Edisi Selasa 15 September 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 25 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa wage, 15 september 2020 Jerinx Ajukan Pergantian Hakim dan Sidang ‘’Offline’’ Tim kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jerinx mengajukan surat permohonan pergantian majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan juga terkait sidang dilakukan secara offline.

DENPASAR | HAL. 2

‘’Kita masih punya waktu sampai akhir September 2020 untuk meningkatkan daya ungkit kita, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam kuartal ketiga ini.

Karena itu, saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar benar-benar diperhatikan, dipercepat.’’

balipost http://facebook.com/balipost

Sanksi Pelanggar Prokes Sesuai Pergub Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes) mengacu pada Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020.

Tim gabungan dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri melakukan sidak di Pasar Dauh Pala dan Pasar Kediri, Senin (14/9) kemarin.

Hasilnya, dua orang warga kedapatan tidak menggunakan masker.

BADUNG | HAL. 3

TABANAN | HAL. 4

Desa Adat agar Pastikan Tak Ada Tajen

Denpasar (Bali Post) Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bersama PHDI Bali mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali dalam situasi Gering Agung Covid-19. Begitu juga tokoh-tokoh lintas agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran serupa. Pada intinya, surat edaran memuat pembatasan kegiatan keagamaan masing-masing.

Mengingat, belakangan terjadi peningkatan kasus Covid-19, baik secara nasional maupun di Bali, dengan tingkat kesembuhan yang melambat dan angka fatalitas yang naik.

Senin, 14 September 2020

Bali Post/kmb32

Bali akan Terpukul Jangan Buru-buru untuk Kedua Kalinya NASIONAL

Denpasar (Bali Post) Menutup kembali objek wisata dan kunjungan wisatawan domestik ke Bali kemungkinan akan menjadi strategi yang di-

ambil pemerintah untuk mengendalikan Covid-19. Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Bali dalam seminggu terakhir mengalami tren peningkatan

’’Penutupan destinasi atau objek wisata serta pariwisata domestik/ nusantara tentu akan memukul untuk kedua kalinya industri pariwisata.’’

A.A. Ngurah Adhi Ardhana Anggota Komisi II DPRD Bali

hingga tiga digit. ‘’Penutupan destinasi atau objek wisata serta pariwisata domestik/nusantara tentu akan memukul untuk kedua kalinya industri pariwisata,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Senin (14/9) kemarin.

Menurut Adhi Ardhana, para pelaku pariwisata di Bali juga akan berisiko kehabisan energi ataupun modal mereka dalam melanjutkan usaha kepariwisataan pada waktu ke depan.

Hal. 7 Pembatasan Objek Wisata

Tidak Terbit Sehungan dengan Hari Raya Galungan yang merupakan hari raya umat Hindu, maka Bali Post pada Rabu (16/9) dan Kamis (17/9) tidak terbit. Bali Post kembali hadir seperti biasa mulai Jumat (18/9) mendatang. Untuk itu kepada para pelanggan dan pemasang iklan mohon maklum. Berita-berita terkini Bali Post dapat diikuti di portal Balipost.com dan BALI POST NEWS di Bali TV. Penerbit

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 Yulia, Denpasar

Rp

100.000

Jumlah Penerimaan Hari Ini Jumlah Penerimaan Sebelumnya Total Penerimaan

Rp Rp Rp

100.000 67.596.000 67.696.000

’’Saya berharap umat beragama di Bali dapat menaati dan mengikuti arahan dari majelis agama masingmasing.

Hal ini demi melindungi diri sendiri, keluarga, tetangga, serta kelompok masyarakat di sekitar agar penularan Covid-19 dapat dikendalikan.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

SURAT EDARAN - Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran MDA Provinsi Bali dan PHDI Bali yang mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali dalam Situasi Gering Agung Covid-19, Senin (14/9) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo meminta agar bawahannya dan para kepala daerah tidak terburu-buru untuk memutuskan menutup wilayahnya untuk mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Sekali lagi, jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita bekerja berbasiskan data ya… langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan,’’ kata Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/9) kemarin.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas melalui video conference dengan topik ‘’Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’’ yang diikuti para menteri Kabinet Indonesia Maju. ‘’Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas,’’ ujarnya.

Presiden Jokowi pun mengingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi atau kabupaten atau kota agar berdasarkan data sebaran. ‘’Sudah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal, baik itu di tingkat RT, RW, di tingkat desa, di tingkat kampong, sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus,’’ imbuhnya.

Menurut Presiden Jokowi, dalam satu provinsi bisa saja ada 20 kabupaten/kota yang tidak semuanya berada di zona merah, sehingga penanganannya jangan digeneralisasi.

Hal. 7 Tingkatkan Manajemen

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Tim Gabungan Masih Temukan Warga Tak Pakai Masker

Presiden RI

Menutup Wilayah

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Bali Post/dok

TUTUP – Pemerintah daerah ada kemungkinan menutup kembali objek wisata dan kunjungan wisatawan domestik ke Bali untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Denpasar Catat Kasus Kematian Terbanyak Denpasar (Bali Post) – Bali masih melaporkan korban jiwa akibat terpapar Covid-19, Senin (14/9) kemarin.

Kabar baiknya, kasus baru pada hari ini berada di bawah 100 orang.

Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bali, penambahan korban jiwa akibat Covid-19 mencapai lima orang. Ada dua daerah yang bertambah korban jiwanya. Kota Denpasar masih mencatat kasus kematian terbanyak. Jumlahnya sama dengan sehari sebelumnya, tiga orang. Selain itu, Buleleng juga kembali melaporkan dua kasus

kematian baru. Sama juga dengan sehari sebelumnya.

Kumulatif kasus meninggal 179 orang (2,45 persen). Rinciannya 177 WNI dan 2 WNA. Tak hanya kasus kematian yang bertambah, kasus baru juga bertambah. Jumlahnya mencapai 86 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali kini mencapai 7.312 orang.

Selain itu terdapat 91 pasien Covid-19 yang sudah sembuh.

Jumlahnya lebih banyak dari tambahan kasus baru. Total kasus sembuh kini mencapai 5.782 orang (79,08 persen). Kasus aktif sebanyak 1.351 orang (18,48 persen). Mereka dirawat

dan dikarantina di 17 rumah sakit (RS) dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Grand Mega dan BPK Pering.

Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 baru yang dicatatkan nasional masih di atas 3.000 orang pada Senin kemarin. Jumlahnya lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya.

Jika dilihat dari data yang dilansir www.covid19.go.id, terdapat 22.606 spesimen yang diperiksa hingga pukul 12.00 WIB. Hal. 7 Bali Keluar dari 10 Provinsi

‘’Ini harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia,’’ ujar Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dalam keterangan pers di Kantor MDA Provinsi Bali, Senin (14/9) kemarin.

Menurut pria yang juga Bendesa Agung MDA Provinsi Bali ini, klaster kemunculan

kasus Covid-19 banyak bersumber dari interaksi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat agar melaksanakan dan menaati kebijakan pemerintah serta pimpinan umat beragama terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat-tempat persembahyangan/ibadah.

Hal. 7 Taati dan Ikuti Arahan

Pengawasan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Kendur Denpasar (Bali Post) Jumlah kasus Covid-19 yang cenderung meningkat belakangan ini menjadi sorotan. Pasalnya, kasus Covid-19 sebelumnya tampak sudah terkendali. Namun sebulan terakhir kasus Covid-19 kembali menggila. Kondisi ini terjadi karena pengawasan pembatasan aktivitas masyarakat dinilai mulai kendur.

Akademisi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana dr. Made Ady Wirawan mengatakan, pihaknya selalu menganjurkan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun ada dua opsi yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Yakni, opsi PSBB namun dengan konsekuensi pemerintah harus mampu menyediakan kompensasi untuk mereka yang mobilitasnya dibatasi. ‘’Sehingga harus memiliki data dasar berkaitan dengan siapa yang berhak dapat kompensasi,’’ ujar Ady Wirawan, Senin (14/9) kemarin.

Meski demikian, kata Ady Wirawan, opsi PSBB sangat mungkin dipilih untuk mengerem laju dari penambahan kasus transmisi di komunitas.

Opsi kedua adalah memperketat kegiatan sosial yang ada saat ini. ‘’Kita lihat sebelum peningkatan kasus sudah bagus pengendaliannya dengan mengendalikan kegiatan adat, membatasi kegiatan dengan melibatkan orang dalam jum-

lah banyak, misalnya dalam suatu kegiatan pernikahan dan kegiatan sosial lainnya yang memang mengendur dalam satu bulan terakhir,’’ katanya.

Menurut Ady Wirawan, jika pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat kembali dilakukan maka law enforcement harus diperkuat, sehingga bisa membantu menekan transmisi, di samping upaya-upaya klasik yang terbukti mampu menekan transmisi agar tetap ditingkatkan kapasitasnya oleh pemerintah.

Ady Wirawan menambahkan, pemeriksaan Covid-19 perlu ditambah. Tidak hanya pada yang bergejala, namun seluruh masyarakat yang bisa dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri. Skrining di tempattempat yang memiliki potensi penularan dengan menjangkau atau mengidentifikasi sebanyak mungkin kasus, contohnya di pasar.

Hal. 7 Menambah Ruang Khusus

Selasa Wage, 15 September 2020

Rai Mantra dan Jaya Negara Ucapkan Rai Mantra Pimpin Rapat GTPP Bersama Lurah/Perbekel dan Bendesa Adat Selamat Hari Suci Galungan & Kuningan

Maksimalkan Penanganan Covid-19 di Kota Denpasar

MEMAKSIMALKAN penanganan serta mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di Kota Denpasar, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra melaksanakan rapat dan evaluasi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Denpasar dan Lurah/Perbekel, Senin (14/9) kemarin di Gedung Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar.

Dalam rapat evaluasi yang digelar secara virtual tersebut juga melibatkan seluruh bendesa adat se-Kota Denpasar dipimpin Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Asisten I Setda Kota Denpasar I Made Toya serta OPD terkait mengevaluasi kinerja anggota gugus tugas baik di tingkat kota, kecamatan hingga ke desa dan kelurahan di Kota Denpasar.

Rai Mantra menyampaikan peningkatan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar saat ini yang masuk pada zona merah. ‘’Yang paling kita khawatirkan saat ini adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, baik di tempat karantina maupun di rumah sakit rawat inap, terkait dengan ruang isolasi,’’ ujarnya.

Karena itu, menurut Rai Mantra, perlu perhatian kita bersama para bendesa, lurah/ perbekel, serta koordinasi TNI/Polri tentang informasi perkembangan Covid-19. Dan juga kita harus ketahui bahwa saat ini penyebaran serta peningkatannya sangat masif di Kota Denpasar. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati serta kembali mengingatkan satu sama lain, bahwa ada klaster-klaster

RAPAT - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda AAN Rai Iswara memimpin rapat evaluasi bersama seluruh perbekel, lurah bendesa adat dan seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar secara virtual pada Senin (14/9) kemarin di Gedung Graha Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar. lain seperti klaster rumah tangga, klaster perkantoran dan klaster kegiatan adat yang sangat berisiko menjadi tempat penyebaran Covid-19. ‘’Saya berharap dalam kesempatan ini, Satgas Covid-19 Kota Denpasar secara bersamsama mampu melakukan langkah-langkah antisipasi baik di lingkungan banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sehingga dapat mengedukasi masyarakat dengan rutin melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah yang rawan terhadap penyebaran Covid-19,’’ ujar Rai Mantra.

Di samping itu, menurut Rai Mantra, antisipasi saat ini menjelang hari suci Galungan dan Kuningan agar dapat tetap produktif aman dan nyaman dalam kegiatan agama.

Selanjutnya pengawasan-

Krama Banjar Bun Terima Bantuan Daging Babi Denpasar (Bali Post) Inisiatif dan kesadaran dari kelompok masyarakat untuk membantu sesama di masa sulit pandemi Covid-19 sangat diharapkan, karena jika hanya pemerintah yang bergerak dalam penanganan Covid, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, tidak akan mampu. Sehingga inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat inilah yang diharapkan menjadi penambat ekonomi masyarakat lainnya. Seperti yang dilakukan kelompok masyarakat di Banjar Bun yang menginisiasi pemberian bantuan berupa daging babi melalui banjar kepada warganya pada Senin (14/9) kemarin. Hadir juga pada hari itu Lurah Dangin Puri yang menyerahkan bantuan secara simbolis kepada krama.

Kepala Lingkungan Banjar Bun I Wayan Suryawan, S.H. mengatakan, bantuan ini merupakan tahap ketiga. ‘’Bantuan tahap ketiga ini karena bertepatan dengan hari raya Galungan dan Kuningan maka diubah bentuknya dengan daging babi ditambah beras 5 kg,’’ ujarnya.

Bantuan tahap ketiga diberikan pada 201 KK yang mana jumlahnya penerima meningkat dari tahap I dan II sebanyak 178 KK. Bantuan melalui banjar ini diakui merupakan prakarsa dari beberapa krama yaitu Ketut Armaya, dr. Nyoman Fajar Mariadi, Made Sukarmana, Komunitas Angin Malam, Untung Prasetyo, dr.

A.A. Adi Paratama yang juga sekaligus sebagai donatur. ‘’Mereka warga asli Banjar Bun punya ide, lalu banjar yang mengelola,’’ jelasnya.

Selain memberikan bantuan, kehadiran banjar juga sangat penting dan pencegahan penyebaran Covid-19. Maka dari itu pihaknya terus berupaya mengimbau dan mengedukasi krama-nya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu pendonor, Ketut Armaya, berharap di saat menyambut hari raya, di mana banyak krama di Banjar Bun khususnya terdampak Covid-19 di bidang ekonomi, maka ia bersama krama yang lain tergerak untuk membantu. ‘’Dengan perasaan tulus ingin meringankan beban masyarakat maka kami tergerak memberikan bantuan,’’ ungkapnya.

Dalam situasi sulit inilah, menurutnya, rasa kebersamaan, gotong royong harus diperkuat. ‘’Tidak ada perbedaan mencolok, meski timbul riak-riak kecil itu biasa, sekarang kita sudah kembali ke rumah besar Banjar Bun karena prinsip kemanusiaan dan kebersamaan,’’ ungkapnya. (kmb42)

pengawasan terhadap isolasi mandiri serta daerah-daerah hingga daerah yang masuk pada zona merah agar dapat terus ditingkatkan, sehingga diharapkan mampu meminimalisir klaster penyebaran.

Selebihnya, Rai Mantra meminta semua elemen harus digerakkan untuk bersama saling mengingatkan bahwa penyebaran kasus transmisi lokal sangat sulit di-tracing.

Untuk itu, protokol kesehatan harus betul-betul diterapkan. ‘’Jangan sampai semangat kendur akhirnya lengah dan kasus akan semakin meningkat sehingga sulit dikendalikan. Untuk itu, perlu kerja sama dan partisipasi kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan dan aktivitas apa pun,’’ pungkas Rai Mantra. (ad200)

HARI Suci Galungan yang dimaknai sebagai kemenangan Dharma (kebaikan) melawan Adharma (keburukan) jatuh setiap Budha Kliwon Wuku Dunggulan. Tahun ini Hari Suci Galungan jatuh pada 16 September 2020. Sementara Hari Suci Kuningan jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Kuningan yang jatuh pada tanggal 26 September 2020. Meski demikian, perayaan hari suci kali ini terasa berbeda lantaran berada pada suasana penanganan Covid-19.

Serangkaian menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan kali ini, Pemerintah Kota Denpasar juga menggelar beberapa kegiatan secara terbatas dengan tetap berpedoman pada disiplin protokol kesehatan.

Di antaranya pasar murah dan pemantauan harga bahan pokok. Tampak pula umat Hindu di Kota Denpasar melaksanakan persiapan.

Namun hiruk-pikuk yang biasanya terjadi sedikit tak tampak lantaran penerapan protokol kesehatan.

Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara di sela-sela kegiatan kemasyarakatan dan kepemerintahan, Senin (14/9) kemarin, mengatakan bahwa momentum ini hendaknya dimanfaatkan masyarakat khususnya umat Hindu untuk menjadikan Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk senantiasa selalu meningkatkan sradha bhakti kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa. Kita sadari bersama, saat ini seluruh umat manusia sedang menghadapi tantangan yang sangat luar

biasa, tentang keselamatan, keberuntungan dan kesadaran. Semoga di hari suci Galungan dan Kuningan, Dharma senantiasa menuntun umat manusia terbebas dari tantangan hidupnya.

Lebih lanjut, Rai Mantra mengatakan bahwa kemenangan dharma melawan adharma pada masa kini haruslah diterjemahkan sebagai upaya dan tekad untuk terus berkarya meningkatkan kualitas kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual, sehingga mampu mencapai kebahagiaan dengan selalu berpijak kepada ajaran dharma (agama Hindu) seperti dharma, artha, kama, dan moksah.

Rai Mantra juga mengajak masyarakat untuk selalu mulat sarira, mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi antarmasyarakat. Mulat sarira menjadi pesan dalam catatan perjalanan ke belakang mengevaluasi langkah kita dalam mengamalkan ajaran dharma, baik dharmaning agama maupun dharmaning negara. Merencanakan kehidupan dalam memberikan manfaat di masa depan yang lebih baik, sejahtera dan damai. Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19 ini pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan, mengingat saat ini Covid-19 masih menjadi ancaman bagi umat manusia. ‘’Jadikanlah spirit Hari Suci Galungan dan Kuningan ini menjadi ajang mulat sarira dalam menyikapi tantangan saat ini, dan jadi momentum untuk ngrastiti bhakti, semoga alam semesta kem-

UCAPAN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Ny. Selly Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara bersama Ny. Sagung Antari Jaya Negara. bali pulih dan normal serta Covid-19 segera berlalu,’’ kata Rai Mantra.

Rai Mantra dan Jaya Negara juga mengajak masyarakat Denpasar dalam perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan selalu dengan berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Selain itu, perayaan upakara juga diharapkan sederhana dengan mengedepankan makna dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat masa pandemi Covid-19 belum memungkinkan untuk kita berkumpul dan beraktivitas seperti sediakala.

Senada dengan hal tersebut, Jaya Negara menambahkan, momentum perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan ini hendaknya dijadikan satu titik tolak untuk menjadikan masa depan yang lebih baik, lebih berkualitas dan mampu mewujudkan kesejahteraan.

Terlebih di masa Covid-19 ini agar masyarakat lebih waspada dan meningkatkan imunitas serta selalu berdoa yang terbaik. Pelaksanaan upakara juga diharapkan dapat dikemas sederhana dan pola perayaan wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Rai Mantra dan Wakil Wali Kota Jaya Negara menyampaikan ucapan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. ‘’Semoga di Hari Suci Galungan dan Kuningan, Dharma senantiasa menuntun umat manusia terbebas dari tantangan hidupnya.

Selamat melaksanakan Hari Suci Galungan dan Kuningan, dumogi rahayu sareng sami,’’ ujar Rai Mantra dan Jaya Negara. (ad194)

Jerinx Ajukan Permohonan Pergantian Hakim dan Sidang ’’Offline’’

Denpasar (Bali Post) -

Tim kuasa hukum I Gede Ari Astina alias Jerinx, Wayan Gendo Suardana dkk., Senin (14/9) kemarin kembali mendatangi PN Denpasar. Intinya pihak Jerinx meminta atau mengajukan surat permohonan pergantian majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan juga terkait sidang dilakukan secara offline.

Atas surat permohonan itu, KPN Denpasar Dr. Sobandi membenarkan pihaknya sudah menerima sekaligus bertemu dengan tim kuasa hukum terdakwa. ‘’Kuasa hukum Jerinx sudah mengajukan permohonan pergantian majelis dan minta sidang dilakukan offline. Selaku Ketua PN Denpasar, kami akan mempelajarinya apa yang disampaikan penasihat hukum terdakwa. Dan segera akan membuat jawaban secara tertulis,’’ kata Sobandi.

Namun, dia menegaskan sekaligus mengisyaratkan bahwa pergantian majelis hakim itu ada dua syarat yakni karena ada konflik kepentingan atau hakim itu dimutasi.

Sementara itu, Wayan Gendo Suardana menjelaskan, pihak Jerinx menghendaki pada sidang berikutnya dilakukan secara offline. Alasannya ingin dilakukan penggalian kebenaran materiil, terutama saat pembuktian di perkara ini untuk dilakukan lebih sempurna. ‘’Bagi kami, sidang online tidak mampu sesempurna dilakukan secara offline.

Sebagai solusi kami tetap mengajukan sidang offline untuk mencari kebenaraan materiil,’’ jelas Gendo. Soal pergantian majelis hakim, dijelaskan Gendo, bahwa itu seluruhnya kewenangan KPN Denpasar untuk menanggapi. (kmb37)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965 Bali Post/asa

KETERANGAN PERS - KPN Denpasar bersama kuasa hukum Jerinx saat memberikan keterangan pers terkait permohonan sidang offline dan pergantian majelis hakim.

Eksistensi Pertanian Meningkat Selama Pandemi

BANTUAN - Lurah Dangin Puri menyerahkan bantuan kepada krama didampingi salah satu donatur dan klian adat.

Topik : desa adat agar memastikan tidak ada tajen

ALTERNATIF lain yang banyak digandrungi selama pandemi adalah sektor pertanian. Banyak masyarakat yang memilih untuk bertani sampai memasarkannya langsung di media sosial. Tren ini menjadi harapan baru bagi pertanian agar tidak tertinggal lagi.

Salah satu penggiat tani di subak lestari Denpasar, I Wayan Ekayana, mengatakan justru saat pandemi seperti ini, minat masyarakat menin-

gkat untuk belajar bertani dan memasarkan hasil tani. Tentu, hal ini menjadi langkah positif yang harus dipertahankan.

Subak lestari menjadi contoh lahan pertanian yang sejak tahun 2004 sampai saat ini pergerakannya masih stabil. ‘’Keberadaan Subak Angabaya dan Umalayu ini dijadikan kawasan subak lestari yang mencerminkan akar kebudayaan masyarakat dalam bertani masih mampu menjadi dasar pembangunan Bali. Subak ini adalah kawasan yang dilestarikan oleh

Pemerintah Kota Denpasar guna menjada eksistensi pertanian dalam mendukung pemenuhan sumber pangan nasional dan lumbung masyarakat setempat,’’ ujar Wayan Ekayana saat wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian HUT ke-72 Bali Post, Gerakan Satu Juta Umat Krama Bali Mewujudkan Bali Era Baru, belum lama ini.

Subak lestari yang tercatat memiliki luas 2.600 hektar dan merupakan kawasan hijau kota yang dilindungi

oleh peraturan wali kota, sehingga terdapat pelarangan untuk membangun di daerah ini. Pemilik lahannya acak, tetapi seluruhnya dikelola oleh masyarakat setempat dengan pola bagi hasil.

Fokus utama subak ini adalah tanaman pangan atau padi. Dengan didukung pemasaran khusus yang melibatkan kerja sama antara petani, lembaga ekonomi pedesaan dan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal ini, petani menjadi produsen, lembaga selaku pengolah hasil tani dan pemerintah kota selaku penyedia pembeli. Kerja sama ini telah berlangsung selamat enam belas tahun sampai saat ini. ‘’Saya juga mencoba untuk memberikan semacam informasi kepada petani, bila mereka berproduksi dengan

baik, hasil yang dinikmati juga lebih baik. Sehingga mereka terpacu agar tidak menjual hasil taninya dalam bentuk tebasan melainkan dalam bentuk jadi. Kalau dulunya mereka menjual dengan sistem per are seharga dua ratus sampai tiga ratus ribu, sekarang dengan melalui prosesnya dan menghasilkan barang jadi, keuntungannya akan bertambah,’’ ujarnya.

Selain itu, lembaga ekonomi pedesaan memiliki inovasi lain untuk membantu petani.

Dengan cara memasarkannya kepada instansi–instansi pemerintah. Masyarakat juga memanfaatkan sela–sela lahan untuk menanam tanaman yang dapat dijual harian, seperti bunga pacah dan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan. (git)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Wage, 15 September 2020

Bantu Warga di Masa Pandemi Covid-19 Jelang Galungan

Wakil Ketua I DPRD Badung Bagikan 3,5 Ton Daging Babi

MENYAMBUT hari raya Galungan dan Kuningan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Suyasa membantu masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Pria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Badung ini secara konsisten membagikan 3,5 ton daging babi kepada masyarakat di Kecamatan Mengwi. Puluhan ekor babi ini dibeli Wayan Suyasa dari pelaku UMKM yakni peternak yang ada di Kabupaten Badung sebagai upaya menggeliatkan perekonomian masyarakat di Bumi Keris.

Wayan Suyasa menyampaikan, pembagian daging babi sebanyak 3,5 ton ini merupakan kegiatan rutin untuk membantu masyarakat menyambut Galungan. ‘’Pembagian daging babi dalam menyambut hari

raya Galungan dan Kuningan kami lakukan selaku wakil rakyat. Saya melaksanakan rutinitas panyukseman, wujud terima kasih sekaligus apresiasi kepada masyarakat.

Kami mengemban tugas sebagai wakil rakyat, berkat bantuan dari masyarakat,’’ ujarnya, Minggu (13/9).

Pembagian daging babi ini tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Hal ini merupakan rutinitas yang telah diagendakan setiap enam bulan sekali. ‘’Pembagian daging babi kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Mengwi kurang lebih 3,5 ton. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, sebagai kontribusi ucapan syukur kami kepada masyarakat atas segala yang telah diberikan kepada saya. Semoga masyara-

kat dapat menikmati dalam menyambut hari raya Galungan dan Kuningan ini,’’ ungkapnya.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung UMKM khususnya peternak babi yang ada di Kabupaten Badung, Wayan Suyasa membeli puluhan ekor babi ini langsung dari peternak yang ada di Desa Punggul dan Desa Taman, Kecamatan Abiansemal. ‘’Kami membeli babi ini langsung dari peternak yang ada di wilayah Kabupaten Badung yakni di Desa Punggul dan Desa Taman untuk bisa mensuport UMKM di Kabupaten Badung. Terlebih di masa pandemi ini, mereka sangat merasakan imbasnya,’’ terangnya.

Ucapan terima kasih atas konsistensi Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa membantu masyarakat dalam menyambut hari raya Galungan dan Kuningan terlebih dalam masa pandemi Covid-19 sekarang ini, disampaikan salah seorang masyarakat Banjar Dauh Peken, Desa Penarungan, Putu Bagus Siva Dananjaya, yang mengaku sangat terbantu dengan bantuan daging babi ini. ‘’Saya haturkan banyak terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Badung Bapak Wayan Suyasa yang telah memberikan bantuan daging babi secara rutin menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. Ini sangat membantu kami sebagai masyarakat. Terlebih dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini,’’ terangnya. (ad196)

Mangupura (Bali Post) Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya memberikan bantuan melalui program bantuan subsidi gaji/ upah (BSU). Di Kabupaten Badung, upaya menanggulangi imbas pandemi Covid-19 telah diterima ratusan tenaga kontrak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat.

Kadis LHK Badung I Wayan Puja mengatakan program BSU ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan. Tidak semua pegawai kontrak mendapatkan subsidi upah tersebut. Mereka

yang menerima bantuan pusat hanya pekerja yang bertugas di lapangan dan terdaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan. ‘’Mereka juga secara aktif melakukan pembayaran secara mandiri,’’ ucapnya didampingi Kabag Humas Setda Badung I Made Suardita, Senin (14/9) kemarin.

Menurutnya, pegawai kontrak bagian kebersihan di lapangan berjumlah lebih dari 800 orang. Dinas mewajibkan seluruh pegawai mendaftar di BPJS Kesehatan. Sebagian pegawai juga mendaftar secara mandiri di BPJS Ketenagakerjaan. ‘’BPJS Kesehatan itu

kan wajib. Jadi, mereka yang menerima bantuan juga terdaftar aktif di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,’’ katanya.

Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan itu telah diterima pegawai yang dibayarkan dua bulan. ‘’Sudah masuk rekening Rp 1,2 juta untuk dua bulan,’’ pungkas Puja.

Seperti diketahui, Kemenaker telah menerima data 3 juta calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap kedua. Pada pertengahan September 2020 ini sebanyak 15,7 juta orang ditarget menerima BSU. (kmb27)

PELINDO III menilai arus petikemas yang melalui Pelabuhan Benoa, Denpasar, cenderung stabil walaupun terjadi penurunan arus akibat pandemi Covid-19. Arus petikemas stabil lantaran komoditas yang diangkut sebagian besar adalah bahan kebutuhan pokok. Barang-barang tersebut dikirim dari Surabaya melalui angkutan kapal laut. ‘’Hingga akhir Agustus 2020, kami mencatat arus petikemas sebanyak 5.962 TEUs. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari target kami tahun 2020 ini,’’ terang General Manager Pelabuhan Benoa A.A. Gede Agung Mataram, Minggu (13/9).

Ia memprediksi hingga akhir tahun 2020 petikemas yang melalui Pelabuhan Benoa bisa mencapai 10.222 TEUs. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sebanyak 12.291 TEUs. ‘’Dalam satu bulan ada delapan hingga 10 jadwal kedatangan kapal petikemas dengan rata-rata petikemas yang diangkut 990 TEUs. Dalam satu minggu paling tidak ada dua kapal petikemas yang bersandar,’’ katanya.

Manajer Pelayanan Terminal Pelabuhan Benoa I Nyo-

man Mendra menambahkan, Pelabuhan Benoa memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan bongkar muat petikemas. Fasilitas itu di antaranya dua lapangan penumpukan petikemas dengan total luas 19.830 meter persegi. Lapangan penumpukan tersebut mampu menampung petikemas 5.445 TEUs per bulan. ‘’Ada juga alat untuk mendukung kegiatan petikemas seperti reach stacker dan truk yang digunakan untuk mengangkut petikemas dari dermaga ke lapangan penumpukan. Jadi, Pelabuhan Benoa sudah sangat siap melakukan pelayanan petikemas,’’ ungkap Mendra.

Pelabuhan Benoa saat ini terus berupaya mempertahankan kinerja operasional di tengah masa pandemi Covid-19.

Perusahaan menetapkan target petikemas yang melalui Pelabuhan Benoa pada tahun 2021 mendatang sebanyak 11.096 TEUs. Para pelaku usaha khususnya jasa pengiriman barang atau freight forwarding menyatakan kondisi Pelabuhan Benoa untuk penanganan petikemas jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebel-

umnya. Terlebih saat ini pihak pelayaran sudah memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan dua kapal dalam satu minggu. Artinya, kebutuhan pengiriman barang keluar dari Bali melalui jalur laut sudah sangat baik.

Manajer Operasional PT Pacific Express Cargo (PT PEC) I Wayan Sudiana menyebut pengiriman menggunakan jalur laut menjadi pilihan utama perusahaannya. Hal itu terkait muatan barang yang dipercayakan pemilik barang kepada PT PEC. Sebagian besar barang yang harus mereka kirim berupa kerajinan tangan yang rawan rusak. ‘’Kami mengutamakan keamanan barang dan kenyamanan pemilik barang.

Muatan mereka lebih aman jika menggunakan kapal laut,’’ jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur PT Pratama Line Logistics (PT PLL) Gusti Nyoman Rai. Menurutnya, kedatangan dan keberangkatan kapal sudah terjadwal dengan baik. Jadwal kapal memudahkan perusahaannya menentukan target waktu untuk proses penataan barang (stuffing) di dalam petikemas. (kmb42)

BAGIKAN DAGING BABI - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Suyasa membagikan 3,5 ton daging babi kepada masyarakat di Kecamatan Mengwi.

Bali Post/ist

OPERASI - Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi melaksanakan operasi prokes di pasar tradisional, Senin (14/9) kemarin.

Sanksi Pelanggar Prokes Sesuai Pergub

Mangupura (Bali Post) -

Polres Badung secara serentak melaksanakan Operasi Aman Nusa Agung II-2020 dan Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes), Senin (14/9) kemarin. Operasi dipimpin Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi. Terkait sanksi, pihaknya tetap mengacu pada Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020.

Kegiatan tersebut melibatkan anggota TNI, BPBD, Dishub, Diskes dan Satpol PP Badung. Petugas menyasar

daerah rawan penyebaran Covid-19 di wilayah Badung. ‘’Operasi berlangsung serentak ini dalam rangka

percepatan penanganan wabah virus Corona yang saat ini penyebarannya terus mengalami peningkatan,’’ tegas Kapolres AKBP Roby di Pasar Adat Mengwi.

Menurut Roby, operasi dilakukan dengan cara-cara santun, humanis, namun tetap tegas sesuai harapan operasi agar pandemi Covid-19 cepat berakhir. ‘’Kita konsen, serius, pandemi Covid-19 harus diperangi

bersama-sama,’’ ujarnya didampingi Kabagops Kompol I Wayan Suana.

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Bali ini menjelaskan, pihaknya tetap berdasarkan Pergub 46/2020 dan Perbup 52/2020. Aturan ini berlaku bagi pelanggar, baik perorangan, pemilik usaha, pengelola, penyelenggara maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. (kmb36)

Tenaga Kontrak DLHK Terima BSU Gairahkan Ekonomi Krama Saat Pandemi

Arus Petikemas di Pelabuhan Benoa Stabil

Cuci Motor Gratis di Dealer Honda Gianyar MENYAMBUT hari raya Galungan dan Kuningan, berbagai program ditawarkan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen Honda, seperti yang dilakukan oleh Dealer Honda di wilayah Gianyar. Memanfaatkan momen menjelang Galungan, tujuh Dealer Honda Wilayah Gianyar yang berada di bawah naungan Main Dealer Astra Motor Bali yaitu Astra Motor Batubulan, Made Ferry Motor Sakah, Daya Motor Gianyar, Astra Motor Gianyar, Artha Karya Mandiri, Astra Motor Ubud dan Tri Mitra Bali, secara serentak memberikan layanan istimewa berupa cuci motor gratis yang diselenggarakan Senin (14/9) kemarin.

Marketing Manager Astra Motor Bali, Henry Setiawan, mengatakan apresiasi yang diberikan untuk konsumen di wilayah Gianyar ini merupakan salah satu bentuk layanan istimewa menjelang Galungan dengan harapan kendaraan yang dipakai saat berhari raya lebih bersih dan prima. ‘’Selain

layanan cuci motor gratis, berbagai promo penjualan juga ditawarkan dalam menyambut hari raya Galungan.

Dengan semangat satu hati, kami senantiasa bersama konsumen-konsumen loyal Honda turut konsisten mengikuti prokes menjaga kebersihan dan kesehatan salah satunya melalui program cuci motor gratis ini,’’ ungkap Henry.

Layanan ini berlaku untuk konsumen yang telah melakukan pendaftaran secara online dan langsung datang pukul 9.00-13.00 Wita di tujuh dealer

yang menyediakan layanan ini. ‘’Antusias konsumen menikmati layanan cuci motor gratis ini sangat tinggi. Ini terlihat dari rekap pendaftaran yang mencapai 100 motor sehari sebelum acara,’’ kata Lanang Oka Cahyadi selaku Marketing Supervisor Area.

Pimpinan Dealer Made Ferry Motor Sakah, Suniti, mengatakan konsumen wilayah Gianyar sangat mengharapkan dan senang dengan adanya layanan cuci motor gratis ini, apalagi menjelang hari raya. (bns)

Mangupura (Bali Post) – Menyambut hari raya Galungan dan Kuningan, tiap krama dan nasabah LPD Kedonganan, Kecamatan Kuta, menerima masing-masing 3 kg daging babi dan voucher belanja senilai Rp 50.000 serta beras 10 kg untuk krama ngarep dan 5 kg buat nasabah krama tamiu. ‘’Biasanya kami berikan uang bumbu. Kali ini kami ganti dengan voucher belanja di warung lokal milik krama

Kedonganan,’’ kata Ketua LPD Kedonganan I Ketut Madra, Senin (14/9) kemarin.

Menurutnya, program ini sebagai bagian dari upaya menggairahkan ekonomi krama yang selama enam bulan terakhir terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, sebagai implementasi konsep sagilik-saguluk salunglung sabayantaka dalam masyarakat Bali.

Sebanyak 150 warung milik krama

adat diikutkan dalam program kupon belanja LPD Kedonganan ini.

Warung-warung eceran itu merupakan nasabah LPD. ‘’Program kupon belanja di warung lokal ini bertujuan membuka peluang bagi warungwarung lokal milik krama sekaligus memeratakan rezeki di masa pandemi,’’ ungkap Madra seraya mengharapkan perekonomian krama adat bisa berdenyut lagi. (kmb23)

Selasa Wage, 15 September 2020

Poli Mata RSU Negara Diresmikan Bupati Artha Pelayanan untuk Masyarakat Makin Lengkap SETELAH sebelumnya diresmikan pembangunan enam gedung baru dan fasilitas Poli Jiwa, kini pelayanan di RSU Negara semakin lengkap dengan hadirnya Poli Mata. Layanan baru untuk masyarakat di RSU Negara ini diresmikan Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan ditandai pemotongan pita dan tumpeng, Senin (14/9) pagi kemarin.

Hadir Direktur RSU Negara dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata, para Asisten Setda serta pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jembrana.

Ruang Poli Mata yang berada di lantai dua gedung Instalasi Rawat Jalan (IRJ) tersebut berfungsi melayani pemeriksaan, terapi serta tindakan refraksi dan lensa kontak. Poli Mata juga melayani pemeriksaan vitreo retina, glaukoma, infeksi-imunology, okuloplastik-onkologi, pediatrik oftalmologi, strabismus, oftalmologi komunitas serta surat keterangan buta warna.

RSU Negara kini juga telah

menerapkan sistem pendaftaran melalui aplikasi di smartphone. Dengan mengunduh aplikasi Hai Doc di play store, masyarakat bisa melakukan pendaftaran tiga hari sebelumnya. Masyarakat yang datang berobat ke RSU Negara juga bisa melakukan pembayaran secara e-biling (nontunai) berkat kerja sama RSU Negara dengan Bank BPD Bali.

Bupati Jembrana I Putu Artha usai meresmikan Poli Mata mengungkapkan rasa syukur karena RSU Negara kini bisa meningkatkan pelayanan dan kapasitas untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan mata.

RSU Negara juga menyekolahkan beberapa dokter umum menuju jenjang pendidikan spesialis. Jadi, tidak hanya gedungnya bertambah, tetapi juga didukung SDM mencukupi. ‘’Peningkatan kapasitas dan pelayanan di RSU Negara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah selama kepemimpinan Artha-Kembang dalam meningkatkan

kapasitas melalui peningkatan kompetensi tenaga medis.

Semoga dengan bertambahnya layanan, di RSU Negara bisa semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jembrana,’’ ungkap Artha.

Hal itu juga didukung keberadaan SDM yang kian bertambah dan kehadiran beberapa dokter spesialis yang bertugas di RSU Negara. ‘’Sebelumnya untuk mendukung tenaga spesialis, Pemkab Jembrana bekerja sama dengan Universitas Udayana menyekolahkan tenaga dokter umum menempuh pendidikan spesialis,’’ imbuhnya.

Terkait sistem pelayanan pendaftaran via aplikasi online dan pembayaran via e-billing yang sudah diterapkan RSU Negara, Bupati Artha menyatakan sistem pendaftaran dan pembayaran nontunai memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran di RSU Negara. ‘’Sistem pendaftaran online RSU Negara sangat bermanfaat untuk masyarakat yang ingin datang berobat. Masyara-

Pendidikan

Unwar Siap Terima Mahasiswa Baru

SERAHKAN SK - Koordinator LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. menyerahkan SK Izin Pendirian Prodi S-3 Hukum Unwar kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. di Gedung LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra, Senin (14/9) kemarin. tetapi kesulitan dan belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. ‘’Ini membuktikan bahwa Unwar telah berusaha keras dan pantas memiliki Prodi S-3 Hukum,’’ ujar Prof. Dasi Astawa.

Pihaknya akan selalu memotivasi Unwar dalam meningktakan prestasinya demi kemajuan lembaga dan mendukung pendirian Prodi S-3 untuk fakultas lainnya. Ia mengharapkan dalam penerimaan mahasiswa baru tetap menetapkan standar kualitas dan mutu pendidik yang profesional, sehingga SDM mahasiwa baru Prodi S-3 Hukum unggul. Pada akhir tahun nanti pihaknya akan memberikan penghargaan kepada Unwar dan perguruan tinggi lainnya yang telah mampu meraih prestasi dan kemajuan lembaganya dalam satu tahun.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. A.A. Gede Oka Wisnumurti mengucapkan terima kasih kepada LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra atas peran aktif, dukungan dan bantuannya.

Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali selaku badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi Unwar akan mendukung dan memfasilitasi kebutuhan dalam memajukan lembaga, baik dari segi SDM, fasilitas, sarana dan prasarana maupun lainnya. Kiat-kiat dalam mendirikan prodi ini akan terus disosialisasikan ke fakultas lainnya, sehingga banyak prodi S-3 baru yang lahir di Unwar.

Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si. mengatakan keluarnya SK Izin Pendirian Prodi S-3 Hukum ini menjadikan Unwar sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki Prodi S-3 Hukum di LLDikti Wilayah VIII. Hal ini menunjukkan bahwa Unwar sudah bisa menerima mahasiswa baru Prodi S-3 Hukum pada Tahun Akademik 2020/2021 ini. Pengelolaan Prodi S-3 Hukum ini akan dilaksanakan oleh Pascasarjana Unwar. Masyarakat atau calon mahasiswa yang ingin mendaftar bisa langsung ke Kampus Unwar. (ad195)

pakan rujukan RSU Negara ke RSUP Sanglah dengan kondisi cedera kepala berat.

Setelah dilakukan tes swab di Bali Mandara, hasilnya positif Covid-19,’’ paparnya.

Sementara itu, 13 pasien isolasi RSU Negara dipulangkan usai dinyatakan sembuh dari Covid-19. Kesembuhan ini disampaikan Direktur RSU Negara dr. I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata. Empat pasien berasal dari Loloan Timur, dua dari Loloan Barat dan Tegal Badeng Barat, satu dari Pengambengan, Gumbrih, Dangin Tukadaya, Pekutatan dan dari Desa

Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo. ‘’Kami pulangkan karena sudah tidak ada gejala dan terinfeksi Covid-19. Jadi, jangan khawatir. Sampaikan kepada keluarga, masyarakat dan kolega agar tidak ada stigma kembali. Tetap jaga protokol kesehatan,’’ ujarnya.

Dengan kesembuhan itu, ruang isolasi RSU Negara kini tinggal merawat 16 pasien Covid-19. Rinciannya, 13 pasien merupakan kasus positif dan tiga 3 pasien kategori suspect. Total pasien sembuh di Jembrana sebanyak 168 orang dan lima kasus meninggal dunia. (kmb26)

Dua Bapaslon Terancam Dicoret Negara (Bali Post) – Dua bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang sudah mendaftar di KPU Jembrana, berpeluang dicoret dari pencalonan. Pasalnya, masih ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh bapaslon. Hal itu terungkap seusai rapat penyampaian berita acara hasil penelitian syarat calon bupati dan wakil bupati di KPU Jembrana, Senin (14/9) kemarin.

Rapat diikuti tim Liaison Officer (LO) kedua bapaslon, pengurus partai politik (parpol) pengusung, Polres dan Kodim 1617/Jembrana. Kedua

Tim Gabungan Masih Temukan Warga Tak Pakai Masker

Tabanan (Bali Post) Masuknya Kabupaten Tabanan sebagai daerah zona merah peningkatan kasus positif virus Corona menjadi perhatian serius GTPP Covid-19 Tabanan. Satgas pengamanan tim gabungan dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyasar pusat keramaian yakni Pasar Dauh Pala dan Pasar Kediri, Senin (14/9) kemarin.

Pasien Positif Covid-19 Bertambah Satu di Jembrana

Negara (Bali Post) – Pasien positif Covid-19 bertambah satu orang di Kabupaten Jembrana, Senin (14/9) kemarin. Pasien berasal dari Desa Manistutu, Kecamatan Melaya. Tambahan ini membuat kumulatif pasien positif menjadi 202 orang.

Jubir GTPP Covid-19 Jembrana dr. I Gusti Agung Putu Arisantha mengatakan, pasien positif baru itu seorang laki-laki berusia 42 tahun.

Pasien ini terkonfirmasi positif bukan dari proses tracing, melainkan hasil uji tes swabnya positif di rumah sakit rujukan. ‘’Pasien ini meru-

RESMIKAN POLI MATA - Bupati Jembrana I Putu Artha (kiri) bersama Wabup Kembang Hartawan (kanan) meresmikan Poli Mata di RSU Negara. Poli Mata menambah lengkap pelayanan di RSU Negara.

Sidak Dua Pasar

Serah Terima SK Izin Pendirian Prodi S-3 Hukum

CIVITAS akademika Universitas Warmadewa (Unwar) tengah berbangga dan berbahagia. Pasalnya, kini Unwar resmi mendirikan Program Studi (Prodi) Doktor (S-3) Hukum. Prodi S-3 Hukum merupakan satu-satunya Prodi S-3 yang dikembangkan Unwar dan satu-satunya di perguruan tinggi yang ada di LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra.

Penyerahan SK Izin Pendirian Prodi S-3 Hukum Unwar dilakukan Koordinator LLDikti Wilayah VIII BaliNusra Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. yang diterima Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. di Gedung LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra, Senin (14/9) kemarin. Hadir Sekretaris LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra, Wakil Rektor I, II dan III Unwar, serta Dekan FH Unwar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Prof. Dasi Astawa mengucapkan selamat kepada Unwar atas keberhasilan mendirikan Prodi S-3 Hukum. Dikatakannya, Prodi S-3 Hukum merupakan satu-satunya Prodi S-3 Hukum yang ada di LLDikti Wilayah VIII. Pencapaian tersebut merupakan sejarah baru yang mampu diraih LLDikti Wilayah VIII dan Unwar khususnya. Raihan ini merupakan bentuk kekonsistenan Unwar dalam meningkatkan kualitas dan mutu untuk memajukan institusinya.

Dikatakannya, proses pendirian Prodi S-3 Hukum Unwar nyaris tanpa kendala.

Hal ini dikarenakan Unwar memiliki peluang besar dengan SDM serta sarana-prasarana yang memadai. Saat ini masih banyak perguruan tinggi yang ingin mendirikan Prodi S-3,

kat bisa melakukan pendaftaran tiga hari sebelumnya melalui aplikasi Hai Doc, sehingga memudahkan masyarakat.

Selain itu, pendaftaran secara online akan menghindari kerumunan, sehingga sesuai protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19,’’ kata Artha.

Sementara itu, Direktur RSU Negara dr. Gusti Bagus Oka Parwata mengatakan, launching Poliklinik Mata merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas pelayanan di RSU Negara melalui fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga medis. ‘’Dengan dibukanya Poli Mata secara resmi, masyarakat Jembrana tidak perlu jauhjauh untuk mendapatkan pelayanan spesialis kesehatan mata. RSU Negara juga telah menerapkan sistem pendaftaran dan pembayaran via online yang akan memudahkan masyarakat. Selain itu, tahun ini juga akan dibuka Poliklinik Kulit dan Poliklinik Kelamin,’’ jelas Parwata. (ad197)

bapaslon, baik itu I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Bangsa) maupun I Nengah Tamba-Gede Ngurah Patriana Krisna (Tepat), masih kekurangan persyaratan.

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gede Tangkas Sudiantara mengatakan, kekurangan persyaratan itu adalah dokumen bakal calon wakil bupati.

Gede Ngurah Patriana Krisna belum melengkapi dokumen pajak tahunan, sedangkan I Ketut Sugiasa, NIK KTP-nya berbeda di LHKPN. Kedua LO sudah disampaikan terkait kekurangan ini dan wajib me-

lengkapi dalam dua hari. ‘’Ada masa penyerahan perbaikan sampai dua hari. Setelah itu pada 16-22 September tahap verifikasi perbaikan. Ini yang menjadi syarat nantinya bisa ditetapkan menjadi calon bupati dan wakil bupati,’’ tegasnya.

Bila syarat ini tidak dipenuhi, KPU tidak bisa menetapkan kedua paket menjadi calon bupati dan wakil bupati pada 23 September mendatang. Sementara kedua calon bupati, I Made Kembang Hartawan dan I Nengah Tamba, persyaratannya sudah lengkap. (kmb26)

Kapolres Tabanan AKBP Mariochristy P.S. Siregar dan Dandim 1619/Tabanan Letnan Kolonel (Letkol) Inf. Toni Sri Hartanto ikut turun langsung dalam inspeksi kali ini. Hasilnya, dua orang warga kedapatan tidak menggunakan masker serta banyak masyarakat tidak memakai masker dengan baik dan benar.

Kasatpol PP Tabanan I Wayan Sarba mengatakan, sidak ini adalah implementasi Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin

dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru. ‘’Dua orang yang kedapatan tidak pakai masker beralasan lupa. Mereka dari Sumbawa kerja di sini sebagai sopir toko bangunan.

Kami tegur serta langsung kenai sanksi denda Rp 100 ribu dan diberikan masker gratis,’’ ucapnya.

Disebutkannya, sejak mulai diterapkannya sanksi denda Rp 100 ribu bagi warga

yang kedapatan tidak bermasker, kesadaran menggunakan masker sudah membaik. Hanya, banyak yang masih kerap salah dalam menggunakannya. Misalnya memakai masker, namun tak menutupi hidup dan mulut. ‘’Ada yang pakai masker tapi di dagu. Ada juga yang tidak sampai menutup hidung. Ini terus kami edukasi,’’ terangnya.

Kegiatan sidak akan terus dilakukan dua kali seminggu menyasar tempat-tempat kera-

maian bahkan sampai ke kampung-kampung. Hal ini dilakukan karena sejak diberlakukannya tatanan kehidupan era baru (new normal), transmisi lokal justru meningkat. Pasalnya, masyarakat abai dan agak kendur menerapkan protokol kesehatan. ‘’Kami mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Minimal menggunakan masker dan rajin cuci tangan,’’ tambah mantan Kabag Humas Pemkab Tabanan ini. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tabanan sudah berubah menjadi zona merah.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) mengeluarkan Surat Edaran (SE) perihal Penyebaran Pandemi Covid-19 kepada Bendesa Madya, Bendesa Alit dan seluruh Bendesa Adat se-Tabanan terkait SOP pelaksanaan upacara panca yadnya. Satgas Gotong Royong di setiap desa adat juga diminta digerakkan kembali.

Kepala Disbud Tabanan I Gusti Ngurah Supanji men-

egaskan, SE ini untuk mengingatkan kembali masyarakat agar waspada terhadap penyebaran Covid-19. Jangan sampai lengah meski sudah memasuki tatanan era baru (new normal). ‘’SE ini minta masyarakat kembali waspada seperti di awal kita menghadapi pandemi,’’ tegasnya, Minggu (13/9).

Tiga poin yang ditekankan dalam SE yang dibuat pada 10 September 2020 itu, pertama, pelaksanaan upacara yadnya kembali disesuaikan dengan kondisi seperti awal menghadapi pandemi. Upacara dilaksanakan secara sederhana dan dengan jumlah peserta

terbatas (hanya dilakukan prajuru, sutra dan pemangku).

Umat Hindu ngaturang bhakti di merajan masing-masing.

Tidak menggelar arak-arakan, tetabuhan atau pagelaran seni yang menimbulkan kerumunan massa. Membatasi krama yang hadir dalam pelaksanaan upacara dan menerapkan secara ketat protokol kesehatan Covid-19 seperti yang diatur dalam Pararem Desa Adat tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di Wewidangan Desa Adat.

Kedua, kegiatan nyiratang wangsuhpada sebaiknya meng-

gunakan alat panyiratan (tidak memakai bunga yang berakibat tangan tercelup ke tirta) dan pemberian bija menggunakan sendok. Terakhir, pamedek saat nunas wangsuhpada agar dipastikan tangannya bersih atau sudah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasuki area upacara.

Menurut Supanji, SE telah disebar melalui online ke seluruh bendesa adat di Tabanan untuk segera diaplikasikan.

Diharapkan dengan kembali menggerakkan aturan yang sudah dibuat, penyebaran Covid-19 segera mereda. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang akan bertarung dalam Pilkada 2020 telah selesai. Hasilnya, kesehatan fisik dan nonfisik paslon dinyatakan memenuhi syarat. Hal itu disampaikan Koordintaor Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Tabanan Luh Made Sunadi dalam rapat pleno penyampaian hasil verifikasi berkas persyaratan bapaslon bupati dan wakil bupati Tabanan yang digelar KPU, Senin (14/9) kemarin.

Rapat yang dipimpin Ketua

KPU I Gede Putu Weda Subawa hanya dihadiri paslon AAN Panji Astika-Dewa Nyoman Budiasa (Padi), sedangkan paslon I Komang Gede Sanjaya-Made Edi Wirawan (JayaWira) tidak datang lantaran kegiatan partai yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka diwakili dua LO. Sunadi membacakan hasil verifikasi calon dan parpol pengusung. Dari verifikasi faktual yang dilakukan semuanya memenuhi syarat. Begitu pula pribadi calon dan hasil tes kesehatan. ‘’Semua berkas administrasi termasuk hasil teknis kesehatan kedua pasan-

gan calon memenuhi syarat,’’ ucapnya.

Hanya satu persyaratan khusus untuk bakal calon wabup yang diusung PDI-P yakni I Made Edi Wirawan yang belum terpenuhi yakni SK pemberhentian sebagai angggota DPRD Tabanan.

Yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Mendagri melalui Sekwan Tabanan dan ada bukti penerimaan surat bersangkutan.

Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada mempertanyakan kejelasan verifikasi faktual ijazah AAN Panji As-

tika di Universitas Brawijaya Malang dan Edi Wirawan di Jakarta. Begitu juga soal berkas bebas utang pajak yang sempat mengalami kendala dari kantor pajak.

Ketua KPU Tabanan Weda Subawa menjelaskan verifikasi ijazah sudah dilakukan.

Pihaknya tidak dibolehkan datang ke Malang karena alasan Covid-19. ‘’Kami kirim berkas ke Brawijaya melalui email dan sudah dikirim kembali lewat email. Sementara Edi Wirawan bisa langsung diverifikasi faktual ke tempat kuliahnya dulu,’’ jelasnya. (kmb28)

Pemkab Keluarkan SE Terkait Upacara Panca Yadnya

Berkas Paslon Pilkada Tabanan Penuhi Syarat

Selasa Wage, 15 September 2020

Dokter Spesialis Kandungan Kosong di RSUD Gema Santi Semarapura (Bali Post) Keberadaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan rupanya sudah kosong di RSUD Gema Santi. Kekosongan itu sudah terjadi sejak 31 Agustus 2020, karena kontraknya sudah habis dalam program PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis). Akibatnya, warga yang sudah masuk dalam JKN, bila membutuhkan pelayanan kandungan, sementara tidak bisa dilayani di RSUD Gema Santi Nusa Penida.

Situasi seperti itu dibenarkan Direktur UPTD RSUD Gema Santi Nusa Penida dr.

Ketut Sutapa, Minggu (13/9).

Menurutnya, RSUD Gema Santi sudah kerja sama dengan BPJS. RSUD Gema Santi sebagai rumah sakit rujukan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Maka, sebagai penanggung jawabnya tentu harus tersedia dokter spesialis.

Karena tidak ada dokter spesialis, maka pihaknya otomatis tidak bisa melayani peserta JKN. Karena itulah pihaknya bersurat ke desa, agar masyarakat juga tahu bahwa saat ini pihak rumah sakit belum bisa memenuhi pasien dengan status JKN. Mengantisipasi

situasi ini, pihak rumah sakit dikatakan sudah bersurat kepada perbekel di Nusa Penida, agar diteruskan kepada masing-masing warganya. ‘’Kami sempat mengajukan perpanjangan untuk program PGDS. Hanya, tidak ada pelamar yang berminat tugas di Nusa Penida,’’ kata dr. Sutapa.

Setelah dipastikan tidak ada pelamar, dr. Sutapa mengatakan sesungguhnya ada dokter dari Nusa Penida yang berminat mengisi tempat dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Gema Santi. Hanya, dokter ini sekarang sedang tugas di NTT dan per September dipastikan baru berakhir. Pihaknya mengaku sudah menghadap Bupati

Klungkung Nyoman Suwirta, untuk menarik dokter ini ke Nusa Penida.

Bupati Suwirta juga merespons dokter ini, agar seleksi tuksus (penugasan khusus) dari kementerian, langsung ditugaskan di Nusa Penida.

Pihaknya juga sudah bersurat kepada kementerian agar dokter ini bisa ditugaskan di Nusa Penida. Karena sebelum tuksus, dia memang yang bertugas di Kabupaten Klungkung.

Selama ini, saat ada spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Gema Santi, dikatakan cukup banyak masyarakat Nusa Penida yang melakukan pelayanan kebidanan di sana. ‘’Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, masyarakat

lebih cenderung melakukan pelayanan di Nusa Penida daripada jauh-jauh sampai menyeberang lagi ke Denpasar atau ke Klungkung daratan,’’ tegasnya.

Kalau warga mau masuk sebagai pasien umum, dikatakan, masih bisa dilayani. Tetapi, sebagai peserta JKN, tentu mereka tak berkenan sebagai pasien umum. Jika ada pasien umum yang datang membutuhkan pelayanan kandungan, jika dia butuh pelayanan spesialis, maka sementara dirujuk ke RSUD Klungkung. Jika pasien datang menggunakan JKN, maka langsung diarahkan ke puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat I. ‘’Kabarnya akhir September ini, dokter spesialis kandungan dan kebidanan asal Nusa Penida sudah selesai tuksus di NTT. Semoga langsung ditempatkan di RSUD Gema Santi, sehingga peserta JKN bisa dilayani lagi,’’ tutup dr.

Sutapa. (kmb31)

Persentase Bagi Hasil Retribusi Pariwisata Diubah

Pemkab Klasifikasikan Objek Wisata Alam dan Buatan Bangli (Bali Post) Pembagian hasil retribusi pariwisata antara Pemkab Bangli dan pihak badan pengelola selama ini dilakukan dengan perbandingan 60:40.

Di mana 60 persennya untuk Pemkab Bangli, sedangkan 40 persennya untuk pengelola objek wisata. Mulai tahun depan, diterapkan perubahan persentase bagi hasil retribusi tersebut.

Bupati Bangli I Made Gianyar belum lama ini mengatakan, pihaknya telah merencanakan perubahan persentase bagi hasil retribusi pariwisata. Pembagiannya akan diklasifikasikan menjadi dua, yakni objek wisata alam dan objek wisata buatan.

Yang masuk klasifikasi objek wisata alam, seperti kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani, hasil retribusinya dibagi dengan persentase 50:50. Sedangkan yang masuk klasifikasi objek wisata buatan seperti Penglipuran, persentasenya 60:40.

Di mana 60 persennya untuk badan pengelolanya dan 40 persen untuk Pemkab Bangli. ‘’Karena mereka kan yang membuat objeknya. Seperti di Penglipuran, masyarakatnya buat angkul-angkul rumah.

Masyarakat juga rela tanahnya tidak ditanami jeruk namun bambu yang menjadi ikon objek di sana,’’ ujarnya didampingi Kadis Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli Wayan Adnyana.

Pembagian hasil retribusi pariwisata itu antara pemkab dan badan pengelola dituangkan dalam MoU. Made Gianyar mengatakan

perubahan persentase bagi hasil itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. ‘’Tapi produknya sudah ditandatangani sekarang,’’ ujarya.

Bupati dua periode ini mengatakan, persentase bagi hasil 60:40 akan diberlakukan jika kondisi pariwisata sudah normal. Kalau kondisi pariwisata tidak normal dan hasil retribusi yang didapat hanya cukup untuk memenuhi gaji

pegawai di badan pengelola, maka pemkab tidak akan minta bagian.

Kadisparbud Kabupaten Bangli I Wayan Adnyana mengatakan, persentase bagi hasil retribusi pariwisata antara pemkab dan badan pengelola yang telah berjalan selama ini yakni 60 persen untuk pemkab dan 40 persen untuk badan pengelola. Pola itu berlaku sama, baik pada objek wisata alam maupun objek wisata buatan di Kabupaten Bangli. ‘’Jadi sebelumnya terbalik. 60 persen ke pemkab, 40 persen ke badan pengelola,’’ terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelola Objek Wisata Penglipuran I Nengah Moneng mengatakan, sebagaimana yang sudah berjalan, pembagian hasil retribusi pariwisata objek wisata Penglipuran persentasenya 60:40. 60 persen untuk pemkab dan 40 persen untuk badan pengelola. Desa Adat Penglipuran selaku pemilik objek wisata sudah memohon ke Pemkab Bangli agar desa adat diberikan 60 persen.

Alasannya biaya pelestarian budaya terutama bangunan tradisional sangat tinggi. (kmb40)

jibkan melakukan perbaikan dokumen persyaratan calon sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Komisioner KPU Bangli Gde Roy Suparman, Senin (14/9) kemarin mengungkapkan, beberapa dokumen persyaratan calon dinyatakan belum memenuhi syarat. Di antaranya belum mencantumkan umur pada formulir B1

dan B2, salah mencantumkan alamat, peruntukan SKCK yang belum sesuai, kesalahan pencantuman NIK pada SKCK, berkas yang diserahkan masih berupa scan/bukan asli seperti surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dan beberapa hal lainnya. ‘’Dari seluruh berkas yang diserahkan ada juga yang sudah memenuhi syarat,’’ ujarnya.

Untuk dokumen yang sudah memenuhi syarat itu telah diberikan tanda.

KPU Bangli memberikan waktu tiga hari kepada bakal paslon melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan calon yang masih belum memenuhi syarat. ‘’Penyerahan kami terima pada tanggal 14, 15 dan 16 September 2020,’’ kata Roy. (kmb40)

BUPATI DAN KADISPARBUD - Bupati Bangli I Made Gianyar didampingi Kadisparbud Kabupaten Bangli I Wayan Adnyana.

Belum Penuhi Syarat Dokumen Persyaratan Bakal Paslon

Bangli (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli telah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon yang diajukan kedua pasang bakal calon bupati dan wakil bupati Bangli 2020.

Hasilnya, kedua pasang bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat. Mereka diwa-

Puluhan Warga Terjaring Operasi Pendisiplinan Prokes

Bangli (Bali Post) Meski telah disosialisasikan dan sudah sempat dilakukan pendisiplinan melalui kegiatan operasi, masih saja ada warga yang belum disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) khususnya memakai masker. Itu terbukti dari pelaksanaan kegiatan operasi

yustisi pendisiplinan prokes yang digelar tim gabungan di lima lokasi, Senin (14/9) kemarin. Ditemukan puluhan warga tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Beberapa di antaranya memakai masker dengan tidak benar.

Operasi yustisi itu dilakukan tim gabungan terdiri

Bali Post/ist

OPERASI PROKES - Kegiatan operasi yustisi pendisiplinan prokes yang dilaksanakan tim gabungan di lima lokasi, Senin (14/9) kemarin.

dari Satpol PP Pemkab Bangli, Polres, Kodim dan Dinas Perhubungan. Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan mengatakan penyebaran Covid-19 di Bali semakin meningkat. Karenanya perlu kegiatan pendisiplinan prokes kepada masyarakat, sesuai Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru.

Tujuannya mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Operasi tersebar di empat kecamatan di Bangli yakni areal Pasar Kidul Bangli dan kawasan perbatasan Bangli-Gianyar tepatnya di Jalan Ir. Soekarno. Hasil operasi di Pasar Kidul, petugas menjaring 60 orang pengunjung maupun pedagang pasar yang memakai masker tidak benar. 50 di antaranya diberikan teguran lisan dan 10 lainnya teguran tertulis

sesuai Perbup Bangli No. 39 Tahun 2020. Sedangkan di Jalan Ir. Soekarno berhasil menindak empat orang yang tidak memakai dan membawa masker, tiga di antaranya diberikan teguran lisan dan seorang teguran tertulis.

Di Kecamatan Susut, operasi yang dipimpin Kapolsek Susut AKP I Made Gede Widia Adnyana bersama Camat Susut I Nyoman Sedana menemukan ada dua orang warga yang tidak menggunakan masker. Di Kecamatan Tembuku ditemukan 13 orang warga tidak menggunakan masker. Di Kecamatan Kintamani ditemukan 16 orang warga tidak menggunakan masker dan tidak memakai masker dengan benar.

Kasatpol PP dan Damkar Dewa Agung Suryadarma menambahkan, terdapat satu warga dikenakan sanksi denda karena kedapatan tidak membawa masker saat melintas di perbatasan Bangli-Gianyar. Warga tersebut merupakan sopir truk asal Karangasem. (kmb40)

’’Pujawali’’ di Pura Shri Nararya Kreshna Kepakisan

Terapkan Prokes Secara Ketat

Gianyar (Bali Post) Serangkaian pujawali di Dalem Agung Pura Kawitan Shri Nararya Kreshna Kepakisan di Desa Gelgel, Klungkung, Sabtu (26/9) mendatang, tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Hal ini dilakukan, karena pandemi Covid-19 masih cukup tinggi, serta imbauan pemerintah agar pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan itu juga tetap mengacu prokes penanganan Covid-19.

Klian Agung Pura Shri Nararya Kreshna Kepakisan, I Gusti Agung Bagus Arta Wijaya, Senin (14/9) kemarin menyampaikan dudonan karya pujawali yang akan digelar.

Upacara nedunang Ida Batara dilaksanakan Jumat (25/9) sekitar pukul 16.00 dan Sabtu (26/9) dilangsungkan pujawali sejak pagi hari.

Kemudian Ida Batara masineb Minggu (27/9) mendatang.

Dikatakan, karena dalam kondisi pandemi Covid-19 maka para pamedek diharapkan selalu menerapkan prokes. Seperti cuci tangan sebelum masuk ke pura. Pamedek juga wajib pakai masker, kecuali saat nunas tirta.

Demikian pula saat duduk sembahyang, tetap jaga jarak. Ketika sakit saat di pura, segera datang ke pos kesehatan yang telah disediakan di wantilan pura. (kmb12)

’’Jogging Track’’ Sukawati Dipercantik Gianyar (Bali Post) Di tengah lesunya pariwisata akibat pandemi Covid-19, Desa Sukawati tengah mempersiapkan objek wisata baru.

Bahkan sejumlah spot sudah dirancang guna mendukung rencana tersebut. Hal itu diungkapkan Perbekel Desa Sukawati I Dewa Gede Dwi Putra ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jogging track itu sebagai satu kawasan desa wisata yang melintasi Jalan Usaha Tani, Banjar Gelumpang, Desa Sukawati. Ruas jogging track itu dipercantik dengan spot-spot selfie. ‘’Sudah dibuatkan jembatan oranye, dan rumah pohon sebagai daya tarik jogging track itu,’’ jelasnya.

Jembatan oranye ini pula menjadi spot selfie baru bagi kalangan anak muda. Bahkan di lokasi itu rutin dilaksanakan kegiatan, seperti setiap Jumat ada lansia senam dengan jumlah 20 orang. ‘’Hari Minggu yoga desa dengan peserta 25 orang dilangsungkan di halaman jogging track,’’ jelasnya.

Dengan tambahan jembatan

JOGGING TRACK - Terlihat suasana aksi pembersihan tebing batu dijadikan kasawan wisata di area jogging track Jalan Usaha Tani Banjar Gelumpang, Desa Sukawati. oranye, jalur jogging track bertambah panjang 600 meter ke selatan. ‘’Di selatan ada Sungai Tangkid dengan pemandangan beji dan tebing. Ini sedang kami tata,’’ jelasnya. ‘’Ada Jalan Usaha Tani di Banjar Telabah akan nyambung nanti dengan jogging track di Banjar Gelumpang.

Jaraknya sekitar 700 meter,’’ jelasnya.

Diketahui, jalan usaha tani wilayah Subak Landep Banjar Gelumpang, Desa/Kecamatan Sukawati disulap menjadi area jogging track sejak 2018.

Terdapat jalan lingkar sepanjang sekitar 1,5 kilometer.

Kala itu jalan usaha tani ini dilengkapi 5 spot selfie, 3 bale bengong, serta 5 set tempat duduk yang dianggarkan melalui dana desa. (kmb35)

Di Tengah Kelesuan Ekonomi Akibat Pandemi Perlengkapan Penjor Tetap Diburu Lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat umat Hindu merayakan hari raya Galungan. Terutama dalam membeli berbagai pernak-pernik perlengkapan penjor. Meski demikian para pedagang tidak lantas menaikkan harga. Bahkan mayoritas dari pedagang itu malah menurunkan harga pernak-pernik itu dibandingkan sebelumnya. Apa pertimbangannya kok harga bisa diturunkan oleh pedagang?

SEORANG pedagang, Nyoman Sriamin, Senin (14/9) kemarin mengakui berbagai perlengkapan penjor masih tetap diburu masyarakat yang menyelenggarakan hari raya Galungan. Pemilik toko yadnya ‘’Dewi’’ di Jalan Raya Desa Belega, Blahbatuh menambahkan, antusisme para pembeli benar-benar di luar prediksinya. ‘’Sebelumnya saya sedikit cemas. Pasalnya, situasi Covid-19. Tetapi astungkara perlengkapan laris, meski tidak seperti Galungan enam bulan lalu,’’ ujarnya.

Meski warga antusias membeli perlengkapan penjor itu, namun dirinya tidak lantas memanfaatkan kesempatan menaikkan harga. Sejumlah harga barang ada penurunan dari Galungan enam bulan lalu. Bahkan penurunan harga itu cukup signifikan mencapai 25% dari harga normal hari raya Galungan sebelumnya.

Diakui stok tahun ini memang menurun. Pada Galungan sebelumnya stok perlengkapan penjor bisa 2.000 sampai 3.000 pcs. Namun karena prediksi kelesuan eko-

ANTUSIAS - Terlihat masyarakat antusias saat memburu bahan penjor di salah satu penyedia peralatan upakara, Senin (14/9) kemarin.

nomi di tengah pandemi, pihaknya menurunkan stok sampai 1.000 saja. ‘’Hanya sampai 1.000, karena perajin juga tidak berani membuat banyak. Kami khawatir tidak laku. Sebab, kenyataaanya ekonomi tengah lesu,’’ jelasnya.

Pedagang lainnya, Ni Made Ranti yang jualan di Jalan Raya Bona, mengatakan pembeli memang antusias. Bahkan sudah mulai berdatangan sejak empat hari lalu. Menurutnya, cukup banyak warga membeli perlengkapan penjor, namun tidak seramai Galungan enam bulan lalu. ‘’Ramainya tidak seperti Galungan enam bulan lalu, tetapi sejumlah barang masih laku,’’ jelasnya.

Memang ada penurunan harga sejumlah barang. Seperti padi yang biasanya Rp 20 ribu, sekarang jadi Rp 15 ribu.

Lampion Rp 35 ribu dijual Rp 25-30 ribu. ‘’Ada penurunan harga. Pembeli kebanyakan cari lampion kecil, jadi cari lampion yang besar,’’ jelasnya.

Salah seorang pembeli mengatakan, ia memutuskan membeli perlengkapan penjor karena lebih praktis. Meski sudah tidak bekerja lagi namun masih ada sisa tabungan Galungan. ‘’Beli yang sederhana saja, nanti dirakit di rumah.

Beruntung sedikit masih ada tabungan,’’ tandasnya. (nik)

Selasa Wage, 15 September 2020

Jumlah Gigitan Anjing Rabies di Karangasem Capai 28 Kasus Amlapura (Bali Post) Kasus gigitan anjing rabies yang terjadi di Karangasem cukup banyak.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Karangasem, jumlah kasus gigitan anjing mencapai puluhan kasus. Dari delapan kecamatan, lima kecamatan yakni Kubu, Abang, Karangasem, Rendang, dan Bebandem masuk zona merah.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Karangasem I Made Ari Susanta mengatakan, kasus gigitan anjing rabies di Karangasem ternyata masih tinggi. Bahkan, tahun ini terdata sebanyak 28 kasus. Kasus itu tersebar di sejumlah desa di delapan kecamatan di Karangasem.

Jumlah kasus rabies itu memang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 18 kali. ‘’Jadi total kasus rabies hingga saat ini mencapai 28

kasus. Terakhir terjadi di Desa Ban, Kecamatan Kubu.

Untungnya tidak ada korban karena masyarakat cepat mencarikan obat vaksin antirabies (VAR),’’ ucapanya.

Menurut Susanta, jumlah kasus rabies yang terjadi tidak lepas dari banyaknya anjing liar atau anjing yang tidak bertuan. Keberadaan anjing seperti itu memang menyulitkan petugas kesehatan hewan di Karangasem, terutama melakukan kontrol terhadap anjing-anjing itu di lapangan.

‘’Ada lima kecamatan yang masuk zona merah rabies, yakni Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem, Rendang, dan Bebandem,’’ katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya memprediksi populasi anjing di Karangasem tahun 2020 naik dibandingkan 2019.

Populasi anjing diprediksi mencapai 74 ribu. Bahkan, jumlah populasi anjing itu meningkat belasan ribu dibanding tahun 2019. Hampir 90 persen anjing di Karangasem tidak bertuan alias liar. ‘’Populasi anjing itu me-

ningkat, karena anjing-anjing liar berkembang biak dengan cepat. Karena itu, populasi anjing itu jadi bertambah sangat cepat,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, hingga saat ini jumlah anjing yang sudah divaksin baru menyentuh 15 hingga 20 persen atau sekitar sekitar 17.177 ekor anjing dari estimasi populasi anjing di Karangasem mencapai sekitar 74 ribu ekor. ‘’Vaksinasi sebagai prioritas disasar di 14 desa yang dinyatakan masuk zona merah rabies. Memang masih banyak anjing yang belum divaksin. Kenyataannya baik proses vaksinasi maupun eliminasi anjing liar itu dilakukan secara bertahap,’’ tegas Ari Susanta. (kmb41)

Jangan Tergiur Hasutan Bandar Narkoba Karangasem (Bali Post) Para bandar dan pengedar narkoba memanfaatkan situasi untuk melancarkan bisnis terlarangnya itu. Karena itu, Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa meminta dengan sangat kepada masyarakat agar jangan mudah tergiur hasutan para bandar atau pengedar narkotika. ‘’Kita tidak boleh lengah.

Wajib tetap waspada terhadap peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar kita.

Sinergitas dan peran semua stakeholder dalam rangka mencegah peredaran gelap narkoba, hal itu sangatlah penting. Itu saya sampaikan saat jadi narasumber kegiatan Asistensi Penguatan Dalam Rangka Pembentukan Relawan Anti Narkoba di Karangasem, Jumat (11/9) lalu,’’ kata Brigjen Suastawa, Senin (14/9) kemarin.

Menurutnya, pemkab me-

Bali Post/ist

NARASUMBER - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa saat jadi narasumber kegiatan Asistensi Penguatan Dalam Rangka Pembentukan Relawan Anti Narkoba di Karangasem. miliki payung hukum kuat untuk menetapkan berbagai kebijakan di daerahnya.

Dibuat peraturan daerah yang sifatnya khusus pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten

Karangasem. ‘’Lingkungan kerja instansi pemerintah seyogianya dipenuhi SDM-SDM yang produktif sekaligus menjalankan fungsi optimal dalam rangka pelayan kepada

masyarakat,’’ ujar Suastawa didampingi Kepala Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Bali AKBP I Ketut Suandika.

Tujuan kegiatan tersebut sebagai pembentukan relawan antinarkoba. Relawan antinarkoba itu nantinya akan bertugas sebagai penyuluh, inisiator, mativator dan fasilitator dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. ‘’Bentuk kegiatan nyata dalam kegiatan P4GN untuk relawan ini adalah menyusun kebijakan antinarkoba di lingkungannya, dan di luar lingkungan sesuai fungsinya masing-masing. Selain itu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri di lingkungannya dan membentuk relawan serta penggiat antinarkoba sebagai perpanjangan tangan BNN di lingkungannya,’’ harap mantan Direktur Binmas Polda Bali ini. (kmb36)

Bubarkan Balap Liar, Polisi Sita Lima Sepeda Motor Singaraja (Bali Post) Jajaran Polsek Kota Singaraja melancarkan penertiban aksi trek-trekan di sejumlah lokasi, Sabtu (12/9) tengah malam. Dari penertiban itu, polisi menyita lima unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar di jalan umum itu.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol IGN Yudistira seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa mengatakan, sebelum melakukan penertiban, anggotanya diterjunkan untuk

menyelidiki secara intensif.

Hasilnya, ternyata benar beberapa kelompok anak muda di kota Singaraja melakukan aksi balap liar. Ada beberapa lokasi yang dijadikan sirkuit seperti di Jalan WR Supratman, Kelurahan Penarukan dan Jalan Singaraja-Seririt persisnya di sebelah barat Hotel The Lovina.

Melihat aksi anak muda yang membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain itu, pihaknya kemudian melakukan penertiban. Sebanyak lima unit sepeda motor yang diduga digu-

nakan balap liar dan juga milik beberapa pemuda yang menonton aksi tersebut diamankan. ‘’Awalnya kami mendapat pengaduan warga yang sangat terganggu dengan perilaku anak muda melakukan balap liar. Setelah kita selidiki dan kebetulan bertepatan malam Minggu, kita berhasil membubarkan aksi balap liar dan menyita lima unit sepeda motor sebagai barang bukti,’’ katanya.

Kelima pemilik sepeda motor itu, kata Yudistira, ditindak dengan tilang. Ini sebagai ben-

Singaraja (Bali Post) Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja menangkap dua orang pelaku pencurian, 15 Agustus 2020 lalu. Pencuri ini adalah Maulana Syarifuddin (24) asal Kampung Kajanan Singaraja dan seorang anak di bawah umur berinisial ML (16) asal Kelurahan Banyuasri, Singaraja. Kedua pelaku ini nekat mengambil tas milik korban yang berisi barang berharga sekitar Rp 3,6 juta.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol IGN Yudistira seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Senin (14/9) kemarin mengatakan, kasus pencurian ini berawal ketika korban Luh Putu Ardi Pavitri asal Gianyar itu berbelanja di salah toko di Jalan Surapati, Singaraja, 12 Agustus 2020 lalu. Korban tidak khawatir, ia kemudian menaruh tas belanja yang berisi beberapa jenis barang berharga. Barang dalam tas itu digantung pada kemudi sepeda motor yang diparkir di halaman toko itu. Tidak berselang lama, korban kembali ke tempat parkir.

Saat itu korban tidak menemukan tas yang digantung pada stang sepeda motornya. Merasa kehilangan, korban lantas melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kota Singaraja. Menindaklanjuti laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengidentifikasi pelaku pencurian tersebut.

Berikut barang bukti, dua orang pelaku pencurian itu Maulana Syarifuddin dan ML berhasil ditangkap tanpa perlawanan.

Dari pemeriksaan, kata Yudistira, kedua pelaku bersama-sama menjalankan aksinya. Mereka sengaja mengincar calon korbannya yang teledor ketika

membawa barang berharga.

Setelah menemukan calon korbannya, keduanya langsung mengambil barang berharga milik korban itu kemudian sembunyi di tempat kosnya.

Selain mengakui mencuri tas korban, kedua pelaku ini mengaku sudah berulang kali melancarkan aksi yang sama di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP).

Di antaranya mencuri HP di Kelurahan Banyuning, kawasan Pasar Anyar, mencuri bunga hias di Jalan Merak, Singaraja, dan mencuri kebaya di pertokoan Banyuning, Kecamatan Buleleng. Atas perbuatannya itu, pelaku ini melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan ancaman paling lama tujuh tahun penjara. (kmb38)

PELAKU DITANGKAP - Dua pelaku pencurian tas berisi barang berharga ditangkap unit Reskrim Polsek Kota Singaraja, Senin (14/9) kemarin.

tuk tindakan tegas polisi agar ada efek jera bagi pelakunya, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Para orangtua pemilik kendaraan itu juga dipanggil agar mereka mengawasi pergaulan anak-anaknya. Apalagi di tengah pandemi virus Corona, polisi meminta peran orangtua agar mengingatkan kembali anak-anak mereka untuk tertib menerapkan protokol kesehatan (prokes), sehingga penularan Covid-19 ini bisa dicegah dengan baik. (kmb38)

Polsek Kota Singaraja Tangkap Dua Pencuri

Bali Post/kmb38

Bali Post/kmb41

DITUTUP - Objek wisata panorama Bukit Lempuyang akan ditutup kunjungan wisatawan selama lima hari karena pujawali.

’’Pujawali’’ Digelar Mulai 17 September

Objek Wisata Pesona Bukit Lempuyang Ditutup Lima Hari Amlapura (Bali Post) Desa Adat Purwayu akan melaksanakan rangkaian upacara agama yakni pujawali di Pura Sad Kahyangan Lempuyang. Pujawali akan dihelat sejak tanggal 17 hingga 20 September mendatang. Dengan adanya upacara tersebut, maka objek wisata panorama Bukit Lempuyang akan ditutup selama lima hari dari kunjungan wisatawan.

Bendesa Adat Purwayu I Nyoman Jati, Senin (14/9) kemarin mengungkapkan, objek wisata pesona Bukit Lempuyang itu akan ditutup selama lima hari mulai 16 September.

Penutupan objek wisata di sekitar Pura Sad Kahyangan Lempuyang itu dilakukan agar

umat melaksanakan upacara secara khusyuk dan juga berjalan lancar. ‘’Karena itu, opsi kami objek wisata panorama Bukit Lempuyang akan ditutup selama lima hari,’’ ucapnya.

Nyoman Jati menambahkan, dengan dilaksanakan pujawali itu, pihaknya meminta kepada pemandu wisata maupun wisatawan yang melakukan perjalanan mandiri, agar menunda kedatangannya. Upaya itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kunjungan saat upacara. ‘’Objek wisata kembali dibuka setelah upacara selesai tanggal 20 September. Jadi, kunjungan wisata itu baru akan dibuka lagi 21 September,’’ jelas Nyoman Jati. (kmb41)

Miliki Ciri Khas Arsitektur Bali Rumah Adat Badung Rangki Harus Dilestarikan Desa Pedawa Kecamatan Banjar, Buleleng merupakan salah satu desa yang masuk struktur Desa Bali Aga. Hingga saat ini warisan leluhur di Desa Pedawa itu tetap dipertahankan oleh warga setempat. Warisan yang dijaga itu adalah peninggalan Rumah Adat Badung Rangki. Rumah adat itu memiliki ciri khas arsitektur Bali. Nah agar warisan itu tidak punah, mau tidak mau harus dijaga kelestariannya. Bagaimanakah cara masyarakat Desa Pedawa itu menjaga warisan tersebut?

KOORDINATOR Staf Khusus Kepresidenan, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, ditemani Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan dari informasi yang diterimanya, pihaknya tertarik mengetahui secara detail keberadaan Rumah Adat Badung Rangki itu. Rumah Adat Badung Rangki ini merupakan ciri khas arsitektur tradisional yang diwariskan leluhur Desa Pedawa kepada penerusnya. Seluruh bahan bangunan memanfaatkan potensi alam yang ada di wilayah Pedawa. Struktur bangunan Rumah Adat Badung Rangki itu terdiri dari 18 tiang, semuanya berbahan kayu.

Ada bahan baku kayu base, kewangitan, cempaka dan dan pohon pinang.

Dindingnya berbahan anyaman bambu atau warga setempat menyebut bedeg.

Warga Bali Aga sejak turun-temurun ahli membuat anyaman bambu itu. Atap rumahnya berbahan bambu yang dianyam. Sedangkan lantainya menggunakan tanah liat dan susunan bebatuan. Namun di balik material bangunan Rumah Adat Badung Rangki yang hanya memanfaatkan bahan ramah lingkungan itu, ada nilai-nilai filosofi

yang mendalam diwariskan dari nenek moyang kepada penerus warga Pedawa.

Rumah Adat Badung Rangki itu hanya terdiri satu kamar. Namun di dalam ruangan hanya ada dua tempat tidur. Tempat tidur orang dewasa dan anak-anak juga di dalam satu ruangan. Selain itu juga ada dapur keluarga untuk memasak, serta tempat makan. Jadi, fungsi dasar pada Rumah Adat Badung Rangki itu semua menyatu dalam sebuah bangunan.

Di dalam rumah wajib ada Pelangkiran yang fungsinya memuja leluhur keluarga. Pelangkiran itu bertempat di atas Pedeman Gede di dalam rumah. Apabila ada prosesi keagamaan di luar rumah yang masih satu areal dengan rumah tinggal, dilakukan di sanggah merajan yang terbuat dari bambu. Warga setempat menyebutnya Sanggah Kemulan Nganten. Setiap warga memulai biduk rumah tangga wajib membangun Sanggah Kemulan Nganten.

Karena itulah, Ari Dwipayana yang akrab disapa Jung Ari ini merasa Rumah Adat Badung Rangki ini harus tetap ada dan diwariskkan ke generasi

selanjutnya. Rumah Adat Badung Rangki ini adalah aset budaya yang tak ternilai milik Desa Bali Aga. Maka dari itu harus tetap dipertahankan. Dari sisi pariwisata, Rumah Adat Badung Rangki ini juga memiiki keunikan sehingga bisa menjadi objek pariwisata budaya. ‘’Sebagian besar bahan bangunan rumah itu dari bambu. Sudah pasti ramah lingkungan. Warga Pedawa percaya rumah adat itu mengandung makna filosofis luar biasa. Rumah yang tidak ditemukan di daerah lain ini adalah aset budaya yang harus dilestarikan.

Ini akan menjadi daya tarik wisatawan,’’ katanya.

Bupati Putu Agus Suradnyana menambahkan, Rumah Adat Badung Rangki di Desa Pedawa itu memiliki ciri khas, yang tidak ada dan diyakini sulit ditiru daerah lainnya. Rumah adat peninggalan leluhur ini cocok dijadikan sebuah destinasi kuno untuk menarik wisatawan. Ke depan bisa ditambahkan pembuatan miniatur rumah adat itu, sebagai cenderamata alias oleh-oleh bagi wisatawan. Miniatur rumah adat itu bisa dikembangkan sebagai kerajinan rumah tangga. (mud)

Selasa Wage, 15 September 2020

Tiga Orang Tanpa Masker Diamankan

Denpasar (Bali Post) Menjelang hari raya Galungan, personel gabungan dari Polresta Denpasar, Kodim 1611/ Badung, dan Satpol PP Kota Denpasar menggelar sidak penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Pasar Anyar Sari (Batukandik), Denpasar, Senin (14/9) kemarin. Hasilnya, tiga orang tanpa masker diamankan dan tempat cuci tangan di pasar itu dinilai kurang banyak.

Sidak penegakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan

disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan serta pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru itu dipimpin Kabagops Polresta Denpasar Kompol I Gede Putu Putra Astawa. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan personel. Meski hari raya Galungan tinggal menghitung hari, situasi pasar tersebut agak lengang. Bahkan sejumlah toko tutup.

Kabagops Kompol Astawa mengatakan, penertiban

pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan serentak di seluruh Kota Denpasar, termasuk Badung. Sasarannya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan penggunaan masker yang tidak sesuai, serta tempat cuci tangan. ‘’Untuk hasil sidak secara keseluruhan belum bisa disimpulkan karena masih berlangsung. Untuk di Pasar Batukandik ini, ada tiga orang yang tidak menggunakan masker diamankan dan sudah diserahkan ke Satpol PP,’’

ujarnya.

Menurut mantan Kabagops Polres Tabanan ini, Satpol PP Denpasar yang akan memproses pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Sementara kepolisian berperan mengamankan, mengedukasi dan mengimbau saja. ‘’Kami mengimbau kepada pengurus pasar di sini agar menyiapkan tempat cuci tangan lebih banyak lagi. Kalau bisa tiap dua atau tiga toko disediakan tempat cuci tangan,’’ katanya. (kmb36)

Kendati demikian, strategi menutup kembali objek wisata dan kunjungan wisatawan domestik memang tidak bisa dihindari apabila situasi terus memburuk. Pemerintah pun harus kembali memikirkan pola refinancing, sehingga paling tidak ada harapan bagi para pelaku pariwisata untuk dapat melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. ‘’Pola refinancing ini bisa dengan mengulang pembiayaan atas properti yang sudah berproduksi atau berjalan. Bisa juga dengan bailout utang-utang dan tambahan modal kerja, dengan melihat prospek atau referensi kondisi 2012-2019,’’ jelas politisi PDI-P ini.

Dibanding penutupan, lanjut Adhi Ardhana, pembatasan suatu objek wisata bisa jadi lebih tepat untuk dipilih. Ken-

dati, upaya penutupan ataupun pembatasan memang akan lebih banyak negatif dampaknya pada kondisi ekonomi masyarakat. Berkaitan dengan peningkatan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di Bali, masalah terbesar sebenarnya adalah tingkat penerimaan akan adanya pandemi dan tingkat kedisiplinan semua elemen masyarakat masih belum cukup baik untuk dapat menekan transmisi lokal. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus dilakukan dengan tegas. Pemangku kebijakan jangan sekadar membangun pencitraan. ‘’Harus lebih ditegaskan. Kondisi darurat sipil semestinya diikuti darurat militer apabila sipil tidak bisa menyelesaikan situasi kedaruratan ini. Apakah kita akan menuju hal tersebut?

Semua tergantung kita sendiri,’’ paparnya.

Adhi Ardhana menambahkan, di negara lain bahkan sudah sejak awal melibatkan militer untuk mendisiplinkan keadaan terkait pandemi Covid-19. Namun di Indonesia termasuk Bali, masih selalu melakukan pendekatan atas dasar kesadaran. Hal ini justru memunculkan perdebatan antarkelompok masyarakat yang mengarah pada perpecahan. ‘’Seluruh aparat penegak peraturan, penegak hukum harus mampu dan tegas saat ini untuk menindak pelanggar protokol kesehatan kalau kita tidak mau terjerumus semakin dalam,’’ tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, fasilitas umum seperti Lapangan Renon dan Puputan sudah diminta untuk tutup sementara. Sedangkan destinasi wisata seperti pantai sementara ini dilakukan pembatasan. ‘’Kita akan berlaku-

kan pembatasan ke tempattempat wisata, termasuk juga pusat-pusat keramaian karena ternyata itu menjadi klaster baru juga,’’ ujarnya.

Untuk kunjungan wisatawan domestik, lanjut Koster, masih tetap berlaku. Namun, aktivitas di destinasi wisata dibatasi. Lebih lanjut dikatakan, seluruh kepala daerah kini sudah kompak untuk menegakkan pergub serta perbup/perwali yang dibuat masing-masing. Mengingat sebelumnya ada beberapa daerah yang terkesan enggan menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. ‘’Sekarang sudah kompak. Bupati Bangli sudah tidak lagi komen, sudah mengikuti perbup yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri. Klungkung, Badung juga begitu, kita sudah rapat.

Kan masing-masing membuat perbup, teken sendiri, masak enggak dijalanin, harus tertib,’’ tegasnya.(kmb32)

‘’Selain itu lebih banyak yang diisolasi dan di-tracing agar lebih mudah dikendalikan, sehingga diharapkan kasus dapat menurun sehingga kapasitas rawat inap rumah sakit cukup

menampung mereka yang nanti memerlukan perawatan. Dengan begitu, sistem kesehatan tidak kolaps,’’ imbuhnya.

Ady Wirawan menegaskan, memang sangat tepat menambah ruang khusus untuk pasien Covid-19, karena per minggu ini kapasitas rumah sakit (RS)

untuk penanganan Covid-19 penuh, mendekati 100 persen.

Selain itu perlu juga menyiapkan antisipasi tempat perawatan menghadapi peningkatan kasus. Misalnya dengan menyiapkan RS lapangan dan tempat yang dimiliki oleh Pemprov Bali sebagai tempat perawatan

pasien Covid-19. Demikian juga dengan penderita lain yang kondisinya tidak berat, atau kapasitas isolasi mandirinya tidak memadai, menurutnya, perlu disiapkan tempat yang bisa dipantau Satgas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan klaster keluarga. (kmb42)

Pembatasan Objek Wisata Bisa Dipilih

Menambah Ruang Khusus untuk Pasien Covid-19

Tingkatkan Manajemen Penanganan Klaster Transmisi Lokal

‘’Di satu kota atau kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa tidak semua kecamatan juga

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA SMK di Dps bth:Staf Urusan International, Syarat: Korespondensi, lancar Bahasa Inggris & Asing lainnya. Team work Email:tugasbali@yahoo.com

B.BP.001.09.20.0000138

PROPERTY DIJUAL TANAH

T.Lok Cendrawasih Petitenget 6,5A&Bedugul10AHp:08123912010

B.BP.001.09.20.0000193

BERAS BALI BALI BERAS Mau Jadi Reseler Beras Bali.

WA 082118183588

G.01

CABEBALI BALI CABE Cabe Bali Organik per kilo Rp 15.000. WA 082118183588

G.02

mengalami hal yang sama, merah semuanya. Ada yang hijau, ada yang kuning, itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda,’’ tegasnya.

Presiden Jokowi memin-

ta manajemen penanganan klaster transmisi lokal perlu ditingkatkan. ‘’Terutama di delapan provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak dua bulan lalu saya sampaikan,’’ katanya menambahkan.

Kedelapan provinsi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua. (ant)

Taati dan Ikuti Arahan Majelis Agama Upacara keagamaan yang sifatnya direncanakan, sedapat mungkin agar ditunda. ‘’Selain yang bersifat direncanakan, dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas dan mengikuti protokol kesehatan,’’ imbuhnya.

Ida Pangelingsir juga menekankan agar setiap pimpinan umat beragama memastikan tidak adanya segala bentuk keramaian di tempattempat persembahyangan/ ibadah maupun tempat tinggal anggota umat beragama masing-masing. Selain itu, semua kegiatan pertemuan supaya dilaksanakan dengan peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan, Surat Edaran Bersama MDA dan PHDI memuat pula soal keramaian dan tajen. Di mana setiap desa adat harus memastikan tidak adanya segala keramaian dan tajen di wewidangan masingmasing. Semua kegiatan adat yang melibatkan banyak orang seperti pasangkepan, patedunan, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. ‘’Seluruh bendesa/ klian desa dan krama desa adat di seluruh Bali agar melaksanakan dan menaati

Pararem Desa Adat tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 di wewidangan desa adat masing-masing,’’ ujarnya.

Sudiana menambahkan, pararem agar ditaati dengan penuh kesadaran, disiplin dan tanggung jawab serta dimaknai sebagai pelaksanaan nyata nilai-nilai luhur ajaran manusa yadnya. Sama seperti Surat Edaran FKUB, Panca Yadnya yang bersifat direncanakan seperti karya melaspas, ngenteg linggih, ngaben, mamukur, maligia, rsi yadnya, mapandes, maajar-ajar, nyegara gunung dan lain-lain supaya ditunda sampai pandemi Covid-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang. Di luar yang bersifat ngawangun (direncanakan - red) tersebut, dapat dilaksanakan dengan peserta sangat terbatas.

Gubernur Bali Wayan Koster mendukung keluarnya Surat Edaran Bersama FKUB serta MDA Provinsi Bali dan PHDI Bali. Pada intinya melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, karena memang klaster yang memunculkan kasus baru Covid-19 di Bali salah satunya berasal dari interaksi masyarakat. ‘’Di Bali khususnya adalah yang berkaitan dengan upacara panca yadnya, termasuk tajen yang marak belakangan ini dan itu menjadi klaster munculnya kasus baru,’’ ujarnya.

Koster berharap umat beragama di Bali dapat menaati dan mengikuti arahan dari

majelis agama masing-masing.

Hal ini demi melindungi diri sendiri, keluarga, tetangga, serta kelompok masyarakat di sekitar agar penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

Khusus mengenai tajen, desa adat diminta menindak dengan tegas. Di samping menjadi kewajiban dari aparat kepolisian. ‘’Desa adat yang bertindak.

Polisi kan kewajibannya,’’ tegasnya.

Sementara itu, Penyarikan Agung MDA Provinsi Bali I Ketut Sumarta mengatakan, pihaknya akan memantau desa adat berkaitan dengan pelaksanaan Surat Edaran Bersama MDA dan PHDI Bali.

Khususnya terkait desa adat yang harus memastikan tidak adanya segala keramaian dan tajen. ‘’Nanti kita pantau, kan kita ada jaringan Pasikian Pecalang Bali yang bisa memantau itu. Kita nanti meminta laporan masing-masing, kegiatannya itu seperti apa. Tentu perlu proses, tapi ini kan demi keselamatan kita bersama,’’ ujarnya.

Sumarta meminta seluruh desa adat di Bali menaati Surat Edaran Bersama dengan penuh kesadaran, disiplin dan tanggung jawab. Pihaknya akan menilai apakah desa adat bisa mempertahankan wewidangannya sebagai zona hijau atau justru telah berubah dari zona kuning/merah menjadi merah dan sebaliknya. ‘’Nanti kan kita evaluasi, mungkin korelasinya ada di dana desa adat,’’ tandasnya. (kmb)

Bali Keluar dari 10 Provinsi Terbanyak Sumbang Kasus Harian Dengan demikian jumlah keseluruhan spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 2.672.710. Dari puluhan ribu spesimen, jumlah kasus baru mencapai 3.141 orang. Kumulatif kasusnya sebanyak 221.523 orang.

Pada hari ini Bali keluar dari 10 provinsi terbanyak

sumbang kasus harian. Sementara itu, DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus terbanyak. Namun, jumlahnya menurun signifikan dibandingkan sehari sebelumnya. Sumbangan kasus dari DKI Jakarta mencapai 879 orang. Posisi kedua adalah Jawa Timur 343 orang, ketiga Jawa Barat 203 orang, keempat Sulawesi Selatan 185 orang, dan kelima Jawa

Tengah 171 orang.

Jumlah kasus sembuh masih bertambah. Tambahan kasus sembuh lebih banyak dari kasus baru, mencapai 3.395 orang. Kumulatif kasus sembuh kini sebanyak 158.405 orang. Kasus meninggal bertambah 118 orang, sehingga totalnya menjadi 8.841 orang.

Kasus aktif saat ini sebanyak 54.277 orang. Untuk suspect sebanyak orang. (iah)

selasa wage, 15 september 2020

OPINI

Ketahanan Pangan Bali Oleh IGK Manila INDEKS Ketahanan Pangan (IKP) yang dirilis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2019 tentu saja menggembirakan bagi Provinsi Bali. Tiga kabupaten dengan indeks tertinggi di seluruh Indonesia adalah Tabanan (90,05), Gianyar (89,76) dan Badung (89,01). Sementara Denpasar menjadi kota dengan IKP tertinggi dibanding seluruh kota di Indonesia dengan skor 89,84.

Meskipun secara peringkat terpaut jauh, IKP lima kabupaten lain yang ada di Bali juga bagus, yakni di atas skor 80, kecuali Kabupaten Buleleng yang hanya mencapai 78,77.

Dengan pencapaian ini, Bali menjadi provinsi dengan tingkat IKP tertinggi di seluruh Indonesia, yakni mencapai skor 85,15, disusul DI Yogyakarta (83,63), Sulawesi Utara (81,44), Jawa Tengah (78,85) dan Sulawesi Selatan (78,69).

Angka IKP rata-rata yang dicapai Bali lebih tinggi 22,55 poin dari IKP Indonesia secara keseluruhan yang hanya mencapai 62,6 berdasarkan survei The Economist’s Intelligence Unit. Sementara di tingkat dunia IKP tertinggi diduduki Singapura dengan skor 87,4.

Secara umum, indeks ketahanan pangan diperoleh dari pengukuran terhadap aspek keterjangkauan (affordability) atau kemampuan masyarakat untuk membeli pangan; ketersediaan (availability) atau kecukupan pasokan; dan mutu serta keamanan pangan (quality and safe).

Dari IKP Provinsi Bali, daya beli masyarakat atau keterjangkauan mendapat skor tertinggi (95,51), disusul oleh ketersediaan (81,92) dan mutu dan keamanan pangan atau diistilahkan juga sebagai pemanfaatan (80,85). Dibandingkan dengan ketiga aspek IKP Indonesia, terdapat semacam paralelitas. Daya beli dalam IKP Indonesia adalah 70,4, ketersediaan 61,3, dan mutu dan keamanan pangan 47,1.

Apa arti dari angka-angka ini? Bagaimana dengan situasi dan kondisi saat ini, terutama ketika terjadi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19? Apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ketahanan pangan masyarakat Bali?

Data BPS Bali menunjukkan terjadi penurunan daya beli masyarakat Bali, yakni dengan terjadinya deflasi yang mencapai -0,10 persen pada Mei 2020 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kemudian, secara umum perekonomian Bali mengalami kontraksi pada triwulan II 2020, di mana pertumbuhan minus 10,98% jika dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang hanya -1,14%.

Kedua bentuk penurunan ini dengan sendirinya berimplikasi pada penurunan aspek keterjangkauan pangan atau daya beli masyarakat, meskipun sejauh ini belum teridentifikasi angka-angkanya.

Jika perekonomian tidak pulih sampai pada titik aman, paling kurang sampai ada indikasi mampunya masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan pokok, pemerintah daerah wajib melakukan intervensi, apakah dengan intervensi pasar, bantuan sosial selektif dan seterusnya.

Catatan berikutnya terkait aspek keterjangkauan pangan berbasis daya beli ini — dalam konteks Provinsi Bali — adalah soal kerentanan karena bergantung pada sumber pendapatan masyarakat dari industri pariwisata. Sebagai sektor yang bertumpu pada bayaran atas jasa dan adanya pendapatan karena kehadiran orang dari luar daerah, pariwisata bersifat dependen pada keramahan alam dan keadaan ekonomi para wisatawan dan daerah atau negara asalnya.

Oleh karena itu, meskipun berdasar data 2019 berada di bawah skor keterjangkauan, ketahanan pangan Bali harus lebih bertumpu pada faktor ketersediaan, khususnya dari subfaktor produksi pangan domestik. Angka 81,92 untuk ketersediaan tentu saja tinggi, apalagi jika dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Tetapi angka tersebut ternyata disumbang oleh subfaktor adanya stok atau cadangan pangan yang didatangkan

POJOK

dari daerah lain dan tidak memadai dari segi produksi pangan domestik.

Sebagai contoh, berdasarkan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beras Tahun 2019, sekitar 52,41 persen beras yang didistribusikan di Bali berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Padahal, Bali memiliki historisitas yang bagus tentang sistem pertanian padi, seperti dengan adanya subak. Kabupaten Tabanan, misalnya, yang dikenal sebagai lumbung padi di Bali, ternyata juga lebih tinggi aspek keterjangkauan daripada ketersediaan meskipun angkanya mencapai 92,64.

Data yang cukup menyedihkan lainnya adalah bahwa Bali pernah menjadi salah satu provinsi dengan produktivitas produksi padi tertinggi di Indonesia, yakni mencapai sekitar 6 ton per hektar (Gabah Kering Giling). Namun data dari tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan betapa produksi padi di Bali terus mengalami penurunan, dari 882.092 ton menjadi hanya 650.245 ton saja.

Terkait produksi pangan domestik ini, pertimbangan jangka panjang harus menjadi yang utama oleh penyelenggara pemerintahan. Bencana alam dan kini bencana pandemi telah memberi kita pelajaran bahwa ketahanan pangan yang bertumpu pada pendapatan nondomestik, meskipun bisa saja menjadi sangat besar, ternyata tidak langgeng. Bahkan, jika gagal bertindak tepat, ketahanan pangan yang demikian itu bisa saja seperti bangunan istana pasir. Sekali gelombang pasang, semua rubuh dan tak beda dengan onggokan pasir lainnya.

Salah satu tindakan salah langkah terbesar adalah konversi lahan pertanian, yang terutama telah menjadi penyebab utama penurunan produksi padi di Bali, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan pengembangan irigasi. Bahkan berbagai gerakan sosial yang menghendaki moratorium alih fungsi lahan tak pernah berhasil.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di awal 2020, alih fungsi lahan pertanian mencapai 700 hektar setiap tahunnya.

Khusus terkait alih fungsi lahan sawah mencapai 419,76 hektar (0,51 persen) per tahun. Sementara luas sawah keseluruhan yang masih tersisa sekitar 79 hektar atau 14 persen dari luas wilayah. Dari keseluruhan sawah tersebut, terdapat sekitar 1.500 subak sawah dan 1.118 subak lahan kering (subak abian).

Aspek ketahanan pangan Bali terakhir, dengan skor paling rendah, adalah mutu dan keamanan pangan (79,80). Dalam konteks Indonesia, Badan Ketahanan Pangan menggunakan aspek pemanfaatan yang terdiri atas pola dan keanekaragaman konsumsi, gizi, dan mutu serta keamanan pangan.

Laporan CNN Indonesia TV pada 23 Desember 2019 tentu menjadi salah satu indikasi betapa aspek pemanfaatan pangan di Bali masih terkendala, meskipun bukan secara umum. Dalam laporan berjudul ‘’Gizi Buruk di Surga Wisata’’ tersebut, stunting dan gizi buruk di Pulau Bali dikategorikan masih tinggi, yakni mencapai angka 19 persen. Di antara wilayah dengan masalah gizi cukup tertinggi adalah Jembrana, Bangli, Buleleng, dan Karangasem.

Bisa saja kita berandai-andai bahwa kasus gizi buruk dan stunting ini lebih disebabkan oleh faktor daya beli dan ketersediaan. Akan tetapi, kemampuan membeli karena adanya uang tidaklah serta-merta berarti kemampuan dalam memilih dan menentukan prioritas secara tepat. Di sini faktor keterdidikan dalam hal pemanfaatan pangan menjadi penentu. Dan secara konstitusional, negara — terutama pemerintahan daerah sebagai pemikul amanah yang paling dekat dengan masyarakat — berkewajiban memastikan keterdidikan dalam pemanfaatan pangan tersebut.

Penulis, Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem

Terpenting Pemerintah Selamatkan Masyarakat GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Nasional merilis data terkait peta risiko penyebaran Covid-19. Dari data yang dikeluarkan per 6 September 2020, hampir seluruh Bali berwarna merah. Sebab, peningkatan kasus positif dan korban meninggal akibat Covid-19 melonjak drastis. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, delapan di antaranya, kecuali Klungkung, masuk zona merah yang artinya berisiko tinggi. Hal ini pun membuat masyarakat kembali dirundung rasa waswas. Apalagi, kondisi rumah sakit di semua kabupaten disebut-sebut hampir penuh. Dengan adanya peningkatan yang cukup tajam, berbagai komentar disampaikan para netizen di akun Facebook @balipost.

Tentunya, komentar mereka ada yang memberikan solusi dan ada juga yang merasa kecewa karena pelabuhan di Bali tak pernah ditutup, sehingga ada kemungkinan penyebaran merupakan klaster perjalanan lintas daerah. Berikut sejumlah komentar para netizen.

Smara Jaya Pemerintah cukup mengambil keputusan yang tegas dan lugas, untuk mengatasi keadaan yang makin memburuk. Tidak perlu lagi pemerintah mendengar omongan orang lain. Yang penting setiap kebijakan sudah dipertimbangkan matangmatang demi mencegah permasalahan yang lebih besar dan kehancuran ekonomi yang lebih besar. Jika harus lockdown, lalukan saja. Jika harus nyipeng 3 hari, 5 hari, 7 hari, lakukan saja. Apa pun keputusan pemerintah akan selalu dikritik dan

salah, terutama bagi manusia-manusia yang mempunyai kepentingan politik.

Yang penting pemerintah kepentingannya untuk menyelamatkan masyarakat.

Yan Suda Disuruh tutup pelabuhan dulu enggak ditanggapi. Diam di rumah enggak keluar-keluar sudah. Nyejer daksina nunas ica wajib. Sekarang baru mau lockdown? Sudah bosan saya tinggal di rumah saja. Tidak punya kerjaan.

Bagaimana masyarakat percaya kepada

pemerintah kalau kebijakannya amburadul.

PeTravl Terlambat sudah. Semestinya sejak lebaran itu Bali ditutup untuk jalur masuk. Atau masuk dengan syarat yang sangat ketat. Sekarang ambyar dah.

Andara Rian Lokdown saja biar cepat selesai.

Nyoman Sukrayaza Yang di-lockdown itu cukup orangorang yang rentan punya penyakit berat/kronis saja om, biar enggak cepat meninggal. Karantina/isolasi mereka di rumah masing-masing dengan perlakuan manusiawi. Bukannya semua orang sehat yang di-lockdown aktivitasnya sampai-sampai enggak punya duit buat belanja. Apalagi sampai kegiatan usaha ekonomi yang ditutup. Coba lihat datanya, apakah selama satu tahun Corona berlalu lebih banyak yang hidup apa yang mati? Faktanya 96% hidup, 4% meninggal.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Lembongan Apresiasi Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul MESKI dihadapkan pada pandemi Covid-19, tidak menyurutkan niat dan komitmen pemerintah untuk membangun pulau kecil bernama Nusa Ceningan, di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. Terbukti, tahun ini komitmen tersebut direalisasikan dalam pembangunan Pelabuhan Bias Munjul. Stage untuk pelestarian budaya serta akan menyusul jembatan permanen yang menghubungkan Ceningan dan Lembongan, semakin akan menambah daya dukung akses lalu lintas dan pariwisata setempat.

K

onsep pemban- yaknya agenda pemerintah gunan yang di- pusat dalam menggarap pulau rancang di Cenin- kecil ini, tentu akan membuat gan, tentu tidak pulau ini akan berkembang peterlepas dari gagasan pemerin- sat sebagai salah satu kawasan tah daerah. Khususnya Bupati pariwisata Lembongan.

Klungkung Nyoman Suwirta Bendesa Adat Lembonyang mampu mempersiapkan gan Made Sukadana, Senin segala persyaratannya sejak (14/9) kemarin, mengatakan awal dan konkeberadaan sisten memPelabuhan ’’Pelabuhan ini perjuangkanBias Munjul nya, serta lobi ini tentu akan akan memperlancar ke pemerintah mampu menotransportasi, pusat oleh pang distribusi sehingga hargaGubernur barang dan harga juga bisa Bali Wayan orang menuju Koster yang Lembongan. ditekan. Wisatawan menghasilkan Ini tentu akan juga melakukan bukti nyata, meringankan penyeberangan sebagai bagian biaya dan bisa lebih cepat dari program akses yang pembangunan dipermudah, dan efisien.’’

Pelabuhan Sepenyeberangitiga Sanurgan semakin Made Sukadana Sampalanlayak sebagai B i a s destinasi wiMunsata. Seperti jul. di masa pandemi ini, menuBanrutnya, sangat terasa sekali, di mana harga-harga barang kebutuhan sehari-hari terus naik, karena akses memang sulit ke daerah ini. Demikian pula harga barang-barang kebutuhan pembangunan. Ini sangat berat. Sementara pariwisata belum pulih. ‘’Pelabuhan ini akan memperlancar transportasi, sehingga harga-harga juga bisa ditekan. Wisatawan juga melakukan penyeberangan bisa lebih cepat dan efisien,’’ katanya. Demikian juga mengenai pembangunan stage. Pihaknya bersyukur, meski di ten-

Bali Post/gik

PELABUHAN - Lokasi pembangunan Pelabuhan Bias Munjul, Ceningan, Desa Lembongan. gah pandemi, pembangunan fisik di Ceningan masih bisa jalan. Dengan adanya panggung terbuka ini, maka ini sebagai sarana yang tepat untuk menopang upaya pelestarian budaya yang bisa disinergikan dengan pariwisata. Baik pariwisata budaya maupun ekowisata.

Maka, ke depan pelaku pariwisata bisa memanfaatkan stage ini untuk semakin memperkenalkan kebudayaan yang telah tumbuh di wilayah setempat. ‘’Di tengah situasi sulit pandemi seperti ini, pemerintah masih bisa merealisasikan pembangunan fisik. Kami apresiasi itu,’’ tegasnya. Belum lagi rencana pembangunan jembatan. Jika ini juga bisa direalisasikan dalam waktu dekat, tentu inilah jawaban dari kebutuhan Ceningan dan Lembongan dalam persoalan transportasi. Akses lalu lintas akan semakin lancar. Sebagai penopang pembangunan

pelabuhan maupun arus pemerataan pembangunan agar merata sampai ke Ceningan.

Sebab, Ceningan belum bisa sama sekali dilalui kendaraan roda empat. ‘’Banyaknya agenda pembangunan di Nusa Penida, sebagai jawaban dari banyaknya daerah kepulauan ini menyandang status nasional,’’ tegasnya.

Status berlabel nasional itu, misalnya sebagai Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN). Kawasan pulau-pulau kecil yang merupakan Kawasan Strategis Tertentu (KST) khususnya di bidang pertahanan dan kedaulatan. Selain itu, juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sebagai Kawasan Pulau Terluar, Kawasan Konservasi Perairan (KKP), kawasan Pusat Pembibitan Sapi Bali, dan Kawasan Wisata Pengembangan Energi Terbarukan. (gik)