Tanjung (Suara NTB) Di setiap penyelenggaraan Pilkada, netralitas dan integritas petugas KPU kerap mendapat sorotan. Pasalnya, komisioner KPU banyak dipersepsikan condong kepada calon petahana. Meski demikian, Ketua KPU KLU Juraidin, S.H., menegaskan mereka tetap netral dalam bertugas di lapangan.

Dirinya dan komisioner serta staf KPU yang ditugaskan akan tetap bekerja secara netral. Sebagaimana komisioner terikat sumpah jabatan, maka ia menjamin tidak satu pun komisioner mendukung salah satu pasangan calon atau tim pasangan calon.

“Netralitas, integritas itu harga mati yang tetap kita harus jaga,” jawabnya, Senin (7/9).

Selama proses pendaftaran bakal calon, diakuinya pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hingga pleno dilakukan, KPU menyimpulkan untuk menerima (disertai tanda terima) paket balon, Najmul Akhyar Suardi dan Djohan Sjamsu Danny Karter Febrianto Ridawan. Pada pendaftaran keduanya, tidak ada catatan baik pada syarat pencalonan maupun syarat calon.

“Semuanya lengkap dan sah. Untuk syarat sebagai calon, kedua pasangan bakal calon masih harus mengikuti tahapan berikutnya yaitu tes kesehatan,” ujarnya.

Untuk diketahui, KPU mendapat konfirmasi jadwal tes kesehatan untuk paket NADI pada hari Minggu (6/9), sedangkan paket JODA mendapat jadwal tes kesehatan, pada Selasa (8/9).

“Bagaimana hasilnya, kita menunggu kiriman dari RSUP NTB. Proses tahapan kesehatan sampai tanggal 11, dan

bakal calon akan ditetapkan sebagai calon pada 23 September mendatang,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Pasangan H. Djohan Sjamsu, S.H., - Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T. M.Eng., (JODA), Raden Nuna Abriadi, S.H., mengingatkan agar para petugas KPU senantiasa berpegang pada sumpah jabatan. Bahwa mereka akan melaksanakan tahapan pemilihan dengan tidak berpihak kepada calon manapun.

“Siapapun yang tidak netral, kami lawan,” tegas Nuna usai pendaftaran bakal calon, Minggu (6/9) malam.

Pada dasarnya, kata dia, prinsip politik adalah tidak percaya kepada siapapun. Lebihlebih dalam sistem demokrasi langsung. “Maka kami harap agar pejabat KPU menjaga kewibawaan lembaga yang dipimpinnya. Tetap netral dan berintegritas,” tegas Nuna. (ari)

Waktu Pendaftaran Pansel Ditutup

Kursi Sekwan Banyak Peminat Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi menutup pendaftaran panitia seleksi terhadap dua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sekretaris DPRD Lotim per tanggal, 6 September sejak dibuka 26 Agustus 2020. Dari dua jabatan yang dipansel ini, untuk kursi Sekretaris Dewan (Sekwan) banyak peminatnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, menyebutkan dari tiga jabatan yang kosong, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Sekretaris DPRD (Sekda).

Hanya dua yang dibuka, yaitu Sekwan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan posisi Sekwan palinbg banyak , yakni 8 pendaftar.

“Untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum saya ketahui persis, karena belum menerima datanya dari BKPSDM,” akunya, Senin (7/9).

Sekda menyebutkan, lamanya proses pansel dikarena-

(Suara NTB/yon)

H. M. Juaini Taofik kan tim asesor belum bisa datang, mengingat situasi pandemi Covid-19. Sementara syaratnya harus melakukan assessment dikarenakan harus melakukan uji psikotes dan itupun tergantung dari asesor.

Untuk asesor berasal dari Unit Pelaksana Teknis Uji Kompetensi Provinsi NTB. Hal ini dikarenakan untuk menjaga netralitas dalam proses penjaringan. Di samping itu, pendaftar akan mengikuti pansel yang panitia pansel ini berasal dari sekda selaku ketua, akademisi dari Unram, tokoh masyarakat, dan BKPSDM.

Kepala BKPSDM Lotim, Drs. Salmun Rahman, menjelaskan pengisian dua jabatan tersebut akan melalui mekanisme panitia seleksi (Pansel) sebagaimana mestinya. Seleksi tersebut bersifat terbuka bagi semua pejabat pemerintah yang memenuhi syarat untuk mengikuti setiap tahapan tes yang dipersiapkan untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas dari calon tersebut.

Bagi pejabat yang menginginkan menduduki kursi tersebut diharapkan dapat mempersiapkan diri sebaikbaiknya. Namun diprioritaskan pejabat yang mengisi dua jabatan tersebut memiliki kemampuan teknis serta sesuai dengan bidang keilmuannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan dengan baik. Termasuk pelamar harus sesuai dengan persyaratan golongan maupun lainnya.

Untuk itu, Salmun menegaskan jika adanya pejabat titipan kecil kemungkinannya dapat terjadi. Hal tersebut dikarenakan proses pansel dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tim pansel yang berasal dari berbagai unsur yang terjamin independensi dan profesionalismenya. (yon)

Lale-Sumum Siap Hadirkan Kejutan Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H., bisa dikatakan pasangan Pathul-Nursiah tidak memiliki lawan berarti di Pilkada Loteng mendatang. Salah satu alasannya, karena berstatus sebagai petahana. “Di manamana, di setiap gelaran pemilihan kepala daerah incumbent itu punya peluang besar untuk menang,” ujarnya.

Terlebih pasangan PathulNursiah diusung partai pemenang pemilu ditambah sosok Bupati Loteng, H.M. Suhaili

dengan peserta lainnya di satu ruangan yang sama.

Sejauh ini, lanjut dia, dari sekian banyak peserta tes SKB, ada dua yang dinyatakan gugur akibat terlambat dan satu orang lagi meninggal dunia. “Karena sebelumnya juga ada satu yang terkonfirmasi meninggal dunia,” bebernya.

Pada hari kedua ini terdapat sekitar 120 peserta yang tediri dari 3 sesi. Setiap sesinya diikuti 40 peserta. Namun pada hari pertama hanya terdapat dua sesi yang digelar ser-

ta pada sesi kedua pelaksanannya hanya berisi 17 peserta.

Sebelumnya pelaksanaan SKB ini pun akan berlangsung hingga 9 September mendatang. Jumlah peserta SKB Lobar sebanyak 407 orang. Terdiri dari 389 peserta yang mengikuti tes di UPT BKN Mataram. Sedangkan sisanya 18 peserta terkonfirmasi mengikuti tes di luar daerah.

Terdapat 7 daerah yang terkonfirmasi peserta CPNS Lobar yang ikut tes dari masing-masing daerah tersebut. (her)

Dukungan Partai Berkarya Tetap Sah untuk Masrun-Habib

Pathul-Nursiah Masih Favorit

Praya (Suara NTB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) dipastikan akan diikuti lima pasangan bakal calon kepala daerah sekaligus mengulangi catatan jumlah peserta pada gelaran Pilkada Loteng tahun 2015 silam. Dari kelima pasangan bakal calon, pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP.,Dr. H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., masih difavoritkan sebagai pemenang. Namun, bukan berarti pasangan lainnya tidak berpeluang menang.

Halaman 4

FT, yang saat ini masih menjadi figur sentral perpolitikan di Loteng juga sudah menyatakan dukungannya kepada pasangan Pathul-Nursiah dengan masuknya Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung.

“Ini juga alasan kenapa kemudian PDI Perjaungan memutuskan untuk mengusung pasangan Pathul-Nursiah. Karena memang pasangan ini ngak ada lawannya,” tandasnya.

Artinya, untuk bisa mengalahkan pasangan ini, pasangan calon lain harus memiliki

strategis yang benar-benar tepat. Jika tidak, sulit untuk bisa mengalahkan pasangan Pathul-Nursiah.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Loteng, H. L. Pelita Putra, mengaku optimis pasangan Hj. Lale Prayatni- H. Sumum, S.H.M.Pd., yang diusungnya bisa berbicara banyak di Pilkada Loteng mendatang.

Bahkan, bukan tidak mungkin pasangan Lale-Sumum bisa menghadirkan kejutan.

“Pasangan Lale-Sumum siap

memberikan kejutan di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya.

Dengan track record serta pengalaman sebagai birokrat, keduanya bakal memberikan warna baru kepemimpinan di Loteng dan bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi Loteng. “Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang panjang di pemerintahan, pasangan Lale-Sumum akan bisa membawa perubahan bagi masyarakat dan daerah ini,” pungkas anggota DPRD NTB ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Kepengurusan pusat Partai Berkarya saat ini sedang dalam permasalahan. Menyusul adanya gugatan dari pengurus lama dibawah Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terhadap kepengurusan baru hasil Munaslub beberapa waktu lalu. Namun proses hukum tersebut tidak akan sampai mengganggu ataupun mempengaruhi dukungan Partai Berkarya di pilkada serentak tahun ini.

Termasuk di Pilkada Loteng, di mana Partai Berkarya sudah resmi mengusung pasangan H.Masrun, SH.,H.Habib Ziadi Thahir.

“Khusus untuk dukungan Partai Berkarya sudah tidak ada masalah. Secara hukum, tetap sah mengusung pasangan Masrun-Habib,” jawab Komisioner KPU Loteng, Alimudin Syukri, kepada Suara NTB, Minggu (6/9).

Sebelumnya, KPU Loteng sudah mencoret dukungan Partai Berkarya untuk pasangan H.L.Pathul Bahri, S.IP.,Dr. H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., karena menyerahkan SK dukungan dari pengurus lama.

Karena sesuai PKPU No. 3 tahun 2017, SK dukungan partai politik yang diakui adalah yang memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk kepengurusan Partai Berkarya yang diakui oleh Kemenhum dan HAM adalah kepengurusan hasil Munaslub Partai Berkarya. “Kita mencoret Partai Berkarya sebagai pengusung pasangan PathulNursiah, sudah sesuai aturan yang ada,” tandasnya.

Lalu bagaimana kalau dalam proses gugatannya nantinya ternyata kepenguru-

san lama yang menang? Alimudin menegaskan itu tidak akan mengubah keputusan saat ini, jika dukungan Partai Berkarya kepada pasangan Masrun-Habib nantinya tetap akan dianggap sah, karena prinsipnya, harus ada kepastian hukum.

“Keputusan saat ini diambil sesuai regulasi yang berlaku saat ini. Jika nantinya gugatan dimenangkan pengurus Partai Berkarya yang lama, tidak kemudian mengubah keputusan saat ini.

Jadi keputusan sekarang ini tetap berlaku seterusnya. Itulah makna kepastian hukum,” ujarnya.

Lagi pula, partai politik yang sudah menyatakan mengusung pasangan calon tertentu pada masa pendaftaran tidak bisa mencabut atau mengalihkan dukungannya ke pasangan calon kepala daerah yang lain. Kalau kemudian partai politik tetap mencabut dukungannya juga tidak akan sampai mempengaruhi posisi pasangan calon yang sudah didukung sebelumnya.

Dengan kata lain, misalnya Partai Berkarya memutuskan mencabut dukungan ke pasangan Masrun-Habib, maka pasangan tersebut tetap dianggap sah sebagai peserta Pilkada Loteng walaupun Partai Berkarya mencabut dukungan. “Jadi kalau soal syarat pencalonan, untuk Pilkada Loteng sudah tuntas,” pungkas Alimudin.

KPU Loteng kini tinggal fokus menyelesaikan tahapan verifikasi syarat calon. Baik itu yang berkaitan dengan persyaratan kesehatan dan dokumen syarat calon. Semua proses tersebut dijadwalkan selesai hingga tanggal 13 September mendatang. (kir)

PMI yang Disiksa di Abu Dhabi Diduga Jadi Korban TPPO Selong (Suara NTB) Adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI), Jamilah asal Kecamatan Jerowaru yang diduga mengalami penyiksaan majikannya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menjadi atensi Pemda Lombok Timur (Lotim). Pihak pemerintah berjanji bakal memburu pihak sponsor atau tekong yang memberangkatkannya ke negara Timur Tengah tersebut. Korban diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Demikian disampaikan, Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BPPT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Moh. Hirsan, kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Dikatakannya, sampai saat ini Disnakertrans Lotim belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga korban dalam bentuk surat aduan yang ditujukan ke Disnakertrans Lotim.

Dari sanalah kemudian akan dilakukan pencarian keterangan korban selama bekerja di luar negeri terutama apakah ada atau tidaknya perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan majikan. Hal inilah yang akan menjadi point penting yang akan ditelusuri di samping mencari dan memastikan pihak sponsor untu diminta pertanggungjawabannya.

Setelah itu dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu

Dhabi untuk meminta bantuan dalam menelusuri kasus tersebut, sehingga ada kejelasan informasi yang didapat untuk disampaikan kembali kepada pihak keluarga korban. Namun terpenting sekarang bagaimana pihak keluarga membuat laporan ke pemerintah seperti apa yang diinginkan.

Hal itu yang menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat membantu korban dan keluarganya. “Saat ini dasar kita melakukan klaim kepada majikan yang tidak ada,”jelasnya.

Sementara dalam catatan kasus yang ditangani oleh Disnakertrans Lotim terkait permasalahan yang dialami oleh PMI ini. Biasanya pihak majikan sudah membeli PMI atau TKW tersebut dari agen, sehingga menjadi hak sepenuhnya majikan terhadap PMI tersebut. (yon)

Moh. Hirsan

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Selasa, 8 September 2020

SUARA NTB Selasa, 8 September 2020

2020, Dompu Gagal Dapat Bantuan Pembangunan BLK Dompu (Suara NTB) Dari sekian Kabupaten/ Kota di NTB, Dompu termasuk salah satu daerah yang gagal mendapat bantuan pembangunan BLK tahun ini. Bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu, hanya diperoleh Kota Bima.

Proaktif para pihak disana berkontribusi besar bagi terealisasinya program tersebut.

Demikian ungkap Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam ketika dikonfirmasi (Suara NTB/Jun) Suara NTB, Senin (7/9). “Kota M. Nursalam Bima yang dapat duluan sekarang, karena Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua DPR-nya proaktif ke Kementerian,” terangnya.

Meski gagal mendapat bantuan anggaran pembangunan fisik untuk pusat pelatihan kerja yang sudah lama diperjuangkan itu, pihaknya tetap konsisten memperjuangkan, baik di Kementerian maupun lewat APBD Provinsi NTB. Menurutnya, BLK merupakan masa depan bagi tiap angkatan kerja lokal. Apalagi dengan munculnya berbagai perusahaan besar dan menengah saat ini, seperti misalnya PT. STM di Kecamatan Huu. Sekarang mereka sudah memasuki tahap akhir studi kelayakan, sehingga diperkirakan butuh banyak tenaga terampil untuk kontruksi di tahun depan. “Dompu sebagai daerah beroperasinya perusahaan ini, paling tidak masyarakatnya harus kita persiapkan untuk menjadi tenaga kerja disana,” harapnya.

Kalaupun wadah penyiapan tenaga kerja terampil ini tak bisa direalisasikan melalui anggaran pusat. Harapannya, Pemprov NTB bisa mengalokasikan anggaran pembangunan fisik BLK lewat APBD I. Sebab ini termasuk bagian dari upaya daerah dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi program provinsi.

Jika tidak memungkinkan, tegas M. Nursalam, alternatif satu-satunya yakni membangun kerjasama dengan BLK dari luar daerah. Intinya angkatan kerja yang ada harus tetap dipersiapkan agar tidak menjadi penoton di tengah banyaknya peluang kerja kedepan. “Terpenting itu angkatan kerja kita harus dipersiapkan, makanya kita konsetrasikan anggaran di naker ini sekarang ke pelatihan berbasis kompetensi maupun kemasyarakatan,” pungkasnya. (jun)

KPU KSB Perpanjang Jadwal Pendaftaran Pilkada Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya resmi memperpanjang jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada KSB. Keputusan itu diambil KPU KSB setelah sebelumnya dalam pendaftaran tahap pertama tanggal 4 sampai 6 September hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar serta masih terdapat Parpol atau gabungan Parpol yang belum mendaftarkan pasangan calon didukungnya.

(Suara NTB/ist) Keputusan KPU KSB itu Denny Saputra sendiri tertuang dalam surat pengumumannya dengan Nomor 781/PL.02.2-Pu/5207/ KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 7 September. Di pengumuman itu, KPU menetapkan jadwal perpanjangan masa pendaftaran selama 3 hari terhitung sejak tanggal 10 hingga 12 September mendatang.

Ketua KPU KSB Denny Saputra menjelaskan, perpanjangan masa pendaftan itu mengacu pada PKPU 9/2020 tentang perubahan keempat PKPU 3/2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur bupati/walikota. “Juga mengacu pada keputusan kami setelah melihat berbagai aturan yang menyangkut proses pencalonan di Pilkada,” katanya kepada wartawan, Senin (7/9).

Menurutnya, pada masa perpanjangan pendaftaran nanti tidak ada perubahan mengenai syarat-syarat bakal pasangan calon yang akan mendaftar. Ketentuan syarat calon dan pencalonan tetap mengacu aturan baik oleh undang-undang PKPU maupun keputusan KPU KSB selaku lembaga penyelenggara Pilkada KSB. “Sama tidak ada yang berbeda (syaratnya). Yang beda dengan daerah lain hanya kita memperpanjang jadwalnya saja,” cetusnya.

Untuk pelaksanaan perpanjangan masa pendaftaran itu sendiri, lanjut Denny pihaknya telah melakukan persiapan. Ia menyebutkan, selain mengumumkan keputusannya tersebut.

Pihaknya akan langsung menyosialisasikannya ke Parpol.

“Kami akan undang Parpol untuk menyampaikan langsung perihal jadwal tambahan pendaftaran ini,” pungkasnya. (bug)

Ekonomi Stabil, JPS Bima RAMAH Tahap III Dibatalkan Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengklaim pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 masih stabil.

Sehingga bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima RAMAH tahap III tidak perlu disalurkan lagi.

Klaim tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK., M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/9) mengenai belum disalurkannya JPS Bima RAMAH tahap III yang mencapai Rp4 miliar.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih stabil. Jadi tidak ada paksaan untuk menyalurkan JPS Bima RAMAH tahap III,” katanya.

Ia menegaskan, dana Rp4 miliar yang sedianya untuk program JPS Bima RAMAH tahap III hingga kini masih ada dan belum digunakan. Namun tidak menutup kemungkinan dana itu akan dialihkan untuk pembangunan. “Dana Rp4 miliar belum disalurkan. Uangnya masih nongkrong. Tapi kemungkinan anggarannya dialihkan untuk pembangunan,” katanya.

Klaim pertumbuhan ekonomi selama pandemi yang masih stabil juga diakui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Hariman SE M.Si kepada Suara NTB. “Memang NTB pertumbuhannya sudah minus. Tapi kita (Kabupaten Bima.red) masih positif,” katanya.

Hariman menambahkan proyeksi serta hitungan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, pertumbuhan ekonomi daerah setempat tahun 2020 masih positif. “Kisaran pertumbuhannya antara 2,5 sampai dengan 3 persen,” ujarnya.

Perlu diketahui JPS Bima RAMAH tahap III yang mencapai Rp4 miliar hingga kini belum disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima (Pemkab) Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos). JPS Bima RAMAH tahap III seharusnya sudah selesai disalurkan pada awal atau pertengahan Bulan Juli kemarin. Sedangkan tahap I disalurkan bulan Mei dan tahap II disalurkan bulan Juni.

Untuk program bantuan JPS tersebut Pemkab Bima sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar. Bantuan tersebut disalurkan atau dicairkan selama tiga Bulan dengan besaran mencapai Rp4 miliar per bulan.

Tercatat sebanyak 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada 18 Kecamatan di Kabupaten Bima yang mendapatkan paket bantuan berupa beras, telur, mie, minyak goreng dan deterjen dengan nominal Rp200 ribu. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Racuni Pohon, Modus Baru Pembalakan Liar di Dompu Dompu (Suara NTB) Pembalakan liar kawasan hutan di Dompu, kian marak. Terutama jelang musim tanam akhir tahun ini. Berkembangnya modus baru para perambah, menyulitkan upaya penindakan.

Apalagi dengan terbatasnya personel yang dikerahkan DLHK NTB pada tiap Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH).

Seperti pada wilayah BKPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso), tepatnya lingkar Bendungan Mila. Di sini, sebagian besar kawasan hutan habis dibabat warga untuk penanaman jagung. Bahkan area yang masih tersisa hijauan pepohonan, kini terus dirambah. Ironisnya, bukan saja oleh warga lokal, tetapi warga luar daerah pun seakan tak ketinggalan menggerayangi Bumi Nggahi Rawi Pahu.

Selain merusak lingkungan, situasi tersebut telah berimbas pada sumber daya manusia, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti air bersih. Pun tak kalah mengkhawatirkan yakni keberlangsungan infrastruktur Bendungan Mila.

Menyikapi persoalan ini, Kepala BKPH Topaso, Teguh Gatot Yuwono, S. Hut, M.Eng yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/9) mengaku, perluasan area perambahan memang masih terus terjadi.

Meski patroli wilayah cukup intens dilakukan.

Terbatasnya personel serta lihainya para perambah dalam membaca gerakan BKPH, kerap kali menjadi kendala dalam upaya penindakan yang akan dilakukan. “Beratnya kita ini sekarang sudah saling intip, tidak seperti dulu. Jadi kita mempelajari strategi mereka, mereka juga mempelajari strategi kita,” terangnya.

Situasi ini diperparah minimnya anggaran operasional yang dimiliki. Untuk sebulan saja, BKPH Topaso bersama tim gabungan pencegahan dan penindakan perambahan dari unsur TNI-Polri beserta kejaksaan, hanya mampu melaksanakan 10 kali kegiatan patroli.

Sementara aktivitas perusakan hutan di lapangan tidak mengenal waktu, apalagi menjelang musim tanam ini.

“Cukup melelahkan, tapi kita tidak kehilangan semangat.

Sekarang juga kita sudah mulai bergerak dengan tim,” ujarnya.

Ditambahkan Teguh, sejauh patroli digelar bersama jajaran dan tim gabungan.

(Suara NTB/Jun)

MELUAS – Tampak perambahan kawasan hutan di wilayah BKPH Topaso, tepatnya lingkar Bendungan Mila terus meluas, Senin (7/9).

Memang tak sedikit pelaku dan barang bukti yang sudah berhasil diamankan. Hanya saja, itu tak menyurutkan tekad para perambah untuk merusak hutan. Bahkan, sekarang ada modus baru yang berusaha dikembangkan untuk mengelabui petugas.

Belum Ada Pengiriman Benih Lobster dari KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Perikanan (Diskan) Sumbawa Barat, mengaku masih belum ada pengiriman benih lobster dari wilayah setempat ke beberapa wilayah di Indonesia. Meski jumlah kelompok yang memiliki izin tangkap sebanyak enam kelompok dan diberikan rekomendasi empat kelompok, tetapi hingga kini belum ada yang melaporkan aktivitas penangkapan.

“Memang belum ada aktivitas penangkapan dan pengiriman benih lobster dari KSB meski enam dari 15 kelompok yang disusulkan sudah mendapatkan izin,” sebut Kadiskan Kepada Suara NTB melalui Kabid Perikanan Tangkap Arkamuddin S.Pi, M.Si, Senin (7/9).

Dirinya juga tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi alasan para pengurus kelompok tersebut sehingga belum

melakukan penangkapan.

Kalaupun mereka sudah memiliki izin menangkap, sampai saat ini justru belum ada penangkapan di lokasi tersebut.

Padahal potensi benih lobster di teluk Benete sampai Talonang bisa mencapai 100 ekor per hari.

Belum adanya penangkapan terjadi bisa jadi karena ketersediaan sarana tangkap yang belum memadai serta aturan turunan dari Permen KP terbaru itu.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi lebih lanjut atas Permen KP terbaru tersebut.

“Mereka belum melakukan penangkapan karena masih bingung bagaimana cara mereka menjual meski para kelompok ini sudah memiliki mitra. Makanya dalam waktu dekat kami akan segera lakukan sosialisasi lebih lanjut supaya,” sebutnya.

Karena baru enam kelom-

pok yang sudah mengantongi izin, maka pihaknya berharap kepada kelompok yang lain untuk segera mengurus izinnya. Bahkan saat ini animo masyarakat untuk bisa melakukan penangkapan lobster sudah semakin tinggi terutama di wilayah selatan KSB. Karena jika tidak mengurus izinnya dan tetap melakukan penangkapan maka akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Apalagi Pemerintah juga memberikan atensi khusus terhadap penangkapan benih lobster secara ilegal karena akan merugikan negara.

“Kami tetap mengimbau kepada mereka (nelayan) untuk tidak menangkap lobster terlebih dahulu sebelum izinnya turun. Jika ada yang memaksakan diri maka kami tidak akan bertanggung jawab jika mereka diproses secara hukum,” pungkasnya. (ils)

Bupati Berharap APBD 2021 Rampung Sebelum Cuti Pilkada Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin berharap proses pembahasan hingga penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 rampung sebelum dirinya memasuki masa cuti Pilkada.

“Harapannya seperti itu ya.

Bisa selesai sebelum kami (bersama wakil bupati) cuti Pilkada,” kata bupati kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Ada alasan mendasar mengapa bakal calon bupati petahana di Pilkada KSB ini berharap APBD tahun depan segera rampung. Menurut dia, jika nanti proses pembahasan akan dilaksanakan di bawah kepemimpinan seorang penjabat kepala daerah sementara (Pjs). Dikhawatirkan proses penetapannya akan berjalan lama. “Kalau Pjs kan harus dapat persetujuan Mendagri untuk membahas APBD. Dan itu butuh waktu pastinya. Sedangkan kami (bupati dan wakil bupati) baru selesai cuti setelah pemilihan,” urainya.

Karena itu lanjut dia, saat ini dirinya sangat mengandalkan

(Suara NTB/ist)

TANDA TANGAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar menandatangani dokumen MoU KU-PPAS RAPBD 2021, Senin (7/9).

Tim Anggaran Perintah Daerah (TAPD) dan DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dapat segera menuntaskan pembahasan APBD 2021 yang saat ini sedang berjalan. “TAPD dan dewan sudah buat jadwalnya diupayakan selesai sebelum kami cuti,” sitirnya kembali.

Harapan bupati itu sendiri memang tengah diupayakan oleh pemerintah dan DPRD sekarang ini. Terbukti proses pembahasan

APBD 2021 sudah dikebut sejak pertengahan bulan Agustus lalu.

Bahkan terbaru, Memory of Undertanding (MoU) dokumen Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPPAS) untuk pijakan pembahasan bersama rancangan program belanja daerah tahun depan itu sudah disahkan dengan ditandatangani bupati dan ketua DPRD pada sidang paripurna yang digelar Senin kemarin.(bug)

Modus itu yakni melakukan pengeboran terhadap akar atau batang pohon untuk kemudian disuntik cairan herbisida atau air aki. Dengan cara tersebut pepohonan besar akan mati dengan sendiri tanpa ditebang menggunakan mesin chain saw yang dapat

mengundang perhatian orang, termasuk petugas BKPH. “Jadi kalau pohonnya sudah mati berdiri, mudah mereka tebang. Pola ini memang banyak dipakai sekarang karena kami menemukan banyak botol-botol obat untuk meracun tanaman,” pungkasnya. (jun)

Warga Keluhkan Penanganan Kekeringan di Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Masyarakat di kecamatan Poto Tano, mengeluhkan masih belum optimalnya penanganan dampak kekeringan di wilayah setempat. Sebab sampai dengan saat ini distribusi air bersih ke beberapa desa yang terdampak belum dilakukan. Akibat kondisi tersebut, masyarakat terpaksa membeli air dengan cara patungan dengan warga lainnya untuk bisa mendapatkan air bersih.

“Masalah kekeringan sudah menjadi masalah tahun di wilayah kami (Kecamatan Poto Tano) tetapi kenapa penanganannya belum optimal juga. Makanya tidak heran saat ini masyarakat kami rela untuk mengumpulkan uang untuk membeli air karena jika hanya menunggu dari Pemerintah tidak akan ditangani juga,” ungkap Camat Poto Tano, Agusman S. Pt, kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Dirinya mengaku sudah sering melaporkan kondisi kekeringan tersebut ke Pemerintah tetapi penanganannya masih belum bisa maksimal juga hingga saat ini. Bahkan dalam satu hari masyarakat bisa membeli enam tangki air bersih untuk kebutuhan memasak dan konsumsi lainnya. Sementara yang dianggap rutin melakukan distribusi air bersih hanya Polres saja sementara dari Pemerintah belum melakukan hal tersebut hingga saat ini. Akibat kondisi tersebut masyarakat saat ini sangat berharap supaya bantuan air bersih dari BPBD untuk bisa segera mendistribusikan air bersih.

Karena dengan enam tangki per hari dianggap masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. “Kami sangat berharap supaya pemerintah bisa segera menyikapi masalah ini karena kondisinya sudah semakin kritis,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Kasi Kedaruratan Syaiful Arif mengatakan, memamg untuk sementara belum ada pendistribusian air bersih ke beberapa wilayah yang terdampak.

Sebab belum adanya permintaan air bersih menjadi alasan utama sehingga belum dilakukan proses tersebut.

Selain itu belum adanya anggaran juga menjadi faktor utama dalam penanganan masalah kekeringan di KSB. Bahkan sejak status siaga ditetapkan baru satu desa yang bersurat meminta air bersih yakni Desa Kelanir. Sedangkan untuk daerah lainnya, masih belum memasukan surat permintaan air bersih.

Sehingga pihaknya menganggap belum terjadi kekeringan yang ekstrem. “Baru satu desa yang melapor mulai terdampak kekeringan dan kami belum bisa tangani karena keterbatasan anggaran. Kami juga akan tetap melakukan pemantauan di wilayah lain juga akan terus dilakukan, sebagai salah satu bentuk antisipasi bencana kekeringan ketika meluas,” terangnya.

Disebutkannya, berdasarkan data yang dimiliki saat ini ada tiga kecamatan yang dianggap rawan terjadi bencana kekeringan. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada empat desa yakni Tambak Sari, Desa Kuang Busir, Desa Senayan, dan Desa Tua Nanga . Di Kecamatan Seteluk sekitar enam desa yakni, Seteluk, Rempe Loka, Ai Suning, Lamusung, Desa Kelanir, dan Desa Meraran. Sedangkan untuk dua Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari, Desa Batu Putih, dan Desa Lalar Liang. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar. Desa-desa itu masuk dalam kondisi yang rawan lantaran hujan tidak kunjung turun dan juga sumur-sumur warga juga sudah mulai berkurang. “ Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahun karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Kita juga tetap akan pantau kondisi terkini di lokasi itu untuk bisa langsung disikapi jika kondisinya semakin parah,” tukasnya. (ils)

Pilkada Dompu

Besok, Bapaslon Mulai Jalani Pemeriksaan Kesehatan Dompu (Suara NTB) Tiga bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati resmi diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Dompu. KPU Kabupaten Dompu memiliki waktu hingga 22 September untuk verifikasi administrasi syarat calon, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon.

Pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu dilakukan di RSU Provinsi NTB. Berdasarkan jadwal, pasangan Hj Eri Ariyani – H Ichtiar, SH (Eri – HI) dan pasangan Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah) akan menjalani

pemeriksaan pada Rabu (9/9).

Pasangan H Syaifurrahman Salman, SE, MSi – Ika Risky Feryani (SUKA) akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Kamis (10/9) di RSU Provinsi NTB. Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Senin (7/ 9) kemarin mengatakan, pihaknya baru menerima jadwal pemeriksaan kesehatan di RSU Provinsi NTB dan langsung disampaikan kepada bakal pasangan calon. “Bakal pasangan calon wajib membawa hasil tes RT PCL atau Swab yang masih berlaku hingga pemeriksaan kesehatan dilakukan. Karena semua hasilnya ada

sama KPU, besok kita akan bawa ke RSU Provinsi,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, kata Agus Setiawan, KPU hanya akan menerima surat keterangan yang menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesehatan. Surat keterangan ini menjadi syarat calaon yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh IDI, IMSI, dan BNN Provinsi NTB. Sesuai jadwal, lanjut Agus, penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu dilakukan pada 23 September.

Keesokan harinya dilakukan pengundian nomor urut pasan-

gan calon untuk bahan kampanye. Pengundian nomor urut akan dirangkaikan dengan deklarasi Pilkada damai.

Agus mengungkapkan, pengundian nomor urut pasangan calon semula direncanakan di aula KPU Dompu. Ketentuan protocol Covid-19 tidak memungkinkan aula KPU Dompu menjadi tempat pengundian nomor urut pasangan calon.

Karena 3 pasangan calon akan hadir lengkap dengan tim sukses dan partai pengusung masing – masing. “Pilihannya hanya dua, di gedung Samakai atau halaman KPU. Kita bahas lebih lanjut,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Agus Setiawan

SUARA NTB Selasa, 8 September 2020

Melaju ke Tingkat Nasional

Tim KDMI dan NUDC Unram Targetkan Juara Mataram (Suara NTB) Tim Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) dan National University Debating Championship (NUDC) Universitas Mataram (Unram) berhasil membawa nama almamater berlaga ke tingkat nasional setelah sukses menyisihkan puluhan tim lain selama seleksi tingkat wilayah VIII atau LLDIKTI VIII se-Bali Nusra.

“Allhamdulillah mereka berhasil ke tingkat nasional,” ujar Drs. Baharudin, M.Hum., selaku Pembina KDMI dan NUDC Unram. Baharudin menjelaskan kompetisi debat tingkat wilayah yang biasanya di gelar di Bali itu, tahun ini harus digelar secara daring mengingat pandemi masih belum berakhir. Meskipun demikian, Ia menuturkan bahwa hal tersebut justru semakin memacu tim Unram untuk berlatih dan berkompetisi dengan kemampuan terbaik mereka.

Dia menjelaskan, seleksi tingkat wilayah itu bertujuan memilih tim terbaik untuk diikutkan pada kompetisi tingkat nasional. Beruntung, Unram selalu langganan tiap tahunnya. Tercatat Unram selalu tembus ke tingkat nasional. Hingga tahun ini pun tim KDMI dan NUDC Unram lolos untuk beradu argumen pada kompetisi tingkat nasional.

Menjalani latihan intensif dua kali dalam sepekan bersama tutor dan latihan mandiri untuk mengasah kemampuan berargumentasi, menjadi langkah strategis tim Unram dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi tingkat nasional.

Nantinya gelaran seleksi tingkat nasional juga akan digelar secara daring. “Untuk nasional pun juga akan digelar secara daring menggunakan zoom,” terang Burhanudin.

Selain itu, dia juga mengatakan telah melibatkan alumni yang pernah menjadi debater sebagai lawan debat tim Unram selama menjalani proses latihan. Lalu Jagad Al Ula salah satu anggota tim NUDC Unram mengaku sangat bersyukur karena berhasil mewakili Unram untuk berkompetisi di tingkat nasional. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram itu mengaku sangat optimis dan termotivasi, mengingat Unram selalu berhasil lolos ke tingkat nasional.

“Allhamdulillah bersyukur sekali masih bisa mewakili LLDIKTI VIII ke nasional, khususnya bawa nama Unram, karena setahu saya Unram gak pernah gak lolos ke nasional, jadi ada pressure tersendiri,” serunya. Mahasiswa yang berhasil mewakili Unram pada kompetisi yang sama tahun lalu itu menerangkan, selain menjalani latihan bersama tutor, dia juga mempersiapkan diri melalui adu debat dengan teman-temannya, menonton video debat, hingga membekali diri dengan banyak membaca berita. Dia pun optimis bisa membanggakan nama almamater pada kompetisi tingkat nasional yang dijadwalkan pada 24 September mendatang.

“Insyaa Allah siap harumkan nama Unram,” semangatnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Ir. Enny Yulianni, M.Si., berpesan kepada tim Unram agar mempersiapkan diri dengan baik dengan meningkatkan kemampuan berargumentasi, meningkatkan pengetahuan global, memperkuat kerjasama tim debat, latihan secara intensif agar bisa menguasai teknik dan topik debat, serta memahami poin penjurian. “Percaya diri, tetap semangat dan jangan lupa berdoa,” pesannya. (dys)

Rektor Unizar Mataram Resmikan Gapura Desa Wisata Mekarsari sebagai Desa Binaan Giri Menang (Suara NTB) – Universitas Al-Azhar Mataram dipercaya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk melakukan pendampingan pengembangan Desa Wisata, di Nusa Tenggara Barat. Adanya kepercayaan itu, membuat Universitas di bawah Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Mataram ini terus mencari desa yang memiliki potensi wisata untuk dijadikan Desa Binaan.

Pada hari Minggu (6/9), Rektor Unizar Mataram, Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP., didampingi kepala BPM, Fathurrahman, SE., M.Ak., dan Kapolsek Narmada Kompol Suparta, meresmikan Gapura Desa Wisata di Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada, Lombok Barat sebagai Desa Binaan. Ansyar menyampaikan, peresmian Desa Wisata Binaan itu merupakan tindak lanjut program pendampingan Desa wisata yang diadakan oleh Kemenparekraf RI. “Alhamdulillah, Kampus Unizar Mataram terpilih sebagai salah satu perguruan tinggi yang membina Desa Mekarsari, merupakan Desa Perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat sebagai Desa Wisata,” ungkapnya.

Ansyar mengaku, Desa Mekarsari memiliki banyak potensi alam yang dapat dieksploitasi terutama sektor agraria. Potensi itu yang membuat Kemenparekraf memilih Desa Mekarsari sebagai Desa Binaan Wisata.

Desa Mekarsari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, secara geografis Desa Mekarsari berbatasan langsung dengan Kota Mataram. Desa mekarsari memiliki banyak potensi alam yang dapat diekploitasi terutama di sektor agraria. “Kita bersyukur Unizar dipercaya melakukan pendampingan program Desa Wisata oleh Kemenparekraf. Kami akan memegang kepercayaan itu dan menjadikan Desa Mekarsari sebagai contoh Desa Wisata,” ujarnya.

Penyegaran Jabatan Ansyar menambahkan, bicara di luar program pendampingan Desa Wisata. Unizar Mataram telah melakukan penyegaran sebanyak 36 pejabat struktural. Menurutnya, penyegaran jabatan itu merupakan hal biasa dalam sebuah organisasi, lembaga, instansi, dan institusi. Ia berharap kepada pejabat struktural yang baru dilantik supaya melakukan tugas dengan baik dan profesional demi kemajuan lembaga pendidikan Unizar Mataram ini. “Dengan dilantiknya pejabat struktural ini, mari kita bersamasama memajukan dunia pendidikan demi mencerdaskan generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

Rektor Unizar Mataram, Muh. Ansyar didampingi kepala BPM, Fathurrahman, dan Kapolsek Narmada Kompol Suparta, memotong pita sebagai tanda meresmikan Gapura Desa Wisata Mekarsari, di Kecamatan Narmada, Lombok Barat sebagai Desa Binaan.

(Suara NTB/ist)

Foto bersama pejabat struktural Unizar Mataram yang baru dilantik.

PENDIDIKAN

Halaman 6

Rektor Unram Dorong Mahasiswa Baru Miliki Daya Saing Tinggi Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) kembali menggelar kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). PKKMB kali ini digelar untuk mahasiswa baru Unram yang lulus melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Mandiri. Sama seperti sebelumnya, PKKMB jalur SBMPTN dan Mandiri ini digelar secara daring melaui Zoom dan kanal Youtube Universitas Mataram, 7-9 September mendatang.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum mengatakan pada tahun akademik 2020/2021 ini, Unram menerima sebanyak 6.456 orang. Dengan demikian total mahasiswa Unram saat ini adalah 34.377 orang yang berasal dari 28 provinsi dan mahasiswa asing dari negara Palestina dan Korea Selatan. “Saudara harus bersyukur telah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Mataram,” tutur Prof.

Husni kepada lebih dari 4.000 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan daring tersebut.

Prof. Husni mengatakan, menjadi mahasiswa berarti telah memasuki fase kehidupan baru, memantapkan jati diri untuk menjadi manusia seutuhnya melalui proses pendidikan tinggi. Proses penyelenggarakan pendidikan itu menurutnya harus berpulang kepada kemerdekaan dan kemandirian untuk mendapatkan nilai, mencapai tujuan hidup sehingga

bisa menjadi manusia seutuhnya, baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

“Mahasiswa adalah agen perubahan dan harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan bangsa, belajar untuk dapat berkarya diberbagai bidang, bukan hanya belajar untuk sekedar bekerja,” tegasnya. Guru Besar Ilmu Hukum itu juga mengingatkan bahwa predikat mahasiswa, bukan sekedar hanya orang yang terdaftar di perguruan tinggi, tapi lebih dari itu merupakan seseorang yang memiliki sikap, perilaku, karakter, etika dan sopan santun yang baik. Hal itu sesuai dengan tujuan Pendidikan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, yakni agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu mandiri dan bertanggung jawab.

Dia mengajak mahasiswa untuk menghindari seluruh tin-

dakan yang bisa menjauhkan dari tujuan Pendidikan nasional tersebut, seperti faham dan tindakan radikalisme, eksklusivisme, terorisme, mudah menyalahkan orang lain, tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Dia juga mendorong mahasiswa untuk terus mengasah kompetensi selama menempuh perkuliahan agar menjadi generasi penerus yang mampu berdaya saing. “Kita semua harus berupaya agar Unram mampu bersaing baik dilevel nasional maupun internasional,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III) Unram Prof. Dr. Ir. Enny Yuliani, M.Si menyebutkan jumlah peserta PKKMB kali ini adalah 5.467 mahasiswa, terdiri dari 2.603 orang dari jalur SBMPTN, dan 2.865 orang dari jalur Mandiri. Kegiatan PKKMB sendiri digelar selama tiga hari mulai dari pukul

(Suara NTB/dys)

Rektor Unram Lalu Husni saat membuka kegiatan PKKMB, Senin kemarin 07.30 – 12.30 WITA. “PKKMB tahun ini telah diprogramkan sebagai media sosialiasi untuk mewujudkan program merdeka belajar, kampus merdeka dan gerakan revolusi mental menuju tercapainya pendidikan yang berkualitas,” ungkap Prof. Enny.

Dengan demikian menurutnya, materi yang disampaikan dalam kegiatan PKKMB ditujukan dalam rangka pembinaan idealisme, penanaman wawasan kebangsaan, penguatan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu,

juga untuk menyiapkan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, memiliki jiwa gotong royong dan berintegritas terhadap pengenalan atmosfer akademik melalui konsep kebijakan merdeka belajar.

Prof. Enny berharap kegiatan PKKMB ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan menjadi pemimpin bangsa masa depan, memiliki kedalaman ilmu yang ditekuninya, keluhuran akhlak, tercipta keseimbangan intelektual, moralitas dan spiritual, cinta tanah air dan berdaya saing global. (dys)

Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Pengabdian Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Program Studi (Prodi) Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Kuang Manyung, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sejak Minggu (6/9) sampai dengan Sabtu (12/9).

Ketua kelompok pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja, I Made Intaran, S.Ag., M.Pd.H., menjelaskan, kegiatan pengabdian masyarakat itu mengusung tema Apresiasi Seni dan Budaya Keagamaan Hindu di Era New Normal. Kegiatan dilaksanakan di Banjar Karya Dharma, Dusun Kuang Manyung. “Tujuannya untuk mengaplikasikan kepada masyarakat agar melestarikan seni dan budaya keagamaan Hindu, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, dan masyarakat,” kata Intaran yang juga Ketua Prodi Pendidikan Seni dan

(Suara NTB/ron)

Foto bersama kelompok pengabdian masyarakat Prodi Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja Mataram di Dusun Kuang Manyung, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Budaya Keagamaan Hindu.

Ia menyebutkan, ada tujuh kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu baca tulis aksara Bali, seni tabuh, seni tari, dharma gita, dharma wacana, pendidikan seni budaya keagamaan Hindu, dan tata rias. Kelompok pengabdian ini terdiri dari 11 orang dengan empat orang dari unsur dosen, dan tiga orang dari unsur mahasiswa. Dalam

kesempatan itu pihaknya juga menyerahkan bantuan berupa alat pengeras suara dan karpet.

“Target kami, pada akhir pertemuan agar generasi muda yang puya bakat seni tari, tabuh, dan dharma gita bisa ditampilkan saat penutupan. Kami menyasara remaja, ada juga minat dari ibu-ibu untuk belajar tari rejang renteng,” ujarnya. Pembukaan keg-

Laboratorium Komputer STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Webinar Mataram (Suara NTB) – Laboratorium Komputer Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang telah beralih status menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar daring atau webinar pada Senin (7/9). Webinar ini mengusung tema Inovasi Media Audio Visual pada Pembelajaran Daring yang Menyenangkan.

Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya mewakili Plt. Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja mengatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa proses perkuliahan akan tetap membutuhkan daring. “Oleh karena itu inovasi terkait pembelajarannya sangat kami butuhkan,” katanya.

Webinar dilaksanakan melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung di YouTube IAHN Gde Pudja Mataram. Ketua Panitia Webinar Laboratorium Komputer yaitu I Gede Jaya Satria Wibawa. Webinar ini dimoderatori oleh dosen STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Made Agus Yudhiarsana, S.Ag.,M.Ag. Narasumber webinar ini yaitu Dr.rer.nat. I Made Wiryana, S.Si.,S.Kom.,M.Sc., yang merupakan dosen Universitas Gunadarma, juga pernah sebagai Cyber Paspamres tahun 20042014, dan pelopor perkembangan Linux di Indonesia. Ia membawakan materi berjudul Inovasi Media Audio Visual pada Pembelajaran Daring.

“Selama pandemi ini kegiatan pembelajran daring meningkat.

Mau tidak mau kita akan melakukan daring. Yang jadi masalah bagaimana kita menyiapkan. Dan keberhasilan kita menggunakan media daring sebenarnya berinti pada keberhasilan kita menggunakan teknik komunikasi yang dasar,” ujarnya. Ia

(Suara NTB/ist)

Foto bersama panitia webinar Laboratorium Komputer STAHN Gde Pudja Mataram.

(Suara NTB/ist)

Suasana webinar Laboratorium Komputer STAHN Gde Pudja Mataram melalui aplikasi zoom. menjelaskan mengenai E-Learning. Menurutnya, Elearning adalah penggunaan internet dan teknologi digital untuk membuat pengalaman yang mendidik bagi manusia. Elearning tidak mengubah bagaimana manusia belajar, tetapi hanya mengurangi hambatan.

“Elerning tidak hanya perkuliahan dalam bentuk Web-casting atau materi pembelajaran yang tersedia online,” jelasnya.

Untuk jenis pembelajarannya, ada dua yaitu Sinkron dan Asinkron. Untuk Sinkron, siswa dan guru berinteraksi pada saat yang sama, walaupun guru/siswa

berada pada lokasi yang berjauhan. Sementara Asinkron, pengajar menyiapkan materi sebelum kelas dimulai. Peserta bebas menentukan kapan ingin mempelajari materi tersebut.

Sementara Blended adalah kombinasi antara asinkron dan sinkron. Kombinasi dengan kegiatan pembelajaran konvensional. “Perlu menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan mana yang sinkron, mana yang asinkron, mana yang konvensional,” jelasnya. Ia juga menjelaskan berbagai strategi teknis pembelajaran Elearning. (ron/*)

iatan pengabdian ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor IAHN/STAHN Gde Pudja Mataram, Drs. I Wayan Budha, M.Pd. Ia menyampaikan, kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi selain pendidikan dan pelatihan.

“Khusus Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu sekarang mengadakan

pengabdian, untuk mengaktualisasikan pengetahuan atau teori tentang seni, agar masyarakat diberikan pengetahuan dari apa yang diperoleh di STAHN Gde Pudja,” jelasnya. Kepala Desa Suranadi, I Nyoman Adwisana menilai baik dan positif kegiatan pengabdian masyarakat dari Prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu STAHN Gde Pudja.

Menurutnya kegiatan ini merupakan kesempatna baik bagi masyarakat untuk memperdalam apa saja yang kurang dipahami.

“Memang di masyarakat sudah tertanam tentang seni dan budaya keagamaan Hindu, cuma bagaimaan memperdalam, sehingga lebih mendalami, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut karena memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Dusun Kuang Mayung, Ketut Wana Prastha. Kegiatan pengabdian ini, menurutnya bisa memberikan wawasan dan pengahuan kepada masyarakat.

“Harapannya, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, masyarakat kami bisa menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya dari para dosen yang datang,” ujarnya. (ron/*)

Pentingnya Penjaminan Mutu Lewat Pembinaan KKG dan MGMP Mataram (Suara NTB) – Pembinaan dan penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sangat penting untuk penjaminan mutu pendidikan. Dengan melaksanakan rangkaian kegiatan, diharapkan segala permasalahan pendidikan dapat dicarikan solusi pemecahannya KKG/MGMP. Hal itu disampaikan Widyaprada Ahli Muda Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd., saat menjadi fasilitator kegiatna pembinaan dan penguatan pengelolaan KKG/MGMP oleh Kanwil Kemenag, belum lama ini. Menurutnya peran LPMP NTB dalam meningkatkan program KKG/ MGMP adalah sesuai dengan fungsi LPMP. “LPMP NTB dalam meningkatkan program KKG/MGMP juga akan melaksanakan penjaminan mutu,” ujarnya.

Menurutnya, peran LPMP NTB dalam penjaminan mutu pendidikan melalui KKG/MGMP sangat strategis. Dalam menjalankan KKG/MGMP harus dilakukan penjaminan mutu mulai dari evaluasi diri KKG/ MGMP, penyusunan rencana program/kegiatan, implementasi pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. ”Dengan melaksanakan rangkaian kegiatan ini diharapkan segala permasalahan pendidi-

kan melalui KKG/MGMP dapat dicarikan solusi pemecahannya,” ujar Made.

Ia menyampaikna, pendidikan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemeintah daerah, sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan semua stakeholder pendidikan lainnya. “Untuk itu perlu adanya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS). Kolaborasi yang terjadi antara LPMP NTB dan Kanwil Kemenag dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, walaupun di masa pandemi Covid-19 ini,” tutup Made.

Made juga menyebutkan kegiatan pejaminan mutu pendidikan untuk KKG dan MGMP yaitu pemetaan mutu KKG/MGMP, pelaksanaan supervisi KKG/ MGMP dalam penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, dan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Selain itu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan, dan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada KKG/ MGMP. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 8 September 2020

Halaman 7

(Suara NTB/ari)

BERI KETERANGAN - Pasangan NADI (kiri) dan JODA saat memberi keterangan usai mendaftar di KPU KLU.

Tim Pemenangan Bapaslon Saling Klaim Suara Dukungan Tanjung (Suara NTB) Kompetisi politik Pilbup 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dapat dikatakan baru dimulai usai KPU KLU menerima berkas pendaftaran paket Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., - Drs. H. Suardi, MH (NADI) dan paket H. Djohan Sjamsu, SH Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng. (JODA).

Usai mendaftar di KPU, ked-

ua kubu lantas rebutan klaim kemenangan di angka signifikan.

Ketua Tim Relawan Pasangan balon NADI, Endri Susanto, mengatakan optimis pasangan NADI akan ke luar sebagai pemenang Pilbup 9 Desember mendatang. Tim NADI bahkan siap mendulang suara di angka 70 persen. “Kita menargetkan menang 60 sampai 70 persen. Kalau melihat

Bawaslu Sebut Bapaslon Kurang Taat Protokol Kesehatan Saat Mendaftar Mataram (Suara NTB) Pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/ Kota di NTB sudah berakhir pada Minggu (6/9). Proses pendaftaran di semua daerah relatif berjalan lancar dan aman.

Akan tetapi, Bawaslu Provinsi NTB memberikan beberapa catatan temuannya yang berpotensi mengarah pada pelanggaran yang dilakukan oleh para Muhammad Khuwailid Bapaslon saat melakukan pendaftaran ke KPU. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (7/9) kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta di lapangan nyaris semua bapaslon yang melakukan pendaftaran ke KPU yang kurang mematuhi dengan baik protokol kesehatan Covid-19.

“Ketaatan para bakal calon saat melakukan pendaftaran kurang melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Karena hampir seluruh bapaslon yang melaksanakan pendaftaran, itu membawa massa dalam jumlah besar tanpa memperhatikan standar kesehatan Covid-19,” ujar Khuwailid.

Beberapa jenis dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam proses pendaftaran calon tersebut seperti temuan massa pengantar yang ditemukan tidak menggunakan masker.

Kemudian tidak adanya jaga jarak yang dilakukan oleh para pengantar pendaftaran Paslon.

“Hampir semua paslon yang mendaftar massa pengantarnya berdesakan-desakan, karena jumlahnya yang besar. Nah ini tentu menjadi evaluasi kami di Bawaslu jika nanti ada dugaan-dugaan pelanggaran akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Selain itu, Khuwailid juga mengungkapkan temuan lainnya seperti pelibatan anak-anak pada saat proses pendaftaran calon. Pihaknya banyak menemukan anak-anak yang diikutkan saat mengantar paslon mendaftar ke KPU. “Nah ini juga kami harapkan Komisi perlindungan anak untuk melakukan sesuatu atas fakta-fakta itu. Sehingga Pilkada ini kita laksanakan dengan baik dan semua harus sehat,” serunya.

Terakhir disampaikan Khuwailid, dalam hal penegakan protokol kesehatan Covid-19, Bawaslu punya batasan kewenangan. Maka dalam hal ini pihaknya berharap dari instrumen penegakan hukum lainnya supaya ikut bekerja di dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19 ini, seperti aparat Satpol PP dan Kepolisian.

“Peristiwa ini bisa jadi evaluasi ke depannya, karena ada dua tahapan lagi yang berpotensi menghadirkan massa dalam jumlah besar, yaitu pengundian nomor urut, dan kampanye. Nah kedepannya bisa bisa lebih tegas, untuk memastikan protokol kesehatan Covid-19 diterapkan dalam tahapan berikut ini,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Loteng

Bapaslon Harus Tetap Rendah Hati

Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT., menegaskan dukungan penuh kepada pasangan H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., - Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tegah (Loteng) mendatang. Pun demikian, Suhaili tetap mengingatkan kepada pasangan Pathul-Nursiah untuk tetap rendah hati. Tidak kalah penting, jangan pernah menjelek-jelekkan pasangan calon kepala daerah yang lain.

“Sebagai saudara, saya mohon jangan sombong,” sentil H.M. Suhaili FT., saat deklarasi dan doa bersama pasangan PathulNursiah, di halaman kantor DPD II Partai Golkar Loteng, Minggu (6/9). Ia mengingatkan, banyak orang yang hancur karena sifat sombong dan besar hatinya. Itulah kenapa sifat tersebut harus dibuang jauh-jauh. “Ingat, jangan sombong dan besar hati. Harus tetap redah hari. Tidak meremehkan apalagi sampai mengejek pasangan calon kepala daerah yang lain,” pesannya.

Lebih lanjut, sebagai partai pengusung ia pun menginstruksikan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Golkar sudah bersungguh-sungguh memenangkan pasangan PathulNursiah di Pilkada Loteng mendatang. Karena itu sudah menjadi keputusan dan kebijakan partai yang harus dikawal dan dijalankan dengan maksimal oleh seluruh jajaran pengurus maupun kader Partai Golkar.

Bupati Loteng ini pun mengingatkan tidak akan segansegan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan bagi kader yang tidak patuh pada keputusan partai. Pun demikian juga bagi kader partai yang saat ini menduduki posisi sebagai anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten.

Bahkan sanksi lebih berat serupa PAW (Pergantian antar waktu) bakal dijatuhkan jika anggota fraksi Partai Golkar DPRD Loteng tidak sungguh-sungguh menenangkan pasangan Pathul-Nursiah. “Lepas semua kepentingan pribadi maupun kelompok. Saya pun demikian. Bahwa ketika partai sudah mengambil keputusan, maka itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Suhaili mengatakan, Pathul-Nursiah sejauh ini dinilai mampu memimpin dan melanjutkan pembangunan, karena secara kemampuan dan kapasitas, pasangan ini punya semuanya.(kir)

dari jumlah kursi, 60 persen.

Tetapi kalau melihat massa hari ini (Jumat saat pendaftaran, red), tembus di angka 70 persen,” ujarnya.

Endri menyatakan, klaim tersebut tidak lepas dari pantauan tim nya bahwa iring-iringan massa pendukung tidak terputus dari Pemenang sampai Bayan ke Kantor KPU. Demikian pula, persepsi publik yang berkembang saat ini

ia klaim sudah mengarah pada potensi kemenangan Pilkada berada di kubu NADI. “Ini artinya optimisme publik sudah sangat luar biasa besar untuk paket NADI,” ujarnya.

Ketua Tim Koalisi Paket JODA, Raden Nuna Abriadi, SH., ikut mengklaim kemenangan untuk JODA. Pihaknya bahkan mematok angka lebih tinggi dari NADI. “Kami tidak muluk-muluk,

target kami menang. Kalau NADI menang 70 persen, kami 90 pesen di atas NADI,” tegasnya menjawab wartawan usai mendaftar di KPU KLU, Minggu (6/9).

JODA didukung oleh 4 partai politik (PDI Perjuangan, Gerindra, PKB dan PKS) dengan 12 kursi (40 persen) dari 30 kursi DPRD. Meski kalah jumlah kursi dengan paket NADI (18 kursi dari

dukungan Golkar, Demokrat, PAN, PPP, Nasdem dan PBB), namun massa simpatisan di belakang JODA diklaim lebih banyak. “Meskipun hanya 4 partai, tapi 100 ribu massa ada di belakangnya. Kita jangan hitung-hitungan kursi, sebab sampai sekarang masih sangat banyak masyarakat yang mencintai Djohan Sjamsu,” tegasnya.

Hadirnya dan diterimanya

pendaftaran paket JODA AKBAR di KPU KLU, kata Nuna, sekaligus sebagai jawaban bahwa JODA yang diisukan sakit Covid terbantahkan. Bagi Politisi PDIP itu, isu Djohan Sjamsu sakit Covid sangat berlebihan. Oleh karenanya ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, agar penyebar isu tidak sampai berurusan dengan hukum lantaran isu Covid sangat sensitif. (ari)

Demokrat Siapkan Skenario untuk Pilkada KSB

Mataram (Suara NTB) Sampai penutupan masa pendaftaran bakal pasangan Cabup/Cawabup Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Minggu (6/9) lalu, hanya ada satu Bapaslon saja yang mendaftar ke KPU yakni pasangan petahana Musyafirin-Fud Saifuddin. Dengan demikian, pasangan petahana Musyafirin-Fud akan melawan kotak kosong pada Pilkada serentak KSB 2020.

Pilkada KSB hanya bisa melahirkan calon tunggal lantaran sisa dua partai politik yang berada di luar partai pengusung bapaslon petahana yakni Demokrat dan PBB tidak mencukupi syarat untuk mengusung pasangan calon, karena jumlah kursi DPRD mereka kurang dari 20 persen.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB terkait langkah selanjutnya yang akan ditempuh Demokrat bersama mitra koalisinya PBB, setelah gagal mengusung pasangan calon sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran oleh KPU. Mahalli menjawab dengan tenang bahwa pihaknya belum putus harapan. Ia mengatakan bahwa dirinya masih memiliki skenario politik yang akan ditempuhnya untuk tidak membiarkan bapaslon petahana KSB melawan kotak kosong

pada Pilkada serentak 2020 ini.

“Ya sampai dengan ditutupnya pendaftaran oleh KPU kita memang tidak bisa mengusung calon, karena kami tidak cukup kursi. Tapi itu tidak langsung selesai begitu saja, masih ada kita siapkan skenario, tapi bisa dilakukan setelah pendaftaran ditutup,” kata Mahalli.

Ditanya lebih jauh terkait dengan skenario apa yang akan ditempuh Demokrat dan PBB untuk bisa mengusung pasangan calon penantang petahana? Mahalli menjelaskan skenario yang mereka maksud tersebut sudah tertuang dalam peraturan KPU. “Itu ada di PKPU, kita sudah pelajari PKPU-nya, ada klausul pasal di PKPU itu yang memungkinkan kita bisa mengusung calon,” ungkap Mahalli.

Lebih lanjut dijelaskan mantan Ketua KPU Provinsi NTB itu, didalam aturan KPU

sudah diatur untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal.

Disebutkannya bahwa seorang calon yang didukung banyak partai politik wajib menyisakan 20 persen tersebut. Jika tidak, maka parpol pengusung calon tersebut wajib untuk dibongkar ulang.

“Syaratnya itu dia harus menyisakan 20 persen, kalau kurang dari 20 persen partai yang disisakannya, maka dia harus bongkar koalisi. Karena tidak bisa dia akan melawan kotak kosong kalau semua partai habis dia ambil. Baru bisa melawan kotak kosong kalau dia sudah sisakan 20 persen dan cukup untuk mengusung calon, tapi 20 persen sisa partai ini kemudian tidak mengusung calon,” papar Mahalli.

Lebih lanjut dikatakan Mahalli bahwa karena hanya ada satu paslon yang mendaftar maka dipastikan KPU KSB akan melakukan penundaan

TGH. Mahalli Fikri tahapan sekitar dua pekan, karena akan ada perpanjangan masa pendaftaran calon. Mahalli lantas akan memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin untuk menjalankan skenario tersebut.

“Karena itu saya katakan kita masih punya harapan, masih ada ada waktu sekitar dua minggu dan ini waktu yang sangat panjang dalam politik itu, karana dalam hitungan jam saja semua bisa berubah.

Tinggal kita tunggu kira-kira partai mana yang akan keluar dari koalisi petahana ini, itu yang akan kita gandeng. Intin-

ya ini sudah politik tingkat tinggi,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa memang khusus terkait Bapaslon tunggal, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam perundangundangan, KPU KSB akan melakukan penundaan tahapan untuk melakukan sosialisasi selama tiga hari mulai dari tanggal 7-9 September, dan dilanjutkan dengan perpanjangan pembukaan pendaftaran Bapaslon selama tiga hari mulai dari tanggal 10-12 September.

Sementara terkait skenario yang disebutkan Demokrat tersebut, Suhardi tidak langsung memberikan jawaban. Ia menyampaikan bahwa KPU RI akan melaksanakan rapat khusus dengan daerah-daerah yang memiliki calon tunggal untuk menyikapi langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. ”Nanti KPU KSB akan melaksanakan rapat khusus dengan KPU RI dengan semua daerah yang memiliki calon tunggal. Disana nanti akan diputuskan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil seperti apa,” pungkasnya. (ndi)

BPKP Perwakilan NTB Proses Audit Kasus PMI Jamilah Disiksa Majikan Polda NTB Turun Tangan Tiga Kasus Korupsi Usut Dugaan TPPO

Mataram (Suara NTB) – BPKP Perwakilan NTB memproses audit kerugian negara maupun audit investigasi kasus tindak pidanakorupsi.Yangsedangdalam penghitungan yakni tiga kasus. Sementara sisanya masih menanti kelengkapan berkas. “Satu dari kejaksaan, dua dari kepolisian,” ungkap Korwas Investigasi BPKP Perwakilan NTB Adi Sucipto dihubungi Senin (7/9) kemarin. proses audit ini sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum.

Prosesnya memang agak tersendat akibat pembatasan sosial pendemi Covid-19. Audit tiga kasus itu ditargetkan baru bisa selesai dua bulan mendatang.

Satu kasus selesai pekan ini. “satu kasus proses review. Sebentar lagi

selesai. yang dua September ini selesai. Satu lagi agak lama, Oktober nanti,” terangnya. Tim auditor kini sedang turun ke Sumbawa Barat menindaklanjuti permintaan dari Kejari Sumbawa Barat. Hal itu terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa.

Tim lainnya menyelesaikan audit yang dimintakan Polres Lombok Utara. “Dana BOS. Sedang proses review,” kata Adi. Catatan Suara NTB, kasus itu yakni dugaan korupsi dana BOS pada SDN 2 Bayan, Lombok Utara tahun 2017-2018. Indikasinya laporan pertanggungjawaban direkayasa untuk menutupi pengeluaran yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis dana BOS. Total anggaran yang dikelo-

la selama dua tahun anggaran sekitar Rp330 juta. untuk tahun 2018, triwulan pertama Rp33,2 juta, triwulan dua Rp66,5 juta, triwulan tiga 33,2 juta, dan triwulan empat 35,4 juta.

Kemudian satu kasus lagi, kata Adi, yang diusut Polres Lombok Barat. Hal itu terkait dana desa. Adi mengatakan, permintaan audit yang masuk cukup banyak. Namun belum dapat diselesaikan karena memerlukan ekspose lagi dengan penyidik. “Ada beberapa keterangan tambahan saksi yang belum diberikan. Ada dokumendokumen yang kurang. Kalau sudah ada tentu kita proses karena itu sebagai bahan audit,” pungkas Adi. (why)

Tim Puma Polresta Mataram Tangkap Maling Sasar Ponsel Anak Mataram (Suara NTB) – Maling pencundang menyasar anak-anak menjadi korbannya. Terutama yang keasyikan memainkan gawai. Tersangka Ali alias Jek (34) memakai modus itu untuk merampok ponsel di Dasan Tereng, Narmada, Lombok Barat. Ali yang ditangkap Tim Puma Polresta Mataram ini kini sudah diinapkan di sel tahanan.

Ali beraksi bersama Wahyu bermodal sepeda motor. “Yang bersangkutan (Ali) perannya sebagai yang merampas HP korban,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Senin (7/9) kemarin. Dua tersangkainimemangsengajamenuju RS Awet Muda Narmada untuk mencari mangsa. Sebabnya, Ali sebelumnya sudah memantau kerumanananak-anakyangsering bermain ponsel di gazebo.

Sesuai rencana, Ali mendatangi korban. “Dia berpura-pura

(Suara NTB/why)

Tersangka pencurian target anak-anak, Ali diamankan Tim Puma Polresta Mataram. menanyakan alamat,” kata Kadek Adi. Sementara Wahyu menunggu di atas tunggangannya Yamaha Mio J DR 4971 CB. Tersangka Ali tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari korban. Kemudian menggunakan jurus lain. Berupaya meminjam ponsel Oppo AK1 korban dengan dalih mencari petunjuk jalan di

peta. Tapi korbannya menolak dengan alasan baterai habis.

“Pada saat itulah HP korban direbut paksa,” ucap Kadek Adi. Ali lalu membonceng Wahyu yangdengancepattancapgaskabur dari kejaran korban. Para pelaku ini selamat pulang ke rumah. Ali lalu memakai ponsel itu untuk keperluannya sendiri. Sementara Wahyu ditangkap lebih dulu. “Pelaku mengaku diajak W dan Z. Dua orang ini sudah ditangkap duluan Tim Puma terkait kasus Curanmor di Lingsar,” terang Kadek Adi. Dia mengimbau agar para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai pada anak-anak. Gawai merupakan salah satu sasaran pencurian karena mudah diambil dan dihilangkan barang buktinya. Tersangka Ali disangka melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

Ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun. (why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB bakal mengusut kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jamilah alias Inaq Wati (40). Indikasi pidana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ditelusuri. Jamilah merana setelah pulang bekerja dari Abu Dhabi. Jamilah diduga diberangkatkan tekong tanpa prosedur. “Kita sedang identifikasi kasus ini. Kalau diduga berangkat ilegal, bisa kita proses hukum,” tegas Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati, Senin (7/9).

Namun sebaliknya, apabila Jamilah diberangkatkan melaui jalur legal, maka penangannya bakal lebih kompleks. Sebab berurusan dengan kedaulatan hukum negara lain. “Misalnya legal entry, illegal stay. Itu sudah wilayah hukum negara tujuan,” terangnya. Kasus Jamilah sudah menjadi perhatiannya. Pihaknya sudah menyiapkan tim bilamana pengumpulan informasi awal sudah terhimpun.

Sampai kini Jamilah masih dalam perawatan. “Sebaiknya tunggu yang bersangkutan sembuh agar mudah memberikan keterangan,” ucapnya.

Namun, dia mendorong pihak keluarga atau pihak lain yang diberi kuasa untuk menyampaikan laporan pengaduan sebagai dasar penyelidikan.

“Kita siap menindaklanjuti laporannya,” kata Pujewati. Terpisah, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur Usman Sakti mengatakan, informasi awal yang diterimanya, Jamilah berangkat secara legal. “Kalau legal, bagaimana pengawasannya, dari pemerintah kan seharusnya memantau,” ucapnya via telepon.

Usman mengaku masih memerlukan informasi tam-

Ni Made Pujewati bahan terkait kasus Jamilah.

Pihaknya pun siap mendampingi Jamilah secara hukum.

“Nanti kalau sudah lengkap kita siap kawal,” imbuhnya.

Adik ipar Jamilah, Miq Jeki juga mempertimbangkan menempuh jalur hukum. Namun saat ini masih mencari cara untuk menyelesaikan perawatan kesehatan. “Kita fokus biar dia sembuh dulu,” ujarnya.

Jamilah kini masih dirawat di Puskesmas Jerowaru. Warga Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru ini mengemukakan peristiwa naas yang dialaminya. Jamilah bekerja tanpa gaji selama tiga bulan. Wanita yang berangkat ke Abu Dhabi pada Juni lalu ini pun disiksa.

Mulai dari kepala yang dibenturkan ke tembok, kemudian disiram air panas, dan parahnya lagi kakinya mengalami patah tulang karena dipukul benda tumpul. Telinga dan wajahnya kini masih lebam.

Jamilah berangkat melalui sebuah perusahaan P2MI yang bermarkas di Jakarta. Jamilah diberangkatkan ke Jakarta pada Juni. Selama sebulan Jamilah ditampung. Jamilah lalu diterbangkan ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. (why/yon)

Selasa, 8 September 2020

SUARA NTB

Halaman 8

Kasus Penjualan Gili Disinyalir Permainan Oknum Investor Nakal

Giri Menang (suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) tak ingin kecolongan lagi, menyusul kasus dugaan penjualan Gili Tangkong yang menjadi aset Pemprov NTB. Pihak pemda pun mensinyalir, hal ini ulah oknum investor yang bermain. Pasalnya yang banyak terjadi di Lobar, oknum investor nakal sering kali meminta izin (HGU maupun HGB), namun mereka hilang.

“Dengan pengalaman yang sudah-sudah, oknum investor ini yang banyak bermain. Tat-

kala mendapatkan izin namun mereka hilang, bahkan diduga dijual. Saya curiganya dari

sana,” tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H.

Fauzan Husniadi, Minggu (6/9).

Motif lain dari oknum investor jelas dia, mereka sering meminta HGU maupun HGB untuk membangun, namun setelah diberikan mereka hilang. Ia menduga ruang ini yang dipakai untuk melakukan hal-hal seperti itu (jual izin lahan).

Beberapa modus ini yang disinyalirnya dipakai oleh oknum. Termasuk ia mengidentifikasi beberapa kawasan di Sekotong, di mana oknum investor sudah mendapatkan

izin. Selama puluhan tahun terbengkalai, karena tidak digarap. Namun begitu mau habis masanya, oknum kembali lagi ingin memperpanjang.

“Kami sampaikan ke pak Bupati, ndak usah diperpanjang, ndak usah dikasih ruang yang gitu-gitu. Karena yang rugi masyarakat kita,”tegas dia.

Karena itu, pemda tegas dia tak mau kecolongan lagi kasus dugaan penjualan gili ini, seperti halnya yang menimpa Gili Poh beberapa tahun

lalu.”Kami tak mau kecolongan lagi, kami tidak mau tebang pilih,” tegas dia. Terkait kasus ini, pihak BPKAD provinsi akan menemui BPKAD Lobar. “Sudah (pihak BPKAD Provinsi) kontak Kabid saya, mau ketemu dengan kami. Itu dari sisi pengamanannya,” tukas Fauzan.

Sesuai dengan arahan pimpinan dalam hal ini Bupati, semua aset daerah entah itu milik kabupaten, provinisi dan desa harus diamankan semua. Pi-

haknya pun siap mem-back up Pemprov untuk mengusut kasus dugaan penjualan aset ini. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi maupun kabupaten kota lain pada saat rekon aset di provinsi dilakukan langsung oleh KPK. Dalam rekon aset ini membahas salah satunya zona nilai tanah dengan mengundang BPN, Kepala Aset se-NTB dan kepala BPN serta Bapenda se NTB. “Masalah aset ini kan sudah disupervisi KPK,” tegas dia. (her)

Pokdarwis Giri Sasak Buka Tempat Wisata Taman Ilalang Giri Menang (Suara NTB – Di tengah kondisi pandemi Corona, spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar) terus bermunculan. Spot wisata ini pun selalu menyedot pengunjung. Seperti yang baru-baru ini ditemukan oleh kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pemuda di Dusun Buntage Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan. Meski lokasi ini terbilang sederhana, karena hanya persawahan warga yang ditumbuhi tanaman musiman sejenis ilalang. Namun mampu menyita perhatian pengunjung baik dari dalam daerah maupun luar daerah.

Anggota Pokdarwis Desa Giri Sasak, Ezagio, mengatakan spot wisata ini mulai viral sebulan lalu. Berawal postingan salah seorang warga. Lalu ramai dibagikan di media sosial, dari satu akun ke akun yang lain. Kemudian pemuda setempat dengan kreativitas mengambil foto di lokasi, kemudian diunggah melalui akun media sosial masing-masing. Pemuda setempat mempromosikan tempat itu, melalui instagram @wisata_pesona_buntage, dan YouTube pribadi miliknya Ezagio Project.

Karena penasaran melihat foto di media sosial itu, pengunjung pun berdatangan ke lokasi.

Mereka yang kebanyakan para remaja ini datang berkelompok sekadar ingin berfoto di lokasi itu. “Banyak pengunjung yang datang, bahkan ada dari luar daerah (Bali, red),” terang dia.

Setiap hari pengunjung dari luar datang ke lokasi. Mulai dari pagi, sampai sore.

Bahkan pada sore hari pen-

TAMAN ILALANG - Pengunjung yang datang berkunjung dan berfoto ke lokasi taman ilalang di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan, Lobar. gunjung membeludak, karena mereka ingin menyaksikan keindahan matahari terbenam. Ditambah lagi latar belakang gunung, awan dan hamparan sawah menambah daya tarik bagi pengunjung.

Semakin banyaknya jumlah pengunjung ini, ia bersama pemuda pun menata kawasan itu dengan menyiapkan tempat parkir dan nongkrong. Rencananya, ia bersama pemuda akan membuat semacam tulisan dan tempat swafoto berbentuk gambar kupu-kupu untuk menambah daya tarik.

Diakui pemuda yang suka traveler ini, para remaja di daerah itu berperan aktif mempromosikan tempat ini. Lokasi ini memang musiman, tidak bisa tumbuh sepanjang tahun karena lahan ini akan dipakai warga bercocok tanam. Karena itu ia berharap ada upaya desa

menjadikan spot wisata ilalang ini bisa berkesinambungan dengan mengembangkan tanaman ini. Karena spot wisata ini menjadi salah satu penghasilan tambahan bagi pemuda yang note bene belum bekerja. “Kami berharap ditata agar ada aktivitas pemuda, karena lapangan kerja yang sempit,” harapnya.

Kepala Desa Giri Sasak Hamdani mengatakan, padang savana tanaman ilalang mulai banyak dikunjungi bulan Agustus lalu. Tempat ini diviralkan oleh pokdarwis dan pemuda setempat. Luas lahan tempat tanaman ini tumbuh mencapai 5-6 hektare persawahan milik warga. Jenis tanaman ini, kata dia, memang bagus, karena baru tumbuh berwarna hijau.

Saat mulai berbunga dan berbuah, memiliki aneka war-

(Suara NTB/ist)

na. Seperti hijau, ungu dan merah. Tanaman ini pun kata dia bisa dipakai untuk membuat anyaman seperti gelang.

Jenis tanaman musiman ini tumbuh sendiri, namun bisa dibudidayakan dan butuh lahan yang luas.

Tiap hari ada pengunjung yang datang ke lokasi ini, bahkan ada 200 pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah. Para pengunjung ini ada dari remaja dan klub motor yang ingin berswafoto di sana.

Karena itu ia pun berencana mengelolanya, dengan menempatkan home stay yang rencananya diperoleh dari bantuan pusat tahun depan. Tanaman ini bisa dikombinasikan dengan jenis tanaman lain seperti semangka, hortikultura dan stroberi. Apalagi kawasan ini strategis karena ada di pinggir jalan. (her)

Selaparang Energi Belum Bisa Maksimal untuk PAD Lotim Selong (Suara NTB) PT Selaparang Energi tahun 2020 ini mulai bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur sebesar Rp50 juta. Jumlah ini diakui masih belum mendekati target persentase 55 persen jumlah dividen yang harus diserahkan. Jajaran Direksi mengakui soal PAD ini belum bisa memberikan maksimal.

Direktur Utama PT Selaparang Energi, H. Zaenal Abidin saat dikonfirmasi Suara NTB menuturkan beberapa waktu lalu sudah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kegiatan RUPS ini sempat tertunda karenda pandemi Covid.

Tahun 2020 ini, diawali dengan perombakan direksi di jajaran Selaparang Energi. Pemkab Lotim pun memberikan tambahan modal Rp1 miliar. Dari modal inilah, perusahaam daerah ini bisa memberikan keuntungan. Sampai dengan semester pertama, bisa diperoleh keuntungan Rp336 juta. Dari jumlah inilah bisa diberikan PAD sementara Rp50 juta.

Berdasakan ketentuan yang berlaku seharusnya PAD 55 persen, atau sekitar Rp104 juta. Melihat tren perkembangan unit usaha ini, diyakini bisa dipenuhi bahkan bisa melampaui target PAD. Adapun akibat pandemi Covid-19 ini, diakui jelas ada pengaruhnya. Tapi, direksi berusaha sekuat mungkin bisa hadirkan keuntungan yang lebih besar. Ketika tidak ada Covid, diyakini akan jauh lebih besar keuntungan yang bisa diperoleh. Syukurnya, sampai saat ini tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja para karyawannya. “Alhamdulillah, tidak ada kita sampai mem PHK karyawan,” demikian.

Dituturkan, sebelumnya pada tahun 2019, PT Selaparang Energi belum diberikan tambahan modal oleh pemerintah daerah. Kondisi ini membuat perusahaan teranyar milik Pemerintah Kabupaten Lotim ini belum bisa menghadirkan PAD secara maksimal. “Siapapun jadinya tidak akan bisa menjalankan usaha tanpa modal,” imbuhnya, Pada bulan Juni 2010 lalu, suplyer bahan baku berupa botol dan gelas air mineral katanya mengalami perubahan manajemen. Perubahan tersebut membuat pengadaan bahan baku sempat terganggu. Sebelumnya bisa kredit, namun manajemen baru mengharuskan untuk membayar langsung. Sehingga pihak perusahaan daerah pengelola air mineral dalam kemasan merek Asel ini harus membeli dengan uang penuh. “Jadi kita terpaksa swadaya waktu itu,” tuturnya.

Dalam perjalanan usaha setiap bulannya di tahun 2019 itu, cenderung mengalami kerugian. Hingga tutup buku nilai kerugian PT Selaparang Energi ini mencapai Rp43 juta. Akan tetapi satu sisi, ada peningkatan pada nilai aset yang dihituhng senilai Rp71 juta. “Karena memang tuntutan harus membeli sejum-

lah peralatan laboratorium pengolahan air sebagai jantung perusahaan,” imbuhnya.

Selain itu, unit usaha Selaparang Energi yang lain yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) ini ada perubahan status menjadi Stasiun Baham Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Perubahan status ini pun butuh dana tidak kecil.

Perjalanan pahitnya lagi, salah satu oknum karyawan PT Selaparang Energi ini membawa uang hasil penjualan air dari sejumlah pelanggan. Terakumulasi nilainya tembus Rp68 juta. Terhadap pelaku sudah berusaha untuk diselesaikan.

Sudah dibuatkan surat pernyataan untuk mengembalikan.

“Modusnya itu, uang diambil

tapi tidak disetor ke perusahaan, tapi yang bersangkutan sudah sanggup mengembalikan dan sudah memberikan DP Rp2 juta,” tuturnya.

Kasus lainnya, banyak yang meminjam uang perusahaan dan belum mengembalikan.

Melihat fenomena ini, Bupati Lotim sudah mengingatkan agar memperbaiki manajemen PT Selaparang Energi. Diakuinya, saat jadi direktur 2019 ini belum bisa bekerja dengan jajaran direksi lainnya dengan baik. Belakangan inilah setelah ada penyertaan modal tambahan baru bisa bergerak dan bisa memberikan pertumbuhan positif. (rus)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4721 CI NOKA : MHIJFH1F5EK010408, NOSIN : JFH1E-1010380 NO.BPKB : L-04274429.0 AN.PELAPOR I KOMANG ADIK BUDI ARTANA HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA HLG STNK R4 DAIHATSU DR.1520 BD NOKA : MHKS6GJ6JGJO11802,NOSIN : 3NRHUS9649 NO.BPKB : M11446136 AN.MUHAMMAD IRWAN PRASTYA HLG SKTR KOTA MATARAM

SUARA NTB

Selasa, 8 September 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 8 September 2020

Halaman 10

Kerjasama KPK – PLN Berhasil Selamatkan Aset Negara Senilai Rp960 Miliar Lebih Jakarta (Suara NTB) Aset negara bernilai lebih dari Rp960 miliar berhasil diamankan PLN dan KPK serta ATR/BPN terhitung sejak awal tahun 2020. Hal ini terungkap dari pertemuan antara Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dengan Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Dirut PLN membahas dan mendiskusikan penyelamatan aset negara yang dipercayakan dan dikelola oleh PLN. Aset-aset PLN tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dan nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

“PLN sangat beruntung mendapatkan dukungan penuh dari KPK. Tanpa dukungan KPK, PLN pasti kesulitan untuk bergerak di lapangan. Tetapi dengan adanya support yang penuh dari KPK, aset-aset itu

kami identifikasi, kami kelola, kami administrasikan, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. Jadi, dukungan ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang nilainya ratusan triliun rupiah,” ungkap Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini melalui keterangan resmi yang disampaikan PLN UIW NTB, Senin (7/9).

KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri, ujarnya, mene-

kankan betul kepada PLN, bahwa upaya pencegahan korupsi tidak kalah pentingnya dari upaya penindakan, sebagaimana amanat yang diemban KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. PLN bersama KPK dengan dukungan dari Kementerian ATR/ BPN dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia sudah bekerja di lapangan.

“Kami mengidentifikasi satu per satu lebih dari 90 ribu persil bidang tanah negara yang

dipercayakan kepada PLN. Program ini telah dilakukan di beberapa provinsi, di antaranya Jawa tengah 609 Aset, Gorontalo 117 Aset, Jambi 737 Aset dan Sumatera Utara 1105 Aset,” tambah Zulkifli.

Program ini terus berjalan, sehingga diharapkan seluruh aset negara tersebut dapat dengan cepat mendapatkan perlindungan, dan upaya penyalahgunaan terhadap aset-aset tersebut dapat dicegah sejak awal.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga berterima kasih atas dukungan KPK dalam membantu, serta mengawasi jalannya tugas PLN dalam mengamankan, memelihara, sekaligus mendayagunakan aset-aset yang dipercayakan kepada PLN

dalam upaya menghadirkan listrik yang berkualitas ke seluruh pelosok negeri.

Ke depan, PLN memerlukan dan memohon dukungan yang lebih erat lagi. PLN tentu saja masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari KPK dalam pengamanan aset-aset tersebut, sehingga PLN tidak bekerja sendirian dalam menjaga aset-aset tersebut dari upaya penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada PLN yang telah inisiatif melakukan pencegahan korupsi. Dirinya menilai PLN merupakan BUMN yang memiliki peran penting bagi negara.

“Saya apresiasi PLN yang

”Peduli di Masa Pandemi”

(Suara NTB/ist)

Zulkifli Zaini

Malaysia Ditutup

Cara BPJAMSOSTEK NTB Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2020 Mataram (Suara NTB)BPJAMSOSTEK Kantor Cabang NTB merayakan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2020 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Serangkaian kegiatan dilakukan, kepada stakeholders, termasuk kepada peserta BPJAMSOSTEK. Rangkaian kegiatan HPN 2020 dimulai sapa pagi oleh Kepala Kantor Adventus Edison Souhuwat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah di Mataram, Jumat (4/9).

Kepala Disnakertrans NTB, T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan sekarang ini banyak muncul klaster-klaster baru.

Salah satunya adalah klaster perkantoran. Untuk itu pihaknya mengapresiasi BPJAMSOSTEK yang menerapkan pelayanan tanpa kontak fisik untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

“Mari bersama pemerintah kita kurangi penyebaran Covid19 khususnya di Provinsi NTB dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan,” ucapnya. “Apresiasi untuk BPJAMSOSTEK yang tetap mengedepankan protokol kesehatan di saat-saat banyaknya para tenaga kerja yang melaku-

sudah berupaya melakukan pencegahan korupsi. KPK mendampingi PLN sudah menyelesaikan sertifikasi aset di beberapa daerah, kemudian PLN juga sudah menerapkan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan),” tutur Firli.

KPK juga berkomitmen untuk terus mendukung PLN dalam menyediakan pasokan listrik untuk masyarakat. “PLN, salah satu BUMN yang turut serta membantu tujuan negara, salah satunya memajukan kesejahteraan umun dan kecerdasan kehidupan bangsa. Tanpa adanya penerangan dari PLN, tentu tujuan itu sulit terwujud. Oleh karena itu, PLN menjadi perhatian khusus kami dan harus kita dukung,” demikian Firli.(bul)

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN - Serangkaian kegiatan HPN 2020 BPJAMSOSTEK NTB. kan klaim,” tambahnya.

Sementara Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat menegaskan, mulai Jumat dan tanggal 7 September pihaknya akan memberikan hal yang tidak seperti biasanya. ‘’Ini merupakan apresiasi kami terhadap peserta BPJAMSOSTEK,” kata Adventus Pada tahun ini, tema HPN 2020 dari BPJAMSOSTEK adalah “Peduli di Masa Pandemi”.

Setiap peserta yang datang ke Kantor BPJAMSOSTEK akan mendapat snack yang diberikan secara gratis. BPJAMSOSTEK Cabang NTB menggandeng

UMKM Provinsi untuk memberikan pelayanan spesial ini.

“BPJAMSOSTEK akan turut aktif membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol pelayanan tanpa kotak fisik atau Lapakasik,”sambungnya.

Berbagai acara diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK NTB, pada hari Jumat pekan kemarin, seluruh karyawan dan peserta beserta Kepala Disnakertrans Provinsi melakukan senam pagi. Sementara Senin kemarin, penyuluhan kesehatan tentang Covid-19 dari Klinik Nayaka Era Husada.

Tidak hanya itu BPJAMSOSTEK NTB juga menyiapkan berbagai macam suvenir yang disiapkan untuk para peserta BPJAMSOSTEK yang tentunya diharapkan bisa bermanfaat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Misalnya, set alat makan, hand sanitizer, tumbler, masker dan masih banyak lagi.

“Kami berpesan kepada para peserta yang mau mencairkan dananya di BPJAMSOSTEK agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak dengan para peserta lainnya,” demikian Adventus.(bul)

RADIO

Apjati Tawarkan Alternatif Bekerja ke Hong Kong dan Taiwan

Mataram (Suara NTB)Negara Malaysia memberlakukan isolasi diri dari sejumlah negara di dunia.

Hal ini untuk menekan angka Covid-19. Indonesia termasuk negara yang warganya tidak diberikan keluar masuk sementara ini.

Seperti diketahui, bahwa negara Malaysia adalah negara tujuan utama pengiriman tenaga kerja Indonesia atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah Malaysia secara resmi telah mengumumkan melarang masuk pemegang pas kunjungan jangka panjang bagi negara-negara yang mencatatkan kasus Covid-19 melebihi 150.000 kasus.

Adapun negara-negara yang dilarang masuk adalah pemegang pas kunjungan jangka panjang dari Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, Peru, Kolombia dan Afrika Selatan.

Kemudian dari Meksiko, Spanyol, Argentina, Chili,

Iran, Inggris, Bangladesh, Arab Saudi, Pakistan, Prancis, Turki, Italia, Jerman, Filipina dan Indonesia.

Mereka yang tidak diperkenankan masuk terdiri dari penduduk tetap (PR), visa program Malaysia My Second Home (MM2H) dan semua ekspatriat (pas profesional kategori I hingga III), Pas Residen Talent (RPT), Pas Kunjungan Pakar dan Pas Tanggungan (Dependent Pass), visa pelajar dan visa kunjungan sementara.

“Alternatif pengiriman ya ke Hong Kong dan Taiwan.

Permintaannya kebanyakan untuk pembantu rumah tangga, TKW (Tenaga Kerja Wanita),” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadon.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu petunjuk dan pelaksana teknis pengiriman PMI kedua negara dimaksud. menurut Muhammadon, tidak bisa dipaksakan bila pemerintah Malaysia mengambil sikap demikian. Sementa-

ra ini, perusahaan-perusahaan penempatan PMI juga harus menunggu kepastian sampai dilonggarkan kembali pengiriman ke negara Malaysia.

Perusahaan hanya berharap pengiriman ke Hong Kong dan Taiwan. Sebab tidak memungkinkan bagi para pencari kerja berdiam diri tanpa ada aktivitas dan penempatan.

Belum lama ini Apjati juga melakukan pertemuan dengan perwakilan Kemenaker, dan Dinas Nakertrans Provinsi NTB, serta stakeholders terkait. Diketahui, jumlah calon PMI NTB yang menunggu untuk diberangkatkan sebanyak 6.500 orang.

Perusahaan-perusahaan penempatan PMI juga kelimpungan. Negara-negara penempatan ditutup.

Apalagi bagi perusahaanperusahaan yang sudah menempatkan dana jaminan sebesar Rp1 miliar ke bank.(bul)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 8 September 2020

Pelamar Punya Sertifikat Pendidik Berpeluang Lolos CPNS 2019 Dari Hal. 1 Nilai SKB tertinggi adalah 500. Sementara itu, selama lima hari pelaksanaan tes SKB, belum ada peserta yang mendapatkan nilai 500. Perolehan nilai SKB dari ratusan peserta yang sudah ikut tes antara 125 - 400. “Makanya tes SKB harus benar-benar dimanfaatkan oleh peserta,” tandasnya.

Diketahui, jumlah pelamar yang ikut SKB CPNS Pemprov NTB sebanyak 942 orang. Namun, karena ada satu orang meninggal dan satu mengundurkan diri, sehingga pelamar yang berhak ikut SKB sebanyak 940 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang.

BKD NTB mencatat, hingga hari kelima pelaksanaan SKB CPNS Pemprov NTB, Senin (7/9), sebanyak 19 pelamar yang tidak hadir. Sedangkan pelamar atau peserta SKB yang reaktif Covid-19 sebanyak 24 orang sejak hari pertama.

Meskipun reaktif Covid-19, sebanyak 24 peserta tersebut tetap diperbolehkan ikut SKB setelah mendapatkan rekomendasi tim medis. Sedang-

kan 19 peserta atau pelamar yang tidak hadir, maka otomatis langsung dinyatakan gugur.

Pada hari kelima, peserta SKB yang reaktif Covid-19 sebanyak 7 orang. Sedangkan pada hari pertama hingga hari keempat, jumlah peserta yang reaktif Covid-19 sebanyak 17 orang.

Sebanyak empat orang pada pelaksanaan SKB hari ketiga dan 8 orang pada hari keempat. Sedangkan pada hari pertama dan kedua ditemukan sebanyak 5 peserta SKB yang reaktif Covid-19 dan satu orang positif Covid-19.

Hingga saat ini, baru satu peserta SKB yang terkonfirmasi positif Covid19 yang harus ikut ujian susulan pada 10 September mendatang. Sementara, 24 peserta SKB yang dinyatakan reaktif Covid-19, tetap dapat ikut SKB setelah mendapatkan rekomendasi dari tim medis yang stand by di lokasi.

Hingga hari kelima, seharusnya 630 peserta yang ikut SKB. Namun, sebanyak 611 orang yang hadir.

Sementara yang tidak hadir sebanyak 19 orang. (nas)

Siapkan Sembilan Nama Pejabat Dari Hal. 1 Bupati Sumbawa Barat, Plt Bupati Sumbawa dan Plt Bupati Bima. Sebanyak sembilan nama pejabat eselon II Pemprov NTB akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dipilih tiga orang menjadi Plt Bupati.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Abdul Wahid, S.H., M.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (7/9) siang mengatakan, minggu yang lalu sudah ada radiogram dari Mendagri terkait penyiapan Plt mengantisipasi kekosongan kepala daerah.

“Jadi, sudah turun petunjuk dari Kemendagri. Kita di provinsi, sedang dalam proses untuk itu (usulan Plt Bupati),” terang Wahid.

Wahid menjelaskan ada empat Plt Bupati yang akan diangkat. Antara lain, Lombok Utara, karena Bupati yang sekarang menjadi calon petahana, maka akan ditunjuk Wakil Bupati menjadi Plt. Bupati KLU. Sedangkan untuk Sumbawa Barat, Sumbawa dan Bima, Plt Bupati berasal dari pejabat eselon II Pemprov NTB, karena Bupati dan Wakil Bupati di tiga daerah tersebut kembali ikut kontestasi Pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Wahid mengatakan persyaratan pejabat provinsi yang diusulkan menjadi Plt Bupati adalah sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau pejabat struktural eselon II. Menurut Wahid, Pemprov memiliki banyak stok pejabat yang memiliki kompetensi untuk menjadi Plt Bupati.

“Dan kita Biro Pemerintahan sedang menyiapkan usulan itu,” ucapnya.

Tugas utama Plt Bupati nantinya adalah menyukseskan pelaksanaan Pilkada.

Mengendalikan stabilitas keamanan, ketertiban dan kelancaran Pilkada. Selain itu melakukan fasilitasi kepada penyelenggara Pemilu. Ia mengatakan masa jabatan Plt Bupati selama 71 hari, mulai 26 September - 5 Desember 2020.

Dalam Pilkada serentak tujuh Kabupaten/Kota di NTB, sebanyak 23 pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU, hingga 6 September 2020. Pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) ada dua bapaslon yang mendaftar.

Pertama, pasangan petahana, H. Najmul Akhyar – Suardi yang diusung koalisi Partai Demokrat, PAN, PPP, Nasdem, Golkar dan PBB. Kedua, pasangan H. Djohan Sjamsu – Danny Carter yang diusung koalisi Partai Gerindra, PKS, PDI-P, dan PKB. Untuk Pilkada Kota Mataram, ada empat bapaslon yang mendaftar. Bapaslon pertama yang melakukan pendaftaran dan sudah diterima KPU yakni pasangan H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburahman yang diusung koalisi tiga partai politik, Golkar, PPP, dan Nasdem.

Pasangan kedua yang mendaftar ke KPU yakni pasangan H. L. Makmur Said – Badruttamam Ahda yang didukung koalisi empat parpol yakni Gerindra, PKB, PKPI dan Berkarya. Bapaslon ketiga adalah pasangan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan yang diusung koalisi dua partai politik PDI-P dan PKS. Bapaslon ke empat adalah Baihaqi – Baiq Diyah Ratu Ganefi mendaftar di hari terakhir, Minggu, 6 September 2020 didukung oleh koalisi Demokrat, PAN dan Hanura.

Kemudian Pilkada Kabu-

paten Lombok Tengah.

Sampai hari terakhir pendaftaran calon ke KPU, Minggu, 6 September 2020 ada lima pasangan yang mendaftar. Pertama, pasangan Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara yang didukung koalisi Demokrat-PPP. Kedua, bapaslon dari jalur perseorangan, Lalu Saswadi – Dahrun dengan total dukungan 57.072. Bapaslon ketiga yang sudah diterima pendaftarannya ke KPU yakni Masrun – Habib Ziadi yang didukung koalisi PKS, Hanura, PAN dan Berkarya. Bapaslon keempat adalah L. Fathul Bahri – Nursiah yang diusung koalisi gemuk Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PDIP. Kemudian pasangan kelima adalah Lale PrayatniSumum yang diusung koalisi dua partai yakni PKB dan PBB. Kedua pasangan terakhir ini mendaftar ke KPU pada hari terakhir, Minggu, 6 September 2020.

Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hampir dipastikan hanya akan diikuti oleh satu pasangan saja, yakni pasangan petahana Musyafirin-Fud Syafuddin dengan koalisi partai pengusungnya adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PKS, PKB, PPP dan PKPI. Karena hanya ada satu pasangan calon, Musyafirin-Fud hampir dipastikan akan melawan kotak kosong.

Kemudian di Pilkada Kabupaten Sumbawa sampai dengan hari terakhir pendaftaran, ada lima pasangan yang mendaftar ke KPU. Pertama yakni pasangan H. Mahmud Abdullah – Dewi Noviany yang diusung koalisi PKS, Nasdem dan Golkar. Kemudian pasangan kedua adalah dari jalur perseorangan yakni Talifudin-Sudirman yang dengan jumlah total dukungan sebanyak 30.233.

Pasangan ketiga adalah Nurdin Ranggabarani – Burhanuddin Jafar Salam yang diusung koalisi dua partai yakni Demokrat dan PPP. Pasangan keempat adalah Djarot – Muhlis yang diusung koalisi Gerindra, PAN, Hanura dan PKPI dan pasangan calon kelima adalah H. M. Husni Jibril – H. Muhamad Ikhsan yang didukung koalisi PDI-P dan PKB. Pilkada Kabupaten Dompu tampaknya akan diikuti tiga paslon yang telah mendaftar. Pasangan pertama yang diterima pendaftarannya oleh KPU adalah pasangan Hj. Eri Aryani – H. Ichtiar dengan partai koalisi pendukungnya adalah, PKB, PDI-P, PKS dan PBB. Pasangan kedua adalah Kader Jaelani Syahrul Parsan yang diusung partai koalisi Gerindra, Nasdem, dan Hanura.

Kemudian pasangan ketiga adalah Saifurrahman – Chika yang diusung partai koalisi Demokrat, PAN, Golkar dan PPP. Pilkada Kabupaten Bima diramaikan mendaftarnya tiga bapaslon. Pertama adalah pasangan petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri – H. Dahlan M. Noer yang didukung koalisi Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan Demokrat.

Bapaslon selanjutnya adalah pasangan H. Syafruddin – Ady Mahyudi yang didukung koalisi dua partai politik yakni Nasdem dan PAN. Selanjutnya, pasangan Irfan – Herman Edison yang didukung koalisi PKS, PDI-P dan Hanura. (nas)

Halaman 11

Petahana Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUD NTB Dhamayanti Putri - H. Dahlan M. Noer (IDP – Dahlan) dari Bima. Kemudian Dua bapaslon dari Lombok Tengah (Loteng), yaitu pasangan H. Masrun - H. Habib Ziadi (Masrun – Habib) dan pasangan H. Lalu Saswadi - H. Dahrun (Sadar).

“Sebenarnya untuk empat hari (sejak 6 September) kita jadwalkan pemeriksaan lima bapaslon per hari, tapi dia ternyata daftarnya tidak seragam (ke KPU). Mungkin yang banyak itu besok (hari ini, red) dan lusa,” jelas Nyoman.

Mataram (Suara NTB) – Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) pilkada serentak di NTB terus berlangsung. Sampai dengan Senin (7/9), sebanyak tujuh bapaslon telah memulai proses pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. Kepala Bidang Pelayanan RSUD NTB, dr. Nyoman Wijaya Kusuma, menerangkan untuk hari kedua pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pasangan petahana Indah

Diterangkan, dari perkiraan jumlah bapaslon mencapai 20, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan sampai dengan 10 September mendatang. Mengingat seluruh hasil pemeriksaan kesehatan masing-masing bapaslon harus masuk ke KPU paling lambat 11 September mendatang.

“Tanggal 10 itu kita berikan kelonggaran waktu untuk pengecekan kesehatan, kalau ada satu atau dua bapaslon yang belum selesai,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk hari kedua pemeriksaan kesehatan tiga bapaslon dari pemeriksaan hari pertama juga masih menjalani beberapa tahapan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing bapaslon mengalami kelelahan dan harus melanjutkan keesokan hari.

Menurut Nyoman hal tersebut tidak menyalahi aturan, mengingat masing-masing bapaslon memang diberikan waktu selama 2 hari untuk menajalani pemeriksaan.

“Kalau dari pagi sampai sore

dan malam sudah kecapekan, bisa dilanjutkan besoknya.

Dari empat yang tes kemarin, cuma satu pasangan yang bertahan sampai jam 12 (malam),” jelasnya.

Diterangkan, untuk melewati tes kesehatan masingmasing bapaslon direkomendasikan dalam keadaan yang fit. Dicontohkan seperti pemeriksaan kejiwaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

“Kalau ngantuk-ngantuk nanti malah tidak bisa maksimal,” jelasnya. (bay)

Butuh Sosialisasi

Penerapan Denda Tak Pakai Masker di Pasar Tradisional Mataram (Suara NTB) – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 terkait Penanggulangan Penyakit Menular di NTB disebut masih membutuhkan sosialisasi yang matang. Khususnya bagi pusatpusat perbelanjaan dan pedagang di pasar tradisional yang menjadi salah satu sasaran pengecekan dari perda tersebut.

“Tentu ini menjadi konsentrasi kita untuk pusat-pusat perdagangan, terutama pasar

tradisional,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman, Kamis (7/9).

Menurutnya, ada 207 pasar tradisional di NTB dengan 12 pasar induk yang masih perlu perumusan lebih mendetail terkait penerapan perda tersebut.

Diterangkan, dalam perda tersebut diatur beberapa metode sanksi yang dapat diberikan bagi pelanggar. Salah satunya sanksi berupa teguran tertulis dan denda administrasi

sebesar Rp100 ribu. Dengan kondisi pasar yang selalu ramai, potensi pelanggaran dikhawatirkan akan cukup tinggi pada tahap awal.

“Situasi pasar yang kita tahu selama ini tempat berkumpulnya orang-orang yang tentu kesehariannya untuk mencari nafkah. Kemudian tentu kita akan berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan betul sosialisasi yang masif terhadap mereka, karena mereka ini

Pelaku UKM di NTB Diminta Manfaatkan Teknologi Informasi Dari Hal. 1 “Dengan menjadi seorang wirausaha kita bisa berperan lebih banyak. Bisa menolong, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pendapatan yang penghasilannya bisa jauh lebih besar,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang juga hadir pada kesempatan tersebut kembali memberikan motivasi kepada selu-

ruh peserta pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

“Covid-19 ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk berkarya, kita buktikan, UKM NTB mampu bangkit dan berlari,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini.

Bang Zul menceritakan, saat Covid-19 mulai masuk di NTB. Salah satu yang menjadi perhatian adalah UKM, karena menurutnya, UKM harus mam-

pu bertahan di masa sulit tersebut. Terbukti, program JPS Gemilang dengan melibatkan ribuan UKM tersebut, mampu membuat perekonomian masyarakat stabil.

“Saat kita luncurkan JPS Gemilang, ribuan UKM kita libatkan, dengan begitu UKM kita tidak hanya mampu bertahan bahkan banyak UKM yang menambah karyawannya di tengah pandemi Covid-19 tersebut,” ujarnya. (r)

Pulihkan Ekonomi di Tatanan Baru Dari Hal. 1 yaitu, Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi Kawasan Mandalika dan Lombok Barat sebagai kawasan destinasi penyangga bagi destinasi super prioritas.

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menerangkan selain sebagai upaya peningkatan ilmu pelaku UKM di NTB, kegiatan ini juga dapat menjadi salah satu jalan memberikan pemulihan trauma dan penyemangat bagi masyarakat NTB terhadap anjloknya perekonomian akibat Pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pelatihan ini, saya berharap saudara-saudara pelaku UKM di Lombok Tengah Khususnya, di mana nantinya Lombok Tengah akan menjadi tuan rumah perhelatan even internasional MotoGP dengan demikian dapat me-

ningkatkan potensi yang ada di kawasan NTB,” ungkap Hj. Niken saat memberi sambutan pada giat yang bertajuk KUKM eksis dan mampu beradaptasi pada masa pandemi dan new normal Covid-19.

Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat NTB khususnya para pegiat usaha. “Mudah-mudahan bapak ibu semua yang mendapatkan pelatihan bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik,” ujar Bunda Niken.

Pada giat yang terselenggara di hotel Illira, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, 7 September 2020, Hj. Niken mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dekranasda Pusat atas upaya mengintegrasikan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM. “Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terjadinya sinergitas kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

dengan Dekranasda Pusat dan Dekranasda Provinsi NTB. saya sampaikan selamat melakukan kegiatan pelatihan semoga bermanfaat dan bisa memberi semangat juga dan memberi peningkatan pada kualitas kita semua ,” tutup Hj. Niken Sementara itu, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Suzana Teten Masduki membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keadaan saat ini, memberikan dampak yang luar biasa untuk pelaku pengusaha kecil dan pengrajin, sehingga tidak mudah untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Kita juga perlu mengaspresiasi usaha pemerintah dalam memberikan peluang pelaku usaha untuk meningkatkan kreativitas yang tinggi dan juga bagaimana cara bergerak dalam kondisi seperti ini,” ujarnya. (r)

dalam suasana mencari nafkah itu,” jelasnya.

Menurutnya, mekanisme denda administrasi memang telah diatur dalam pergub tersebut. Namun sifatnya adalah untuk memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan, khususnya untuk memberikan pemahaman terkait upaya bersama mencegah penyebaran Covid-19.

“Dendanya diberlakukan sesuai kemampuan. Jadi kemampuan itu tidak hanya Rp100 ribu, tapi berapa ada uangnya saja. Karena kita tahu pedagang di pasar keuntungannya tidak sampai segitu, jadi denda Rp100 ribu itu bisa jadi sesuatu yang berat,” jelasnya.

Sosialisasi sendiri menurutnya telah beberapa kali dilakukan. Dengan penerapan sanksi yang berlaku mulai 14 September mendatang, pihaknya seluruh pedagang bisa menaati protokol pencegahan penularan vi-

rus corona (Covid-19), terutama untuk penggunaan masker.

“Supaya dipastikan maskernya itu terpasang, jangan sampai tidak. Ini yang kadang-kadang perlu terus kita sosialisasikan ke pedagang,” ujar Fathurrahman.

Untuk memaksimalkan sosialisasi, pihaknya juga akan mulai memasang baliho dan pengumuman lainnya di pasarpasar tradisional dan pusat perbelanjaan yang ada. Termasuk berkoordinasi dengan kepala pasar sebagai penanggungjawab di masing-masing kabupaten/kota.

Pihaknya berharap penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan kedepan bisa menjadi contoh untuk mendorong bangkitnya perekonomian pascapandemi. Mengingat aktivitas perdagangan di pasar menjadi salah satu rujukan ketahanan ekonomi masyarakat. (bay)

Perluasan Terminal BIZAM Ditarget Tuntas Februari 2021 Dari Hal. 1 Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa angkutan udara, perluasan terminal bandara dimaksudkan juga untuk mendukung gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika mulai tahun 2021 mendatang, sehingga harus selesai sebelum gelaran MotoGP berlangsung, bahkan jauh sebelumnya.

Adanya perluasan terminal tersebut, maka diharapkan daya tampung terminal bisa bertambah dua kali lipat atau sekitar 7 juta penumpang per tahunnya. Dari yang ada sekarang ini hanya 3,5 juta penumpang per tahun. Mengingat, dengan keberadaan kawasan The Mandalika dan semakin berkembangnya pariwisata di daerah ini ke depan, tentunya butuh dukungan sarana transportasi yang memadai.

Selain perluasan terminal, lanjut Arif satu proyek lainnya yang sedang dalam proses per-

siapan ialah perpanjangan run way atau landasan pacu yang saat ini tengah dalam proses tender. “Untuk perpanjangan run way masih dalam proses pelelangan (tender),” imbuhnya.

Ia menjelaskan, proyek perpanjangan run way akan simultan dengan perluasan terminal dan, ditargetkan sudah harus tuntas pada bulan September 2021 mendatang sebelum gelaran MotoGP Mandalika. “Baik itu perluasan terminal maupun perpanjangan run way semua merupakan bagian dari persiapan menghadapi gelaran MotoGP Mandalika,” pungkasnya.

Saat ini panjang run way LIA sekitar 2.750 meter. Dengan adanya perpanjangan itu nantinya, panjang run way LIA bisa mencapai 3.300 meter, sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar sekalipun.

Meski dengan panjang run way sekarang ini, LIA sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar, tapi hanya untuk jenis pesawat tertentu saja. (kir)

Semua Bapaslon Kepala Daerah Diminta Patuhi Protokol Kesehatan Dari Hal. 1 Karena ada pengerahan massa yang menyebabkan terjadinya kerumunan. Dalam kerumunan massa yang terlihat, sebagian yang menggunakan masker dan tidak ada jaga jarak.

“Padahal arahan Kemendagri sudah jelas. Kita berharap semua pihak termasuk semua kontestan dan tim sukses betul-betul pada semangat dan frekuensi yang sama untuk menerapkan protokol kesehatan,” harapnya.

Menurutnya, akan menjadi percuma ikhtiar yang dilakukan selama enam bulan terakhir untuk menekan kasus Covid-19 apabila terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Setiap ada kelonggaran,

ujarnya, kasus Covid-19 di NTB cenderung melonjak tajam.

“Hampir semua paslon mengerahkan massa. Kalau kita lihat seperti itu (melanggar protokol). Tapi kita sudah di lokasi mengimbau. Juga sudah ada upaya mengingatkan. Kita harapkan, ini lebih kepada calon-calon ini menyampaikan ke simpatisan dan timsesnya senantiasa menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Pihaknya mengingatkan mulai 14 September mendatang, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota sudah menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Dalam tahapan masa kampanye, diharapkan seluruh kontestan pilkada menerapkan protokol kesehatan.

“Semua model kampanye ada aturannya. Kemudian semua berbasis protokol kesehatan. Mudah-mudahan dipatuhi semua. Kita sesuai dengan ketentuan saja. Kita akan kenakan sanksi bagi pelanggar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan sudah ada PKPU No. 6 Tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19. “Seluruh Tahapan pemilihan serentak harus menaati protokol kesehatan,” tegas Suhardi.

Pihaknya mengimbau bakal pasangan calon agar menaati protokol kesehatan dalam aktivitas sosial yang

melibatkan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran Covid-19. “Karena kita melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam kondisi pandemi. Ini akan berisiko terhadap masyarakat secara luas. Kita tak ingin pilkada ini menjadi klaster penyebaran Covid-19,” katanya.

Menurutnya, harus ada kebersamaan dari peserta Pilkada untuk memahami dan mematuhi protokol Covid-19. Seluruh bakal pasangan calon perlu menghormati protokol kesehatan. Karena pemerintah sedang berupaya menekan kasus Covid-19. Apalagi sudah ada Perda yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang telah dibuat Pemprov NTB.

“Tentu dari pemerintah, aparat keamanan, Bawaslu dan kita harus bersinergi semua dengan bakal pasangan calon. Karena salah satu syarat lahirnya Pilkada ini, ketaatan terhadap protokol kesehatan. Ini yang harus kita hormati,” tandasnya.

Dalam perubahan PKPU yang sedang dilakukan KPU RI, kata Suhardi, akan mengatur tentang mekanisme kampanye. Bahkan, dalam debat pasangan calon kepala daerah direncanakan tidak lagi menghadirkan masyarakat.

Yang hadir dalam debat hanya pasangan calon saja. “Artinya, KPU sudah menyiapkan hal-hal yang berbasis protokol Covid dalam pelaksanaan Pilkada,” pungkasnya. (nas)

Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Percepat Belanja APBD Dari Hal. 1 “Jadi tak ada alasan lagi sebenarnya bagi kita untuk menunda realisasi atau penyerapan APBD. Karena salah satu cara membantu masyarakat adalah mempercepat program-program itu nyampai agar dapat dirasakan manfaatnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan II 2020 mengalami kontraksi atau minus 1,41 persen (y on y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 47,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 19,81 persen.

Sementara, ekonomi NTB triwulan II 2020 dibandingkan triwulan I 2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,05 persen.

Sedangkan ekonomi NTB semester I 2020 terhadap semester I 2019 tumbuh 0,75 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai

oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,72 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 5,40 persen.

Diketahui, penyerapan belanja APBD di NTB perlu dipercepat untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, dari Rp11,15 triliun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke NTB, triliunan belum dibelanjakan sampai akhir Agustus lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer TKDD untuk Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sampai 31 Agustus sebesar Rp11,15 triliun. Sementara, rata-rata serapan belanja atau realisasi keuangan APBD Pemda di NTB kecuali Bima dan Kota Bima hingga Agustus 2020 sebesar 38,57 persen atau Rp7,21 triliun. Total APBD Pemda di NTB, kecuali Bima dan Kota Bima sebesar Rp18,7 triliun.

Sementara anggaran TKDD yang sudah ditransfer Kemenkeu ke semua Pemda sebesar Rp11,15 triliun. Jika TKDD untuk Bima dan Kota Bima dikeluarkan, karena belum ada laporan progres pelaksanaan anggaran di Monev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah (LKPP). Maka total TKDD yang sudah ditransfer ke Pemprov dan delapan Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp9,58 triliun, sehingga anggaran yang belum dibelanjakan di NTB mencapai Rp2,37 triliun.

Penyaluran TKDD ke NTB sampai 31 Agustus sebesar Rp11,15 triliun lebih atau 74,35 persen dari total pagu sebesar Rp15,003 triliun. Dengan rincian, Pemprov NTB sudah disalurkan sebesar Rp2,5 triliun dari pagu Rp3,38 triliun, Dompu Rp618 miliar dari pagu Rp823 miliar, Lombok Barat Rp998,59 miliar dari pagu Rp1,31 triliun, Lombok Tengah Rp1,23 triliun dari pagu Rp1,72 triliun.

Kemudian Lombok Timur Rp1,44 triliun dari pagu Rp1,98 triliun, Sumbawa Rp973,8 miliar dari pagu Rp1,29 triliun, Kota Mataram Rp660,73 miliar dari pagu Rp889,58 miliar, Sumbawa Barat Rp606,76 miliar dari pagu Rp781,89 miliar, Lombok Utara Rp521,59 miliar dari pagu Rp682,56 miliar. Sedangkan Bima Rp1,12 triliun dari pagu Rp1,58 trilin dan Kota Bima Rp441,67 miliar dari pagu Rp614,94 miliar.

Berdasarkan serapan anggaran dalam Monev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Agustus, hanya Pemprov dan Kota Mataram yang serapan belanja APBD 2020 tertinggi di NTB. Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya masih di bawah 40 persen.

Pemprov NTB dengan APBD sebesar Rp5,13 triliun. Serapan belanja atau progres serapan keuangan sampai Agustus sebesar 48,27 persen dari target 65,40 persen. Sedangkan progres fisik 55,63 persen dari target 61,15 persen. Sementara Kota Mataram dengan APBD sebesar Rp1,3 triliun. Progres serapan keuangan 54,26 persen dari target 68,33 persen. Sedangkan progres fisik 51,52 persen dari target 68,33 persen.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya, serapan keuangan masih di bawah 40 persen. Seperti Lombok Barat dengan APBD sebesar Rp1,99 triliun.

Progres serapan keuangan sebesar 38,95 persen dari target 72,95 persen. Sedangkan progres fisik 48,58 persen dari target 75 persen.

Kemudian Lombok Utara dengan APBD sebesar Rp1,07 triliun progres serapan keuangan 26,44 persen dari target 85,83 persen. Sedangkan progres fisik 40,02 persen dari target 60,30

persen. Lombok Tengah dengan APBD sebesar Rp2,32 triliun, progres keuangan sebesar 35,59 persen dari target 70,78 persen. Sedangkan progres fisik 45 persen dari target 71 persen.

Selanjutnya, Lombok Timur dengan APBD sebesar Rp2,79 triliun, progres keuangan sebesar 38,92 persen dari target 65 persen. Sedangkan progres fisik 16,66 persen dari target 70 persen. Sumbawa Barat dengan APBD sebesar Rp1,06 triliun, progres keuangan sebesar 38,52 persen dari target 46,30 persen. Sedangkan progres fisik 38,52 persen dari target 46,30 persen.

Sumbawa dengan APBD sebesar Rp1,85 triliun, progres keuangan sebesar 27,74 persen dari target 64,33 persen. Sedangkan progres fisik 30,51 persen dari target 64,33 persen. Dompu dengan APBD sebesar Rp1,19 triliun, progres keuangan sebesar 38,41 persen dari target 47,1 persen. Sedangkan progres fisik 32,04 persen dari target 52,1 persen. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima, belum ada laporan progres serapan keuangan dan fisik pelaksanaan APBD ke sistem Monev LKPP hingga Agustus lalu. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 8 September 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Atlet Taekwondo Raih Empat Medali di Event Virtual Nasional Mataram (Suara NTB) Atlet asal Dojang Polsek Cakranegara Kota Mataram berhasil meraih empat medali di ajang Indonesian Poomsae Championship 2020 (IPC) via aplikasi Zoom (Online), 22-23 Agustus 2020. Empat medali yang diraih itu terdiri dari satu medali emas, tiga perak dan satu medali perunggu.

Kepala Pelatih Taekwondo Dojang Polsek Cakranegara, Bripka, N. Okamahendra yang dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini mengatakan satu-satunya medali emas diraih oleh I Gusti Prana Dipta Swambawa di kelas poomsae beginner cadet usia 10-11 tahun .

Selanjutnya tiga perak dipersembahkan Anggera Lutfia di kelas poomsae beginner cadet putri (usia 12-14, Faisa Oktoviandra di kelas poomsae beginner cadet putra usia 10-11 tahun dan I Made Brian Surajendra di poomsae festival cadet 8-9 putra. Sedangkan raihan satu perunggu diraih Dhea Alsafa Nazira di poomsae beginner cadet putri, usia 10-11 tahun.

“Atlet Kota Mataram berhasil meraih satu emas, tiga perak dan satu perunggu. Raihan prestasi nasional kategori POOMSAE usia 14 tahun ke bawah ini merupakan torehan prestasi baru bagi taekwondo Kota Mataram,” ucapnya.

Dijelaskannya, pihaknya menurunkan sebanyak sepuluh atlet mengikuti ajang Indonesian Poomsae championship tersebut. Dengan kekuatan sepuluh atlet tersebut mereka berhasil meraih satu emas, tiga perak dan satu perunggu.

Ajang kompetisi jurus tersebut digelar selama dua hari secara online dengan menggunakan aplikasi zoom merujuk pedoman dari Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) dalam hal pagelaran Kejuaraan yang mengedepankan Protokol Cegah COVID-19. Kejuaraan bersekala nasional itu kata Oka diikuti oleh 73 Club/Unit, 113 coach, dan 560 atlet dan digelar oleh PBTI, UNICEF, Kemenpora, dan Kemendikbud. (fan)

Di Bima Masih Ada 22 Titik Tanpa Sinyal Seluler Bima (Suara NTB) – Di Kabupaten Bima ternyata ada puluhan titik daerah tanpa sinyal seluler (blank spot). Hal tersebut berdasarkan pelacakan Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) dan Statistik Kabupaten Bima.

“Hasil tracking kita masih ada 22 titik blank spot,” kata Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Bima, Faturahman SE, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (7/9).

Lebih lanjut dijelaskan, puluhan titik blank spot itu berbeda dengan hasil data dan analisis Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kominfo yang mengklaim wilayah blank spot di Kabupaten Bima tersisa 4 titik.

“Data di pusat masih tersisa 4 titik, sedangkan hasil pemetaan kita ada 22 titik blank spot di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Ia menerangkan, empat titik yang tersisa blank spot berdasarkan pendataan Pemerintah Pusat itu seperti, di Desa Mangge Kecamatan Lambu, Karampi Kecamatan Langgudu, Desa Kalajena Kecamatan Wera.

“Sedangkan desa yang satunya saya tidak ingat persis.

Yang jelas di wilayah Kecamatan Soromandi,” katanya.

Ia mengaku pendataan dan analisa pemerintah pusat terkait titik blank spot tidak memiliki klaster. Misalnya ada wilayah yang pasang surut jaringannya.

Tidak full, namun didata tidak termasuk titik blank spot.

“Ini yang menjadi persoalan.

Kadang ada wilayah yang dapat signal malam hari. Tapi paginya tidak ada,” katanya.

Terlepas dari itu, Faturahman menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan agar titik blank spot dicarikan solusi. Salahsatunya membangun tower. “Kita sudah lakukan koordinasi. Tapi belum ada respons,” katanya.

Disamping itu tambah dia, pembangunan tower terdapat dari dua unsur, yakni pemerintah dan swasta. Bedanya tower yang dibangun pihak swasta berorientasi keuntungan. “Sedangkan pemerintah, membangun tower mini memang untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Faturahman

Kejar Target Sanitasi Layak, Pemprov NTB Gelar Lokalatih Advokasi Sanitasi

Penyelesaian Rekomendasi LHP BPK Terus Dikebut Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa Barat, mengaku penyelesaian rekomendasi hasil temuan BPK semester pertama tahun 2020 sangat bagus. Bahkan saat ini progresnya sudah mencapai 95 persen dari total rekomendasi yang diterima sebanyak 803 yang masih berproses hingga saat ini tinggal 64 rekomendasi saja.

“Capaian penyelesaian rekomendasi BPK sudah sangat bagus dan akan terus kita pacu supaya bisa mencapai 100 persen,” ungkap Inspektur Inpektorat I Made Budi Artha S.Sos, MM kepada Suara NTB, Senin (7/9). Bahkan untuk penyelesaian rekomendasi BPK semester kedua tahun 2019 juga sangat baik yakni sudah berada di angka 95 persen dari total 757 rekomendasi.

Terhadap rekomendasi yang belum diselesaikan, pihaknya tetap meminta kepada SKPD penunggak untuk bisa segera melakukan pengembalian sesuai batas waktu yang ditentukan selama 60 hari. Jumlah tersebut masih didominasi kesalahan administrasi semata tidak sampai menimbulkan kerugian negara. Jika selama 60 hari tidak kunjung diselesaikan juga maka masalah ini akan ditingkatkan ke sidang TPTGR dan harus bisa diselesaikan selama 40 hari.

Jika tidak juga diselesaikan baru akan dilimpahkan ke APH untuk bisa diproses secara hukum.

“Kami optimis temuan tersebut bisa diselesaikan dengan baik karena hanya sebatas administrasi saja. Kami juga akan terus mengingatkan SKPD yang masih memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan,” sebutnya.

Penyelesaian rekomendasi tersebut merupakan suatu keharusan bagi SKPD yang memiliki catatan berdasarkan LHP BPK. Jika tidak maka potensi ke ranah pidana akan sangat mungkin dilakukan jika tahapan 60 hari dan 40 hari (setelah sidang TPTGR) tidak kunjung diselesaikan. Terlebih lagi temuan tersebut merupakan temuan rutin SKPD terutama di Dinas PUPRPP dan beberapa SKPD yant memiliki anggaran besar. Meski demikian, pihaknya sangat mengapresiasi temuan BPK tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

“Temuan BPK untuk tahun ini kita anggap sangat sedikit, jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu.

Meskipun demikian, kita tetap minta SKPD memberikan atensi serius terhadap masalah ini, jika tidak sanksi tegas juga akan kita siap nanti,” tegasnya. (ils)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Sambutan Kepala Bappeda Provinsi NTB, H. Amry Rakhman, pada pembukaan Lokalatih Advokasi Sanitasi bagi Pokja AMPL serta Tenaga Pendamping Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Pokja AMPL Provinsi NTB bekerjasama dengan UNICEF dan lembaga pelaksana Mitra Samya menggelar Lokalatih Advokasi Sanitasi bagi Pokja AMPL serta Tenaga Pendamping Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTB. Lokalatih tersebut ditujukan untuk mendorong pemenuhan target RPJMN 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan UNICEF NTTNTB, Yudistria Yewangoe menyampaikan ucapan selamat terhadap Bappeda NTB dan Mitra Samya yang telah berkolabolaris memenuhi target tersebut. “Proficiat untuk Bappeda NTB dan mitra Mitra Samya – NTB, yang bersama kami UNICEF yang ditengah tantangan pandemic COVID-19 tetap berupaya menyenggarakan Peningkatan kapasitas dan mendukung teman- teman di kabupaten/kota dalam pencapaiaan BASNO (Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol) dan Sanitasi aman,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas Pendamping Pokja AMPL ini dalam pencapaiaan BASNO dan Sanitasi Aman dan adanya kolaborasi dan sinergi antara Pendamping Pokja AMPL dengan Pokja AMPL di wilayah kerjanya masingmasing. Semoga di loka latih ini juga menjadi wadah sharing pembelajaran dan pengalaman dari 10 kabupaten/ kota dalam capaiaan, tantangan, strategi dan GAP dalam pencapaiaan BASNO dan Sanitasi aman.

Dilaksanakan di Hotel As-

ton Inn Mataram pada tanggal 2-4 September 2020, lokalatih tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Pokja dan Tenaga Pendamping dalam melakukan advokasi sanitasi di daerahnya masingmasing. Terutama untuk memenuhi beberapa tujuan strategis, antara lain Mengidentifikasi indikator lingkungan pendukung untuk STBM dan SMS (benchmarking WASH).

Kemudian melakukan proses sharing pengalaman dan pembelajaran dalam melaksanakan advokasi untuk percepatan pencapaian ODF, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan advokasi yang efektif. Tersusunnya rencana aksi untuk melakukan advokasi antara lain berupa draft paket kebijakan kepala daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, serta rencana monitoring dan evaluasi program STBM dan SMS. Berdasarkan data Bappenas yang bersumber dari hasil Susenas BPS tahun 2018, capaian sanitasi layak Provinsi NTB mencapai 75,66% dan meningkat menjadi 78,80% pada tahun 2019. Sedangkan capaian sanitasi aman Provinsi NTB tahun 2018 baru mencapai 4,29% (BPS, diolah oleh Bappenas). Pencapaian ini masih cukup jauh dari target yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat sampai dengan tahun 2024 yaitu 84% untuk sanitasi layak dan 11% untuk sanitasi aman.

Saat ini, berbagai inisiasi telah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur sanitasi. Antara lain dengan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) baik setempat maupun terpusat, dengan pendanaan yang bersinergi melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Baznas, APBN, DAK maupun CSR. Di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur juga telah dilaksanakan program Safely Managed Sanitation atau Sanitasi Aman dalam rangka meningkatkan pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang telah dilaksanakan UNICEF, Mitra Samya, dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Terutama dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi demi pencapaian target akses sanitasi layak 84% dan 11% sanitasi aman pada tahun 2024.

“Aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Peran multi stakeholder diperlukan, termasuk dalam

kegiatan advokasi,” ujarnya.

Target sanitasi layak sendiri adalah 90% dan 15%.

Narasumber dari kegiatan tersebut antara lain Bappenas yang menyampaikan Kebijakan dan Strategi Nasional Sanitasi, Kementerian PUPR menyampaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kementerian Kesehatan menyampaikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Studi EHRA. Sedangkan WASH Specialist UNICEF menyampaikan Sanitasi aman dan WASH Enabling Environment. Materi tentang Kelembagaan, Pendanaan difasilitasi oleh Amrizal Amir, sedangkan materi Advokasi difasilitasi oleh Hony Irawan. Instrumen Startegi Sanitasi Kabupaten/Kota dan NAWASIS difasilitasi oleh Samsul Huda selaku Fasilitator Provinsi PPSP. Selain mendapatkan materi tersebut, peserta juga melakukan penyusunan profil sanitasi sebagai materi advokasi serta merancang draft Paket Kebijakan Sanitasi Kepala Daerah. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta dapat melengkapi profil sanitasi kabupaten/kota masing-masing sebagai bahan materi advokasi yang akan menjadi bahan kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait. (bay)

Ardiansyah

Awalnya Coba-coba, Kini Jadi Atlet Catur Nasional PERKEMBANGAN prestasi atlet catur di NTB mulai menunjukan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari lolosnya enam atlet catur NTB mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2021.

Salah satu pecatur berprestasi nasional asal NTB adalah Ardiansyah. Atlet asal Kabupaten Dompu ini sudah lebih 10 tahun belajar catur dan telah berhasil meraih prestasi di beberapa event regional NTB hingga nasional.

Adapun sederet prestasi telah diraih pemuda kelahiran Pontianak 10 Oktober 1989 ini. Diantaranya, meraih medali emas dan medali perunggu di Prprov NTB tahun 2010, medali perunggu kejurprov catur di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2013, medali perunggu Porprov NTB tahun 2014, medali emas PraPON beregu putra tahun 2019, medali emas open tournamen catur di Kabupaten Bima tahun 2017 dan medali emas

turnamen antar Master di Kabupaten Sumbawa Besar tahun 2017.

Kepada Suara NTB, Senin (7/9) kemarin Ardiansyah mengatakan bahwa dari segudang prestasi yang diraih, ada beberapa diantaranya yang cukup berkesan, seperti meraih medali emas Porprov dan meraih medali emas di Pra-PON 2019.

Ardiansyah merasa terkesan meraih medali emas Porprov NTB 2018 karena memang dari hasil Porprov tersebutlah ia bisa memperkuat tim NTB di level nasional.

Hasilnya ia berhasil membawa tim beregu NTB meraih tiket PON XX 2021 setelah mendulang medali emas di catur beregu putra Pra-PON tahun 2019.

Atlet PON NTB ini mengungkapkan bahwa awal mula ia belajar catur. Namun tak disangka lewat olahraga tersebut ia bisa berprestasi nasional.

Ardiansyah belajar catur sejak berstatus pelajar SMP kelas

satu. Ia mengenal olahraga catur dari pecatur senior Dompu, Lalu Atas (Almarhum).

“Saya mulai hobi dengan catur sejak kelas satu (1) SMP tapi jujur saja, awalnya saya pikir catur itu permainan judi dan bukan olahraga makanya kalau lagi main catur kadangkadang takut dilihat sama orang tua ataupun guru di sekolah tapi setelah tau catur itu masuk di salah satu cabang olahraga prestasi barulah saya menekuni nya dgn belajar sungguh-sungguh,” ucapnya.

Bagi Ardiansyah bermain catur bukan sekedar hobi, ternyata olahraga catur itu sangat banyak manfaatnya lebihlebih untuk kehidupan seharihari. Alasannya bahwa dengan bermain catur dia bisa belajar cara berpikir dan melatih kesabaran.

Lanjutnya, pertama kali ia ikut kejuaraan catur pada 2001. Ia berhasil meraih medali emas di kelas junior kejurda catur tahun 2021. Dari hasil Kejurda itulah ia mulai

(Suara NTB/ist)

Ardiansyah sungguh-sungguh menggeluti olahraga catur dan hingga saat ini dia berhasih meraih prestasi di level nasional. Dan meraih medali emas di PraPON beregu tahun 2019. Saat ini dia masuk dalam tim PON NTB dan akan memperkuat tim catur NTB di Pra-PON Papua Tahun 2021. (fan/*)